Batam - Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Universitas Hasanuddin dalam bidang pengembangan Sumber Daya Manusia ( SDM) untuk industri maritim dan pemberdayaan nelayan.
 
Dihadiri 400 orang dari kalangan alumnus dan akademisi, kegiatan ini dihelat di sela-sela kegiatan Rektor Menyapa Alumni, pada Sabtu (17/9/2022) malam di Ballroom Best Western Premier Panbil.
 
MoU ditandatangani langsung oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi dan Rektor Universitas Hasanuddin, Jamaluddin Jompa.

Hadir mendampingi, Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad, yang juga merupakan Dosen Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Universitas Hasanuddi sejak tahun 1987 hingga saat ini.

Turut hadir pula Kapolda Kepri, Irjen Pol Aris Budiman; Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Agung Dhamar Syakti, yang merupakan alumnus Universitas Hasanuddin; dan Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait.
 
Pada kesempatan pertama, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan Provinsi Kepulauan Riau, termasuk Kota Batam, adalah salah satu daerah yang kaya akan sumber daya laut.
 
Meski 96 persen wilayah Kepulauan Riau adalah laut, ia akui kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan sangat rendah, yaitu kurang dari 5 persen.
 
Hal tersebut secara langsung sangat mempengaruhi taraf kehidupan sosial dan ekonomi para nelayan.
 
“Kami harap dengan kerjasama bersama Universitas Hasanuddin dapat mempercepat penyediaan SDM untuk menunjang industri perikanan di Kota Batam,” kata Muhammad Rudi.
 
Selain itu, industri galangan kapal yang kembali menggeliat menjadi sinyal positif untuk membuka peluang investasi asing dan memutar roda perekonomian Batam secara maksimal.
 
Dengan mempertimbangkan keunggulan yang dimiliki Universitas Hasanuddin sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di bidang perikanan dan perkapalan, Muhammad Rudi yakin jalinan kerja sama ini akan menjadi nilai tambah bagi keberlangsungan industri maritim di Kota Batam.
 
“Lebih dari 100 industri shipyard telah berkembang di Batam dan lebih dari 300 pekerjanya merupakan alumni dari Teknik Perkapalan Universitas Hasanuddin. Semoga ke depannya lebih banyak alumni yang bekerja di Batam,” harap Muhammad Rudi.
 
Menanggapi hal tersebut, Rektor Universitas Hasanuddin, Jamaluddin Jompa berkomitmen untuk mengembangkan kerjasama sinergis dengan institusi strategis seperti BP Batam.
 
Menurutnya, dengan pengalaman BP Batam dalam mengelola kawasan dan investasi selama lebih dari 50 tahun telah menyimpan banyak praktik terbaik (best practice) yang dapat menjadi basis pengembangan teori atau metode ilmu pengetahuan.
 
“Selain mendorong mahasiswa untuk bekerja di Batam, Universitas Hasanuddin juga telah menugaskan seorang staf pengajar untuk mendukung penuh BP Batam. Sehingga secara relasional, BP Batam adalah bagian penting dari Universitas Hasanuddin,” pungkas Jamaluddin.
 
(rud)

Padang, 16 September 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan terus mendorong pengembangan UMKM dan menjadikan UMKM sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menunjang pemulihan ekonomi nasional.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Dewan Komisioner (ADK) OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya pada penutupan acara Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) Sumatera Barat di Pantai Puruih, Padang, Jumat ini.

“OJK terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan melakukan berbagai program pengembangan UMKM seperti memberikan akses pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan bagi para pelaku UMKM seperti yang dilakukan di acara Gernas BBI ini,” kata Friderica.

Menurutnya, pelaku UMKM Sumatera Barat yang telah mengikuti rangkaian pelatihan dan pendampingan melalui program Gernas BBI dapat menjadi mitra Pemerintah Provinsi dan Kota dalam merealisasikan aksi afirmasi belanja produk dalam negeri sehingga dapat menjadi sumber ekonomi baru.
Selain itu, OJK juga akan terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat dan pelaku UMKM sehingga bisa meningkatkan pemahamannya dalam memanfaatkan produk dan jasa keuangan.

Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Menparekraf RI) Sandiaga Salahuddin Uno, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Oddo R.M. Manuhutu, Walikota Padang Hendri Septa, Walikota Bukittinggi Erman Safar, serta Pimpinan Pelaku Industri Jasa Keuangan dan seluruh mitra strategis OJK.
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan bahwa dibutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak untuk terus semakin memberdayakan UMKM seperti kegiatan Gernas BBI yang dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia termasuk di Sumbar.

“Gernas BBI merupakan awal dari kolaborasi untuk mendorong UMKM tampil di garda terdepan dalam pemulihan ekonomi yang lebih cepat dan lebih kuat. Kita menargetkan 1,7 persen tambahan pertumbuhan ekonomi dan 2 juta lapangan kerja baru dari Gernas BBI. Melalui kegiatan ini kita juga mendorong agar produk UMKM dapat menjadi tuan rumah di negara sendiri,” kata Sandiaga.

Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada OJK juga disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya terhadap komitmen dan dukungan OJK dalam penyelenggaraan Gernas BBI. Kami juga mengharapkan kolaborasi dan sinergi dari OJK dan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan ke pelaku UMKM dan program peningkatan literasi keuangan di Sumatera Barat,” kata Mahyeldi Ansharullah.

Pelaksanaan Gernas BBI di Sumbar selama periode kampanye sejak April s.d. Juni 2022 mencatat berbagai pencapaian (harvesting), antara lain:

1. Gernas BBI di Sumbar diikuti oleh 332 UMKM Binaan, dan 45 UMKM yang telah diseleksi untuk mengikuti showcase, pelatihan, pendampingan dan penjualan melalui e-commerce hingga akhirnya terpilih lima UMKM champions.

2. OJK dan para mitra strategis berhasil mendorong 660 UMKM Sumbar untuk dapat on-boarding melalui platform e-commerce.

3. Realisasi transaksi penjualan barang UMKM baik melalui penjualan offline dan online sebesar Rp15,72 miliar.

4. Penyaluran pembiayaan dari sektor jasa keuangan kepada UMKM melalui:

a. Platform DigiKu secara Nasional lebih dari Rp215,37 miliar.

b. Pinjaman melalui Bank/BPR/Fintech/Lainnya di Sumatera Barat sebesar Rp26,41 miliar, dan

5. Sebanyak 27 kegiatan pendampingan dan pelatihan telah dilakukan, mulai dari capacity building, standard service, on-boarding ke e-commerce, manajemen dan marcom, serta pelatihan go-export baik secara offline maupun online yang diikuti oleh 3.911 UMKM di wilayah Sumbar.

6. Memfasilitasi sertifikasi halal kepada 100 UMKM yang berasal dari Sumbar, pembentukan UMKM Halal Center Bukittinggi bekerja sama dengan Global Halal Hub, BSI, dan Dekranasda Bukittinggi yang nantinya dapat direplikasi di kota lainnya.

7. Fasilitasi Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Sumbar yang merupakan kelembagaan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah yang pertama.

8. Memfasilitasi Zona KHAS (Kuliner Halal, Aman, dan Sehat) tiga kota di Sumbar, yaitu Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan Kota Padang.

Keberhasilan tersebut membuktikan bahwa kegiatan Gernas BBI telah mampu memberikan semangat baru dan motivasi bagi pelaku UMKM dari berbagai daerah untuk terus berkreasi dan berinovasi menghadapi tantangan yang ada. Gernas BBI juga dapat mendorong kerja sama dan kolaborasi yang masif antar lintas pemangku kepentingan, baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Asosiasi, Industri Jasa Keuangan, Top Brands maupun media.

Sinergi ini mampu mendorong kemajuan ekonomi dan keuangan syariah di Sumatera Barat serta mampu menggerakan seluruh elemen masyarakat agar lebih cinta dan bangga membeli produk serta berwisata di Tanah Air. (nck)

Batam - PT. Infineon Technologies Batam kembali mengukuhkan komitmen untuk peningkatan investasi di Batam atau ekspansi usaha.

Perusahaan asal Jerman yang bergerak di bidang semikonduktor ini, telah merancang sejumlah site plan, dengan total investasi infrastruktur 85 Juta EUR (IDR Rp. 1,26 Triliun).

Adapun rincian site plan ekspansi Infineon Batam adalah pembangunan Gedung baru BAT 3 pada tahun 2022 ini dengan luas 21.000 sqm (m2), sehingga dengan perluasan ini, Infineon telah mengembangkan sayap di Batam menjadi 3 Production Sites.

BAT 1 yang merupakan Gedung pertama yang dibangun pada tahun 1996 seluas 9.000 sqm (m2), dan kemudian Gedung BAT 2 yang dibangun pada tahun 2018 seluas 12.000 sqm (m2).

Dengan realisasi perluasan ini, maka kapasitas produksi yang sebelumnya berada pada angka 13-15 juta pcs / minggu pada tahun 2019 kini menajam mencapai kapasitas 30 juta pcs / minggu. Dan akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Target kapasitas produksi yang direncanakan hingga tahun 2030/2031 adalah 150-180 juta pcs per minggu.

Direktur Logistik PT Infineon Aldrin Purnomo sebagai perwakilan Management PT. Infineon Technologies Batam, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas dukungan yang diberikan BP Batam.

"Sangat baik ya, saya mewakili Manajemen PT. Infineon Technologies Batam sangat menghargai apa yang telah dilakukan BP Batam, membantu luar biasa, sampai ekpansi terus berjalan dan ini bisa kita capai." Katanya.

Aldrin berharap proyek strategis PT Infineon dan dukungan BP Batam ini bisa menjadi role model atau percontohan proyek strategis di Batam.

"Ini bisa jadi role model untuk perkembangan dan investasi industri high technology di Batam tentunya." Tutur Aldrin.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menyampaikan bahwa pihaknya akan mengawal proses ekpansi ini agar berjalan sesuai koridor yang telah direncanakan.

“Kami tentu sangat bersyukur dengan ekpansi ini, hal ini menunjukkan ada kepercayaan yang baik dunia investasi kepada Batam. Tugas kami dan kita semua selanjutnya adalah mengawal dan memastikan investasi ini berada pada koridor yang direncanakan. Saat investasi ini jalan, maka lapangan kerja terbuka.” Katanya.

Pria yang juga merupakan Walikota Batam ini, memberikan atensi besar, mengingat masih ada sejumlah hal yang menjadi concern bagi perusahaan besar Infineon, seperti prosedur keimigrasian bagi lalu lintas WNA dan pemberlakuakn VoA yang hanya berlaku bagi pariwisata dan belum mengakomodir bagi kemudahan pertemuan bisnis, serta kebijakan di sejumlah Kementerian seperti Perindustrian dan BPKM.

Dengan ekpansi yang dilakukan PT. Industrial Technologies ini, ia berharap mampu menjadi dorongan positif bagi peningkatan angka investasi di Batam, sejalan dengan upayanya dalam menggesa infrastruktur Batam baik dari sisi darat, laut dan perhubungan udara.

“inilah mengapa kami siapkan infrastruktur yang bagus, bahkan saat pandemi sedang tinggi-tingginya. Kita siapkan, agar saat masa pemulihan ekonomi datang, investasi mulai bangkit, Batam sudah siap menyambut.” Katanya.

Dengan berbagai upaya yang ia lakukan, pertumbuhan ekonomi dan realiasi investasi di Batam menyumbang persentase terbesar di Provinsi Kepulauan Riau.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebelumnya merilis realisasi investasi di Batam Penanaman Modal Asing (PMA) dan (Penanaman Modal Dalam Negeri) PMDN di Batam sepanjang Januari-Juni 2022 atau semester I tahun 2022 mencapai Rp 6,175 triliun dengan 1.529 proyek.

Secara komulatif realisasi investasi Semester I PMA sebesar 82,86 persen yang mencapai Rp 5,116 triliun dengan 696 proyek.

Sementara, angka realisasi investasi semester I PMA di Kepri sebesar 6,462 triliun. Praktis, dengan angka tersebut, Batam menyumbang persentase terbesar dengan 79,16 persen dari realisasi investasi PMA di Kepri.

Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Tim Teknis Kerja Sama Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Waduk KPBPBB bersama Tim Komisi Keamanan Bendungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan kunjungan ke Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi pada hari Kamis (15/9/2022).

Hal ini juga merupakan tindaklanjut arahan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi untuk mempercepat realisasi rencana proyek investasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Kegiatan di awali dengan paparan singkat oleh Kepala Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK selaku Ketua Tim Teknis Kerja Sama Pengembangan PLTS Waduk KPBPBB, Irfan Syakir Widyasa, bertempat di Ruang Presentasi Gedung Marketing Center BP Batam dan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Waduk Duriangkang serta Waduk Tembesi.

Kunjungan Tim Komisi Keamanan Bendungan Kementerian PUPR yang dipimpin oleh Dr. Aries Firman ini dilakukan dalam rangka percepatan Proyek Strategis Nasional PLTS Skala Besar di Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi Batam.

Dr. Aries Firman mengatakan pemerintah sepakat mendukung energi terbarukan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional, salah satunya dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung. Sebagai pilot project pengembangan energi surya di Indonesia PLTS Terapung ini diharapkan dapat menjadi bahan riset, referensi ataupun penelitian untuk mengembangkan teknologi serupa di daerah - daerah lain.

Untuk itu bendungan harus dilakukan sertifikasi setiap lima tahun sekali dan beberapa kendala ringan yang terdapat di Waduk Duriangkang serta Waduk Tembesi ini harus terus diminimalisir.

“Tujuan kami datang kesini adalah untuk mengetahui kondisi awal kedua bendungan ini pada tahun 2022 sebelum digunakan sebagai tempat untuk PLTS terapung” tambah Dr. Aries Firman.

Ia juga menambahkan bahwa kondisi bendungan dan PLTS kedepannya harus saling mendukung, terutama karena Waduk Duriangkang merupakan tulang punggung penyediaan air bersih di Batam, maka kondisinya harus tetap dijaga dengan baik saat PLTS terapung telah terealisasi.

“Bendungan dan PLTS terapung harus saling menguntungkan satu sama lain, utamanya Waduk Duriangkang merupakan tulang punggung air bersih di Batam maka harus kita jaga dengan tetap mewujudkan rencana pengembangan energi bersih terbarukan ini (PLTS)” ungkap Dr. Aries Firman.

Dr. Aries Firman turut menyampaikan agar energi bersih terbarukan yang berasal dari PLTS ini tidak boleh terlambat untuk direalisasikan namun tetap mengedapankan aspek keselamatan bendungan.

“Energi bersih terbarukan adalah hal yang mutlak dan tidak boleh terlambat untuk kita kembangkan namun jangan sampai kita kekurangan air bersih saat musim kemarau dan kelebihan air bersih saat musim penghujan” tutup Dr. Aries Firman.

Senada dengan Dr. Aries Firman, Kepala Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK selaku Ketua Tim Teknis Kerja Sama Pengembangan PLTS Waduk KPBPBB, Irfan Syakir Widyasa, berharap agar setelah kunjungan lapangan ini dilakukan, seluruh stakeholder yang terlibat dalam proyek pengembangan PLTS Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi mendapat gambaran awal yang lengkap untuk dilakukan rapat secara intensif mulai Oktober 2022.

“Karena proyek yang menjadi bagian dari Presidensi G20 ini cukup komprehensif dari hulu ke hilir, kami akan segera memulai rapat secara intensif pada Oktober 2022 bersama dengan kementerian dan lembaga serta seluruh stakeholder dalam proyek ini” tutur Irfan Syakir.

Ia menambahkan bahwa pihaknya akan berusaha untuk memaksimalkan potensi PLTS yang dapat diakomodir oleh Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi untuk mencukupi kebutuhan konsumsi energi lokal serta untuk kebutuhan ekspor.

“kapasitas energi yang akan dihasilkan, tentunya kami akan meminta rekomendasi dari Komisi Keamanan Bendungan Kementerian PUPR, memperhatikan aspek keselamatan Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi” tutup Irfan Syakir.

Turut hadir dalam kegiatan ini General Manager SPAM Hulu, Hadjad Widagdo; Kabid. Perencanaan Tata Ruang dan Tata Bangunan, Adi Nugroho; Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepri, Wawan Yulianto; beberapa pejabat tingkat IV BP Batam, rombongan dari Komisi Keamanan Bendungan Kementerian PUPR, serta para stakeholder terkait pengembangan PLTS Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi. (mi/na)

Jakarta - PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) menyelenggarakan Paparan Publik Tahunan 2022 secara virtual dari kantor IPCM di Citra Tower, Jakarta. Tahun ini Paparan Publik IPCM dilaksanakan dalam rangkaian acara Public Expose Live 2022 melalui fasilitas webinar realtime. Acara Public Expose Live 2022 diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka peringatan 45 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia. Paparan IPCM disampaikan oleh Direktur Utama IPCM, Amri Yusuf; Direktur Keuangan dan SDM, Reini Delfianti; serta Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis, Shanti Puruhita.

Beberapa hal utama yang disampaikan adalah IPCM menyampaikan kinerja keuangan terkini, serta informasi mengenai mulai beroperasinya Ship-to-Ship (STS) di Area Meulaboh, Aceh dan penandatanganan perpanjangan perjanjian kedua IPCM dengan PT Jawa Satu Power.

Pada semester pertama 2022 IPCM secara konsisten membukukan peningkatan laba dengan total laba sebesar Rp 65 miliar, meningkat 7% dari Rp 60 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya dan sejalan dengan pertumbuhan pendapatan sebesar Rp 428 miliar. Kontributor pendapatan terbesar IPCM adalah jasa penundaan kapal sebesar Rp 355 miliar atau 83%, diikuti oleh jasa pengelolaan kapal sebesar 6% atau Rp 27 miliar, jasa pengangkutan dan lainnya sebesar 6% atau Rp 25 miliar, dan jasa pemanduan sebesar 5% senilai Rp 21 miliar. Selain itu, IPCM memiliki neraca keuangan yang sehat dengan total aset sebesar Rp 1,5 triliun dan total liabilitas sebanyak Rp 398 miliar, dimana aset meningkat sebesar 7% sejalan dengan kenaikan kenaikan aset lancar karena adanya pertumbuhan pendapatan.

Direktur Utama IPCM, Amri Yusuf menyampaikan, Untuk tahun 2022 dan ke depan, IPCM akan memperluas ekspansi pasar, memperkuat barisan armada dengan progres pembangunan 4 kapal baru dan 2 kapal dalam proses lelang, mengembangkan berbagai diversifikasi bisnis baru, menjalankan bisnis dengan memprioritaskan Environmental, Social, and Governance (ESG), serta melakukan sinergi dengan anak perusahaan Pelindo lainnya pasca merger Pelindo.

Dalam rangka peningkatan aset Perseroan dan memperbesar kapitalisasi pasar, IPCM akan menjalankan beberapa strategi utama yaitu standardisasi proses bisnis, ekspansi dan kerjasama bisnis serta memperkuat kinerja keuangan dan strategi investasi. (nck)

Jakarta - Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Nonbank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa untuk mendorong penguatan sektor IKNB, OJK menerapkan penguatan pada tiga layer.

Pertama, penguatan organisasi di internal Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB) melalui penguatan sisi good corporate governance dan penerapan manajemen risiko yang efektif dalam melaksanakan kegiatan usaha. Selain itu, OJK juga mendorong LJKNB untuk melakukan penguatan core functions sehingga didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten, antara lain di bidang aktuaria, akuntansi, dan audit internal.

Kedua, penguatan dari sisi lembaga profesi penunjang dan asosiasi industri di sector IKNB. Berbagai lembaga profesi penunjang seperti akuntan publik, aktuaris, maupun penilai merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keberlangsungan sektor IKNB, khususnya dalam hal penegakan kode etik profesi dan pengembangan kompetensi SDM di sektor IKNB. Demikian pula halnya dengan peran asosiasi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para Prioritas Kebijakan
Dalam jangka pendek, penguatan pengawasan dilakukan dengan menindaklanjuti penyelesaian pengaduan nasabah produk asuransi serta mendorong perbaikan dalam hal pemasaran dan pengelolaan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) oleh perusahaan asuransi sehingga sejalan dengan SEOJK PAYDI (SEOJK 5/2022). Di samping itu, OJK juga menyempurnakan pengaturan terkait Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) melalui POJK LPBBTI (POJK 10/2022).

Ogi menyampaikan bahwa penguatan pengawasan dan penyelesaian perusahaan bermasalah merupakan salah satu fokus utama OJK di bidang IKNB. Penguatan pengawasan dan penyelesaian perusahaan bermasalah di IKNB diharapkan dapat meningkatkan perlindungan konsumen dan semakin memperkuat industri jasa keuangan nonbank yang lebih sehat.

Untuk itu, OJK terus mendorong pengurus dan pemegang saham LJKNB bermasalah untuk mempercepat penyelesaian permasalahan perusahaan seperti Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera, Wanaartha Life, Kresna Life, dan Jiwasraya. Terhadap perusahaan yang tidak dapat mengatasi permasalahannya akan dilakukan tindakan pengawasan secara tegas sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Sementara jangka menengah dan panjang, OJK antara lain fokus pada penyusunan roadmap sektor asuransi, pembiayaan, dan Lembaga Keuangan Mikro serta penguatan tata kelola IKNB dan optimalisasi peran organisasi profesi penunjang dan asosiasi industri dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku industri.

OJK juga mendorong kesiapan pelaku industri asuransi untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan international standard and best practices antara lain penerapan PSAK74 tentang Kontrak Asuransi. OJK juga akan menuntaskan proses reformasi sektor IKNB yang bertujuan agar IKNB dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan berkelanjutan, dengan dukungan permodalan yang memadai, sumber daya manusia yang qualified, dengan penerapan tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang efektif.anggotanya, khususnya yang terkait dengan aspek perlindungan konsumen.

Ketiga, penguatan peran OJK dalam mengatur, mengawasi, dan melindungi konsumen sektor jasa keuangan melalui penerapan pengawasan secara terintegrasi dan penguatan pengawasan pada LJKNB bermasalah, dengan mengedepankan tiga perilaku kunci OJK, yaitu: proaktif, kolaboratif, dan bertanggung jawab.

Prioritas Kebijakan

Dalam jangka pendek, penguatan pengawasan dilakukan dengan menindaklanjuti penyelesaian pengaduan nasabah produk asuransi serta mendorong perbaikan dalam hal pemasaran dan pengelolaan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) oleh perusahaan asuransi sehingga sejalan dengan SEOJK PAYDI (SEOJK 5/2022). Di samping itu, OJK juga menyempurnakan pengaturan terkait Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) melalui POJK LPBBTI (POJK 10/2022).

Ogi menyampaikan bahwa penguatan pengawasan dan penyelesaian perusahaan bermasalah merupakan salah satu fokus utama OJK di bidang IKNB. Penguatan pengawasan dan penyelesaian perusahaan bermasalah di IKNB diharapkan dapat meningkatkan perlindungan konsumen dan semakin memperkuat industri jasa keuangan nonbank yang lebih sehat.

Untuk itu, OJK terus mendorong pengurus dan pemegang saham LJKNB bermasalah untuk mempercepat penyelesaian permasalahan perusahaan seperti Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera, Wanaartha Life, Kresna Life, dan Jiwasraya. Terhadap perusahaan yang tidak dapat mengatasi permasalahannya akan dilakukan tindakan pengawasan secara tegas sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Sementara jangka menengah dan panjang, OJK antara lain fokus pada penyusunan roadmap sektor asuransi, pembiayaan, dan Lembaga Keuangan Mikro serta penguatan tata kelola IKNB dan optimalisasi peran organisasi profesi penunjang dan asosiasi industri dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku industri.

OJK juga mendorong kesiapan pelaku industri asuransi untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan international standard and best practices antara lain penerapan PSAK74 tentang Kontrak Asuransi. OJK juga akan menuntaskan proses reformasi sektor IKNB yang bertujuan agar IKNB dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan berkelanjutan, dengan dukungan permodalan yang memadai, sumber daya manusia yang qualified, dengan penerapan tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang efektif.

Kinerja IKNB

Aset perusahaan asuransi komersial (asuransi jiwa, asuransi umum dan reasuransi) per Juli 2022 sebesar Rp834,52 triliun atau naik sebesar Rp64,67 triliun (8,40% YoY) dari posisi Juli 2021 sebesar Rp769,85 triliun. Berdasarkan jenis perusahaan, aset asuransi jiwa mengalami kenaikan sebesar Rp47,49 triliun (8,54% YoY) menjadi Rp603,34 triliun. Aset asuransi umum dan reasuransi Juli 2022 tercatat meningkat sebesar Rp17,18 triliun (8,03% YoY) menjadi Rp231,18 triliun.
Secara agregat, investasi asuransi komersial per Juli 2022 tercatat naik sebesar Rp40,32 triliun (6,79% YoY) ke posisi Rp634,07 triliun.

Akumulasi pendapatan premi perusahaan asuransi komersial periode Januari - Juli 2022 tercatat mengalami kenaikan sebesar Rp0,63 triliun (0,38%) jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 hingga mencapai Rp166,3 triliun. Sementara akumulasi klaim asuransi komersial pada periode Januari – Juli 2022 mencatatkan kenaikan sebesar Rp8,94 triliun (8,27%), hingga mencapai Rp117,03 triliun.

Akumulasi pendapatan premi asuransi jiwa periode Januari – Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp9,30 triliun (-8,65%) dibanding dengan periode yang sama tahun 2021. Lini usaha dengan penurunan premi terbesar adalah PAYDI sebesar Rp7,56 triliun (-14,54%). Adapun lini usaha asuransi jiwa yang menyumbangkan pendapatan premi tertinggi adalah PAYDI dengan pendapatan premi sebesar Rp44,47 triliun (45,23% dari total premi), diikuti oleh Endowment dengan pendapatan premi sebesar Rp20,15 triliun (20,50%), dan Kesehatan dengan pendapatan premi sebesar Rp10,28 triliun (10,45%).

Dari sisi klaim, pada asuransi jiwa pada periode Januari – Juli 2022 terjadi kenaikan sebesar Rp3,50 triliun (4,11%). Lini usaha dengan kenaikan klaim terbesar adalah PAYDI sebesar Rp2,48 triliun (5,14%). Klaim asuransi jiwa sebagian besar berasal dari lini usaha PAYDI/klaim penebusan unit Rp50,83 triliun (57,27% dari total nilai klaim) dan endowment Rp20,73 triliun (23,36%).

Akumulasi premi asuransi umum dan reasuransi periode Januari – Juli 2022 tercatat naik sebesar Rp9,93 triliun (17,11%) dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Lini usaha dengan kenaikan premi terbesar adalah Harta Benda sebesar Rp4,19 triliun (22,0%). Pada asuransi umum lini usaha yang menjadi kontributor pendapatan premi terbesar adalah Harta Benda (Properti) Rp16,92 triliun (31,95% dari total premi), Kendaraan Bermotor Rp10,09 triliun (19,05% dari total premi dan Kredit Rp7,65 triliun (14,45% dari total premi).

Nilai akumulasi klaim asuransi umum dan reasuransi tercatat naik sebesar Rp5,44 triliun (23,79%). Lini usaha dengan kenaikan klaim terbesar adalah asuransi kredit sebesar Rp2,97 triliun (80,57%). Klaim asuransi umum sebagian besar berasal dari lini usaha Kredit Rp5,68 triliun (27,38% dari total nilai klaim) dan lini usaha Harta Benda Rp4,43 triliun (21,36%). Klaim reasuransi sebagian besar berasal dari lini usaha jiwa Rp2,78 triliun (36,89%) dan lini usaha harta benda Rp2,55 triliun (33,78%).

Adapun rasio klaim terhadap premi asuransi komersial tercatat sebesar 70,38% dibandingkan posisi per Juli 2021 sebesar 65,25%, dimana untuk asuransi jiwa memiliki nilai rasio sebesar 90,29% (Juli 2021: 79,22%) dan untuk asuransi umum dan reasuransi sebesar 41,59% (Juli 2021: 39,35%).

Sementara itu, permodalan di sektor asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan RBC pada sebesar 493,85% dan 313,99%, sehingga berada jauh di atas threshold minimum RBC sebesar 120%.

Untuk sektor pembiayaan, piutang pembiayaan sebelum dikurangi pencadangan meningkat sebesar Rp23,99 triliun (6,24% YoY). Piutang pembiayaan neto juga mengalami peningkatan sebesar Rp25,58 triliun (7,12% YoY). Piutang pembiayaan neto konvensional per Juli 2022 sebesar Rp367,67 triliun.

NPF Gross perusahaan pembiayaan per Juli 2022 turun menjadi 2,72% dari 3,95% pada Juli 2021. NPF Nett perusahaan pembiayaan juga mengalami penurunan menjadi 0,75% pada Juli 2022 dari 1,23% pada Juli 2021. Begitu pula pada gearing ratio perusahaan pembiayaan per Juli 2022 tercatat sebesar 1,98 kali atau jauh di bawah batas maksimum 10 kali.

Sementara, untuk sektor Dana Pensiun, investasi dana pensiun tumbuh positif secara YoY sebesar 2,99%. Total nilai investasi dana pensiun per Juli 2022 mencapai Rp322,51 triliun. Selain itu, posisi pendanaan Dana Pensiun Pemberi Kerja – Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK-PPMP) meningkat sebesar 0,72% dibandingkan dengan posisi per Juli 2021, hingga mencapai angka 95%.

Selain itu, fintech peer to peer (P2P) lending pada Juli 2022 terus mencatatkan pertumbuhan, dimana outstanding pembiayaan tumbuh sebesar 88,84% dibandingkan dengan Juli 2021 hingga mencapai Rp45,73 triliun. (nck)

Jakarta - Pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan Kebijakan Satu Peta dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang telah diundangkan pada 6 April 2021.

Sejak Perpres tersebut diterbitkan, telah diraih berbagai kemajuan dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Namun, di tengah berbagai capaian yang diraih, terdapat tantangan yang mengiringi dan harus segera diselesaikan karena menjadi penghambat dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang, pembangunan infrastruktur, dan pemerataan ekonomi.

Untuk menjawab tantangan itu, Pemerintah akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta. Rakernas ini akan menjadi forum koordinasi capaian, fasilitasi kendala, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang terbagi dalam tiga sesi panel dengan melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah (Pemda) dan multi stakeholder yang bertujuan memberikan ide dan terobosan untuk percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

“Penting untuk melakukan rakernas ini karena perlu melakukan percepatan penyelesaian dari rencana aksi yang harus disusun oleh seluruh K/L dan Pemda. Diharapkan pada semester I tahun 2024, rencana aksi ini sudah terpetakan dengan baik dan sudah dijadikan komitmen bersama antara K/L dan Pemda,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Wahyu Utomo selaku Sekretaris Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta dalam Media Briefing Overview serta Paparan Rencana Rakernas Percepatan Kebijakan Satu Peta di Media Center Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (13/09).

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai sebagai narasumber. Kepala BIG Muh Aris menyampaikan berbagai hal mengenai Kebijakan Satu Peta (one map policy) mulai dari perkembangan pelaksanaan, capaian sinkronisasi, capaian kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik (IGT), capaian optimalisasi penyebarluasan data Infromasi Geospasial dan integrasi portal Kebijakan Satu Peta, serta tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan Perpres Nomor 23 Tahun 2021.

Berdasarkan Perpres Nomor 23 Tahun 2021, pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dilanjutkan dengan memperluas target pelaksanaanya yang melibatkan 24 K/L dan 34 Provinsi serta penambahan 72 Peta Tematik baru sehingga total menjadi 158 Peta Tematik. Tambahan 72 Peta Tematik tersebut mencakup Peta Tematik di bidang Perekonomian, Keuangan, Kebencanaan, Perizinan Pertanahan, dan Kemaritiman.

Kebijakan Satu Peta diupayakan untuk mendorong K/L dan Pemda dalam memanfaatkan Informasi Geospasial Tematik (IGT) / Peta Tematik hasil percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Hasil Produk Kebijakan Satu Peta diharapkan dapat dibagi-pakaikan dan dijadikan sebagai acuan bersama dalam rangka pembangunan nasional berbasis spasial. Selain itu, Kebijakan Satu Peta dilaksanakan melalui empat kegiatan yakni Kompilasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

“Kita memerlukan percepatan untuk Kebijakan Satu Peta ini karena informasi geospasial sangat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, pembagian kawasan sumber daya alam, penanggulangan bencana, sustainable development, dan pengembangan ekonomi digital. Selain enam hal tersebut, Kebijakan Satu Peta juga memberikan literasi geospasial yang lebih luas kepada K/L, Pemda maupun masyarakat. Karena selama ini awareness kita terhadap data geospasial belum terlalu masif,” ujar Kepala BIG Muh Aris.

Deputi Wahyu turut menambahkan bahwa Kebijakan Satu Peta ini juga untuk mendorong investasi. “Saat ini kita ingin keluar dari middle income trap seperti yang disampaikan Pak Presiden. Kita juga sedang mengalami bonus demografi, jadi kalau kita bisa dorong investasi dengan adanya one map policy ini, maka akan tercipta sustainable development. Dengan membangun investasi di suatu daerah, secara ekonomi akan bagus atau meningkat dan lingkungan juga tidak terganggu,” kata Deputi Wahyu.

Lebih lanjut, Deputi Wahyu mengatakan bahwa pada rakernas yang akan dilaksanakan pada 4 Oktober 2022 di Jakarta tersebut, terdapat enam agenda utama yaitu, Forum Menteri berupa dialog pelaporan capaian penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta, Peluncuran Sistem Informasi Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (SIPITTI) yang dikelola oleh Kemenko Perekonomian untuk menyelesaikan kasus ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, Penganugerahan kepada para pemenang Kompetisi Desain Poster dan Video Kebijakan Satu Peta untuk Mahasiswa, Dialog Interaktif Kepala Daerah dengan Para Menteri, Forum Muda Berbicara Kebijakan Satu Peta, dan gelaran Rapat Kerja Nasional Kebijakan Satu Peta. (nck)

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) telah melakukan investigasi pada plafon Masjid Tanjak Batam, Jumat dan Sabtu silam.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait didampingi Kepala Satuan Pemeriksa Intern BP Batam selaku Ketua Tim Investigasi, Konstantin Siboro, menyampaikan tanggapan atas musibah yang terjadi.

“Kejadian ini merupakan hal yang tentu tidak kita inginkan. Kami juga bersedih, karena selain merupakan fasilitas peribadahan, Masjid Tanjak Batam juga menjadi bangunan kebesaran dan kebanggaan bagi umat islam di Kota Batam,” ujar Ariastuty.

Ia melanjutkan, pemeliharaan Masjid Tanjak Batam juga menjadi perhatian khusus BP Batam untuk menyempurnakan sarana destinasi wisata religi di Kota Batam.

Lebih lanjut, Ariastuty menjelaskan bahwa hasil dari tim investigasi, penyebab jatuhnya gypsum masjid adalah faktor kelembapan.

Kelembapan tersebut diduga terjadi karena cuaca yang belakangan ini cukup ekstrem.

Disamping itu, faktor lain yang mendukung terjadinya kelembapan adalah bentuk bangunan Masjid Tanjak Batam yang terbuka (open building) tanpa pintu, juga menyebabkan udara masuk dari seluruh sisi .

“Faktor tersebut memungkinkan udara bergerak naik ke atas dan memberikan dorongan serta beban lebih terhadap gypsum,” terang Ariastuty.

Sebagai tindak lanjut dan pencegahan kejadian serupa di kemudian hari, kontraktor telah berkomitmen untuk memberikan material yang lebih baik dalam rangka penyempurnaan Masjid Tanjak Batam.

“Sebenarnya material yang dipilih sudah sesuai dengan kontrak. Namun, pihak kontraktor menunjukkan komitmennya untuk mengganti dengan material yang lebih baik,” jelas Kepala Satuan Pemeriksa Intern BP Batam selaku Ketua Tim Investigasi, Konstantin Siboro.

Adapun bahan plafon awal yang menggunakan gypsum, akan diganti menggunakan bahan Polyvinyl Chloride (PVC).

Bahan PVC sendiri dipilih karena dinilai memiliki banyak keunggulan secara fungsi.

Selain terbuat dari plastik yang memiliki ketahanan lembap yang tinggi, sifatnya juga lentur dan ringan.

Progress pemeliharaan plafon Masjid Tanjak Batam, saat ini tengah digesa dan pelepasan gypsum ditargetkan selesai pada Jum’at akhir pekan ini.

“Rencananya Jum’at ini bersih semua dan pemasangan PVC dimulai,” pungkas Boro.

Batam-Badan Pengusahaan (BP) Batam resmi membentuk Tim Tanggap Insiden Siber atau Computer Security Incident Response Team (CSIRT) - BP Batam.

Peresmian ditandai dengan pemukulan gong oleh Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam Wahjoe Triwidijo Koentjoro dan disaksikan Plt. Deputi bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hasto Prastowo di Harris Hotel, Batam Centre, Senin, (12/9/2022).

"Tim ini merupakan komitmen BP Batam dengan BSSN dan menjadi konsen dari Kepala BP Batam," kata Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam Wahjoe Triwidijo Koentjoro usai peresmian.

Wahjoe menyebutkan, sebagian besar layanan publik seperti perizinan ataupun layanan Badan Usaha yang dikelola BP Batam telah menggunakan sistem elektronik atau digital.

Oleh karenanya, guna menjamin keberlangsungan sistem elektronik tersebut, pihaknya membentuk Tim CSIRT-BP Batam.

"Bagaimana kemudian tim siber BP Batam bisa menangani serangan siber agar menjamin pelayanan publik berbasis teknologi bisa tetap berjalan lancar," harapnya.

Sementara Plt. Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Hasto Prastowo mengapresiasi langkah BP Batam membentuk tim CSIRT-BP Batam.

Menurutnya, langkah tersebut sebagai salah satu upaya dalam mengoptimalkan penanggulangan ancaman kejahatan siber yang marak terjadi.

"Dengan adanya tranformasi digital, dampaknya adalah permasalahan keamanan siber, untuk itu semuanya harus disiapkan dan diamankan," ujar Hasto.

BSSN telah menerima berbagai laporan tentang serangan siber. Hal itu menunjukkan bahwa sasaran serangan siber tersebut semakin luas dan tidak terbatas mulai dari perorangan, perusahaan atau instansi swasta sampai dengan institusi pemerintahan.

"Kita harus membentuk CSIRT di semua lini, BP Batam dapat menyampaikan kepada dunia industri untuk membentuk CSIRT, sifatnya kolaborasi ketika ada indikasi pengerusakan sistem, sudah bisa mendeteksi dan bekerja sama untuk menyelesaikan sehingga proses bisnis aman dan lancar," jelasnya.

Senada, Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi BP Batam Sylvia J Malaihollo menambahkan bahwa isu dan ancaman serangan siber terhadap sistem elektronik saat ini terus meningkat dengan berbagai macam metode, teknik dan bentuk serangan.

"Layanan insiden siber CSIRT - BP Batam saat ini ada web defacement, DDOS, phising dan malware," ungkapnya.

Ia meyakini dengan dukungan dari seluruh pihak terkait penanggulangan dan pemulihan terhadap sistem elektronik di BP Batam ketika insiden siber terjadi dapat teratasi.

"Memang bicara soal serangan siber kita tidak dapat menduga, oleh karenanya BP Batam pro aktif melakukan koordinasi kepada BSSN dan belajar bagaimana melakukan manajemen insiden" bebernya.

Pembentukan Tim CSIRT-BP Batam sendiri telah sejalan sesuai amanat Peraturan Presiden nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tim CSIRT diharapkan mampu menjawab tantangan keamanan siber di era tranformasi digital saat ini.

Hadir dalam peresmian Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam Enoh Suharto Pranoto dan Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat BSSN Marsekal Pertama TNI Yos Alfantino.

Batam - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi dinilai memiliki 'Tangan Emas' setelah merampungkan pembangunan Masjid Tanwirun Naja atau dikenal dengan Masjid Tanjak di kawasan Bandara Hang Nadim.

Pendapat itu disampaikan Wakil Ketua Umum MUI Kepri yang juga Ketua Majelis Ekonomi Syariah DMI Kepri, Prof. Dr. Ir. Chablullah Wibisono, Sabtu (10/9/2022) di Batam.

Ia menyebutkan pembangunan masjid Tanjak di Bandara Hang Nadim merupakan nilai tambah bagi BP Batam.

"Itu (membangun) memberikan nilai tambah bagi BP Batam ditangan Muhammad Rudi sebagai Kepala BP Batam," kata Chablullah.

Masjid yang berdiri di atas lahan 15.100 m2 dan total luas bangunan 4.983 m2 dapat menampung sekitar 1.250 jemaah untuk melaksanakan ibadah.

"Keberadaan masjid itu penting, bagi umat islam atau penumpang Bandara Hang Nadim Batam," ujar Chablullah.

Ia menyadari Batam yang sudah dikenal sebagai kota yang dikembangkan menjadi daerah industri, perdagangan, alih kapal dan wisata perlu lebih dikembangkan mengikuti trend. Maka hadirnya Masjid Tanjak dinilai tepat sebagai destinasi dan ikon baru wisata religi di Batam.

"Salah satu yang menjadi ikon wisata religi di Batam saat ini adalah Masjid Tanjak, selain Masjid Agung Batam, Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah, Masjid Jabal Arafah, Patung Dewi Kwan Im,  Pura Agung Amertha Buana, Vihara Duta Materya dan GPIB Emmanuel Batam," sebutnya.

Sementara terkait plafon masjid yang rusak, ia mengaku tidak mempermasalahkan. Menurutnya, itu merupakan hal yang biasa dalam teknik konstruksi.

"Jika ada kejadian tentang plafond yang masih menjadi tanggung jawab kontraktor, itu hal yang biasa dalam teknik konstruksi. Tapi jangan sampai nila setitik rusak susu sebelanga," pesan Chablullah.

Disebut, bentuk arsitektur masjid didesain berbentuk tanjak sebagai icon masyarakat melayu yang identik dengan islam. Sehingga Masjid Tanjak memiliki nilai seni yang tinggi.

"Bagi Batam sebagai bandar dunia yang madani maka welcome nya adalah Masjid Tanjak. Sebagai wisata religi yang iconik, bernilai seni arsitektur yang tinggi," jelasnya.

Lebih lanjut, Chablullah menjelaskan membuat desain yang artistik dan unik memang tantangan tersendiri bagi konstruktor.

Baginya, untuk memenuhi konstruksi yang kuat pada semua elemen bangunan masjid, tidak mudah menformulasikan mekanika teknik membentuk struktur yang kokoh untuk desain yang indah seperti Masjid Tanjak.

"Alhamdulillah Insyaallah semuanya bisa diperbaiki karena masih dalam masa pemeliharaan oleh kontraktor," harapnya.