Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan menilai stabilitas sistem keuangan sampai saat ini tetap terjaga dengan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan yang terus tumbuh di tengah meningkatnya tekanan inflasi dan pelemahan ekonomi global.

Kerja pengaturan dan pengawasan yang solid akan terus dilakukan OJK untuk menjaga stabilitas industri jasa keuangan dengan senantiasa memonitor perkembangan perekonomian global dan domestik setiap waktu.

“OJK selalu bersiaga menyiapkan berbagai kebijakan yang dibutuhkan dan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.

Rapat Dewan Komisioner Bulanan pada Juli ini mencatat pelemahan ekonomi global terjadi sangat cepat disertai tingginya inflasi yang berkelanjutan di sejumlah kawasan sebagai dampak dari gangguan suplai komoditi karena pandemi covid, perang di Ukraina dan persaingan geopolitik yang menajam serta berkepanjangan.
Perkembangan ini menyebabkan kekhawatiran pasar akan terjadinya resesi dan inflasi global, sehingga potensi resesi ini akan terus dicermati dan dimitigasi dampaknya pada perekonomian Indonesia.

Meski demikian, indikator perekonomian domestik menunjukkan perbaikan yang terus berlanjut. Headline inflasi bulan Juni 2022 tercatat meningkat, kendati demikian inflasi inti masih berada di level yang relatif rendah.

Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur berada dalam zona ekspansi meski dalam tren menurun dalam 10 bulan terakhir akibat kenaikan harga bahan baku. Sementara itu, sektor eksternal juga masih mencatatkan kinerja positif. Hal ini ditunjukkan dengan berlanjutnya surplus neraca perdagangan yang didorong oleh tingginya pertumbuhan ekspor. Cadangan devisa Juni 2022 juga tercatat meningkat.

Di tengah tingginya volatilitas di pasar keuangan global dan kecenderungan risk off investor yang mendorong keluarnya investor dari pasar negara berkembang, pasar saham Indonesia mengalami sedikit koreksi. Hingga 22 Juli 2022, IHSG tercatat melemah sebesar 0,4 persen mtd ke level 6.887 dengan non residen mencatatkan outflow sebesar Rp4,19 triliun. Sementara di pasar SBN, non residen mencatatkan outflow sebesar Rp29,14 triliun sehingga mendorong rerata yield SBN naik 12,2 bps mtd pada seluruh tenor.

Penghimpunan dana di pasar modal hingga 26 Juli 2022 tercatat sebesar Rp123,5 triliun, dengan emiten baru tercatat sebanyak 32 Emiten. Di pipeline masih terdapat 93 rencana emisi dengan nilai sebesar Rp61,52 triliun.

Intermediasi Positif

Fungsi intermediasi menunjukkan pertumbuhan sejalan dengan peningkatan perekonomian domestik. Di sektor perbankan, fungsi intermediasi pada Juni 2022 meningkat dengan kredit tumbuh sebesar 10,66 persen yoy didorong pertumbuhan pada kredit korporasi dan konsumsi.

Secara sektoral, mayoritas sektor utama kredit mencatatkan kenaikan dengan kenaikan terbesar pada sektor manufaktur sebesar 38,3 persen mtm dan sektor pertambangan sebesar 23,5 persen mtm. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Juni 2022 mencatatkan pertumbuhan sebesar 9,13 persen yoy, melambat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 9,93 persen yoy.

“Ke depan OJK menjaga kinerja industri jasa keuangan tetap positif dan semakin produktif berkontribusi terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” kata Mahendra.

Di sektor IKNB, akumulasi premi asuransi (konvensional dan syariah) dalam periode Januari sampai dengan Juni 2022 tercatat sebesar Rp156,98 triliun, atau tumbuh sebesar 0,60 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan perkembangan akumulasi premi sepanjang tahun 2022 pada sektor asuransi umum dan reasuransi, yang mencapai Rp61,59 triliun atau tumbuh sebesar 18,54 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun demikian, akumulasi premi asuransi jiwa selama paruh pertama tahun 2022 tercatat sebesar Rp95,39 triliun, atau menurun sebesar 8,36 persen secara yoy.

Selain itu, FinTech peer to peer (P2P) lending pada Juni 2022 mencatatkan pertumbuhan outstanding pinjaman sebesar 89,7 persen yoy, atau meningkat sebesar Rp4,17 triliun, sehingga nilai outstanding pinjaman pada bulan Juni 2022 mencapai Rp44 triliun. Sementara itu, sektor perusahaan pembiayaan mencatatkan nilai piutang pembiayaan yang tumbuh sebesar 4,98 persen yoy pada Juni 2022 hingga mencapai Rp405,95 triliun.

Profil risiko lembaga jasa keuangan pada Juni 2022 terjaga dengan rasio NPL net perbankan tercatat sebesar 0,80 persen (NPL gross: 2,86 persen) dan rasio NPF Perusahaan Pembiayaan tercatat sebesar 2,81 persen. Selain itu, restrukturisasi kredit Covid-19 masih melanjutkan tren penurunan di Juni 2022 dengan kredit restrukturasi Covid-19 tercatat sebesar Rp576,17 triliun (Mei 2022: Rp596,25 triliun). Jumlah debitur restrukturisasi Covid juga menurun dari 3,13 juta debitur pada Mei 2022 menjadi 2,99 juta debitur pada Juni 2022. Sementara itu, Posisi Devisa Neto (PDN) Juni 2022 tercatat sebesar 1,93 persen atau berada jauh di bawah threshold sebesar 20 persen.

Selain itu, likuiditas industri perbankan pada Juni 2022 masih berada pada level yang memadai. Hal tersebut terlihat dari rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit dan Alat Likuid/DPK masing-masing sebesar 133,35 persen dan 29,99 persen, terjaga di atas ambang batas ketentuan masing-masing pada level 50 persen dan 10 persen.

Dari sisi permodalan, lembaga jasa keuangan juga mencatatkan permodalan yang semakin membaik. Industri perbankan mencatatkan peningkatan CAR menjadi sebesar 24,69 persen.

Sementara itu, industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan RBC yang terjaga sebesar 481,01 persen dan 318,24 persen yang berada jauh di atas threshold sebesar 120 persen. Begitu pula pada gearing ratio perusahaan pembiayaan yang tercatat sebesar 1,98 kali atau jauh di bawah batas maksimum 10 kali.

Di bidang perlindungan konsumen, pada tahun ini sampai 21 Juli 2022, OJK melakukan 165.341 layanan informasi dan pengaduan konsumen melalui berbagai kanal. Sebanyak 19,4 persen merupakan layanan sektor perbankan, 31,79 persen merupakan layanan sektor IKNB (fintech P2P lending, asuransi, dan pembiayaan), 0,01persen merupakan layanan sektor pasar modal, dan selebihnya merupakan layanan di luar sektor jasa keuangan.

Pertanyaan pada layanan informasi tersebut didominasi mengenai sistem layanan informasi keuangan, legalitas LJK, fraud eksternal, dan lain sebagainya.

OJK akan terus memperkuat koordinasi dengan para stakeholder dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan khususnya dalam mengantisipasi peningkatan risiko eksternal serta dampak rentetannya terhadap stabilitas sistem keuangan. (nck)

Jakarta -  Program Kartu Prakerja yang telah memiliki 13 juta penerima dari seluruh kabupaten/kota se-Indonesia terbukti bersifat inklusif. Hal ini juga selaras dengan pendekatan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) 2030 yakni leave no one behind.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara "Dua Tahun Perjalanan Kartu Prakerja Mentransformasi Layanan Publik: Capaian, Pelajaran, Strategi ke Depan", Rabu (27/07), menyampaikan secara virtual bahwa banyak agenda pembangunan global dalam SDGs yang diakselerasi oleh Program Kartu Prakerja seperti lifelong learning, pemberdayaan perempuan, pengurangan ketimpangan, dan kemitraan untuk inklusi keuangan.

“Saat ini Kartu Prakerja telah diterima oleh 13 juta penerima. Jumlah tersebut bukan hanya angka, namun ini adalah sumber daya manusia yang luar biasa,” kata Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Airlangga juga mengatakan bahwa Program Kartu Prakerja yang bersifat semi bansos, kini terbukti efektif dan berhasil menjalankan misi gandanya pada masa pandemi Covid-19 yaitu untuk peningkatan keterampilan sekaligus perlindungan masyarakat. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian JPAL SEA, Bank Dunia-TNP2K, serta Presisi Indonesia yang membuktikan dampak positif Program Kartu Prakerja terhadap learning, kebekerjaan, kewirausahaan, pendapatan, ketahanan pangan, dan inklusi keuangan para penerima. Survei CSIS dan BPS juga menemukan hal yang serupa.

Menko Airlangga menyampaikan bahwa capaian Kartu Prakerja tersebut berasal dari proses dalam menerapkan prinsip-prinsip dasar yaitu kebijakan disusun berbasis data, berbagi tugas antara sisi kebijakan dan sisi operasional, menggunakan kemitraan multi-pihak, dan menggunakan teknologi digital yaitu cloud dan proses bisnis yang cepat, murah, mudah, luas, aman, andal, akuntabel dan transparan.

Untuk itu, pada kesempatan tersebut Menko Airlangga juga mengucapkan terima kasih kepada Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja yang telah bekerja keras menjalankan mandat program untuk memberikan skilling, reskilling, dan upskilling kepada seluruh angkatan kerja Indonesia.

“Program Kartu Prakerja masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu, saya berharap agar program ini diberikan “ruang” untuk terus memperbaiki diri. Karena kita ingin Program Kartu Prakerja lebih baik lagi dan terus bertumbuh di masa depan,” ujar Menko Airlangga.

Menutup sambutannya, Menko Airlangga mengajak masyarakat Indonesia untuk bersama-sama membangun Kartu Prakerja dan menjadi bagian dari Kartu Prakerja Prakerja. Menko Airlangga juga menegaskan bahwa Program Kartu Prakerja bisa direplikasi untuk model pembangunan di berbagai negara lain.

“Prinsip dasar dari Kartu Prakerja adalah transformasi ataupun perubahan. Prakerja adalah harapan. Prakerja adalah kebanggaan Indonesia, dan Prakerja adalah program government to people yang inovasinya dari Indonesia,” pungkas Menko Airlangga. (nck)

Jakarta - PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX:IPCM) umumkan laporan keuangan triwulan kedua 2022 pada 25 Juli 2022, dan secara konsisten bukukan peningkatan laba dengan total laba komprehensif pada semester pertama 2022 sebesar Rp 65 miliar, naik 7% dari Rp 60 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

IPCM catatkan pertumbuhan pendapatan pada semester pertama 2022 menjadi sebesar Rp 428 miliar. Kontribusi terbesar diperoleh dari jasa penundaan kapal sebesar Rp 355 miliar atau 83% dari total pendapatan, sedangkan kontribusi jasa pengelolaan kapal sebesar 6% atau Rp 27 miliar, jasa pengangkutan dan lainnya sebesar 6% atau Rp 25 miliar, dan jasa pemanduan sebesar 5% senilai Rp 21 miliar. Pendapatan dari jasa penundaan kapal terdiri dari pelabuhan umum sebesar Rp 221 miliar, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) senilai Rp 79 miliar dan Terminal Khusus (Tersus) senilai Rp 55 miliar. TUKS memberikan peningkatan tertinggi yaitu 15% dibanding semester pertama tahun lalu. Meski terjadi kenaikan pada beban pokok pendapatan yang terutama disebabkan karena peningkatan di beban bahan bakar, Perseroan masih berhasil mencatat kenaikan total laba komprehensif sebesar 7% menjadi Rp 65 miliar.

Neraca keuangan menunjukkan kondisi yang sehat dengan peningkatan aset sekitar 7% dari posisi akhir tahun 2021 menjadi Rp 1,5 triliun pada semester pertama 2022 terutama karena kenaikan aset lancar perusahaan sejalan dengan pertumbuhan pendapatan. Total liabilitas meningkat 47% dari Rp 271 miliar menjadi Rp 398 miliar antara lain karena pengakuan atas progres fisik satu unit kapal tunda dan tiga unit kapal pandu.

Direktur Utama IPCM, Amri Yusuf menyatakan, Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih dipengaruhi oleh pandemi, mulai meningkatnya inflasi di seluruh dunia, perang di Eropa, yang turut mempengaruhi harga bahan bakar, IPCM tetap mampu menjaga kinerja dan membukukan peningkatan laba.

Selain itu pada bulan Juli ini, Perseroan akan membagikan dividen final tahun buku 2021 sebesar 80%. Hal ini menunjukkan apresiasi serta komitmen Perseroan kepada pemegang saham dan investor yang selalu memberikan dukungan kepada IPCM.

"Kami mensyukuri IPCM masih berkomitmen kepada pemegang saham selain juga konsisten menjaga pertumbuhan Perseroan. Hal ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya." ujar Amri Yusuf.

Pada 26 Juli 2022, IPCM dan PT Jawa Satu Power melakukan penandatanganan perjanjian tambahan II (Addendum II) sewa kapal tunda untuk wilayah operasional Jawa Satu Power. Dengan sejarah panjang kedua pihak tersebut, Perseroan bangga bisa terus berpartner dengan PT Jawa Satu Power dalam mengembangkan proyek ini dan diharapkan ke depannya bisa terus bekerja sama mengembangkan dan menjaga Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) Jawa Satu Power dalam bentuk pelayanan profesional yang berkesinambungan. (nck)

Tokyo -  Kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ke Jepang membuahkan hasil konkret bagi industri otomotif tanah air. Dalam pertemuan dengan CEO Mitsubishi Motors Corporation (MMC) Takao Kato, di Tokyo Jepang, Selasa (26/07), Menko Airlangga menanyakan komitmen investasi dari MMC pada Indonesia.

“Sampai saat ini, MMC telah menginvestasikan Rp11,3 triliun hingga akhir 2021 untuk seluruh pabrik MMC di Indonesia. Targetnya, MMC akan menginvestasikan sekitar Rp10 triliun mulai 2022 hingga 2025,” ujar Menko Airlangga.

Indonesia merupakan pangsa pasar besar bagi Mitsubishi, bahkan dibandingkan dengan pasar Jepang sendiri, penjualan Mitsubishi di tanah air lebih besar. MMC pun akan mendiversifikasi produk mereka. Setelah 2023, MMC akan fokus memproduksi model mobil jenis xEV yang terdiri dari model Xpander dan Pajero Sport. Selain itu, MMC juga akan memproduksi dua model kendaraan baru Electric Vehicle (EV) mulai 2024.

Dalam pertemuan tersebut, CEO MMC meminta Pemerintah Indonesia untuk memberikan insentif terkait ekspor produk mereka. Menko Airlangga menjawab permintaan tersebut, “Sebenarnya dari sisi besaran pajak, Indonesia tidak kalah bersaing dengan negara lain, contohnya Thailand. Namun, karena ada besaran perbedaan pajak daerah, maka terkesan pajak di Indonesia lebih tinggi. Ini yang sedang kita kaji di Pemerintah Pusat.”

MMC sejak mendirikan Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI) pada 2018 terus meningkat jumlah ekspornya, dan menjadikan Indonesia sebagai basis ekspor sangat penting bagi Mitsubishi. Saat ini, sedang disiapkan ekspor produk MMKI ke Australia.

MMC juga merencanakan untuk menambah negara tujuan ekspornya, sehingga pada 2022 menjadi 40 negara tujuan ekspor bagi produk Mitsubishi buatan Indonesia ini. Sedangkan, jumlah ekspornya diperkirakan akan mampu mencapai 72 ribu unit pada 2022, atau meningkat dari 42 ribu unit di 2021, dan ditargetkan 98 ribu unit pada 2024.

MMC telah menginvestasikan Rp11,3 triliun hingga 2021 untuk pabrik MMC di Indonesia, dan akan menginvestasikan Rp10 triliun lagi dari 2022 hingga 2025. Mitsubishi pun berencana mengeluarkan sejumlah model kendaraan baru, dengan berbagai macam jenis yang ramah lingkungan.

Takao mengatakan, “Mitsubishi akan mendiversifikasi produknya dengan mengeluarkan kendaraan dengan jenis Hybrid Electric Vehicle (HEV) atau Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), serta Battery Electric Vehicle (BEV) untuk mendukung program Pemerintah Indonesia mencapai carbon neutral di 2060 mendatang.”

Selain itu, MMC sedang mengadakan pilot project untuk menggunakan BEV secara komersial dengan empat perusahaan. “Pemerintah menyambut baik rencana MMC berkolaborasi dengan PT Pos Indonesia, PT Haleyora Power, Gojek dan DHL Supply Chain Indonesia untuk menggunakan kendaraan jenis Mini Cab MiEV secara komersial,” kata Menko Airlangga.

Kendaraan jenis ini mirip dengan Mitsubishi L300 yang sudah lebih dulu terkenal di Indonesia. Mitsubishi telah mulai melakukan pilot study untuk penggunaan BEV secara komersial dengan keempat perusahaan tersebut, dan saat ini sedang mencari penggunaan yang cocok dari Mini Cab MiEV ini.

Pada pertemuan tersebut, Menko Airlangga didampingi Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, sementara CEO Mitsubishi Motor Company (MMC) Takao Kato didampingi Executive Vice President MMC Yoichiro Yatabe, Division General Manager MMC Hiroyuki Egami, dan Indonesia Desk MMC Hideki Miya. (nck)

Jakarta - Selama masa krisis termasuk pandemi Covid 19, pemberdayaan ekonomi bagi perempuan di seluruh dunia terus menghadapi hambatan besar. Melihat hal tersebut, sebagai outreach group dalam Presidensi G20 Indonesia yang mewakili suara perempuan, Women 20 (W20) melalui KTT W20 dengan tema “En Route to Gender Equality for Gender Welfare” berkomitmen untuk menjembatani kesenjangan disparitas gender.

“Menempatkan pemberdayaan ekonomi perempuan di jantung forum adalah kunci untuk memberikan global exit strategy yang sukses. Hal ini penting karena di seluruh anggota G20 kesenjangan gender tetap ada dan menghambat pembangunan berkelanjutan,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan secara virtual dalam KTT W20 tersebut, Kamis (21/07).

Para pemimpin G20 menyepakati untuk mengurangi kesenjangan gender dalam partisipasi angkatan kerja sebesar 25% pada tahun 2025 pada KTT 2014 di Brisbane, yang didukung dengan mendirikan Women 20 (W20) selama masa Presidensi Turki pada tahun 2015.

Melalui Presidensi G20 tahun 2022, Indonesia kini memiliki tanggung jawab besar untuk fokus pada penyampaian misi tersebut. “Di pucuk pimpinan forum ekonomi utama dunia, kami ingin melihat hasil nyata dalam pemberdayaan ekonomi perempuan,” tegas Menko Airlangga.

Forum G20 bertujuan mendukung anggota dalam mencapai target G20 untuk menutup kesenjangan gender dalam partisipasi sebesar 25% pada tahun 2025. Forum G20 juga terus membuat kemajuan bagi keterwakilan perempuan dalam kegiatan ekonomi. Upaya ini harus dilipatgandakan untuk memastikan pemberdayaan perempuan juga berkembang di semua sektor publik dan swasta.

Indonesia tentunya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendukung perempuan berinovasi dalam usaha. Forum G20 akan memprioritaskan sharing best practice dalam mendukung perempuan untuk mengakses tools yang mereka butuhkan sebagai pengusaha, dan mengeksplorasi bagaimana merancang kerangka kerja yang terbaik untuk mendukung perempuan agar berhasil dalam usaha.

Menko Airlangga mengapresiasi adanya tanda-tanda kemajuan dan kekuatan sebagai hasil dari pemberdayaan ekonomi perempuan. Saat ini, sekitar setengah dari anggota G20 telah menunjukkan kemajuan yang lebih baik dari yang diharapkan untuk mencapai tujuan 2025 dibandingkan dengan tahun 2012.

Di Indonesia, peran perempuan semakin signifikan dalam perekonomian nasional. Sebanyak 61% perempuan berkontribusi terhadap perekonomian dan sekitar 50% dari 60 juta UMKM yang ada di Indonesia dimiliki oleh perempuan. Hal ini menjadi sangat signifikan karena di UMKM Indonesia mampu menyerap 97% tenaga kerja sektor usaha.

Pemerintah Indonesia juga terus berupaya mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan melalui alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Kartu Prakerja. “Kita perlu berbuat lebih banyak untuk mencapai tujuan W20 yakni Recover Together and Recover Equally,” tegas Menko Airlangga yang optimis melihat ada sinergi yang kuat di antara negara-negara dengan W20 sebagai engagement group yang esensial dalam forum G20, terutama untuk berbagi tindakan dalam mencapai global exit strategy yang lebih inklusif dan tangguh.

Presidensi Indonesia telah mengidentifikasi dua prioritas utama pemberdayaan perempuan, yang bertujuan menciptakan nilai ekonomi baru dan memberdayakan perempuan dalam ekonomi baru. Pertama, mendukung UMKM milik perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam transformasi ekonomi berbasis digital yang inklusif. Kedua, berinvestasi dalam keterampilan digital dan STEM skill perempuan dan anak perempuan untuk berpartisipasi di semua sektor ekonomi.

Menko Airlangga berharap W20 dapat melanjutkan tugas ini dan menantikan untuk melihat hasil di masa depan, khususnya komunike W20. Komunike W20 dipercayai akan menambah wawasan berharga bagi Deklarasi Pemimpin G20 dan meningkatkan pendekatan Indonesia untuk mengarusutamakan pemberdayaan perempuan dalam agenda G20.

“Saya mencatat bahwa perempuan dapat membangun generasi masa depan yang jauh lebih baik sehingga perempuan mampu berperan sebagai jembatan untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan. Ide yang disiapkan W20 tahun ini dapat menjadi peluang untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan berkelanjutan di tengah gelombang tantangan dunia,” pungkas Menko Airlangga. (nck)

Jakarta - Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 Juli 2022 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%. Keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi inti yang masih terjaga di tengah risiko dampak perlambatan ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Bank Indonesia terus mewaspadai risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti ke depan, serta memperkuat respons bauran kebijakan moneter yang diperlukan baik melalui stabilisasi nilai tukar Rupiah, penguatan operasi moneter, dan suku bunga. Untuk itu, Bank Indonesia memperkuat bauran kebijakan sebagai berikut:

1. Memperkuat operasi moneter sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memitigasi risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang dan penjualan SBN di pasar sekunder;

2. Memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai bagian untuk pengendalian inflasi melalui intervensi ​​di pasar valas yang didukung dengan penguatan operasi moneter sebagaimana butir 1;

3. Melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit Konsumsi (Lampiran);

4. Memperluas QRIS antarnegara antara lain melalui akselerasi implementasi, piloting dengan penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal (local currency settlement) dengan negara-negara di Asia, serta melaksanakan Pekan QRIS Nasional untuk pencapaian target 15 juta pengguna baru;

5. Memastikan operasionalisasi Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) khususnya Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) first mover berjalan lancar dan mempersiapkan implementasi second mover dengan target Desember 2022 serta memperluas QRIS crossborder, antara lain melalui piloting dan akselerasi implementasi.

6. Memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerja sama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya, serta bersama Kementerian Keuangan menyukseskan 6 (enam) agenda prioritas jalur keuangan Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022.

Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dan instansi terkait melalui Tim Pengendalian Inflasi (TPIP dan TPID) untuk mengelola tekanan inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi serta mendukung ketahanan pangan. Guna menjaga stabilitas makroekonomi dengan tetap mendukung proses pemulihan ekonomi nasional, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal terus ditingkatkan. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan.

Perbaikan ekonomi domestik diprakirakan terus berlanjut, meskipun dampak perlambatan ekonomi global perlu tetap diwaspadai. Perekonomian domestik pada triwulan II 2022 diprakirakan terus melanjutkan perbaikan, ditopang oleh peningkatan konsumsi dan investasi nonbangunan serta kinerja ekspor yang lebih tinggi dari proyeksi awal. Berbagai indikator dini pada Juni 2022 dan hasil survei Bank Indonesia terakhir, seperti keyakinan konsumen, penjualan eceran, dan Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur mengindikasikan terus berlangsungnya proses pemulihan ekonomi domestik. Dari sisi eksternal, kinerja ekspor lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya, khususnya pada komoditas batu bara, bijih logam, dan besi baja didukung oleh permintaan ekspor yang tetap kuat dan harga komoditas global yang masih tinggi. Pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh perbaikan berbagai lapangan usaha, seperti Industri Pengolahan, Perdagangan, serta Transportasi dan Pergudangan. Sementara itu, secara spasial, perbaikan ekonomi ditopang oleh seluruh wilayah terutama Jawa, Sumatera, dan Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua). Ke depan, perbaikan perekonomian domestik didukung oleh peningkatan mobilitas, sumber pembiayaan, dan aktivitas dunia usaha. Namun demikian, perlambatan ekonomi global dapat berpengaruh pada kinerja ekspor, sementara kenaikan inflasi dapat menahan konsumsi swasta. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2022 diprakirakan bias ke bawah dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia pada 4,5-5,3%.

Nilai tukar Rupiah mengalami tekanan yang meningkat sebagaimana juga dialami oleh mata uang regional lainnya, di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Nilai tukar pada 20 Juli 2022 terdepresiasi 0,60% (ptp) dibandingkan akhir Juni 2022, namun dengan volatilitas yang terjaga. Depresiasi tersebut sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global akibat pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif di berbagai negara untuk merespons peningkatan tekanan inflasi dan kekhawatiran perlambatan ekonomi global, di tengah persepsi terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap positif. Dengan perkembangan ini, nilai tukar Rupiah sampai dengan 20 Juli 2022 terdepresiasi 4,90% (ytd) dibandingkan dengan level akhir 2021, relatif lebih baik dibandingkan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya, seperti Malaysia 6,41%, India 7,07%, dan Thailand 8,88%. Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati perkembangan pasokan valas dan memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan bekerjanya mekanisme pasar dan nilai fundamentalnya untuk mendukung upaya pengendalian inflasi dan stabilitas makroekonomi.

Inflasi meningkat karena tingginya tekanan sisi penawaran seiring dengan kenaikan harga komoditas dunia dan gangguan pasokan. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2022 tercatat inflasi sebesar 0,61% (mtm). Secara tahunan, inflasi IHK Juni 2022 tercatat 4,35% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 3,55% (yoy). Inflasi inti tetap terjaga sebesar 2,63% (yoy) didukung oleh konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga ekspektasi inflasi. Sementara itu, inflasi kelompok volatile food meningkat, terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga pangan global dan terganggunya pasokan akibat cuaca. Inflasi kelompok administered prices juga masih tercatat tinggi dipengaruhi oleh inflasi angkutan udara dan energi. Ke depan, tekanan inflasi IHK diprakirakan meningkat, didorong oleh kenaikan harga energi dan pangan global. Inflasi IHK pada 2022 diprakirakan lebih tinggi dari batas atas sasaran, dan kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada 2023. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).

Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan sistem pembayaran guna mendorong akselerasi inklusi keuangan untuk mendukung pemulihan ekonomi. Transaksi ekonomi dan keuangan digital menunjukkan perkembangan pesat seiring peningkatan akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital serta akselerasi digital banking. Nilai transaksi uang elektronik (UE) pada triwulan II 2022 tercatat tumbuh 39,85% (yoy). Nilai transaksi digital banking pada triwulan II 2022 meningkat 38,45% (yoy). Bank Indonesia memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan K/L Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dalam rangka mendorong akselerasi digitalisasi daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Bank Indonesia juga melanjutkan regulatory reform sistem pembayaran melalui relaksasi ketentuan Layanan Keuangan Digital (LKD) untuk memperluas akses keuangan dalam rangka mendukung percepatan inklusi keuangan. Di sisi lain, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada triwulan II 2022 meningkat 9,36% (yoy). Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan uang Rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI, antara lain melalui distribusi uang Rupiah ke daerah 3T (Terluar, Terdepan, Terpencil) dan penguatan edukasi Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah. (nck)

Batam - Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi, memimpin jalannya sosialisasi Penanaman Pohon Jati emas dan Program Penanganan Stunting di Batam, di Balairung Sari BP Batam, pada Rabu (20/7/2022) Pagi.

Muhammad Rudi memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholders yang telah terlibat dalam proses persiapan penanaman pohon jati emas, salah satunya adalah mempercepat proses pematangan lahan yang merupakan langkah penting agar pohon jati emas dapat ditanam sesuai rencana.

“Berkat dukungan dan bantuan dari seluruh stakeholders yang terlibat di Batam, bibit pohon yang akan ditanam telah melebihi jumlah perkiraan, yaitu hampir 12.000 pohon,“ kata Muhammad Rudi.

Ia Bersama dengan Komandan Korem Provinsi Kepulauan Riau (Danrem) 033/Wira Pratama Brigjen TNI Yudi Yulistyanto dan Wakil Gubernur Provinsi Kepualuan Riau, Marlin Agustina Rudi, kegiatan dihadiri lebih dari 200 orang yang terdiri dari, Pelaku Usaha dan BUMN, Perbankan, Kepala Puskesmas se-Kota Batam, Forkompinda Kepri, Forkopimda Kota Batam, dan Pejabat Tingkat II di Lingkungan BP Batam.

Lebih lanjut, Muhammad Rudi menuturkan, proses pematangan lahan ini harus dikejar, karena seremoni penanaman pohon jati emas diestimasikan 24 Agustus 2022 mendatang.

Disebutkan, Pohon Jati Emas akan ditanam dari Simpang Flyover Laluan Madani – Simpang Bandara (Jalan Yos Sudarso, Sudirman – Hang Tuah) sepanjang 15 km beserta pengembangan 5 (lima) jalurnya yang merupakan infrastruktur pendukung agar terciptanya Bandara Hang Nadim Batam berstandar Internasional.

Rute tersebut dipilih dikarenakan pintu kedatangan wisatawan mayoritas melalui Bandar Udara dan merupakan jalur umum yang dilalui pelancong menuju ke destinasi wisata lainnya di Batam.

“Hal ini dilakukan untuk mewujudkan Batam yang lebih maju, sejahtera dan modern sehingga nantinya Batam ramai dikunjungi wisatawan dan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Batam.” ujar Muhammad Rudi

Tidak hanya membahas program prioritas penanaman pohon jati emas, kegiatan sosialisasi ini juga membahas program penanganan stunting di Batam.

Penanganan Stunting pada Anak di Batam

Sebagaimana yang diketahui, kejadian balita pendek atau biasa disebut dengan stunting merupakan salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita di dunia. Stunting disebabkan dari nutrisi yang tidak optimal.

Muhammad Rudi yang juga menjabat sebagai Wali Kota Batam, mengatakan, selain melestarikan lingkungan di Kota Batam, Pemerintah juga harus fokus terhadap kesehatan masyarakat.

Data prevalensi balita stunting yang dikumpulkan World Health Organization (WHO) menunjukkan bahwa Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga dengan prevalensi tertinggi di regional Asia Tenggara.

Berdasarkan Data Stunting kota Batam pada Februari 2022 sebanyak 1.954 anak, dari 57.869 balita (3,38 %).

“Tugas pemerintah masih cukup berat karena ada target prevalensi stunting 14 persen yang harus dicapai pada tahun 2024. Itu artinya, kita harus menurunkan prevalensi sebesar 10,4 persen dalam 2,5 tahun ke depan, yang tentu saja ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk mencapainya,” jelas Muhammad Rudi.

“Saya berharap kita semua dapat bekerjasama mewujudkan Kota Batam yang lebih baik,” tutup Muhammad Rudi.

Jakarta - Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Periode 2022 – 2027 menegaskan komitmen OJK untuk lebih proaktif dan kolaboratif pada upaya terciptanya stabilitas, pertumbuhan dan penguatan industri jasa keuangan yang memberikan manfaat bagi perekonomian nasional dan masyarakat.

Ketua DK OJK Periode 2022 - 2027, Mahendra Siregar menyatakan “Kami berkomitmen dan mempertegas posisi OJK sebagai mitra strategis Pemerintah dalam pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan demi terjadinya gerak ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan. Kami akan proaktif memperkuat posisi sebagai pengarah, penggerak dan mitra kerja yang baik bagi industri. OJK juga akan terus memperkuat perannya dalam perlindungan konsumen dan masyarakat.”

Mahendra menjelaskan bahwa DK OJK juga menekankan pentingnya penguatan atas pengaturan dan pengawasan terintegrasi sektor jasa keuangan, termasuk pengaturan dan pengawasan di bidang perbankan, pasar modal, dan non-bank (IKNB) serta kepatuhannya (compliance). Sebagai langkah awal, OJK akan lebih mendorong sistem satu pintu untuk perizinan, pengesahan, dan persetujuan dengan layanan yang lebih cepat dengan tetap mengusung prinsip kehati-hatian (prudential).

OJK juga akan terus mendorong penguatan prinsip tata kelola (corporate governance) pada semua pelaku usaha jasa keuangan untuk mempercepat pemulihan ekonomi, penguatan ekonomi digital dan keuangan berkelanjutan.

Selain itu, untuk memitigasi risiko dampak inflasi tinggi dan resesi global (stagflasi) terhadap sektor jasa keuangan dan ekonomi Indonesia, OJK akan meningkatkan pengawasan kondisi masing-masing industri jasa keuangan maupun secara terintegrasi, serta berkoordinasi erat dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Kesehatan dan kinerja industri jasa keuangan yang baik, akan sangat menentukan keberlanjutan pertumbuhan sektor riil termasuk UMKM di tengah kondisi ekonomi dunia yang penuh tantangan, sehingga dapat meningkatkan lapangan kerja dan daya beli masyarakat.

DK OJK pun meletakkan perhatian yang tinggi terhadap program edukasi dan perlindungan konsumen. Friderica Widyasari Dewi selaku ADK Bidang EPK menegaskan OJK memiki kewenangan melakukan tindakan pencegahan permasalahan konsumen dan masyarakat melalui pemberian informasi dan edukasi atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya. OJK juga berwenang melakukan pengawasan perilaku (market conduct) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam rangka Perlindungan Konsumen dan masyarakat.

Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK, menegaskan akan meningkatkan kinerja perbankan dalam mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pascapandemi, melalui penguatan sistem pengawasan perbankan yang responsif terhadap tantangan serta perubahan ekosistem keuangan domestik dan global.

Ke depan perhatian terhadap individual bank akan menjadi prioritas, antara lain melalui penerapan early warning system dengan parameter yang lebih sensitif, sehingga dapat menghindari keterlambatan penanganan bank bermasalah.
Penegakan integritas sistem perbankan juga akan menjadi perhatian utama sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja dan pertumbuhan perbankan secara lebih sehat dan berkelanjutan.

Sedangkan Inarno Djajadi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal berkomitmen terus mendorong good governance pelaku pasar untuk mendukung upaya pendalaman pasar dan makin meningkatkan jumlah perusahaan yang go public, serta masyarakat yang berinvestasi di Pasar Modal.

Ogi Prastomiyono selaku Kepala Eksekutif Pengawas IKNB akan mendorong penyelesaian sengketa produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI/unit link), perbaikan pengaturan perasuransian yang lebih sehat, optimalisasi fintech P2P lending serta mendorong percepatan penyelesaian asuransi bermasalah.

Sementara itu, Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Issabella Wattimena akan memfokuskan pada penguatan tata kelola dan manajemen risiko berbasis teknologi informasi serta terus memperbaiki kualitas proses bisnis di OJK. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kredibilitas kelembagaan, terimplementasinya nilai integritas, serta pada akhirnya mampu memenuhi ekspektasi seluruh pemangku kepentingan.

Wakil Ketua OJK periode 2022 - 2027, Mirza Adityaswara menyatakan, “Kami akan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan serta transformasi perilaku internal yaitu kolaboratif, proaktif, bertanggung jawab, untuk mewujudkan pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi. OJK akan memperkuat peran OJK Institute menjadi pusat studi Industri Jasa Keuangan yang mumpuni di ASEAN.”

Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik sesuai amanat Undang-Undang, OJK juga memperkuat tim internal melalui peningkatan kapabilitas dan kompetensi. Pemanfaatan informasi dan teknologi juga menjadi prioritas utama bagi OJK dalam memperlancar tugas dan fungsi OJK khususnya dalam menciptakan pengaturan dan pengawasan terintegrasi. Hal ini juga dapat mempercepat pengambilan keputusan, mitigasi risiko dan respon terhadap pengaduan konsumen dan masyarakat luas.

Sementara itu, Doni Primanto Joewono sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK Ex Officio Bank Indonesia mengatakan akan mendukung penuh program kerja Pimpinan Dewan Komisioner OJK untuk memperkuat industri jasa keuangan Indonesia, menjaga stabilisasi sistem keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kami sebagai perwakilan dari BI akan terus berkoordinasi dan melakukan harmonisasi berbagai kebijakan kami baik moneter maupun makroprudensial dan SP PUR sehingga selaras dalam sebuah bauran kebijakan nasional,” kata Doni.

Sedangkan Suahasil Nazara, Anggota Dewan Komisioner OJK Ex Officio Kementerian Keuangan mengatakan siap bekerja sama dengan seluruh ADK OJK 2022-2027, melanjutkan koordinasi yang erat antara OJK dan Kemenkeu/Pemerintah.

“Kami akan terus memantau dan menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Bersama OJK, Pemerintah akan terus membangun sektor keuangan, melakukan pendalaman pasar, serta mendorong inklusi keuangan di Indonesia,” katanya.

Kesembilan anggota DK OJK Periode 2022-2027 sepakat untuk mengedepankan prinsip collective collegial dalam pengambilan keputusan dan akan memperkuat tugas OJK dalam pengaturan, pengawasan dan perlindungan yang terintegrasi. (nck)

Nusa Dua - Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi krisis pangan dan energi yang sedang melanda dunia saat ini. Dalam hal ini, minyak sawit yang juga merupakan edible oil atau vegetable oil tentu berpotensi untuk menjadi solusi penting yang harus dipertimbangkan. Oleh karenanya, negara-negara produsen sawit perlu memanfaatkan momentum meningkatnya permintaan minyak sawit dunia sekaligus terus mendorong pengakuan terhadap daya saing sawit keberlanjutan secara global.

”Minyak sawit memiliki peran strategis sebagai bagian dari solusi untuk mengatasi krisis pangan dan energi global saat ini. Untuk itu, upaya promosi dan realisasi komitmen keberlanjutan kelapa sawit perlu ditingkatkan, termasuk melalui dialog konstruktif dengan konsumen dan produsen minyak nabati lainnya, serta peningkatan kapasitas dan investasi petani skala kecil,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto saat bersama-sama memimpin Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) ke-10 dengan Menteri Industri Perkebunan dan Komoditi Malaysia, Y.M. Datuk Zuraida Kamaruddin di Nusa Dua Bali, Selasa (19/07).

Di kesempatan yang sama, Menteri Zuraida mengungkapkan keyakinannya bahwa permintaan minyak sawit akan tetap kuat di tahun 2022 dengan terbukanya sektor ekonomi dan perbatasan internasional, terutama di sektor pangan. Negara-negara produsen minyak sawit perlu mendorong narasi yang lebih baik tentang minyak sawit di tingkat global. Menteri Zuraida juga menegaskan bahwa saat inilah waktu yang tepat bagi negara-negara produsen sawit dengan bantuan negara mitra pengimpor sawit untuk menunjukkan manfaat dari minyak sawit itu sendiri.

Dalam PTM juga dilakukan pembahasan terkait dinamika dan tren peluang serta tantangan dalam pasar minyak nabati global, seperti disrupsi suplai minyak nabati global yang terpengaruh dengan adanya konflik di Ukraina dan proliferasi kebijakan proteksi komoditas pangan pangan.

Sebagai upaya peningkatan kerja sama CPOPC di masa mendatang, PTM juga telah membahas rencana CPOPC untuk menyelenggarakan The G20 Sustainable Vegetable Oil Summit sekitar bulan November 2022. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyinergikan kerja sama dalam mengatasi tantangan pada rantai pasok minyak nabati.

Dalam kesempatan tersebut, PTM juga mendukung upaya CPOPC membantu Honduras dalam mengatasi kerusakan perkebunan kelapa sawit akibat badai yang terjadi pada tahun 2020. Direktur Eksekutif CPOPC menyampaikan laporan kegiatan CPOPC sejak PTM terakhir yang telah dilaksanakan pada bulan Desember 2021. Disoroti pula mengenai proses ratifikasi Protokol Perubahan Piagam CPOPC yang dapat menjadi momentum untuk penguatan kerjasama CPOPC di masa depan.

Selanjutnya, Menko Airlangga juga menyampaikan apresiasi terhadap promosi Global Framework of Principles of Sustainable Palm Oil (GFP – SPO) yang dikembangkan oleh CPOPC dalam acara side event United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) High Level Political Forum pada 10-15 Juli 2022 lalu.

Dalam kesempatan ini, kedua menteri menyampaikan dukungannya terhadap penunjukan pejabat Sekretariat CPOPC untuk periode 1 Juni 2022 – 31 Mei 2025. Dalam hal ini, Dr. Rizal Affandi Lukman ditunjuk sebagai Direktur Eksekutif, Datuk Nageeb Wahab sebagai Deputi Direktur Eksekutif, Dr. Puah Chiew We sebagai Direktur Strategi dan Kebijakan, serta Dr. Witjaksana Darmosarkoro sebagai Direktur Keberlanjutan dan Petani Kecil. Disampaikan juga penghargaan kepada Tan Sri Datuk Dr. Yusof Basiron sebagai Direktur Eksekutif dan Mr. Dupito D. Simamora selaku Deputi Direktur Eksekutif CPOPC untuk periode 1 Juni 2019 – 31 Mei 2022.

Baik Indonesia dan Malaysia menegaskan kembali komitmen bersama guna memastikan upaya advokasi CPOPC untuk minyak sawit berkelanjutan akan terus dilakukan, termasuk dengan pemanfaatan momentum Presidensi Indonesia pada G20 guna memperkuat kolaborasi semua negara produsen minyak sawit dan pemangku kepentingan terkait.

Dalam rangka mendukung implementasi kebijakan energi terbarukan, Indonesia dan Malaysia juga sepakat untuk mempertimbangkan terkait peningkatan mandat biofuel menjadi B35 untuk Indonesia dan B20 untuk Malaysia dalam peningkatan produksi dalam negeri.

PTM tersebut juga turut dihadiri oleh wakil dari Observer Countries yang menyampaikan pidato secara virtual, antara lain Wakil Menteri Pertanian Kolombia Y.M. Mr. Juan Gonzalo Botero Botero, Menteri Pertanian dan Peternakan Honduras Y.M. Madam Laura Suazo, dan Sekretaris Jenderal dari The Oil Palm Corporation (OPIC) yang mewakili Pemerintah Papua Nugini Mr. Kepson Pupito.

Para wakil Observer Countries menyampaikan hal terkait dengan potensi kontribusi minyak sawit dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan petani skala kecil. Di lain pihak, terdapat juga harapan bagi CPOPC untuk dapat mendukung upaya mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sektor kelapa sawit, termasuk dinamika pasar global, fluktuasi harga sawit, serta tuntutan pemenuhan standar berkelanjutan.

Pada sesi konferensi pers, Menko Airlangga dan Menteri Zuraida menanggapi pertanyaan terkait bagaimana CPOPC menyikapi situasi geopolitik Rusia dan Ukraina yang memicu krisis pangan dan energi. Kedua Menteri meyakini bahwa saat ini merupakan saat yang tepat untuk melakukan promosi bagi minyak sawit dan momentum ini perlu dimanfaatkan secara baik guna meyakinkan dunia atas manfaat-manfaat yang dapat diperoleh minyak sawit. (nck)

Jakarta - Dalam beberapa minggu terakhir terjadi kenaikan kasus konfirmasi harian di beberapa negara, termasuk di Indonesia yang mengalami sedikit kenaikan, yang utamanya disebabkan virus Omicron subvarian baru BA.4 and BA.5. Untuk itu, Pemerintah terus mengantisipasi penyebaran subvarian tersebut dengan terus menggencarkan proses vaksinasi Dosis-3 atau Booster.

Beberapa negara yang mengalami peningkatan Kasus Harian cukup tinggi per 17 Juli 2022 yakni antara lain Amerika (135 ribuan kasus), Prancis (127 ribuan kasus), Jepang (89 ribuan kasus), Australia (42 ribuan kasus), Inggris (27 ribuan kasus), India (18 ribuan kasus), dan Singapura (9 ribuan kasus). Sedangkan Indonesia, rata-rata Kasus Harian dalam seminggu terakhir (7DMA) sebanyak 3.378 kasus. Kasus beberapa negara meningkat bersamaan dengan munculnya Subvarian BA.5, sedangkan India karena kemunculan subvarian baru BA.2.75.

Transmisi Komunitas (TK) di Indonesia naik hingga mencapai angka 8,75 per 100 ribu penduduk per minggu, namun dari ketiga indikator (jumlah kasus, rawat inap dan kematian) masih berada di Level 1 (TK Level 1 Standar WHO yaitu jumlah kurang <20 kasus, Rawat Inap <5 kasus, Kematian <1 per 100 ribu penduduk per minggu). Sedangkan untuk tingkat Rawat Inap RS masih rendah di angka 0,62 dan tingkat kematian juga masih rendah di angka 0,02 per 100 ribu penduduk per minggu. Untuk data per Provinsi, DKI Jakarta di Level 3, Banten di Level 2, dan semua Provinsi yang lain (32 Provinsi) tetap berada di Level 1.

Angka Reproduksi Efektif (Rt) tingkat nasional cukup tinggi, namun sudah menunjukkan tren menurun dalam 3 minggu terakhir, yakni dari 1,27 ke 1,26 dan per 14 Juli di angka 1,24. Meski demikian, Rt di semua Pulau masih berada di atas 1,00 yang menunjukkan bahwa laju penularan kasus Covid-19 masih cukup tinggi. Perlu diwaspasai Rt beberapa wilayah di luar Jawa-Bali memperlihatkan tren kenaikan misalkan Sumatera dari 1,23 menjadi 1,29, lalu Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dari 1,16 menjadi 1,18, dan Maluku, Papua dari 1,06 menjadi 1,08.

Per 17 Juli 2022, penambahan Kasus Harian Nasional sebanyak 3.540 kasus yang dikontribusikan dari Jawa-Bali sebanyak 3.368 kasus (95,15%) dan luar Jawa-Bali sejumlah 172 kasus (4,85%), yang berasal dari transmisi lokal sebanyak 3.527 kasus dan PPLN sejumlah13 kasus. Positivity-Rate harian secara nasional cukup tinggi 5,82% (di atas standar WHO sebesar 5%). Sedangkan, Kasus Kematian tercatat rendah, yakni di luar Jawa-Bali tidak ada kasus, dan secara nasional terdapat 10 kasus.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, belum terdapat tren kenaikan kasus yang signifikan di luar Jawa-Bali. Dari sejumlah 27.550 Kasus Aktif Nasional, proporsi Jawa-Bali sebesar 94,23% atau 25.959 kasus aktif, sedangkan luar Jawa-Bali sebesar 5,77% dari total Kasus Aktif Nasional atau sebanyak 1.591 kasus aktif.

“Penambahan kasus harian masih relatif rendah dan landai pada 27 Provinsi di luar Jawa-Bali. Ada 3 Provinsi di luar Jawa-Bali dengan Kasus Aktif tertinggi dan mencapai di atas 100 kasus aktif, yaitu Sumatera Utara (262 kasus aktif), Kalimantan Selatan (216 kasus aktif), dan Kalimantan Timur (130 kasus aktif). Terdapat 6 Provinsi yang Kasus Aktifnya sangat rendah (di bawah 10 kasus aktif), yaitu Gorontalo, Kalimantan Utara, Bengkulu, Aceh, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara,” jelas Menko Airlangga, dalam Keterangan Pers Rapat Terbatas Evaluasi PPKM di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (18/07).

Untuk di tingkat Kabupaten/Kota di luar Jawa-Bali, Kasus Aktif tertinggi di Kota Medan (144 kasus aktif), Banjarmasin (90 kasus aktif), dan Palembang (68 kasus aktif). Sedangkan, kenaikan Kasus Aktif tertinggi dalam minggu ini di luar Jawa-Bali terjadi di Kabupaten Belitung dan Kota Pangkal Pinang (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), yaitu dari semula hanya 1 dan 2 kasus aktif, meningkat menjadi 29 dan 30 kasus aktif.

Kemudian, dari data Level Asesmen situasi Covid-19 per 16 Juli 2022, terdapat 1 Kabupaten/Kota di luar Jawa-Bali dengan Level Asesmen TK-2 yaitu Kota Palangkaraya (Provinsi Kalimantan Tengah). Adapun yang lain sebanyak 385 Kabupaten/Kota di luar Jawa-Bali masih tetap berada pada Level TK-1.

“Terlepas dari adanya sedikit peningkatan Kasus Konfirmasi Harian yang terjadi, namun tingkat BOR (Isolasi dan ICU) di seluruh Provinsi masih dalam tingkat yang aman, secara nasional BOR di kisaran 4%. Untuk Pemberlakuan PPKM di luar Jawa-Bali, masih berlaku periode 5 Juli sampai dengan 1 Agustus 2022 mendatang, sesuai dengan Inmendagri Nomor 34 Tahun 2022 yaitu 385 Kabupaten/Kota di Level 1 dan hanya 1 Kabupaten di Level 2,” tutur Menko Airlangga.

Perkembangan Capaian Vaksinasi di Luar Jawa-Bali

Per 17 Juli 2022, terdapat 2 Provinsi di luar Jawa-Bali yang capaian Vaksinasi Dosis-1 masih di bawah 70% yaitu Papua Barat dan Papua. Untuk Vaksinasi Dosis-2 ada 10 Provinsi yang capaiannya masih di bawah 70%. Sedangkan untuk Vaksinasi Dosis-3, ada 25 Provinsi luar Jawa-Bali yang capaiannya masih di bawah 30%, dan semua Provinsi luar Jawa-Bali belum mencapai 50%. Kemudian, sejumlah 22 Provinsi di luar Jawa-Bali belum mencapai 70% untuk Dosis-2 Vaksin Lansia, dan 22 Provinsi belum mencapai 70% Dosis-2 Vaksin Anak.

Menko Airlangga menerangkan bahwa arahan Presiden Joko Widodo agar mendorong percepatan capaian target Vaksinasi Booster, dengan mewajibkan berbagai mobilitas dan aktivitas masyarakat akan mempersyaratkan Vaksinasi Booster. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyampaikan perlunya Vaksinasi Booster untuk melindungi masyarakat agar tidak bertambah yang masuk RS dan mengalami kejadian fatal.

“Termasuk karena banyak jamaah haji yang baru pulang, sehingga Presiden memerintahkan agar dilaksanakan Vaksinasi Booster di Asrama Haji terlebih dulu sebelum pulang ke rumahnya masing-masing, seperti yang sudah dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, sekarang ada varian baru BA.2.75 yang masuk di Indonesia, sudah ada di Bali dan Jakarta. Varian itu kemungkinan berasal dari PPLN, namun untuk transmisi lokal masih dicari sumbernya,” pungkas Menkes Budi. (nck)