Masjid Tanjak Batam pada Jumat (9/9/2022) pagi telah melangsungkan pemeliharaan pada plafon masjid yang mengalami kerusakan.

Proses awal pemeliharaan dimulai dengan pemasangan perancah (scaffolding) di dalam Masjid Tanjak Batam.

Aksi cepat tanggap ini sebagai bentuk komitmen Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan pertanggungjawaban kontraktor atas kerusakan yang terjadi.

“Proses pemeliharaannya sudah dimulai dari Kamis malam. Adapun target pemeliharaan Masjid Tanjak Batam sendiri akan dilakukan selama kurang-lebih dua bulan,” ujar Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait.

Ia menambahkan, saat ini, Satuan Pemeriksa Intern (SPI) BP Batam tengah melakukan pemeriksaan atas kejadian tersebut.

Investigasi juga sedang dilangsungkan sebagai bagian dari proses pemeliharaan dan bentuk antisipasi agar tidak terjadi hal yang serupa di kemudian hari.

“Pemeliharaan ini dilakukan tanpa penambahan biaya. Bila ada biaya yang timbul atas perbaikan tersebut untuk kesempurnaan Masjid Tanjak Batam ditanggung oleh kontraktor, karena masih masa pemeliharaan,” lanjut Ariastuty.

Selama masa pemeliharaan, Ariastuty mengimbau kepada masyarakat untuk sementara waktu, kegiatan peribadahan di Masjid Tanjak Batam belum bisa dilakukan.

“Upaya percepatan proses pemeliharaan ini kami lakukan secara saksama agar bangunan Masjid Tanjak Batam kembali prima, mengingat tingginya jumlah pengunjung di masjid ikonik tersebut,” kata Ariastuty.

(rud)

Jakarta, 9 September 2022. Upaya pembangunan kawasan industri yang berkelanjutan dan berdaya saing terus dilakukan Pemerintah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas lapangan pekerjaan.

Kebijakan pengembangan industri diarahkan pada penekanan terhadap hilirisasi industri, digitalisasi sektor industri yang adaptif dengan teknologi terkini, penyiapan tenaga kerja yang handal, penciptaan industri yang mendukung rantai pasok yang kuat dengan melibatkan UMKM, serta konsolidasi implementasi kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

Lebih lanjut, struktur perekonomian Indonesia secara spasial selama Triwulan II 2022 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 56,55%. Sementara itu, proporsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap total PDB relatif stagnan dalam 20 tahun terakhir dan masih didominasi oleh Indonesia Barat.

“Menyadari adanya ketimpangan tersebut, Pemerintah menempuh kebijakan utamanya dengan pembangunan kawasan strategis seperti Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), dan Kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dengan prioritas pengembangan di luar jawa,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan pada acara Business Forum dan Pembukaan Rapat Kerja Nasional XXII Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), Jumat (9/09).

Dalam praktiknya, pembangunan kawasan strategis dihadapkan pada isu kesesuaian tata ruang dan pertanahan, sehingga Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah diantaranya melalui terobosan penataan ruang dan pertanahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan turunannya, Kebijakan Satu Peta (one map policy) dan penyelesaian ketidaksesuaian batas daerah, tata ruang dan kawasan hutan, kebijakan Bank Tanah, dan inovasi digital tata ruang sebagai upaya percepatan penataan ruang yang akurat dan akuntabel.

“Manfaat UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya adalah memuat dan mengatur proses perizinan yang transparan seperti menyederhanakan perizinan di sektor usaha, memberikan kepastian layanan dalam investasi, memudahkan UMKM untuk berusaha, meningkatkan jaminan hukum bagi usaha, serta menerapkan ultimum remedium yang optimal dalam kaitannya dengan sanksi. UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya juga memberikan andil bagi upaya Pemerintah dalam melakukan pencegahan korupsi di Indonesia,” ujar Menko Airlangga.

Pemerintah juga berkomitmen untuk terus melanjutkan Kebijakan Satu Peta dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Peraturan Presiden ini mendukung penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, maupun Izin atau Hak Atas Tanah sesuai dengan tujuan UU Cipta Kerja.

Pemerintah juga tengah menggenjot pembangunan infrastruktur secara masif, termasuk di dalamnya pembangunan kawasan industri di berbagai daerah dan infrastruktur penunjangnya. Hal tersebut membutuhkan ketersediaan tanah yang besar. Namun, tanah yang dimiliki Pemerintah terbatas dengan kondisi harga tanah yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut melatarbelakangi lahirnya pembentukan Bank Tanah sebagaimana telah ditetapkan melalui PP 64/2021 tentang Badan Bank Tanah dan PP 124/2021 tentang Modal Badan Bank Tanah.

Bank Tanah merupakan hal yang penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional dimana tanah merupakan instrumen utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur dan dalam rangka memperkuat pembangunan infrastruktur, termasuk di dalamnya pembangunan kawasan industri di berbagai daerah di Indonesia.

“Kami berharap bahwa kawasan-kawasan industri ini bisa menarik minat para investor karena ini merupakan bagian dari realisasi pembangunan dan penciptaan lapangan pekerjaan. Kami juga berharap dapat dibangun tempat pendidikan semacam vokasi yang tentunya diharapkan bisa mendorong penyerapan tenaga kerja di daerah sekitar kawasan industri,” tutup Menko Airlangga. (nck)

Batam - BP Batam melalui Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal, menggelar sosialisasi untuk para pelaku usaha di Batam yang melaksanakan pengajuan pemasukan barang modal tidak baru.

Sosialisasi Pemasukan Barang Modal Tidak Baru (BMTB) di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam ini turut menggandeng Kementerian Perdagangan RI dan Ditjen Bea dan Cukai, yang dihadirkan sebagai narasumber.

Terdapat lebih dari 80 pelaku usaha yang tampak antusias untuk hadir, pada sosialisasi yang digelar pada Kamis (8/9/2022), di Harris Hotel Batam Center.

Kasubdit Industri BP Batam, Krus Haryanto dalam sambutannya mengatakan tujuan pertemuan guna peningkatan pemahaman kepada pelaku usaha sekaligus akselerasi pelayanan BP Batam kepada pelaku usaha.

“Sesuai amanat dan kewenangan yang diberikan kepada BP Batam melalui PP 41, kami terus tingkatkan pelayanan. Di sisi lain, kami juga meminta bapak ibu pelaku usaha untuk dapat meningkatkan kepatuhannya.” kata Krus.

Lebih lanjut, Krus mengatakan bahwa pelaku usaha wajib menyampaikan laporan realisasi Pemasukan Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan pemasukan kepada Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal melalui IBOSS.

Sebagaimana amanat PP Nomor 41 Tahun 2021 dan Peraturan Kepala BP Batam Nomor 25 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Perdagagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, maka Pengawasan dilakukan terhadap:
a. Kepatuhan Pelaku usaha;
b. Perizinan Berusaha yang diterbitkan; dan
c. Realisasi Pemasukan dan Pengeluaran Barang.

Krus menambahkan semangat untuk terus menjamin kelancaran lalu lintas barang di KPBPB Batam, sejalan dengan target realisasi investasi BP Batam sebesar 31 Triliun investasi di tahun 2022 ini.

“Terkait pelaporan dan realisasi, aturan adalah 30 hari. Peningkatan Kepatuhan Laporan dan realisasi, menjadi konsen pengawasan. Apabila pemasukan lalu lintas barang lancar, otomatis kami optimis investasi juga bisa lancar." kata Krus.

Saat ini pelaksanaan perizinan lalu lintas barang telah terintegrasi melalui sistem online I-BOSS (Indonesia Batam Online Single Submission) atau yang sebelumnya menggunakan sistem SIKMB.

Sementara itu, salah satu dari pelaku usaha yang hadir, Fredy Supriyadi dari Batam Aero Technic menyambut baik sosialisasi ini. Menurutnya, atensi dan inisiasi yang dilakukan oleh BP Batam akan sangat membantu para pelaku usaha.

"ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita selaku importir maupun eksportir, dengan ini kami harap khazanah BMTB (Barang Modal Tidak Baru) semakin lengkap untuk kita, karena kadang dalam praktik banyak hal baru yang harus kita tanyakan, harapannya tentu kontinu diselenggarakan, makasih BP Batam.” Pungkasnya.

Sosialisasi diisi dengan pemaparan dari 3 narasumber yang dihadirkan yakni : Iman Kustiaman Analisis Perdagangan Ahli Madya dan Sunny Adrian Analisis Ahli Muda Kementerian Perdagangan RI, serta Nanda Prismana, Pemeriksa Pertama Bea dan Cukai Batam, dan sesi diskusi dipimpin oleh Kasubdit Perdagangan BP Batam, Yani Alkindi.

Menyusul pemberitaan kerusakan pada plafon Masjid Tanjak Batam yang terjadi pada Kamis (8/9/2022) pagi, Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, memberikan keterangan lebih lanjut terkait perkembangan kejadian tersebut.
 
Menurut penuturannya, jatuhnya plafon Masjid Tanjak Batam terjadi kira-kira pada pukul 07.30 WIB.

Total kerusakan plafon kira-kira mencapai 35 persen dari seluruh permukaan langit-langit Masjid Tanjak Batam.
 
Ariastuty melanjutkan, sesuai arahan dari Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengarahkan kontraktor untuk segera melakukan pemeliharaan plafon secara menyeluruh.
 
Oleh karena itu, untuk sementara, Masjid Tanjak Batam ditutup untuk peribadahan selama kurang-lebih dua bulan untuk memastikan keadaan semua plafon aman dan kuat.
 
“Ini kami lakukan untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan dan mengganggu kekhusyukan jemaah beribadah ,” ujar Ariastuty.
 
Selain itu, Muhammad Rudi juga segera menugaskan Satuan Pemeriksa Intern (SPI) BP Batam untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemeliharaan.
 
Ariastuty juga menegaskan bahwa ini merupakan tanggung jawab pihak kontraktor karena masih dalam masa pemeliharaan.
 
(rud)

Memasuki paruh akhir Tahun 2022, Indonesia dihadapi dengan tingginya intensitas curah hujan di sejumlah titik wilayah.
 
Hal ini turut mengakibatkan kerusakan pada salah satu destinasi wisata religi Kota Batam, Masjid Tanjak Batam.
 
Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) selaku pengelola bangunan mengakui kerusakan pada plafon masjid ikonik tersebut.
 
“Memang benar plafon masjidnya jatuh. Karena kelembaban yang ada di plafon masjid tersebut,” ujar Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait pada Kamis (8/9/2022) pagi.
 
Ia mengatakan, saat ini Masjid Tanjak Batam ditutup untuk umum dan akan dilakukan perbaikan atas kerusakan tersebut.
 
“Ini masih tanggung jawab dari kontraktor karena masih dalam masa pemeliharaan,” pungkas Ariastuty.
 
(rud)

Jakarta - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan OJK akan terus membangun sistem perbankan yang berintegritas sebagai fundamental dalam menciptakan stabilitas perbankan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sistem pengawasan yang responsif terhadap tantangan dan perubahan ekosistem keuangan global akan terus dikembangkan. Pengawasan terhadap individual bank dengan mengedepankan early warning system menjadi penekanan ke depan. Perlindungan terhadap nasabah juga merupakan prioritas dengan tetap memastikan kepastian hukum bagi perbankan dan masyarakat.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Dian mengatakan OJK melihat kembali business process dalam regulasi, perizinan, dan pengawasan. OJK akan memberikan ruang yang cukup kepada perbankan untuk melakukan inovasi dan penyesuaian (adjustment) dalam menghadapi ekosistem yang berubah dari waktu ke waktu dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. OJK akan melakukan intervensi apabila diperlukan (creative intervention) untuk memastikan penerapan Governance Risk Compliance (GRC), integritas, dan tingkat kesehatan bank.

Sementara itu, terdapat isu-isu terkini yang memerlukan perhatian OJK dan industri perbankan serta membutuhkan respon segera antara lain pengembangan digitalisasi perbankan, UMKM, kelanjutan kebijakan restrukturisasi kredit yang targeted, penerbitan arahan untuk stimulus kredit bagi debitur terdampak Penyakit Mulut dan Kuku, serta mendorong bank dalam penerapan keuangan berkelanjutan.

OJK juga meminta perbankan untuk tidak berpuas diri (complacent) dengan pencapaian kinerja yang baik, namun harus terus waspada mengamati risiko-risiko yang terkait dengan serangan siber, kejahatan ekonomi yang semakin canggih, risiko perubahan iklim (climate related risk), perkembangan digitalisasi, geopolitical tension, dan ketidakpastian global.

Selanjutnya, terkait pemenuhan modal inti minimum, OJK akan terus meminta komitmen dari pemegang saham bank untuk melakukan penambahan modal serta mendorong aksi korporasi yang dibutuhkan dalam melakukan konsolidasi perbankan.

Mengenai arah kebijakan stimulus Covid-19 yang memberikan restrukturisasi kredit pada debitur yang terkena dampak, OJK tengah mempertimbangkan efektivitas kelanjutan kebijakan tersebut sehubungan dengan tingkat pemulihan kinerja debitur yang berbeda di setiap sektor, segmen dan wilayah. Ke depan, arah stimulus OJK diharapkan akan lebih targeted kepada sektor, segmen, maupun wilayah yang dianggap masih membutuhkan.

Hingga Juli 2022, kredit restrukturisasi perbankan yang terdampak Covid-19 terus bergerak melandai. Kredit yang mendapatkan relaksasi pernah mencapai titik tertingginya sebesar Rp 830,47 triliun pada Agustus 2020. Per Juli 2022, restrukturisasi kredit Covid-19 tersebut telah turun menjadi sebesar Rp560,41 triliun, menurun dibandingkan Juni 2022 yang sebesar Rp 576,17 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa 40% dari kredit yang direstrukturisasi karena terdampak Covid-19 telah kembali sehat dan keluar dari program restrukturisasi.

Jumlah debitur yang mendapatkan restrukturisasi Covid-19 juga menunjukkan penurunan menjadi 2,94 juta debitur per Juli 2022. Jumlah ini pernah mencapai angka tertinggi sebesar 6,84 juta debitur pada Agustus 2020.

Secara proporsi sektoral, restrukturisasi Covid-19 per sektor terhadap total kredit per sektor yang masih di atas 20% adalah sektor akomodasi, makanan dan minuman yang mencapai 42,69% atau senilai Rp126,06 triliun. Sedangkan sektor lain yang masih terdampak adalah real estat dan sewa, sebesar 17,90% kredit sektor ini masih direstrukturisasi dengan nilai Rp51,87 triliun.

Per Juli 2022, UMKM memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pertumbuhan kredit perbankan dengan kredit UMKM tumbuh signifikan sebesar 18,08% secara tahunan, di atas pertumbuhan total kredit sebesar 10,71%. Hal tersebut membuat porsi kredit UMKM terhadap total kredit menjadi lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Total kredit UMKM per Juli 2022 mencapai Rp 1.299,4 triliun atau 21 persen dari total kredit perbankan.

Sementara mengenai kebijakan Pemerintah yang menetapkan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, Dian menjelaskan OJK mendukung implementasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai salah satu objek jaminan utang, tentunya dengan tetap memprioritaskan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik di sektor jasa keuangan. Sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan serta POJK No.42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum, bank dalam memberikan kredit wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam hal ini, agunan hanya merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan bank dalam pemberian kredit, dan agunan yang dapat diterima sebagai jaminan kredit merupakan keputusan bank berdasarkan penilaian atas debitur atau calon debitur.
Selain itu, POJK Kualitas Aset tidak membatasi jenis agunan yang dapat diterima oleh bank secara bisnis (di luar kepentingan perhitungan PPKA). Dengan demikian, bank dapat menerima agunan berupa KI dalam pemberian kredit sepanjang bank telah meyakini kemampuan membayar debitur berdasarkan prinsip 5C.

Mengingat pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian pada bisnis perbankan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, sebelum berlakunya PP tersebut yaitu 1 (satu) tahun sejak diundangkan, diperlukan kerjasama pemerintah, instansi terkait, dan industri untuk mempersiapkan implementasi PP Ekonomi Kreatif antara lain mengenai valuasi KI serta ketersediaan pasar dalam hal agunan KI dilikuidasi oleh bank. (nck)

Jakarta, 5 September 2022. Otoritas Jasa Keuangan menilai stabilitas sistem keuangan terjaga dan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan melanjutkan perbaikan, yang berkontribusi terhadap berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional di tengah pelemahan ekonomi global yang disertai inflasi tinggi akibat peningkatan pertentangan geopolitik yang berkepanjangan.

Perekonomian Indonesia menunjukkan berlanjutnya proses pemulihan. PDB Indonesia pada TwII-2022 tumbuh di atas ekspektasi pada level 5,44% yoy (Tw1-2022: 5,01% yoy) didorong oleh peningkatan pertumbuhan konsumsi dan ekspor. Berdasarkan pertumbuhan PDRB per provinsi, telah terdapat 18 provinsi dengan laju PDRB yang lebih tinggi dibandingkan pra pandemi (TwIV-2019), sementara 12 provinsi diantaranya tumbuh lebih baik dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Juli 2022 juga mulai meningkat ke tingkat 51,3, seiring dengan perbaikan mobilitas dan peningkatan permintaan domestik. Sementara itu, sektor eksternal juga masih mencatatkan kinerja positif yang ditunjukkan oleh berlanjutnya surplus neraca perdagangan. Tekanan inflasi masih terjadi di bulan Agustus 2022 sebesar 4,69% yoy yang lebih rendah dari bulan sebelumnya (Jul-22: 4,94% yoy), namun inflasi inti naik menjadi 3,04% yoy (Jul-22: 2,86% yoy).

Perkembangan Pasar Modal

Sejalan dengan perkembangan positif kondisi domestik tersebut, pasar saham Indonesia terpantau menguat. Hingga 31 Agustus 2022, IHSG tercatat menguat sebesar 3,27% mtd ke level 7.178,59 dengan nonresiden mencatatkan inflow sebesar Rp 7,52 triliun. Selanjutnya di pasar SBN, nonresiden mencatatkan inflow sebesar Rp 10,5 triliun sehingga mendorong rerata yield SBN turun 15,90 bps mtd pada seluruh tenor. Penghimpunan dana di pasar modal hingga 31 Agustus 2022 tercatat sebesar Rp168,75 triliun, dengan emiten baru tercatat sebanyak 48 emiten.

Dari sisi kinerja emiten, secara umum juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Dari 481 emiten listing saham yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Tengah Tahunan 2022, sebanyak 332 emiten (69,03%) menunjukkan peningkatan kinerja dengan pertumbuhan pendapatan tercatat sebesar 20,69% yoy dan peningkatan laba sebesar 50,49%.

Kinerja Perbankan

Seiring dengan positifnya kinerja perekonomian, fungsi intermediasi perbankan pada Juli 2022 tercatat meningkat, dengan kredit tumbuh sebesar 10,71% yoy didorong peningkatan kredit jenis modal kerja dengan kategori debitur korporasi. Namun demikian, secara nominal kredit perbankan sedikit menurun sebesar Rp17,54 triliun menjadi Rp6.159,33 triliun. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Juli 2022 tumbuh sebesar 8,59% yoy, melambat dibandingkan bulan sebelumnya 9,13% yoy, utamanya didorong perlambatan giro sejalan dengan normalisasi kebijakan moneter Bank Indonesia.
Selain itu, likuiditas industri perbankan pada Juli 2022 masih berada pada level yang memadai. Hal tersebut terlihat dari rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit dan Alat Likuid/DPK masing-masing sebesar 124,45% dan 27,92%, terjaga di atas ambang batas ketentuan masing-masing pada level 50% dan 10%.

Sejalan dengan tren nasional, fungsi intermediasi perbankan di Daerah pada Juli 2022 dalam kondisi terjaga dengan kecenderungan peningkatan penyaluran dana yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan penghimpunan dana, sehingga LDR posisi Juli 2022 (76,51%) meningkat dibandingkan Juni 2022 (73,13%). Sementara itu likuiditas perbankan daerah pada Juli 2022 berada pada level yang memadai sebagaimana tercermin pada AL/NCD dan AL/DPK yang berada di atas threshold, masing masing 118,21% dan 24,17%.

Profil risiko perbankan pada Juli 2022 masih terjaga dengan rasio NPL net perbankan tercatat sebesar 0,82% (NPL gross: 2,90%). Sementara itu, Posisi Devisa Neto (PDN) Juli 2022 tercatat sebesar 1,77% atau berada jauh di bawah threshold sebesar 20%. Industri perbankan juga mencatatkan peningkatan CAR menjadi sebesar 24,92%.

Di tengah berbagai tekanan yang dihadapi perekonomian global saat ini, pertumbuhan kredit diproyeksikan akan terus meningkat tahun 2022 seiring pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan masih cukup baik dibandingkan negara-negara lainnya. Kinerja perekonomian yang baik tersebut akan diikuti naiknya permintaan kredit khususnya sektor-sektor ekonomi yang dianggap prospektif, seperti sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, serta UMKM. Sementara itu, perlu juga diwaspadai sektor pertambangan dan komoditas yang saat ini tumbuh signifikan namun berpotensi menghadapi tekanan jika harga komoditas terkoreksi.

Kinerja Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)

Di sektor IKNB, penghimpunan premi sektor asuransi di bulan Juli 2022 tercatat meningkat dengan penghimpunan premi Asuransi Jiwa bertambah sebesar Rp13,2 triliun, serta Asuransi Umum bertambah sebesar Rp8,6 triliun. Piutang pembiayaan tercatat tumbuh 7,1% yoy pada Juli 2022 sebesar Rp385 triliun. Profil risiko Perusahaan Pembiayaan pada Juli 2022 masih terjaga dengan rasio NPF tercatat sebesar 2,72%. Sedangkan sektor dana pensiun tercatat mengalami pertumbuhan aset sebesar 3,86% yoy, dengan nilai aset mencapai Rp336,14 triliun.

Selain itu, FinTech peer to peer (P2P) lending pada Juli 2022 terus mencatatkan pertumbuhan dengan outstanding pembiayaan tumbuh sebesar 88,8% yoy, meningkat Rp1,14 triliun menjadi Rp46 triliun.

Sementara itu, permodalan di sektor IKNB terjaga dengan industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan RBC yang terjaga sebesar 493,85% dan 313,99% yang berada jauh di atas threshold sebesar 120%. Begitu pula pada gearing ratio perusahaan pembiayaan yang tercatat sebesar 1,98 kali atau jauh di bawah batas maksimum 10 kali.

Secara umum sektor IKNB masih berada dalam kondisi yang baik, meskipun disadari saat ini terdapat beberapa Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB) yang memerlukan perhatian khusus antara lain disebabkan oleh kurangnya permodalan/pendanaan serta kelemahan dalam penerapan tata kelola dan manajemen risiko.

Untuk itu, saat ini salah satu fokus utama OJK adalah melakukan penguatan pengawasan terhadap LJKNB dimaksud dengan melakukan komunikasi secara intensif dengan LJKNB, termasuk mendesak manajemen dan pemegang saham untuk memenuhi kebutuhan permodalan/pendanaan dan melakukan perbaikan tata kelola dan manajemen risiko perusahaan. Terhadap LJKNB yang tidak dapat mengatasi permasalahannya akan dilakukan tindakan pengawasan secara tegas sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Perkembangan Edukasi Dan Perlindungan Konsumen

OJK melaksanakan edukasi keuangan secara masif, baik secara online melalui Learning Management System (LMS) dan media sosial, serta tatap muka, dengan melakukan kolaborasi bersama kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya.

OJK juga terus mengoptimalkan peran 408 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang tersebar di 34 Provinsi dan 374 Kabupaten/Kota.
Program TPAKD tersebut antara lain Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir atau K/PMR, yang telah menjangkau 337.490 debitur dengan nominal penyaluran sebesar Rp4,4 Triliun, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang telah menjangkau 49,6 juta rekening atau 76,7% dari total pelajar, dengan total nominal tabungan sebesar Rp27,7 triliun, dan program business matching lainnya.

Sementara itu, sampai dengan 26 Agustus 2022, OJK telah menerima 199.111 layanan melalui berbagai kanal, termasuk 8.771 pengaduan. Dari pengaduan tersebut, sebanyak 50% merupakan pengaduan sektor IKNB, 49,5% merupakan pengaduan sektor perbankan, dan sisanya merupakan layanan sektor pasar modal. Jenis pengaduan yang paling banyak adalah restrukturisasi kredit/pembiayaan, perilaku petugas penagihan dan layanan informasi keuangan. (nck)

Jakarta, 3 Februari 2022. Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menyeimbangkan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh pandemi dengan menekankan pada kelancaran aktivitas dan laju ekonomi, pengetatan protokol kesehatan, serta percepatan vaksinasi.

Sementara itu, kerja sama erat Indonesia dengan negara-negara lain di dunia, termasuk Jepang, turut menciptakan tren positif pemulihan di berbagai sektor yang terdampak selama pandemi. Total nilai perdagangan Indonesia dengan Jepang pada tahun 2021 tercatat sebesar USD32.5 miliar dan nilai investasi Jepang pada tahun 2021 mencapai USD23 miliar.

Dibawah koordinasi Menteri Energi, Perdagangan dan Industri Jepang (METI) Nishimura Yasutoshi yang baru diangkat sebagai Menteri tanggal 10 Agustus lalu, Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) terdapat banyak capaian kerjasama dan beberapa pembaruan perjanjian. Diantaranya yaitu meningkatkan ekspor Ikan Tuna Kaleng Indonesia dengan tarif yang lebih bersaing dibandingkan negara ASEAN lain, meningkatkan kuota bebas bea masuk menjadi 4.000 ton per tahun untuk ekspor pisang, dan mengubah syarat pembebasan bea masuk dan menambah kuota untuk ekspor buah Nanas. Sebelumnya, pertemuan Presiden RI dengan PM Jepang bulan Juli lalu telah sepakat pembaruan IJ-EPA dapat selesai dan diumumkan saat KTT G20 November di Bali.

“Diharapkan Jepang dapat mempertimbangkan tarif bea masuk untuk beberapa komoditas seperti ikan tuna serta buah pisang dan nanas,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan pertemuan dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang Nishimura Yasutoshi, Sabtu (3/09).

Lebih lanjut, Menko Airlangga mengapresiasi peningkatan komitmen investasi swasta Jepang hasil pertemuan Presiden RI dengan CEOs Jepang sebesar USD 5,2 milyar, antara lain berupa pembangunan IKN, industri otomotif, industri baterai listrik, industri baja, pembangunan pembangkit listrik, dan infrastruktur transportasi. Beberapa perusahaan otomotif Jepang juga telah meningkatkan investasi seperti Mitsubishi Motors yang berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai hub ekspor kendaraan, terutama untuk memproduksi kendaraan yang berbasis Electric Vehicle dengan rencana tambahan investasi IDR10 triliun dari 2022 s.d. 2025. Selain itu, Toyota Group juga telah merencanakan tambahan investasi IDR27,1 triliun dalam rentang waktu 2022 s.d. 2026.

Menko Airlangga juga menanyakan pendapat Jepang terkait Indo-Pasifik Economic Framework (IPEF). IPEF merupakan inisiatif Amerika Serikat yang diluncurkan oleh Presiden Biden pada 23 Mei 2022 bersama 14 negara.

“IPEF tentu sangat bermanfaat bagi Indonesia sebagai ekonomi terbesar di ASEAN, penting untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan dan regulasi,” tutur Menteri Nishimura.

Dalam kesempatan tersebut, tak lupa Menko Airlangga menyampaikan perkembangan kerjasama Indonesia-Jepang pada pembangunan infrastruktur, seperti pelabuhan Patimban yang dilakukan dalam 3 tahap dengan nilai pembiayaan sekitar Rp 35 triliun hingga 2027, jalan tol akses pelabuhan Patimban senilai USD 312 Juta, dan MRT Jakarta North-South (HI-Ancol).

Sektor kelapa sawit turut menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut dimana Pemerintah Indonesia berharap Pemerintah Jepang dapat menerima sertifikasi Rantai Pasok Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Indonesia. Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan ekspor produk kelapa sawit ke Jepang. Saat ini Jepang tengah menunggu peraturan tururan New ISPO yang mengatur hilirisasi industri sawit Indonesia.

“Indonesia menjamin bahwa aspek berkelanjutan dari tanaman sawit ini sesuai dengan yang disyaratkan Jepang di bawah skema feed in tariff (FIT),” ujar Menko Airlangga.

Menutup pertemuan, Menko Airlangga membahas Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Menteri Nishimura memberi selamat atas persetujuan ratifikasi tersebut. RCEP merupakan blok perdagangan terbesar yang digagas oleh Indonesia saat menjadi Ketua ASEAN 2011. “RCEP akan memberikan keuntungan besar dan memperkuat kerja sama ekonomi di kawasan Indo-Pasifik” kata Menteri Nishimura.

“Saya menyampaikan apresiasi atas inisiatif Jepang bekerja sama dalam Forum Kerja Sama Public and Private Track 1.5: Japan Indonesia Co-Creation Partnership for Innovative and Sustainable Economic Society,” sambung Menko Airlangga.

Menteri Nishimura berterima kasih kepada Pemerintah Indonesia karena produk dan teknologi dari Jepang diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia dan mengajak untuk bersama-sama saling mendukung dalam menyukseskan G20 tahun ini. Menteri Nshimura juga menyampaikan perhatian Jepang untuk kebijakan pengaturan impor besi dan baja agar dapat diupayakan lebih baik lagi karena pentingnya produk tersebut. Pemerintah Indonesia sendiri sedang menyiapkan neraca komoditas dalam rangka penerbitan izin impor produk baja yang akan dilaksanakan pada 2023.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Perindustrian, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian. (nck)

Jakarta, 4 September 2022. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (kode saham: BBNI) terus mengoptimalkan kekuatan kantor cabang luar negeri untuk menangkap kesempatan bisnis yang terus tumbuh.

Dengan memanfaatkan jaringan internasional perseroan terus memboyong nasabah Go Global sekaligus menarik investor ke Indonesia.

Adapun, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengunjungi Kantor BNI Representative Office Amsterdam (BNI Amsterdam) di Amsterdam, Jumat (2/9/2022). Erick menyampaikan BNI memiliki tugas untuk membawa pelaku usaha indonesia masuk ke level kompetisi yang lebih tinggi yakni kancah global.

Tak sekadar pembiayaan, menurutnya BNI juga bertugas melakukan pendampingan berkelanjutan guna memastikan potensi ekspansi internasional tergarap secara optimal.

"Hari ini kita melihat kantor representative BNI Amsterdam. Ini wujud nyata dari BUMN bersama BNI untuk membuat pelaku indonesia tidak hanya jago kandang," katanya.

Lebih lanjut, Erick menyampaikan BNI dapat mengoptimalkan potensi usaha para diaspora Indonesia di Belanda. Erick menyampaikan, diaspora Indonesia punya potensi besar bidang kuliner di Belanda.

Erick menyebut, saat ini terdapat 420 diaspora Indonesia yang memiliki usaha restoran di Belanda dan membutuhkan banyak dukungan khususnya dari sisi bahan baku. BNI dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan bahan baku dengan menghubungkan dengan para pemasok bahan baku di Indonesia dengan harga terjangkau.

“Tujuan BNI dengan kantor representatif Amsterdam ini untuk merajut kembali hubungan dengan diaspora yang merupakan potensi pertumbuhan ekonomi kita ke depan, enggak boleh ditinggalkan," ujarnya.

Secara terpisah Direktur Corporate & International Banking BNI Silvano Rumantir menyampaikan, perseroan berupaya menyediakan solusi dan layanan yang lebih baik dengan target nasabah domestik dan luar negeri. BNI juga menyempurnakan operating model untuk meningkatkan produktivitas dan hasil dari mitra BNI.

"Representative Office Amsterdam BNI ini masih baru, tapi kami telah menerima apresiasi dan ajakan kerjasama yang cukup banyak. Kami yakin, kantor ini akan menjadi salah satu engine untuk mendorong kinerja international banking BNI," katanya.

Silvano mengatakan pada tahap awal ini BNI Amsterdam akan fokus melakukan riset pasar, pemetaan bisnis dan menyediakan layanan dukungan kepada Nasabah BNI. Perseroan juga menjalin hubungan dengan lembaga keuangan lain dan bertukar informasi dengan lembaga tersebut.

Selain itu, BNI Amsterdam bertugas membantu BNI London dalam mencapai pipeline pinjaman korporasi dan diaspora local sekaligus mempromosikan perdagangan dan investasi antara Belanda. BNI Amsterdam akan banyak mengadakan acara pertemuan perusahaan dengan Badan Usaha Milik Negara dan Kedutaan Besar lainnya di Benua Eropa.

Tentunya kantor representatif ini akan banyak mengunjungi Diaspora di negara EU lain selain Belanda untuk memperluas jaringan dan hubungan

"Tentunya secara bisnis, beberapa target yang akan kami capai di awal periode pembukaan ini adalah peningkatan kinerja loan and trade dari korporasi dan diaspora, bisnis matching untuk mitra BNI Xpora, serta meningkatkan bisnis remittance," sebutnya. (nck)

LINGGA - Turnamen Sepak Bola Piala Muhammad Rudi Desa Kote 2022 resmi dibuka di Lapangan Desa Kote, Kecamatan Singkep Pesisir, Kabupaten Lingga, Sabtu (3/9/2022) sore.

Putra daerah asli Desa Kote, Tabarani mendapat kehormatan untuk mewakili Muhammad Rudi membuka Piala Muhammad Rudi Desa Kote 2022. Pembukaan ditandai dengan tendangan pertama oleh Tabarani.

"Sedianya bapak Muhammad Rudi yang akan membuka, tetapi karena ada kegiatan bersamaan yang terjadwal, maka beliau menugaskan saya untuk mewakili membuka turnamen ini," kata Tabarani saat membuka sambutan.

Melaluinya, Muhammad Rudi memberikan apresiasi atas terlaksananya turnamen ini.

"Apresiasi yang tinggi setingginya kepada masyarakat Desa Kote dan seluruh panitia pelaksana yang telah membantu mendukung menyelenggarakan kegiatan yang baik dan positif ini," ujar Tabarani.

Disebutkan, Muhammad Rudi berharap turnamen ini dapat menjadi ajang silaturahmi dan membentuk SDM yang berkualitas.

"Turnamen ini harus kita jadikan sebagai sarana mencapai tujuan yang baik, animo masyarakat yang hadir tinggi untuk itu diharapkan dapat membentuk SDM yang baik secara fisik dan mental serta meningkatkan persaudaraan," sebut Tabarani membacakan sambuta Muhammad Rudi.

Meski tak dibuka langsung Muhammad Rudi, pembukaan tersebut tetap berjalan meriah. Masyarakat antusias hadir untuk melihat upacara Pembukaan Piala Muhammad Rudi Desa Kote 2022 yang disemarakkan dengan penampilan marching band Bahana Kasih Semesta Dabo Singkep dan dilanjutkan penampilan tarian khas Melayu, Zapin Melayu dari anak-anak masyarakat Desa Kote.

Ketua Panitia Piala Muhammad Rudi Desa Kote 2022 Parman Sahdi mengungkapkan animo masyarakat begitu tinggi. Mengingat panitia telah membatasi tim yang ikut dalam turnamen.

"Animo masyarakat sangat tinggi, pendaftaran kami batasi hanya 60 tim saja," ujarnya.

Ia pun berharap dengan antusias masyarakat di Kabupaten Lingga, even serupa dapat digelar secara continue di tahun yang akan datang.

"Masyarakat Desa Kote mengharapkan Pak Rudi bisa melaksanakan acara seperti ini lagi di tahun berikut nya, even ini membantu ekonomi para orang tua kami, sangat bermanfaat bagi para pedagang," imbuhnya.

Hadir dalam acara pembukaan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lingga, Armia; Wakapolres Dabo Singkep Kompol Haryono; Anggota DPRD Kabupaten Lingga Raja Muhksin dan Yanwar; Kepala Desa Kote Rifani; Camat Singkep Pesisir Riky Sarman dan Sejumlah Forkopimda Kabupaten Lingga.

Nantinya, Piala Muhammad Rudi Desa Kote 2022 akan merebutkan total hadiah sebesar 80 juta rupiah. Diikuti 60 tim dari tim lokal Kabupaten Lingga dan dihelat dari 3 September hingga final pada 9 Oktober 2022 mendatang.