Pemerintah Indonesia melalui Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mengundang Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi untuk mengikuti serangkaian promosi investasi ke Inggris.

Dijadwalkan Muhammad Rudi bertolak menuju Inggris pada Senin, 3 Oktober 2022. Di sana, ia akan mempromosikan KEK Batam kepada investor di bidang pendidikan dan perguruan tinggi.

"Pak Kepala BP Batam akan penuhi undangan untuk promosi KEK kepada investor di sektor pendidikan dan perguruan tinggi di Inggris," kata Ariastuty, Minggu (2/9/2022).

Disebutkan, pemerintah Inggris menyampaikan ketertarikannya untuk menjajaki peluang investasi sektor pendidikan di KEK Indonesia.

Pihaknya mengundang secara khusus Pemerintah Indonesia untuk berbagi informasi perihal kebijakan utamanya investasi sektor pendidikan dan perguruan tinggi di KEK Indonesia. KEK menjadi akselerasi pemerintah untuk menarik minat investasi asing.

Hal itu juga sebagai upaya pemerintah melaksanakan amanat Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 dan turunannya Permendikbud nomor 10 tahun 2021, dimana pemerintah telah mengatur pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan di KEK Indonesia.

"Pemerintah Inggris ingin bangun kerja sama dengan kita, untuk itu pemerintah Indonesia mengundang beberapa daerah yang potensial untuk ikut dalam kunjungan ini termasuk Batam," sebut Ariastuty.

"Batam dipilih untuk diajak, karena kawasan ini dinilai memiliki potensi besar," terangnya.

Ia menambahkan pemerintah turut menggandeng sejumlah Kementerian dan pemerintah daerah yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Pemerintah daerah Jawa Timur dan Malang.

"Delegasi dipimpin Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK yang berada di bawah naungan Kemenko Perekonomian RI," ujarnya.

Selama di Inggris, Pemerintah akan mempromosikan KEK di 4 (empat) tempat yaitu Universitas Nottingham, Universitas Exeter, Universitas London, dan King's College London.

Untuk BP Batam sendiri, ia mengakui bahwa KEK Nongsa diberikan perhatian khusus pada lawatan kali ini. KEK Nongsa memiliki potensi investasi dibidang riset, ekonomi digital, pengembang, teknologi industri kreatif, pariwisata dan pendidikan.

"Selain KEK Nongsa, BP Batam juga akan market sounding tengah mengembangkan KEK Kesehatan Internasional dan yang juga potensial yaitu KEK Aerocity," sebutnya.

Kepala BP Batam Muhammad Rudi meninjau pengerjaan renovasi Plafon Masjid Tanjak di kawasan Bandara Hang Nadim, Rabu, (28/9/2022).

Muhammad Rudi ingin melihat dan memastikan bahan-bahan yang digunakan untuk merenovasi plafon yang jatuh beberapa waktu lalu tersebut.

Disebutkannya, pengerjaan renovasi struktur plafon yang sebelumnya banyak menggunakan puring akan ditambah konstruksi berbahan besi hollow dan besi siku.

"Puring yang di pake untuk plafon kemarin ditambah dengan besi hollow dan besi siku," kata Muhammad Rudi.

Penambahan konstruksi dengan besi jenis tersebut, menurutnya akan menambah kualitas mutu pada rangka plafon untuk menyesuaikan terhadap desain masjid yang terbuka dan menjadikan lebih kuat dari faktor angin dan kelembapan.

"Tadi ada konsultannya disampaikan bahwa nanti besi yang ditambah ini supaya tidak bergerak lagi dan memperkuat konstruksi plafon secara keseluruhan ya, mereka ahlinya yang bisa mastikan," ujarnya.

"Saya hanya berharap bahwa kejadian yang lalu tidak boleh terjadi kedepan, maka kita akan bantu dan jaga supaya semuanya selesai," harapnya.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait saat mendampingi peninjauan menambahkan secara teknis pekerjaan yang tengah dikerjakan oleh kontraktor adalah memasang modul awal dan pola pada rangka plafon.

Ia pun memastikan pengerjaan membutuhkan waktu agar kondisi struktur plafon kembali maksimal. Pihaknya juga menargetkan pengerjaan akan selesai pada akhir Oktober mendatang.

"Renovasi bukan saja struktur plafon, namun juga mengganti penutup plafon yang tadinya gypsum diganti dengan plafon berbahan PVC serta membuat ventilasi pada ruang plafon, target pengerjaan hingga akhir Oktober ini" pungkasnya.

Jakarta, 29 September 2022 - Perekonomian global sedang menghadapi turbulence dan ketidak pastian. Krisis pangan dan krisis energi-BBM pun tidak terhindarkan sebagai akibat dari dirupsi geopolitik. Akibat lanjutannya seluruh negara dunia, tidak terkecuali Indonesia, dihadapkan pada risiko inflasi yang tinggi. Kurs seluruh negara terhadap mata uang USD ikut mengalami tekanan, per hari ini jam 16.30 WIB, sebagai contoh Kurs Rupiah melemah hingga 6.5%, namun berbagai negara melemah jauh lebih dalam, kurs Yen Jepang melemah 20.4%, Kurs China Yuan melemah 11.5%, Kurs Poundsterling melemah 19.8 %, Kurs Thai Bath melemah 12.94%, kurs Dollar Singapura melemah 6.3% dan kurs Peso Pilippina melemah 13.3 %.

Indonesia secara umum relatif lebih baik karena kita bisa menjaga keseimbangan kebijakan fiskal dan moneter secara tepat, disamping kebijakan struktural yang terus dijalankan sehingga kepercayaan dunia usaha dan investor tetap terpelihara. Kebijakan Bank Sentral di seluruh dunia menaikkan suku bunga secara agresif adalah dalam rangka mendinginkan pemanasan inflasi yang sudah terlalu tinggi. Inflasi menjadi musuh terbesar dunia sekarang. Inflasi Indonesia masih berada di level 4 - 5%, sementara inflasi di berbagai negara maju sudah berada di kisaran 8 - 10%.

Presiden Joko Widodo dalam acara pengarahan kepada para Kepala Daerah hari ini (29/09), menyampaikan bahwa seperti saat menangani Covid-19, maka penanganan Inflasi juga harus dilakukan bersama-sama antara pusat dan daerah. Upaya yang harus dilakukan, pertama harus menggarap produksi dan pasokan. Sebagai contoh, Cabai Merah kenapa harganya tinggi, karena kurangnya produksi dan pasokan atau suplai. Tugas Kepala Daerah mengajak Petani menanam Cabai Merah, untuk memenuhi pasokan. Kedua, mengurusi ongkos transportasi dari lokasi produksi ke pasar. Misalkan harga Telor naik, maka Pedagang tinggal mengambil dan membeli dari daerah yang memproduksi telor, dan setelah pedagang membeli maka ongkos angkutnya agar ditanggung oleh APBD Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

Kedua hal tersebut (menggarap produksi/ pasokan, dan menanggung ongkos transportasi), bisa dilakukan dengan menggunakan Dana Transfer Umum (DTU) dan Belanja Tidak Terduga (BTT), yang pengaturannya sudah diatur dengan jelas melalui Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.

Sejalan dengan yang disampaikan Presiden Joko Widodo, Menko Airlangga Hartarto menambahkan perlunya terus mendorong peran kerjasama pengendalian inflasi di pusat dan daerah, “TPIP dan TPID harus terus mengidentifikasi wilayah surplus dan defisit, serta menjadi fasilitator yang baik, untuk mendorong kerjasama antar daerah dalam upaya pengendalian inflasi”. Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah harus memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi, termasuk memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi komoditas pangan strategis, utamanya untuk mengantisipasi peningkatan permintaan di akhir tahun.

Terkait dengan upaya sinergi pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi, Menko Airlangga mengingatkan kembali perlunya upaya bersama untuk mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. “Sinergi dari TPIP dan TPID terus dilakukan melalui berbagai langkah dan program, yang bertujuan untuk menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, dan menjamin kelancaran distribusi,” tutur Menko Airlangga.

Sebagai langkah menanggulangi dampak inflasi dan tetap menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah mendorong upaya pengendalian inflasi daerah melalui kebijakan-kebijakan berikut:

1. Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Di Daerah

Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500/4825/SJ Tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Di Daerah. Daerah diarahkan untuk menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi (contoh: subsidi ongkos angkut) dan transportasi, kestabilan harga pangan ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerja sama antardaerah, serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di masing-masing daerah.

Dukungan Pemerintah Daerah sebesar 2% dari Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil)

Untuk mengantisipasi dampak inflasi setelah dilakukan penyesuaian harga BBM, pemerintah mengeluarkan kebijakan belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2% dari Dana Transfer Umum yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan tanggal 5 September 2022.

Total alokasi mencapai Rp 2,17 T. Belanja wajib perlindungan sosial antara lain digunakan untuk:

a. Pemberian bantuan sosial, termasuk untuk ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan.
b. Penciptaan lapangan kerja, dan/atau
c. Pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum daerah. Dimana pemberian subsidi ini adalah merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi pada tingkat pemda.

Pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID)

Selain itu sebagai bentuk apresiasi bagi pemerintah daerah yang berhasil menekan/mengendalikan inflasi, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022, Pemerintah menganugerahkan penghargaan berupa Dana Insentif Daerah kepada Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Penilaian dititik beratkan pada kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Inflasi, yang dihitung berdasarkan realisasi inflasi Mei hingga Agustus 2022.

DID kategori kinerja penurunan inflasi disalurkan pada bulan September dengan alokasi berkisar Rp 10 Miliar per daerah penerima. DID Kinerja Tahun Berjalan wajib digunakan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah, diantaranya program perlindungan sosial, dukungan dunia usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau upaya penurunan tingkat inflasi dengan memperhatikan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta penyandang disabilitas.

Melalui Dana Insentif Daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat terus memacu kinerjanya dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional, termasuk pengendalian inflasi. (nck)

Jakarta, 29 September 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan terobosan untuk memperluas akses keuangan masyarakat terutama di daerah dengan mengoptimalkan kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

“Kita semua berharap, keberadaan TPAKD di wilayah Provinsi Sulawesi Utara ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian, serta menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat,” kata Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena saat menghadiri Rapat Pleno TPAKD Provinsi Sulawesi Utara di Manado awal pekan ini.

Hadir dalam rapat TPAKD itu Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Kepala OJK Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara Winter Marbun, serta Walikota dan Bupati beserta pengurus dan anggota TPAKD baik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara (Sulut).

TPAKD merupakan forum koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk meningkatkan perluasan akses keuangan masyarakat di daerah yang bisa mendorong perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi daerah, dan penguatan sektor ekonomi prioritas.

Menurut Sophia, OJK sejak Juni 2021 telah mengeluarkan Generic Model Skema Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) Pertanian yang bertujuan untuk menjadi acuan bagi TPAKD yang wilayahnya memiliki potensi unggulan pada sektor pertanian dalam merumuskan program value chain financing untuk sektor pertanian yang berbasis ekosistem.

Selain itu, untuk mendorong budaya menabung sejak dini, TPAKD juga mengimplementasikan Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) sebagai salah satu program unggulan yang juga menjadi program nasional dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).

Gubernur Sulut Olly Dondokambey menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif OJK melalui TPAKD dalam mendukung peningkatan akses keuangan khususnya pembiayaan kepada pelaku UMKM di Sulut.

“Akses keuangan menjadi syarat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Akses kepada produk dan layanan jasa keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun dan fasilitas pembayaran akan sangat membantu khususnya bagi kelompok marjinal dan berpendapatan rendah untuk melakukan upaya keluar dari kemiskinan dan meningkatkan pendapatan,” kata Olly.

Beberapa program TPAKD di wilayah Sulut antara lain:
1. Optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui pembentukan klaster pembiayaan seperti KUR Klaster Sereh Wangi yang ada di Kabupaten Minahasa;

2. Program KUR Klaster Pertanian Jagung dan Padi dengan menggunakan ekosistem pembiayaan sektor Prioritas Pertanian Level 2 terdapat supplier dan offtaker yang dikembangkan di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Minahasa Selatan;

3. Program kredit/pembiayaan melawan rentenir yang diberi nama “Kredit Bohusami” di Kabupaten Minahasa, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Selatan, dan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan total realisasi sebesar Rp44,14 miliar kepada 1.277 debitur;

4. Penerbitan surat edaran Gubernur Sulut terkait pelaksanaan Program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar).

Saat ini telah terbentuk sebanyak 440 TPAKD yang terdiri dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 406 TPAKD tingkat kabupaten/kota. TPAKD di Provinsi Sulut terdiri dari 1 TPAKD Provinsi dan 15 TPAKD kabupaten/kota dan merupakan 1 dari 18 TPAKD yang telah melakukan pembentukan secara lengkap di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.
OJK bersama seluruh pemangku kepentingan di daerah akan terus mendorong perluasan akses keuangan termasuk membangun UMKM yang tangguh pasca pandemi dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional dari daerah. (nck)

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi menjadi keynote Speaker dalam Forum Focus Group Discussion (FGD) Tim Percepatan Pembangunan (TPP) Tanjung Pinang di Aula Kantor Walikota Tanjungpinang, Senggarang, Rabu (28/9/2022).

Membawa materi "Peluang Pelayanan Investasi dan Pembangunan Daerah Kota Tanjung Pinang", Muhammad Rudi yang juga Walikota Batam menginginkan perekonomian Tanjung Pinang, agar bisa tumbuh seperti Batam.

"Saya hanya ingin membagi pengalaman saya menjadi Wali Kota dan Kepala BP Batam, sebetulnya ingin mengetuk hati kecil kita masing-masing bahwa kita harus bersama membangun kota yang kita cintai," kata Muhammad Rudi.

Pesatnya pembangunan Batam, menggerakkan hati Muhammad Rudi untuk kelak memberikan daya dan upayanya membangun kota kelahirannya, Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjung Pinang.

Ia berharap apa yang sudah dibangun di Batam dapat juga memberikan dampak positif bagi Tanjung Pinang dan kabupaten lain yang berada di Provinsi Kepri. Dengan demikian, akselerasi pertumbuhan ekonomi di Batam dapat dirasakan masyarakat secara menyeluruh.

"Mudah-mudahan kehadiran saya dapat memberikan makna bagi Ibu Wali Kota Tanjung Pinang, para Forkopimda dan masyarakat di sini," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Rudi mendapat perhatian atas paparan program yang tengah dilakukan pihaknya. Ada empat prioritas pembangunan yang saat ini sedang dikerjakan BP Batam dan Pemerintah Kota Batam.

Empat prioritas tersebut kini sedang dikejar untuk segera terealisasi karena diperuntukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Batam kedepannya.

Pertama adalah pengembangan Pelabuhan Batu Ampar. Kedua, revitalisasi Bandara Internasional Hang Nadim. “Bandara ini nanti bisa mampu menampung 40 juta orang setahun datang ke Batam, bayangkan bisa 2 juta orang saja ke Tanjung Pinang sudah hidup ekonominya,” ucapnya.

Ketiga, peningkatan jaringan jalan. Keempat, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan di Sekupang.

Sementara Wali Kota Tanjung Pinang Rahma menyambut baik dan mengapresiasi kehadiran Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam tersebut atas undangan yang diberikan. Menurutnya Muhammad Rudi merupakan sosok tokoh inspiratif baginya dalam menjalankan pembangunan.

“Hari ini kami mendengarkan capaian pembangunan dan saran dari Pak Rudi yang sudah dinanti-nantikan, ini penting sebagai motivasi, mudah-mudahan apa yang menjadi atensi kami di Tanjung Pinang diberikan kemudahan, supaya kami juga bisa membangun kota yang kami cintai ini,” ucap Rahma.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zulhidayat menjelaskan alasan Kepala BP Batam diundang untuk menjadi pembicara utama dalam forum tersebut karena pembangunan insfrastruktur di kota Batam dinilai jauh lebih masif.

“Kami mengundang Pak Rudi sebagai keynote speaker untuk sharing pengalaman selama memimpin BP Batam, serta berbagi strategi dan konsep pembangunan yang diterapkan di Batam sehingga diharapkan dapat diimplementasikan dan dilaksanakan di Kota Tanjung Pinang,” kata Zulhidayat, Selasa (27/9/2022).

Diketahui, forum tersebut diinisiasi oleh Pemerintah Kota Tanjung Pinang sampena 4 (empat) tahun masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, Hj. Rahma dan Endang Abdullah. Forum dihadiri lebih dari 150 peserta terdiri dari Forkopimda Tanjung Pinang, Forum RT/RW, Paguyuban, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Insan Pers.

Turut mendampingi Kepala BP Batam, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait, Kepala Pusat Perencanaan Program Strategis BP Batam Fesly Abadi Paranaon dan Kepala Biro Umum BP Batam Budi Susilo.

Jakarta, 28 September 2022. Indonesia miliki kondisi ekonomi domestik yang baik di tengah keadaan perekonomian global yang sedang dihadapkan dengan berbagai tantangan. Meredanya pandemi Covid-19 di Indonesia dan mobilitas masyarakat yang kembali normal mendorong perekonomian nasional terus pulih dan mengalami penguatan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia termasuk kuat jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain di dunia. Hal tersebut disampaikan secara virtual dalam acara Indonesia Re Internasional Conference 2022, Rabu (28/09). Lebih lanjut, Menko Airlangga mengatakan bahwa Pemerintah juga melakukan upaya ekstra untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah penguatan ekonomi nasional.

“Kondisi ekonomi yang kondusif ini diharapkan dapat menjadi katalis bagi perkembangan industri asuransi,” kata Menko Airlangga.

Pengembangan industri asuransi menjadi penting karena saat ini masyarakat dihadapkan dengan risiko tak terduga yang terus muncul. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Juli 2022, total aset industri asuransi mencapai 1.738 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, aset reasuransi tercatat memiliki kontribusi sebesar 2,1% atau 35,76 triliun rupiah.

Sebagai informasi, industri asuransi terdiri dari usaha asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi. Sementara itu, perusahaan reasuransi sendiri merupakan perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa.

“Saat ini baru ada 8 pelaku usaha reasuransi di Indonesia. Jadi, pangsa pasarnya masih besar, mengingat jumlah pelaku asuransi di Indonesia sekitar 138 perusahaan,” ungkap Menko Airlangga.

Untuk mendukung upaya pengembangan dan peningkatan pertumbuhan industri asuransi dan reasuransi di Indonesia, Menko Airlangga menjelaskan bahwa dari segi regulasi telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur batasan kepemilikan asing pada bisnis yang terkait dengan perasuransian.

“Saat ini merupakan waktu yang tepat bagi para reasuradur untuk menjadikan situasi yang penuh ketidakpastian ini sebagai peluang untuk turut serta menjaga ketahanan ekonomi nasional. Reasuransi berperan penting dalam memastikan industri asuransi mengenali eksposur apa yang harus diharapkan dalam waktu dekat,” pungkas Menko Airlangga. (nck)

Jakarta, 27 September 2022. LPS dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) pada hari Senin, 26 September 2022, menetapkan untuk menaikkan Tingkat Bunga Penjaminan bagi simpanan dalam Rupiah di Bank Umum dan BPR masing-masing sebesar 25 bps, serta untuk simpanan dalam valuta asing (valas) di Bank Umum sebesar 50 bps, menjadi sebagai berikut:

Bank Umum :
- Rupiah = 3,75℅
- Valas = 0,75℅

Bank Perkreditan Rakyat :
- Rupiah = 6,25℅

Tingkat bunga penjaminan tersebut berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan 31 Januari 2023.

LPS menaikkan Tingkat Bunga Penjaminan simpanan, dengan memperhatikan beberapa faktor pertimbangan antara lain: memberi ruang perbankan merespon kebijakan suku bunga bank sentral dengan menjaga kecukupan cakupan penjaminan dan tetap suportif bagi fungsi intermediasi perbankan; transmisi kenaikan suku bunga acuan terhadap suku bunga simpanan di tengah likuiditas perbankan yang masih longgar; memperkuat sinergi kebijakan dengan otoritas lain dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi; dan cakupan penjaminan masih cukup stabil.

Ke depan, LPS secara berkelanjutan akan terus melakukan asesmen dan evaluasi terhadap perkembangan kondisi perekonomian dan perbankan yang signifikan serta berpotensi mempengaruhi penetapan Tingkat Bunga Penjaminan.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, bank wajib menginformasikan kepada nasabah penyimpan mengenai Tingkat Bunga Penjaminan simpanan yang berlaku dengan menempatkan informasi dimaksud pada tempat yang mudah diketahui oleh nasabah penyimpan. Apabila nasabah penyimpan mendapatkan hasil bunga melebihi Tingkat Bunga Penjaminan, simpanan nasabah tersebut menjadi tidak memenuhi kriteria program penjaminan LPS. (nck)

Yogyakarta, 26 September 2022. Melalui berbagai rangkaian acara Presidensi G20 Indonesia 2022, Indonesia ingin lebih mendorong dan mengenalkan berbagai warisan budaya lokal ke kancah global. Karena itu, kedatangan dari para Delegasi Pertemuan ke-3 Sherpa G20, yang berlangsung tanggal 26 – 30 September 2022 di Yogyakarta, dijamu dalam sebuah acara Welcoming Reception oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X di Keraton Yogyakarta. Gelaran acara budaya di Keraton ini dilaksanakan dengan tetap mematuhi adat budaya Keraton Yogyakarta, di mana seluruh Delegasi juga memakai pakaian baju batik, yang merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang sudah dikenal dunia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut hangat para Delegasi Sherpa G20, dengan memberikan welcoming speech secara virtual. “Selamat datang di Yogyakarta yang indah, di mana nilai-nilai dedikasi, ketulusan dan solidaritas tertanam dalam sejarahnya,” ujar Menko Airlangga.

Menko Airlangga juga meminta para Delegasi untuk dapat meluangkan waktu setelah pertemuan Sherpa, untuk menikmati kekayaan budaya di Yogyakarta, kehangatan dan keramahan masyarakat, serta merasakan kelezatan berbagai masakan khas Yogyakarta. “Semoga kehangatan sambutan kami dan masyarakat Yogya tersampaikan sepenuhnya kepada Anda, dan mendukung kesuksesan pertemuan Sherpa yang lebih produktif,” kata Menko Airlangga.

Menko Airlangga menyampaikan bahwa pada masa perjuangan, Yogyakarta mendukung sepenuhnya perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan pernah menjadi Ibukota Indonesia. Hal tersebut menjadikan provinsi ini menerima hak istimewa sebagai daerah khusus, bahkan terus mempertahankan tradisi Kesultanan dalam administrasi pemerintahannya.

Menko Airlangga menuturkan “Yogyakarta adalah kota yang melambangkan keberanian dalam menghadapi kesulitan. Untuk itulah kami memilih kota ini sebagai tempat Pertemuan ke-3 Sherpa G20. Kami berharap para Sherpa yang terhormat dapat berkumpul dalam semangat yang sama, untuk merumuskan solusi dalam mengatasi krisis yang sangat kompleks yang dihadapi dunia saat ini.” Menko Airlangga kemudian juga menyampaikan sebuah pepatah Jawa “Urip iku Urup” atau “Hidup adalah Menghidupkan”, yang artinya bahwa hidup harus dijalani secara harmonis dengan semua makhluk hidup, baik melalui perlindungan lingkungan sekitar maupun pelestarian hubungan dengan sesama.

Saat ini, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sedang mengalami transformasi sosial yang cepat dari sektor agraris menuju semi-industrial, terutama industri kreatif. Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang juga menjabat sebagai Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berharap Pertemuan Sherpa ke-3 ini dapat membawa pada orkestrasi peradaban dunia sehingga “no one left behind”.

“Selamat Datang di Yogyakarta. Momentum ini kian bermakna, karena menjadi agenda penting bagi Sherpa G20 untuk memandu sekaligus membuka jalan menuju Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Semoga Sherpa mendapatkan berbagai inspirasi menyongsong pelaksanaan KTT G20, dengan memasukkan dunia dalam bingkai persahabatan, inklusivitas, dan perdamaian global,” tutur Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Sajian makan malam diawali dengan bir jawa yang terbuat dari berbagai rempah dan menjadi salah satu minuman khas Yogyakarta. Makanan utama yang disajikan adalah bistik keraton dan ikan dengan bumbu mangut yang merupakan cita rasa khas Yogyakarta. Dengan ini, semua Delegasi diharapkan dapat menikmati masakan nusantara yang disajikan dalam suasana Keraton Yogyakarta.

Sembari menikmati hidangan nusantara, para Sherpa G20 juga dihibur oleh persembahan tarian Beksan Punggawa. Tarian tersebut adalah tari klasik yang berfokus pada perkembanan ragam gerak, pola lantai, tata urutan, dan struktur dramatisasi. Tarian ini berisikan tiga bagian, yaitu bagian awal, maju gendhing; bagian isi, enjeran (adu kesaktian) sebelum dan saat berperang; serta bagian akhir, mundur gendhing.

Pada akhir acara, setiap Delegasi diberikan kesempatan untuk berfoto dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Selesai acara, semua delegasi kembali ke hotel untuk mempersiapkan dua hari pertemuan yang diharapkan dapat menghasilkan harmonisasi tujuan dan menyepakati substansi draft Leaders’ Declaration yang akan dibawa ke KTT G20 pada November 2022 di Bali. (nck)

Jakarta-26 September 2022. Berdasarkan survei terkini jumlah masyarakat yang menabung di bank masih relatif kecil, atau tepatnya sekitar 49 persen penduduk dewasa Indonesia memiliki rekening bank, dan sisanya belum. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan hal ini dikarenakan, sebagian masyarakat mungkin masih memilih untuk menaruh uangnya di rumah, atau kemungkinan lainnya sebagian dari masyarakat juga belum atau tidak tahu, bahwa simpanan atau tabungan masyarakat sampai dengan Rp 2 miliar per rekening per bank dijamin oleh LPS.

“Jika kita melihat tingkat akses masyarakat ke perbankan atau jasa keuangan itu 76,19 persen, tapi tingkat literasinya masih di level 38,03 persen. Jadi kita harus mengedukasi habis-habisan, supaya masyarakat yakin dan percaya untuk menyimpan dananya di bank", ujarnya di Jakarta, Senin (26/9/2022).

Ia mengatakan ada beberapa alasan mengapa masih ada masyarakat yang tidak menyimpan uang mereka di bank. Antara lain, katanya, masih ada sebagian masyarakat yang khawatir uangnya hilang karena bank tersebut ditutup. Lalu masyarakat yang tinggal di pelosok, masih perlu bantuan pihak lain untuk mengakomodir mereka, atau dari pihak perbankannya sendiri, terutama yang kecil, yang belum cukup mendekati masyarakat tersebut.

Terkait kekhawatiran masyarakat tentang nasib dana simpanannya, jika bank tempat masyarakat menyimpan uangnya itu ditutup, Purbaya kembali memastikan, bahwa LPS akan menjamin dana nasabah tersebut.

“Jika misalnya ada bank jatuh karena berbagai sebab, pelayanan kami akan lebih cepat, sekarang misalnya rata-rata pengembalian atau pembayaran dana nasabah itu memakan waktu sekitar 50 hari, namun sekarang dengan sistem yang baru kami akan memperpendek hingga 7 hari sesuai dengan standar internasional, upaya itu tidak mudah namun kami akan terus berupaya sebaik mungkin,” jelasnya.

Dukungan LPS Kepada BPR

Kemudian, lanjut Purbaya, salah satu institusi perbankan yang dijamin oleh LPS adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), ini adalah komitmen LPS untuk mendukung bank-bank yang berada di kota kecil atau daerah pelosok. Di seluruh wilayah Indonesia sekarang ada sekitar 1600 BPR yang dijamin dan dimonitor oleh LPS. Menurutnya, BPR-BPR itulah yang memberikan akses jasa keuangan ke masyarakat utamanya masyarakat di daerah pelosok untuk terus menggerakan roda perekonomian.

“Kami berencana untuk mendukung infrastruktur digital bagi BPR yang menghubungkan seluruh Indonesia, hal tersebut sedang kami pelajari, karena salah satu ciri khas perbankan kita adalah BPR-BPR tersebut, itu yang paling penting dan harus kami jaga ke depan, karena merekalah yang memberikan akses kepada masyarakat terutama masyarakat di daerah pelosok,” ujarnya.

Secara nasional, cakupan rekening bank umum yang dijamin penuh oleh LPS per Agustus 2022 sebesar 99,93% dari total rekening dan rekening BPR/BPRS per Juni 2022 yang dijamin penuh oleh LPS sebesar 99,97%. Lalu, terkait dengan penanganan klaim penjaminan, sejak 2005 sampai Agustus 2022, LPS telah mencairkan klaim simpanan nasabah senilai Rp 1,413 triliun dari Rp 1,460 triliun yang dinyatakan layak bayar (setara 96%). Dana tersebut merupakan dana nasabah penyimpan yang menabung pada 117 bank yang telah dicabut izin usahanya. (nck)

Batam - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi, akan tampil sebagai pembicara utama atau Keynote Speaker pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Tim Percepatan Pembangunan (TPP) Tanjungpinang.

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan sampena 4 tahun kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang pada Rabu, 28 September 2022 di Aula Kantor Pemko Tanjungpinang.

"Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, BP Batam telah memberikan sejarah panjang bagi Batam, apalagi di bawah kepemimpinan Pak Rudi saat ini, pembangunan infrastruktur begitu masif," kata Ketua Panitia acara sekaligus Pejabat teknis pelaksana kegiatan Feri Ismana, Senin, (26/9/2022).

Membawa tema "Peluang Pelayanan Investasi dan Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang", Muhammad Rudi diharapkan dapat memberikan pengalaman sucsess story dalam hal kepemimpinan dan konsep pembangunan yang diterapkan di Batam dapat dilaksanakan di Tanjungpinang.

"Peserta dan undangan yang hadir bisa berinteraksi dan bertanya jawab, bagaimana kisi-kisi pak Rudi membangun Batam," ujar Feri.

Disebutkan, kegiatan tersebut nantinya disejalankan dengan pengukuhan Tim TPP Tanjungpinang oleh Walikota Tanjungpinang. Tim bentukan tersebut untuk mempercepat pembangunan Tanjungpinang.

"Sehingga, nantinya Pak Rudi sebagai motivator bagi tim yang telah dikukuhkan dan dapat bergerak seperti Batam," imbuhnya.

Sebelumnya Kepala BP Batam sekaligus Walikota Batam Muhammad Rudi mengucapkan selamat atas 4 tahun masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang.

"Semoga jalinan kerja sama dan koordinasi dengan kota Batam terus terjaga dengan baik dan spirit pada visi dan misi Ibu Walikota menjadi lentera bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Tanjungpinang," pesan Muhammad Rudi.