Natuna, 6 September 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Kabupaten Natuna melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) Tahun 2026 yang menjangkau sekitar 1.700 masyarakat.

OJK bersama Pemerintah Kabupaten Natuna dan PT Pegadaian menggelar rangkaian kegiatan edukasi keuangan untuk mendorong masyarakat semakin cerdas dalam mengelola keuangan serta menggunakan produk dan layanan jasa keuangan secara bijak.

Kegiatan tersebut mengusung tema “Membangun Masyarakat Natuna yang Sehat, Cerdas Mengelola Keuangan, dan Semakin Inklusif dalam Mengakses Layanan Keuangan” dan berlangsung di Alun-alun Pantai Piwang, Kabupaten Natuna, Minggu (6/9). Rangkaian kegiatan diawali dengan senam sehat dan dilanjutkan dengan edukasi keuangan bagi masyarakat.

Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau yang dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Manajer Madya Roy Aditia Perangin-angin menyampaikan bahwa kesehatan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan kesehatan fisik, tetapi juga mencakup kesehatan dan ketahanan finansial.

“Konsumen yang cerdas tidak hanya mampu menggunakan produk keuangan, tetapi juga mampu memilih produk sesuai kebutuhan, memahami manfaat dan risikonya, mengetahui hak dan kewajibannya, serta mengambil keputusan keuangan secara bijak. Semangat tersebut terus kami dorong melalui program GENCARKAN,” ujar Roy.

Pelaksanaan GENCARKAN di Kabupaten Natuna menunjukkan perkembangan positif dan terus diperkuat secara berkelanjutan. Pada 2025, OJK bersama pemangku kepentingan telah melaksanakan 22 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 1.150 peserta. Sementara itu, hingga Juli 2026, jumlah kegiatan meningkat menjadi 32 kegiatan dengan jumlah peserta mencapai 2.500 orang yang berasal dari berbagai kelompok masyarakat, antara lain pelajar, perempuan, pelaku usaha, dan masyarakat umum.

Perkembangan tersebut sejalan dengan capaian literasi dan inklusi keuangan di Kepulauan Riau. Berdasarkan Survei Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2026, indeks inklusi keuangan masyarakat di Kepulauan Riau mencapai 98,43%, sedangkan indeks literasi keuangan mencapai 78,29%. Kedua capaian tersebut berada di atas indeks inklusi keuangan nasional sebesar 93,61% dan indeks literasi keuangan nasional sebesar 69,57%.

Roy menyampaikan bahwa capaian tersebut menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat edukasi dan akses keuangan masyarakat. 

“Capaian literasi dan inklusi keuangan di Kepulauan Riau menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperluas edukasi keuangan dan memperkuat akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan,” ujar Roy.

Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik menyampaikan apresiasi kepada OJK dan Pegadaian atas sinergi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan dan akses terhadap layanan keuangan.

“Peningkatan pengetahuan keuangan dan kemudahan akses terhadap layanan keuangan diharapkan dapat mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri secara finansial,” ujar Jarmin.

Dari sisi industri jasa keuangan, PT Pegadaian turut mendorong masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan keuangan secara tepat dan bijak. Kepala Pegadaian Cabang Natuna Jufriadi menyampaikan bahwa GENCARKAN menjadi momentum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan serta pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan.

Sementara itu, Deputi Bisnis PT Pegadaian Area Kepulauan Riau Aris Suroso mengajak masyarakat Kabupaten Natuna untuk mengelola pendapatan secara lebih bijak, termasuk ketika masyarakat memiliki keterbatasan pendapatan. Menurutnya, pengelolaan keuangan yang baik dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan secara lebih terencana.

OJK bersama Pemerintah Kabupaten Natuna dan industri jasa keuangan berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat secara berkelanjutan. Melalui GENCARKAN, OJK mendorong masyarakat agar tidak hanya semakin mudah mengakses produk dan layanan jasa keuangan, tetapi juga semakin cerdas, bijak, dan bertanggung jawab dalam menggunakannya.

Ekonomi Batam pada Triwulan II 2026 tumbuh 7,28% (y-on-y), lebih tinggi dibandingkan Kepri 6,99% dan nasional 5,29%. Di antara kabupaten/kota di Kepri, Batam berada pada tiga besar pertumbuhan tertinggi, sekaligus menjadi penggerak utama ekonomi daerah berbasis industri, investasi, perdagangan, dan jasa.

AMSAKAR: JAGA MOMENTUM, PERKUAT DAYA SAING

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan capaian ini menunjukkan kepercayaan dunia usaha terhadap Batam terus menguat.

“Pertumbuhan 7,28 persen adalah hasil kerja bersama. Tugas kita sekarang adalah menjaga momentum melalui pelayanan yang semakin cepat, infrastruktur yang semakin baik, dan iklim investasi yang semakin kompetitif.”

LI CLAUDIA: PERTUMBUHAN HARUS DIRASAKAN MASYARAKAT

Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pertumbuhan yang baik adalah pertumbuhan yang menciptakan pekerjaan, memperluas peluang usaha, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.”
Karena itu, penguatan layanan dasar, air bersih, transportasi, dan infrastruktur perkotaan akan terus menjadi prioritas.

FARY FRANCIS: DARI INVESTASI KE LAPANGAN KERJA

Deputi Bidang Investasi BP Batam, Fary Djemy Francis, menekankan bahwa investasi harus menghasilkan dampak ekonomi nyata.

“Investasi tidak boleh berhenti pada komitmen. Investasi harus menjadi proyek, proyek menjadi produksi, dan produksi menciptakan lapangan kerja.”

Menurutnya, keberhasilan investasi diukur bukan hanya dari nilai yang masuk, tetapi dari kecepatan realisasi, nilai tambah yang tercipta, dan jumlah pekerjaan yang dihasilkan.

BP Batam akan terus mendorong investasi berkualitas pada sektor manufaktur maju, data center, industri digital, energi, dan logistik, sejalan dengan visi Batam sebagai hub industri dan ekonomi digital Asia Tenggara.

BATAM: TUMBUH TINGGI, TUMBUH BERKUALITAS

Pertumbuhan 7,28 persen menegaskan bahwa Batam tidak hanya menjadi tujuan investasi, tetapi juga pusat penciptaan nilai ekonomi.

“Target kita bukan sekadar pertumbuhan yang tinggi, tetapi pertumbuhan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.” 

Emas telah lama menjadi salah satu pilihan investasi yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Selain relatif mudah dipahami, emas juga kerap digunakan sebagai instrumen untuk menjaga nilai aset, terutama di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi. Kini, investasi berbasis emas juga dapat dilakukan melalui pasar modal dengan hadirnya Exchange Traded Fund (ETF) Emas.

Produk ini memungkinkan investor memperoleh eksposur terhadap pergerakan harga emas melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), tanpa perlu membeli maupun menyimpan emas fisik secara langsung. Secara global, ETF Emas bukan merupakan produk baru dan telah lama diperdagangkan di berbagai bursa dunia sebagai salah satu alternatif investasi berbasis emas. Kehadirannya di Indonesia memperluas pilihan investasi masyarakat dengan menggabungkan karakteristik investasi emas dan kemudahan transaksi di pasar modal.

Berbeda dengan layanan jual beli emas digital, ETF Emas merupakan reksa dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga investor dapat membeli dan menjualnya melalui perusahaan sekuritas selama jam perdagangan Bursa. Untuk berinvestasi pada ETF Emas, investor cukup memiliki rekening efek pada perusahaan sekuritas.

Secara sederhana, dana yang dihimpun dari investor dikelola oleh Manajer Investasi dan ditempatkan terutama pada aset berbasis emas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan karakteristik tersebut, pergerakan nilai ETF Emas pada umumnya mengikuti pergerakan harga emas. Ketika harga emas meningkat, nilai ETF Emas berpotensi ikut naik, dan sebaliknya, ketika harga emas menurun, nilainya juga dapat mengalami penurunan.

Bagi investor, ETF Emas menawarkan kemudahan karena tidak perlu memiliki dan menyimpan emas fisik secara langsung. Dengan demikian, investor tidak perlu memikirkan kebutuhan penyimpanan maupun risiko kehilangan emas fisik, namun tetap dapat memperoleh eksposur terhadap pergerakan harga emas melalui produk yang diperdagangkan di Bursa.

Pelaksana Harian (P.H.) Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 2 BEI Edwin Hartanto mengatakan bahwa kehadiran ETF Emas merupakan bagian dari upaya BEI untuk menghadirkan pilihan investasi yang semakin beragam sekaligus mendukung pendalaman pasar modal Indonesia. “Melalui ETF Emas, masyarakat dapat berinvestasi emas dengan cara yang praktis melalui pasar modal. Kami berharap semakin banyak masyarakat yang mengenal bahwa pilihan investasi di Bursa tidak hanya saham, tetapi juga berbagai instrumen lain yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing”.

"ETF Emas diharapkan menjadi alternatif investasi yang mudah diakses oleh masyarakat, memberikan eksposur terhadap pergerakan harga emas melalui mekanisme perdagangan yang transparan, efisien, dan berada dalam ekosistem pasar modal Indonesia. Kehadiran produk ini juga menjadi langkah penting dalam memperkaya pilihan investasi bagi masyarakat sekaligus mendukung pendalaman pasar keuangan nasional," lanjut Edwin.

Selain praktis, ETF Emas juga menawarkan transparansi karena harganya terbentuk melalui mekanisme perdagangan di Bursa dan dapat dipantau secara langsung selama jam perdagangan. Investor juga dapat membeli maupun menjual ETF Emas secara real-time sesuai dengan kondisi pasar.

Produk ini juga dapat menjadi salah satu pilihan untuk diversifikasi portofolio, yaitu dengan menyebarkan investasi ke beberapa jenis aset agar tidak bergantung pada satu instrumen saja. Hal ini relevan karena pergerakan harga emas dalam kondisi tertentu dapat berbeda dengan instrumen investasi lainnya.

Bagi masyarakat yang ingin berinvestasi sesuai prinsip syariah, ETF Emas juga dapat menjadi pilihan. Produk ini diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 163/DSN-MUI/VIII/2025 tentang ETF Syariah Emas. Dalam ketentuannya, setiap unit penyertaan ETF Syariah Emas didukung oleh emas fisik yang disimpan secara khusus, sehingga tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, pengembangan ETF Emas juga telah didukung oleh regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK Nomor 2 Tahun 2026. Regulasi tersebut membuka jalan bagi penerbitan ETF Emas di Indonesia dan memberikan landasan hukum bagi pengembangan produk ini. Hal ini menunjukkan bahwa industri menyambut positif kehadiran ETF Emas sebagai pilihan investasi baru bagi masyarakat.

Meski menawarkan berbagai kemudahan, ETF Emas tetap merupakan instrumen investasi yang nilainya mengikuti pergerakan harga emas. Karena itu, investor perlu memahami karakteristik produk, tujuan investasi, dan profil risiko sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

Saat ini, investor dapat memilih dari lima produk ETF Emas yang tersedia, yaitu (1) Reksa Dana Syariah Premier ETF Gold Sharia Indonesia (XGLD) yang diterbitkan oleh PT Indo Premier Investment Management; (2) Reksa Dana Syariah Trimegah Syariah ETF Emas (XTRA) yang diterbitkan oleh PT Trimegah Asset Management; (3) Reksa Dana Syariah Mandiri ETF Emas (XMES) yang diterbitkan oleh PT Mandiri Manajemen Investasi; (4) Reksa Dana Syariah BRI MI Gold ETF Syariah (XDES) yang diterbitkan oleh PT BRI Manajemen Investasi; dan (5) Reksa Dana Syariah Syailendra ETF Sharia Gold (XSGO) yang diterbitkan oleh PT Syailendra Capital.

Kehadiran ETF Emas menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia terus berkembang dengan menghadirkan berbagai pilihan investasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kini, investor tidak hanya dapat berinvestasi pada saham, tetapi juga memiliki alternatif untuk memperoleh eksposur terhadap harga emas melalui mekanisme perdagangan yang transparan dan efisien di Bursa.

Ingin mengenal lebih jauh tentang ETF Emas dan berbagai pilihan investasi lainnya di pasar modal? Kunjungi https://www.idx.co.id/id/produk/exchange-traded-fund-etf/ atau ikuti media sosial resmi Bursa Efek Indonesia untuk mendapatkan informasi dan edukasi investasi terbaru

Diskominfo Batam – Ribuan masyarakat memadati Lapangan Indra Sakti, Kecamatan Belakang Padang, Sabtu (5/9/2026) malam, untuk mengikuti Belakang Padang Bershalawat Jilid 2 dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan, Rasulullah SAW merupakan teladan utama bagi umat Islam. Menurutnya, banyak sifat mulia Rasulullah yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

“Ketika kita memperbincangkan Rasulullah SAW, kita memperbincangkan sosok Al Amin, penutup para rasul dan suri teladan yang baik bagi kita semua,” ujar Amsakar.

Ia menegaskan, Rasulullah SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil ‘alamin. Karena itu, kecintaan kepada Rasulullah tidak cukup hanya diwujudkan melalui peringatan Maulid Nabi, tetapi juga dengan meneladani akhlak dan perilaku beliau.

Amsakar juga mengajak masyarakat untuk memperbanyak shalawat sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW.

“Basahi lisan kita dengan senantiasa bershalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah membawa keberkahan dalam kehidupan kita,” katanya.

Menurut Amsakar, tema yang diangkat dalam Belakang Padang Bershalawat Jilid 2 “Mempererat Rasa Kasih Sayang dan Persaudaraan di Era Digitalisasi Menuju Batam Maju” relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Perkembangan teknologi dan digitalisasi, kata dia, perlu diimbangi dengan penguatan nilai-nilai kasih sayang dan persaudaraan.

Ia menilai, kemajuan daerah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas hubungan sosial di tengah masyarakat.

“Tema yang diangkat ini adalah tema yang paling relevan. Di tengah era digitalisasi, bagaimana kita tetap mempererat kasih sayang dan persaudaraan. Batam harus maju, tetapi kemajuan itu harus tetap dibangun dengan kebersamaan,” ujar Amsakar.

Amsakar berharap semangat persaudaraan dan kebersamaan yang tumbuh melalui kegiatan tersebut dapat terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Ia juga berharap seluruh ikhtiar masyarakat dan pemerintah dalam membangun Batam senantiasa mendapat keberkahan.

“Semoga Batam selalu menjadi negeri yang dirahmati,” tutupnya.

Suasana semakin semarak dengan lantunan shalawat yang menggema di kawasan Belakang Padang. Masyarakat mengikuti rangkaian kegiatan dengan antusias, termasuk tausiah yang disampaikan penceramah Muhammad Aldiansyah atau Gus Aldi.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan pemberian hadiah kepada Masjid Nurul Huda sebagai juara pertama Pawai Belakang Padang Bershalawat Jilid 2. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan kegiatan keagamaan tersebut.

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat akurasi penyaluran bantuan sosial melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Salah satu langkah yang ditempuh adalah membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan koreksi apabila data desil kesejahteraan yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi sebenarnya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan DTSEN terus diperbarui agar mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara lebih akurat.

“Prinsipnya, data itu harus terus diperbarui. Kalau masyarakat merasa datanya tidak sesuai, pemerintah membuka ruang untuk dilakukan koreksi,” ujarnya.

Gus Ipul menjelaskan bahwa masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak tercermin secara tepat dalam data dapat menyampaikan laporan melalui mekanisme yang telah disediakan pemerintah.

“Kalau ada masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai, silakan disampaikan untuk dilakukan perbaikan,” tegasnya.

Menurut Saifullah, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas data.

“Data itu harus terus diperbarui sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah juga memberikan dukungan anggaran untuk memperbaiki kualitas DTSEN. Pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp7 triliun kepada BPS pada 2026, antara lain untuk perbaikan DTSEN dan pelaksanaan sensus ekonomi.

“Makanya sedang diperbaiki itu, DTSEN. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau ke BPS tahun ini,” ungkapnya.

Purbaya menilai perbaikan data memiliki manfaat strategis karena DTSEN menjadi salah satu dasar berbagai kebijakan pemerintah.

“Data DTSEN sama Sensus Ekonomi itu sangat penting untuk memastikan data yang digunakan pemerintah semakin bagus,” ujarnya.

Purbaya menekankan kualitas data diperlukan agar kebijakan subsidi maupun bantuan sosial dapat diberikan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Pembukaan akses koreksi tersebut menunjukkan pemerintah tidak menjadikan data sebagai sesuatu yang bersifat statis. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi sehingga kesalahan pencatatan maupun perubahan kondisi ekonomi dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pemutakhiran.

Dengan DTSEN yang semakin akurat, pemerintah diharapkan mampu meminimalkan inclusion error maupun exclusion error dalam penyaluran bansos.

Langkah tersebut sekaligus memperkuat efektivitas belanja negara, meningkatkan akuntabilitas program perlindungan sosial, dan memastikan manfaat kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

JAKARTA – Pemerintah terus mematangkan percepatan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih tahap pertama sekaligus mempercepat pendistribusian bantuan kapal bagi nelayan.

Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat aktivitas ekonomi pesisir, serta mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan di berbagai daerah.

Perkembangan program strategis sektor kelautan tersebut dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani di Hambalang, Kabupaten Bogor.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan kedua menteri melaporkan perkembangan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih tahap pertama dan penyaluran bantuan kapal bagi nelayan kepada Presiden.

“Keduanya menghadap Presiden untuk melaporkan perkembangan pembangunan 100 pertama Kampung Nelayan serta pendistribusian bantuan kapal bagi para nelayan,” ujar Teddy.

Menurutnya, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi salah satu perhatian pemerintah untuk menciptakan lingkungan pesisir yang lebih layak, produktif, dan mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Teddy menambahkan, bantuan kapal merupakan bentuk penguatan kapasitas nelayan agar memiliki sarana yang lebih memadai dalam menjalankan aktivitas melaut.

“Pendistribusian bantuan kapal menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas nelayan dalam menjalankan aktivitas melaut. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan di berbagai daerah,” katanya.

Program tersebut mulai mendapat dukungan di berbagai daerah. Di Gorontalo Utara, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih direncanakan di 16 titik kawasan pesisir. Fasilitas yang disiapkan antara lain dermaga, tambatan perahu, pabrik es, ruang penyimpanan dingin, balai pelatihan, sentra kuliner, hingga bengkel nelayan.

Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara Deisy Sandra Maryana Datau mengajak masyarakat mendukung penuh realisasi program tersebut.

“Jika ada kendala, diharapkan dapat dimusyawarahkan untuk menemukan solusi, sebab KNMP di 16 titik di daerah ini adalah berkah bagi masyarakat dan daerah,” ujarnya.

Sementara itu, dua Kampung Nelayan Merah Putih juga akan dibangun di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagai upaya memperkuat perekonomian masyarakat pesisir.

Dengan pembangunan infrastruktur dan pendistribusian bantuan kapal yang berjalan beriringan, Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan berkembang menjadi pusat ekonomi pesisir yang memperkuat produktivitas, membuka peluang usaha, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat nelayan.

Surabaya, 4/9/2026 – BPJS Kesehatan terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta JKN melalui Customer eXcellence 126 (CX126), yang dirancang untuk mengukur implementasi customer excellence di 126 Kantor Cabang BPJS Kesehatan. Selain itu, juga mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat menjadi pembelajaran dan diterapkan secara lebih luas.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujo Waskito, mengatakan bahwa perkembangan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik membuat pengalaman peserta menjadi bagian penting dalam membangun reputasi dan kepercayaan publik. Baginya di era keterbukaan informasi, customer experience adalah pilar utama pembentuk reputasi dan kepercayaan publik, Jumat (4/9).

"Oleh karena itu, kita harus adaptif dalam memahami ekspektasi peserta serta tanggap memberikan solusi. Peserta tidak hanya membutuhkan layanan yang dapat diakses, tetapi juga kepastian informasi dan kualitas pelayanan yang konsisten, baik ketika berinteraksi melalui Kantor Cabang maupun kanal layanan seperti Care Center 165, Mobile JKN, PANDAWA, dan kanal digital lainnya,” kata Pujo.

CX126 menjadi salah satu upaya BPJS Kesehatan untuk membangun standar pelayanan yang berorientasi pada prinsip Mudah, Cepat, Setara, dan Solutif. Menurut Pujo, CX126 tidak sekadar mencari Kantor Cabang dengan performa terbaik, tetapi juga melihat faktor yang membentuk keunggulan pelayanan agar dapat direplikasi di Kantor Cabang lainnya.

“Keberhasilan di satu Kantor Cabang harus menjadi inspirasi bagi Kantor Cabang lainnya. Best practice yang telah teruji harus kita replikasi, sehingga pelayanan terbaik menjadi standar kolektif kita bersama,” ujar Pujo.

Pujo menjelaskan, CX126 menggunakan pendekatan penilaian yang komprehensif melalui delapan pilar, yaitu Customer Experience, Operational Performance, Digital Maturity, Governance, Risk Management, Stakeholder Engagement, People Excellence, dan Organizational Culture. Selain itu, penilaian juga melibatkan Voice of Customer untuk memastikan pengalaman peserta menjadi bagian dari pengukuran kualitas pelayanan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menyatakan bahwa kualitas pelayanan merupakan wujud nyata kehadiran Program JKN yang langsung dirasakan oleh peserta. Menurutnya, kemudahan akses, kejelasan informasi, keamanan proses, serta kepastian solusi akan menentukan pengalaman peserta sekaligus membangun kepercayaan terhadap Program JKN.

“Pelayanan unggul hanya dapat terwujud apabila seluruh unsur bergerak dalam satu arah, bekerja dengan standar yang sama, serta menempatkan kebutuhan peserta sebagai orientasi utama. CX126 perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses pembelajaran dan perbaikan organisasi yang berkelanjutan,” tegas Stevanus.

Hasil asesmen tidak berhenti pada pemberian penghargaan, tetapi perlu diterjemahkan menjadi langkah perbaikan yang konkret, terukur, dan dapat dipantau keberlanjutannya. Stevanus mengatakan bahwa melalui CX126, BPJS Kesehatan mendorong agar praktik pelayanan terbaik dapat direplikasi dan menjadi standar bersama di seluruh Kantor Cabang.

"Dengan demikian, keberhasilan Program JKN tidak hanya dilihat dari capaian masing-masing Kantor Cabang, tetapi dari kemampuan organisasi menghadirkan pengalaman pelayanan yang semakin konsisten bagi seluruh peserta JKN. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika setiap peserta JKN, di mana pun berada, merasakan layanan yang semakin mudah, cepat, setara, dan dapat diandalkan,” kata Stevanus.

Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, menambahkan, keunggulan pelayanan tidak ditentukan oleh besar kecilnya Kantor Cabang, lokasi, maupun tingkat tantangan yang dihadapi. Keunggulan lahir ketika kepemimpinan, proses, teknologi, sumber daya manusia, dan budaya pelayanan bergerak dalam satu arah.

Jakarta, 6 September 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama para pemangku kepentingan mencanangkan Bulan Dana Pensiun 2026 sebagai gerakan nasional untuk meningkatkan literasi dan inklusi tentang pentingnya masyarakat memiliki dana pensiun dalam menghadapi masa purnabakti.

Acara pencanangan digelar di Kawasan Senayan, Jakarta, Minggu yang dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, Menteri Ketenagakerjaan Yassierly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Trisna Sonjaya, Direktur Operasional PT TASPEN (Persero) Tribuna Phitera Djaja, Direktur Utama PT ASABRI (Persero) Jeffrey Manulang, Ketua Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK) Tondi Suradiredja, dan Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Abdul Hadi.

Pencanangan Bulan Dana Pensiun juga dilaksanakan secara bersamaan di Bandung dan Semarang yang diinisiasi oleh OJK serta didukung oleh BPJS Ketenagakerjaan, PT TASPEN (Persero), PT ASABRI (Persero), Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK), dan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI).

Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya menyampaikan bahwa peningkatan literasi dan inklusi dana pensiun perlu diarahkan lebih lanjut untuk membangun ketahanan finansial masyarakat pada masa pensiun.

“Tapi ini tentunya PR-nya adalah enggak cuma membesarkan dana kelolaan dana pensiun, tapi meningkatkan kepesertaannya. Apalagi sekarang banyak masyarakat kita lebih memilih enggak jadi pegawai, banyak pekerja mandiri dan lain-lain ini jadi PR kita bersama untuk meningkatkan bagaimana pengelolaan dana pensiun ini semakin besar juga,” kata Friderica.

Friderica menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat pada masa pensiun membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, sekaligus kesadaran masyarakat untuk mempersiapkan dana pensiun sejak dini.

“Ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat pensiun itu diperlukan sinergi dan kolaborasi antara semua pihak. Dalam hal ini OJK, kemudian dari industrinya, dari Menteri Ketenagakerjaan, Menteri PAN-RB dan semuanya. Jadi ini harus kita kerjakan bersama, tapi yang utama adalah kemauan dari masyarakat semua,” kata Friderica.

Mengenai pengembangan industri dana pensiun, Ogi Prastomiyono mengatakan penguatan dana pensiun membutuhkan peningkatan replacement ratio (rasio penggantian pendapatan untuk pensiun) pada seluruh pilar sistem pensiun melalui kerja sama antarpemangku kepentingan.

“Peningkatan replacement ratio tidak dapat hanya mengandalkan satu program atau satu lembaga. Diperlukan sinergi antara program pensiun wajib, program bagi Aparatur Sipil Negara serta anggota TNI dan Polri, dan program pensiun sukarela melalui DPPK dan DPLK. Perluasan kepesertaan, kecukupan dan kesinambungan iuran, serta pengelolaan investasi yang prudent harus dilakukan secara bersama-sama,” kata Ogi.

Menurutnya, persiapan pensiun semakin penting karena masyarakat tetap menghadapi biaya hidup yang tinggi pada usia lanjut, khususnya biaya kesehatan, perawatan jangka panjang, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari yang terus dipengaruhi inflasi. Masa hidup setelah pensiun juga dapat berlangsung selama puluhan tahun, sehingga dana yang terkumpul perlu dikelola untuk menghasilkan pendapatan yang memadai dan berkelanjutan.

Urgensi tersebut semakin kuat seiring perubahan struktur demografi Indonesia. BPS menyatakan bahwa sejak 2021 Indonesia telah memasuki fase ageing population, dengan sekitar satu dari sepuluh penduduk merupakan penduduk lanjut usia. Kondisi ini dapat menjadi peluang apabila lansia tetap sehat, produktif, dan mandiri. Namun, tanpa kesiapan finansial yang memadai, peningkatan jumlah penduduk lanjut usia dapat menambah beban keluarga, kebutuhan perlindungan sosial dan pelayanan kesehatan, serta memberikan tekanan terhadap perekonomian.

Dukungan Pemerintah

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan dukungan Kementerian Ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan Bulan Dana Pensiun 2026 sebagai bagian dari kolaborasi untuk memperkuat perlindungan sosial dan mempersiapkan tenaga kerja menghadapi perubahan struktur demografi Indonesia.

“Sekarang kita ada bonus demografi dan tidak berapa lama lagi kita akan menuju kepada aging population. Semakin banyak orang yang berada di usia bukan lagi usia kerja, sesudah pasca usia kerja. Dan tentu kita menginginkan bahwa mereka bisa tetap berkarya. Mereka tidak tergantung dari para pekerja yang produktif,” kata Yassierli.

Yassierli menyampaikan bahwa Indonesia memiliki sekitar 155 juta angkatan kerja, dengan sekitar 60 persen di antaranya berada di sektor informal. Besarnya proporsi pekerja informal tersebut menjadi perhatian Pemerintah dalam mendorong peningkatan kepesertaan program perlindungan sosial agar manfaat perlindungan dapat menjangkau seluruh kelompok pekerja.

Menurut Yassierli, upaya tersebut perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Kementerian Ketenagakerjaan terus meningkatkan kapasitas balai-balai pelatihan dan pada tahun ini memiliki paket pelatihan yang menjangkau lebih dari 300 ribu orang. Hal tersebut juga sejalan dengan semangat “Muda Berkarya” dalam tema Bulan Dana Pensiun 2026, yang menurutnya mensyaratkan tenaga kerja untuk memiliki kompetensi agar dapat terus produktif.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menyampaikan bahwa persiapan masa purnabakti perlu dilakukan sejak seseorang masih aktif bekerja agar tetap dapat menjalani masa pensiun secara produktif.

“Masa persiapan yang baik tidak dipersiapkan ketika kita itu akan berhenti bekerja, tapi sejak mulai bekerja,” kata Rini.

Rini juga menyambut baik pelaksanaan Bulan Dana Pensiun 2026 sebagai gerakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mempersiapkan masa depan.

“Mari kita jadikan semangat muda berkarya bukan hanya sebagai tema kegiatan, tetapi sebagai pengingat kita, bahwa kita akan terus berkarya terus, sambil kita mempersiapkan masa depan yang lebih baik,” tegas Rini.

Bulan Dana Pensiun

Selama satu bulan penuh, para penyelenggara program pensiun akan melaksanakan lebih dari 104 kegiatan literasi dan inklusi di berbagai daerah. Kegiatan tersebut meliputi edukasi, seminar, webinar, konsultasi perencanaan pensiun, kampanye digital, serta program perluasan kepesertaan yang menargetkan pekerja formal dan informal, Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI dan Polri, pelaku UMKM, perempuan, generasi muda, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya.

Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh masih perlunya peningkatan literasi dan inklusi dana pensiun sebagaimana tergambar dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK). Survei tersebut menjadi salah satu landasan OJK dalam menyusun program edukasi, memperluas akses keuangan, dan memperkuat pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Friderica menyampaikan bahwa tingkat literasi keuangan nasional telah mencapai sekitar 69 persen dan inklusi keuangan sekitar 93 persen. Namun, khusus dana pensiun, tingkat literasinya masih berada di kisaran 22 persen. Tantangan selanjutnya adalah mendorong pengetahuan masyarakat mengenai dana pensiun menjadi tindakan nyata untuk mempersiapkan masa pensiun.

Pada saat yang sama, replacement ratio, yaitu perbandingan antara pendapatan yang diterima setelah pensiun dan penghasilan sebelum pensiun, masih perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat mempertahankan standar hidup yang layak setelah tidak lagi aktif bekerja.

Peningkatan kesejahteraan pada masa pensiun membutuhkan kolaborasi antara Pemerintah, regulator, pemberi kerja, penyelenggara program pensiun, asosiasi, dan masyarakat. Pemerintah berperan membangun kebijakan ketenagakerjaan, perlindungan sosial, fiskal, perpajakan, dan pengelolaan aparatur yang mendukung. Sementara itu, industri perlu menyediakan program pensiun yang transparan, mudah diakses, dikelola secara prudent, serta berorientasi pada kepentingan peserta.

Selain memberikan perlindungan pada masa purnabakti, industri dana pensiun memiliki peran strategis sebagai sumber pembiayaan jangka panjang untuk mendukung pendalaman pasar keuangan, pembiayaan sektor produktif dan prioritas pembangunan, serta ketahanan ekonomi nasional.

Melalui Bulan Dana Pensiun 2026, OJK mengajak masyarakat memahami manfaat program pensiun untuk mempertahankan kesejahteraan setelah pensiun, menghitung kebutuhan pendapatan pada hari tua, menyisihkan penghasilan sedini mungkin, serta memilih program pensiun yang legal dan sesuai dengan kebutuhan. OJK bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen membangun ekosistem pensiun nasional yang inklusif, sehat, terpercaya, dan berkelanjutan.

Persoalan sampah di Batam mulai diarahkan menjadi peluang sektor energi terbarukan. Badan Pengusahaan (BP) Batam menawarkan konsep waste to energy (WtE) kepada calon mitra di Jepang, dengan potensi pengolahan sekitar 1.205 ton sampah yang dihasilkan Kota Batam setiap hari.

Gagasan tersebut disampaikan BP Batam dalam gelaran Asia Pacific Circular Cities (APCC) 2026 di Yokohama, Jepang, 3-4 September 2026. Dalam forum itu, Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, menjadi salah satu narasumber dan panelist dalam sesi bertajuk “Developing a Bankable Waste to Energy Project in Batam: Challenges, Lessons and Partnership Opportunities” pada 4 September.

Ariastuty tampil bersama perwakilan World Bank, JFE Engineering Corporation, serta Pemerintah Kota Makassar. Forum tersebut menjadi kesempatan bagi BP Batam untuk memperkenalkan kebutuhan dan peluang pengembangan WtE di Batam, sekaligus membuka ruang kemitraan dengan pihak yang memiliki pengalaman dan kapasitas dalam pengelolaan energi dari sampah.

BP Batam membuka peluang kerjasama untuk penyusunan feasibility study (FS) sebagai langkah awal untuk membangun sektor energi terbarukan (WtE) di Kota Batam. Untuk penyusunan FS tersebut, BP Batam akan mengkoordinasikannya dengan Kementrian/Lembaga terkait.

“Dengan jumlah sampah yang mencapai 1.205 ton per hari, Batam memiliki potensi untuk mengembangkan waste to energy. Karena itu, kami menawarkan FS sebagai langkah awal agar proyek ini memiliki dasar kajian yang jelas dan dapat dikembangkan lebih lanjut,” kata Ariastuty.

Respons awal datang dari JFE Engineering Corporation. Setelah sesi presentasi, BP Batam langsung melakukan pertemuan dengan perusahaan Jepang tersebut untuk membahas peluang pengembangan WtE di Batam. Berdasarkan estimasi awal JFE Engineering, volume sampah yang dihasilkan Batam berpotensi menghasilkan listrik sekitar 20 megawatt (MW).

Dengan kapasitas tersebut, listrik yang dihasilkan diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan sekitar 20.000 rumah. Namun, angka tersebut masih merupakan estimasi awal dan memerlukan pembahasan serta kajian lebih lanjut untuk menentukan kelayakan proyek.

JFE Engineering selanjutnya menyatakan ketertarikannya untuk datang ke Batam dan mendalami peluang pengembangan proyek tersebut. Pembahasan juga akan melibatkan PT PLN (Persero) sebagai pihak yang akan membeli listrik yang dihasilkan dari proyek WtE.

Selain membahas peluang investasi, BP Batam juga memanfaatkan momentum APCC 2026 untuk membuka kembali peluang kerja sama dengan Pemerintah Kota Yokohama. Pada 3 September, BP Batam bertemu dengan Wakil Wali Kota Yokohama. Dalam pertemuan tersebut dibahas tawaran kerjasama antara Yokohama dan Kota Batam.

Langkah BP Batam di Yokohama menunjukkan upaya membuka peluang sektor energi terbarukan, circular economy, teknologi, kemitraan, dan pemanfaatan energi terbarukan yang dapat dikembangkan di Batam.

“Kami berharap ketertarikan ini dapat ditindaklanjuti dengan pembahasan yang lebih konkret di Batam. Yang kami dorong adalah, bagaimana sampah dapat diolah menjadi energi terbarukan dan memberikan manfaat bagi Kota Batam, serta mendorong keterlibatan langsung masyarakat dari hulu ke hilir,” tutup Ariastuty.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Direktur Pengendalian Investasi, Yani Alkindi, Direktur Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hadjad Widagdo dan Kepala Biro Keuangan, Siswanto. 

Upaya pemulihan dan peningkatan layanan air minum di Kota Batam terus dilakukan Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama PT Air Batam Hilir (ABHi). Pasca perbaikan dan relokasi pipa berdiameter 800 milimeter di kawasan Muka Kuning, pemantauan kondisi suplai air terus dilakukan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan.

Hasil pemantauan teknis menunjukkan suplai air di sebagian besar wilayah yang sebelumnya terdampak kini berangsur normal.

Sementara itu, sejumlah lokasi seperti Sei Lekop, Sagulung Baru (Saguba), Tanjung Sengkuang, Batu Merah, Bengkong, serta kawasan Marina, termasuk Fantasy Residence, Galaxy, Jupiter dan sekitarnya, masih menjadi perhatian dalam penguatan layanan.

BP Batam menjelaskan, kondisi pasokan di sejumlah wilayah tersebut tidak secara langsung disebabkan oleh pekerjaan perbaikan pipa di Muka Kuning. Secara teknis, kawasan tersebut merupakan stress area atau berada di ujung jaringan (end of line) dengan elevasi relatif tinggi, sehingga sejak sebelumnya menerima suplai dengan tekanan terbatas atau durasi aliran yang pendek.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad turun langsung meninjau kondisi salah satu stress area di Kavling Sagulung Berseri, Sei Lekop, RW 8 RT 3 dan RT 5, Jumat (4/9/2026).

Peninjauan dilakukan untuk mencari solusi atas kondisi warga yang mengalami keterbatasan hingga tidak memperoleh aliran air.

Di lokasi tersebut, warga menyampaikan bahwa persoalan suplai air telah berlangsung cukup lama. RT 3 terdiri sekitar 21 kepala keluarga, sementara RT 5 dengan sekitar 45 kepala keluarga. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 65 kepala keluarga yang terdampak.

Salah seorang warga, Parna, menyampaikan apresiasi atas perhatian langsung Kepala BP Batam terhadap kondisi masyarakat dan upaya mencari solusi atas persoalan tersebut.

Amsakar mengatakan, sejak memperoleh informasi mengenai relokasi pipa Muka Kuning, dirinya langsung meninjau kondisi di lapangan dan terus berkoordinasi dengan pihak terkait. Ia menegaskan, kebutuhan masyarakat harus segera mendapatkan solusi, sembari pekerjaan penguatan jaringan diselesaikan.

“Penyelesaiannya memang membutuhkan waktu, tetapi selama proses itu berjalan, suplai melalui mobil tangki harus tetap dilakukan. Tidak ada cerita, ini harus selesai,” tegas Amsakar pada jajaran SPAM dan ABH.

Ia meminta jajaran terkait menghitung kebutuhan armada tangki secara tepat agar distribusi air bersih dapat menjangkau warga yang membutuhkan.

BP Batam juga menyiapkan langkah penambahan armada tangki, termasuk melalui pengalihan anggaran multiyears untuk memperkuat dukungan distribusi air.

“Harapan saya, paling lambat akhir November atau Desember, pekerjaan ini selesai dan selama prosesnya warga tetap mendapat suplai air bersih,” ujarnya.

Tangki Air Dikirim Secara Terjadwal

Sebagai penanganan jangka pendek, BP Batam bersama PT ABHi mengerahkan armada mobil tangki air secara intensif dan terjadwal ke sejumlah wilayah prioritas atau dedicated area.

Wilayah yang menjadi fokus antara lain Sei Lekop, Tanjung Sengkuang, Batu Merah, Bengkong Permai, Bengkong Harapan, Bengkong Palapa, Kavling Berseri, serta titik layanan publik dan permukiman prioritas lainnya sesuai kebutuhan operasional di lapangan.

Distribusi tangki dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh akses air bersih selama proses penguatan jaringan berlangsung. Kebutuhan di lapangan juga terus dievaluasi agar distribusi dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Penguatan Jaringan Dikebut

Selain penanganan jangka pendek, BP Batam bersama PT ABHi terus menjalankan penguatan infrastruktur jaringan sebagai solusi jangka menengah dan panjang.

Untuk kawasan Saguba, Sei Lekop, serta sebagian wilayah Marina, termasuk Fantasy Residence, Jupiter, Galaxy dan sekitarnya, penguatan jaringan distribusi telah masuk dalam agenda prioritas atau Quick Win. Pekerjaan tersebut diarahkan untuk meningkatkan debit dan tekanan air sehingga suplai ke kawasan ujung jaringan menjadi lebih stabil.

Penguatan jaringan primer dan tersier telah berjalan sejak Agustus 2026, sedangkan pekerjaan pada jaringan sekunder ditargetkan selesai paling lambat akhir November 2026. Secara keseluruhan, proyek penguatan jaringan di kawasan tersebut ditargetkan rampung pada akhir 2026.

Sementara itu, untuk kawasan Tanjung Sengkuang, Batu Merah, dan Bengkong, BP Batam telah lebih dahulu menjalankan penguatan jaringan melalui Segmen Sukajadi–M3G dan Segmen Ozon–Bukit Senyum. Pekerjaan yang dimulai sejak Mei 2026 tersebut menunjukkan progres signifikan dan ditargetkan selesai pada September 2026.

Dengan selesainya proyek tersebut, keandalan dan kestabilan aliran air di kawasan terkait diharapkan semakin meningkat.

Dua Langkah untuk Satu Tujuan

Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, menegaskan bahwa BP Batam bersama PT ABHi menjalankan penanganan dengan skala prioritas yang jelas, yakni memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi sekaligus memperkuat sistem jaringan secara permanen.

“BP Batam bersama PT Air Batam Hilir bekerja dengan skala prioritas yang jelas. Pengiriman armada tangki kami fokuskan secara teratur di titik-titik kawasan prioritas penanganan darurat. Di saat yang sama, tim teknis terus memacu penyelesaian proyek perkuatan jaringan pipa, baik yang rampung September ini maupun yang ditargetkan selesai akhir 2026, sehingga warga di area ujung pipa dapat menikmati suplai air yang lebih optimal dan permanen,” tegas Denny.

Menurutnya, penanganan tidak boleh berhenti pada solusi sementara. Penguatan jaringan terus dilakukan agar masyarakat, khususnya yang berada di kawasan ujung jaringan, memperoleh layanan air yang lebih stabil dan andal dalam jangka panjang.

“Target kami jelas, bukan hanya memastikan air tersedia hari ini, tetapi juga membangun sistem jaringan yang semakin kuat sehingga pelayanan kepada masyarakat Batam ke depan semakin baik,” ujarnya.

BP Batam menyampaikan apresiasi atas dukungan, kesabaran, dan kerja sama masyarakat selama proses perbaikan dan peningkatan infrastruktur berlangsung.

BP Batam bersama PT ABHi juga berkomitmen menyampaikan perkembangan kondisi operasional di lapangan secara terbuka, akurat, dan berkala sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian layanan air kepada masyarakat Kota Batam.