JAKARTA — Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Antispionase menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan kepentingan nasional di tengah meningkatnya kompleksitas ancaman geopolitik dan perkembangan teknologi digital. Regulasi yang komprehensif diharapkan mampu memperkuat ketahanan Indonesia terhadap pencurian informasi strategis dan intervensi asing, sekaligus menjaga prinsip demokrasi serta kepastian hukum.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin, Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja, dan Direktur Eksekutif ASEAN Study Center FISIP Universitas Indonesia Edy Prasetyono menyoroti urgensi penguatan kerangka hukum antispionase dalam sebuah dialog di stasiun televisi swasta. Pandangan ketiganya menegaskan pentingnya kesiapan Indonesia menghadapi ancaman yang dapat menyasar sektor pertahanan, ekonomi, industri, dan pengambilan kebijakan nasional.

Edy Prasetyono menilai posisi strategis Indonesia serta kekayaan sumber daya alam menjadikan informasi nasional bernilai tinggi bagi pihak eksternal. Karena itu, regulasi yang menyeluruh diperlukan untuk memperjelas definisi spionase, agen asing, dan kepentingan asing.

“Yang paling penting itu adalah lebih cenderung untuk segera ada RUU antispionase asing,” ujar Edy. Menurutnya, kerangka hukum yang terintegrasi juga dapat memperkuat koordinasi antarlembaga dan mencegah penanganan ancaman secara sektoral.

Ketua ICSF Ardi Sutedja menekankan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah pola spionase. Data ekonomi, sosial, dan informasi strategis yang tersimpan secara digital berpotensi menjadi sasaran pengumpulan secara ilegal. Ia mendorong penyesuaian regulasi agar mampu menjawab perkembangan teknologi sekaligus memperkuat perlindungan siber nasional.

Sementara itu, TB Hasanuddin menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki landasan penanganan spionase melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Ia mendorong optimalisasi aturan yang berlaku, koordinasi intelijen dengan aparat penegak hukum, serta kajian mendalam apabila pembentukan undang-undang baru diperlukan.

Hasanuddin juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan demokrasi. “Kita harus hati-hati juga dalam memilih pasal-pasal,” ujarnya.

Penguatan RUU Antispionase diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun sistem perlindungan nasional yang lebih tangguh, terkoordinasi, dan adaptif. Dengan definisi hukum yang tegas, pengawasan kewenangan, serta penegakan hukum yang akuntabel, Indonesia dapat memperkuat kedaulatan informasi dan melindungi kepentingan strategis negara tanpa mengabaikan hak-hak warga negara.

Jakarta, 4 November 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melaksanakan penegakan hukum secara tegas dan berkelanjutan terhadap berbagai bentuk pelanggaran di pasar modal. Langkah ini merupakan bagian dari penguatan pengawasan, peningkatan disiplin pelaku pasar, dan pelindungan investor guna memastikan perdagangan efek berlangsung secara teratur, wajar, efisien, dan berintegritas.

Sejalan dengan komitmen tersebut, OJK menetapkan sanksi administratif dan perintah tindakan tertentu terhadap sejumlah pihak terkait tiga kasus pelanggaran di bidang pasar modal, yaitu:

1. Kasus perdagangan saham PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR) periode 6 September 2022 sampai dengan 29 Mei 2023;
2. Kasus pelanggaran ketentuan pasar modal oleh Direksi PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA) terkait penyajian laporan keuangan periode 2017 sampai dengan 2020; dan
3. Kasus pelanggaran ketentuan pasar modal oleh Lianiwati, pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE).

Penetapan tindakan administratif tersebut merupakan tindak lanjut atas proses pemeriksaan yang dilakukan OJK terhadap dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan, karakteristik pelanggaran, dan ketentuan hukum yang berlaku.

1. Penegakan Ketentuan atas Kasus Perdagangan Saham PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR)

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap perdagangan saham PANR selama periode 6 September 2022 sampai dengan 29 Mei 2023, OJK menemukan pelanggaran ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 angka 34 dan dengan Pasal 22 angka 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK), yang dilakukan oleh Satrijanto Tirtawisata, Melani, dan Upita Amalia.

Pelanggaran tersebut berkaitan dengan pola transaksi saham yang bertujuan menciptakan gambaran semu dan/atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan serta memengaruhi pembentukan harga saham di Bursa Efek.

Hasil pemeriksaan OJK mengidentifikasi adanya manipulasi pasar pada perdagangan saham PANR pada periode pemeriksaan, serta komunikasi antar pihak terkait yang dilakukan dalam rangka menjaga pergerakan harga saham PANR. Pola transaksi tersebut melibatkan 20 rekening nasabah yang terindikasi terkait dengan aktivitas perdagangan dimaksud sehingga tidak mencerminkan interaksi permintaan dan penawaran yang sesungguhnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan OJK, nilai keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dari aktivitas perdagangan tersebut mencapai Rp5.073.291.914,00. Atas pelanggaran tersebut, OJK menetapkan tindakan administratif sebagai berikut:

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut atas rekening efek yang teridentifikasi digunakan dalam aktivitas perdagangan dimaksud, OJK juga memberikan perintah tindakan tertentu kepada perusahaan efek terkait untuk melakukan penutupan rekening efek atas nama pihak-pihak berikut:

Perintah penutupan rekening tersebut merupakan bagian dari langkah penegakan hukum berdasarkan hasil pemeriksaan OJK.

OJK menegaskan bahwa praktik manipulasi perdagangan, termasuk transaksi yang menciptakan gambaran semu mengenai aktivitas pasar dan pembentukan harga efek, merupakan pelanggaran serius yang dapat merusak mekanisme pembentukan harga yang wajar serta menurunkan kepercayaan investor terhadap integritas pasar modal.

1. Penegakan Ketentuan terhadap Direksi PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA)

OJK juga menetapkan sanksi administratif terhadap tiga anggota Direksi PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA) yang menandatangani laporan keuangan periode 2017 sampai dengan 2020, yaitu Arif Andi Wihatmanto, Yayan Heryanto, dan Hendricus A. Hormein.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, OJK menemukan adanya penyajian informasi yang tidak benar dan menyesatkan dalam laporan keuangan BOGA terkait pencatatan uang muka pada Laporan Keuangan BOGA Tahun 2017-2020 yang tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya atas penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO).

OJK menilai tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 107 UUPM sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 angka 48 UUPPSK, karena penyajian informasi yang tidak benar dan menyesatkan dalam laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK. 

Atas pelanggaran tersebut, OJK menetapkan sanksi administratif berupa denda sebagai berikut:

OJK menegaskan bahwa direksi perusahaan terbuka bertanggung jawab untuk memastikan kebenaran, kelengkapan, dan keandalan informasi yang disampaikan kepada publik. Keterbukaan informasi yang akurat merupakan fondasi penting dalam mendukung pengambilan keputusan investasi dan menjaga kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.

1. Penegakan Ketentuan terhadap Lianiwati

Dalam kasus terpisah, OJK menetapkan tindakan administratif terhadap Lianiwati yang sebelumnya merupakan pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) nomor KEP-1365/PM.212/PJ-WPPE/2018 yang berakhir sampai tanggal 18 November 2020.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, OJK menemukan bahwa Lianiwati melakukan pemalsuan laporan portofolio nasabah dan transaksi penjualan saham tanpa instruksi nasabah. Pelanggaran yang ditemukan mencakup:

1. Pasal 107 UUPM sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 angka 48 UUPPSK, terkait tindakan pemalsuan laporan portofolio nasabah.
2. Angka 6 huruf b Peraturan Bapepam Nomor V.E.1, yang substansinya diatur kembali dalam Pasal 10 huruf b POJK Nomor 3/POJK.04/2020, terkait pelaksanaan transaksi efek atas nama nasabah tanpa adanya perintah dari nasabah.
3. Pasal 14 ayat (1) POJK Nomor 20/POJK.04/2016, terkait persyaratan integritas.

Dengan mempertimbangkan karakteristik, tingkat keseriusan pelanggaran, dan hasil pemeriksaan, OJK menetapkan perintah tindakan tertentu berupa larangan kepada Lianiwati untuk melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon selama 10 (sepuluh) tahun.

OJK menegaskan bahwa setiap pihak yang menjalankan kegiatan di sektor pasar modal, khususnya yang memperoleh izin dan menjalankan fungsi pengelolaan atau pelaksanaan transaksi nasabah, wajib menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, kepatuhan terhadap ketentuan, serta perlindungan atas aset dan kepentingan nasabah.

1. Komitmen OJK dalam Memperkuat Integritas dan Pelindungan Investor

Pengenaan sanksi administratif dan perintah tindakan tertentu terhadap pihak-pihak tersebut merupakan bagian dari langkah berkelanjutan OJK dalam memperkuat kualitas pengawasan dan efektivitas penegakan ketentuan di pasar modal Indonesia.

OJK menegaskan bahwa penegakan ketentuan dilakukan secara konsisten, objektif, dan proporsional berdasarkan fakta serta hasil pemeriksaan, dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, tanggung jawab pihak yang terlibat, serta kepentingan perlindungan investor.

OJK tidak memberikan toleransi terhadap praktik manipulasi perdagangan, penyampaian informasi yang menyesatkan, penyalahgunaan kewenangan, maupun tindakan lain yang dapat merugikan investor dan mengganggu integritas pasar modal. Penegakan ketentuan bukan hanya ditujukan untuk memberikan konsekuensi kepada pelanggar, tetapi juga memperkuat disiplin, meningkatkan akuntabilitas pelaku pasar, serta mencegah terulangnya pelanggaran serupa.

Ke depan, OJK akan terus meningkatkan efektivitas pengawasan transaksi efek, kualitas keterbukaan informasi, tata kelola perusahaan terbuka dan perusahaan efek, serta koordinasi dengan Self-Regulatory Organizations (SRO) dan pihak terkait dalam mendeteksi, mencegah, dan menindak berbagai bentuk pelanggaran.

OJK juga mengimbau seluruh pelaku pasar untuk senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, menerapkan prinsip tata kelola yang baik, serta mengedepankan integritas dan perlindungan investor dalam setiap kegiatan usaha dan transaksi di pasar modal.

Batam, 2 November 2026 (Bakamla RI/Indonesia Coast Guard) —Bakamla RI melalui Zona Bakamla Barat bersinergi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam kegiatan Satuan Tugas Kewaspadaan Nasional, Monitoring Pulau-Pulau Terluar Tahun 2026 di Pulau Nguan, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kemarin.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarlembaga sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat di wilayah pulau terluar yang memiliki nilai strategis.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol, Gideon Simanulang, beserta jajaran. Turut hadir Sekretaris Lurah Kecamatan Galang Baru, Zulkifli, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Pulau Nguan, Sofian, serta masyarakat setempat.

Kepala Zona Bakamla Barat, Laksma Bakamla Bambang Trijanto, diwakili oleh Analis Kebijakan Ahli Madya, Kolonel Bakamla Syarifuddin, S.Ag., S.H. Dalam penyampaiannya, ia menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antarlembaga pemerintah dalam menjaga keamanan dan keselamatan maritim, khususnya di wilayah pulau-pulau terluar yang memiliki posisi strategis.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara unsur pemerintah dan masyarakat dalam mendukung kewaspadaan nasional. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan di Pulau Nguan juga menjadi kesempatan untuk mempererat komunikasi serta membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya menjaga keamanan dan stabilitas wilayah.

Rangkaian kegiatan turut diisi dengan pemberian tali asih kepada masyarakat Pulau Nguan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap warga yang tinggal di wilayah pulau terluar. Kegiatan ini mencerminkan pentingnya kehadiran negara dalam membangun hubungan yang dekat dengan masyarakat di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar. 

Aceh Tamiang, 2 November 2026 – PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) melalui program XLSMART Peduli menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, dan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Bantuan berupa kebutuhan pokok disalurkan untuk membantu meringankan beban keluarga terdampak dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, XLSMART turut memberikan dukungan perangkat konektivitas bagi kegiatan pendidikan di Langkat sebagai bagian dari upaya membantu masyarakat kembali menjalankan aktivitas pascabencana.

Senior Vice President Mobile Sales Northern Sumatera XLSMART, Winetou Lubis, mengatakan, “XLSMART turut prihatin atas bencana banjir yang melanda Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, yang berdampak pada aktivitas serta kehidupan masyarakat. Dalam situasi pascabencana, pemenuhan kebutuhan dasar menjadi prioritas bagi masyarakat terdampak. Melalui XLSMART Peduli, kami berupaya membantu meringankan beban warga, sekaligus memberikan dukungan konektivitas untuk kegiatan pendidikan agar aktivitas belajar dapat terus diupayakan.”

Bantuan disalurkan oleh tim XLSMART Regional Sumatera Utara bersama mitra DT Peduli. Di Aceh Tamiang, bantuan diterima oleh Datok Penghulu Desa Balai, Darlian, di Kecamatan Bendahara. Sementara itu, bantuan di Langkat diterima oleh Syamsul, S.Ag., selaku Ketua YPP Paripurna, pada Rabu (28/10). Penyaluran ini merupakan bagian dari upaya XLSMART untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan mendesak sekaligus mendukung keberlangsungan pendidikan di tengah kondisi pascabencana.

GM Corporate CSR & Channel Strategy XLSMART, Adelia Theresa Panjaitan menyampaikan, "Bagi XLSMART, kepedulian sosial bukan sekadar menyalurkan bantuan, tetapi memastikan kontribusi perusahaan menjawab kebutuhan masyarakat. Melalui kolaborasi dengan mitra lokal, kami ingin menghadirkan dukungan yang relevan, baik untuk kebutuhan mendesak maupun pemulihan aktivitas masyarakat.”

Di tengah situasi bencana, XLSMART juga terus memastikan layanan jaringan tetap aman dan dapat beroperasi secara normal, sehingga masyarakat dapat tetap terhubung dan berkomunikasi. Komitmen ini sejalan dengan upaya XLSMART dalam menghadirkan konektivitas yang cepat, stabil, dan andal untuk mendukung kebutuhan komunikasi serta aktivitas digital masyarakat.

Kualitas jaringan XLSMART melalui merek layanan XL juga memperoleh pengakuan independen dari Ookla®. Pada paruh pertama 2026, XL meraih empat penghargaan dalam Ookla® Speedtest Awards™ H1 2026, yaitu Best Mobile Network in Indonesia, Best 5G Network in Indonesia, Fastest 5G in Indonesia, dan Best 5G Video Experience in Indonesia. Penghargaan ini didasarkan pada pengukuran independen melalui data pengujian pengguna Speedtest di Indonesia. Pencapaian tersebut memperkuat posisi XL sebagai Best Mobile Network di Indonesia sekaligus menjadi validasi atas komitmen XLSMART dalam menghadirkan kualitas jaringan terbaik.

Saat ini, XLSMART melayani pelanggan melalui jaringan 4G di Aceh dan Sumatera Utara, serta 5G di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kota Binjai. XLSMART memiliki lebih dari 4.900 BTS di Aceh dan lebih dari 17.000 BTS di Sumatera Utara

Melalui penguatan jaringan dan program XLSMART Peduli, XLSMART terus membangun infrastruktur digital Indonesia yang bertanggung jawab sekaligus memperluas dampak sosial bagi masyarakat. Perpaduan antara konektivitas yang andal, kepedulian sosial, dan kolaborasi dengan mitra menjadi bagian dari upaya XLSMART untuk memperkuat kepercayaan masyarakat sebagai perusahaan infrastruktur digital yang hadir dan memberikan manfaat nyata bagi Indonesia.

OJK Gelar Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2026 di Makassar

Makassar, 2 November 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat industri keuangan syariah nasional terus menunjukkan ketahanan dan pertumbuhan positif. Hingga September 2026, total aset keuangan syariah mencapai Rp3.307,73 triliun atau tumbuh 9,28 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), dengan pangsa pasar sebesar 11,21 persen terhadap total aset keuangan nasional.

Untuk mempercepat pengembangan industri keuangan syariah nasional OJK  menyelenggarakan Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2026 di Makassar, Senin, yang bertujuan untuk memperkuat kelembagaan, inovasi produk, dan integrasi ekosistem lintas sektor guna meningkatkan daya saing serta kontribusi industri keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi halal nasional.

Dalam forum tersebut, OJK meluncurkan Cetak Biru Pengembangan dan Penguatan Keuangan Syariah sebagai arah strategis untuk menyelaraskan pengembangan seluruh sektor jasa keuangan syariah. OJK bersama Kementerian Agama juga meluncurkan Sinergi Kota Wakaf sebagai langkah memperkuat keterhubungan antara keuangan syariah komersial dan sosial.

Mengusung tema “Strengthening Islamic Finance Ecosystem to Advance Sustainable Halal Economic Growth”, IIFS 2026 pada 2 – 3 November 2026 merupakan penyelenggaraan kedua forum unggulan OJK di bidang keuangan syariah sekaligus yang pertama kali berlangsung di Kawasan Timur Indonesia.

Forum ini mempertemukan regulator, pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat koordinasi kebijakan, mendorong inovasi, serta meningkatkan kontribusi keuangan syariah terhadap perekonomian nasional.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya, Senin, menegaskan pentingnya penguatan ekosistem keuangan syariah yang terintegrasi agar pertumbuhan industri dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

“Tentunya tema ini semakin menegaskan komitmen kita bahwa pengembangan keuangan syariah tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Yang kita butuhkan adalah ekosistem keuangan dan keuangan sosial syariah yang saling terhubung dan menguatkan,” ujar Friderica.

Menurutnya, perkembangan tersebut perlu terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas dan ketahanan kelembagaan, inovasi dan diferensiasi produk, pengembangan talenta, serta harmonisasi kebijakan dan koordinasi lintas sektor.

Pembukaan IIFS 2026 dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Adi Budiarso, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, pimpinan serta perwakilan kementerian/lembaga, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), anggota Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS), industri jasa keuangan syariah, Dewan Pengawas Syariah, asosiasi, dan akademisi.

Cetak Biru sebagai Arah Transformasi Keuangan Syariah Nasional

Peluncuran Cetak Biru Pengembangan dan Penguatan Keuangan Syariah menjadi salah satu agenda utama IIFS 2026. Cetak biru tersebut menyatukan arah pengembangan berbagai sektor jasa keuangan syariah dalam satu kerangka kebijakan yang terintegrasi, mencakup perbankan, pasar modal, perasuransian, penjaminan, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta inovasi teknologi sektor keuangan dan aset keuangan digital.

“Harapannya, blueprint ini akan menjadi milestone penting dan menjadi sebuah panduan untuk kita semua agar kita semua nanti punya lompatan besar, bukan sekadar pertumbuhan yang bersifat gradual dalam pengembangan keuangan syariah nasional,” kata Friderica.

Cetak biru tersebut mengusung visi industri keuangan syariah yang kompetitif, inklusif, profesional, serta bersinergi lintas sektor sehingga menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia untuk mendukung perekonomian nasional.

Untuk mewujudkan visi tersebut, OJK menetapkan tiga arah strategis, yaitu pengembangan industri yang sehat, berdaya saing, dan inovatif; penguatan ekosistem yang lengkap, inklusif, dan kontributif; serta harmonisasi pengaturan, perizinan, dan pengawasan lintas sektor.

Ketiga arah strategis tersebut ditopang empat fondasi utama, yaitu teknologi dan ketahanan siber, optimalisasi peran ekosistem perusahaan induk, kesiapan talenta, serta keterhubungan dengan dana sosial untuk pemberdayaan ekonomi nasional.

Friderica menegaskan bahwa pengembangan industri keuangan syariah tidak hanya bertujuan memperluas pilihan produk dan layanan keuangan, tetapi juga menjadikan keuangan syariah sebagai pilihan utama masyarakat Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, industri perlu menghadirkan produk dan layanan yang inovatif, kompetitif, serta mampu menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang agama.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK selaku Ketua KPKS Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa Cetak Biru Pengembangan dan Penguatan Keuangan Syariah bertujuan memperkuat keterhubungan antarindustri jasa keuangan syariah yang selama ini mengembangkan peta jalan masing-masing.

Melalui pendekatan tersebut, OJK mendorong sektor perbankan, asuransi, pembiayaan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan syariah lainnya untuk saling melengkapi dalam mendukung pengembangan ekosistem ekonomi halal nasional.

Dian menambahkan bahwa inovasi dan diversifikasi produk menjadi salah satu prioritas pengembangan industri keuangan syariah, antara lain melalui produk berbasis wakaf, pembiayaan menggunakan akad salam dan istishna paralel, serta pengembangan kegiatan usaha bulion berdasarkan prinsip syariah.

Penguatan Ekosistem Keuangan Syariah di Daerah

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dalam sambutannya menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui berbagai program dan kebijakan daerah.

Salah satu langkah tersebut adalah implementasi program Syariah First yang mendorong pemanfaatan layanan perbankan syariah dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Andi Sudirman menyampaikan bahwa sebanyak 21 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan telah mengalihkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke layanan perbankan syariah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga terus mendorong penguatan ekosistem industri halal melalui fasilitasi sertifikasi halal dan pengembangan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Andi Sudirman, pengembangan keuangan syariah tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi meningkatkan daya saing ekonomi dan memperluas peluang Indonesia dalam industri halal global.

Penguatan Koordinasi dan Implementasi Cetak Biru

Dian menyampaikan bahwa OJK menyusun Cetak Biru Pengembangan dan Penguatan Keuangan Syariah melalui kajian komprehensif dan koordinasi lintas sektor.

Proses penyusunan cetak biru yang dimulai sejak Juli 2026 mencakup studi perbandingan terhadap delapan negara serta pembahasan bersama lebih dari 20 satuan kerja OJK, tujuh kementerian, Bank Indonesia, KNEKS, DSN-MUI, BAZNAS, BWI, asosiasi industri keuangan syariah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain itu diungkapkan bahwa sejak Juni 2025 hingga 2 November 2026, KPKS telah melaksanakan 72 agenda kegiatan yang terdiri atas tujuh rapat berkala, 23 rapat anggota, dan 42 kegiatan lainnya. Melalui berbagai kegiatan tersebut, KPKS telah menghasilkan lebih dari 100 rekomendasi kepada Dewan Komisioner OJK untuk mendukung pengembangan industri keuangan syariah nasional.

Sejumlah rekomendasi tersebut telah menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan dan pengembangan produk keuangan syariah, termasuk pengaturan produk investasi perbankan syariah, pengembangan pedoman produk perbankan syariah, serta penyusunan Cetak Biru Pengembangan dan Penguatan Keuangan Syariah.

Dian menegaskan bahwa KPKS akan terus mengawal implementasi cetak biru agar arah pengembangan yang telah disepakati dapat menghasilkan kebijakan dan program nyata di seluruh sektor jasa keuangan.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat integrasi keuangan syariah komersial dan sosial, OJK juga memberikan apresiasi kepada 20 bank syariah yang telah mengimplementasikan program Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) sebagai bagian dari pengembangan ekosistem Kota Wakaf.

Batam, 2 November 2026 – PT PLN Batam memahami berbagai masukan dan aspirasi pelanggan terkait pemberian kompensasi atas gangguan pasokan listrik yang terjadi di wilayah Batam dan Bintan pada 12 Oktober 2026 lalu. Perusahaan menyadari bahwa gangguan tersebut telah berdampak pada aktivitas masyarakat, dunia usaha, serta berbagai sektor pelayanan publik.

Manager Komunikasi dan Humas PLN Batam, Vidya Kartika, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Berbagai masukan yang disampaikan masyarakat menjadi perhatian perusahaan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan keandalan sistem kelistrikan.

"Terkait pemberian kompensasi, PLN Batam menjelaskan bahwa mekanisme dan perhitungannya mengacu pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN Batam, serta Keputusan Direksi PT PLN Batam Nomor 0023.K/DIR/2017," ujar Vidya.

Vidya menambahkan, dalam ketentuan tersebut, pemberian kompensasi didasarkan pada pencapaian indikator Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang telah ditetapkan. Besaran kompensasi dihitung berdasarkan ketentuan dan parameter yang berlaku dengan mempertimbangkan kategori layanan pelanggan.

Bagi pelanggan reguler pascabayar, kompensasi diberikan dalam bentuk pengurangan tagihan sesuai formula yang ditetapkan. Sementara bagi pelanggan prabayar, kompensasi diberikan melalui penambahan energi listrik dalam bentuk token dengan nilai yang setara sesuai ketentuan. Adapun pelanggan layanan khusus atau business-to-business (B2B) mengikuti mekanisme kompensasi berdasarkan jenis layanan dan perjanjian yang berlaku.

Proses perhitungan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi data dan indikator mutu pelayanan melalui sistem administrasi pelayanan perusahaan. Dengan mekanisme tersebut, pemberian kompensasi dilaksanakan secara terukur, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, PLN Batam memahami bahwa kepercayaan pelanggan tidak hanya dibangun melalui pemenuhan kewajiban kompensasi, tetapi juga melalui peningkatan kualitas dan keandalan pasokan listrik. Oleh karena itu, perusahaan terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan, penguatan infrastruktur, serta penyempurnaan langkah-langkah pengamanan dan mitigasi risiko gangguan.

PLN Batam berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat komunikasi dengan pelanggan, serta menjadikan setiap masukan masyarakat sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.

"Terkait kompensasi ini, kami juga sangat terbuka dan pelanggan dapat melihat langsung besarannya di aplikasi bright by PLN Batam, situs resmi kami, atau mendatangi Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) di Baloi, Nagoya, Tiban, dan Batu Aji," tutup Vidya.

Diskominfo Batam – Sinergi antara legislatif, eksekutif, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjadi kunci menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus mempercepat pembangunan Kota Batam. Kolaborasi antarlembaga diperlukan agar berbagai program pembangunan berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, saat menghadiri syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 DPRD Kota Batam Tahun 2026 di Kantor DPRD Kota Batam, Sabtu (31/10/2026).

Amsakar hadir bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra. Kehadiran keduanya mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga hubungan kerja yang harmonis dengan lembaga legislatif.

Dalam sambutannya, Amsakar berharap peringatan hari jadi DPRD tidak sekadar menjadi seremoni, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Ia mengajak seluruh elemen untuk terus meningkatkan kontribusi bagi kemajuan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, serta bangsa dan negara.

“Syukuran yang kita laksanakan hari ini mudah-mudahan dapat melahirkan kearifan bagi kita semua. Bagaimana kita menjalankan peran dan fungsi masing-masing untuk memberikan kontribusi yang lebih besar bagi daerah, bagi Kepulauan Riau, serta bagi bangsa dan negara yang kita cintai,” ujarnya.

Amsakar juga mengapresiasi hubungan kerja antara DPRD dan Pemerintah Kota Batam yang selama ini terjalin baik. Berdasarkan pengalamannya di lingkungan birokrasi, ia menilai kepemimpinan DPRD Kota Batam saat ini mampu membangun soliditas dan sinergi dengan pemerintah daerah maupun Forkopimda.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai hanya melalui kerja satu institusi. Kesamaan pandangan, komunikasi terbuka, dan kolaborasi menjadi modal penting dalam menjaga kondusivitas daerah, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi.

“Tidak mungkin kita berbicara tentang kondusivitas daerah, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pencapaian investasi dan pertumbuhan ekonomi apabila sinergi dan kolaborasi tidak berjalan. Kunci untuk memudahkan dan melancarkan tata kelola pemerintahan adalah sinergi dan kolaborasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Amsakar mengajak seluruh anggota DPRD dan pemangku kepentingan menjadikan HUT ke-26 sebagai momentum evaluasi dan refleksi atas perjalanan lembaga legislatif tersebut.

Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk melihat capaian yang telah diraih, mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperbaiki, serta merumuskan langkah strategis dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.

“Mudah-mudahan melalui momentum ulang tahun ke-26 ini, kita dapat melakukan kontemplasi dan perenungan. Melihat apa yang telah kita raih di masa lalu, apa yang sedang kita ikhtiarkan hari ini, serta apa yang ingin kita tuju pada masa mendatang,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh unsur Forkopimda serta pihak terkait atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin selama ini.

Ia berharap dukungan tersebut terus terjaga sehingga DPRD dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal serta sesuai dengan harapan masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan selama ini dari seluruh Forkopimda. Semoga dalam menjalankan amanah ini, kami benar-benar dapat melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan harapan masyarakat,” ujarnya.

Syukuran HUT ke-26 DPRD Kota Batam ini menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antarlembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan komunikasi dan kolaborasi yang terus terjaga, DPRD dan pemerintah daerah diharapkan mampu menyelaraskan kebijakan serta menghadirkan pembangunan yang semakin berdampak bagi masyarakat Batam.

Naik-turunnya harga saham merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari investasi di pasar modal. Pergerakan harga saham dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kinerja perusahaan hingga kondisi ekonomi dan pasar secara keseluruhan. Terkadang, pergerakan harga tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran bagi investor, terutama ketika harga saham bergerak turun dalam waktu singkat.  

Dalam kondisi seperti ini, investor harus bersikap tenang dan tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan, karena pada dasarnya investasi merupakan bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang. Sehingga, keputusan investasi yang baik haruslah diambil dengan penuh perhitungan dan tidak hanya mengikuti pergerakan harga sesaat. 

Direktur Bursa Efek Indonesia (BEI) Umi Kulsum mengatakan, ketangguhan investor tidak ditentukan oleh kemampuan memprediksi arah pasar. “Investor yang tangguh adalah investor yang tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar berfluktuasi. Dengan semakin luasnya akses masyarakat ke pasar modal, diharapkan masyarakat juga semakin mampu untuk mengambil keputusan investasi secara legal, logis, dan sesuai dengan profil risiko masing-masing.”, ujar Umi. 

Salah satu cara membangun ketahanan tersebut adalah dengan memahami tujuan dan jangka waktu investasi. Dengan tujuan yang jelas, investor dapat menentukan pilihan investasi yang sesuai dengan kondisi keuangan dan tingkat risiko yang mampu ditanggung. Hal ini juga dapat membantu investor agar tidak mudah mengubah keputusan hanya karena melihat pergerakan harga saham sesaat. 

Diversifikasi juga dapat membantu investor mengelola risiko. Sederhananya, diversifikasi berarti tidak menempatkan seluruh dana pada satu jenis investasi. Dengan menyebarkan investasi pada beberapa aset atau instrumen, risiko tidak sepenuhnya bergantung pada kinerja satu investasi. 

Selain strategi, investor juga perlu mengenali pengaruh emosi dalam mengambil keputusan. Rasa panik ketika harga turun atau terlalu percaya diri ketika harga naik dapat membuat investor mengambil keputusan secara terburu-buru. Karena itu, penting untuk membedakan antara perubahan pasar dalam jangka pendek dengan tujuan investasi yang ingin dicapai dalam jangka panjang. 

Di samping menjaga ketenangan dalam mengambil keputusan, kesiapan kondisi keuangan juga menjadi hal yang penting. Investor perlu memastikan memiliki dana darurat dan mengelola utang secara bijak sebelum berinvestasi. Hal ini dapat membantu menjaga stabilitas keuangan ketika menghadapi kebutuhan tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau biaya kesehatan. Dengan begitu, investor tidak perlu terburu-buru mencairkan investasinya untuk memenuhi kebutuhan mendesak, terutama ketika kondisi pasar sedang kurang menguntungkan. 

Investor juga perlu mengevaluasi portofolionya secara berkala untuk memastikan komposisi investasi tetap sesuai dengan tujuan, jangka waktu, dan profil risiko. Apabila kondisi keuangan atau tujuan investasi berubah, investor dapat mempertimbangkan penyesuaian portofolio secara terukur. Dalam prosesnya, investor perlu menghindari keputusan yang hanya didasarkan pada berita terkini, tren media sosial, atau tindakan investor lain. Ketika menghadapi tekanan pasar atau perubahan kondisi keuangan yang signifikan, investor juga dapat mencari panduan dari profesional keuangan yang berkualifikasi dan berizin. 

Pesan mengenai pentingnya ketangguhan investor tersebut menjadi salah satu fokus World Investor Week (WIW) 2026, dimana tahun ini, kampanye WIW mengangkat tiga isu utama, yaitu Investor Resilience, Digital Deception, dan Scam Alert. Melalui tema tersebut, investor didorong untuk membangun ketahanan finansial dan psikologis, tetap kritis terhadap informasi investasi, serta waspada terhadap berbagai modus penipuan. 

Di Indonesia, BEI turut mendukung momentum tersebut melalui Ring the Bell for Financial Literacy 2026 yang mengusung tema “Stay Smart. Stay Alert. Stay Resilient”. Kegiatan ini telah berlangsung pada 14 Oktober 2026 di Main Hall BEI, Jakarta, dan dihadiri oleh calon investor, investor, serta media. Salah satu sesi utama dalam kegiatan tersebut adalah talk show yang membahas ketahanan investor dan pengelolaan keuangan. 

Menjadi investor yang tangguh bukan berarti tidak pernah merasa khawatir ketika pasar bergerak. Ketahanan investor dibangun melalui pemahaman yang cukup, tujuan investasi yang jelas, kesiapan kondisi keuangan, serta disiplin dalam menjaga kebiasaan investasi jangka panjang. Dengan terus meningkatkan literasi keuangan dan mengelola perilaku dalam mengambil keputusan, investor diharapkan lebih siap menghadapi berbagai kondisi pasar.

BP Batam memberikan apresiasi kepada sejumlah investor dan pelaku usaha melalui penyelenggaraan Anugerah Investasi 2026. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas kontribusi dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Batam.

Mengusung tema “The Rise of Bandar Dunia Madani: Merawat Kepercayaan, Merayakan Transformasi”, kegiatan berlangsung di Grand Mercure Batam Centre, Jumat (30/10/2026). Berbagai kategori penghargaan diberikan untuk mengapresiasi kontribusi perusahaan di bidang industri, teknologi, lingkungan, pariwisata, penciptaan lapangan kerja, hingga pemberdayaan masyarakat.

Dalam laporannya, Anggota/Deputi Bidang Investasi BP Batam, Fary Francis, menyampaikan bahwa realisasi investasi Batam hingga Triwulan III 2026 mencapai Rp59,73 triliun atau 85,33 persen dari target tahunan sebesar Rp70 triliun.

Menurutnya, capaian tersebut perlu diikuti dengan investasi yang memberikan manfaat lebih luas. Tidak hanya dari nilai penanaman modal, tetapi juga kontribusinya dalam membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menanggapi capaian tersebut, Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan bahwa Batam harus terus memperkuat posisinya sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional.

“Batam harus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. Batam harus berkontribusi besar untuk investasi bagi bangsa dan negara ini,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa besarnya potensi investasi Batam harus didukung pelayanan yang baik, tata kelola yang optimal, serta iklim usaha dan kondisi daerah yang kondusif. Hal tersebut menjadi perhatian Amsakar bersama Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, dalam mendorong Batam semakin kompetitif dan menarik bagi investor.

Upaya tersebut tidak terlepas dari pentingnya menjaga kepercayaan dunia usaha sekaligus memastikan investasi yang tumbuh di Batam dapat membuka lebih banyak kesempatan kerja dan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya.

Pada Anugerah Investasi 2026, BP Batam memberikan penghargaan melalui 17 urutan pembacaan yang mencakup 19 kategori. Penghargaan tersebut meliputi berbagai bidang, mulai dari pemanfaatan teknologi, pengelolaan lingkungan, pengembangan UMKM, energi dan pariwisata, penciptaan lapangan kerja, hingga investasi dengan realisasi terbesar.

Adapun penerima Anugerah Investasi BP Batam 2026 adalah:

1. PMA Investor dalam Pemanfaatan Teknologi: PT Infineon Technologies Batam.
2. Pengelolaan Limbah Industri Berkelanjutan: PT Desa Air Cargo.
3. Investor Ketahanan Hijau: PT Epson Batam.
4. UMKM Tumbuh:
   • Kelas Kecil: Alindo Perkasa Sukses.
   • Kelas Menengah: PT Ocean Marine Shipping.
5. Inovasi Ekonomi Kreatif: PT Furniplus Asia.
6. Investasi Energi Berkelanjutan: PT Schneider Electric Manufacturing Batam.
7. Investasi Pariwisata Unggulan: PT Raflesia Nusantara.
8. Investor Penggerak Kesempatan Kerja Terbaik:
   • PMA: PT Pegaunihan Technology Indonesia.
   • PMDN: PT Batam Teknik.
9. Investor Pemberdaya Disabilitas: PT TDK Electronics Indonesia.
10. Investasi Properti Terbesar: PT Tritunas Bangun Perkasa.
11. Perusahaan Sektor Maritim Terbaik: PT Marcopolo Shipyard.
12. PMA Investor Strategis dalam Pengembangan Infrastruktur Digital: PT Equator Gate System Batam.
13. Penggerak Investasi Berdampak Sosial: Yayasan Merah Putih.
14. Investor Reinvestasi Terbaik: PT Sat Nusapersada Tbk.
15. Perusahaan dengan Ekspor Tertinggi: PT Ecogreen Oleochemicals.
16. PMA dengan Realisasi Investasi Terbesar: PT Digitalland Services Two.
17. PMDN dengan Realisasi Investasi Terbesar: PT Tanjung Sauh Power.

Melalui penghargaan ini, BP Batam berharap semakin banyak pelaku usaha yang terus mengembangkan investasinya di Batam. Dengan dukungan iklim usaha yang kondusif, investasi diharapkan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Turut hadir Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra; Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rachman; Konsul Jenderal Republik Singapura, Gavin Ang; Pangdam XXV/Mahmud Riayat Syah, Mayjen TNI Rionardo; para Anggota/Deputi BP Batam; jajaran Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam; serta perwakilan instansi pemerintah, pelaku usaha, asosiasi, perbankan, dan mitra strategis lainnya.

JAKARTA – PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) mengumumkan tiga ide sosial terbaik dalam program Community Link #JadiNyata 2026 bertema “Kejar Mimpi #JadiNyata bersama CIMB Niaga” di Jakarta, Kamis (29/10/2026). Ketiga ide sosial terbaik tersebut adalah Alfiana Fahera Rahmah (Malang) dengan ide CANNE yang mengolah limbah ampas tebu menjadi kertas ramah lingkungan; Putu Surya Triana Dewi (Denpasar) melalui Membumi yang mengembangkan potensi kerajinan gerabah lokal; serta Hartono (Bantul) dengan Blasu Studio yang mengolah botol plastik PET bekas menjadi material dan produk desain bernilai tambah. Mereka akan memperoleh pendanaan, pendampingan intensif selama satu tahun, serta akses pasar dan jaringan kolaborasi CIMB Niaga untuk mewujudkan keberlanjutan ide sosialnya. 

Ketiga ide sosial terbaik tersebut terpilih setelah melalui proses penjurian yang ketat bersama 10 finalis terbaik dari lebih dari 700 ide dan inovasi sosial yang mendaftar dari berbagai daerah di Indonesia. Jumlah tersebut menjadi rekor pendaftar tertinggi sejak Community Link #JadiNyata pertama kali diselenggarakan pada 2018, sekaligus mencerminkan semakin besarnya antusiasme masyarakat untuk mengikuti program ini. 

Direktur Compliance, Corporate Affairs & Legal CIMB Niaga Fransiska Oei menyatakan, Community Link #JadiNyata merupakan wujud komitmen CIMB Niaga dalam menjalankan purpose Advancing Customers & Society dengan mengundang masyarakat menyampaikan ide inovasi yang memberikan dampak positif bagi lingkungan, ekonomi, maupun sosial. Melalui program ini, CIMB Niaga membantu mewujudkan ide inovasi yang terpilih menjadi aksi nyata. Sejak diselenggarakan pada 2018, program ini telah membantu mewujudkan 26 inovasi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memberikan manfaat berkelanjutan di berbagai daerah di Indonesia. 

“Selamat kepada para penggagas tiga ide sosial terbaik Community Link #JadiNyata 2026 dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi serta berbagi inspirasi melalui berbagai ide sosial yang dikirimkan. Melalui Community Link #JadiNyata, CIMB Niaga ingin terus berkolaborasi dengan masyarakat untuk menghadirkan solusi yang memberikan dampak positif dan berkelanjutan. Inisiatif ini merupakan wujud komitmen kami dalam menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat sejalan dengan semangat Sekarang untuk Masa Depan,” ujar Fransiska. 

Selain pengumuman ide sosial terbaik, dalam rangkaian kegiatan ini CIMB Niaga juga menyelenggarakan Annual Workshop Community Link #JadiNyata yang mempertemukan para finalis dan alumni program dari berbagai angkatan. Kegiatan tersebut menghadirkan praktisi business development dan konsultan CSR Dina Dellyana yang berbagi wawasan mengenai pengembangan usaha sosial serta peluang kolaborasi untuk memperluas dampak yang berkelanjutan. 

Pada kesempatan yang sama, CIMB Niaga turut menggelar Pasar #JadiNyata, yaitu pameran yang menampilkan berbagai produk dan inovasi dari alumni maupun finalis Community Link #JadiNyata. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pendampingan berkelanjutan yang dilakukan CIMB Niaga untuk membantu memperluas eksposur dan membuka peluang pengembangan usaha sosial para peserta. 

Sebagai bagian dari kegiatan ini, dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda pada Rabu 28 Oktober 2026, CIMB Niaga menggelar workshop bertema Charity & Recycling oleh Ahmad Adias (Artdias), salah satu Alumni Program Community Link #JadiNyata. Kegiatan tersebut mengajak para karyawan untuk berdonasi dalam pencegahan stunting di Indonesia sambil mendaur ulang limbah kayu menjadi sebuah hasil karya berupa tissue box yang estetik. Selain itu, CIMB Niaga juga mengadakan talkshow bertema ”Muda Bergerak-Untuk Sesama, Untuk Bumi” dengan narasumber Jerhemy Owen (Content Creator & Environment Activist) dan Riska Fadilla Sari (Seed Paper Indonesi) yang merupakan salah satu Alumni Program Community Link #JadiNyata. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan “Recycling Paper Workshop” yang mengajak para peserta untuk mendaur ulang kertas menjadi karya yang mengandung benih tanaman sehingga dapat ditanam kembali setelah digunakan. 

Melalui Community Link #JadiNyata, CIMB Niaga berharap dapat mendorong lahirnya inovasi sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi dalam menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi Indonesia. Ke depan, CIMB Niaga akan terus menghadirkan program ini sebagai wadah bagi nasabah, pegiat sosial, komunitas, dan individu dari berbagai daerah untuk mengembangkan ide yang dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

 Profil 3 Ide Sosial Terbaik 2026

Alfiana Fahera Rahmah (Malang) – CANNE

CANNE merupakan inisiatif yang mengolah limbah ampas tebu menjadi kertas alternatif untuk berbagai produk ramah lingkungan, seperti paper bag, kartu nama, dan pembatas buku. Dengan pendekatan berbasis riset dan ekonomi sirkular, CANNE tidak hanya membantu mengurangi limbah, tetapi juga membuka peluang pengembangan produk inovatif, termasuk seed paper atau kertas yang dapat ditanami. Inisiatif ini menghadirkan nilai tambah dari sisi lingkungan, edukasi, dan ekonomi bagi masyarakat.

Putu Surya Triana Dewi (Denpasar) – Membumi

Membumi merupakan inisiatif berbasis komunitas yang berfokus pada pengembangan potensi kerajinan gerabah lokal. Melalui edukasi, lokakarya, kunjungan lapangan, dan kolaborasi kreatif, Membumi berupaya memperluas akses pasar bagi para pengrajin sekaligus mendorong regenerasi keterampilan agar tradisi gerabah tetap berkembang. Inisiatif ini juga berpotensi memperkuat ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan budaya dan sumber daya lokal.

Hartono (Bantul) – Blasu Studio

Blasu Studio mengusung pendekatan ekonomi sirkular dengan mengolah botol plastik PET sekali pakai menjadi material dan produk desain yang memiliki nilai tambah. Inisiatif ini berupaya membantu mengurangi timbulan sampah plastik sekaligus membuka peluang pemanfaatan kembali material bekas menjadi produk yang lebih bernilai. Melalui pendekatan tersebut, Blasu Studio juga berpotensi mendorong pemberdayaan masyarakat melalui edukasi, pelatihan, dan penciptaan peluang ekonomi.