Live Streaming
super me

super me

Page 7 of 77

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kepulauan Riau mencatatkan inflasi sebesar 0,51% (mtm). Sejak Januari 2024, Kabupaten Karimun dihitung sebagai komponen IHK Provinsi Kepulauan Riau. Secara spasial, Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Karimun mengalami inflasi masing-masing sebesar 0,58% (mtm),  0,37% (mtm), dan 0,13% (mtm). Dengan demikian, secara tahunan, IHK di Provinsi Kepulauan Riau mencatatkan inflasi sebesar 3,38% (yoy) atau berada dalam kisaran target inflasi 2,5±1%.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi IHK di Provinsi Kepulauan Riau terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dan diikuti oleh Kelompok Kesehatan. Komoditas utama penyumbang inflasi tersebut yakni bayam, kangkung tomat dan tarif rumah sakit. Kenaikan harga aneka sayuran seperti bayam, kangkung dan tomat diakibatkan oleh menurunnya hasil panen petani akibat musim hujan yang menyebabkan sayuran mudah membusuk. Sementara itu, tarif rumah sakit meningkat sejalan dengan penyesuaian harga yang dilakukan di awal tahun. Kebijakan kenaikan tarif parkir yang mulai diterapkan juga turut mendorong kenaikan inflasi.

Inflasi yang terkendali tersebut merupakan hasil dari konsistensi, inovasi, dan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di level provinsi maupun kabupaten dan kota se-Kepulauan Riau dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Pada bulan Januari 2024, TPID telah melaksanakan kegiatan penyaluran sembako bersubsidi Pemerintah Kota Batam sebanyak 64.000 paket di Kota Batam dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kota Tanjungpinang disertai dengan koordinasi melalui High Level Meeting (HLM) TPID yang dipimpin oleh kepala daerah. Lebih lanjut, Pengendalian inflasi juga diperkuat dengan upaya peningkatan kapasitas produksi cabai di Kota Batam dengan pengembangan Smart Greenhouse dan pengembangan dashboard Pengendalian Inflasi Kota Tanjungpinang.

Ke depan, TPID akan terus mengantisipasi risiko inflasi yang meningkat melalui sinergi dan koordinasi antar lembaga/instansi sesuai arahan presiden. Beberapa risiko tekanan inflasi antara lain: (i) kenaikan permintaan menjelang hari libur panjang HBKN Isra’ Mi’raj dan Imlek; (ii) kenaikan harga barang menjelang pemilu yang diadakan secara serentak; (iii) potensi kenaikan harga rokok sesuai dengan perubahan kebijakan cukai rokok. Dalam menjaga keterjangkauan harga, TPID secara konsisten menyelenggarakan kegiatan pasar murah dan Gerakan Pangan Murah (GMP) di berbagai daerah, optimalisasi KAD yang sudah ada serta penjajakan potensi KAD baru. Untuk mengamankan ketersediaan pasokan, TPID akan mendorong peningkatan produksi pangan lokal terutama beras dan cabai, serta mendorong inovasi dalam budidaya pertanian, seperti implementasi smart greenhouse dalam rangka peningkatan produksi cabai. Untuk menjamin kelancaran distribusi, TPID akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan distribusi pasokan terjaga dengan aman agar stok pangan tersedia dalam jumlah yang cukup. Dari sisi komunikasi dan koordinasi, TPID akan melaksanakan capacity building dalam rangka perumusan strategi bersama untuk menghadapi risiko inflasi ke depan.

Jumat, 2 Februari 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko Perekonomian) menyepakati kerja sama pelaksanaan peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui Program Kartu Prakerja.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Koordinasi Pelaksanaan Edukasi Keuangan dalam Rangka Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan melalui Program Kartu Prakerja dilakukan oleh Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi Aman Santosa dan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Jumat.

Penandatanganan PKS disaksikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dan Deputi IV Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian RI selaku Ketua Tim Pelaksana Program Kartu Prakerja M. Rudy Salahuddin.

Peningkatan kerja sama OJK dan Kemenko Perekonomian dilakukan untuk semakin memperkuat upaya pelaksanaan edukasi keuangan kepada masyarakat, khususnya bagi pendaftar program Kartu Prakerja guna mendorong literasi dan inklusi keuangan di tengah pesatnya perkembangan transformasi digital.

Dalam sambutannya, Friderica mengharapkan kerja sama ini bisa mendorong tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat sehingga lebih memahami produk dan jasa keuangan yang ditawarkan dan bisa memanfaatkannya sesuai kebutuhan.

“Kami lihat ini (Program Kartu Prakerja) sangat in line sekali dengan program OJK. Jadi kami sangat semangat untuk kerja sama karena ini sejalan dengan program transformasi digital untuk mendorong akses atau inklusi keuangan di masyarakat,” katanya.

Menurutnya, program peningkatan inklusi keuangan sangat penting manfaatnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong perekonomian nasional namun harus disertai tingkat literasi keuangan yang semakin baik agar penggunaan produk dan layanan jasa keuangan bermanfaat untuk kebutuhan masyarakat.

Dikatakannya, OJK telah menyediakan infrastruktur untuk mendukung akselerasi peningkatan literasi keuangan berbasis digital, yaitu Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU) yang merupakan sistem pembelajaran berbasis website yang memudahkan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terkait sektor jasa keuangan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja secara gratis. LMSKU ini dapat dimanfaatkan oleh pendaftar Program Prakerja maupun seluruh masyarakat.

Jumlah pendaftar Program Prakerja saat ini mencapai 17,5 juta orang merupakan sasaran besar yang diharapkan semakin banyak memanfaatkan LMS Edukasi Keuangan sehingga para pekerja dapat memiliki literasi keuangan yang baik serta mendorong masyarakat untuk memiliki akses keuangan yang lebih luas dengan memanfaatkan produk dan jasa keuangan.

OJK berharap berbagai kolaborasi kegiatan edukasi keuangan dapat terus dilaksanakan melalui aliansi strategis dengan berbagai pihak untuk bersama-sama mengakselerasi tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia menuju masyarakat mandiri finansial dan sejahtera.

Sementara itu, Rudy Salahuddin dalam kesempatan tersebut juga menyambut baik kerja sama antara OJK dengan Kemenko Perekonomian yang bertujuan untuk dapat menghadirkan solusi untuk mengakselerasi inklusi keuangan keuangan menjadi berkualitas dan berkelanjutan.

“Kita ingin inklusi keuangan ini berjalan berkelanjutan dan juga berkualitas. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan edukasi tentang literasi keuangan kepada masyarakat karena tech-driven providers dan produknya sangat beragam dan makin mudah diakses. Edukasi ini untuk membantu masyarakat agar dapat memanfaatkan produk keuangan secara bijaksana, memahami risikonya, dan membuat keputusan keuangan yang bertanggungjawab,” kata Rudy. (nck)

Badan Pengusahaan (BP) Batam terus berinovasi meningkatkan pelayanan bagi seluruh pengguna jasa kepelabuhanan. Setelah sukses menerapkan e-ticketing di Terminal Ferry Domestik Batam, kini BP Batam melalui Badan Usaha Pelabuhan melakukan pembenahan dalam pengelolaan parkir kendaraan dengan menggandeng penyedia layanan parkir swasta.

Direktur Badan Usaha Pelabuhan, Dendi Gustinandar menyebut, dengan adanya kolaborasi dengan pihak swasta dalam pengelolaan parkir, diharapkan layanan parkir di Terminal Ferry Domestik Telaga Punggur dan Sekupang akan semakin nyaman dan cepat karena telah mengakomodir digitalisasi pembayaran seperti kartu uang elektronik maupun dompet digital.

“Kita akomodir pembayaran non tunai sehingga memudahkan pengunjung untuk masuk dan keluar area pelabuhan. Hal ini membuktikan komitmen BP Batam untuk terus beradaptasi dengan perubahan zaman,” ujar Dendi dalam keterangan resminya, Senin, 29/1/2024.

Ia menambahkan, pengelolaan parkir di Terminal Ferry Domestik Telaga Punggur ini tetap akan mengacu pada aturan yang berlaku, yakni Peraturan Kepala BP Batam Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan dan Peraturan Walikota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tarif Parkir Kendaraan Bermotor di Fasilitas di Luar Ruang Milik Jalan/Tempat Khusus Parkir.

Sebagai gambaran, bagi pengendara kendaraan roda empat akan dikenakan tarif sebesar Rp 7.000,- untuk dua (2) jam pertama dengan rincian Rp 2.000,- untuk tarif pass masuk kendaraan sesuai Perka BP Batam Nomor 4 Tahun 2023, dan Rp 5.000,- untuk tarif parkir sesuai Peraturan Walikota Batam Nomor 1 Tahun 2024. Adapun untuk jam berikutnya dikenakan tarif Rp 2.000,-/jam.

Sementara itu, besaran tarif parkir inap roda empat per 24 jam/kendaraan sebesar Rp 60.000,- dan pass masuk kendaraan sebesar Rp 2.000,-

Sedangkan untuk kendaraan roda dua akan dikenakan tarif Rp 3.000,- untuk dua (2) jam pertama dengan rincian Rp 1.000,- untuk tarif pass masuk kendaraan sesuai Perka BP Batam Nomor 4 Tahun 2023, dan Rp 2.000,- untuk tarif parkir sesuai Peraturan Walikota Batam Nomor 1 Tahun 2024. Adapun untuk jam berikutnya dikenakan tarif Rp 1.000,-/jam.

Sementara itu, besaran tarif parkir inap roda dua per 24 jam/kendaraan sebesar Rp 30.000,- dan pass masuk kendaraan sebesar Rp 1.000.-.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 1 Tahun 2024, pengendara kendaraan roda empat m dan roda dua akan dibebaskan dari tarif parkir untuk drop off selama 5 menit pertama dan hanya dikenakan tarif pass masuk kendaraan.

“Penerapan pengelolaan parkir oleh pihak swasta ini ditargetkan akan terlaksana pada Februari 2024,” tandas Dendi.

Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan IV - 2023 tetap terjaga di tengah risiko perlambatan ekonomi dunia dan ketidakpastian pasar keuangan global. Perkembangan ini didukung oleh kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik yang resilien, serta koordinasi dan sinergi KSSK yang terus diperkuat. Dengan perkembangan tersebut, kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik secara keseluruhan tahun 2023 terjaga baik dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Rapat Berkala KSSK I - 2024 pada Senin (29/01) berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko perlambatan ekonomi dan berlanjutnya ketidakpastian global di tahun 2024, termasuk rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik.

Pertumbuhan ekonomi dunia melambat dengan ketidakpastian pasar keuangan yang mereda di tengah divergensi antarnegara yang semakin melebar. World Bank dalam Global Economic Prospect Januari 2024 memprakirakan pertumbuhan ekonomi global melambat dari sebelumnya 3,0% di tahun 2022 ke 2,6% yoy di tahun 2023 dan kembali menurun menjadi 2,4% yoy di tahun 2024. Ekonomi Amerika Serikat (AS) tumbuh cukup kuat di tahun 2023, namun meningkatnya tekanan fiskal, khususnya beban pembayaran bunga utang serta rasio utang pemerintah menjadi risiko utama ke depan. Sementara itu, ekonomi Eropa masih lemah dan ekonomi Tiongkok cenderung melambat akibat berlanjutnya krisis sektor properti serta tekanan utang pada pemerintah provinsi. Di sisi lain, tren penurunan inflasi global berlanjut, terutama di AS, sehingga menahan tekanan kenaikan suku bunga acuan The Fed serta yield US Treasury. Capital inflow ke EMs kembali meningkat di akhir tahun 2023, termasuk ke Indonesia. Memasuki tahun 2024, berbagai risiko global perlu dicermati, seperti pelemahan ekonomi di sejumlah negara utama, meningkatnya tensi geopolitik dan fragmentasi global, serta meningkatnya tekanan fiskal di banyak negara.

Di tengah ketidakpastian dan perlambatan global, ekonomi Indonesia tetap resilien, ditopang masih kuatnya permintaan domestik. Ekonomi domestik sampai dengan Triwulan III 2023 tumbuh 5,05% (ytd), terutama ditopang konsumsi dan investasi. Aktivitas konsumsi yang masih kuat didukung inflasi yang terkendali, menurunnya tingkat pengangguran, serta peran APBN sebagai shock absorber dalam menjaga daya beli masyarakat. Investasi juga dalam tren menguat sejak Triwulan I 2023 sejalan dengan percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Memasuki Triwulan IV 2023, tanda-tanda resiliensi aktivitas ekonomi domestik berlanjut, tercermin pada angka PMI manufaktur yang konsisten ekspansif, surplus neraca perdagangan yang terus berlanjut, serta beberapa indikator dini yang masih kuat, seperti indeks penjualan riil dan keyakinan konsumen. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2023 diprakirakan berkisar 5,0%, angka pengangguran turun menjadi 5,32%, dan angka kemiskinan menjadi 9,36%. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 5,2%. Proyeksi pertumbuhan yang masih kuat di tahun 2024 terutama didorong oleh penyelenggaraan pemilu yang berdampak positif pada aktivitas konsumsi, baik konsumsi pemerintah maupun masyarakat, serta berlanjutnya penguatan investasi sejalan dengan progres penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).

 Stabilitas nilai tukar Rupiah terjaga, sejalan dengan konsistensi kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia. Nilai tukar Rupiah pada akhir Desember 2023 secara point to point (ptp) menguat 1,11% yoy dibandingkan akhir tahun sebelumnya, atau lebih baik jika dibandingkan dengan Baht Thailand dan Peso Filipina yang hanya menguat masing-masing sebesar 0,76% dan 0,62% yoy. Penguatan ini turut didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia dan kembali masuknya aliran portofolio asing, sejalan dengan tetap menariknya imbal hasil aset keuangan domestik dan tetap positifnya prospek ekonomi Indonesia. Ke depan, nilai tukar Rupiah akan tetap stabil dengan kecenderungan menguat didukung oleh meredanya ketidakpastian global, kecenderungan penurunan yield obligasi negara maju, dan menurunnya tekanan penguatan dolar AS. Positifnya perkembangan nilai tukar Rupiah ke depan didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia serta penguatan strategi operasi moneter pro-market Bank Indonesia dalam rangka menarik aliran masuk portofolio asing dan pendalaman pasar uang. Selain itu, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi untuk mendukung implementasi instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sejalan dengan PP Nomor 36 Tahun 2023.

 Inflasi menurun dan terjaga dalam kisaran sasaran. Inflasi IHK Desember 2023 tercatat sebesar 2,61% yoy, berada dalam kisaran 3,0±1% dan lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 5,51% yoy. Penurunan inflasi dipengaruhi oleh terjaganya berbagai komponen inflasi sebagai hasil nyata konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia yang pro-stability serta sinergi erat kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah. Inflasi inti 2023 terjaga rendah sebesar 1,80% yoy dipengaruhi oleh imported inflation yang rendah, ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, dan kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik. Inflasi volatile food sebesar 6,73% yoy terus diupayakan pengendaliannya melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dan penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam mengendalikan harga pangan, termasuk dari dampak El Nino. Selain itu, inflasi kelompok administered prices tercatat sebesar 1,72% yoy, sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk turut menjaga daya beli masyarakat. Ke depan, kebijakan moneter yang pro-stability dan sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) terus diperkuat guna memastikan inflasi tahun 2024 berada dalam kisaran 2,5±1%.

Kinerja APBN tahun 2023 juga masih kuat di tengah penurunan harga komoditas dan kinerja perekonomian global. Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp2.774,3 triliun atau 112,6% dari target APBN, dengan penerimaan perpajakan yang melampaui target sebesar Rp2.155,4 triliun (tumbuh 5,9% yoy). Kinerja positif tersebut ditopang oleh masih kuatnya aktivitas ekonomi domestik serta efektivitas reformasi perpajakan yang diluncurkan pada akhir tahun 2021. Rasio perpajakan tercatat sebesar 10,2% PDB. Sementara itu, kinerja PNBP meningkat signifikan mencapai Rp605,9 triliun, terutama ditopang oleh optimalisasi pengelolaan SDA, peningkatan kinerja BUMN, dan inovasi layanan pada berbagai KL.

Belanja Negara terserap optimal sehingga mampu menjaga kinerja perekonomian nasional di tengah berbagai tantangan dan mendukung agenda pembangunan. Realisasi penyerapan Belanja Negara mencapai Rp3.121,9 triliun atau 102% dari pagu APBN, mampu menopang perekonomian dalam menghadapi perlambatan global dan mendukung berbagai agenda pembangunan Pemerintah seperti penurunan stunting, kemiskinan ekstrem, mitigasi El Nino, persiapan Pemilu, serta PSN.

Risiko fiskal terkendali, tercermin dari keseimbangan primer yang mencatatkan surplus disertai strategi pembiayaan yang pruden. Keseimbangan primer tercatat surplus Rp92,2 triliun, pertama kali sejak tahun 2012, dan defisit anggaran yang jauh lebih rendah (1,65% PDB) dari target defisit sebelumnya (2,84% PDB). Realisasi pembiayaan anggaran tahun 2023 mencapai Rp359,5 triliun, turun 39,2% dibandingkan tahun 2022. Sejalan dengan konsolidasi fiskal dan pulihnya ekonomi nasional, pembiayaan utang di tahun 2023 dapat diturunkan dari target APBN TA 2023 yang sebesar Rp696,3 triliun menjadi Rp407,0 triliun (turun 41,5% dari tahun 2022). Pembiayaan utang dilaksanakan secara pruden dengan tetap menjaga keseimbangan antara biaya (cost of fund) dan risiko utang. Dengan berbagai perkembangan positif tersebut, rasio utang Pemerintah turun menjadi 38,6% PDB di tahun 2023 dari sebelumnya 39,7% PDB di tahun 2022.

Kementerian Keuangan akan terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian dan perlambatan global. Berbagai paket kebijakan diluncurkan pada Triwulan IV 2023 guna menjaga daya beli masyarakat dan mendorong permintaan domestik, antara lain melalui penebalan bantuan sosial bagi kelompok miskin dan rentan dalam bentuk BLT El Nino dan bantuan pangan, penguatan akses pembiayaan bagi UMKM melalui percepatan program KUR, serta dukungan penguatan sektor perumahan melalui insentif fiskal (PPN DTP) dan Bantuan Biaya Administrasi (BBA) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemerintah juga secara konsisten tetap mendukung berbagai agenda pembangunan. antara lain penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, dukungan pelaksanaan Pemilu, dan penyelesaian PSN. Pada tahun 2024, APBN akan terus dioptimalkan shock absorber sekaligus memberikan stimulus bagi perekonomian nasional serta mendorong akselerasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter akan tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas (pro-stability), sementara kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta program ekonomi-keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan (pro-growth).

Sejalan dengan arah bauran kebijakan tersebut, Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate pada level 6,00%. Keputusan mempertahankan BI-Rate pada level 6,00% tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability, yaitu untuk penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah serta langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1% pada 2024. juga terus memperkuat stabilisasi nilai Rupiah untuk mengendalikan imported inflation dan memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global, melalui: (i) Intervensi di pasar valas dengan fokus pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) ) dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder; (ii) Penguatan strategi operasi moneter yang pro-market untuk efektivitas kebijakan moneter, termasuk optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI); serta (iii) penguatan koordinasi dengan Pemerintah, perbankan, dan dunia usaha untuk mendukung implementasi instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sejalan dengan PP Nomor 36 Tahun 2023.

Bank Indonesia terus memperkuat stimulus kebijakan makroprudensial untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan, antara lain dengan:

  1. Meningkatkan efektivitas implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas yang memiliki daya ungkit besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pemetaan secara berkala atas sektor-sektor prioritas dan penguatan koordinasi dengan Pemerintah, otoritas keuangan, perbankan dan pelaku usaha. Implementasi KLM telah memberikan tambahan likuiditas ke sektor keuangan sebesar Rp165 triliun per posisi Desember 2023, atau meningkat sebesar Rp56 triliun sejak penerapan KLM pertama kali di 1 Oktober 2023.
  2. Menurunkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 100 bps dari 6% menjadi 5% untuk Bank Umum Konvensional (BUK), dengan fleksibilitas repo sebesar 5%; dan rasio PLM syariah sebesar 100 bps dari 4,5% menjadi 3,5% untuk Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah (BUS/UUS), dengan fleksibilitas repo sebesar 3,5%, yang berlaku efektif sejak 1 Desember 2023. Penurunan ini ditujukan untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan dan mendorong pendalaman pasar keuangan, yang berlaku efektif sejak 1 Desember 2023.
  3. Melanjutkan pelonggaran rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) Kredit/Pembiayaan Properti menjadi paling tinggi 100% untuk semua jenis properti untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti dan melanjutkan pelonggaran ketentuan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor menjadi paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraaan bermotor baru, dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;
  4. Mempertahankan rasio Countercyclical Capital Buffer (CCyB) sebesar 0%; dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94%;

Bank Indonesia terus mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk mempermudah transaksi masyarakat dan memperluas inklusi ekonomi keuangan digital. Tujuan ini dicapai melalui perluasan implementasi QRIS Tarik Tunai, Transfer, dan Setor Tunai (TUNTAS), penetapan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS untuk Usaha Mikro, perluasan kerjasama, perluasan implementasi QRIS Antarnegara, perpanjangan masa berlaku kebijakan kartu kredit (KK) dan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), penguatan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah dengan mengembangkan KKI fitur Online Payment, serta perluasan sosialisasi, koordinasi, dan monitoring yang lebih intensif, termasuk digitalisasi transaksi keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Keandalan sistem pembayaran akan terus dijaga dan ditingkatkan untuk menjamin kelancaran transaksi ekonomi.

Bank Indonesia terus mengarahkan seluruh kebijakan pendukung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia memperkuat dan memperluas kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas negara mitra, khususnya di area kebanksentralan termasuk mempercepat konektivitas pembayaran dan Local Currency Transactions (LCT), serta memfasilitasi promosi investasi, perdagangan, dan pariwisata di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. BI terus bersinergi secara erat dengan Pemerintah, perbankan, dan institusi lainnya untuk melanjutkan dukungan pengembangan UMKM serta Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank Indonesia juga melanjutkan pendalaman pasar uang dan valas, berkoordinasi dengan pemangku kebijakan lainnya, dalam rangka mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah.

Untuk menjaga stabilitas makrekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi, sinergi kebijakan Bank Indonesia dan kebijakan Pemerintah terus ditingkatkan. Bank Indonesia memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis, termasuk program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Pusat dan Daerah (P2DD).

Stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) nasional terjaga, didukung oleh permodalan yang kuat dan profil risiko yang terkendali. Di tengah kondisi ketidakpastian global, industri perbankan Indonesia pada tahun 2023 tetap resilien dan berdaya saing kuat didukung permodalan perbankan yang tetap solid dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) industri perbankan yang tinggi mencapai 27,69%. Kinerja intermediasi pada tahun 2023 tumbuh positif dengan kredit perbankan mencapai Rp7.090 triliun, tumbuh sebesar 10,38% yoy, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada kredit modal kerja dan kredit investasi masing-masing sebesar 10,05% yoy dan 12,26% yoy. Seiring pemulihan pertumbuhan perekonomian nasional, jumlah kredit restrukturisasi Covid-19 melanjutkan tren penurunan menjadi sebesar Rp265,8 triliun (Des 2022: Rp469,2 triliun). Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) pada tahun 2023 mencapai Rp8.458 triliun, tumbuh 3,73% yoy, terutama didukung pertumbuhan giro yang mencapai 4,57% yoy.

Likuiditas perbankan pada Desember 2023 dalam level yang memadai. Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing sebesar 127,07% dan 28,73%, jauh di atas threshold 50% dan 10%. Kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL net sebesar 0,71% dan NPL gross sebesar 2,19%. 18. Di tengah ketidakpastian global dan prospek perlambatan pertumbuhan ekonomi global, kinerja pasar modal domestik cukup kuat di tahun 2023. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) per 29 Desember 2023 ditutup pada posisi 7.272,80 poin atau tumbuh sebesar 6,16% ytd. Peningkatan tersebut merupakan yang tertinggi di kawasan ASEAN setelah Vietnam meski investor nonresiden membukukan net sell sebesar Rp6,19 triliun ytd. Nilai kapitalisasi pasar mencapai Rp11.674 triliun atau tumbuh sebesar 22,90% ytd. Penghimpunan dana di pasar modal mencapai Rp255,39 triliun dengan emiten baru tercatat sebanyak 83 emiten dan telah melampaui capaian target di 2023 sebesar Rp200 triliun. Capaian atas kinerja positif IHSG juga ditopang oleh pertumbuhan jumlah investor pasar modal yang mencapai double digit sebesar 18,04% menjadi 12,17 juta investor. Sampai dengan 26 Januari 2024, IHSG tercatat di level 7.137,09 dengan investor nonresiden mencatatkan beli bersih Rp5,78 triliun (ytd). Nilai kapitalisasi pasar per 26 Januari 2024 mencapai Rp11.346 triliun. OJK optimis ruang pertumbuhan bagi industri pasar modal Indonesia masih luas untuk semakin memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional.

Perkembangan Sektor Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) menunjukkan peningkatan. Akumulasi pendapatan premi sektor asuransi selama tahun 2023 mencapai Rp320,88 triliun atau tumbuh 3,02% yoy. Secara umum permodalan di industri asuransi menguat, dengan industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan Risk Based Capital (RBC) masing-masing sebesar 458,01% dan 362,21%, jauh diatas threshold. Di sisi industri dana pensiun, aset dana pensiun per Desember 2023 tumbuh 6,91% yoy dengan nilai aset sebesar Rp368,70 triliun. Sementara pada perusahaan penjaminan, nominal imbal jasa penjaminan yang ditangguhkan di Desember 2023 tercatat sebesar Rp16,75 triliun dengan nilai aset mencapai Rp46,41 triliun.

Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) juga menunjukkan perkembangan yang positif. Piutang pembiayaan pada perusahaan pembiayaan tumbuh di level yang tinggi sebesar 13,23% yoy pada Desember 2023, didukung oleh pembiayaan modal kerja dan investasi yang masing-masing meningkat sebesar 15,10% yoy dan 8,98% yoy. Profil risiko perusahaan pembiayaan terjaga dengan rasio non-performing financing (NPF) net tercatat sebesar 0,78% dan NPF gross sebesar 2,44%. Gearing ratio perusahaan pembiayaan menunjukkan tren yang positif dan tercatat sebesar 2,26 kali. Sementara itu, outstanding pembiayaan fintech peer to peer (P2P) lending di 2023 mencapai Rp59,64 triliun, tumbuh 16,67% yoy dengan penyaluran kepada UMKM sebesar Rp20,87 triliun (34,99% dari total pembiayaan P2P). Tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) dalam kondisi terjaga sebesar 2,93%.

Di tengah pasar keuangan domestik yang resilien, OJK tetap mewaspadai faktor-faktor risiko yang berpotensi memengaruhi kinerja sektor jasa keuangan ke depan. Faktor-faktor risiko tersebut antara lain berupa downside risk dari pelemahan perekonomian Tiongkok, eskalasi tensi geopolitik, dan fluktuasi harga komoditas ekspor. Selain itu, OJK juga meminta Lembaga Jasa Keuangan (LJK) agar tetap mencermati faktor-faktor risiko tersebut dan secara berkala melakukan uji ketahanan dalam rangka mengukur kemampuan LJK dalam menyerap potensi risiko yang terjadi.

OJK terus memperkuat kebijakan di bidang pasar modal, perbankan, dan industri keuangan non-bank dalam rangka melanjutkan penguatan SJK dan infrastruktur pasar. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain:

  1. Memberikan pedoman serta kepastian hukum bagi perusahaan dual listed dalam menyusun laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Keuangan Internasional;
  2. Mendukung transformasi digital sektor perbankan dan memberikan level of playing field yang sama kepada industri perbankan dalam pengembangan layanan digital;
  3. Menyempurnakan pengaturan industri perasuransian melalui (i) penguatan kapasitas permodalan dan kelembagaan pada industri perasuransian, serta memberikan kepastian hukum melalui penyelenggaraan mekanisme perizinan yang lebih efektif dan efisien; (ii) penyempurnaan mekanisme pelaporan dan identifikasi kepemilikan asing, peningkatan persyaratan modal disetor dan ekuitas minimum, serta pemisahan fungsi utama dalam susunan organisasi; dan (iii) pengelolaan yang lebih prudent terhadap eksposur risiko yang muncul dari pemasaran dan pengelolaan jenis produk asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah, dan Produk Suretyship atau Suretyship Syariah;
  4. Memperkuat tata kelola investasi dana pensiun melalui persyaratan kompetensi bagi pengurus dana pensiun, serta persyaratan tambahan terkait penempatan investasi yang cenderung berisiko tinggi; dan
  5. Mengatur penyelenggaraan usaha Perusahaan Modal Ventura (PMV) dan Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS), antara lain mengelompokkan PMV kedalam venture capital corporation dan venture debt corporation, perluasan mekanisme divestasi, larangan penyaluran dana ventura kepada instrumen derivatif, penyelenggaraan rapat umum pemegang unit penyertaan dana ventura, serta penilaian tingkat kesehatan dan penerapan manajemen risiko.
  6. OJK juga terus melakukan berbagai langkah-langkah penegakan ketentuan untuk menjaga integritas pasar keuangan.

OJK juga telah meluncurkan Peta Jalan Pengawasan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan edukasi pelindungan konsumen (PEPK) 2023-2027. Peta jalan tersebut ditujukan sebagai pedoman dalam pengembangan industri jasa keuangan melalui penguatan literasi dan perluasan inklusi keuangan, penciptaan PUJK yang berintegritas, serta penguatan pelindungan konsumen yang lebih optimal. Peta Jalan Pengawasan PEPK 2023-2027 memiliki empat strategi sebagai pilar penyokongnya yaitu: (1) Literasi dan inklusi keuangan, (2) Pengawasan Market Conduct, (3) Pelindungan Konsumen dan Masyarakat, serta (4) Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal.

Dari penjaminan simpanan, jumlah rekening nasabah Bank Umum yang dijamin seluruh simpanannya oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada bulan Desember 2023 sebanyak 99,94% dari total rekening atau setara 559.561.629 rekening. LPS secara berkelanjutan terus melakukan asesmen dan evaluasi terhadap Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) agar tetap akomodatif dan sejalan dengan pemulihan kondisi perekonomian dan kinerja perbankan. Pengumuman penetapan TBP dijadwalkan efektif per 1 Februari 2024.

Dari sisi penjaminan dan resolusi, kebijakan LPS terus diupayakan untuk memperkuat proses pemulihan ekonomi, menjaga stabilitas SSK serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Kebijakan LPS untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat salah satunya dilakukan melalui percepatan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR yang ditangani oleh LPS. Selanjutnya dalam konteks turut serta menjaga SSK, LPS akan mengoptimalkan proses penanganan bank pada periode status Bank Dalam Penyehatan (BDP) dan Bank Dalam Resolusi (BDR) diantaranya mencakup kegiatan uji tuntas, penjajakan kepada Bank lain dan calon investor, serta pelaksanaan opsi resolusi Bank yang sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, LPS juga senantiasa memonitor kecukupan cakupan penjaminan simpanan sesuai Undang-Undang LPS, memastikan efektivitas mekanisme early involvement dan koordinasi dengan anggota KSSK dalam pelaksanaan resolusi serta persiapan program penjaminan polis, serta terus meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai program penjaminan simpanan.

  1. KSSK berkomitmen terus meningkatkan sinergi dalam mengantisipasi risiko perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global terutama potensi rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik, termasuk memperkuat coordinated policy response dan kewaspadaan untuk memitigasi berbagai risiko bagi perekonomian dan SSK.

Dengan telah diundangkannya UU P2SK, Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan LPS berkomitmen menyelesaikan perumusan peraturan pelaksanaan amanat UU P2SK secara kredibel dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pelaku industri keuangan dan masyarakat. 28. KSSK akan kembali menyelenggarakan rapat berkala pada bulan April 2024 ( Bank Indonesia?

 

BATAM – Perekonomian global pada tahun 2023 semakin divergen dengan pertumbuhan yang cenderung melambat. Sementara itu, pada tahun 2023 stabilitas perekonomian nasional terjaga dengan pemulihan yang terus berlanjut.

Adapun pada tahun 2024, prospek perekonomian nasional diprakirakan tumbuh meningkat, didukung oleh kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang mendukung stabilitas eksternal, stabilitas nilai tukar Rupiah yang terjaga, inflasi terkendali dalam rentang sasaran, ketahanan perbankan dan stabilitas sistem keuangan, serta transaksi ekonomi keuangan digital (EKD) yang tetap kuat.

Hal tersebut menjadi poin-poin asesmen dan bauran kebijakan Bank Indonesia yang termuat dalam Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2023 yang diluncurkan pada Rabu, 31 Januari 2024 di Jakarta oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.

LPI adalah bentuk pelaksanaan Transparansi Kebijakan Bank Indonesia kepada Publik, sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (7) Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Peluncuran LPI 2023 mengambil tema “Sinergi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi Nasionaľ .

Perry Warjiyo menyampaikan 3 (tiga) pesan penting sebagai pembelajaran pada tahun 2023. Pertama, syukur optimis, dan waspada, karena perekonomian Indonesia pada tahun 2023 dapat tumbuh kuat dengan stabilitas tetap terjaga, optimis menyongsong prospek pertumbuhan 2024 yang lebih baik, dan tetap waspada terhadap potensi risiko yang dapat terjadi.

Kedua, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan, baik bauran kebijakan pro-stability melalui kebijakan moneter maupun pro-growth melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomikeuangan inklusif dan hijau. Ketiga, sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional antara Bank Indonesia dengan pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), asosiasi, dunia usaha, media massa, dan akademisi.

Ekonomi Kepri Tumbuh 5,4%

Paralel dengan peluncuran LPI tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau menyaksikan bersama-sama kegiatan peluncuran LPI 2023 secara hybrid di Batam dengan mengundang mitra strategis terkait.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Walikota Batam yang diwakili oleh Kepala Bagian Perekonomian Setdako Batam, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepri, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Provinsi Kepri, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Batam, pimpinan perbankan di wilayah Batam, serta perwakilan universitas dan politeknik di wilayah Batam. Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh stakeholders Bank Indonesia lainnya secara online.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepri sampai dengan triwulan III 2023 tercatat sebesar 5,47% (c-to-c), yang merupakan capaian tertinggi se-wilayah Sumatera, dan diprakirakan mencapai kisaran 4,9% s.d. 5,7% (c-to-c) sampai dengan akhir tahun 2023.

Stabilitas inflasi gabungan 2 kota IHK di Provinsi Kepri pada tahun 2023 juga masih terjaga, yang tercatat sebesar 2,76% (yoy) atau berada dalam rentang sasaran nasional 3,0±1 %. Perekonomian Kepri pada tahun 2024 diprakirakan tetap tumbuh kuat pada kisaran 5,1 % s.d. 5,9% di tahun 2024.

Sementara itu, tingkat inflasi gabungan 3 kab/kota IHK di Kepri pada tahun 2024 juga diprakirakan berada dalam rentang sasaran 2,5±1 %, seiring dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi dalam mengendalikan inflasi khususnya pada komoditas pangan bergejolak.

Publikasi LPI 2023 selengkapnya dapat diakses melalui website Bank Indonesia (https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LPl 2023.aspx Publikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh stakeho/ders terkait, sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan pemerintah, regulator, perbankan, asosiasi usaha, maupun akademisi. 

Batam - HARRIS Hotel Batam Center dengan antusias menyambut Bulan Februari 2024 dengan menghadirkan pengalaman kuliner istimewa melalui promosi makan malam Tahun Baru Imlek ‘LUNAR NEW YEAR’S EVE EPICUREAN DRAGON FEAST” dan perayaan Hari Kasih Sayang “SWEETHEART BALLROOM DINE & DANCE”. Menawarkan suasana yang meriah dan hidangan yang lezat, hotel ini mempersembahkan momen berkesan untuk para tamu.

LUNAR NEW YEAR’S EVE EPICUREAN DRAGON FEAST

Untuk perayaan Tahun Baru Imlek yang akan menyambut Tahun Naga Kayu. HARRIS Hotel Batam Center akan mengadakan makan malam Tahun Baru Imlek pada tanggal 9 Februari 2024. Malam tersebut menjanjikan kombinasi pertunjukan yang menyenangkan dari sajian kuliner lezat, pertunjukan musik langsung, tarian singa yang memukau, dan tarian naga yang memikat.

Menyambut Tahun Naga Kayu, HARRIS Hotel Batam Center mengundang para tamu untuk ikut serta dalam perayaan yang tak terlupakan seperti pertunjukan musik langsung yang akan menambah sentuhan meriah pada malam tersebut. Pertunjukan barongsai tradisional dan tarian naga yang memukau akan memamerkan kekayaan warisan budaya Tahun Baru Imlek.

“Nuansa imlek dengan dekorasi sertakan sajian menu yang lezat membuat makan malam bersama keluarga semakin nikmat dan menambah kebahagiaan menyambut hari besar di tahun naga kayu ini” ujar Harum Hendra Winata selaku General Manager HARRIS Hotel Batam Center.

Manjakan diri dengan berbagai menu yang dirancang khusus untuk perayaan Tahun Baru Imlek, termasuk:
- Salmon Yu Sheng: Toss tradisional untuk keberuntungan dengan salmon segar, melambangkan kelimpahan dan kemakmuran.
- Bebek Peking: Rasakan kulit renyah dan daging lezat dari Bebek Peking yang disiapkan dengan ahli.
- Sup Hisit dan Kepiting: Sup menghangatkan hati dengan paduan rasa yang menyenangkan, menampilkan hisit dan kepiting yang lezat.
- Berbagai Sajian Menu China: Dari hidangan dim sum yang lezat hingga hidangan tumis yang harum, menu istimewa kami menawarkan pilihan beragam untuk memanjakan lidah Anda.

Kemeriahan makan malam imlek juga bertabur hadiah dengan pembagian kupon lucky draw, untuk para tamu yang beruntung akan tersedia berbagai hadiah yang seperti voucher makan malam dan voucher menginap.

Untuk dapat menikmati makan malam imlek bersama keluarga di HARRIS Hotel Batam Center cukup dengan merogoh kocek Rp 338,000 ribu per orang dan potongan harga 50% untuk anak-anak usia 5-11 Tahun.


SWEETHEART BALLROOM DINE & DANCE VALENTINE’S DINNER

Perayaan hari kasih sayang di tanggal 14 Februari 2024 ini, HARRIS Hotel Batam Center mempersiapkan konsep perayaan makan malam dengan nuansa romantis di dalam ballroom dengan pertunjukan musik saxophone dan DJ.

Acara makan malam romantis ini dirancang khusus untuk pasangan yang ingin merayakan cinta dan kasih sayang mereka dalam suasana yang istimewa. Hal yang berbeda di HARRIS Hotel Batam Center, setelah menikmati makan malam dengan alunan romantis saxophone bisa juga menikmati musik dan menari bersama dengan persembahan DJ.

“Dengan hiburan yang berbeda yaitu perpaduan DJ dan saxophone akan memberikan pengalaman konsep makan malam yang berbeda, mengusung gaya makan malam private dinner eksklusif ala selebriti dunia dan digabungkan dengan konsep fine dining dan buffet dalam satu presentasi” ujar Harum.

“Para chef akan datang ke setiap meja pasangan untuk menyajikan makanan dengan plating ala fine dining dan juga setiap pasangan dapat mengambil makanan dengan konsep open live kitchen ala buffet. Sajian makan malam ini akan terkesan mewah tapi tidak kaku” tambahnya.

Dalam peringatan Hari Kasih Sayang, HARRIS Hotel Batam Center mempersembahkan menu makan malam yang eksklusif dan romantis. Chef kami telah merancang hidangan istimewa yang akan memanjakan selera Anda dan pasangan. Nikmati pengalaman kuliner yang menggoda dengan hidangan-hidangan lezat yang dirancang khusus untuk malam ini.

Dengan dekorasi yang dipenuhi sentuhan romantis, HARRIS Hotel Batam Center menciptakan atmosfer yang penuh cinta untuk pasangan. Suasana yang hangat dan pencahayaan yang lembut akan menjadi latar yang sempurna untuk menciptakan kenangan indah di malam Valentine.

Ciptakan suasana kasih sayang bersama HARRIS Hotel Batam Center dengan paket makan malam valentine seharga Rp 888,000 per pasangan.


Paket makan malam valentine ini juga termasuk 1 tangkai bunga mawar, hadiah valentine, 1 gelas red wine dan setiap pasangan berkesempatan membawa pulang hadiah jika beruntung mendapatkan hadiah dari undian lucky draw.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai promosi yang diberikan di bulan Februari 2024 oleh HARRIS Hotel Batam Center bisa menghubungi media sosial hotel di Instagram @harrisbatamcenter dan telpon/Whatsapp ke nomor +627787499999.

Pengembangan Batam sebagai kota baru yang modern menjadi modal penting untuk menarik minat wisatawan.

Banyak pihak mengakui jika kemajuan infrastruktur Batam saat ini menjadi daya pikat tersendiri sehingga mampu untuk memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor pariwisata.

Hal ini seperti yang disampaikan salah satu peserta "Batam Bersepeda 2024" pada Minggu (28/1/2024).

"Saya juga kaget dengan kemajuan Batam. Kota ini menjadi salah satu daerah yang dari dulu ingin saya datangi untuk bersepeda," ujar pesepeda asal Majalengka, Jawa Barat, Ariyoni.

Ia juga memuji pembangunan infrastruktur jalan di Batam.

Menurutnya, ruas jalan yang lebar memberikan kenyamanan bagi pesepeda dan pengendara.

"View kotanya pun juga indah. Luar biasa pesat perkembangan Batam," tambahnya.

Sementara, Ketua Pikori BP Batam sekaligus Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina yang juga hadir dalam agenda tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pembangunan Batam menuju kota baru.

Marlin mengatakan, kolaborasi yang baik antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat adalah modal penting kemajuan daerah ke depan.

"Mudah-mudahan masyarakat dapat terus menjaga kekompakan. Mari kita kawal pembangunan Batam ini hingga selesai," ujar Marlin.

Ia juga berharap, pengembangan Batam dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri.

Pasalnya, Batam sukses menjadi lokomotif perekonomian Kepri sejak beberapa tahun terakhir.

"Kita ingin pertumbuhan Batam memberikan dampak ke kabupaten dan kota lainnya di Kepri," pungkasnya. (*) (13/Feb)

BatamFM - Charge d’affaires Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Michael F. Kleine bersama Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Irvansyah, S.H., M.Tr.Opsla., memimpin acara peresmian Pusat Pelatihan Maritim “Anambas” Bakamla RI di Pangkalan Armada Batam, Senin (29/1/2024).

“Hari ini menandai pencapaian yang signifikan dalam kerja sama maritim antara Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam kurun waktu empat tahun sejak dimulainya konstruksi Pusat Pelatihan ini, diharapkan akan meningkatkan kapabilitas maritim Indonesia serta memperkuat peran Indonesia sebagai pemimpin dalam melawan kejahatan baik di tingkat domestik maupun transnasional”, ungkap CDA Kleine.

Dalam sambutannya, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.Opsla. mengatakan bahwa di samudera persahabatan antara Amerika Serikat dan Indonesia, Pusat Pelatihan Maritim “Anambas” di Batam menjadi tonggak bersejarah. “Bersama-sama, tidak hanya dilakukan pelatihan bagi para pelaut, namun juga memperkuat tali silaturahmi antar negara dan memperkuat keterikatan yang mendorong kemajuan serta keamanan laut demi masa depan yang aman dan sejahtera”, ujarnya.

Dibiayai oleh US State Department’s Bureau of International Narcotics and Law Enforcement (INL), pembangunan Pusat Pelatihan Maritim senilai 1,5 juta dolar AS ini menandai penyelesaian tahap kedua kerja sama di Batam. Pusat pelatihan komprehensif ini mencakup enam ruang kelas, ruang konferensi, dan kantor.

Sebelumnya, pembangunan tahap pertama telah selesai pada bulan Juni 2022, untuk fasilitas ruang makan, serta barak laki-laki dan perempuan yang dapat menampung hingga 50 orang siswa dan 12 orang instruktur. Kedua tahap proyek ini mendapat dukungan dari US Coast Guard (USCG) dan US Naval Facilities Engineering Command.

Melanjutkan prosesi Peresmian Pusat Pelatihan Maritim, CDA Kleine dan Laksdya TNI Dr. Irvansyah menekan tombol sirene. Hal ini menandai secara resmi dibukanya operasional Pusat Pelatihan Maritim. Keduanya menyempatkan diri untuk berkeliling fasilitas Pusat Pelatihan Maritim.

Tidak lama setelah dibuka, 16 personel Bakamla RI menjadi siswa pertama di Pusat Pelatihan ini. Kelas perdana adalah Pelatihan Instruktur Operator Kapal Kecil (Small Boat Operator Instructor) yang berlangsung selama dua minggu. Pelatihan ini turut menghadirkan fasilitator dari USCG dan bertujuan untuk mempersiapkan instruktur Bakamla RI dalam melatih para personel Bakamla RI di masa depan. Peningkatan keterampilan ini akan mengembangkan kemampuan Indonesia dalam menjamin keselamatan dan keamanan di perairan Nusantara.

Peresmian Pusat Pelatihan ini diadakan setelah sebelumnya dilakukan penandatanganan Rencana Kerja Bilateral Keamanan Maritim pada tanggal 8 November 2023, yang bertujuan untuk mengarahkan bantuan pengembangan kapasitas INL untuk lebih meningkatkan kesadaran domain maritim dan penegakan hukum di laut Indonesia.(Humas Bakamla RI)

JAKARTA - Ombudsman RI menyatakan temuan maladministrasi berupa kelalaian, penundaan berlarut, dan penyimpangan prosedur pada aspek perencanaan pembangunan, aspek pertanahan dan aspek penanganan atas keberatan serta penolakan warga di Pulau Rempang, Kepulauan Riau terhadap pengembangan Kawasan Rempang Eco City. Hal ini disampaikan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro dalam konferensi pers, Senin (29/1/2024) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan.

 

“Ombudsman RI telah melakukan investigasi sejak bulan September tahun 2023 dan hasilnya telah kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait. Kami memberikan waktu selama 30 hari ke depan bagi seluruh pihak untuk melaksanakan tindakan korektif yang disampaikan Ombudsman RI,” tegas Johanes.

 

Hasil dari investigasi Ombudsman, ditemukan 4 hal yang menjadi temuan. Pertama, keberadaan Kampung Tua di Pulau Rempang yang belum ditemukan dokumen pengakuan keberadaannya, padahal, eksistensi Kampung Tua masih terlihat. Tidak adanya materi muatan tentang kampung tua pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun Kota Batam 2021, berbeda dengan Peraturan Daerah, Keputusan Walikota Batam, dan Makmulat yang terbit sebelumnya. Di samping itu ditemukan tidak optimalnya upaya menetapkan batas dan penerbitan sertipikat atas tanah bagi masyarakat kampung tua. Hal tersebut menunjukkan tidak adanya konsistensi dalam melestarikan nilai-nilai sejarah, budaya dan perlindungan masyarakat kampung tua khususnya di Pulau Rempang.

 

Kedua, status wilayah, tanah dan pengelolaan lahan yaitu yang belum diterbitkan sertipikat hak pengelolaan atas nama BP Batam, sedangkan SK Pemberian Hak Pengelolaannya saat ini masih dalam proses perpanjangan. BP Batam berkewajiban menyelesaikan permasalahan sehingga objek menjadi clear and clean.

 

Ketiga, penetapan Rempang Eco City sebagai bagian Proyek Strategis Nasional (PSN) terjadi dalam waktu relatif singkat yaitu berlangsung rentang Mei-Juli 2023 menunjukkan bahwa percepatan pengembangan kawasan Rempang Eco City tidak didukung dengan persiapan yang matang, baik dari regulasi, kebijakan, ketersediaan lahan yang clear and clean maupun kesiapan masyarakat di objek tersebut sehingga muncul penolakan dan konflik.

 

Keempat, penanganan keberatan dan penolakan masyarakat atas pembangunan kawasan Rempang Eco-City yang meliputi pengamanan oleh aparat keamanan telah menimbulkan rasa takut, tidak aman serta berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada Kepolisian atau pemerintah secara keseluruhan. Sedangkan untuk pemenuhan hak kepada masyarakat terdampak, terdapat Perpres 78 Tahun 2023 sebagai dasar hukum bagi pemberian hak-hak bagi warga terdampak. Akan tetapi Perpres tersebut menyebutkan santunan dan tidak mengatur ganti rugi sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

 

Ombudsman RI memberikan tindakan korektif kepada pihak terkait dalam pengembangan Kawasan Rempang Eco City, antara lain Badan Pengusahaan Batam, Tim Percepatan Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan (Green Investment), Pemerintah Kota Batam, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN), dan Kepolisian Negara RI.

 

Kepada Badan Pengusahaan Batam dan Walikota Batam, saran korektif Ombudsman RI untuk menunda pelaksanaan relokasi bagi masyarakat terdampak sampai dengan adanya kesediaan berdasarkan berdasarkan musyawarah dengan warga yang terdampak dan adanya peraturan operasional yang mengatur secara detail dan pasti berkaitan dengan Pembangunan dan penanganan masalah Rempang Eco City. Menyusun kebijakan yang memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga terdampak baik yang saat ini masih menolak ataupun bagi warga termasuk yang bersedia untuk menempati hunian sementara, serta menghindarkan tindakan–tindakan yang akan memicu terjadinya konflik di tengah masyarakat.

 

Kepada Kementerian Investasi/BKPM, untuk melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait dalam memenuhi hak-hak masyarakat terdampak atas pembangunan kawasan Rempang Eco City dengan mengedepankan penyelesaian secara humanis berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan mengusulkan adanya evaluasi atas penetapan Proyek Strategis Nasional bagi pembangunan kawasan Rempang Eco City kepada Kementerian Koordinator Perekonomian.

 

Kepada Pemerintah Kota Batam, untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.105/HK/III/2004 tanggal 23 Maret 2004 tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam untuk memberikan pengakuan wilayah kampung tua di Pulau Rempang.

 

Kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, untuk memastikan terpenuhinya persyaratan lahan yang clear and clean sebelum memproses permohonan sertipikat HPL maupun persyaratan lainnya oleh pemohon BP Batam dan terkait dengan Rempang Eco City.

 

Kepada Kepolisian Negara RI, untuk menyelesaikan perkara yang melibatkan masyarakat dalam berpartisipasi mengemukakan pendapat di muka umum di luar Pengadilan dengan mengedepankan hak asasi manusia. Menyelesaikan perkara yang terkait dengan unjuk rasa tanggal 7 September 2023 dan 11 September 2023 dengan mekanisme restorative justice. Mengedepankan tindakan persuasif dalam penanganan unjuk rasa dan penolakan warga terkait dengan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City.

 

Adapun temuan hasil investigasi dan Tindakan korektif Ombudsman RI tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah disampaikan secara langsung kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah ATR BPN, Supardy Marbun, Anggota BP BATAM, Sudirman Saad, ITWASUM POLRI Irwil V, Brigjen Pol Gatot Tri Suryanta, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Batam, Yusfa Hendri, serta Tim Percepatan Pengembangan Investasi Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan (Green Investment) di Kawasan Pulau Rempang. Pada kesempatan tersebut, seluruh instansi berkomitmen menindaklanjuti LHP Ombudsman dalam waktu 30 hari kerja sejak diterimanya LHP. (*)

 

Duta Besar India untuk Indonesia dan Timor Leste, Sandeep Chakravorty bersama Konsul Jenderal (Konjen) India di Medan, Shubham Singh berkunjung ke Kota Batam, Minggu (28/1/2024).

Dalam kunjungannya ke Kota Batam, ia menemui Kepala BP Batam, Muhammad Rudi yang didampingi oleh Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam, Dendi Gustinandar dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Pemko Batam, Reza Khadafi.

"Batam sedang gencar membangun dan terus menjadi daya tarik investasi asing untuk datang ke Kota Batam," ujar Muhammad Rudi usai pertemuan di Marriott Hotel Harbour Bay.

Pertemuan itu menjadi kesempatan Muhammad Rudi dalam mempromosikan semua sektor di Batam kepada Dubes India tersebut. Menurut Muhammad Rudi, Kota Batam terus membuka diri dan memberikan peluang dalam berinvestasi. Muhammad Rudi berharap, dengan pertemuan itu, Kota Batam semakin dikenal, dan investor berdatangan ke Batam untuk menanamkan modalnya.

"Dengan investor datang, ekonomi makin menggeliat dan akan memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat," katanya.

Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait mengatakan, kehadiran Dubes India untuk Indonesia dan Timor Leste tersebut, dalam rangka meningkatkan investasi India di Kota Batam. Saat ini, sudah lebih dari 34 perusahaan India yang berinvestasi di Kota Batam, namun banyak perusahaan India tersebut menamamkan modalnya atas nama Singapura.

"Perusahaaan tersebut tidak langsung atas nama India. Jadi Dubes ini berharap, kedepannya ada kerjasama yang lebih erat lagi antara Kota Batam dengan India," ujarnya.

Ariastuty melanjutkan, ada beberapa peluang investasi di Kota Batam yang sangat menarik minat dari Dubes India. Salah satunya investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan yang sedang dikembangkan oleh BP Batam. Dubes Chakravorty, akan mendorong salah satu rumah sakit terbaik di India, Apollo Hospital untuk segera berinvestasi di KEK Kesehatan.

Sebagaimana diketahui, Apollo Hospital merupakan rumah sakit yang telah dipercaya oleh lebih dari 45 juta pasien dari 121 negara. Hingga saat ini, Apollo Hospital Group telah mempunyai 64 rumah sakit yang beroperasi. Apollo Hospital juga dikenal tidak hanya sebagai institusi medis, namun juga sebagai penyedia layanan kesehatan terintegrasi di Asia, yang juga mengkhususkan diri dalam konsultasi, klinik, farmasi, asuransi, dan terapi holistik.

Tidak hanya pada bidang kesehatan, Dubes Chakravorty juga menyampaikan ketertarikannya untuk ikut membangun sejumlah proyek infrastruktur di Kota Batam. Salah satunya di sektor pengembangan Pelabuhan Peti Kemas Batu Ampar yang saat ini sudah dikerjasamakan dengan PT Persero.

"Jadi nantinya, Dubes Chakravorty ini akan mendorong perusahaan-perusahaan di India untuk berinvestasi di Kota Batam. Mereka sangat tertarik dengan potensi investasi yang ada di Kota Batam," imbuhnya.

Dalam kunjungannya ke Kota Batam, Dubes Chakravorty juga merayakan hubungan diplomatik ke-75 India dan Indonesia di Kasta Coffe Tembesi. Ia berharap, persahabatan kedua negara terus hangat dan langgeng.

"Kami sangat bangga merayakan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kami dengan mitra demokratis lainnya, Indonesia," kata Dubes Chakravorty.

Chakravorty mengatakan, Indonesia saat ini merupakan mitra dagang terbesar India di kawasan ASEAN. Total perdagangan bilateral mencapai hampir 39 miliar dolar AS pada 2022 hingga 2023. Ia bersyukur, meski diterpa banyak tantangan global, hubungan Indonesia dan India terus bertahan selama lebih dari tujuh dekade.

"Saya berharap, peringatan 75 tahun ini menjadi momen penegasan kembali persahabatan dan hubungan dekat India dan Indonesia," imbuh Dubes yang pernah menjadi Konsul Jenderal di New York, Amerika Serikat ini. (5/Feb)

Page 7 of 77

Tentang Kami