Batam, 25/5 - Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) mengawal investasi strategis pusat data kecerdasan buatan (AI) dengan nilai investasi mencapai 5 miliar dolar AS atau sekitar Rp88 triliun dengan luas pengembangan sekitar 30 hektare.
Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra menyampaikan bahwa investasi sektor digital menjadi bagian penting dalam arah baru transformasi ekonomi Batam.
“Batam memiliki keunggulan geografis, konektivitas internasional, serta kesiapan kawasan yang sangat kompetitif untuk industri digital masa depan. Kehadiran investasi Artificial Inteligence (AI) Data Centre ini menjadi momentum percepatan transformasi Batam menuju ekonomi berbasis teknologi, inovasi, dan digitalisasi,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Senin.
BP Batam menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi Batam menjadi pusat industri digital dan AI regional melalui penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) antara PT PLN Batam dan PT Equator Gate System Batam (EGSB).
Penandatanganan ini menjadi upaya penguatan ekosistem digital Batam sekaligus memperlihatkan kesiapan kawasan dalam mendukung investasi hyperscale AI Data Centre berstandar global.
PT EGSB merupakan perusahaan pengembang AI Data Centre yang didukung oleh Range Intelligent Computing Technology Company Limited (RangeIDC), salah satu perusahaan pusat data terbesar di Tiongkok yang tercatat di Bursa Efek Shenzhen.
Batam dipilih sebagai lokasi ekspansi internasional pertama perusahaan di luar Tiongkok dengan fokus pengembangan High-Density AI Data Centre di kawasan Teluk Mata Ikan, Nongsa, Batam.
Sementara itu, Deputi Bidang Investasi BP Batam Fary Djemy Francis menegaskan bahwa BP Batam akan mengawal proyek tersebut melalui pola fast-track execution guna memastikan percepatan realisasi investasi.
Menurutnya, kesiapan energi menjadi faktor fundamental dalam industri AI dan pusat data modern yang membutuhkan suplai listrik besar, stabil, dan berkelanjutan.
“BP Batam menyiapkan kepastian investasi, percepatan layanan, dan kesiapan kawasan. PLN Batam memastikan kesiapan energi. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa Batam siap menjadi AI dan Digital Gateway Indonesia yang terhubung dengan ekosistem global,” ujar Fary.
Ia menambahkan, proyek EGSB diharapkan menjadi proyek investasi yang mampu menarik masuknya industri strategis lainnya seperti cloud computing, ekosistem semikonduktor, layanan AI, serta berbagai industri digital global.
Selain memperkuat posisi Batam dalam rantai industri digital internasional, investasi ini juga diproyeksikan memberikan dampak ekonomi luas melalui penciptaan lapangan kerja profesional, transfer teknologi, peningkatan daya saing SDM lokal, serta pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.
EGSB diperkirakan akan menyerap sekitar 700-800 tenaga profesional di bidang pusat data dan teknologi digital melalui kolaborasi rekrutmen dan pengembangan talenta bersama perguruan tinggi di Batam.
BP Batam memandang sinergi antara pemerintah, penyedia energi, pelaku industri, dan institusi pendidikan sebagai fondasi penting dalam membangun Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi digital nasional yang modern, kompetitif, dan berkelas dunia.
“Batam tidak lagi hanya berkembang sebagai kawasan industri manufaktur, tetapi sedang bertransformasi menjadi Execution Hub of Global Digital Industry,” tutup Fary.
Sumber : AntaraNews
Jakarta, 25 Mei 2026. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan usaha yang diduga melakukan penipuan dengan modus impersonasi atau penyalahgunaan nama perusahaan asing berizin, yaitu Appeninc dan VID. Selain itu, Satgas PASTI juga menghentikan kegiatan usaha Sensenowai yang diduga melakukan penipuan dengan modus investasi kripto.
Appeninc dan VID
Appeninc diduga melakukan impersonasi terhadap Appen Inc, yaitu perusahaan yang berizin di Colorado, Amerika Serikat. Sedangkan VID diduga melakukan impersonasi terhadap Video Media Company Limited, yaitu perusahaan agensi periklanan berizin di Inggris. Appen Inc maupun Video Media Company Limited diketahui tidak menjalankan kegiatan penawaran investasi.
Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, Appeninc dan VID diketahui melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM serta aplikasi/website yang digunakan tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
Appeninc terindikasi menjalankan skema penipuan melalui aplikasi yang digunakan untuk pengerjaan tugas berupa menebak gambar. Sedangkan VID terindikasi menjalankan skema penipuan melalui aplikasi yang digunakan untuk pengerjaan tugas berupa menonton iklan dan penawaran pembiayaan proyek fiktif. Appeninc dan VID mewajibkan member melakukan deposit dana dan perekrutan anggota baru (member get member) untuk memperoleh pendapat harian dan bonus tambahan.
Sensenowai
Sensenowai diduga melakukan penipuan modus investasi kripto dengan skema layanan copy trading melalui aplikasi Wapex. Sensenowai mewajibkan member melakukan deposit dana dan perekrutan anggota baru (member get member) untuk memperoleh pendapat harian dan bonus tambahan.
Hasil klarifikasi dan verifikasi menunjukkan bahwa Sensenowai tersebar disejumlah wilayah di Indonesia dengan legalitas sebagai Perseroan Terbatas (PT) maupun perseroan perorangan. Namun demikian, kegiatan Sensenowai tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM serta tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
Tindak Lanjut Satgas PASTI
Sehubungan dengan temuan tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan Appeninc, VID, dan Sensenowai serta akan melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi dan/atau tautan (URL) terkait. Satgas PASTI juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut.
Masyarakat yang merasa dirugikan diminta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat guna mempercepat proses penanganan.
Satgas PASTI kembali mengimbau masyarakat agar senantiasa waspada terhadap tawaran investasi atau kegiatan keuangan yang menjanjikan keuntungan tinggi dan tidak logis, terutama yang menggunakan nama perusahaan asing berizin tanpa kejelasan legalitas di Indonesia.
Apabila menemukan indikasi penawaran investasi atau pinjaman online ilegal, masyarakat dapat melaporkannya melalui website sipasti.ojk.go.id atau melalui Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, dan email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Sementara itu, masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan dapat melapor melalui website Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id untuk mendukung upaya pemblokiran rekening pelaku secara cepat.
Badan Pengusahaan (BP) Batam terus mengakselerasi penanganan infrastruktur dengan merespons cepat keluhan warga terkait jalan rusak. Salah satu buktinya, terlihat pada perbaikan ruas Jalan Yos Sudarso, tepatnya diatas Underpass Pelita atau Terowongan Pelita.
Berawal dari aduan warga terkait kondisi jalan yang membahayakan, perbaikan langsung dilakukan Direktorat Pembangunan Infrastruktur BP Batam.
Direktur Pembangunan Infrastruktur BP Batam, Wulung Dahana mengatakan, perbaikan jalan ini akan dimulai pada Sabtu (23/5/2026). Proses perbaikan jalan tersebut, ditargetkan rampung dalam waktu satu minggu.
“Untuk saat ini, BP Batam sedang dalam proses persiapan peralatan pekerjaan. Dan malam ini akan langsung di mobilisasi ke lokasi,” ujar Wulung saat dikonfirmasi, Jumat (22/5/2026) sore.
Ia menjelaskan, Selama proses perbaikan berlangsung, Jalan Yos Sudarso tetap dibuka namun hanya menggunakan satu lajur. Langkah tersebut dilakukan setelah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, menyusul tingginya mobilitas masyarakat.
“Untuk pengerjaannya, akan dimulai dengan pengerjaan beton rigid. Fokus utama kami adalah, bagaimana menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat Kota Batam,” jelas Wulung.
Wulung menambahkan, dibawah kepemimpinan Kepala BP Batam, Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, pola kerja yang diterapkan saat ini mengedepankan kecepatan respons dan kedekatan dengan masyarakat. Setiap laporan harus menjadi prioritas dan tidak dibiarkan terlalu lama.
“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan selama proses perbaikan berlangsung. Kami juga berharap, seluruh masyarakat dapat bekerja sama agar pengerjaan selesai tepat waktu,” tutupnya.
Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar Diklat Orientasi Pegawai untuk Gelombang ke-1 di Mako Brimob Polda Kepri, 18-20 Mei 2026.
Bekerjasama dengan Satbrimob Polda Kepri, orientasi ini menjadi langkah strategis untuk membangun mental, disiplin dan etos kerja pegawai yang siap melayani dengan penuh tanggung jawab.
Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Alexander Zulkarnain menegaskan bahwa status sebagai pegawai tetap membawa amanah besar untuk bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi integritas dalam setiap tugas.
“Saudara-saudara memiliki tanggung jawab untuk bekerja secara profesional, berintegritas, memiliki jiwa korps dan siap mengabdi untuk bangsa dan negara,” kata Alexander saat memberikan arahan Upacara Diklat.
Ia menekankan pentingnya menjaga integritas, terutama dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik, perizinan, hingga pengadaan. Menurutnya, integritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan dan profesionalisme organisasi.
Tak hanya itu, semangat kebersamaan dan soliditas antarpegawai juga menjadi nilai penting yang terus dibangun di lingkungan kerja.
“Kita adalah satu BP Batam. Jiwa korps harus dibangun agar tercipta soliditas dan semangat kebersamaan dalam organisasi,” tambahnya.
Sementara itu, sebelumnya, Kepala BP Batam, Amsakar Achmad berharap kegiatan orientasi mampu memperkuat pemahaman pegawai terhadap arah kebijakan organisasi, sekaligus meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dinamika kepemimpinan dan budaya kerja di lingkungan BP Batam.
“Kegiatan ini agar bagaimana kita bisa memahami roda organisasi, bisa beradaptasi terhadap gaya kepemimpinan dan semua bisa berjalan seiring, selaras, seirama terhadap kebijakan organisasi,” pungkas Amsakar.
Sebanyak 676 pegawai akan mengikuti diklat yang dilaksanakan dalam enam gelombang hingga Juni 2026 mendatang. Para peserta dibekali pemahaman mengenai nilai, etika, serta budaya kerja instansi pemerintah guna menciptakan insan BP Batam yang tangguh dan bertanggung jawab.
Jakarta, 22 Mei 2026. Indonesia dan Singapura melaksanakan pertemuan The 13th Senior Official Meeting of The Six Economic Bilateral Working Group (SOM 6WG) pada Kamis, (21/05). Pertemuan dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, sebagai Senior Official Indonesia, dan Permanent Secretary Ministry of Trade and Industry Singapura Beh Swan Gin, sebagai Senior Official Singapura.
Pelaksanaan SOM 6WG bertujuan untuk mengevaluasi dan memperkuat kerja sama ekonomi bilateral di enam Working Group (WG), yakni WG Batam, Bintan, Karimun (BBK) dan KEK, WG Investasi, WG Transportasi, WG Pariwisata, WG Ketenagakerjaan, dan WG Agribisnis. Kedua Co-chairs menyampaikan pentingnya penguatan kerja sama sektor strategis kedua negara agar lebih adaptif dan responsif, terutama dalam menghadapi ancaman akibat ketidakpastian ekonomi-politik global.
”Kerja sama Indonesia dan Singapura perlu diarahkan kepada upaya menjawab tantangan perkembangan dunia di sektor strategis seperti kawasan industri yang berkelanjutan, pengembangan infrastruktur digital, ekonomi hijau, teknologi pertanian dan pengembangan talenta-talenta digital,” ungkap Deputi Edi.
Pertemuan selanjutnya mencatat perkembangan yang dicapai oleh keenam WG selama periode 2025-2026. Pada WG BBK dan KEK, terbitnya PP No. 25 Tahun 2025 tentang perluasan kewenangan perizinan BP Batam, dan PP No. 47 Tahun 2025 tentang perluasan kawasan FTZ Batam dari 8 menjadi 22 pulau adalah milestone krusial bagi upaya efisiensi birokrasi dan peluang investasi di kawasan BBK. Selain itu, paket informasi regulasi investasi terkini di kawasan BBK akan meningkatkan kepastian hukum bagi investor asing.
Keberhasilan lainnya yakni penyelenggaraan the 2nd Islands of Growth: BBK Investment Forum pada November 2025 di Singapura. Forum yang dihadiri 120 peserta tersebut berperan sebagai forum promosi investasi. Ke depan, WG BBK akan memperkuat layanan keimigrasian melalui penyempurnaan paket informasi visa, rencana pembentukan pusat layanan telepon imigrasi 24 jam, serta peningkatan kejelasan regulasi terkait implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
Pada WG Investasi, Indonesia dan Singapura memperkuat kolaborasi di lima sektor prioritas, yakni pengembangan infrastruktur industri, ekonomi hijau, layanan kesehatan, agribisnis, serta promosi peluang investasi di Indonesia. Di bidang kawasan industri, Kendal Industrial Park (KIP) Fase 1 telah mencapai kapasitas penuh. Pengembangan KIP Fase 2 seluas 1.000 ha sedang dalam proses inisiasi dengan tujuan untuk mengakomodasi permintaan investor asing, seiring rencana perayaan ulang tahun KIP ke-10 pada November 2026.
Di bidang ekonomi hijau, Sembcorp bersama PT SESNA mengembangkan proyek tenaga surya skala utilitas terbesar di Indonesia berlokasi di IMIP, Sulawesi Tengah, dengan kapasitas 200 MW dan sistem penyimpanan energi baterai 80 MWh senilai USD 210 juta. Selain itu, kolaborasi antara NUS, CRecTech, dan Pertamina tengah mengembangkan proyek percontohan biogas-ke-bio-metanol pertama di Indonesia di Sumatera Utara, yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor metanol sekaligus membuka rantai nilai bahan bakar hijau baru.
Dalam kerangka WG Transportasi, Indonesia dan Singapura mencatat kemajuan di sektor penerbangan dan maritim, terutama rencana pengembangan konektivitas udara kedua negara, serta penguatan kerja sama antara Garuda Indonesia dan Singapore Airlines. Di sektor maritim, kedua pihak sepakat memperluas cakupan kerja sama melampaui pelatihan, dengan target penandatanganan MOU baru pada 2027 bertepatan dengan peringatan 60 tahun hubungan bilateral.
Sementara itu, WG Pariwisata berfokus pada tiga agenda utama, yakni kerja sama cruise melalui promosi bersama dan pengembangan rute tujuan, promosi destination twinning Indonesia dan Singapura kepada wisatawan mancanegara, serta penguatan kolaborasi MICE dengan menggandeng asosiasi MICE.
Pada WG Ketenagakerjaan, kerja sama yang dilakukan mencakup 4 area utama kolaborasi, yakni kerja sama pengembangan Sumber Daya Manusia antara Singapura dan Indonesia di Lembaga Pendidikan Tinggi (IHL), lembaga vokasi, dan kementerian, pengembangan kerja sama program Tech X, peningkatan kapasitas dan pertukaran program pelatihan antara Indonesia dan Singapura, serta pengembangan kerja sama kedua negara dengan ASEAN.
Pada WG Agribisnis, kedua negara sepakat untuk melanjutkan penguatan kerja sama AWG dalam meningkatkan hubungan perdagangan pertanian (agri-trade) antara Indonesia dan Singapura, sekaligus mendukung implementasi tujuan Memorandum of Understanding (MoU) on Food Safety and Agriculture Technology. Selain itu, di dalam pelaksanaan AWG 5-year Workplan 2021–2025, sebanyak 11 dari 12 indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPIs) telah berhasil dicapai, sementara satu indikator lainnya akan dilanjutkan dalam Workplan 2026–2030.
Rencana kerja lima tahunan periode 2026–2030 juga telah disahkan oleh para Co-Chairs AWG pada pertemuan tanggal 28 April 2026 lalu. Selanjutnya program kerja sama AWG yang akan dilaksanakan yakni Young Farmers Development Programme (YFDP) Kementerian Pertanian, dimana telah terpilih 13 petani muda berpotensi tinggi serta 2 ASN untuk dapat mengikuti program pelatihan di Singapura pada tanggal 7–13 Juni 2026. Adapun seluruh biaya program, termasuk akomodasi, tiket penerbangan, dan pelatihan, didanai penuh oleh Pemerintah Singapura.
Menanggapi perkembangan di keenam WG tersebut, Permanent Secretary Beh menyampaikan bahwa Singapura berkomitmen untuk senantiasa menjaga hubungan kemitraan yang erat dalam area kerja sama 6 WG khususnya dalam upaya meningkatkan pertumbuhan industri, transisi hijau, dan agriteknologi antara kedua negara.
“Kami meyakini bahwa pertemuan ini akan semakin mempererat hubungan kemitraan kedua negara melalui implementasi kerja sama konkret untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif kedua negara,” ujar Permanent Secretary Beh.
Deputi Edi juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Singapura terhadap komitmen implementasi kerja sama yang telah disepakati oleh kedua negara. ”Penguatan kerja sama Indonesia-Singapura dalam kerangka 6 WG diharapkan dapat membuka peluang perdagangan dan investasi yang lebih luas dan saling menguntungkan,” pungkas Deputi Edi.
Secara statistik, Singapura merupakan mitra utama dalam perdagangan dan investasi Indonesia. Singapura merupakan mitra utama dagang terbesar ketiga bagi Indonesia dengan total nilai perdagangan pada tahun 2025 mencapai 32,8 miliar USD. Hal ini mencerminkan tren positif pertumbuhan sebesar 3,9% selama kurun waktu 5 tahun terakhir.
Dalam hal investasi, Singapura tetap menjadi investor asing terbesar di Indonesia dengan total nilai investasi mencapai 75,5 miliar USD selama 5 tahun terakhir dan berkontribusi terhadap penciptaan lebih dari 820.000 lapangan pekerjaan di berbagai sektor. Pada tahun 2025, investasi Singapura di Indonesia mencapai 17,4 miliar USD.
Co-Chairs SOM menegaskan kembali bahwa 6WG tetap menjadi forum utama dan strategis dalam meningkatkan nilai perdagangan dan investasi Indonesia-Singapura yang konkret, berorientasi hasil, dan memberikan manfaat langsung bagi kemaslahatan masyarakat kedua negara.
Pada akhir pertemuan, kedua pimpinan delegasi menandatangani Summary of Discussion (SoD) yang selanjutnya akan menjadi acuan pelaksanaan the 16th Indonesia-Singapore Six Economic Bilateral Working Group Ministerial Meeting Juni 2026 mendatang. (nck)
SIKAPI GEJOLAK GEOPOLITIK GLOBAL, OJK PASTIKAN FUNDAMENTAL DAN INTERMEDIASI PERBANKAN TETAP TERJAGA
Jakarta, 22 Mei 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mencermati perkembangan perekonomian global yang saat ini masih dibayangi gejolak geopolitik dan harga minyak yang berdampak pada eskalasi volatilitas di pasar keuangan global serta penguatan US Dollar index yang membuat peningkatan fluktuasi nilai tukar negara emerging markets. Di tengah kondisi demikian, fundamental perekonomian Indonesia dinilai tetap resilien ditopang tingkat inflasi yang terkendali serta momentum positif pertumbuhan ekonomi domestik yang cukup tinggi. Secara berkesinambungan, OJK terus melakukan monitoring intensif terhadap perkembangan kinerja industri perbankan, termasuk mencermati tren pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) berdasarkan jenis valuta.
Pada April 2026, DPK tumbuh sebesar 11,39 persen (yoy), yang didominasi oleh DPK dalam denominasi Rupiah yang tumbuh sebesar 11,49 persen (yoy). Pertumbuhan DPK Rupiah didorong oleh Giro yang tumbuh sebesar 23,25 persen (yoy), Tabungan sebesar 7,88 persen (yoy), dan Deposito sebesar 6,91 persen (yoy). Adapun DPK Valas secara tahunan tumbuh sebesar 10,87 persen (yoy) dengan rincian Giro Valas tumbuh sebesar 3,15 persen (yoy), Tabungan Valas sebesar 23,21 persen (yoy), dan Deposito Valas sebesar 22,00 persen (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, jumlah rekening DPK terus mencatatkan peningkatan hingga April 2026 telah mencapai sebanyak 667.169.152 rekening atau tumbuh 7,22 persen (yoy) dan sebagian besar masih didominasi oleh rekening dengan denominasi rupiah. ‘‘Sejak awal 2026, kami melihat bahwa memang terdapat peningkatan porsi DPK Valas terhadap DPK total.
Namun demikian, peningkatan DPK Valas masih tergolong wajar sehingga porsi DPK Valas terhadap DPK total sampai saat ini relatif stabil dan bergerak pada kisaran 15 persen-16 persen’’, kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae. Meningkatnya porsi DPK Valas utamanya pada deposito, mengingat suku bunga deposito valas yang ditawarkan oleh bank besar cukup kompetitif dengan tujuan antara lain sebagai insentif bagi eksportir yang menempatkan dananya di dalam negeri. Likuiditas Perbankan Memadai OJK menegaskan bahwa stabilitas keuangan domestik saat ini tetap terjaga. Ketahanan perbankan terjaga resilien tercermin dari tingkat permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) yang cukup tinggi untuk menjadi buffer dalam menyerap risiko yang dihadapi.
1 Hal ini juga didukung oleh likuiditas perbankan yang memadai dengan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) pada April 2026 sebesar 86,88 persen dan Alat Likuid/NonCore Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing tercatat sebesar 111,13 persen dan 25,39 persen yang berada jauh di atas threshold masingmasing sebesar 50 persen dan 10 persen. Dengan demikian, fungsi intermediasi serta layanan transaksi valuta asing kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Selain itu, OJK senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait perubahan nilai tukar dan dampaknya terhadap perbankan. Rasio Posisi Devisa Neto (PDN) perbankan yang secara konsisten berada jauh di bawah threshold maksimum 20 persen dari modal bank menunjukkan bahwa eksposur langsung perbankan terhadap risiko nilai tukar relatif terjaga dan terkendali. Dengan demikian, dampak immediate dari pelemahan rupiah terhadap stabilitas perbankan relatif masih terbatas.
Namun demikian, OJK tetap mencermati potensi second round impact yang berasal dari meningkatnya tekanan yang berasal dari imported inflation maupun cost-push inflation seiring dengan kenaikan harga minyak global. OJK menilai fluktuasi permintaan valas yang terjadi sebagai bagian dari respon diversifikasi aset yang wajar dan terukur. OJK terus memperkuat koordinasi kebijakan serta strategi komunikasi publik bersama BI, LPS dan Kementerian Keuangan dalam kerangka KSSK untuk memastikan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap kuat menghadapi berbagai tantangan global dan domestik guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Bintan, 21/5 (ANTARA) - Loka Pengelolaan Kelautan (LKP) Pekanbaru Satuan Pelaksana (Satpel) Tanjungpinang mengimbau masyarakat di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri) tidak membuang limbah makanan sembarangan di kawasan pesisir karena bisa memicu kemunculan buaya.
"Meningkatnya kemunculan buaya di permukiman warga dapat dipicu oleh pembuangan limbah makanan, seperti nasi hingga potongan daging/ayam," kata Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) LKP Pekanbaru Satpel Tanjungpinang Ronald Raditya Kesatria Sinaga di Bintan, Kamis.
Selain itu, faktor kerusakan hutan mangrove akibat ekspansi permukiman di pinggir sungai/laut juga bisa memicu kemunculan buaya imbas hilangnya habitat dan makanan alami buaya.
Oleh karena itu, katanya, diperlukan pemetaan tata ruang dan wilayah agar keseimbangan ekosistem perairan laut dan darat tetap terjaga.
"Kita harus sama-sama ikut memelihara lingkungan pesisir guna meminimalisir konflik buaya dan manusia," ujarnya.
Ia menjelaskan secara yuridis buaya dikategorikan sebagai ikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, meski secara biologis termasuk reptil.
Ia menyebutkan terdapat dua jenis reptil yang hidup di perairan Bintan, yakni buaya muara dan senyulong.
Kedua satwa tersebut hewan dilindungi pemerintah dan konvensi internasional karena populasinya terbatas serta memiliki peran penting dalam rantai ekosistem perairan.
Ia mengingatkan warga Bintan supaya tidak bertindak gegabah terhadap reptil tersebut. Masyarakat dilarang menangkap, melukai, membunuh, ataupun mengangkut satwa liar itu tanpa prosedur resmi.
Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi pidana, sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ronald menegaskan tindakan penangkapan atau pemusnahan buaya hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil asesmen pemerintah dan satuan tugas satwa liar.
"Solusi konkretnya adalah meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan, sehingga manusia dan buaya bisa hidup berdampingan dengan aman," ucapnya.
Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Kabupaten Bintan Wiryawan Wira mengatakan belakangan populasi buaya di wilayah ini terus meningkat, mencapai puluhan ekor bahkan lebih.
Lokasi rawan buaya tersebar hampir di semua kecamatan di Bintan, meliputi Tambelan 18 tempat, Teluk Bintan (13), Teluk Kijang di Toapaya (13), dan Bintan Timur (3).
Ia mengingatkan masyarakat lebih waspada ketika mengetahui lokasi rawan buaya, misalnya tidak berenang, memancing maupun mencuci di kawasan tersebut.
Wira juga mengimbau warga memahami kapan perilaku buaya aktif, antara lain pada waktu subuh menjelang pagi, dan sore menjelang magrib.
"Tidak menutup kemungkinan, buaya aktif di malam hari," ujar dua.
Warga diminta tidak membuang sampah sembarangan di lokasi rawan buaya, terutama sisa makanan/nasi, potongan ikan, daging, dan ayam, yang berisiko mengundang buaya ke permukiman penduduk.
Ia mencontohkan di Kecamatan Tambelan warga membuang potongan ayam hasil jualan di laut, lalu dimakan buaya yang ukurannya bisa mencapai empat meter. Perbuatan seperti ini tidak seharusnya dilakukan, sebab berpotensi membahayakan keselamatan warga.
"Warga mengklaim buayanya jinak, padahal itu dalam kondisi kenyang. Kalau tak ada makanan lagi atau lapar, justru buaya bisa memangsa manusia. Jadi tetap harus waspada," kata dia.
Batam, 21/5 - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), mendata sebanyak 1.020 titik pelaksanaan shalat serta jumlah hewan kurban untuk perayaan Idul Adha 1447 Hijriah/2026 di seluruh wilayah Kota Batam.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Kemenag Kota Batam Resdin Efendi Pasaribu mengatakan data tersebut merupakan hasil sementara hingga 19 Mei 2026.
“Total titik Shalat Idul Adha di Batam saat ini mencapai 1.020 titik yang terdiri dari 943 masjid, 42 mushala, dan 35 lapangan, tersebar di 12 kecamatan,” ujar Resdin saat dihubungi di Batam, Kamis.
Menurutnya, Kecamatan Sekupang menjadi wilayah dengan jumlah titik Shalat Idul Adha terbanyak yakni mencapai 164 titik.
Selain pendataan lokasi shalat, Kemenag Batam juga mencatat jumlah hewan kurban yang telah terdata sejauh ini mencapai 7.011 ekor. “Jumlah tersebut terdiri dari 2.408 sapi dan 4.603 kambing,” katanya.
Berdasarkan data tersebut, Kecamatan Sagulung merupakan wilayah dengan jumlah kurban terbanyak yakni 980 ekor.
Meski demikian Resdin mengatakan jumlah hewan kurban diperkirakan masih akan bertambah hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
Ia menjelaskan proses pendataan hewan kurban dilakukan melalui koordinasi petugas Kantor Urusan Agama (KUA) di masing-masing kecamatan dengan pengurus masjid dan mushala.
“Kita tanyakan langsung ke pengurus masjid dan mushala melalui petugas KUA di tiap kecamatan,” katanya.
Menurutnya, pendataan tersebut dilakukan untuk mempermudah koordinasi pelaksanaan Shalat Idul Adha maupun penyembelihan hewan kurban di seluruh wilayah Batam.
“Kami berharap pelaksanaan Idul Adha tahun ini dapat berjalan lancar, tertib, dan sesuai ketentuan syariat,” ujar Resdin.
Sebagai informasi, untuk pelaksanaan shalat Id tingkat Kota Batam akan dilakukan di tiga lokasi yakni Dataran Engku Putri Batam Centre, Masjid Baiturrahman Sekupang dan Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah Batu Aji.
Selain itu pelaksanaan kurban tingkat Kota Batam dijadwalkan berlangsung pada 27 Mei 2026 mulai pukul 09.00 WIB di Masjid Agung Raja Hamidah.
Badan Pengusahaan (BP) Batam akan segera merilis versi penyempurnaan layanan digital Land Management System (LMS), pada 26 Mei 2026 mendatang. Khususnya untuk layanan pengakolasian lahan di Kota Batam.
Layanan LMS ini, merupakan portal perijinan resmi yang dikembangkan oleh BP Batam, untuk memperoleh informasi mengenai prosedur dan tata cara yang diperlukan dalam pengajuan perijinan pertanahan di Batam.
Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra mengatakan, penyempurnaan layanan LMS ini, merupakan komitmen BP Batam yang bertujuan untuk menata dan mempercepat pengelolaan pertanahan secara efisien.
Sehingga, melalui penyempurnaan LMS dapat meningkatkan percepatan investasi di Kota Batam kedepannya.
“Komitmen penataan tanah di Batam melalui LMS ini juga merupakan komitmen yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Sebagai upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),” ujar Li Claudia Chanda didampingi Anggota/Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan, Syarlin Joyo dan Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum, Ariastuty Sirait.
Li Claudia menjelaskan, dalam pengelolaan pertanahan, BP Batam menerapkan 4 asas. Mulai dari asas keberlanjutan, keterbukaan, akuntabilitas dan kepastian hukum.
Dalam asas keberlanjutan, pedoman dalam pengalokasian tanah akan berdasarkan pada rencana tata ruang dan rencana induk yang disusun oleh Badan Pengusahaan Batam sebagai Hak Pengelolaan yang memuat rencana peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
Kemudian, asas keterbukaan akan menampilkan informasi ketersediaan tanah yang dapat diakses publik (Alokasi Tanah Reguler dan Alokasi Tanah Langsung) serta mengumumkan tanah (Alokasi Tanah Terbuka) dengan kriteria memiliki dokumen teknis serta telah dilakukan pematangan tanah.
Selanjutnya asas akuntabilitas meliputi evaluasi permohonan alokasi tanah oleh Tim Verifikasi Teknis yang terdiri dari beberapa unit kerja, Evaluasi hasil penilaian Tim Verifikasi dan kriteria penilaian.
Terakhir untuk asas kepastian hukum, adalah menjamin kepatuhan terhadap ketentuan hukum agraria dan peraturan di lingkungan BP Batam serta melindungi hak-hak seluruh pihak yang dituangkan dalam Keputusan Pengalokasian Tanah (KPT) dan Perjanjian Pemanfaatan Tanah (PPT).
“Melalui LMS ini, pemohon dapat mengakses informasi terkait regulasi, persyaratan, dan prosedur pengurusan perizinan tanah secara cepat dan transparan,” jelasnya.
Li Claudia menambahkan, untuk mendapatkan layanan LMS ini, pemohon dapat mengakses laman lms.bpbatam.go.id. Pada halaman utama LMS, pelaku usaha dapat menemukan informasi ketersediaan tanah, layanan perizinan dan informasi penting lainnya.
Melalui LMS online, pelaku usaha dapat melihat lokasi-lokasi yang tersedia untuk pengajuan pengalokasian tanah. Namun sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha terlebih dahulu harus memiliki akun yang terdaftar pada sistem LMS online.
Selanjutnya pelaku usaha membuat permohonan dan kemudian akan melakukan unggah dokumen. Setelah seluruh tahapan diselesaikan, sistem LMS online akan secara otomatis menerbitkan dokumen Keputusan Pengalokasian Tanah dan Perjanjian Pemanfaatan Tanah.
“Untuk tutorial lebih lengkap bisa dilihat dari video yang telah kami tayangkan. BP Batam akan terus berkomitmen menghadirkan layanan yang transparan, profesional dan berbasis digital guna mendukung kemudahan investasi di Kota Batam,” tutupnya.
Plh Wali Kota Lepas Kloter Terakhir Embarkasi Batam, Li Claudia Pesan JCH Jaga Kesehatan
Diskominfo Batam – Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, melepas keberangkatan Jemaah Calon Haji (JCH) Kloter 25 Embarkasi Batam di Asrama Haji Batam, Kamis (21/5/2026). Kloter 25 menjadi kelompok terbang terakhir yang diberangkatkan melalui Embarkasi Batam pada musim haji tahun 2026. Kloter ini membawa 187 jemaah yang berasal dari Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, serta Provinsi Jambi.
Dalam rombongan tersebut, turut menunaikan ibadah haji Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteran Keluarga (TP PKK) Kota Batam, Erlita Amsakar.
Sebelum bertolak menuju Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Amsakar bersama rombongan terlebih dahulu melewati proses pemeriksaan dan persiapan keberangkatan di asrama haji. Selanjutnya, para jemaah melaksanakan salat magrib berjamaah sebelum memasuki tahapan keberangkatan menuju Tanah Suci.
Suasana haru dan khidmat mewarnai prosesi pelepasan yang dihadiri keluarga jemaah, jajaran Pemerintah Kota Batam, serta BP Batam.
Dalam sambutannya, Li Claudia mengajak seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, kebersamaan, dan saling membantu selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci.
“Atas nama Pemerintah Kota Batam dan BP Batam, kami mendoakan seluruh jemaah diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah haji. Jaga kesehatan, jaga kebersamaan, dan saling membantu sesama jemaah selama di Tanah Suci,” ujar Li Claudia.
Ia juga mendoakan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Air dengan predikat haji mabrur.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Syafi’i, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Batam dan seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran penyelenggaraan Embarkasi Batam selama musim haji tahun ini.
“Terima kasih atas dukungan sarana dan prasarana yang digunakan untuk penyelenggaraan PPIH Embarkasi Batam. Dari kloter pertama hingga kloter 25, dukungan pemerintah sangat luar biasa sehingga seluruh proses dapat berjalan lancar,” ujarnya.
Muhammad Syafi’i juga berpesan kepada seluruh jemaah agar menjaga niat dan fokus selama menjalankan ibadah.
Menurutnya, ibadah haji bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan spiritual untuk mendekatkan diri dan meraih ridha Allah Swt.
“Haji bukan perjalanan wisata ataupun untuk mencari gelar haji, melainkan untuk meraih ampunan Allah SWT. Luruskan niat, jangan memaksakan diri, jaga kesehatan fisik dan emosi, perbanyak zikir, serta fokus beribadah,” pesannya.
Aksi Hijau Berkelanjutan KEK Tanjung Sauh: PT Batamraya Sukses Perkasa Kembali Tanam 1.000 Bibit Mangrove
BATAM, 21 Mei 2026 – Sebagai bentuk konsistensi dan tanggung jawab sosial terhadap kelestarian lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya, PT Batamraya Sukses Perkasa (PT BSP), selaku pengembang utama proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Sauh, melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) berupa aksi penanaman bibit pohon mangrove tahap kedua. Sebanyak 1.000 bibit mangrove ditanam secara serentak di kawasan pesisir Pulau Ngenang, Kelurahan Ngenang, Kecamatan Nongsa, Batam, pada Kamis, 21 Mei 2026.
Aksi penanaman tahap kedua ini merupakan kelanjutan dari komitmen jangka panjang perusahaan untuk menanam total 5.000 bibit pohon mangrove jenis Mangi Kurata secara bertahap. Melalui program ini, PT BSP menegaskan bahwa kepedulian terhadap kelestarian ekosistem lingkungan hidup menempati prioritas tertinggi dan perhatian khusus dalam setiap lini perencanaan pembangunan strategis KEK Tanjung Sauh. Kegiatan ini juga menjadi benteng pertahanan alami wilayah pesisir guna mencegah ancaman abrasi pantai, meredam dampak perubahan iklim, serta memulihkan habitat bagi keanekaragaman hayati laut di sekitar Pulau Ngenang dan Tanjung Sauh.
“Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Sauh didesain untuk berjalan beriringan dengan kelestarian alam, bukan mengorbankannya. Penanaman tahap kedua sebanyak 1.000 bibit ini membuktikan bahwa komitmen hijau kami bukan sekadar formalitas, melainkan aksi nyata yang berkelanjutan. Kami meyakini bahwa investasi terbaik untuk masa depan kawasan ini adalah dengan menjaga keharmonisan ekosistem pesisir serta membangun sinergi yang kokoh bersama masyarakat dan seluruh instansi terkait,” ujar Martina selaku Corporate Legal Panbil Group yang juga turut serta di dalam giat tanam pohon bakau hari ini.
Langkah hijau yang diinisiasi oleh PT BSP ini mendapat dukungan penuh serta apresiasi dari berbagai elemen penting, mulai dari jajaran instansi pemerintahan, aparat keamanan, perwakilan masyarakat, hingga organisasi pemerhati lingkungan. Kehadiran para pemangku kepentingan dalam aksi penanaman ini memperkuat kolaborasi multi-pihak dalam menjaga ketahanan lingkungan pesisir Batam agar tetap produktif dan lestari bagi generasi mendatang.
Kegiatan yang berlangsung dihadiri Sekretaris Kelurahan (Seklur) Ngenang sebagai perwakilan instansi pemerintahan setempat. Sinergi pengamanan dan kewilayahan juga diperkuat oleh kehadiran jajaran Bhabinkamtibmas Ngenang, Babinsa Ngenang, Babin Potmar Ngenang, serta Komandan Pos (Danpos) Ngenang. Perangkat kemasyarakatan pun turut andil secara aktif, di antaranya Ketua RW 01 Kelurahan Ngenang beserta jajaran RT, Ketua RW 02 Kelurahan Ngenang beserta jajaran RT, Ketua dan Wakil Ketua Karang Taruna Kelurahan Ngenang, serta dukungan spiritual dari para tokoh masyarakat. Tak kalah penting, aksi penanaman bersama ini juga dikawal langsung oleh perwakilan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) bersama dengan jajaran tim internal dari PT Batamraya Sukses Perkasa.
Pelaksana Harian Lurah Ngenang, Suleman, mengapresiasi langkah PT BSP yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi lingkungan dan masyarakat. “Penanaman mangrove ini sangat penting untuk menahan abrasi sekaligus menjadi habitat biota laut. Kami berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut dan memperkuat sinergi antara perusahaan dan masyarakat,” ujarnya.
Melalui konsistensi penanaman mangrove secara berkala ini, PT BSP berharap dapat memperkuat ketahanan wilayah pesisir dari hempasan gelombang laut, meningkatkan populasi biota laut seperti ikan, udang, dan kepiting yang menjadi tumpuan ekonomi nelayan lokal, sekaligus menciptakan kualitas udara yang lebih bersih melalui penyerapan karbon. Proyek KEK Tanjung Sauh berkomitmen penuh untuk terus menerapkan praktik pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan siap menjadi percontohan nasional bagi pengembangan kawasan ekonomi yang maju, modern, namun tetap berwawasan lingkungan di Indonesia.
Musnahkan Uang Rupiah Tidak Asli, Wujud Komitmen Botasupal Kepulauan Riau Berantas Rupiah Palsu
Unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Kepolisian Republik Indonesia Daerah (Polda) Kepri, Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Kepri, Kejaksaan Tinggi Kepri, serta Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Provinsi Kepri terus memperkuat sinergi dalam upaya pemberantasan uang Rupiah tidak asli. Sebanyak 5.454 lembar temuan Rupiah tidak asli dimusnahkan pada Kamis, 21 Mei 2026 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Langkah ini merupakan mandat UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta menjadi wujud komitmen menjaga Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara dan upaya menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi dengan Rupiah.
Hadir dalam kesempatan ini Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Rony Widiarto P. bersama Pimpinan dari unsur Botasupal Kepri serta Pimpinan instansi vertikal terkait dan asosiasi perbankan.
“Uang Rupiah palsu yang dimusnahkan ini tercatat sebanyak 5.454 lembar dan berasal dari hasil proses pengolahan uang dan temuan masyarakat di wilayah Provinsi Kepulauan Riau selama periode November 2022 sampai dengan Desember 2025”, ujar Rony Widiarto dalam sambutannya.
Proses pemusnahan temuan Rupiah tidak asli tersebut telah melalui proses klarifikasi oleh Bank Indonesia selaku lembaga yang berwenang untuk menyatakan keaslian uang Rupiah berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tenaga ahli maupun uji laboratorium. Selanjutnya, temuan uang Rupiah tidak asli tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebelum akhirnya dimusnahkan. Pemusnahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Pengadilan Negeri Batam untuk dilakukan menggunakan fasilitas Mesin Racik Kertas milik Bank Indonesia yang menghasilkan cacahan kertas berukuran sangat kecil sehingga tidak lagi menyerupai uang. Kegiatan pemusnahan secara simbolis dilakukan oleh unsur Botasupal Provinsi Kepulauan Riau dan selanjutnya dilaksanakan oleh tim Bank Indonesia dengan disaksikan oleh unsur Botasupal sesuai prosedur yang telah ditentukan.
Berdasarkan data BI, jumlah temuan uang palsu menunjukkan tren yang semakin menurun, dari 5 ppm (piece per million atau 5 lembar dalam setiap 1 juta uang beredar) pada 2023 menjadi 4 ppm pada 2024-2025, dan terus menurun. Hal ini seiring dengan penguatan kualitas uang Rupiah baik bahan uang, teknologi cetak, dan unsur pengaman yang semakin modern, sehingga semakin mudah dikenali dan sulit dipalsukan.
Peningkatan kualitas uang Rupiah juga telah memperoleh pengakuan dunia dengan diterimanya penghargaan Uang Rupiah Tahun Emisi (TE) 2022 sebagai Seri Uang Terbaik (Best New Banknote Series) pada IACA Currency Awards 2023 dan penghargaan untuk Uang Rupiah kertas pecahan Rp50.000 TE 2022 pada November 2024 yang meraih peringkat ke-2 dunia untuk pecahan yang paling aman dan yang paling sulit dipalsukan di dunia (World's Most Secure Currencies) dengan 17 unsur pengaman canggih versi BestBrokers.
Di samping itu, Bank Indonesia bersama Botasupal juga terus mengedukasi masyarakat melalui kampanye Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah sebagai upaya bersama dalam menanggulangi uang Rupiah palsu. Di antaranya dengan mengenali ciri-ciri keaslian Rupiah melalui 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang) serta menerapkan 5J (Jangan Dilipat, Jangan Dicoret, Jangan Distapler, Jangan Diremas, Jangan Dibasahi). Melalui slogan Cinta Bangga Paham Rupiah, Bank Indonesia mengajak masyarakat bersama-sama menjaga Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah dan simbol kedaulatan negara Indonesia.
