Sinergi Pusat dan Daerah Percepat Pengentasan Kemiskinan Pesisir, Batam Tekan Angka Kemiskinan Jadi 3,81 Persen
BATAM – Kota Batam kembali mencatatkan capaian positif dalam pembangunan ekonomi yang inklusif. Melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen, memperkuat posisi Batam sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia sekaligus menjadi contoh keberhasilan pengembangan ekonomi berbasis masyarakat pesisir.
Capaian tersebut mengemuka dalam kegiatan Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan Bagi Masyarakat Pesisir (SiTaskin Pesisir) yang dirangkaikan dengan program Kampung Nelayan Merah Putih di Balai Pertemuan KNMP Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Selasa (7/7/2026).
Kegiatan ini dihadiri Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Bepetasin) Iwan Sumule, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Amsakar Achmad, serta jajaran kementerian, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat pesisir.
Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengungkapkan keberhasilan menurunkan angka kemiskinan merupakan hasil dari berbagai program yang secara konsisten menyasar masyarakat pesisir dan nelayan.
Dari total sekitar 1,4 juta penduduk Batam, jumlah masyarakat yang masuk kategori miskin kini berada di kisaran 68 ribu jiwa, turun dibandingkan periode sebelumnya.
Menurut Amsakar, pemerintah tidak hanya memberikan bantuan sesaat, melainkan membangun ekosistem ekonomi yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat.
Mulai dari bantuan kapal nelayan, alat tangkap, bibit perikanan, keramba, hingga perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan menjadi bagian dari strategi yang dijalankan untuk meningkatkan pendapatan keluarga nelayan.
"Alhamdulillah, ikhtiar yang kami lakukan untuk masyarakat nelayan mulai dari bantuan alat tangkap, kapal, bibit, keramba, hingga program perlindungan jaminan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan kontribusi nyata dalam mengentaskan kemiskinan," ujar Amsakar.
Keberhasilan tersebut bahkan mengantarkan Batam meraih Penghargaan Pemenang I Pengentasan Kemiskinan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri bersama Tempo.
Dalam kesempatan tersebut, Amsakar juga memaparkan filosofi pembangunan yang menjadi fondasi kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Batam.
Filosofi pertama adalah mengadakan yang belum ada, yakni membangun infrastruktur baru yang benar-benar dibutuhkan masyarakat seperti pelabuhan dan fasilitas penunjang ekonomi.
Kedua, meningkatkan yang sudah ada, melalui pengembangan berbagai fasilitas publik agar mampu mengikuti pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi.
Sementara filosofi ketiga adalah memberdayakan yang lemah, melalui berbagai program pengentasan kemiskinan sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurutnya, pembangunan ekonomi harus berpihak kepada kelompok yang paling membutuhkan agar pertumbuhan tidak hanya menghasilkan angka, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dalam pidatonya, Amsakar juga mengingatkan agar program kolaborasi lintas kementerian tidak berhenti sebagai agenda seremonial.
Dengan mengutip analogi sastra, ia berharap seluruh program benar-benar menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat pesisir.
"Banyak sekali agenda nasional yang sifatnya seperti puisi Chairil Anwar, 'Sekali berarti sudah itu mati'. Meledak-ledak pada saat acara, tapi setelah itu seperti Isuzu Panther, nyaris tidak terdengar. Namun untuk program ini, kita yakin dan percaya insyaallah akan melahirkan program konkret yang menyentuh masyarakat," tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat Galang dan Rempang memanfaatkan peluang tersebut dengan bekerja keras, meningkatkan produktivitas, dan membangun kemandirian ekonomi dari potensi daerah sendiri.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Iwan Sumule, menegaskan pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan nasional secara konsisten sebesar 1 persen setiap tahun.
Melalui strategi tersebut, pemerintah optimistis tingkat kemiskinan nasional dapat ditekan hingga berada pada kisaran 4 hingga 4,5 persen pada 2029.
Menurutnya, percepatan pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian saja, melainkan harus menjadi gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan.
Karena itu, Bepetasin mengapresiasi kolaborasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, dunia usaha, serta berbagai mitra pembangunan yang telah mengintegrasikan program mereka.
Program SiTaskin Pesisir di Batam menjadi contoh penerapan pendekatan konvergensi lintas sektor. Sejumlah kementerian mengintegrasikan berbagai program strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.
Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkuat sektor perikanan melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Kementerian Perindustrian memberikan pelatihan wirausaha baru berbasis pengolahan pangan lokal. Kementerian PPN/Bappenas mendampingi perencanaan dan penganggaran percepatan pengentasan kemiskinan.
Kementerian Dalam Negeri bersama Bepetasin memperkuat fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK). Kementerian Perhubungan membantu legalitas kapal nelayan melalui penyediaan gerai pas kecil.
Sementara BP2MI menghadirkan program literasi keuangan bagi pekerja migran dan keluarganya di kawasan pesisir.
Pendekatan terpadu tersebut diharapkan mampu menciptakan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui peningkatan produktivitas, legalitas usaha, hingga lahirnya industri pengolahan hasil perikanan.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menegaskan bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi salah satu program prioritas nasional dalam mendukung swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Tahun ini pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 1.269 Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah. Sebelumnya, sebanyak 100 kampung nelayan telah dibangun sebagai proyek percontohan.
Pembangunan dilakukan menggunakan pendekatan tematik, menyesuaikan karakteristik setiap daerah, serta didahului asesmen lahan yang memastikan status tanah benar-benar bersih dan tidak bermasalah.
Keberhasilan program percontohan di Samber-Pinyeri menjadi bukti bahwa investasi pemerintah di sektor pesisir mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan.
Program tersebut mencatat peningkatan pendapatan nelayan hingga 113 persen dibandingkan sebelumnya. Tidak hanya itu, hasil tangkapan nelayan yang semula hanya dipasarkan untuk kebutuhan lokal kini telah menembus pasar antardaerah seperti Surabaya, Bali, dan Bitung, bahkan mulai memasuki pasar ekspor.
Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan nelayan tidak hanya bergantung pada bantuan alat produksi, tetapi juga pada penguatan rantai pasok, akses pasar, dan kelembagaan ekonomi masyarakat.
KKP juga meminta masyarakat menjaga seluruh fasilitas yang telah dibangun serta memperkuat kerja sama dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar manfaat ekonomi dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Selain meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, Kampung Nelayan Merah Putih juga diproyeksikan menjadi penopang ketahanan pangan nasional.
Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan konsumsi protein ikan sekaligus mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.
KKP juga menegaskan pentingnya pengawasan dari berbagai lembaga seperti BPK, BPKP, dan Kejaksaan agar seluruh program berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat, Batam kini diproyeksikan menjadi model nasional pembangunan ekonomi pesisir yang tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat nelayan secara berkelanjutan. (Iman Suryanto)
Batam Jadi Pilot Project SiTaskin Pesisir, Amsakar Tegaskan Pengentasan Kemiskinan Butuh Kolaborasi
Diskominfo Batam – Kota Batam kembali mendapat kepercayaan dari Pemerintah Pusat sebagai lokasi perdana peluncuran simbolis Program Sinergi Pengentasan Kemiskinan Terpadu Kawasan Pesisir (SiTaskin Pesisir). Program kolaboratif lintas kementerian tersebut diharapkan mampu mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Peluncuran berlangsung di Balai Pertemuan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Sembulang, Galang, Selasa (7/7/2026). Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf, serta Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Iwan Sumule.
Bagi Pemerintah Kota Batam, penunjukan Batam sebagai lokasi pertama peluncuran SiTaskin Pesisir merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat atas berbagai upaya yang selama ini dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di kawasan pesisir.
Dalam sambutannya, Amsakar menegaskan bahwa percepatan pengentasan kemiskinan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat.
“Ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia sehingga kehadiran pemerintah benar-benar mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Amsakar.
Ia menjelaskan, jumlah penduduk Batam saat ini mencapai sekitar 1,4 juta jiwa, dengan sekitar 68 ribu jiwa masih berada dalam kategori masyarakat miskin. Meski demikian, berbagai program yang dijalankan pemerintah menunjukkan hasil positif. Tingkat kemiskinan di Batam berhasil ditekan dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen.
Menurut Amsakar, capaian tersebut tidak hanya didorong melalui penyaluran bantuan sosial, tetapi juga melalui berbagai program pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat secara mandiri.
Khusus bagi masyarakat pesisir, Pemerintah Kota Batam terus memperkuat berbagai program pemberdayaan, mulai dari bantuan alat tangkap, kapal, bibit ikan, keramba, hingga perlindungan sosial melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para nelayan.
“Kami ingin memastikan masyarakat pesisir tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memperoleh perlindungan. Karena itu, seluruh nelayan telah kami fasilitasi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan mereka,” katanya.
Amsakar berharap Program SiTaskin Pesisir menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun kawasan pesisir yang lebih produktif, mandiri, dan sejahtera.
Menurutnya, pembangunan tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari keberhasilan memberdayakan masyarakat agar mampu meningkatkan taraf hidupnya.
“Program SiTaskin menjadi bagian penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Jika ini berjalan dengan baik, masyarakat akan benar-benar merasakan kehadiran negara di tengah-tengah mereka,” tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat Galang memanfaatkan seluruh program pemerintah sebagai peluang untuk mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf, mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.
Menurut Didit, program tersebut tidak hanya membangun kawasan permukiman nelayan, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah hasil perikanan.
Ia mencontohkan, hasil tangkapan nelayan yang sebelumnya dijual dalam bentuk mentah kini mulai diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi lebih tinggi sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 1.269 Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh Indonesia. Program tersebut juga mendukung peningkatan konsumsi protein masyarakat serta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hingga kini, sekitar 100 Kampung Nelayan Merah Putih telah selesai dibangun sebagai proyek percontohan. Selanjutnya, setiap kawasan akan dikembangkan sesuai karakteristik daerah masing-masing setelah melalui asesmen, termasuk memastikan status lahan bebas dari persoalan hukum.
“Setiap daerah memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda. Karena itu, pengembangannya harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir,” ujar Didit.
Senada dengan itu, Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule, menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan sinergi lintas kementerian dan lembaga.
Melalui Program SiTaskin Pesisir, setiap kementerian menghadirkan intervensi sesuai kewenangannya sehingga masyarakat memperoleh pendampingan secara terpadu dan berkelanjutan.
Iwan menyebut Batam dipilih sebagai lokasi pertama peluncuran SiTaskin Pesisir karena dinilai memiliki potensi besar menjadi model nasional pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih.
“Pengentasan kemiskinan harus dilakukan melalui kolaborasi sehingga target yang telah dicanangkan Presiden Prabowo dapat diwujudkan bersama,” pungkasnya.
Direktorat Pengamanan Aset dan Kawasan BP Batam yang berada di bawah Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum, melalui Petugas Pos Jembatan 1 Barelang, melaksanakan patroli gabungan bersama Dinas Perhubungan, Polisi Militer, serta Patroli dan Pengawalan (Patwal) Satuan Lalu Lintas Polresta Barelang, pada Senin (6/7/2026).
Direktur Pengamanan Aset dan Kawasan BP Batam, Mujiyono mengatakan, patroli ini bertujuan memastikan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan larangan parkir di kawasan jembatan, menjaga kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan, serta keamanan kawasan strategis sebagai salah satu ikon Kota Batam.
Selama pelaksanaan patroli, petugas juga melakukan pemantauan di sepanjang area Jembatan 1 Barelang serta memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat agar tidak memarkirkan kendaraan di atas jembatan.
Hal ini juga selaras dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Leo Putra, sebagaimana diberitakan oleh Batampos pada 7 Juli 2026, yang menegaskan tujuan patroli ini sebagai langkah preventif atas isu dugaan adanya pungutan liar (pungli) parkir di kawasan Jembatan Barelang.
Ketentuan larangan parkir juga tidak hanya berlaku di kawasan Jembatan Barelang juga, melainkan untuk seluruh jembatan lainnya di Kota Batam.
“BP Batam sangat mengapresiasi sinergi positif lintas instansi. Upaya ini merupakan faktor pendukung untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas,” ujar Mujiyono.
Ia menambahkan, Kepala BP Batam, Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, telah menekankan pentingnya pelayanan publik yang mengedepankan keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan Batam yang aman, tertib, dan berdaya saing.
Sejalan dengan arahan tersebut, seluruh jajaran di lingkungan BP Batam didorong untuk memperkuat kolaborasi dengan instansi terkait dalam menjaga fasilitas publik dan objek vital daerah.
“Sesuai arahan pimpinan, setiap pelaksanaan tugas di lapangan dilakukan secara humanis, responsif, dan komunikatif, dengan mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat serta memperkuat sinergi antarinstansi demi terciptanya pelayanan publik yang semakin optimal,” pungkas Mujiyono.
Hingga patroli berakhir, situasi di kawasan Jembatan 1 Barelang terpantau aman dan kondusif, tanpa ditemukan gangguan yang berpotensi menghambat kelancaran lalu lintas maupun mengganggu ketertiban umum.
Melalui kegiatan ini, Direktorat Pengamanan Aset dan Kawasan BP Batam menegaskan komitmennya untuk terus mendukung arahan pimpinan BP Batam dalam menjaga keamanan kawasan strategis, meningkatkan disiplin masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, serta memberikan pelayanan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tidak berhenti dan memarkirkan kendaraan di badan jembatan, melakukan aktivitas berjualan, maupun kegiatan lain yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan dan mengganggu fungsi jembatan,” tutup Mujiyono.
Batam, 07/7 - Presiden RI Prabowo Subianto mengarahkan agar Kawasan Pelabuhan Bebas Perdagangan Bebas (KPBPB) Batam disiapkan menjadi gerbang maritim dan investasi global.
Hal itu disampaikan Presiden saat menerima jajaran pimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk membahas percepatan transformasi Batam sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional di kediamannya di Jakarta.
Sebagaimana disampaikan Deputi Investasi BP Fary Djemy Francis saat dikonfirmasi dari Batam, Selasa, Presiden menegaskan bahwa Batam harus menjadi model implementasi agenda nasional melalui hilirisasi, industrialisasi, deregulasi, percepatan investasi, dan efisiensi logistik.
"Bapak Presiden juga mengarahkan agar Batam menjadi pilot project reformasi investasi nasional melalui digitalisasi pelayanan, pengawasan berbasis risiko, serta penguatan integritas kawasan," ujar Fary Francis.
Menurut Presiden, keunggulan Batam harus dibangun di atas kepastian hukum, kecepatan pelayanan, dan infrastruktur berdaya saing global.
Masih dalam pertemuan itu, Presiden mengarahkan untuk dilakukan modernisasi pelabuhan dan rencana pembangunan Pelabuhan Internasional Batam sebagai simpul logistik nasional yang terintegrasi dengan kawasan industri, manufaktur berteknologi tinggi, pusat data, dan jaringan pelayaran dunia.
Langkah itu diharapkan mampu menurunkan biaya logistik, meningkatkan daya saing ekspor, dan memperkuat posisi Batam dalam rantai pasok global.
Presiden Prabowo akan mengkordinasikan langkah lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat penyelesaian isu strategis, mulai dari harmonisasi regulasi, hingga pembangunan pelabuhan internasional.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BP Batam Amsakar Achmad menyampaikan bahwa pascapenguatan regulasi melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, serta kebijakan pengembangan kawasan, pelayanan investasi menjadi lebih cepat dan memberikan kepastian yang semakin baik bagi investor.
"Melalui berbagai reformasi tersebut, BP Batam menargetkan Batam menjadi kawasan yang lebih produktif, tertata, dan kompetitif, sekaligus memperkuat perannya sebagai pusat investasi, industri, dan perdagangan yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional," ujar Amsakar.
Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra menambahkan bahwa pihaknya terus memperkuat tata kelola melalui digitalisasi Land Management System (LMS) guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan layanan lahan.
"BP Batam menilai perkuatan tata kelola tersebut akan meningkatkan kepastian hukum, mempercepat layanan investasi, serta memperkuat kepercayaan investor terhadap Batam sebagai tujuan investasi," ujar dia.
Sementara itu, BP Batam mencatat realisasi investasi di kawasan itu pada tahun 2025 mencapai Rp69,3 triliun. Pada Triwulan I 2026, investasi kembali tumbuh menjadi Rp17,48 triliun, meningkat 102,85 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Investasi tersebut semakin terkonsentrasi pada sektor bernilai tambah seperti elektronik, mesin, pusat data, energi, dan kawasan industri.
Sumber : Kantor Berita Antara
Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteran Keluarga (TP-PKK) Kota Batam tengah mematangkan persiapan Peringatan Hari Anak Tingkat Kota Batam Tahun 2026 yang akan digelar secara meriah pada 8 Agustus 2026 di Dataran Engku Putri. Mengusung tema “Harmonisasi Anak Batam Bahagia (HAMBA)”, peringatan tahun ini dirancang menjadi ruang yang menyenangkan, edukatif, dan inspiratif, dengan melibatkan anak-anak sebagai pusat seluruh rangkaian kegiatan.
Ketua TP-PKK Kota Batam, Erlita Amsakar, berharap momentum tersebut menjadi perayaan yang mampu membahagiakan sekaligus mendorong tumbuh kembang dan kreativitas anak-anak Batam. Hal itu ia tegaskan saat memimpin rapat persiapan Peringatan Hari Anak Tingkat Kota Batam di Kantor Wali Kota Batam, Senin (6/7/2026).
Rapat tersebut diikuti sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam sebagai langkah mematangkan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan menjadi ruang belajar, bermain, dan berekspresi bagi anak-anak.
Dalam arahannya, Erlita mengajak seluruh perangkat daerah memperkuat kolaborasi agar peringatan Hari Anak tidak hanya berlangsung meriah, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang berkesan serta memberi manfaat bagi tumbuh kembang anak.
“Saya ingin anak-anak di Kota Batam bisa memperingati hari mereka. Saya ingin membahagiakan mereka,” ujar Erlita.
Menurutnya, Hari Anak semestinya menjadi momentum untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada generasi muda. Anak-anak perlu diberikan ruang untuk mengekspresikan kreativitas, mengembangkan potensi, serta menikmati hari istimewa yang dipersembahkan khusus bagi mereka.
“Saya ingin anak-anak Batam menikmati hari mereka,” katanya.
Erlita menambahkan, keberhasilan penyelenggaraan kegiatan tersebut sangat bergantung pada sinergi seluruh perangkat daerah. Karena itu, ia berharap setiap OPD dapat mengambil peran sesuai tugas dan fungsinya sehingga acara berlangsung semarak, edukatif, dan memberikan dampak positif bagi anak-anak Batam.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Batam, Yusfa Hendri, mengatakan, peringatan Hari Anak Tahun 2026 mengusung tema “Harmonisasi Anak Batam Bahagia (HAMBA)”.
Ia menjelaskan, berbagai kegiatan telah disiapkan dengan melibatkan anak-anak dan remaja sebagai pelaku utama. Rangkaian acara antara lain penampilan Forum Anak Kota Batam, peragaan busana Batik Batam, permainan edukatif, serta beragam aktivitas kreatif yang mendorong partisipasi anak.
“Selain itu, akan ada kuis dan doorprize menarik untuk menambah semarak peringatan Hari Anak,” ujar Yusfa.
Melalui peringatan tersebut, Pemerintah Kota Batam bersama TP-PKK Kota Batam berharap dapat menghadirkan suasana yang menyenangkan sekaligus memperkuat komitmen dalam mewujudkan Kota Batam sebagai kota yang ramah anak, tempat setiap anak memperoleh kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya secara optimal.
Batam, 6 Juli 2026 – PT PLN Batam terus melakukan langkah percepatan penanganan gangguan kelistrikan yang terjadi di wilayah Senjulung, Punggur, dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi kondisi beban berlebih pada salah satu trafo distribusi yang menyebabkan bekerjanya sistem pengaman trafo saat memasuki waktu beban puncak.
Manager Komunikasi dan Humas PLN Batam, Yoga Perdana Sulastama, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemantauan petugas di lapangan, Trafo Portal 400 kVA Senjulung 2 mengalami kondisi beban berlebih dengan pembebanan mencapai sekitar 110 persen. Kondisi tersebut umumnya terjadi saat memasuki beban puncak, khususnya sekitar pukul 18.30 WIB hingga tengah malam, ketika pemakaian listrik masyarakat meningkat secara bersamaan.
“Pada saat beban meningkat, pengaman trafo atau MCCB dapat bekerja secara otomatis untuk melindungi peralatan kelistrikan dari potensi kerusakan. Kondisi inilah yang menyebabkan aliran listrik di sebagian wilayah terdampak sempat terhenti,” ujar Yoga.
Yoga menjelaskan, PLN Batam telah melakukan langkah antisipatif sejak 24 Juni 2026 dengan menyampaikan surat kepada perangkat RT/RW setempat terkait kebutuhan alokasi lahan untuk pembangunan gardu baru. Langkah ini dilakukan agar penambahan kapasitas jaringan dapat segera direalisasikan sebagai solusi jangka panjang dalam mengurangi beban trafo eksisting dan meningkatkan keandalan pasokan listrik di wilayah Senjulung dan sekitarnya.
Dalam prosesnya, PLN Batam terus melakukan komunikasi dan koordinasi bersama perangkat RT/RW serta tokoh masyarakat setempat. Hal ini diperlukan karena pembangunan gardu baru membutuhkan lokasi yang aman, sesuai secara teknis, serta dapat diterima bersama oleh warga.
“Penempatan gardu baru tentu memerlukan dukungan semua pihak. Karena itu, PLN Batam terus berkoordinasi dengan perangkat lingkungan dan tokoh masyarakat agar solusi teknis ini dapat segera direalisasikan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan warga, adapun seluruh biaya pembangunan gardu baru tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PLN Batam” jelas Yoga.
Setelah melalui proses komunikasi dan musyawarah, alokasi lahan untuk gardu portal baru telah mendapatkan persetujuan dari perangkat RT/RW Senjulung. Setelah lahan disepakati, tim PLN Batam langsung bergerak melakukan pekerjaan awal pada 5 Juli 2026 sekitar pukul 18.45 WIB berupa penggalian lubang tiang beton.
Pekerjaan pembangunan gardu baru kembali dilanjutkan pada 6 Juli 2026 dan ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 3 sampai 4 hari, dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan kerja, kondisi lapangan, dan keandalan jaringan. Selama proses pembangunan berlangsung, PLN Batam juga menyiagakan tim pelayanan teknik di lokasi Gardu Portal Senjulung 2 untuk mempercepat proses penormalan apabila pengaman trafo kembali bekerja.
Selain pekerjaan teknis, PLN Batam juga melakukan berbagai upaya pendukung, antara lain melakukan pertemuan langsung dengan warga, menyampaikan imbauan melalui tokoh masyarakat dan perangkat warga agar pelanggan dapat mengatur serta mengurangi pemakaian listrik sementara waktu pada saat beban puncak, serta menyiagakan petugas di lokasi untuk mempercepat penanganan apabila terjadi gangguan.
PLN Batam menyampaikan apresiasi kepada perangkat RT/RW, tokoh masyarakat, dan warga Senjulung atas dukungan serta kerja sama yang diberikan dalam percepatan pembangunan gardu baru tersebut.
“Kami memahami ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan akibat kondisi ini. PLN Batam terus bergerak cepat agar solusi permanen dapat segera terealisasi. Kami juga memohon dukungan masyarakat untuk sementara waktu dapat mengatur pemakaian listrik, khususnya pada saat beban puncak, hingga gardu baru selesai dibangun dan beroperasi,” tutup Yoga.
PLN Batam berkomitmen untuk terus menyampaikan perkembangan penanganan secara transparan dan memastikan seluruh langkah percepatan dilakukan agar pasokan listrik di wilayah Senjulung, Punggur, dan sekitarnya dapat kembali andal.
Kinerja investasi Kota Batam kembali menunjukkan capaian yang sangat menggembirakan.
Pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi investasi di Batam mencapai Rp17,48 triliun, meningkat 102,85 persen (year-on-year).
Angka tersebut menjadikan Batam sebagai salah satu motor utama pertumbuhan investasi nasional.
Secara nasional, realisasi investasi pada Triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp498,8 triliun, atau tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari tambahan investasi nasional sekitar Rp33,5 triliun, Batam berkontribusi sekitar Rp8,86 triliun, atau 26,5 persen dari total tambahan investasi nasional.
Selain itu, laju pertumbuhan investasi Batam tercatat hampir 14 kali lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan investasi nasional.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan bukti nyata meningkatnya kepercayaan dunia usaha terhadap Batam sebagai kawasan investasi strategis Indonesia.
“BP Batam akan terus memperkuat kemudahan berusaha, kepastian regulasi, percepatan perizinan, serta pembangunan infrastruktur agar iklim investasi semakin kompetitif,” ujar Amsakar.
Menurutnya, capaian tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk menjadikan investasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Senada dengan Amsakar, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menegaskan bahwa keberhasilan tersebut harus dijaga melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada investor.
“Pelayanan publik yang semakin cepat, kolaborasi lintas instansi yang semakin kuat, serta penyelesaian berbagai hambatan investasi secara cepat dan terukur menjadi faktor penentu untuk memberikan kepastian dan kenyamanan bagi investor,” ujarnya.
Investasi yang masuk juga diharapkan mampu memberikan dampak nyata berupa penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing industri, dan pertumbuhan ekonomi Batam yang inklusif.
Secara makro, kontribusi besar Batam terhadap pertumbuhan investasi nasional menempatkan kawasan ini pada posisi strategis dalam peta ekonomi regional.
Deputi Bidang Investasi BP Batam, Fary Djemy Francis, menjelaskan bahwa kontribusi sebesar 26,5 persen terhadap tambahan investasi nasional membuktikan efektivitas kebijakan pelonggaran dan stimulus yang diterapkan di Batam.
“Batam bukan hanya kawasan industri, tetapi telah berkembang menjadi pusat eksekusi investasi strategis Indonesia,” jelas Fary.
Menurutnya, BP Batam akan terus mempercepat implementasi berbagai proyek strategis, termasuk investasi di sektor manufaktur berteknologi tinggi, pusat data (data center), kecerdasan buatan (AI), energi, logistik, dan industri hilir yang memiliki nilai tambah tinggi.
“Kami optimistis Batam akan terus menjadi destinasi investasi paling kompetitif di Indonesia sekaligus memperkuat posisinya sebagai gerbang investasi Asia Tenggara,” pungkasnya.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad bersama Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Balairungsari, Batam Centre, Jumat (3/7).
Pertemuan ini menjadi ruang strategis memperkuat sinergi dalam mendorong penguatan ekonomi, investasi dan pengembangan kawasan.
Turut hadir para Deputi BP Batam dan Kementerian Keuangan yaitu Dirjen Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama beserta jajaran Ditjen Bea Cukai Kepri dan Ditjen Pajak Kepri.
Wakil Ketua Banggar DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie, mengatakan Batam memiliki keunggulan strategis yaitu berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka dan status kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
“Batam memiliki kombinasi keunggulan yang tidak dimiliki banyak daerah di Indonesia, mulai dari letak geografis, basis industri manufaktur yang kuat, konektivitas logistik yang baik hingga akses langsung ke pasar global,” katanya.
Wakil Ketua Banggar DPR RI juga mengapresiasi capaian BP Batam. Menurutnya, di tengah geopolitik global, Batam tetap menunjukkan kinerja positif. Sepanjang 2025, Batam mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,76 persen dan realisasi investasi mencapai Rp69,3 triliun melebihi target.
Meski demikian, Syarief mengingatkan agar Batam terus meningkatkan daya saing melalui penguatan kapasitas pelabuhan, modernisasi sistem logistik, inovasi bisnis serta integrasi kawasan industri dan pelabuhan di tengah persaingan dengan kawasan ekonomi khusus di Asia Tenggara.
“Kami meyakini Batam tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional namun mampu tumbuh menjadi pusat investasi global dan industri berkelas dunia,” ujarnya.
Sementara, Kepala BP Batam, Amsakar Achmad menyambut baik apresiasi dan dukungan Banggar DPR RI. Dalam kesempatan pertama, ia katakan, lembaganya tengah mengoptimalkan tata kelola PNBP sebesar Rp 2,4 triliun untuk pembangunan kawasan. Angka itu seluruhnya berasal dari skema pembiayaan PNBP dan tanpa meminta tambahan APBN.
“Kami memahami persoalan dan kebijakan nasional hari ini. Oleh sebab itu, tahun ini kita bergerak di angka 2,4 triliun. Sekitar 65 persen dari anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja publik dan 35 persen untuk dukungan strategis,” katanya.
Ia menilai, di balik lonjakan investasi Batam, terdapat serangkaian pembenahan yang dilakukan pihaknya, mulai dari reformasi regulasi, penyederhanaan layanan investasi hingga percepatan pembangunan infrastruktur.
“Capaian ini bukan hanya angka. Ini cerminan kepercayaan investor terhadap ekosistem yang sedang kami bangun di Batam,” jelasnya.
Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra menambahkan, pihaknya berkomitmen memastikan kesiapan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri yang kompetitif dan berkelanjutan.
“Kami tengah menyiapkan langkah penguatan infrastruktur untuk memastikan keandalan pasokan air dan listrik sebagai upaya meningkatkan daya saing kawasan industri,” seru Li Claudia.
BP Batam berharap kunjungan kerja Banggar DPR RI dapat memperkuat dukungan kebijakan bagi pengembangan Batam sebagai kawasan tujuan investasi yang inklusif.
HARRIS Barelang Batam Hadirkan Promo Liburan Keluarga dengan Kids Activities, Day Pass, Staycation dan Sound Healing
Batam, Juli 2026 – HARRIS Barelang Batam menghadirkan berbagai pilihan promo liburan keluarga di Batam melalui paket day pass, staycation keluarga, kids activities, hingga program Sound Healing yang akan berlangsung pada 26 Juli 2026. Beragam aktivitas tersebut dirancang untuk memberikan pengalaman liburan yang lengkap bagi keluarga, wisatawan lokal, maupun wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Batam.
Sebagai salah satu resort keluarga di Batam, HARRIS Barelang Batam menawarkan dua pilihan paket rekreasi tanpa menginap. CheerPool Package tersedia mulai dari IDR 250.000 nett per orang, termasuk akses ke Kids Pool dan Lagoon Pool, promo Buy 1 Adult Free 1 Child (0–11 tahun), pilihan Pizza & Platter, akses ke kids playground, complimentary pool towel, serta Foam Party setiap akhir pekan.
Pilihan lainnya adalah Family Fun Dip & Dine Package mulai dari IDR 400.000 nett, yang sudah mencakup akses kolam renang untuk dua orang dewasa dan dua anak di bawah 12 tahun, Pizza & Platter, akses playground, pengalaman archery sebanyak 20 anak panah yang dapat digunakan bersama keluarga, serta Foam Party setiap akhir pekan. Paket ini menjadi pilihan menarik bagi keluarga yang ingin menikmati liburan di Batam tanpa harus menginap.
Bagi tamu yang ingin menikmati pengalaman menginap, HARRIS Barelang Batam juga menghadirkan Playcation Fun & Feast mulai dari IDR 980.000 nett per malam. Paket staycation ini sudah termasuk satu malam menginap di HARRIS Room Garden View, sarapan untuk dua orang dewasa dan dua anak di bawah enam tahun, pilihan Pizza atau Sharing Platter di Rocksalt Beach Club, serta complimentary archery experience. Promo ini menjadi pilihan ideal bagi wisatawan yang mencari hotel keluarga di Batam dengan fasilitas lengkap untuk anak dan orang tua.
Tidak hanya menghadirkan promo menginap dan day pass, HARRIS Barelang Batam juga menawarkan kids activities di Batam yang tersedia setiap hari. Beragam aktivitas edukatif dan kreatif dapat dinikmati anak-anak, seperti Art Painting, Colouring & Face Painting, Balloon Sculpting, Traditional Games, Origami, Leaf Art, Puzzle Games, Board Games, Beach Games & Sand Castle, Jump & Switch, Cup Cake Art, hingga Art Jamming. Selain aktivitas gratis, tersedia pula aktivitas premium seperti Batik Painting, Tie Dye Tote Bag, dan Mini Golf Kids Experience.
Pada setiap akhir pekan, suasana semakin meriah dengan Foam Kids Party dan Kids Aquarobic, menghadirkan pengalaman bermain air yang seru sekaligus aktif bagi anak-anak. Rangkaian aktivitas ini menjadikan HARRIS Barelang Batam sebagai salah satu destinasi family resort di Batam yang menawarkan pengalaman berbeda setiap harinya.
Sebagai pelengkap pengalaman berlibur, HARRIS Barelang Batam juga menghadirkan Sunday Reset – Sound Healing Experience bersama Fray Tan, Certified Sound Healer, yang akan diselenggarakan pada 26 Juli 2026. Program berbayar ini mengajak peserta untuk menikmati sesi relaksasi melalui terapi suara yang membantu mengurangi stres, meningkatkan kualitas istirahat, serta mengembalikan keseimbangan tubuh dan pikiran.
Bar van Den Brink, General Manager HARRIS Barelang Batam, mengatakan bahwa pihaknya terus mengembangkan berbagai pengalaman yang dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga dalam satu destinasi.
"Kami ingin HARRIS Barelang Batam dikenal bukan hanya sebagai tempat menginap, tetapi juga sebagai destinasi keluarga yang menawarkan pengalaman lengkap. Mulai dari rekreasi, aktivitas anak, kuliner, hingga wellness, kami ingin setiap tamu menciptakan momen berkualitas bersama keluarga saat berkunjung ke Batam. Dengan terus menghadirkan program baru, kami berharap HARRIS Barelang Batam menjadi pilihan utama untuk liburan keluarga maupun weekend getaway di Batam."
Melalui berbagai promo, aktivitas keluarga, dan program wellness yang terus diperbarui, HARRIS Barelang Batam memperkuat posisinya sebagai salah satu hotel dan resort keluarga terbaik di Batam. Seluruh program ini diharapkan dapat memberikan pengalaman liburan yang lebih berkesan bagi tamu yang datang bersama keluarga, pasangan, maupun sahabat.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi +62 815 3409 1111 atau email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ikuti terus update kami di bit.ly/HARRISBARELANG dan instagram @HARRIS_barelang
OJK INGATKAN BAHAYA SCAM YANG SEMAKIN MELUAS PBB Apresiasi Peran OJK dalam Penanganan Scam
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menggelar seminar bertajuk Strengthening Public-Private Partnerships to Combat Scams sebagai upaya memperkuat kerja sama dalam menghadapi maraknya penipuan digital (scam). Kegiatan ini melibatkan regulator, industri jasa keuangan, aparat penegak hukum, serta berbagai pemangku kepentingan.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan perkembangan teknologi digital turut meningkatkan kompleksitas modus penipuan. Pelaku kini memanfaatkan rekening money mule, sistem pembayaran digital, hingga aset virtual untuk menjalankan aksinya sehingga diperlukan penanganan yang lebih terintegrasi.
Hingga Juni 2026, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menerima lebih dari 608 ribu laporan penipuan, memblokir lebih dari 557 ribu rekening yang terindikasi terkait penipuan, mengamankan dana sekitar Rp674 miliar, serta berhasil mengembalikan hampir Rp200 miliar kepada para korban.
Dalam seminar tersebut, UNODC memberikan apresiasi kepada OJK atas kepemimpinannya dalam mengembangkan IASC. Para peserta juga menekankan pentingnya pertukaran informasi yang cepat, penguatan deteksi fraud, peningkatan kapasitas industri, serta kolaborasi lintas sektor dan lintas negara untuk mencegah serta menangani kejahatan keuangan digital.
OJK menegaskan bahwa penguatan kemitraan publik dan swasta menjadi kunci dalam membangun ekosistem keuangan digital yang aman, tangguh, dan terpercaya. Melalui koordinasi IASC, regulator, industri jasa keuangan, penyedia jasa pembayaran, dan aparat penegak hukum terus mempercepat penanganan laporan penipuan, pemblokiran rekening, serta pemulihan dana korban.
OJK juga mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan digital. Masyarakat diminta tidak mudah tergiur penawaran yang tidak wajar, menjaga kerahasiaan data pribadi seperti OTP dan kata sandi, memastikan legalitas produk keuangan melalui Kontak OJK 157, serta segera melaporkan dugaan aktivitas keuangan ilegal melalui sipasti.ojk.go.id dan iasc.ojk.go.id.
Jakarta, 3 Juli 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntaskan penyidikan perkara dugaan tindak pidana perbankan yang terjadi di PT BPR DCN, Malang, Jawa Timur, dengan melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Batu Malang, Kamis (2/7).
Penyelesaian penyidikan tersebut merupakan wujud komitmen OJK dalam menegakkan hukum secara tegas, konsisten, dan berkelanjutan guna menjaga integritas industri perbankan serta melindungi kepentingan masyarakat.
Dalam perkara tersebut, OJK menetapkan satu orang tersangka berinisial GK selaku Komisaris dan Pemegang Saham PT BPR DCN. Sebelumnya, Penyidik OJK telah melaksanakan pelimpahan berkas perkara Tahap I kepada Jaksa Penuntut Umum dan berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap (P.21) pada 26 Juni 2026.
Proses penyidikan tersebut berlangsung setelah Penyidik OJK menghadapi sejumlah upaya perlawanan dari tersangka, antara lain tidak memenuhi panggilan pemeriksaan, melakukan percobaan melarikan diri, serta mengajukan berbagai upaya hukum, termasuk praperadilan sebanyak dua kali atas penetapan status tersangka.
Penyidikan ini merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan OJK yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan. Langkah tersebut mencerminkan komitmen OJK dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha jasa keuangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.
Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka diduga melakukan beberapa perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana perbankan, yaitu:
- tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan PT BPR DCN melalui mekanisme penarikan kas bon pada periode Januari 2020 sampai dengan Juni 2024 dengan nilai sekitar Rp5,8 miliar;
- melakukan pencatatan palsu dalam pembukuan PT BPR DCN pada Februari 2024 melalui penggadaian agunan yang berasal dari persediaan logam mulia dan perhiasan emas milik BPR senilai sekitar Rp600 juta;
- menyebabkan pencatatan palsu dalam pembukuan PT BPR DCN melalui pemberian 71 fasilitas kredit senilai sekitar Rp14,8 miliar tanpa sepengetahuan debitur pada periode Juli 2020 sampai dengan Juni 2024; dan
- tidak melakukan pencatatan atas penghimpunan dana dari 12 deposan yang terdiri atas 25 bilyet deposito dengan nilai sekitar Rp7,8 miliar pada periode Maret 2020 sampai dengan tahun 2022.
Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Pasal 49 ayat (2) huruf b, dan/atau Pasal 50A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, juncto Pasal 55 ayat (1) dan juncto Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tersangka terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp5 miliar.
Dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan, OJK terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. OJK akan terus memperkuat penegakan hukum secara profesional, tegas, dan berkelanjutan terhadap setiap dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, serta meningkatkan perlindungan bagi masyarakat.
Batam, 02 Juli 2026 - Kepedulian bukan sekadar kata, tetapi hadir dalam tindakan nyata. Melalui program CSR Tanjung Sauh Peduli, PT Batamraya Sukses Perkasa (PT BSP) kembali menyalurkan 150 paket sembako kepada warga relokasi di Perumahan Relokasi Pulau Ngenang.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam mendampingi warga relokasi yang tengah membangun kembali kehidupan mereka di lingkungan baru. Bagi PT Batamraya Sukses Perkasa, bantuan yang diberikan bukan sekadar pemenuhan kebutuhan pokok, tetapi juga bentuk perhatian, empati, dan kehadiran nyata di tengah proses adaptasi masyarakat.
Penyaluran bantuan ini dihadiri oleh perwakilan PT Batamraya Sukses Perkasa, yaitu Eka, Berton, Yudi, Sabri, dan Napit. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari berbagai unsur masyarakat dan instansi setempat, antara lain BABINPOTMAR, Ketua RW 01, Ketua RT 01, 02, dan 03, serta tokoh masyarakat Pulau Ngenang, yang bersama-sama memastikan kegiatan berjalan dengan lancar dan penuh kehangatan.
Melalui penyaluran bantuan ini, PT Batamraya Sukses Perkasa ingin menyampaikan pesan bahwa warga relokasi tidak berjalan sendiri. “Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban warga serta membantu memenuhi kebutuhan pokok harian di lingkungan yang baru. Lebih dari itu, kami ingin terus hadir dan tumbuh bersama masyarakat,” ujar Eka, perwakilan PT Batamraya Sukses Perkasa.
Perusahaan juga berharap, silaturahmi dan sinergi yang telah terbangun dapat terus terjaga dengan baik. Dengan kebersamaan, diharapkan akan tumbuh semangat baru, rasa saling menguatkan, serta optimisme untuk melangkah ke depan bersama. Melalui program Tanjung Sauh Peduli, PT Batamraya Sukses Perkasa berkomitmen untuk terus berkontribusi secara berkelanjutan, menghadirkan dampak positif, serta membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat khususnya warga relokasi Pulau Ngenang.
