Badan Pengusahaan (BP) Batam terus mengakselerasi penanganan infrastruktur dengan merespons cepat keluhan warga terkait jalan rusak. Salah satu buktinya, terlihat pada perbaikan ruas Jalan Yos Sudarso, tepatnya diatas Underpass Pelita atau Terowongan Pelita.

Berawal dari aduan warga terkait kondisi jalan yang membahayakan, perbaikan langsung dilakukan Direktorat Pembangunan Infrastruktur BP Batam.

Direktur Pembangunan Infrastruktur BP Batam, Wulung Dahana mengatakan, perbaikan jalan ini akan dimulai pada Sabtu (23/5/2026). Proses perbaikan jalan tersebut, ditargetkan rampung dalam waktu satu minggu.

“Untuk saat ini, BP Batam sedang dalam proses persiapan peralatan pekerjaan. Dan malam ini akan langsung di mobilisasi ke lokasi,” ujar Wulung saat dikonfirmasi, Jumat (22/5/2026) sore.

Ia menjelaskan, Selama proses perbaikan berlangsung, Jalan Yos Sudarso tetap dibuka namun hanya menggunakan satu lajur. Langkah tersebut dilakukan setelah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, menyusul tingginya mobilitas masyarakat.

“Untuk pengerjaannya, akan dimulai dengan pengerjaan beton rigid. Fokus utama kami adalah, bagaimana menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat Kota Batam,” jelas Wulung.

Wulung menambahkan, dibawah kepemimpinan Kepala BP Batam, Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, pola kerja yang diterapkan saat ini mengedepankan kecepatan respons dan kedekatan dengan masyarakat. Setiap laporan harus menjadi prioritas dan tidak dibiarkan terlalu lama.

“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan selama proses perbaikan berlangsung. Kami juga berharap, seluruh masyarakat dapat bekerja sama agar pengerjaan selesai tepat waktu,” tutupnya.

Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar Diklat Orientasi Pegawai untuk Gelombang ke-1 di Mako Brimob Polda Kepri, 18-20 Mei 2026.

Bekerjasama dengan Satbrimob Polda Kepri, orientasi ini menjadi langkah strategis untuk membangun mental, disiplin dan etos kerja pegawai yang siap melayani dengan penuh tanggung jawab.

Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Alexander Zulkarnain menegaskan bahwa status sebagai pegawai tetap membawa amanah besar untuk bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi integritas dalam setiap tugas.

“Saudara-saudara memiliki tanggung jawab untuk bekerja secara profesional, berintegritas, memiliki jiwa korps dan siap mengabdi untuk bangsa dan negara,” kata Alexander saat memberikan arahan Upacara Diklat.

Ia menekankan pentingnya menjaga integritas, terutama dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik, perizinan, hingga pengadaan. Menurutnya, integritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan dan profesionalisme organisasi.

Tak hanya itu, semangat kebersamaan dan soliditas antarpegawai juga menjadi nilai penting yang terus dibangun di lingkungan kerja.

“Kita adalah satu BP Batam. Jiwa korps harus dibangun agar tercipta soliditas dan semangat kebersamaan dalam organisasi,” tambahnya.

Sementara itu, sebelumnya, Kepala BP Batam, Amsakar Achmad berharap kegiatan orientasi mampu memperkuat pemahaman pegawai terhadap arah kebijakan organisasi, sekaligus meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dinamika kepemimpinan dan budaya kerja di lingkungan BP Batam.

“Kegiatan ini agar bagaimana kita bisa memahami roda organisasi, bisa beradaptasi terhadap gaya kepemimpinan dan semua bisa berjalan seiring, selaras, seirama terhadap kebijakan organisasi,” pungkas Amsakar.

Sebanyak 676 pegawai akan mengikuti diklat yang dilaksanakan dalam enam gelombang hingga Juni 2026 mendatang. Para peserta dibekali pemahaman mengenai nilai, etika, serta budaya kerja instansi pemerintah guna menciptakan insan BP Batam yang tangguh dan bertanggung jawab.

Solo, 22 Mei 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan integritas di lingkungan pendidikan melalui penyelenggaraan Kuliah Umum bertema “The Guardian of Governance: Membangun Integritas Pemimpin Masa Depan” di tiga perguruan tinggi sebagai bagian dari rangkaian Road to Risk and Governance Summit Tahun 2026.

Kegiatan dilaksanakan secara maraton di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta pada 18 Mei 2026, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto pada 19 Mei 2026, dan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada 22 Mei 2026.

Kuliah umum diselenggarakan secara hybrid dan dihadiri sekitar 5.000 peserta baik secara luring maupun daring yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Yogyakarta, Karesidenan Surakarta, dan Karesidenan Banyumas.

Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena menyampaikan bahwa penguatan governance menjadi fondasi penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara berintegritas, akuntabel, dan berkelanjutan.

“Governance ini memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan pembangunan tidak hanya berjalan cepat, tapi juga tepat, adil, dan berkelanjutan. Jadi artinya pembangunan itu harus dijalankan melalui proses yang berintegritas, yang akuntabel, dan transparan,” kata Sophia Wattimena pada kuliah umum yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Jumat.

Sophia juga menegaskan bahwa penguatan integritas perlu dimulai sejak dini agar generasi muda tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dalam menghadapi proses pengambilan keputusan di masa depan.

“Jadi bahasa gaulnya ini nggak cuma pintar aja, tapi karakternya kuat, integritasnya kuat. Jadi pada saat nanti dihadapkan pada proses pengambilan keputusan, integritas ini turut berperan,” ujar Sophia.

Dalam paparannya, Sophia menjelaskan bahwa penerapan tata kelola di sektor jasa keuangan menjadi semakin penting mengingat kompleksitas risiko global dan besarnya eksposur industri jasa keuangan yang diawasi OJK. Saat ini, total aset sektor jasa keuangan yang berada dalam pengawasan OJK mencapai sekitar Rp30 ribu triliun.

Selain itu, Sophia juga menyoroti berbagai tantangan global seperti risiko geopolitik, disinformasi, serangan siber, digital disruption, dan perkembangan Artificial Intelligence (AI) yang memerlukan penguatan governance dan cyber resilience.

OJK terus mendorong penguatan tata kelola melalui berbagai kebijakan lintas sektor, antara lain strategi anti-fraud, penguatan pengendalian internal pelaporan keuangan, penguatan independensi profesi penunjang sektor jasa keuangan, pengelolaan konflik kepentingan, serta penguatan keamanan teknologi informasi.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Rektor IV Bidang Manajemen Sistem Informasi, Manajemen SDM, dan Organisasi Universitas Muhammadiyah Surakarta Em Sutrisna menyampaikan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepemimpinan masa depan.

“Nilai IPK saja tidak cukup. Salah satunya apa? Integritas. Integritas, kejujuran. Kalau dalam bahasa agama itu tabligh, amanah, fathanah, sidik. Itulah sifat-sifat Rasul yang kalau dirangkum dalam satu kata, mungkin itulah integritas,” ujar Em Sutrisna.

Pada sesi diskusi, para peserta juga berdialog aktif bersama narasumber OJK mengenai penguatan budaya etika dan governance agar tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan administratif, tetapi juga menjadi budaya organisasi yang diterapkan secara nyata.

Selain itu, OJK turut menyosialisasikan pelaksanaan Risk and Governance Summit 2026, termasuk Innovation Paper Competition yang bertujuan mendorong mahasiswa menyampaikan gagasan, inovasi, dan rekomendasi kebijakan dalam mendukung pengembangan sektor jasa keuangan yang berintegritas dan kredibel.

Melalui kegiatan ini, OJK berharap generasi muda dapat menjadi calon pemimpin masa depan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, tanggung jawab, dan kemampuan adaptif dalam menghadapi dinamika global dan transformasi digital.

Jakarta - Percepatan hilirisasi dan pengembangan inovasi berbasis teknologi kini menjadi fokus utama pemerintah dalam memperkuat transformasi industri nasional. Melalui kolaborasi lintas sektor dan investasi strategis, pemerintah berkomitmen meningkatkan produktivitas sekaligus daya saing Indonesia di tengah tantangan ekonomi global.

Dalam konteks tersebut, Danantara hadir sebagai instrumen strategis yang diarahkan untuk mendukung pembangunan industri modern dan memperkuat ekosistem ekonomi nasional.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pengintegrasian pengelolaan aset strategis negara di bawah Danantara dilakukan demi memangkas inefisiensi. Langkah terpusat ini diambil guna memastikan tata kelola yang lebih bersih.

“Danantara mengelola aset strategis negara secara terintegrasi. Pengelolaan terpusat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan saat penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Badan Pengelola Investasi Danantara dengan Hisense Group dalam rangka penjajakan kerja sama di bidang teknologi.

Kerja sama teknologi dinilai penting dalam mendukung percepatan transformasi industri nasional. Selain membuka akses terhadap inovasi dan pengembangan riset, kolaborasi teknologi juga dapat meningkatkan efisiensi produksi, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta memperluas daya saing produk nasional di pasar global.

Sinergi antara pemerintah, pelaku industri, lembaga riset, dan mitra strategis diharapkan mampu menciptakan industri yang lebih adaptif dan produktif.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa kesepakatan ini merupakan titik mula dari rencana kolaborasi jangka panjang di sektor inovasi, sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama investasi dan kemitraan strategis antara Indonesia dengan pelaku industri global.

“MoU tersebut menjadi langkah awal dalam menjajaki kerja sama di bidang teknologi,” ujarnya.

Sementara itu, sebagai bagian dari strategi besar transformasi ekonomi, Danantara secara khusus mendorong kolaborasi teknologi di empat sektor jangka panjang, yaitu manufaktur, energi, digital, dan industri berbasis sumber daya alam. Pendekatan ini diambil guna memperkokoh fondasi industri nasional agar lebih mandiri dalam menghadapi persaingan global.

Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menarik investasi berkualitas, mendorong transfer teknologi, menciptakan lapangan kerja serta memperkuat daya saing Indonesia di sektor industri strategis.

PAPUA - Pemerintah melalui aparat TNI-Polri terus memperkuat pengamanan di wilayah Papua Pegunungan pascainsiden gangguan keamanan di Korowai, Kabupaten Yahukimo. Langkah cepat yang dilakukan aparat menjadi bentuk komitmen negara dalam menjaga keselamatan masyarakat sekaligus memastikan stabilitas wilayah tetap kondusif agar pembangunan Papua dapat berjalan optimal.

Komando Operasi TNI Habema telah menyiapkan personel gabungan dan dukungan helikopter militer untuk mempercepat proses evakuasi korban di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau jalur darat. Aparat keamanan juga meningkatkan patroli dan pengamanan di sejumlah titik strategis guna memberikan rasa aman bagi masyarakat setempat.

Kepala Penerangan Koops TNI Habema Letkol Inf. M. Wirya Arthadiguna menegaskan bahwa para korban merupakan warga sipil yang tengah melakukan aktivitas pendulangan emas di wilayah Korowai. Menurutnya, negara hadir untuk memastikan perlindungan terhadap masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

“Koops TNI Habema telah menyiagakan personel gabungan dan helikopter untuk mendukung proses evakuasi serta menjaga situasi keamanan tetap terkendali,” ujar Wirya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia juga memastikan aparat keamanan akan terus melakukan langkah terukur guna menjaga stabilitas wilayah Papua Pegunungan. Pemerintah menilai keamanan menjadi faktor penting dalam mendukung percepatan pembangunan di Papua yang selama ini terus menjadi prioritas nasional.

Berbagai program pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan penguatan ekonomi masyarakat terus diperluas hingga wilayah pedalaman. Karena itu, situasi aman dan kondusif dinilai menjadi kebutuhan utama agar masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara berkelanjutan.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026 Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani menegaskan bahwa langkah penindakan yang dilakukan aparat merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam gangguan keamanan di Papua Pegunungan.

“Penegakan hukum dilakukan secara profesional dan terukur guna menjaga keamanan masyarakat serta menciptakan situasi yang kondusif di Papua,” kata Faizal Ramadhani.

Sementara itu, Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 terus melakukan pendalaman terhadap jaringan kelompok bersenjata yang diduga terlibat dalam gangguan keamanan di Yahukimo. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan situasi keamanan tetap terkendali dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman.

Pemerintah optimistis stabilitas keamanan yang terus terjaga akan mempercepat kemajuan Papua sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah.

Jakarta - Guna mewujudkan kesehatan masyarakat yang lebih berkualitas, Pemerintah terus mengintensifkan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), salah satunya dengan fokus penanganan hipertensi pada lansia. Penguatan program ini dilakukan untuk menjawab temuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengenai tingginya beban penyakit tersebut di kalangan lansia yang membutuhkan penanganan berkelanjutan.

Kemenkes mencatat sebanyak 4,36 juta atau 63,5 persen dari 6,8 juta lansia peserta CKG terdeteksi menderita hipertensi. Temuan tersebut mempertegas pentingnya penguatan layanan skrining, pengendalian faktor risiko, serta tindak lanjut medis yang lebih komprehensif di tingkat layanan primer.

Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Imran Pambudi menjelaskan bahwa hipertensi merupakan tantangan kesehatan global dengan sekitar 1,4 miliar penderita di dunia, namun hanya satu dari empat yang tekanannya terkontrol.

“Hipertensi pada lansia memiliki konsekuensi klinis dan sosial yang berat, termasuk risiko stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, hingga penurunan fungsi kognitif,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa penanganan hipertensi tidak cukup hanya dengan pemberian obat, melainkan harus diperkuat melalui rehabilitasi, dukungan caregiver, hingga skema perlindungan pembiayaan bagi lansia rentan. Menurutnya, skrining rutin sejak usia muda hingga lansia menjadi kunci pencegahan yang efektif, didukung perubahan gaya hidup sehat seperti pengurangan garam, aktivitas fisik, serta berhenti merokok.

Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menyebutkan hipertensi di Indonesia terus meningkat lebih dari satu dekade terakhir.

“Hipertensi tidak bisa dianggap sepele karena dapat memicu komplikasi serius jika tidak dikontrol secara rutin,” ujarnya.

Dari sisi profesi, Ketua Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia (InaSH) Eka Harmeiwaty menegaskan bahwa pengendalian hipertensi membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah, organisasi profesi, dan masyarakat. Upaya ini diperkuat melalui edukasi dan kampanye kesehatan secara berkelanjutan.

"Dalam menjalankan program edukasi dan kampanye kesehatan, InaSH juga menggandeng berbagai pihak, termasuk industri farmasi serta komunitas masyarakat," tutur Eka.

Penanganan hipertensi tidak hanya berfokus pada pengobatan medis, tetapi juga mencakup perubahan gaya hidup sehat, penguatan layanan primer, serta dukungan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam menekan angka kejadian hipertensi yang terus meningkat setiap tahunnya.

Jakarta, 22 Mei 2026. Indonesia dan Singapura melaksanakan pertemuan The 13th Senior Official Meeting of The Six Economic Bilateral Working Group (SOM 6WG) pada Kamis, (21/05). Pertemuan dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, sebagai Senior Official Indonesia, dan Permanent Secretary Ministry of Trade and Industry Singapura Beh Swan Gin, sebagai Senior Official Singapura.

Pelaksanaan SOM 6WG bertujuan untuk mengevaluasi dan memperkuat kerja sama ekonomi bilateral di enam Working Group (WG), yakni WG Batam, Bintan, Karimun (BBK) dan KEK, WG Investasi, WG Transportasi, WG Pariwisata, WG Ketenagakerjaan, dan WG Agribisnis. Kedua Co-chairs menyampaikan pentingnya penguatan kerja sama sektor strategis kedua negara agar lebih adaptif dan responsif, terutama dalam menghadapi ancaman akibat ketidakpastian ekonomi-politik global.

”Kerja sama Indonesia dan Singapura perlu diarahkan kepada upaya menjawab tantangan perkembangan dunia di sektor strategis seperti kawasan industri yang berkelanjutan, pengembangan infrastruktur digital, ekonomi hijau, teknologi pertanian dan pengembangan talenta-talenta digital,” ungkap Deputi Edi.

Pertemuan selanjutnya mencatat perkembangan yang dicapai oleh keenam WG selama periode 2025-2026. Pada WG BBK dan KEK, terbitnya PP No. 25 Tahun 2025 tentang perluasan kewenangan perizinan BP Batam, dan PP No. 47 Tahun 2025 tentang perluasan kawasan FTZ Batam dari 8 menjadi 22 pulau adalah milestone krusial bagi upaya efisiensi birokrasi dan peluang investasi di kawasan BBK. Selain itu, paket informasi regulasi investasi terkini di kawasan BBK akan meningkatkan kepastian hukum bagi investor asing.

Keberhasilan lainnya yakni penyelenggaraan the 2nd Islands of Growth: BBK Investment Forum pada November 2025 di Singapura. Forum yang dihadiri 120 peserta tersebut berperan sebagai forum promosi investasi. Ke depan, WG BBK akan memperkuat layanan keimigrasian melalui penyempurnaan paket informasi visa, rencana pembentukan pusat layanan telepon imigrasi 24 jam, serta peningkatan kejelasan regulasi terkait implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Pada WG Investasi, Indonesia dan Singapura memperkuat kolaborasi di lima sektor prioritas, yakni pengembangan infrastruktur industri, ekonomi hijau, layanan kesehatan, agribisnis, serta promosi peluang investasi di Indonesia. Di bidang kawasan industri, Kendal Industrial Park (KIP) Fase 1 telah mencapai kapasitas penuh. Pengembangan KIP Fase 2 seluas 1.000 ha sedang dalam proses inisiasi dengan tujuan untuk mengakomodasi permintaan investor asing, seiring rencana perayaan ulang tahun KIP ke-10 pada November 2026.

Di bidang ekonomi hijau, Sembcorp bersama PT SESNA mengembangkan proyek tenaga surya skala utilitas terbesar di Indonesia berlokasi di IMIP, Sulawesi Tengah, dengan kapasitas 200 MW dan sistem penyimpanan energi baterai 80 MWh senilai USD 210 juta. Selain itu, kolaborasi antara NUS, CRecTech, dan Pertamina tengah mengembangkan proyek percontohan biogas-ke-bio-metanol pertama di Indonesia di Sumatera Utara, yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor metanol sekaligus membuka rantai nilai bahan bakar hijau baru.

Dalam kerangka WG Transportasi, Indonesia dan Singapura mencatat kemajuan di sektor penerbangan dan maritim, terutama rencana pengembangan konektivitas udara kedua negara, serta penguatan kerja sama antara Garuda Indonesia dan Singapore Airlines. Di sektor maritim, kedua pihak sepakat memperluas cakupan kerja sama melampaui pelatihan, dengan target penandatanganan MOU baru pada 2027 bertepatan dengan peringatan 60 tahun hubungan bilateral.

Sementara itu, WG Pariwisata berfokus pada tiga agenda utama, yakni kerja sama cruise melalui promosi bersama dan pengembangan rute tujuan, promosi destination twinning Indonesia dan Singapura kepada wisatawan mancanegara, serta penguatan kolaborasi MICE dengan menggandeng asosiasi MICE.

Pada WG Ketenagakerjaan, kerja sama yang dilakukan mencakup 4 area utama kolaborasi, yakni kerja sama pengembangan Sumber Daya Manusia antara Singapura dan Indonesia di Lembaga Pendidikan Tinggi (IHL), lembaga vokasi, dan kementerian, pengembangan kerja sama program Tech X, peningkatan kapasitas dan pertukaran program pelatihan antara Indonesia dan Singapura, serta pengembangan kerja sama kedua negara dengan ASEAN.

Pada WG Agribisnis, kedua negara sepakat untuk melanjutkan penguatan kerja sama AWG dalam meningkatkan hubungan perdagangan pertanian (agri-trade) antara Indonesia dan Singapura, sekaligus mendukung implementasi tujuan Memorandum of Understanding (MoU) on Food Safety and Agriculture Technology. Selain itu, di dalam pelaksanaan AWG 5-year Workplan 2021–2025, sebanyak 11 dari 12 indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPIs) telah berhasil dicapai, sementara satu indikator lainnya akan dilanjutkan dalam Workplan 2026–2030.

Rencana kerja lima tahunan periode 2026–2030 juga telah disahkan oleh para Co-Chairs AWG pada pertemuan tanggal 28 April 2026 lalu. Selanjutnya program kerja sama AWG yang akan dilaksanakan yakni Young Farmers Development Programme (YFDP) Kementerian Pertanian, dimana telah terpilih 13 petani muda berpotensi tinggi serta 2 ASN untuk dapat mengikuti program pelatihan di Singapura pada tanggal 7–13 Juni 2026. Adapun seluruh biaya program, termasuk akomodasi, tiket penerbangan, dan pelatihan, didanai penuh oleh Pemerintah Singapura.

Menanggapi perkembangan di keenam WG tersebut, Permanent Secretary Beh menyampaikan bahwa Singapura berkomitmen untuk senantiasa menjaga hubungan kemitraan yang erat dalam area kerja sama 6 WG khususnya dalam upaya meningkatkan pertumbuhan industri, transisi hijau, dan agriteknologi antara kedua negara.

“Kami meyakini bahwa pertemuan ini akan semakin mempererat hubungan kemitraan kedua negara melalui implementasi kerja sama konkret untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif kedua negara,” ujar Permanent Secretary Beh.

Deputi Edi juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Singapura terhadap komitmen implementasi kerja sama yang telah disepakati oleh kedua negara. ”Penguatan kerja sama Indonesia-Singapura dalam kerangka 6 WG diharapkan dapat membuka peluang perdagangan dan investasi yang lebih luas dan saling menguntungkan,” pungkas Deputi Edi.

Secara statistik, Singapura merupakan mitra utama dalam perdagangan dan investasi Indonesia. Singapura merupakan mitra utama dagang terbesar ketiga bagi Indonesia dengan total nilai perdagangan pada tahun 2025 mencapai 32,8 miliar USD. Hal ini mencerminkan tren positif pertumbuhan sebesar 3,9% selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

Dalam hal investasi, Singapura tetap menjadi investor asing terbesar di Indonesia dengan total nilai investasi mencapai 75,5 miliar USD selama 5 tahun terakhir dan berkontribusi terhadap penciptaan lebih dari 820.000 lapangan pekerjaan di berbagai sektor. Pada tahun 2025, investasi Singapura di Indonesia mencapai 17,4 miliar USD.

Co-Chairs SOM menegaskan kembali bahwa 6WG tetap menjadi forum utama dan strategis dalam meningkatkan nilai perdagangan dan investasi Indonesia-Singapura yang konkret, berorientasi hasil, dan memberikan manfaat langsung bagi kemaslahatan masyarakat kedua negara.

Pada akhir pertemuan, kedua pimpinan delegasi menandatangani Summary of Discussion (SoD) yang selanjutnya akan menjadi acuan pelaksanaan the 16th Indonesia-Singapore Six Economic Bilateral Working Group Ministerial Meeting Juni 2026 mendatang. (nck)

Palu, 22/5 - Perum Bulog menjamin ketersediaan stok minyak goreng di Sulawesi Tengah (Sulteng) menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah/2026.

"Setiap hari 60 hingga 70 ribu liter per hari distribusi MinyaKita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," kata Pimpinan wilayah (Pimwil) Bulog Sulteng Jusri di Palu, Jumat.

Ia mengemukakan pengadaan MinyaKita dari produsen PT TSL setiap bulan berada pada kisaran 816 ribu liter hingga 1,1 juta liter.

Pihaknya memastikan penyaluran berjalan minyak goreng secara reguler dan berkelanjutan, termasuk menjaga supaya perputaran stok tetap lancar.

"Kami juga menyiapkan cadangan stok dalam jumlah besar di gudang, guna memastikan pasokan tetap stabil sebelum dan sesudah hari besar keagamaan," ujarnya.

Ia menjelaskan dalam kondisi normal tersedia sekitar 20 hingga 30 truk stok MinyaKita yang siap didistribusikan sesuai kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Sulteng, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurut Jusri, kesiapan stok merupakan bagian dari strategi rutin Bulog dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok di tingkat pasar.

“Semua produk Bulog, baik saat hari besar keagamaan maupun hari biasa selalu kami siapkan. Kami juga terus mengamankan stok yang beredar di lapangan, didukung pasokan dari distributor yang memadai,” ucapnya.

Meski begitu Bulog mengakui masih terdapat kendala distribusi di sejumlah wilayah, khususnya Kabupaten Banggai Kepulauan dipicu hambatan transportasi laut dan gangguan operasional kapal.

“Hambatan distribusi memang ada, terutama karena faktor transportasi. Namun kami terus berkoordinasi supaya pasokan tetap sampai kepada masyarakat,” tuturnya.

Ia menambahkan Bulog berkomitmen memenuhi kebutuhan MinyaKita secara merata di seluruh daerah di Sulteng dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

Selain menjaga pasokan, Bulog juga melakukan pengendalian pasar melalui pencatatan stabilisasi pasokan dan harga pangan bersama pemerintah daerah (pemda).

"Termasuk Satgas Pangan guna mengantisipasi gejolak harga di tingkat konsumen," kata Juris.

Sumber : AntaraNews

Jakarta, 22 Mei 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mencermati perkembangan perekonomian global yang saat ini masih dibayangi gejolak geopolitik dan harga minyak yang berdampak pada eskalasi volatilitas di pasar keuangan global serta penguatan US Dollar index yang membuat peningkatan fluktuasi nilai tukar negara emerging markets. Di tengah kondisi demikian, fundamental perekonomian Indonesia dinilai tetap resilien ditopang tingkat inflasi yang terkendali serta momentum positif pertumbuhan ekonomi domestik yang cukup tinggi.  Secara berkesinambungan, OJK terus melakukan monitoring intensif terhadap perkembangan kinerja industri perbankan, termasuk mencermati tren pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) berdasarkan jenis valuta. 

Pada April 2026, DPK tumbuh sebesar 11,39 persen (yoy), yang didominasi oleh DPK dalam denominasi Rupiah yang tumbuh sebesar 11,49 persen (yoy). Pertumbuhan DPK Rupiah didorong oleh Giro yang tumbuh sebesar 23,25 persen (yoy), Tabungan sebesar 7,88 persen (yoy), dan Deposito sebesar 6,91 persen (yoy).  Adapun DPK Valas secara tahunan tumbuh sebesar 10,87 persen (yoy) dengan rincian Giro Valas tumbuh sebesar 3,15 persen (yoy), Tabungan Valas sebesar 23,21 persen (yoy), dan Deposito Valas sebesar 22,00 persen (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, jumlah rekening DPK terus mencatatkan peningkatan hingga April 2026 telah mencapai sebanyak 667.169.152 rekening atau tumbuh 7,22 persen (yoy) dan sebagian besar masih didominasi oleh rekening dengan denominasi rupiah.  ‘‘Sejak awal 2026, kami melihat bahwa memang terdapat peningkatan porsi DPK Valas terhadap DPK total.

Namun demikian, peningkatan DPK Valas masih tergolong wajar sehingga porsi DPK Valas terhadap DPK total sampai saat ini relatif stabil dan bergerak pada kisaran 15 persen-16 persen’’, kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae. Meningkatnya porsi DPK Valas utamanya pada deposito, mengingat suku bunga deposito valas yang ditawarkan oleh bank besar cukup kompetitif dengan tujuan antara lain sebagai insentif bagi eksportir yang menempatkan dananya di dalam negeri. Likuiditas Perbankan Memadai OJK menegaskan bahwa stabilitas keuangan domestik saat ini tetap terjaga. Ketahanan perbankan terjaga resilien tercermin dari tingkat permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) yang cukup tinggi untuk menjadi buffer dalam menyerap risiko yang dihadapi.

1 Hal ini juga didukung oleh likuiditas perbankan yang memadai dengan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) pada April 2026 sebesar 86,88 persen dan Alat Likuid/NonCore Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing tercatat sebesar 111,13 persen dan 25,39 persen yang berada jauh di atas threshold masingmasing sebesar 50 persen dan 10 persen. Dengan demikian, fungsi intermediasi serta layanan transaksi valuta asing kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.  Selain itu, OJK senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait perubahan nilai tukar dan dampaknya terhadap perbankan. Rasio Posisi Devisa Neto (PDN) perbankan yang secara konsisten berada jauh di bawah threshold maksimum 20 persen dari modal bank menunjukkan bahwa eksposur langsung perbankan terhadap risiko nilai tukar relatif terjaga dan terkendali. Dengan demikian, dampak immediate dari pelemahan rupiah terhadap stabilitas perbankan relatif masih terbatas. 

Namun demikian, OJK tetap mencermati potensi second round impact yang berasal dari meningkatnya tekanan yang berasal dari imported inflation maupun cost-push inflation seiring dengan kenaikan harga minyak global. OJK menilai fluktuasi permintaan valas yang terjadi sebagai bagian dari respon diversifikasi aset yang wajar dan terukur.  OJK terus memperkuat koordinasi kebijakan serta strategi komunikasi publik bersama BI, LPS dan Kementerian Keuangan dalam kerangka KSSK untuk memastikan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap kuat menghadapi berbagai tantangan global dan domestik guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Bintan, 21/5 (ANTARA) - Loka Pengelolaan Kelautan (LKP) Pekanbaru Satuan Pelaksana (Satpel) Tanjungpinang mengimbau masyarakat di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri) tidak membuang limbah makanan sembarangan di kawasan pesisir karena bisa memicu kemunculan buaya.

"Meningkatnya kemunculan buaya di permukiman warga dapat dipicu oleh pembuangan limbah makanan, seperti nasi hingga potongan daging/ayam," kata Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) LKP Pekanbaru Satpel Tanjungpinang Ronald Raditya Kesatria Sinaga di Bintan, Kamis.

Selain itu, faktor kerusakan hutan mangrove akibat ekspansi permukiman di pinggir sungai/laut juga bisa memicu kemunculan buaya imbas hilangnya habitat dan makanan alami buaya.

Oleh karena itu, katanya, diperlukan pemetaan tata ruang dan wilayah agar keseimbangan ekosistem perairan laut dan darat tetap terjaga.

"Kita harus sama-sama ikut memelihara lingkungan pesisir guna meminimalisir konflik buaya dan manusia," ujarnya.

Ia menjelaskan secara yuridis buaya dikategorikan sebagai ikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, meski secara biologis termasuk reptil.

Ia menyebutkan terdapat dua jenis reptil yang hidup di perairan Bintan, yakni buaya muara dan senyulong.

Kedua satwa tersebut hewan dilindungi pemerintah dan konvensi internasional karena populasinya terbatas serta memiliki peran penting dalam rantai ekosistem perairan.

Ia mengingatkan warga Bintan supaya tidak bertindak gegabah terhadap reptil tersebut. Masyarakat dilarang menangkap, melukai, membunuh, ataupun mengangkut satwa liar itu tanpa prosedur resmi.

Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi pidana, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ronald menegaskan tindakan penangkapan atau pemusnahan buaya hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil asesmen pemerintah dan satuan tugas satwa liar.

"Solusi konkretnya adalah meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan, sehingga manusia dan buaya bisa hidup berdampingan dengan aman," ucapnya.

Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Kabupaten Bintan Wiryawan Wira mengatakan belakangan populasi buaya di wilayah ini terus meningkat, mencapai puluhan ekor bahkan lebih.

Lokasi rawan buaya tersebar hampir di semua kecamatan di Bintan, meliputi Tambelan 18 tempat, Teluk Bintan (13), Teluk Kijang di Toapaya (13), dan Bintan Timur (3).

Ia mengingatkan masyarakat lebih waspada ketika mengetahui lokasi rawan buaya, misalnya tidak berenang, memancing maupun mencuci di kawasan tersebut.

Wira juga mengimbau warga memahami kapan perilaku buaya aktif, antara lain pada waktu subuh menjelang pagi, dan sore menjelang magrib.

"Tidak menutup kemungkinan, buaya aktif di malam hari," ujar dua.

Warga diminta tidak membuang sampah sembarangan di lokasi rawan buaya, terutama sisa makanan/nasi, potongan ikan, daging, dan ayam, yang berisiko mengundang buaya ke permukiman penduduk.

Ia mencontohkan di Kecamatan Tambelan warga membuang potongan ayam hasil jualan di laut, lalu dimakan buaya yang ukurannya bisa mencapai empat meter. Perbuatan seperti ini tidak seharusnya dilakukan, sebab berpotensi membahayakan keselamatan warga.

"Warga mengklaim buayanya jinak, padahal itu dalam kondisi kenyang. Kalau tak ada makanan lagi atau lapar, justru buaya bisa memangsa manusia. Jadi tetap harus waspada," kata dia.