Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Batam dengan agenda laporan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak sekaligus pengambilan keputusan, di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Senin (15/12/2025). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin.

Dalam rapat tersebut, Ranperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak secara resmi disetujui menjadi peraturan daerah. Wali Kota Batam menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Kota Batam, khususnya Pansus Ranperda, atas inisiatif serta kerja keras dalam menyusun regulasi tersebut.

Amsakar menilai sinergi yang terbangun antara DPRD dan Pemerintah Kota Batam menjadi faktor penting sehingga pembahasan Ranperda dapat berjalan lancar hingga mencapai kesepakatan bersama.

Ia menegaskan bahwa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Regulasi tersebut mewajibkan pemerintah daerah menghadirkan kebijakan dan program yang ramah anak serta berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

“Peraturan daerah ini akan menjadi pilar utama dalam pemenuhan 24 indikator Kota Layak Anak yang dilaksanakan secara terintegrasi dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, hingga keluarga,” ujar Amsakar.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa proses pembahasan Ranperda antara Pansus DPRD dan tim Pemerintah Kota Batam berlangsung dinamis dan konstruktif. Hal ini ditandai dengan penyempurnaan materi muatan, dari semula 69 pasal menjadi 21 pasal setelah melalui tahapan fasilitasi.

Pengurangan jumlah pasal tersebut dilakukan agar peraturan daerah lebih fokus pada pengaturan kebijakan strategis. Sementara itu, ketentuan yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota.

“Alhamdulillah, setelah melalui pembahasan yang komprehensif dan mendalam, Ranperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak akhirnya dapat diselesaikan dan disepakati bersama,” kata Amsakar.

Dengan disahkannya peraturan daerah ini, Pemerintah Kota Batam menegaskan komitmennya dalam memenuhi hak anak dan berharap upaya mewujudkan Batam sebagai kota yang aman, ramah dan layak bagi tumbuh kembang anak dapat dilaksanakan secara lebih terarah, berkelanjutan, dan berdampak nyata.

JAKARTA. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) kembali menghadirkan sustainability flagship event tahunan bertajuk “The Cooler Earth 2025” sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat edukasi, kolaborasi, dan aksi nyata di bidang keberlanjutan, sejalan dengan purpose Advancing Customers and Society. Acara yang digelar dalam rangkaian Kejar Mimpi Fest 2025 ini berlangsung di Assembly Hall, Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu-Minggu 13-14 Desember 2025. 

The Cooler Earth merupakan upaya berkelanjutan CIMB Niaga untuk memobilisasi komitmen dan tindakan kolektif dalam membentuk masyarakat yang bertanggung jawab dan planet yang lebih layak huni. Melalui inisiatif ini, CIMB Niaga menyediakan wadah edukasi, inspirasi, dan aksi nyata untuk mengajak pemangku kepentingan dan masyarakat luas agar semakin peduli terhadap isu keberlanjutan. 

Salah satu agenda utama TCE 2025 adalah talkshow dan gathering bertema “Kolaborasi Berkelanjutan untuk Wujudkan The Cooler Earth”. Acara ini menghadirkan narasumber Direktur Compliance, Corporate Affairs & Legal CIMB Niaga Fransiska Oei; Head of Emerging Business Banking CIMB Niaga Tony Tardjo; Anggota Dewan Pers 2025–2028 Abdul Manan; serta aktris dan aktivis lingkungan Nadine Chandrawinata. Melalui diskusi lintas sektor ini, CIMB Niaga memperluas perspektif publik mengenai pentingnya kolaborasi dalam mewujudkan keberlanjutan. 

“Bagi kami, keberlanjutan bukan sekadar program, tetapi cara pandang dalam menjalankan bisnis dan memberi makna bagi masyarakat. Karena itu, CIMB Niaga terus mengajak semua pihak, termasuk generasi muda untuk terlibat, berkolaborasi, dan mengambil langkah nyata demi menjaga bumi yang kita tinggali bersama. Kami percaya, setiap aksi, sekecil apa pun, memiliki dampak positif. Melalui The Cooler Earth 2025, kami ingin menghadirkan ruang diskusi sekaligus aksi nyata agar semakin banyak orang merasa menjadi bagian dari perubahan untuk masa depan bumi yang lebih lestari,” ujar Fransiska Oei.

 Salah wujud nyata inisiatif keberlanjutan CIMB Niaga yaitu menghadirkan GreenBizReady, platform kolaboratif yang dirancang untuk membantu nasabah segmen UKM dan Perbankan Komersial dalam melakukan transformasi menuju praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan. Selain GreenBizReady, CIMB Niaga juga menawarkan beragam produk/program sustainability kepada nasabah dan masyarakat, seperti Green Mortgage, Solar Panel Financing, Green Auto (Environmentally-Friendly Vehicle Financing), Sustainability Linked Loan, Sustainable Finance program, Sustainability-Linked FX & Derivatives, Sustainability-Linked Trade Finance & Green Trade Finance, dan lainnya. Melalui produk dan program tersebut, CIMB Niaga memfasilitasi nasabah agar dapat memulai langkahnya menuju ekonomi rendah karbon. 

CIMB Niaga juga terus memperkuat peran jurnalis sebagai mitra strategis dalam mengedukasi publik tentang keberlanjutan melalui program Sustainability Journalism Fellowship yang akan digelar pada tahun 2026 bersama Indonesian Institute of Journalism (IIJ). Program ini bertujuan untuk memberdayakan jurnalis agar tidak hanya melaporkan isu keberlanjutan, tetapi juga aktif menjadi bagian dari solusi melalui pengembangan proyek berbasis aksi, kampanye, dan inisiatif sosial. Para jurnalis yang memiliki ide sosial dan lingkungan dapat mengikuti kompetisi ini untuk berkontribusi nyata dalam mewujudkan masa depan berkelanjutan. 

Selain itu, dalam rangkaian acara The Cooler Earth 2025, CIMB Niaga juga mengadakan Sustainability Experiential Learning yang berkolaborasi dengan Dit Réveille (DRÉ), pemenang kompetisi CIMB Niaga untuk ide sosial Community Link #JadiNyata tahun 2023. Acara ini juga diramaikan dengan Exhibition yang menampilkan pencapaian keberlanjutan CIMB Niaga, serta Community Link Bazaar yang menghadirkan berbagai produk berkelanjutan dari para pemenang Community Link #JadiNyata. 

“Melalui kolaborasi, edukasi, dan aksi nyata tersebut, CIMB Niaga berharap semakin banyak masyarakat, termasuk generasi muda, jurnalis, serta nasabah tergerak untuk berkontribusi menjaga keberlanjutan lingkungan dan menciptakan masa depan yang lebih baik sejalan dengan pesan keberlanjutan CIMB Niaga yaitu #SekarangUntukMasaDepan,” ujar Fransiska.

Jakarta, 15 Desember 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah khususnya sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Syariah melalui pendekatan kultural dan keagamaan dengan meluncurkan Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP.

Peluncuran Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP digelar OJK bersama asosiasi industri PPDP Syariah dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Jakarta, Senin. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dalam sambutannya menyampaikan bahwa inisiatif ini sejalan dengan komitmen OJK dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional secara menyeluruh.

“Buku khutbah yang diluncurkan pada hari ini disusun dengan pendekatan yang komunikatif, kontekstual dan mudah diterapkan dan buku ini dirancang untuk menjembatani nilai-nilai syariah dengan praktik keuangan modern. Dengan demikian masjid dapat menjadi pusat pemberdayaan umat tempat dimana masyarakat tidak hanya mendapat penguatan spiritual tapi juga pemahaman tentang pelindungan keluarga, pengelolaan risiko dan perencanaan keuangan masa depan,” kata Mahendra.

Kegiatan peluncuran turut dihadiri oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK selaku Ketua Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) OJK Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, dan Ketua Dewan Masjid Indonesia Sofyan A. Djalil.

Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa buku khutbah tersebut digagas untuk mengisi keterbatasan materi dakwah terkait keuangan syariah, khususnya di sektor PPDP. “Buku ini digagas oleh teman-teman PPDP bersama dengan asosiasi untuk mengisi kelangkaan dakwah terkait dengan bidang keuangan syariah dan kami memang sengaja memancing untuk bidang PPDP yaitu perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun sebagai bahan untuk dakwah kepada masyarakat,” ujar Ogi.

Ogi juga memaparkan bahwa hingga Oktober 2025, aset PPDP Syariah mengalami peningkatan hingga mencapai Rp70,8 triliun atau tumbuh sebesar 6,21 persen (year on year/yoy), menunjukkan pertumbuhan partisipasi tinggi masyarakat terhadap sektor industri keuangan syariah.

Lebih lanjut, Ogi juga menyampaikan pentingnya peningkatan literasi keuangan syariah melalui ekosistem Masjid. “Hari ini kita menyambut hadirnya sebuah buku yang menjadi sarana praktis untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang keuangan sehari-hari secara ringkas, moderat dan mudah dipahami. Buku ini penting karena industri keuangan sehari-hari termasuk asuransi, penjaminan, dana pensiun merupakan industri yang terus berkembang. Masyarakat membutuhkan panduan yang jelas tentang cara mengelola risiko dan merencanakan masa depan sesuai prinsip syariah,” jelasnya.

Sementara itu, Dian Ediana Rae menegaskan bahwa industri PPDP Syariah memiliki peran strategis dalam menopang stabilitas dan keberlanjutan sistem keuangan syariah nasional. “Dalam ekosistem ekonomi syariah, industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun syariah menempati posisi strategis sebagai pilar pendukung stabilitas, perlindungan, dan keberlanjutan sistem keuangan,” ujar Dian.

Dian menambahkan bahwa kehadiran buku khutbah ini diharapkan dapat menjembatani pemahaman masyarakat terhadap praktik muamalah modern yang sesuai prinsip syariah. “Buku khutbah ini hadir untuk menjembatani pemahaman mengenai industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun syariah serta memberikan landasan fikih dan penjelasan praktis yang dapat disampaikan kepada masyarakat,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menyampaikan dukungannya terhadap peluncuran buku khutbah tersebut dan kolaborasi dengan DMI. “Buku ini dirancang sebagai sarana literasi dan dakwah yang menjembatani nilai-nilai syariah dengan praktik keuangan modern khususnya di bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun. Mari kita menjadikan literasi mengenai PPDP syariah ini sebagai materi dakwah yang penting, ini adalah usaha kolektif kita dalam memperbaiki ekonomi umat melalui penyebaran pemahaman yang benar,” kata Nasaruddin.

Dalam kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Dewan Masjid Indonesia dengan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) dan Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK). Kerja sama ini diharapkan membuka jalur distribusi dan edukasi keuangan bagi produk PPDP Syariah melalui optimalisasi jaringan masjid di seluruh Indonesia.

OJK menilai pemanfaatan masjid sebagai pintu masuk literasi dan inklusi keuangan syariah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya proteksi dan perencanaan keuangan masa depan. Melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan, OJK berharap penetrasi dan densitas sektor PPDP Syariah dapat meningkat secara berkelanjutan serta memberikan kontribusi nyata bagi penguatan ekonomi umat dan pembangunan nasional.

Mahendra menerangkan penandatanganan nota kesepahaman antara DMI dan asosiasi industri PPDP Syariah ini merupakan langkah konkret menghadirkan akses produk perasuransian, penjaminan dan dana pensiun syariah yang sehat, transparan dan sesuai kebutuhan jemaah.

“Kerja sama ini sekali lagi memperlihatkan langkah untuk mendorong terbangunnya ekosistem keuangan syariah dan dalam hal ini khususnya untuk PPDP syariah yang inklusif, berintegritas dan berkelanjutan,” jelasnya.

Aceh Tamiang, 12 Desember 2025 – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga di lokasi terdampak seperti Aceh Tamiang, Langsa, Lhokseumawe, Pidie Jaya, Sibolga dan Medan. Bantuan ini merupakan bagian dari inisiatif Indosat SIGAP (Siap Tanggap Keadaan Darurat) yang berada di bawah payung program Tanggung Jawab Perusahaan (CSR) pilar filantropi.

Bantuan yang disalurkan Indosat meliputi paket makanan siap santap, paket logistik makanan, obat-obatan, pakaian dewasa dan anak-anak, popok bayi, kompor gas, genset dan kebutuhan harian bagi keluarga terdampak. Seluruh paket bantuan yang dikumpulkan oleh Indosat Bersama karyawan dan mitranya dikirimkan melalui tim Indosat di lapangan untuk memastikan distribusi tersalurkan secara tepat.

Bantuan ini diberikan sebagai respons untuk mempercepat pemulihan dari banjir yang melanda wilayah tersebut dan menyebabkan ribuan warga harus mengungsi dan kekurangan pasokan logistik, Kondisi darurat ini mendorong Indosat untuk bergerak cepat menghadirkan dukungan, khususnya bagi para pengungsi yang membutuhkan bantuan pangan, perlengkapan kebersihan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Agus Sulistio, EVP - Head of Circle Sumatra Indosat Ooredoo Hutchison, menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan untuk mendukung masyarakat Indonesia, khususnya saat kondisi krisis. “Kami di Indosat percaya bahwa konektivitas bukan hanya tentang jaringan telekomunikasi, tetapi juga tentang kehadiran nyata di tengah masyarakat saat mereka membutuhkan,” ujar Agus.

“Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita di Aceh Tamiang, Langsa, Lhokseumawe, Pidie Jaya, Sibolga dan Medan. Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan dukungan lanjutan dapat diberikan sesuai kebutuhan,” tambahnya.

Selain bantuan logistik, Indosat juga memberikan kartu perdana IM3 dan Tri untuk memastikan kebutuhan akses komunikasi masyarakat tetap terjaga. Dengan dukungan kartu perdana dan jaringan telekomunikasi, para penyintas dapat tetap berkomunikasi dengan lebih mudah, khususnya untuk keperluan darurat dan informasi terkait upaya pemulihan.

2 minggu pasca bencana, jaringan Indosat semakin pulih 98% di Sumbar, 94% di Sumut dan 50% di Aceh. Tim teknis Indosat terus mempercepat pemulihan layanan melalui perbaikan jalur transport telekomunikasi serta pengoperasian sumber daya portable di berbagai titik terdampak. Dengan langkah-langkah tersebut, Indosat telah mampu menjaga keberlangsungan layanan dasar, seperti telepon, pesan singkat, dan layanan data terbatas tetap berjalan.

Batam Centre, Kata Batam - Pemko Batam menyiapkan lebih dari 500 hadiah sebagai Doorprize untuk peserta Batam Bersepeda. Hadiah ini melengkapi hadiah utama sepeda seharga Rp50 juta dan dua sepeda motor yang disiapkan sebelumnya.

Hadiah ratusan buah ini bentuk apresiasi dari Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, atas antusiasme warga Batam meramaikan HJB ke-196 ini.

“Lebih dari 2.500 peserta itu menunjukkan kecintaan warga terhadap kegiatan positif sempena peringatan Hari Jadi Batam,” ujar Sekda Kota Batam, Firmansyah, saat pengambilan Jersey di Engku Putri, Sabtu (13/12/2025) sore.

Selain itu, 196 peserta yang finish pertama akan dapat voucher langsung. Hadiah diberikan langsung begitu finish.

"Kami menyiapkan lebih dari 500 hadiah. Ada yang diundi, ada yang dibagikan langsung ke peserta," katanya.

Pengambilan jersey, dilakukan Sabtu sore. Sekitar 1.000 pendaftar pertama dapat jersey gratis. Bahkan ada yang rela menerobos hujan demi memakai Jersey untuk gowes Minggu pagi.

"Hujan-hujan ni, dari Sekupang," kata seorang peserta.

Panitia masih membuka kesempatan untuk pengambilan jersey sampai pukul 06.30 besok pagi bagi pendaftar 1.000 pertama. Di atas itu, selama Jersey masih ada akan dibagikan kepada peserta di atas nomor 1.000 yang belum mendapatkan kaos.

Selain itu, panitia juga masih membuka pendaftaran sampai besok sebelum start dilakukan. Panitia memasang barcode di beberapa titik bagi peserta yang belum sempat mendaftar hingga malam ini.

Firmansyah menegaskan bahwa Pemko Batam selalu membuka ruang bagi kegiatan yang mempererat hubungan sosial, mendorong gaya hidup aktif, serta menguatkan karakter Batam sebagai kota yang dinamis, inklusif, dan penuh energi.

“Makin ramai pesertanya, makin kuat rasa kebersamaan yang dibangun,” tambahnya. *

Batam — Artotel Group kembali memperluas portfolio hotelnya di Batam yaitu MAXONE pada tanggal 12 Desember 2025. Hotel yang  terletak di kawasan Lubuk Baja ini mengusung konsep Midscale modern yang mengutamakan fungsionalitas dan kenyamanan tamu, menawarkan 104 kamar  dengan dia type ada standart & suit.  Maxone hotel juga  dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti all-day-dining restaurant serta beberapa ruang pertemuan yang ideal untuk berbagai kegiatan MICE hingga acara bersifat intimate.

“Kami mempunyai  5 meeting room di lantai 2 dengan dengan nuansa lokal melalui penamaan Pulau – Pulau seperti Bintan, Moro,kundur,karimun & Penyengat dengan kapasitas yang berbeda beda,”jelas  Reagen Kurnia Dwi Putra Susanto perwakilan PT. Morela  Amerta Sejahtera.

Hanya berjarak 30 menit dari Hang Nadim International Airport dan 15 menit dari Harbour Bay Ferry Terminal, Maxone  hotel tepat menjadi pilihan wisatawan Singapura yang ingin berkunjung ke kota Batam. Lokasinya yang berada di pusat kota juga memberikan akses yang cepat menuju sejumlah destinasi populer, seperti Nagoya Hill Shopping Center, Vihara Budhi Bhakti,Batam City Square Mall, Grand Batam Mall, dan ikon wisata Jembatan Barelang.

“Hadirnya MAXONE Batam menandai langkah penting bagi Artotel Group dalam memperluas jangkauan property midscale kami di kota-kota dengan pertumbuhan bisnis dan pariwisata yang dinamis seperti Batam. Lebih dari itu,kehadiran hotel ini menjadi spesial karena merupakan properti brand MAXONE pertama di Batam yang kami hadirkan sebagai pilihan akomodasi modern, terjangkau, dan memiliki karakter kuat. Harapan kami MAXONE Batam dapat memberikan pelayanan akomodasi yang nyaman dan berkesan untuk para wisatawan serta turut mendukung peningkatan sektor pariwisata di Batam.” ungkap Chief Operating Officer Artotel Group, Eduard Rudolf Pangkerego".

“Sebagai seseorang yang besar di pulau, anak Moro, putra daerah Kepulauan Riau, saya melihat bahwa Batam adalah kota yang terus tumbuh, sebuah kota yang hidup, penuh peluang, dan penuh interaksi dari berbagai daerah dan negara.Kami berharap dapat menjadikan Maxone Batam sebagai rumah kedua bagi wisatawan, pelaku bisnis, maupun warga lokal yang ingin menikmati suasana yang berbeda. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.” — Herry Susanto Owner Maxone Batam.

Nikmati promo menarik sampai akhir bulan Desember 2025, MAXONE Batam menawarkan tarif spesial Rp555 ribu (promo), Rp650 ribu (non-promo), serta paket mulai Rp900 ribuan termasuk sarapan untuk dua orang.

 Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, kunjungi situs resmi maxonebatam.com atau akun Instagram resmi @maxonebatam

Jakarta, 11 Desember 2025. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyatakan bahwa OJK secara konsisten terus mendukung pengembangan industri perbankan syariah yang berdaya saing, resilien dan berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kinerja perbankan syariah terus mencatatkan pencapaian yang membanggakan. Total aset perbankan syariah telah menembus Rp1.028,18 triliun pada Oktober 2025, atau tumbuh 11,34 persen yoy dan merupakan nominal tertinggi (all time high) sepanjang berdirinya industri tersebut di Indonesia.

Pencapaian positif ini juga ditunjukan dari sisi pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga. Penyaluran pembiayaan tercatat mencapai Rp685,55 triliun atau tumbuh 7,78 persen yoy dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun mencapai Rp820,79 triliun atau tumbuh 14,26 persen yoy. Masing-masing pencapaian tersebut juga merupakan nominal tertinggi selama bank syariah beroperasi di Indonesia. Sejalan dengan ekspektasi membaiknya perekonomian nasional pada akhir 2025, diharapkan memberikan dampak positif bagi kinerja perbankan syariah hingga akhir tahun ini.

“Berbagai pencapaian tersebut menunjukkan arah kebijakan pengembangan perbankan syariah berada di jalur yang tepat. OJK terus memastikan implementasi Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023- 2027 akan terus dilakukan untuk mendukung industri perbankan syariah yang terakselerasi dan tumbuh secara berkelanjutan,” kata Dian. Menurut Dian, kebijakan penguatan struktur industri melalui spin-off dan konsolidasi akan terus didorong sebagai katalis untuk melahirkan bank syariah dengan economic of scale yang lebih memadai. Penguatan ini penting karena mayoritas Bank Umum Syariah (BUS) masih berada pada kelompok KBMI 1. Dengan skala ekonomi yang lebih besar, bank syariah dapat memperluas pembiayaan, mengembangkan model bisnis yang lebih inovatif, meningkatkan efisiensi biaya, memperkuat infrastruktur TI, serta meningkatkan kualitas SDM.

Skala ekonomi yang memadai juga akan membuat industri perbankan syariah semakin kontributif terhadap perekonomian nasional. Bank syariah juga didorong semakin agile di tengah persaingan bisnis industri perbankan yang semakin ketat melalui pemanfaatan uniqueness product syariah, sinergi dengan Bank Induk, maupun optimalisasi keuangan sosial syariah. Ketiga inisiatif tersebut diharapkan mampu memperkuat karateristik perbankan syariah yang berorientasi pada pembangunan sosial-ekonomi dan meningkatkan inklusivitas perbankan syariah untuk seluruh lapisan masyarakat. OJK akan terus mengawal pengembangan perbankan syariah nasional ke depan untuk memastikan industri tersebut tumbuh secara berkelanjutan dan sehat sebagai langkah menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.

Jakarta, 12 Desember 2025 – PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) melepas pengiriman barang bantuan yang dihimpun dari masyarakat melalui kantor cabang PELNI untuk korban bencana banjir di Sumatera pada Jumat (12/12). Sebanyak 15 kontainer diangkut KM Kelud dan masih terdapat 32 kontainer yang akan dikirim pada pelayaran berikutnya.

Kegiatan pelepasan ini dihadiri oleh Direktur Utama PELNI Tri Andayani, Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Kokok Susanto, Direktur Utama PELNI Logistics Sukendra, Kepala Cabang PELNI Jakarta Dicky Dermawandi dan Nakhoda KM Kelud Capt. Herman.

Direktur Utama PELNI Tri Andayani menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang memiliki rasa kepedulian yang tinggi untuk membantu korban bencana di Sumatera. “Kami memanfaatkan armada dan rute regular ke Sumatera Utara via Belawan untuk mengangkut barang bantuan. Tingginya rasa peduli masyarakat menunjukan solidaritas nasional untuk meringankan beban korban bencana Sumatera,” ujar Anda.

Anda menambahkan bahwa pembebasan biaya angkut dan pengiriman barang bantuan dengan kapal PELNI menuju Sumatera Utara masih berlangsung hingga 18 Desember. "Pengiriman berikutnya akan berlayar dengan KM Nggapulu pada 13 Desember dan KM Kelud pada 18 Desember. Sejauh ini sudah terkumpul 32 kontainer untuk pengiriman berikutnya," tambah Anda.

Adapun untuk bantuan kloter pertama ini berasal dari daerah Tegal, Surabaya dan Jakarta. Jenis barang yang dikirim meliputi pakaian, makanan, pampers, sembako dan perlengkapan ibadah.

Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PELNI Kokok Susanto menyampaikan total muatan bantuan sebanyak 15 TEUs dengan nilai biaya angkut yang dibebaskan senilai Rp 361,8 juta. Jika ditotal dengan 32 kontainer yang akan dikirim di kloter selanjutnya, nilai biaya angkut yang dibebaskan mencapai Rp 1,4 miliar.

“Kami memastikan proses logistik berjalan lancar dan aman hingga tiba di tujuan. Selanjutnya barang bantuan akan diterima oleh instansi yang mengirimkan dari Jakarta, sementara untuk barang bantuan akan kami salurkan melalui BPBD Sumatera Utara,” ujar Kokok.

Sebagai perusahaan pelayaran nasional, PELNI berkomitmen untuk tidak hanya menjadi penyedia layanan transportasi laut, tetapi juga mitra andal dalam setiap upaya kemanusiaan dan pemulihan bencana dengan memanfaatkan armada kapal yang menjangkau banyak pulau dan jaringan logistik yang terintegrasi.

KM Kelud sendiri adalah salah satu kapal penumpang milik PELNI yang secara rutin melayani wilayah Sumatera, dengan rute reguler Tanjung Priok – Batam – Tanjung Balai Karimun – Medan (PP).

Sebelumnya PELNI juga telah menyalurkan bantuan logistik secara langsung baik ke Sumatera Utara maupun Sumatera Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara dan Posko Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Longsor Kota Padang. Bantuan yang disalurkan berupa paket sembako, makanan siap saji, selimut, peralatan mandi, obat-obatan, serta kebutuhan khusus perempuan dan anak-anak.

“Kapal KM Kelud akan  transit di Batam pada hari Minggu pagi 14 Desember 2025 direncanakan akan memuat 2 kontainer yang juga merupakan barang bantuan yang dihimpun dari masyarakat,instansi,perusahaan di Batam yang akan dikirim ke Belawan Sumatra Utara, terimakasih banyak kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan sosial ini yang  merupakan wujud kepedulian sesama saudara kita yang terkena musibah di Sumatera” tutup  Kepala cabang PT Pelni Batam Edwin Kurniansyah.

Jakarta, 12/12/2025 — Upaya Pemerintah bersama BPJS Kesehatan memperkuat komitmen nasional pada cakupan kesehatan semesta/Universal Health Coverage (UHC) melalui Diskusi Publik dengan tema “Memaknai Peringatan Cakupan Kesehatan Semesta: Sehatkan Bangsa melalui Asta Cita” yang digelar pada Jumat (12/12). Pada kegiatan ini hadir jajaran menteri, asosiasi profesi, organisasi profesi, serta pemerhati jaminan kesehatan nasional sebagai refleksi bersama atas perjalanan Program JKN yang kini telah menjangkau lebih dari 98 persen penduduk Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pratikno, menyampaikan bahwa Program JKN merupakan ambisi besar negara untuk menghadirkan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata. Ia menyampaikan apresiasi atas capaian JKN yang telah meningkatkan akses layanan kesehatan secara signifikan.

“Kita harus bangga dengan capaian JKN ini, tetapi kita juga harus jujur bahwa tantangannya semakin kompleks, terutama terkait keberlanjutan finansial. Inflasi alat kesehatan serta meningkatnya prevalensi penyakit berbiaya katastropik masih menjadi beban terbesar dalam pembiayaan JKN. Karena itu, pentingnya efisiensi dalam penyelenggaraan JKN tanpa menurunkan kualitas layanan di fasilitas kesehatan," ujar Pratikno.

Pratikno menambahkan, terdapat hal yang menjadi perhatian pemerintah, yaitu penguatan pencegahan penyakit tidak menular dan reformasi JKN. Dirinya menegaskan bahwa upaya promotifpreventif harus menjadi gerakan bersama karena penyakit tidak menular terus menjadi beban terbesar pembiayaan JKN.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menegaskan bahwa UHC merupakan investasi bangsa yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Menurutnya, pemerintah memandang kesehatan bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi fondasi untuk menciptakan negara yang kuat dan sejahtera.

“UHC adalah ikhtiar agar masyarakat dapat hidup sehat, berdaya, dan produktif. Capaian UHC bukan berarti Indonesia bebas tantangan, justru setelah cakupan tercapai, tantangan baru muncul pada aspek keaktifan peserta, pemerataan akses di wilayah terpencil, serta peningkatan literasi kesehatan di tingkat keluarga," kata Cak Imin.

Bagi Cak Imin, kehadiran Program JKN telah meringankan beban keuangan jutaan keluarga. Capaian ini tidak boleh mundur, harus dipastikan tidak ada satu pun masyarakat yang tidak terlindungi oleh Program JKN. Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa definisi UHC menurut World Health Organization (WHO) adalah setiap orang dapat menerima layanan kesehatan berkualitas, kapan dan di mana pun dibutuhkan, tanpa mengalami kesulitan keuangan.

“Kementerian Kesehatan bertanggung jawab dalam penyusunan regulasi dan kebijakan kesehatan, sementara BPJS Kesehatan menjadi pelaksana pembiayaan layanan kuratif atau Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). Adapun Upaya Kesehatan Masyarakat seperti promosi kesehatan dan pencegahan penyakit tetap menjadi mandat pemerintah atau Kementerian Kesehatan, "jelas Budi. Budi menekankan bahwa keseimbangan antara kuratif dan promotif-preventif sangat penting agar beban pembiayaan kesehatan tidak terus meningkat. Menurutnya, apabila hanya mengobati tanpa mencegah, negara akan terus dibebani biaya yang besar.

Karena itu, program promotif-preventif seperti Skrining Riwayat Kesehatan dan Cek Kesehatan Gratis harus diperkuat. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyatakan sejalan dengan pernyataan Menko PMK dalam upaya promotif-preventif, BPJS Kesehatan juga telah mempopulerkan Gerakan 3-3-5, yakni jalan santai tiga menit, lanjut jalan cepat tiga menit, lalu diulang lima kali sampai total tiga puluh menit. Gerak ini dikembangkan BPJS Kesehatan, terinspirasi latihan interval dari Jepang yang tujuannya membantu masyarakat mengurangi risiko hipertensi dan diabetes. "BPJS Kesehatan juga telah menghadirkan berbagai inovasi, seperti layanan BPJS Keliling yang menjangkau layanan hingga ke daerah pelosok. Selain itu, BPJS Kesehatan juga memiliki beragam kanal layanan non tatap muka, yakni Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165, serta Care Center 165," ucap Ghufron.

Ghufron juga mengatakan, dengan jumlah peserta JKN yang telah mencapai 284,11 juta atau lebih dari 98 persen penduduk, serta BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan rumah sakit bergerak, dan perluasan jejaring layanan untuk memudahkan peserta mengakses layanan tanpa hambatan geografis. Sementara itu, Mantan Ketua Panitia Khusus UU BPJS, Ahmad Nizar Shihab, menyatakan bahwa hadirnya Program JKN telah membawa perubahan besar dalam ekosistem kesehatan Indonesia dengan melahirkan budaya solidaritas yang lebih kuat. Ia menilai bahwa sistem jaminan kesehatan ini bukan hanya memastikan akses layanan kesehatan, tetapi juga membentuk pola pikir masyarakat bahwa kesehatan adalah tanggung jawab bersama. “Program JKN ini bukan sekadar penjaminan kesehatan, tetapi sebuah peradaban baru dalam cara kita saling menolong.

Budaya gotong royong yang menjadi prinsip Program JKN ikut memperkuat struktur sosial, ketika masyarakat memahami bahwa iuran mereka membantu orang lain yang sedang sakit, di situlah nilai gotong royong menemukan bentuk paling nyata,” tutur Nizar. Sedangkan Koordinator Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, Timboel Siregar, menekankan bahwa seluruh kementerian dan lembaga menjalankan Inpres 1 Tahun 2022 dan keberhasilan UHC tidak dapat dipisahkan dari prinsip pemenuhan hak dasar manusia. Baginya, kesehatan adalah hak esensial yang wajib dijamin oleh negara, sehingga seluruh kebijakan, regulasi, dan implementasi harus memastikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat, termasuk kelompok rentan. Pakar Ekonomi Kesehatan, Hasbullah Thabrany, juga menegaskan bahwa UHC merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Ia menjelaskan, sesuai Pasal 34 UUD 1945 secara jelas menegaskan kewajiban negara untuk menjamin hak kesehatan setiap warga negara, sehingga UHC bukan sekadar capaian sebuah negara, tetapi kewajiban negara untuk mem

Batam, 11 Desember 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan High Level Meeting Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kepulauan Riau di Gedung Wan Seri Beni Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Selasa.

Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah, OJK, Industri Jasa Keuangan dan stakeholders lainnya di Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat di seluruh wilayah di Kepulauan Riau.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau Sinar Danandjaya,high level meeting tersebut turut membahas mengenai implementasi indikator Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) serta arah kebijakan Roadmap TPAKD Tahun 2026 – 2030.

Dalam kesempatan tersebut, Sinar Danandjaya juga menyampaikan perkembangan Industri Jasa Keuangan Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan posisi September 2025.

Pertumbuhan total aset dan kredit yang diberikan di Provinsi Kepulauan Riau menjadi yang tertinggi di wilayah Sumatera Bagian Utara, dengan masing-masing sebesar 13,50 persen dan 20,68 persen. Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mencatatkan kinerja positif dengan pertumbuhan tertinggi di Wilayah Sumatera Bagian Utara sebesar 14,20 persen.  

Lebih lanjut, OJK menyampaikan bahwa tingkat risiko pembiayaan di Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebagai yang terendah di wilayah Sumatera Bagian Utara. Hal ini tercermin dari rasio Non-Performing Financing (NPF) yang berada pada level 1,30 persen dengan total penyaluran pembiayaan mencapai Rp5,916 miliar.

Kinerja lembaga pergadaian di Kepulauan Riau juga menunjukkan perkembangan yang solid. Pertumbuhan tercatat sebesar 34,16 persen, menjadikan Pergadaian di Provinsi Kepulauan Riau sebagai kedua tertinggi di Sumatera bagian Utara. Hal tersebut juga tercatat pada kinerja Perusahaan Modal Ventura (PMV) dimana Kepulauan Riau mengalami lonjakan pembiayaan yakni 350,85 persen dengan risiko yang rendah yakni Non Performing Finance (NPF) sebesar 1,02 persen.

Namun demikian, OJK menekankan bahwa terdapat tantangan yang harus menjadi fokus bersama bagi seluruh Industri Jasa Keuangan, khususnya pada sektor perasuransian. Kinerja Asuransi Jiwa, tercatat mengalami penurunan, dengan pertumbuhan year on year sebesar -8,26 persen. Meski begitu, sektor Asuransi Umum di Kepulauan Riau mencatatkan kinerja yang positif dengan pertumbuhan sebesar 13 persen dan menjadi satu-satunya wilayah di Sumatera bagian Utara yang mencatatkan pertumbuhan positif pada sektor ini.  

Kinerja positif tersebut menunjukkan kapasitas yang kuat dari Industri Jasa Keuangan di Provinsi Kepulauan Riau dalam menyalurkan pembiayaan dan menyediakan layanan jasa keuangan. Hal ini merupakan modal penting dan landasan penguatan program-program TPAKD, khususnya dalam peningkatan pemanfaatan layanan keuangan formal dan pembiayaan produktif bagi masyarakat.

Sinar Danandjaya juga menyampaikan apresiasi atas capaian TPAKD Provinsi Kepulauan Riau menjadi salah satu nominator TPAKD terbaik di wilayah Pulau Sumatera bersama TPAKD Sumatera Selatan dan TPAKD Sumatera Utara.

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kepulauan Riau terus menunjukkan komitmen dalam mempercepat akses keuangan melalui beragam program unggulan. Diantaranya program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) yang telah diimplementasikan oleh Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, dan Kabupaten Bintan dengan skema subsidi bunga, dan pemberian dukungan perlindungan sosial bagi tenaga kerja melalui dana iuran BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam. Selain itu, program business matching serta kegiatan literasi keuangan, khususnya terkait waspada aktivitas keuangan illegal, terus digencarkan dan menjadi program prioritas TPAKD Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pelindungan konsumen.

Dengan capaian prestasi dan konsistensi dalam menjalankan program-progam unggulan tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dan sinergi seluruh anggota TPAKD di wilayah Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat mengidentifikasi dan mengembangkan program yang tepat sasaran dan bermanfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui High Level Meeting, TPAKD Provinsi Kepulauan Riau menegaskan komitmen melalui penguatan koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk dapat meningkatkan akses keuangan masyarakat lewat penguatan koordinasi lintas pemangku kepentingan serta mendorong kemandirian ekonomi seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.