Batam - Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, berkesempatan untuk kembali bertemu dengan masyarakat Rempang, Rabu (6/9/2023).

Melalui forum berjudul "Dialog Pengembangan Rempang", kehadiran Muhammad Rudi pun mendapat sambutan hangat dari ratusan masyarakat yang hadir di Harmoni One Hotel, Batam Center.

Rudi yang juga menjabat sebagai Wali Kota Batam mengaku senang dengan kehadiran masyarakat Rempang pada pertemuan ini.

Selain mempererat tali silaturahmi, kata Rudi, forum tersebut sekaligus menjadi kesempatan BP Batam untuk kembali memaparkan rencana pengembangan Kawasan Rempang yang termasuk dalam daftar Program Strategis Nasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Tahun 2023 kepada masyarakat.

Dengan tujuan, masyarakat tak lagi terpengaruh dengan kesimpangsiuran informasi terkait rencana investasi yang akan menyerap 306.000 ribu tenaga kerja hingga tahun 2080 tersebut.

Pasalnya, banyak masyarakat yang telah menerima disinformasi sejak beberapa hari terakhir.

"Saya berterima kasih kepada masyarakat yang sudah bersedia hadir. Masalah tak akan selesai jika tak ada pertemuan seperti ini. Saya tegaskan kepada bapak dan ibu semua bahwa pemerintah tidak akan pernah menyengsarakan masyarakatnya," ujar Rudi membuka dialog.

BP Batam sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, lanjut Rudi, berkomitmen untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengembangan Kawasan Rempang. Termasuk mengupayakan hak-hak yang akan diperoleh warga yang terdampak pembangunan jika proyek berjalan.

"BP Batam memahami betul kondisi masyarakat Rempang saat ini. Namun, momentum pembangunan dan investasi ini diharapkan mampu membawa masyarakat lebih sejahtera dan maju ke depannya," tambahnya.

Hak-Hak Masyarakat

Sesuai arahan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadalia, beberapa waktu lalu, BP Batam akan menyiapkan kaveling seluas 500 meter persegi untuk masyarakat yang memiliki rumah di atas Areal Penggunaan Lain (APL) dan bersedia direlokasi ke areal yang telah ditetapkan. Di kaveling tersebut akan dibangun pula rumah dengan tipe 45.

Dengan kriteria warga terdampak sebagai berikut :
1. Warga kampung dalam Kelurahan Sembulang atau Kelurahan Rempang Cate;
2. Memiliki KTP dan KK Kelurahan Sembulang atau Rempang Cate;
3. Bermukim minimal 10 tahun berturut-turut di kampung dalam Kelurahan Sembulang atau Kelurahan Rempang Cate dengan dibuktikan melalui Surat Keterangan Ketua RT, RW, Lurah, dan Camat setempat.

"Pemerintah juga akan menyiapkan fasilitas umum, fasilitas sosial, pendidikan, serta prasana lainnya untuk mempermudah aktivitas masyarakat ke depan," ungkap Rudi lagi.

Dengan nilai investasi yang cukup besar, Rudi optimistis jika pendidikan dan pelatihan khusus yang akan diberikan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) kepada masyarakat apabila proyek berjalan nantinya sangat berguna untuk meningkatkan taraf perekonomian ke depan.

"BP Batam berkomitmen, tak memindahkan tanpa persiapan yang maksimal. Saya berharap, masyarakat bisa maju dan perekonomian lebih baik," tutup Rudi. (DN)

Batam-BatamFM - Pengembangan Kawasan Rempang sebagai The New Engine Indonesian's Economic Growth yang berkonsep "Green and Sustainable City" mulai mendapat dukungan dari beberapa tokoh Melayu dan masyarakat Provinsi Kepri.

Kerja keras BP Batam dalam melakukan sosialisasi terkait rencana pengembangan Rempang pun membuahkan hasil.

Hal ini terungkap saat dialog Pengembangan Rempang yang diselenggarakan di Harmoni One Hotel, Batam Center, Rabu (6/9/2023).

"Pada prinsipnya, masyarakat mendukung program pemerintah itu secara utuh. Mudah-mudahan ini bisa berjalan baik," ujar salah satu tokoh, Huzrin Hood, dalam sambutannya.

Di tempat yang sama, Panglima Lang Laut Kepri, Suherman, mengungkapkan hal senada.

Menurut Suherman, masyarakat mendukung penuh pengembangan Kawasan Rempang. Dengan harapan, pemerintah dapat memikirkan nasib masyarakat ke depannya.

Termasuk pemenuhan hak-hak bagi masyarakat yang telah turun temurun hidup di kawasan yang terdampak pembangunan Rempang.

"Saya juga usul agar pemerintah dan PT MEG juga harus menyiapkan koperasi untuk masyarakat," ungkapnya.

Pengembangan Rempang Eco-City, Transisi Energi Fosil ke Energi Terbarukan

Pada forum yang berjudul "Dialog Pengembangan Rempang", Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad, menjelaskan bahwa pengembangan Kawasan Rempang juga akan meningkatkan iklim investasi dan potensi ekonomi Indonesia.

Bukan tanpa alasan, lanjut Sudirman, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Investasi RI telah mengambil keputusan agar Rempang dijadikan sebagai fasilitas hilirisasi pasir kuarsa atau pasir silika terbesar.

"Produk dari hilirisasi itu adalah dengan memproduksi energi terbarukan yaitu solar panel yang digunakan untuk menghasilkan listrik dari matahari. Artinya, ada transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Ini terbesar di Indonesia," jelasnya.

Dengan nilai investasi sebesar Rp 174 triliun oleh PT Xinyi Internasional Investment Limited, Sudirman yakin jika proyek yang menjadi Program Strategis Nasional tersebut mampu menyerap puluhan ribu tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Sehingga, memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat ke depan.

"Ini bakal menjadi kampung nelayan marime city yang maju di Indonesia," pungkasnya. (DN)

Batam-BatamFM - Kepala Badan BP Batam, Muhammad Rudi berkomitmen untuk menyelesaikan hunian baru untuk masyarakat Rempang Galang yang terdampak relokasi dalam pengembangan Rempang Eco City.

Hal itu, disampaikan oleh Muhammad Rudi pada "Dialog Pengembangan Rempang" yang dihadiri oleh ratusan masyarakat Rempang, di Ballroom Hotel Harmoni One, Rabu (6/9/2023).

"Relokasi ke tempat yang baru ini akan kami siapkan. Kami tidak akan pindahkan bapak dan ibu begitu saja," tegas Muhammad Rudi.

Jika hunian baru tersebut belum selesai, maka masyarakat Rempang Galang akan mendapatkan hunian sementara. Tidak hanya itu, biaya hidup masyarakat selama dihunian sementara juga akan ditanggung setiap bulannya.

Adapun biaya hidup selama masa relokasi sementara itu sebesar Rp 1.034.636 per orang dalam satu KK. Biaya hidup tersebut termasuk biaya air, listrik, dan kebutuhan lainnya.

Sementara, untuk masyarakat yang memilih untuk memilih tinggal di tempat saudara atau diluar dari hunian sementara yang disediakan, akan diberikan tambahan biaya sewa sebesar Rp 1 juta per bulan.

"Jadi itu akan kami berikan sampai hunian baru selesai dibangun," katanya.

Hunian baru yang disiapkan itu berupa rumah type 45 senilai Rp 120 juta dengan luas tanah maksimal 500 m2. Hunian itu, berada di Dapur 3 Si Jantung, yang sangat menguntungkan untuk melaut dan menyandarkan kapal.

Lokasi hunian baru tersebut, akan diberi nama "Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City". Program ini memiliki slogan “Tinggal di Kampung Baru yang Maju, Agar Sejahtera Anak Cucu”.

Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City akan menjadi kampung percontohan di Indonesia sebagai kampung nelayan modern dan maju.

Sebab, di Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City itu akan tersedia berbagai fasilitas pendidikan lengkap (SD, SMP hingga SMA), pusat layanan kesehatan, olahraga dan sosial.

Selanjutnya tersedia fasilitas ibadah (Masjid dan Gereja); fasilitas Tempat Pemakaman Umum yang tertata dan fasilitas Dermaga untuk kapal-kapal nelayan dan trans hub.

Pembangunan hunian baru itu, akan dijalankan selama 12 bulan setelah pematangan lahan. Ditargetkan, hunian tahap 1 akan selesai pada bulan Agustus 2024 mendatang.

"Intinya kami akan semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada bapak dan ibu (masyarakat Rempang Galang, red)," imbuhnya.

Batam - Jajaran pengurus dan anggota Persatuan Istri Karyawan Otorita Batam (Pikori) BP Batam mengunjungi sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Sabtu (2/9/2023).

Ketua Umum Pikori BP Batam, Marlin Agustina Rudi mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian peringatan 2 tahun berjalannya kepengurusan Pikori BP Batam periode 2021-2024.

Setelah sebelumnya dilaksanakan kegiatan bantuan sosial ke beberapa panti asuhan dan penyuluhan dampak penggunaan narkoba.

"Kemudian kami ibu-ibu Pikori ke Tanjung Balai Karimun untuk mengenal destinasi yang ada di Provinsi Kepri, salah satunya di Kabupaten Karimun," ujarnya.

Ia melanjurkan, ada sekitar 60 orang yang ikut dalam kesempatan tersebut. Terdiri dari anggota Pikori BP Batam, para anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Batam dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Batam.

"Jadi untuk wisata yang bagus tidak perlu jauh-jauh. Karena di daerah kita sudah punya tempat wisata yang luar biasa. Jadi, setelah acara ini, baru kami menyiapkan untuk ulang tahun Pikori itu sendiri," katanya.

Dalam kunjungan ke Kabupaten Tanjung Balai Karimun, romobongan yang dipimpin Marlin Agustina Rudi itu mengunjungi tempat wisata kuliner, wisata alam dan wisata ke tempat-tempat bersejarah.

Salah satu tempat yang dikunjungi adalah Masjid Raya Al Mubaraq yang terletak di Kelurahan Meral, Kecamatan Meral. Masjid ini, merupakan masjid tertua di Karimun.

Satu hal yang menarik dan berbeda dari masjid manapun di Karimun dan Kepulauan riau, Masjid al Mubaraq mempunyai sebuah lonceng sebagai penunjuk waktu, disamping beduk yang lazim digunakan di masjid.

Lonceng ini khusus ddibunyikan pada hari Jum’at sebagai penanda pukul 12 siang dan digunakan sebagai penanda tiap jamnya selama bulan ramadhan.

Ia menambahkan, dengan kegiatan ini seluruh rombongan dapat mengetahui sejumlah destinasi wisata yang ada di Kabupaten Tanjung Balai Karimun. Sehingga, kedepannya tidak perlu lagi datang ke kota-kota yang jauh untuk berwisata.

"Dengan inilah mereka baru mengetahui kalau ternyata destinasinya bagus sekali, kulinernya enak, alamnya juga bagus. Jadi kalau mau ke Tanjung Balai Karimun, kampung bu Wakil Gubernur, destinasinya sangat luar biasa terutama kulinernya yang luar biasa," imbuhnya.

Batam-BatamFM- Ship to Shore (STS) Crane di Pelabuhan Batu Ampar yang didatangkan dari Korea Selatan pada April lalu, telah resmi memberikan layanan bongkar muat, Jumat (1/9/2023).

Sebelum dioperasikan, STS Crane ini telah melalui proses uji coba dan commissioning. Selain itu, Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP Batam juga telah melakukan sosialisasi kepada Asosiasi Jasa Kepelabuhanan. Termasuk, penyesuaian tarif bongkar muat di Pelabuhan Batu Ampar.

Direktur BUP BP Batam, Dendi Gustinandar mengatakan, dengan dioperasikannya STS Crane ini, maka pelayanan bongkar muat peti kemas di Terminal Umum Batu Ampar akan menjadi lebih cepat dan efisien.

"Dibawah kepemimpinan Kepala BP Batam Bapak Muhammad Rudi, saat ini, BP Batam berupaya mewujudkan Pelabuhan Batu Ampar yang lebih modern dengan menggunakan teknologi terkini untuk mempercepat layanan bongkar muat peti kemas,” ujar Dendi.

STS Crane dengan bobot 760 ton ini, memiliki kemampuan bongkar muat hingga 35 box kontainer per jam. Sehingga dapat mempersingkat waktu tunggu atau dwelling time di Terminal Umum Batu Ampar.

“Dengan alat bongkar muat konvensional, kecepatan bongkar muat peti kemas dalam 1 jam hanya bisa memindahkan 4-8 box kontainer, namun dengan STS Crane yang baru ini kapasitas bongkar muatnya meningkat hingga 35 box kontainer per jam,” ujarnya.

Dendi juga mengatakan, dengan dimulainya pengoperasian STS Crane ini oleh BP Batam, maka proses bisnis Terminal Umum Batu Ampar secara bertahap akan dilakukan beberapa penyesuaian.

“Jika sebelumnya, kegiatan bongkar muat peti kemas di Terminal Umum Batu Ampar dilakukan oleh Perusahaan Bongkar Muat, maka setelah STS Crane beroperasi, maka kegiatan bongkar muat peti kemas dilakukan oleh pegawai BP Batam,” kata Dendi.

Sehingga, penyesuaian proses bisnis ini juga berlaku untuk pengurusan proses administrasi keuangan dan operasional bongkar muat peti kemas yang saat ini dikoordinir oleh BP Batam.

Selain percepatan layanan, Dendi menyampaikan dengan dioperasikannya STS Crane oleh BP Batam, maka seluruh proses bongkar muat peti kemas baik domestik maupun internasional di Terminal Umum Batu Ampar akan diprioritaskan menggunakan alat bongkat muat asal Korea ini.

Adapun tarif bongkar muat peti kemas ini mengacu pada Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 4 Tahun 2023 yang juga mulai diberlakukan, Jumat (1/9/2023).

Dalam peraturan tersebut, untuk tarif Container Handling Charge (CHC) peti kemas FCL (Full Container Load) ukuran 20 Feet Isi sebesar Rp 603.000 per boks; ukuran 20 Feet Kosong sebesar Rp 440.000 per boks; ukuran 40 Feet Isi sebesar Rp 875.000 per boks; dan ukuran 40 Feet Kosong sebesar Rp 655.000 per boks.

"Tentunya perubahan proses bisnis di Terminal Batu Ampar bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jasa dan telah mendapat dukungan dari semua pihak,” imbuhnya.

Batam-BatamFM- Rumah Sakit BP Batam (RSBP) senantiasa melakukan terobosan guna meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Kini, masyarakat tak perlu antri dan menunggu lama untuk layanan pengambilan obat.

Bekerja sama dengan Grab, RSBP Batam meluncurkan program baru "Yuk Kirim Obat Pake GrabExpress", pada Kamis siang (31/8/2023).

Bertempat di ruang instalasi farmasi gedung A RSBP Batam, peluncuran ini ditandai dengan pemotongan pita oleh Direktur Badan Usaha RSBP Batam dr. Afdhalun A. Hakim, Sp.JP(K), FIHA, FasCC bersama dengan Grab Bisnis Development Lead Emerging Sumatera Muhammad Zaki Nasution.

Dalam sambutan, Afdhalun mengatakan bahwa RSBP Batam berkomitmen untuk terus mengedepankan kenyamanan masyarakat dalam menikmati layanan kesehatan di RSBP Batam.

”Kami terus tingkatkan pelayanan, kami terus perbaiki apa yang kurang. Alhamdulillah 3 tahun terakhir RSBP mendapatkan nilai tertinggi di BP Batam hasil survey kepuasan masyarakat.” kata Afdhalun yang merupakan spesialis jantung dan pembuluh darah itu.

”Tujuan BP Batam tidak lain adalah meningkatkan pelayanan masyarakat. Kami komit terus untuk mendengar masukan saran masyarakat, untuk terus kami perbaiki dengan terobosan. Ini sejalan dengan harapan Kepala BP Batam Bapak Muhammad Rudi.” ungkap Afdhalun.

Kini, dengan GrabExpress RSBP maka masyarakat baik umum maupun BPJS yang datang berobat ke poli tidak perlu lagi mengantri dan berlama-lama menunggu obat.

Dengan tarif terjangkau masyarakat dengan mudah berobat. Kini, obat diantar sampai ke rumah dan tidak perlu mengantri apalagi menunggu lama.

"Ini opsi ya, tidak harus. Artinya masyarakat boleh pilih. Yang ingin pulang cepet, pilih Grab, nanti obat anter ke rumah sama seperti kita pesan makan. Pilih GrabExpress adalah opsi yang efisien untuk dengan pengantaran lebih mudah, cepat, ringkas dan praktis. ” katanya.

Sebelumnya, masyarakat harus mengantri cukup lama untuk mengambil obat pada jam-jam krusial tingginya jumlah pasien poli.

”Ini juga bisa menghindari crowded di antrean obat. Mudah mudahan ini bisa membantu masyarakat. Dan Terobosanini, merupakan pertama di Kepri." Pungkas Afdhalun.

Berikut adalah alur pemesanan Obat melalui GrabExpress :
1. Pasien datang berobat ke Poli dan konsultasi dokter.
2. Dokter memberikan resep dan pasien memberikan resep kepada petugas Booth Grab RSBP.
3. Pasien mengisi formulir data dan alamat pengantaran.
4. Pasien melakukan pembayaran ongkos kirim, via ovo atau tunai.
5. Resep oleh Grab diproses di farmasi oleh apoteker.
6. Obat akan diberikan oleh Apoteker kepada petugas Grab yang bertugas.
7. Driver Grab tiba di RSBP Batam untuk menjemput obat di Booth Grab diverifikasi oleh Apoteker.
8. Driver lakukan konfirmasi pemesanan atas nama pasien dan alamat pengantaran.
9. Driver Grab lakukan pengantaran obat ke alamat tujuan.
10. Obat sampai ke alamat tujuan / pasien.

Batam-BatamFM- Sejumlah Masyarakat dan Pelaku Usaha di Rempang secara sukarela mengembalikan aset yang dimiliki kepada Negara melalui BP Batam pada Jumat, (1/9/2023).

Penyerahan tersebut secara simbolis diterima oleh Direktur Pengamanan Aset BP Batam selaku Ketua Tim Pelaksana Pendataan dan Sosialisasi Pengembangan Kawasan Rempang, Moch. Badrus di Marketing Center, BP Batam.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait yang turut hadir menyaksikan mengatakan, masyarakat dan pelaku usaha itu secara sukarela mengembalikkan aset yang dimiliki berupa lahan ternak dan tambak.

"Hari ini ada beberapa badan usaha dan masyarakat yang menyerahkan lahan atau aset mereka kepada BP Batam secara sukarela dan tidak ada paksaan," ujarnya kepada awak media.

Hal itu ditekankannya sebagai bentuk dukungan terhadap proyek strategis nasional pengembangan kawasan Rempang yang telah tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Selain itu, katanya lagi, hasil pendataan masyarakat dan pelaku usaha di kawasan Rempang tersebut merupakan sinergitas BP Batam bersama stakeholder lainnya.

"Pendataan ini merupakan dukungan dari semua pihak sebagai wujud implementasi rencana strategis pembangunan nasional demi masyarakat sejahtera dan lebih baik," ungkapnya.

Ia pun memberikan apresiasi atas dukungan masyarakat tersebut. Ia berharap pengembangan Pulau Rempang diharapkan dapat memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi bagi Batam dan daerah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepri.

"Kami di sini sangat menyambut dengan senang hati dan luar biasa akan beberapa rekan masyarakat dan badan usaha yang ada di Rempang sehingga dapat segera berjalan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri," imbuhnya.

Proyek pengembangan Pulau Rempang sebagai mesin ekonomi baru Indonesia terus mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.

Bukan tanpa alasan, proyek pengembangan Rempang Eco-City masuk dalam daftar Program Strategis Nasional tahun 2023.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan bahwa hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional

Dimana, Menko Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, telah mengesahkan peraturan itu tanggal 28 Agustus 2023 lalu di Jakarta.

"Sesuai arahan Pak Menko, pengembangan Pulau Rempang masuk dalam daftar Program Strategis Nasional. Besar harapan, program ini bisa memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kepri, khususnya Kota Batam," ujar Ariastuty di Batam, Kamis (31/8/2023).

Ariastuty menerangkan bahwa pemerintah pusat melalui kerja sama antara BP Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG) bakal menyiapkan Pulau Rempang sebagai kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi demi mendorong peningkatan daya saing Indonesia dari Singapura dan Malaysia.

Dengan nilai investasi yang ditaksir mencapai Rp 381 triliun hingga tahun 2080, lanjut Ariastuty, pengembangan Pulau Rempang diharapkan dapat memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi (Spillover Effect) bagi Kota Batam serta kabupaten/kota lain di Provinsi Kepri.

"Pengembangan Rempang juga akan membuka ratusan ribu lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat Kepri, khususnya para pemuda di Kota Batam," tambahnya.

Pemerintah Republik Indonesia menargetkan, pengembangan Kawasan Rempang Eco-City dapat menyerap lebih kurang 306.000 tenaga kerja hingga tahun 2080 mendatang.

"Tidak hanya itu saja, para pemuda tersebut juga dibekali dengan pendidikan dan pelatihan khusus agar lebih siap menghadapi persaingan industri ke depannya," pungkasnya. (DN)

BP Batam berkomitmen untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan pegawai.

Tak main-main, BP Batam pun berkesempatan untuk menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepri guna memberikan edukasi serta penyuluhan terkait bahaya narkoba bagi penggunanya, Rabu (30/8/2023).

Melalui forum dialog yang berlangsung di Balairungsari, agenda tersebut diikuti oleh ratusan pegawai BP Batam.

Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh upaya BNN dalam penanggulangan pencegahan narkoba di Provinsi Kepri.

Bukan tanpa alasan, lanjut Purwiyanto, pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba membutuhkan dukungan banyak pihak.

“Kegiatan ini merupakan langkah yang baik untuk meningkatkan sinergitas dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba sesuai aturan yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap dengan adanya kegiatan ini seluruh masyarakat dapat bersama-sama mencegah pemakaian narkoba sesuai dengan peraturan yang telah dibentuk oleh pemerintah.

Ketua Umum Pikori BP Batam sekaligus Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Marlin Agustina turut hadir dan membuka kegiatan ini.

Dalam kesempatan yang sama, Marlin memberikan pandangannya tentang peran orangtua dalam keluarga sangat penting guna mencegah pengaruh buruk narkoba sejak dini.

"Tentunya hal ini diharapkan para orang tua, untuk selalu mengawasi anak-anaknya sebagai generasi penerus bangsa. Mereka harus pintar dan cerdas dalam memilih pergaulan yang baik dan menolak narkoba", ujar Marlin.

Sementara, Kepala BNN Kepulauan Riau, Brigjen Pol Drs. Henry Parlinggoman Simanjuntak turut hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini.

Ia memaparkan hasil survei dan prevalensi narkoba periode sebelumnya serta solusi untuk mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba.

“Solusi untuk mengurangi tingkat penyalahgunaan dan peredaran narkoba adalah dengan edukasi dan rehabilitasi bagi yang sudah memakai,” ujarnya.

Menurutnya, cara yang paling ampuh saat ini untuk penanggulangan narkotika adalah edukasi dengan menyadarkan masyarakat serta rehabilitasi bagi orang-orang yang sudah terlanjur menyalahgunakan narkotika.

Batam -  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan penerapan governansi dan penegakan integritas di sektor jasa keuangan yang menjadi kunci penegakan stabilitas sektor jasa keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Tujuan dari kegiatan ini untuk menyosialisasikan dan mengedukasi pada civitas academica dan stakeholder mengenai upaya peningkatan governansi dan integritas di lingkungan OJK maupun sektor jasa keuangan. Penerapan tata kelola yang baik merupakan salah satu fondasi dalam pelaksanaan sebuah bisnis. Implementasi konsep three lines model dapat mendukung terciptanya tata kelola yang baik serta ekosistem keuangan yang sehat dan berintegritas,” kata Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam paparannya pada Kuliah Umum di Politeknik Negeri Batam, Kepulauan Riau, Selasa.

Menurutnya, OJK telah meminta agar Industri Jasa Keuangan terus memperkuat governansi antara lain dengan penerapan manajemen risiko dan manajemen anti-fraud serta penyuapan.

“Penerapan manajemen risiko di Sektor Jasa Keuangan perlu bertransformasi dari compliance-driven menjadi terintegrasi pada proses bisnis sehingga dapat meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi sehingga tercipta ekosistem keuangan yang bersih dan sehat,” kata Sophia.
Kegiatan Kuliah Umum turut dihadiri oleh jajaran Pimpinan Kantor Pusat dan Pimpinan Wilayah Kerja OJK Sumatera Bagian Utara, Jajaran Pimpinan/Rektorat Universitas di Batam serta diikuti oleh civitas academica dari empat perguruan tinggi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Politeknik Negeri Batam, Universitas Universal, Universitas Batam, dan Universitas Riau Kepulauan.

Dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Kepulauan Riau, Sophia juga memberikan keynote speech dalam acara Forum Penguatan Governansi & Penegakan Integritas Sektor Jasa Keuangan yang dihadiri oleh perwakilan Industri Jasa Keuangan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Asosiasi dan Profesi Penunjang Sektor Jasa Keuangan, serta penyedia barang dan jasa di wilayah Kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau.
Forum tersebut juga dihadiri oleh Kepala Biro Ekonomi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Syakyakirti. Dalam sambutannya, Syakyakirti menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan forum penguatan integritas tersebut serta menyampaikan dukungan dari pemerintah daerah agar SJK dan stakeholders khususnya yang berada di Provinsi Kepulauan Riau dapat senantiasa menjaga integritas serta meningkatkan tata kelola organisasinya. (nck)