Batam - Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengapresiasi kebijaksanaan Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, yang telah memberikan penangguhan penahanan terhadap 7 warga Rempang.

Menurut Rudi, penangguhan penahanan terhadap 7 warga yang telah berstatus tersangka tersebut merupakan keputusan tepat.

"Saya berterima kasih kepada Kapolresta Barelang yang telah mengabulkan permintaan penangguhan penahanan terhadap 7 warga saya di Rempang," ujar Rudi di Mapolresta Barelang, Minggu (10/9/2023).

Di sisi lain, Rudi yang juga menjabat sebagai Wali Kota Batam mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kekompakan dan persatuan.

Menurutnya, kerja sama yang maksimal antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci penting keberhasilan pembangunan daerah.

Termasuk dalam merealisasikan pengembangan Kawasan Rempang sebagai Program Strategis Nasional (PSN) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

"Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan masyarakat yang telah menjaga situasi kondusif Kota Batam. Ini semua demi kepentingan umum," tambahnya.

Rudi pun berkomitmen untuk segera mendudukkan permasalahan Rempang. Baik di tataran pemerintah ataupun masyarakat.

Sehingga, permasalahan yang ada dapat terselesaikan dan menghasilkan solusi terbaik.

"Kami ingin permasalahan Rempang segera selesai. Pengembangan Rempang adalah Program Strategis Nasional. Ini prioritas pemerintah pusat dan kami di daerah harus menyelesaikannya. Saya berharap, program ini bisa diselesaikan bersama-sama," pungkasnya.

Sementara, Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, menyambut baik permintaan penangguhan penahanan tersebut.

Nugroho pun mengimbau agar masyarakat Kota Batam tidak terprovokasi dengan berita hoaks yang tersebar di media sosial sejak beberapa hari terakhir. Khususnya yang menyiarkan informasi simpang siur perihal pengembangan Kawasan Rempang.

"Penangguhan penahanan yang diminta akan kami kabulkan. Perlu saya sampaikan agar masyarakat Kota Batam tidak terprovokasi dengan berita hoaks. Mari sama-sama ciptakan situasi kondusif," tegasnya. (DN)

Batam - Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City seluas 471 Ha, berada di tepi perairan Galang, akan jadi pemukiman baru yang khusus dibangun bagi masyarakat Rempang terdampak Proyek Stategis Nasional Rempang Eco-City.

Pada akhir 2024, pemerintah komit pemukiman Tahap 1 dapat dihuni masyarakat Rempang.

Total 3.000 kavling akan dibangun berlokasi tepatnya di Dapur 3, Sijantung, Galang, yang masih berada di satu garis pantai dengan lokasi warga sebelumnya di Rempang.

"Pemerintah tak akan pernah menyengsarakan rakyatnya. Percaya Bapak Ibu, kami tak mungkin merelokasi Bapak Ibu begitu saja." Kata Kepala BP Batam Muhammad Rudi saat sosialisasi bersama warga beberapa waktu silam.

Bahkan, ia menambahkan ada dermaga untuk melabuhkan kapal, termasuk menyiapkan pemakaman yang rapi untuk menghormati para leluhur.

Lebih detil, Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait mengatakan bahwa masyarakat tak perlu khawatir.

Menurutnya tak ada hal yang sebetulnya perlu ditakutkan, karena Pemerintah telah sampaikan komitmennya untuk berikan hak masyarakat sesuai aturan yang ada.

Satu rumah akan diganti dengan satu rumah tipe 45 bernilai 120 juta, tanah pun diberikan seluas maksimal 500 m2. Pemerintah pun janji akan menanggung biaya hidup masyarakat sampai rumah tetap mereka jadi.

Pilih Rumah Ganti dengan Lokasi Strategis

Wanita yang pernah menempuh pendidikan di Australia itu mengatakan bahwa pemerintah memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memilih lokasi rumah gantinya sendiri yang strategis sesuai kebutuhan.

"Warga yang mendaftar di awal, diberikan privilege (hak istimewa) untuk bebas memilih posisi rumah yang dianggap strategis untuk usaha, berkebun, berlayar, ataupun tempat tinggal." Kata Tuty.

Development Plan PT MEG, menunjukkan Pulau Rempang dengan luasan kurang lebih 17.000 hektare akan dibangun menjadi kawasan industri, perdagangan, residensial hingga wisata yang terintegrasi.

Dengan konsep "Green and Sustainable City", wilayah ini akan membuka ratusan ribu lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat Kepri, khususnya pemuda Rempang.

Bahkan target, 30.000 tenaga kerja sampai 2028 dan 306.000 orang selama pengembangan kawasan hingga 2080 mendatang.

"Selain industri dan teknologi, perlu diketahui bahwa kami pemerintah akan mengedepankan kearifan lokal. Maka masyarakat daerah tersebut akan menjadi bagian besar dari pengembangan kawasan itu." Tegasnya.

Memang tampaknya publik tak percaya begitu saja, karena rumah ganti belum tampak jadi.

Namun sedari awal, Kepala BP Batam mengatakan Rumah Tetap akan jadi di akhir 2024. Dan selama itu, ia komit menanggung biaya hidup untuk warga yang terdampak.

"BP Batam adalah perpanjangan tangan pusat ya. Kami akan komit. Saat ini prosedur pembangunan rumah untuk ganti rugi, menanti Peraturan Presiden yang sedang digodok di Ibu Kota." Tuty jelaskan.

Pembangunan rumah dengan biaya tak sedikit itu harus melalui prosedur dan payung hukum yakni Peraturan Presiden yang sedang digesa oleh Pusat.

"Nah kalau ada alat berat lewat, masyarakat jangan takut. Kami perlu melakukan cut and fill untuk memulai pematangan Rumah Tetap Bapak Ibu di area Dapur 3 Sijantung yang kondisinya berbukit." Kata Tuty.

Terakhir, ia umumkan bagi warga yang secara sukarela ingin menyerahkan lahannya kembali pada pemerintah bisa mengunjungi 3 posko : RSKI Galang, Kantor Camat Galang dan PTSP Batam Center.

"Ayok ajak masyarakat daftar, maksimal 20 September. Ini perlu segera masyarakat tahu. Mereka secara pribadi bisa hubungi kontak atau datang langsung. Kami melindungi privasi Bapak Ibu sekalian." Pungkas Tuty.

3 Posko Pelayanan :
1. Posko RSKI/Koramil (08117702136)
2. Posko Kantor Camat Galang (08117702134)
3. Posko PTSP / Gedung Mall Pelayanan Publik Batam Centre (08117702135)

Batam - BatamFM- Polresta Barelang Polda Kepri telah melaksanakan pengamanan pengukuran dan pemasangan patok tata batas di Pulau Rempang Eco-City, Kecamatan Galang, Kota Batam. Akses jalan yang sebelumnya diblokir oleh warga setempat berhasil dibuka dalam sebuah upaya kolaboratif yang melibatkan sejumlah pihak penting. Sabtu (9/9/2023).

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Wakapolda Kepri, Brigjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K,. M.H dan Dirpam BP Batam, Brigjen. Pol. (Purn.) Drs. Mochamad Badrus. Tim Terpadu, PJU Polda Kepri, Danrem 033/WP Brigjen. TN Yudi Yulistyanto M.A., M.SC, serta Kapolresta Barelang Kombes. Pol. Nugroho Tri Nuryanto, S.H, S.I.K, M.H, juga turut hadir dalam kegiatan ini.

Kapolresta Barelang Kombes. Pol. Nugroho Tri Nuryanto, S.H, S.I.K, M.H, memimpin apel persiapan sebelum pelaksanaan pembukaan akses jalan. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya pendekatan yang humanis dan persuasif dalam menghadapi masyarakat yang melakukan blokade jalan. Ia juga memastikan bahwa tidak ada senjata api, peluru tajam, atau senjata tajam yang dibawa oleh personel yang terlibat dalam operasi ini.

"Selanjutnya Kapolresta Barelang Kombes. Pol. Nugroho Tri Nuryanto, S.H, S.I.K, M.H, Pagi ini kita melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka pembukaan blokir jalan yang dilakukan oleh masyarakat dapur 6 dan pengukuran/pemasangan patok di kawasan pengembangan Pulau Rempang. Semua satu komando, satu komitmen untuk menciptakan kondusifitas di Rempang pada saat ini," Ujar Kapolresta Barelang Kombes. Pol. Nugroho Tri Nuryanto, S.H, S.I.K, M.H.

Setelah apel, Tim Terpadu Percepatan Pengembangan Kawasan Rempang, dibantu oleh personel TNI, bergegas menuju Kantor Camat Galang untuk melakukan penertiban blokade jalan yang dilakukan oleh warga setempat. Hasil penyisiran awal menunjukkan beberapa titik blokade jalan, seperti Jalan Sembulang dan Simpang Dapur 6 Sembulang, yang berhasil dibuka tanpa perlawanan signifikan dari warga.

Kegiatan pengukuran dan pemasangan patok tata batas juga berlangsung dengan lancar dan kondusif yang melibatkan tujuh tim didampingi oleh personel TNI. Hingga saat ini, empat tim telah menyelesaikan tugas mereka dalam menentukan batas-batas kawasan pengembangan Pulau Rempang Eco-City.

Sebuah Posko Pengamanan didirikan di Kantor Camat Galang untuk memantau situasi dan mengambil tindakan jika ada perkembangan yang memerlukan respon cepat.

Selama rangkaian kegiatan ini, pentingnya kolaborasi dan pendekatan yang bijak dalam menyelesaikan masalah sosial, seperti blokade jalan, telah terbukti sangat signifikan. Pembukaan akses jalan ini diharapkan akan memberikan kontribusi positif yang besar untuk pengembangan kawasan Pulau Rempang Eco-City dan memastikan kelancaran berbagai proyek pembangunan yang direncanakan di wilayah tersebut.

“Terakhir Kami juga mengajak seluruh masyarakat setempat untuk turut serta dalam menjaga ketertiban umum. Kerjasama yang baik antara semua pihak yang terlibat adalah kunci utama untuk mencapai tujuan dari pengembangan Pulau Rempang Eco-City ini. Dengan begitu, kami yakin akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut. " Semoga semangat kolaborasi dan kerjasama ini terus terjaga demi kemajuan Pulau Rempang Eco-City dan kesejahteraan seluruh warganya,”Tutup Kabidhumas Polda Kepri, Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H. M.Si,

Batam-BatamFM- Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, menyampaikan bahwa situasi di Kawasan Rempang sudah kondusif, Jumat (8/9/2023).

Hari kedua ini, kata Ariastuty, kondisinya jauh lebih baik dari sebelumnya.

Bukan tanpa alasan, masyarakat yang bermukim di areal Kantor Camat Galang mulai kooperatif saat personel keamanan gabungan masuk ke wilayah mereka.

"Informasi kami terima dari tim satuan tugas di lapangan. Kami pun berterima kasih kepada masyarakat yang sudah mempersilahkan masuk tim satgas dan tim pengukuran," ujarnya, Jumat (8/9/2023).

Pihaknya pun mengapresiasi tindakan kooperatif masyarakat tersebut. Sehingga, tak ada gesekan yang terjadi antara warga dan personel keamanan gabungan.

Ariastuty berharap, pengembangan Kawasan Rempang dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat ke depan.

"Melalui pengembangan Rempang, kesejahteraan dan taraf ekonomi masyarakat ikut terdampak positif," pungkasnya. (DN)

Batam-BatamFM - Dalam rangka memperkuat sinergi dan inovasi antar lembaga di daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan Kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau Triwulan II 2023 dengan mengangkat tema “Memperkuat Sinergi dan Inovasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi” pada hari Kamis, 7 September 2023. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana untuk mendiseminasikan Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau yang disusun Bank Indonesia serta Kajian Fiskal Regional Provinsi Kepulauan Riau yang disusun oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Suryono, menyampaikan bahwa Pertumbuhan ekonomi Kepri triwulan II 2023 sebesar 5,04% (yoy) atau secara kumulatif hingga Semester I 2023 sebesar 5,77% (ctc) dan tercatat sebagai pertumbuhan ekonomi kumulatif tertinggi di Sumatera. Capaian ini menandakan bahwa upaya yang dilakukan Pemda, BI dan berbagai pihak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang positif. Optimisme pertumbuhan ekonomi tersebut sejalan dengan perbaikan mobilitas dan konsumsi masyarakat sebagai dampak pembukaan sektor pariwisata dan meningkatnya investasi. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan percepatan belanja Pemerintah Daerah maupun Pusat turut menjadi faktor pendorong.

Suryono menyampaikan kondisi perekonomian yang lebih baik tersebut juga diikuti oleh penurunan inflasi. Inflasi Gabungan 2 Kota IHK di Kepri pada bulan Agustus tercatat 2,97% (yoy), relatif terkendali dan berada dalam sasaran target inflasi sebesar 3,0±1%. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kepri untuk menjaga inflasi tetap berada dilevel yang rendah dan stabil. Ke depan diperlukan sinergi yang kuat lintas instansi dan lembaga untuk memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif untuk menjaga stabilisasi harga.

                Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Adi Prihantara, menuturkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat didorong lebih tinggi dengan memanfaatkan potensi pariwisata Kepri melalui kebijakan insentif pembebasan biaya Visa on Arrival (VoA) yang lebih luas. Selain itu, Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan, Indra Soeparjanto, menegaskan bahwa untuk mengakselerasi transformasi ekonomi diperlukan penguatan reformasi fiskal secara holistik melalui optimalisasi pendapatan negara, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (spending better) dan mendorong pembiayaan yang inovatif, pruden, dan berkelanjutan.

                Dalam kegiatan diseminasi ini juga dilaksanakan talkshow dengan menghadirkan pembicara-pembicara yang berkompeten di bidangnya yaitu: (i) Sudarta, Kepala Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Kepri (ii) Anggrainy, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Prov. Kepri, (iii) Agus Muslim, Statistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik Prov. Kepri, dan (iv) Dr. Golan Hasan, S.E., M.Si., Wakil Ketua II Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Batam selaku moderator diskusi. Lebih dari 200 peserta yang hadir baik secara fisik maupun virtual merupakan perwakilan dari Pemda baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, instansi vertikal, pelaku usaha, perbankan, ISEI, akademisi, media massa dan pelajar/mahasiswa.

Batam - Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum (BU SPAM) BP Batam telah melaksanakan MC-0, untuk pembangunan jaringan pipa baru ke daerah yang memiliki kontur tanah (elevasi) yang tinggi.

Mutual check awal atau biasa yang disebut MC-0 ini, merupakan kegiatan penghitungan kembali volume item pekerjaan dan disesuaikan antara gambar rencana dengan kondisi lapangan. Sehingga bisa mendapatkan volume actual yang sesuai dengan kondisi real pekerjaan.

"Beberapa waklu lalu telah kita laksanakan MC-0 untuk pembangunan jaringan ini. Mulai dari pengukuran dan sebagainya," Direktur BU SPAM BP Batam, Denny Tondano, Jumat (8/9/2023).

Ia melanjutkan, setelah dilaksanakan MC-0 beberapa waktu yang lalu, pihaknya langsung menyiapkan seluruh peralatan yang dibutuhkan untuk penguatan jaringan baru tersebut. Termasuk, memesan pipa berukuran 200 mm dan penyiapan IPA 20 lpd di Dam Sei Harapan Sekupang.

"Semua sudah kita pesan, kemungkinan minggu depan sudah bisa jalan dan alat-alat berat sudah bisa turun ke lokasi," katanya.

Untuk penguatan jaringan ini, BU SPAM BP Batam akan membangun jaringan baru di kawasan Tiban V. Jaringan baru ini akan dibangun sepanjang 2,2 kilometer dengan pipa 200 mm dan ditambah dengan IPA 20 lpd di Dam Sei Harapan.

Pembangungan ini, dilaksanakan untuk mengatasi persoalan air di wilayah Patam Lestari, Perumahan Woodland, Perumahan Cipta Green Mansion dan daerah sekitarnya.

Selanjutnya, pekerjaan yang sama juga dilakukan untuk kawasan Sagulung Baru. BU SPAM BP Batam akan menambah jaringan pipa baru berukuran 200 mm.

Untuk kawasan Sagulung Baru, BU SPAM BP Batam akan memperpendek jarak dari pipa utama. Sehingga, suplai air akan lebih cepat sampai ke daerah elevasi tinggi di kawasan Sagulung Baru.

Dengan penambahan pipa 200 mm sepanjang 2,4 kilometer, akan dapat mengaliri sekitar 2.000 sambungan di wilayah Sagulung Baru, Seibinti dan Seilekop.

Terakhir, pembangunan jaringan pipa baru di wilayah Tanjunguncang. Jaringan pipa ini untuk daerah Sumberindo, Central Park dan daerah sekitarnya.

Denny menambahkan, penguatan jaringan ini merupakan perintah dari Kepala BP Batam, Muhammad Rudi kepada pihaknya, agar terus meningkatkan pelayanan dan ketersediaan air bersih di Kota Batam.

"Untuk pekerjaannya nanti akan dilakukan secara serentak. Estimasi kita untuk penguatan jaringan ini sekitar 1 bulan, jika tidak ada kendala di lapangan," imbuhnya.

Batam - Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Rempang Galang untuk melakukan pengukuran tata batas hutan Rempang, Kamis (7/9/2023).

Hal ini, dilaksanakan dalam menindaklanjuti arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Namun, sosialisasi tersebut tidak diindahkan oleh masyarakat, dengan melakukan pemblokiran jalan dan sweping di Jembatan 4 Barelang.

Sehingga Tim terpadu Kota Batam terpaksa melakukan pembubaran paksa dengan gas air mata kepada sekelompok masyarakat yang melakukan pemblokiran jalan dan swiping.

Sebelum melepaskan tembakan gas air mata, Tim Terpadu telah meminta masyarakat untuk tidak melakukan pemblokiran jalan dan sweping. Karena tindakan tersebut, merupakan pelanggaran hukum.

"Mohon perhatiannya, kami dari Tim Terpadu mengimbau kepada saudara-saudara sekalian untuk membubarkan diri. Karena tindakan saudara telah melanggar hukum. Pemblokiran jalan dan sweping tidak dibenarkan," ujar petugas melalui pengeras suara.

Namun, imbauan tersebut tidak diindahkan oleh warga. Bahkan sejumlah warga melakukan perlawanan dengan pelemparan batu dan botol kaca.

Tim Terpadu, terpaksa melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa. Pelepasan tembakan gas air mata itu, hanya diarahkan ke kerumunan massa yang menghadang petugas.

Sejumlah ibu-ibu dan anak-anak yang berada pada barisan depan untuk menghadang Tim Terpadu, terkena gas air mata.

Saat ini, ibu-ibu dan anak-anak yang terkena gas air mata telah dibawa ke Rumah Sakit Embung Fatimah dan Klinik Yonif 10 Maritim Setokok.

Kondisi mereka hingga saat ini, juga terus dipantau oleh tim kesehatan dari RSBP Batam.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait mengatakan, untuk kegiatan di Rempang Galang saat ini adalah untuk melakukan pengukuran kawasan hutan di Rempang.

Pihaknya terpaksa meminta bantuan kepada Tim Terpadu Kota Batam karena adanya pemblokiran jalan dan sweping yang dilakukan oleh warga di Jembatan 4 dan Dapur 6.

"Sebelum melaksanakan kegiatan pengukuran ini, kita sudah melakukan berbagai tahapan sosialisasi oleh tim kecil yang masuk ke masyarakat maupun dari Tim Terpadu. Namun warga tetap melakukan pemblokiran jalan, sehingga terpaksa melibatkan Tim Terpadu untuk menjalankan proyek strategis nasional ini," ujarnya.

Untuk itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar tidak melanggar aturan yang tentunya dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Pelepasan tembakan gas air mata ini tidak akan terjadi, jika masyarakat mengizinkan tim untuk melakukan pengukuran.

"Kami berharap masyarakat tidak terprovokasi dengan isu yang berkembang. Kegiatan ini kami pastikan sudah melalui tahapan sosialisasi sebelumnya kepada warga," imbuhnya.

Batam - Situasi di Jembatan 4 Barelang perlahan mulai kondusif pasca aksi masyarakat yang memblokade jalan masuk personel keamanan gabungan, Kamis (7/9/2023).

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendapat laporan dari tim satuan tugas yang berada di lapangan.

"Untuk saat ini, situasi mulai kondusif di Jembatan 4 Barelang. Kami berharap, masyarakat dan tim yang bertugas selalu dalam kondisi sehat," ujarnya.

Meski demikian, Ariastuty tak menampik jika masyarakat di beberapa titik masih melakukan aksi protes terhadap pengukuran yang akan dilakukan. Khususnya areal menuju Kantor Camat Sembulang.

"Didapatkan informasi bahwa ada oknum yang sengaja menebang dan merusak pohon untuk menghalangi jalannya petugas. Kami harapkan, tidak ada lagi upaya merusak dan anarkis tersebut. Sangat disayangkan apabila kembali terjadi," tambahnya.

Dalam beberapa kesempatan, Ariastuty menjelaskan bahwa pengembangan Kawasan Rempang akan melibatkan masyarakat setempat.

Sehingga, pihaknya mengajak agar masyarakat tak terpengaruh dengan informasi negatif yang telah beredar dari mereka yang tak bertanggung jawab.

"BP Batam sudah menyampaikan bahwa hak masyarakat terdampak pembangunan sudah diperhatikan. Semoga masyarakat bisa memahaminya," pungkasnya. (DN)

Batam - BP Batam mengimbau agar masyarakat Kota Batam tidak terprovokasi dengan isu miring terkait pengukuran yang akan dilakukan di Kawasan Rempang.

Hal ini seiring beredarnya informasi terkait tindakan represif tim gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Ditpam BP Batam, dan Satpol PP terhadap masyarakat yang menghalangi jalannya personel, Kamis (7/9/2023).

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, mengungkapkan jika peristiwa yang sebenarnya terjadi tidak demikian.

Menurut Ariastuty, masyarakat yang mengatasnamakan warga Rempang terlebih dulu melemparkan batu dan botol kaca ke arah personel keamanan yang akan memasuki wilayah Jembatan 4 Barelang.

Bahkan, sejumlah oknum tak bertanggung jawab juga terus melemparkan batu meski petugas kepolisian telah mengimbau melalui pengeras suara agar barisan massa tidak gegabah dalam mengambil tindakan.

"Informasi dari tim di lapangan, sudah ada beberapa oknum provokator yang ditangkap pihak kepolisian. Beberapa di antaranya bahkan didapati membawa parang dan sudah berhasil diamankan," ujar Ariastuty.

Ariastuty pun mengajak masyarakat Kota Batam untuk mengecek terlebih dulu informasi yang diterima sebelum menyebarkannya melalui media sosial.

Bukan tanpa alasan, lanjut Ariastuty, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pengukuran tersebut.

"Jangan terprovokasi dan tetap jaga situasi kondusif demi Batam lebih baik," pungkasnya.

Sementara, Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, sebelumnya telah mengimbau masyarakat agar tak menghalangi jalannya personel keamanan yang akan memasuki Kawasan Rempang.

Melalui pengeras suara, Nugroho meminta agar masyarakat yang memblokade jalan masuk wilayah tersebut dapat mundur dengan teratur.

Mengingat, tindakan yang dilakukan telah melawan aturan hukum.

"Saya minta warga jangan anarkis. Karena apa yang saudara lakukan sudah melanggar hukum," tegas Nugroho dari dalam mobil yang dilengkapi dengan pengeras suara. (DN)

Jakarta, 6 September 2023. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PAKI/sebelumnya Satgas Waspada Investasi) didukung oleh tim Cyber Patrol Kementerian Komunikasi dan Informatika RI selama Agustus 2023 telah menemukan 243 entitas serta 45 konten pinjaman online ilegal di sejumlah website, aplikasi dan sosial media. Satgas PAKI kemudian melakukan verifikasi, penurunan konten serta pemblokiran terhadap 288 temuan tersebut.

Dengan demikian sejak 2017 s.d. 4 September 2023, Satgas PAKI telah menghentikan 7.200 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.196 entitas investasi ilegal, 5.753 entitas pinjaman online ilegal, dan 251 entitas gadai ilegal.

Satgas PAKI merupakan wadah atau forum koordinasi yang melaksanakan amanah Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang bertugas mencegah dan menangani kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.

Pencabutan Izin Usaha Kegiatan PT FEC Shopping Indnesia (Future E-Commerce/FEC)
Satgas PAKI menyampaikan informasi pencabutan izin usaha PT FEC Shopping Indnesia (Future E-Commerce/FEC) yang diduga melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin usaha yang dimilikinya dan melakukan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin.

Berikut informasi terkait pencabutan izin usaha tersebut:

1. Satgas PAKI telah menganalisis kegiatan FEC dan melakukan rapat koordinasi anggota untuk membahas izin usaha dan dugaan pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh FEC.

2. FEC diduga melakukan kegiatan perdagangan secara elektronik (e-commerce) di mana hal tersebut tidak sesuai dengan izin usaha yang dimilikinya. Satgas PAKI juga telah memanggil pengurus FEC untuk dimintakan keterangan namun tidak dihadiri oleh pengurusnya.

3. FEC diketahui sebagai perusahaan penanaman modal asing dan mengajukan izin sebagai pedagang eceran dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 47512 (Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil), 47599 (Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL), dan 47592 (Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya. Ketiga KBLI tersebut tergolong risiko rendah sehingga dapat langsung terbit dan dicetak melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) dari Kementerian Investasi RI/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

4. Kementerian Perdagangan RI telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap kantor FEC sebagaimana yang disampaikan pada saat menyampaikan perizinan. Pemeriksaan lapangan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan tidak menemukan aktivitas dan pengurus FEC. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemanggilan pengurus FEC sebanyak 2 (dua) kali namun juga tidak dihadiri oleh pengurus. Berdasarkan perkembangan tersebut, Kementerian Perdagangan RI memberikan surat teguran kepada FEC yang mana jika dalam jangka waktu tertentu tidak memberikan respons, maka akan diajukan permintaan pencabutan izin usaha FEC kepada Kementerian Investasi RI/BKPM.

5. Sehubungan dengan tidak adanya respons dari pengurus FEC atas surat teguran dan dilewatinya batas waktu, maka dari Kementerian Perdagangan RI mengajukan permintaan pencabutan izin usaha FEC kepada Kementerian Investasi RI/BKPM.

6. Kementerian Investasi RI/BKPM pada tanggal 4 September 2023 telah melakukan pencabutan izin usaha FEC sehingga dengan demikian FEC wajib menghentikan kegiatan usahanya.

7. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menyatakan bahwa FEC tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Satgas mengharapkan masyarakat yang menemukan tawaran investasi atau pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal, dapat melaporkannya kepada Kontak OJK 157, WA (081157157157), email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atau email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. (nck)