Jakarta, 5 April 2024

Amanat Undang-Undang Dasar 1945

Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) merupakan program strategis Pemerintah untuk melindungi masyarakat menghadapi berbagai kerentanan, yang merupakan pelaksanaan amanat konstitusi Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Perlinsos pada masa krisis ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan.

Anggaran Perlinsos Terbesar untuk Subsidi Energi dan Non-Energi

Besaran Perlinsos setiap tahun mengalami fluktuasi sejalan dengan tantangan perekonomian Indonesia. Sejak tahun 2020, besaran Perlinsos berada di atas Rp440 triliun. Anggaran Perlinsos tahun 2023 dengan Pagu sebesar Rp476 triliun, telah terealisasi sebesar Rp443,4 triliun. Sedangkan untuk Tahun 2024 ditetapkan Pagu sebesar Rp496,8 triliun sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024.

Kenaikan anggaran Perlinsos 2024 utamanya disumbang oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan juga pergerakan nilai tukar Rupiah. Kenaikan harga dan nilai tukar tersebut berimplikasi pada kenaikan alokasi subsidi energi 2024 jika dibandingkan realisasi subsidi energi 2023, juga kenaikan Volume BBM dari 16,5 juta K/L menjadi 19,5 juta K/L. Anggaran Perlinsos terbesar berupa subsidi untuk BBM, Listrik, LPG 3kg, Pupuk, PSO, dan Kredit Program dengan share 58,3% pada 2023 dan 55,9% pada 2024, yang mengalami kenaikan sebesar Rp19,4 triliun di tahun 2024.

Mitigasi Dampak El Nino Dilakukan Berbagai Negara

Sejak September 2023, berbagai negara termasuk Indonesia mengalami dampak terjadinya El-Nino, di mana beberapa tempat produksi pangan terutama beras mengalami gangguan. Hal tersebut membuat pasokan pangan pokok seperti beras mengalami gangguan, yang berdampak siginifikan terhadap masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Mengantisipasi hal tersebut, beberapa negara melakukan kebijakan bantuan sosial. Contohnya Singapura yang memberikan SGD800 per orang untuk mengatasi kenaikan biaya hidup dengan anggaran sebanyak SGD1,1 milliar (sekitar Rp13 triliun). Selain itu, India juga memberikan bantuan sereal gratis bagi 800 juta orang dengan jumlah anggaran sebesar USD142 miliar (sekitar Rp2.200 triliun).

Selain bantuan sosial dalam rangka mitigasi dampak El Nino, bantuan sosial juga diterapkan di beberapa negara terutama untuk mengatasi dampak inflasi, antara lain Malaysia dengan Bantuan Keluarga Malaysia untuk 8,7 juta keluarga (25,4% Penduduk) dengan total anggaran RM7,8 miliar (setara Rp25 triliun), Filipina dengan Bantuan tunai untuk 2,3 juta petani beras senilai PHP12,7 miliar (setara Rp3,47 triliun) mulai September 2023, India dengan Bantuan Pangan untuk 800 juta orang senilai USD24 miliar (setara Rp372 triliun) serta Subsidi Pangan dan Pupuk senilai USD25,5 miliar yang dikeluarkan November 2023 dan berlaku mulai Januari 2024, dan Singapura dengan Paket Dukungan Biaya Hidup untuk 2,5 juta orang senilai SGD1,1 miliar mulai September 2024.

Amerika Serikat juga memberikan bantuan pada September 2023 dalam bentuk Program SNAP (Food Stamp) untuk 41,2 juta orang atau 21,6 juta rumah tangga senilai USD291-1.751/rumah tangga, paket bantuan inflasi senilai USD17 juta (setara Rp252 miliar), dan perlindungan dampak perubahan iklim ekstrim senilai USD53,9 miliar (setara Rp835 triliun).

“Penerima Bantuan Sosial di Indonesia, misalnya Bantuan Pangan yang sebanyak 22,0 juta orang (7,9% dari penduduk), jauh lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia sebesar 25,6% penduduk, Singapura sebesar 41,7% penduduk, India sebesar 55,6% penduduk, dan Amerika Serikat sebesar 12,1% penduduk,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menghadiri Sidang PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi Jakarta, Jumat (5/04).

Pelaksanaan Perlinsos Diberikan Melalui Bantuan Sosial dan Program Pemerintah lainnya

Adapun jenis Perlinsos terdiri dari Bantuan Sosial Reguler, Program Perlinsos Lainnya, dan Program Perlinsos pada Kondisi Tertentu. Program Bantuan Sosial Reguler terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, dan PBI JKN. Kemudian, Program Perlinsos Lainnya terdiri dari BLT Dana Desa, Pembiayaan Ultra Mikro (Umi), Subsidi energi dan non energi, dan Iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Sedangkan Program Perlinsos Pada Kondisi Tertentu mencakup berbagai bantuan yang dikeluarkan ketika terjadi Pandemi Covid-19 seperti bansos paket sembako PPKM hingga bantuan subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh dalam masa Covid-19, ketika terjadi kenaikan harga komoditas global seperti kenaikan harga minyak di tahun 2022, dan ketika terjadi risiko global di Tahun 2023 dan 2024 seperti BLT El Nino dan Bantuan Pangan.

Pertimbangan Bansos dan Bantuan Pangan pada Periode El Nino

BMKG dan beberapa Pusat Iklim Dunia telah mengeluarkan prediksi bahwa El Nino terus bertahan pada level moderat hingga periode Desember 2023-Januari-Februari 2024 (BMKG, Oktober 2023) yang berdampak kepada penurunan produksi beras. Defisit produksi beras terhadap konsumsi terjadi pada Juli 2023 hingga Februari 2024 sebesar 5,88 juta ton. Selain itu, terdapat kenaikan harga beras global, di mana harga beras global pada bulan Januari 2024 (yoy): Thailand USD 624/ton (naik 27,65%); Vietnam USD 614/ton (naik 41,95%).

El Nino berdampak terhadap peningkatan harga Pangan (terutama Beras) dan masih berlanjut hingga saat ini. Inflasi Pangan Bergejolak (Volatile Food/ VF) terus meningkat sejak Juli 2023 hingga puncaknya pada Maret 2024 yang tercatat 10,33% (YoY). Beras menjadi komoditas Volatile Food dengan sumbangan inflasi terbesar, pada Maret yakni 0,74% (YoY).

Secara nasional, kontribusi komponen makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 74,21%. Senada dengan hal tersebut, Konsumsi Rumah Tangga menunjukkan kontribusi paling besar terhadap pembentukan PDB, yaitu sebesar 53,83%. Oleh karena itu, apabila Konsumsi Rumah Tangga melambat, maka pertumbuhan ekonomi juga akan terdampak melambat.

“Jadi, pada periode El Nino tersebut produksi padi menurun, harga beras internasional meningkat, dan inflasi meningkat. Nah, itulah salah satu pertimbangan ada bansos terkait dengan El Nino dan juga bantuan pangan. Dari berbagai latar belakang tersebut, maka sangat dibutuhkan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Hal ini merupakan amanat konstitusi Pasal 34 UUD 1945, di mana bansos dilaksanakan untuk memitigasi peningkatan kemiskinan dan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi,” jelas Menko Airlangga.

Pelaksanaan Program Bantuan Pangan dan BLT

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari kenaikan harga komoditas akibat El Nino dan gangguan rantai pasok global, Pemerintah menerapkan strategi untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan dan daya beli masyarakat melalui Program Bantuan Pangan dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pelaksanaan Bantuan Pangan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

Pemerintah melalui Bapanas meluncurkan Bantuan Pangan berupa 10kg beras/KPM yang menyasar sebanyak 21,3 juta KPM (penerima PKH dan/atau Sembako berdasarkan DTKS) dengan realisasi anggaran sebesar Rp18,1 triliun. Sedangkan BLT El Nino dengan manfaat sebesar Rp200 ribu/bulan yang menyasar 18,8 juta KPM (penerima kartu sembako/BPNT) dengan realisasi anggaran sebesar Rp7,5 triliun diselenggarakan oleh Kementerian Sosial.

Pada Tahun 2024, Pemerintah melaksanakan Program Bantuan Pangan berupa 10kg beras/KPM yang menyasar sebanyak 22 juta KPM (DTKS dan P3KE) dengan alokasi anggaran sebesar Rp17,4 triliun yang dilaksanakan oleh Bapanas. Selain itu, diluncurkan juga Program BLT Mitigasi Risiko Pangan dengan manfaat sebesar Rp200 ribu/bulan, yang menyasar 18,8 juta KPM (Penerima Kartu Sembako/BPNT) dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp11,3 triliun.

Perlinsos Telah Dilaksanakan Secara Reguler, Transparan, dan Akuntabel

Mengakhiri penjelasannya, Menko Airlangga menegaskan bahwa Program Perlinsos merupakan upaya Pemerintah dalam mendukung masyarakat untuk dapat menghadapi berbagai kerentanan/guncangan di sepanjang siklus kehidupan. Oleh karena itu, Program Perlinsos sudah berjalan selama ini dan dilaksanakan secara reguler.

Kemudian, untuk menghadapi adanya guncangan ekonomi, Perlinsos diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat miskin dan rentan. Oleh karena itu, Pemerintah mencermati bahwa pada tahun 2023 dan 2024, resiko dari fenomena El Nino yang menyebabkan kenaikan harga pangan, dapat mengganggu penghidupan masyarakat miskin.

Selanjutnya, Menko Airlangga menggarisbawahi bahwa penetapan dan pelaksanaan Program Perlinsos dilakukan secara transparan dan akuntabel melalui mekanisme APBN, di mana dalam pembahasannya telah melibatkan berbagai pihak terkait, seperti DPR-RI. Selain itu, penetapan dan pelaksanaan Program Perlinsos dilakukan melalui mekanisme APBN secara transparan dan akuntabel. (nck)

Jakarta, 4 April 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penguatan keuangan syariah melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah.

Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya pada acara puncak Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2024 yang diselenggarakan secara hybrid, Kamis (4/4).

Friderica menyampaikan bahwa pengembangan keuangan syariah di Indonesia tidak akan dapat maju jika hanya dijalankan sendiri, sehingga diperlukan sinergi dan kolaborasi dari OJK, Bank Indonesia, DSN MUI, PUJK dan stakeholder agar dapat menjadi gerakan dasar untuk memajukan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

“Saya berharap kerja sama yang terjalin antara OJK dengan para pihak terkait dapat terus berjalan tidak hanya selama bulan Ramadan tapi juga dapat dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten,” tambah Friderica.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Departemen Literasi, Inklusi dan Komunikasi OJK Aman Santosa melaporkan sejumlah capaian GERAK Syariah yang dilakukan oleh OJK termasuk Kantor OJK di daerah serta stakeholders terkait.

Rangkaian GERAK Syariah terdiri dari Kajian dan Obrolan seputar Keuangan Syariah (KOLAK) dan Kompetisi Keuangan Syariah di Bulan Ramadan (KURMA). GERAK Syariah merupakan kampanye nasional keuangan syariah yang diselenggarakan selama bulan Ramadan yang ditujukan untuk mengakselerasi peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah, serta berbagi kebermanfaatan keuangan syariah melalui penggunaan dana sosial kepada masyarakat.

Aman menjelaskan bahwa terdapat total 1.345 kegiatan yang terdiri dari 742 kegiatan literasi, 265 kegiatan inklusi, dan 338 kegiatan sosial. Lebih lanjut, Aman memaparkan bahwa penyelenggaraan kegiatan telah berhasil menjangkau 3.057.194 peserta edukasi dan mendorong terciptanya inklusi pada 1.175.019 orang di berbagai wilayah Indonesia. Selain kegiatan edukasi dan inklusi, sejumlah dana sekitar Rp7,24 Miliar telah disalurkan pada 93.768 orang yang terlibat dalam kegiatan sosial.

Pada kesempatan tersebut, Friderica juga menyampaikan bahwa berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), indeks literasi keuangan syariah meningkat dari sembilan persen (tahun 2022) menjadi 39 persen di tahun 2023.

Hadir dalam kegiatan puncak GERAK Syariah Wakil Ketua Badan Pengurus Harian DSN-MUI Adiwarman A. Karim yang mengisi kajian islami dengan topik “Semangat Halal Lifestyle untuk Hidup yang Lebih Berkah dan Fitrah”. Acara kemudian ditutup dengan sesi doa yang dipimpin oleh Ketua Badan Pengurus Harian DSN-MUI Prof. Dr. K.H. Hasanudin, dan buka puasa bersama dengan Forum Komunikasi Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah serta stakeholders.

Melalui penyelenggaraan GERAK Syariah, OJK berkomitmen mewujudkan masyarakat yang terliterasi dan terinklusi keuangan syariah hingga ke pelosok negeri melalui penguatan sinergi dan kolaborasi bersama dengan PUJK Syariah dan stakeholders terkait. (nck)

Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali membagikan paket sembako Ramadan kepada warga.

Khususnya, untuk 94 Kepala Keluarga (KK) asal Rempang yang telah bergeser ke hunian sementara dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City, Rabu (3/4/2024).

Sembako tersebut, disalurkan di 4 lokasi yang berbeda. Diantaranya di Ruko Cipta Grand City, Ruko Buana Central Park, Perumahan Cipta Asri 2 dan Perumahan Bida Asri 3.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk membantu mengurangi beban masyarakat Rempang dan berbagi suka cita dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.

"BP Batam akan terus berkomitmen untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui Rempang Eco City, serta terus berupaya untuk membantu meringankan beban masyarakat yang telah bergeser ke hunian sementara," ujarnya.

Untuk itu, Muhammad Rudi mengajak masyarakat Rempang untuk menjaga kekompakan dan persatuan dalam mendukung program Pengembangan Rempang Eco City yang tengah dijalankan oleh pemerintah.

"Dengan semangat berbagi dan kepedulian, BP Batam berharap dapat memberikan manfaat serta kebahagiaan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat Rempang dan menjadikan Ramadan tahun ini lebih bermakna bagi semuanya," tutup Muhamamad Rudi. (*)

Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam masih menjadikan keamanan dan kenyamanan penumpang di pelabuhan sebagai prioritas selama menghadapi arus mudik lebaran 2024.

Kepala Subdit Pengamanan Aset dan Objek Vital Ditpam BP Batam, AKBP S.A. Kurniawan mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya maksimal dalam memperketat pengamanan penumpang serta penjagaan kawasan pelabuhan hingga arus puncak mudik nanti.

Ia mengungkapkan, hal ini sesuai instruksi dan arahan dari Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, yang menginginkan situasi kondusif tetap terjaga sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi para pemudik.

"Ini juga sesuai arahan Presiden melalui Kapolda Kepri saat Rakor Pam beberapa hari lalu. Disampaikan bahwa kegiatan pengamanan lebaran merupakan kegiatan pelayanan kemanusiaan," ujar Kurniawan, Kamis (4/4/2024).

Di samping itu, Kurniawan menekankan jika pengamanan arus mudik lebaran merupakan kegiatan rutin dari Ditpam BP Batam dan aparat kepolisian, TNI, serta institusi terkait lainnya.

Sehingga, pelayanan penumpang di pelabuhan pun dapat berjalan optimal tanpa ada kendala berarti.

"Tetap berhati-hati dan selalu waspada. Jangan mudah tertipu bujuk rayu orang-orang yang tidak dikenal. Sebaiknya tanyakan langsung ke petugas jika ada kendala," tambah Kurniawan.

Pihaknya juga mengimbau agar para pemudik tetap waspada selama beraktivitas. Mengingat, banyak oknum tidak bertanggungjawab memanfaatkan momentum mudik guna melancarkan aksi kriminal.

"Sesuai arahan Kepala BP Batam dan Dirpam BP Batam, pelayanan penumpang harus selalu dioptimalkan. Oleh sebab itu, kami tidak henti-hentinya mengingatkan para pemudik agar menghindari hal-hal yang berpotensi mengundang tindak kejahatan," pungkasnya. (*)

Pengerjaan empat rumah contoh untuk warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco-City sudah memasuki tahap penyelesaian.

BP Batam melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait mengatakan jika realisasi pengerjaannya pun hampir 100 persen rampung.

Sejauh ini, lanjut Ariastuty, tidak ada kendala yang cukup signifikan dalam tahap penyelesaian bangunan. Termasuk proses pematangan lahan dan penyiapan badan jalan.

"Pengerjaan rumah contoh sudah masuk dalam tahap penyelesaian. Kita berharap, seluruh proses ini dapat rampung dalam minggu ini," ujar Tuty, panggilan akrabnya, Rabu (3/4/2024).

Ia mengatakan, pemerintah pusat melalui BP Batam berkomitmen untuk segera menyelesaikan seluruh pembangunan rumah baru yang berlokasi di Tanjung Banon tersebut.

Dengan harapan, publik dapat melihat keseriusan pemerintah dalam menyiapkan hunian yang nyaman bagi warga Rempang ke depannya.

"Tim menargetkan, 100 rumah sudah berdiri di Tanjung Banon hingga September nanti. Pembangunan rumah berikutnya sudah masuk tahap lelang, tinggal tunggu eksekusi pengerjaan karena anggaran sudah tersedia," tambah Tuty.

Sesuai arahan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, Tuty menekankan bahwa pihaknya akan selalu mengedepankan hak-hak masyarakat agar tidak terabaikan.

Bahkan, BP Batam dan Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan juga melibatkan seluruh unsur dalam menyusun kebijakan terkait penanganan dampak sosial terhadap pengembangan proyek strategis nasional tersebut.

Di beberapa rapat tindak lanjut pengerjaan proyek, BP Batam pun turut mengundang unsur akademisi, tokoh masyarakat Melayu, serta perwakilan warga yang terdampak.

"Setiap pembangunan pasti ada dampak sosial. Tapi yang terpenting adalah bagaimana menangani dampak sosialnya secara humanis dengan mengedepankan hak-hak masyarakat agar tidak terabaikan," tutup Tuty. (*)

Batam - Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatatkan inflasi sebesar 0,46% (mtm). Secara spasial, Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Karimun mengalami inflasi masing-masing sebesar 0,45% (mtm), 0,35% (mtm), dan 0,53% (mtm). Dengan demikian, secara tahunan, IHK di Provinsi Kepulauan Riau mencatatkan inflasi sebesar 3,37% (yoy) atau tetap terkendali dalam kisaran target inflasi 2,5±1%.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi di Provinsi Kepri terutama disebabkan oleh kenaikan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau seperti cabai merah, telur ayam ras, kangkung, dan ayam hidup seiring dengan meningkatnya permintaan pada bulan Ramadan. Kenaikan harga juga terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, khususnya emas perhiasan seiring dengan meningkatnya harga komoditas emas secara global. Di sisi lain, komoditas utama yang menahan laju inflasi berasal dari ketimun, tomat, jeruk, kacang panjang, dan bawang merah. Menurunnya harga komoditas tersebut didukung oleh ketersediaan pasokan yang memadai di tengah musim panen.

Inflasi yang terkendali tersebut merupakan hasil dari konsistensi, inovasi, dan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di level provinsi maupun kabupaten dan kota se-Kepri dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Hingga bulan Maret 2024, TPID telah menggelar 92 kali operasi pasar yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Kepulauan Riau sebagai langkah antisipasi lonjakan harga sepanjang bulan Ramadan 1445 H. Kegiatan operasi pasar akan terus diintensifkan menjelang HBKN Idulfitri di seluruh kabupaten/kota, disertai dengan koordinasi melalui High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi TPID. Selain itu, TPID Kepri juga telah melaksanakan bimbingan teknis program budidaya Gerakan Sekolah Menanam (GSM) Cabai di lingkungan SMA/SMK se-Kepri, serta upaya pengendalian ekspektasi inflasi dengan himbauan belanja bijak melalui flyer, media cetak, radio, dan TV selama bulan Ramadan. TPID Kepri juga terus memperkuat peran BUMD dalam pengendalian inflasi melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk komoditas cabai dari Sulawesi Utara dan Aceh.

Ke depan, TPID akan terus mengantisipasi risiko inflasi melalui sinergi dan koordinasi antar lembaga/instansi. Beberapa risiko tekanan inflasi antara lain: (i) kenaikan permintaan terhadap komoditas pangan secara umum menjelang HKBN Idulfitri; (ii) berlanjutnya kenaikan harga beras sejalan dengan kebijakan relaksasi HET yang diperpanjang hingga bulan April; serta (iii) kenaikan harga komoditas aneka rokok. Dalam rangka mengamankan ketersediaan pasokan, TPID mendorong peningkatan produksi pangan lokal terutama beras dan cabai, mengoptimalkan KAD yang sudah ada serta penjajakan potensi KAD baru, mendorong inovasi dalam budidaya pertanian seperti implementasi smart greenhouse, serta melakukan distribusi bibit dan kelengkapan budidaya cabai dalam rangka GSM di seluruh SMA/SMK se- Kepri. Untuk menjaga keterjangkauan harga, TPID akan terus konsisten menyelenggarakan kegiatan pasar murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai daerah khususnya menjelang HKBN. Untuk menjamin kelancaran distribusi, TPID akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan distribusi pasokan terjaga dengan aman agar stok pangan tersedia dalam jumlah yang cukup.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi terus berkomitmen untuk mengembangkan Pelabuhan Batu Ampar sebagai hub logistik internasional. Setelah berhasil mendatangkan Ship to Shore (STS) Crane pada tahun lalu, tahun ini pelayaran Direct Call perdana, rute Batam-China resmi dibuka.

Direct call merupakan pelayaran langsung peti kemas dari pelabuhan dalam negeri ke pelabuhan tujuan yang ada di luar negeri tanpa singgah di pelabuhan manapun yang ada di dalam negeri. Dengan demikian, ekspor dan impor yang sebelumnya melalui Singapura, saat ini sudah bisa langsung menuju China.

Pelayaran langsung ini, dioperasikan oleh Shandong International Transportation Corporation (SITC) China. Pada pelayaran rute perdana dari China menuju Batam, SITC China mengoperasikan kapal MV SITC Hakata. Kapal dengan bobot 23.000 GT itu, bersandar di Pelabuhan Batu Ampar, Minggu (31/3/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Rudi mengapresiasi atas pembukaan Direct Call Batam-China ini. Ia mengatakan, pembukaan pelayaran langsung ini merupakan perintah dari Presiden Jokowi kepada dirinya. Sehingga momen pembukaan pelayaran langsung ini, sebagai momentum dalam mengembangkan rute lainnya.

"Bukan berapa jumlah kapal ke China hari ini, tapi tugas kita bagaimana kita mempersiapkan barang untuk diberangkatkan ke sana dan daerah lainnya. Kalau barang semakin banyak, maka semakin banyak linenya ke daerah lain," ujarnya.

Muhammad Rudi melanjutkan, kedepannya diharapkan seluruh perusahaan di Kota Batam bisa memanfaatkan pelayaran langsung ke China ini. Tidak hanya ke China, namun juga ke beberapa negara lainnya. Sehingga biaya logistik dari Batam ke sejumlah negara bisa lebih murah seperti ekspor ke China saat ini.

Tidak hanya kemudahan dalam pengiriman barang, Muhammad Rudi juga berpesan kepada PT Persero untuk mempermudah segala pelayanan di pelabuhan.

"Kalau barang sudah ada, pelayarannya juga sudah ada, ditambah dengan pelayanan yang tidak berbelit, maka orang akan melihat Batam sebagai tempat pengiriman barang. Maka target 2 juta TEuS per tahun, ini akan bisa dicapai," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT. Persero Batam, Arham S. Torik mengatakan, pelayaran langsung ke China ini akan rutin satu kali dalam seminggu. Untuk tahap awal ini, kapal MV SITC Hakata membawa 168 kontainer dari China ke Batam. Sementara dari Batam, akan ada 100 kontainer milik Eco Green yang akan dibawa ke China.

"Kedepannya, kita harapkan ini akan menjadi lebih besar lagi karena kapasitas kapal ini 1000 TEuS, yang bisa muat 1.000 kontainer 20 feet," ujarnya.

Ia menambahkan, sejauh ini pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan sejumlah perusahaan. Kedepannya, ia mentargetkan akan ada 4 hingga 5 perusahaan lagi yang akan ekspor ke China melalui pelayaran langsung ini.

"Kita harapkan tiap minggunya akan meningkat sampai penuh kapasitas dan akan menambah muatannya juga. Dengan adanya Direct Call ini, terjadi penurunan biaya logistik sebesar 600 USD per teus karena hilangnya biaya transhipment di Singapura," imbuhnya. (*)

Kepala Badan Pengusahaan Batam, Muhammad Rudi menjamin iklim investasi yang nyaman bagi para investor. Baik itu para investor yang akan menanamkan modalnya di Kota Batam, maupun investor yang sudah menanamkan investasinya.

Hal itu disampaikan oleh Muhammad Rudi, saat menerima kunjungan dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi di Marketing Center BP Batam, Kamis (28/3/2024).

Masaki hadir didampingi oleh Konsulat Jendral Jepang di Medan, Takonai Susumu. Selain itu, turut hadir awak kapal JS Murasame (DD-101) yang dipimpin oleh Captain Kawano Kunihiko serta Commanding Officer, Shimogishi Kosei.

Muhammad Rudi mengatakan, bahwa investasi menjadi hal utama dalam meningkatkan perekonomian di Kota Batam. Maka dari itu, ia akan menggelar “karpet merah” kepada para investor, sebagai upaya untuk membangkitkan investasi di Kota Batam.

Muhammad Rudi, akan terus memperhatikan seluruh komponen yang menjadi kepentingan investasi, yaitu pelebaran akses jalan, pembangunan Bandara dan juga pelabuhan. Pihaknya berharap, hal ini dapat mempermudah akses mobilitas baik di Kota Batam maupun yang ingin ke Kota Batam.

"Bapak tenang saja. Soal usaha di Batam tidak usah khawatir. Jika ada persoalan mengenai usaha di Batam, saya akan tangani langsung persoalan itu," tegas Muhammad Rudi.

Sementara itu, Masaki mengatakan bahwa Kota Batam merupakan daerah kedua yang dikunjunginya setelah Jakarta, sejak ditugaskan sebagai Duta Besar Jepang untuk Indonesia pada 22 Desember 2023 lalu. Batam katanya, merupakan daerah terpenting bagi Jepang dalam mengembangkan perekonomian.

"Di Batam ada 27 perusahaan Jepang yang beroperasi. Disamping itu, juga ada ratusan warga Jepang yang ada disini. Jadi, Batam salah satu kota terpenting bagi Jepang," ujarnya.

Ia berharap, kedepannya akan ada perusahaan-perusahaan asal Jepang lain yang beroperasi di Kota Batam. Sehingga semakin memperkokoh hubungan luas antara Jepang dan Indonesia, khususnya Kota Batam.

"Semoga semakin banyak lagi dan menjadi negara investasi terbesar kedua di Batam," tutupnya.

Sebagaimana diketahui, PMA asal Jepang masuk 5 besar investasi asing di Batam dengan total realisasi US$ 22,652 juta dari 43 proyek sepanjang 2023. (*)

Jakarta, 27 Maret 2024. Globalisasi telah membuka pintu bagi mobilitas tenaga kerja lintas batas, termasuk bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), di tahun 2023 jumlah penempatan PMI tercatat sebanyak 274.965, naik 37% dari tahun 2022 dan 176% dari tahun 2021. Meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi Covid-19, jumlah penempatan tahun 2023 sudah kembali pada level sebelum pandemi.

Pekerja migran juga menjadi salah satu penopang tumbuhnya perekonomian nasional dan berkontribusi secara konkret bagi pendapatan negara dan produktivitas ekonomi, melalui tingginya remitansi atau pendapatan yang dikirimkan ke dalam negeri. Pada tahun 2023, Bank Indonesia mencatat remitansi PMI mencapai USD14,22 miliar.

“Berdasarkan potensi penempatan dan potensi remitansi tersebut, pasar kerja luar negeri menjadi salah satu pilihan untuk menyerap tenaga kerja produktif sehingga Indonesia dapat memanfaatkan fenomena bonus demografi yang sedang dihadapi dan dapat memenuhi target penyediaan lapangan kerja sebanyak 2,7 s.d. 3 juta seperti yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024,” tutur Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Rudy Salahuddin saat memberikan keynote speech pada acara Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (27/03).

Besarnya peran dan potensi penempatan PMI tidak luput dengan berbagai permasalahan seperti pendidikan PMI yang didominasi lulusan SMA ke bawah, kurangnya keterampilan dan pelatihan, maraknya penipuan dalam proses rekrutmen hingga timbul proses penempatan non-prosedural, dan kurangnya pelindungan untuk PMI dan keluarganya secara menyeluruh (sebelum penempatan, selama penempatan, dan setelah penempatan).

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendapat amanat dari Presiden Joko Widodo untuk mengkaji ulang tata kelola penempatan PMI. Pada perkembangannya, arahan tersebut kemudian disepakati untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Kemenko Perekonomian sebagai pemrakarsa.

“Hadirnya RPerpres ini merupakan salah satu upaya negara untuk menjamin hak setiap warganya untuk memperoleh hak atas pekerjaan terutama pada pasar kerja luar negeri sehingga warga negara dapat menikmati penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena dampaknya yang luas, perlu adanya kegiatan konsultasi publik atau meaningful participation sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mendapatkan pandangan dan menyerap aspirasi dari masyarakat serta stakeholder terkait lainnya atas RPerpres ini,” ujar Deputi Rudy.

Rancangan Peraturan Presiden yang telah disusun berfokus pada lima isu yaitu penempatan Pekerja Migran Indonesia, pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pengawasan pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia, pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan lembaga pendukung penempatan Pekerja Migran Indonesia, serta pendataan Pekerja Migran Indonesia. RPerpres ini mengatur Rencana Aksi yang akan dilaksanakan stakeholder terkait yang terdiri atas sasaran, kegiatan, output, target waktu, serta Kementerian/Lembaga penanggung jawab dan pendukung.

Kegiatan konsultasi publik yang dilaksanakan secara hybrid ini mengundang berbagai perwakilan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi dan Asosiasi, serta Akademisi dengan dimoderatori oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenko Perekonomian I Ktut Hadi Priatna.

Selain itu, menghadirkan juga beberapa narasumber, yakni Sekretaris Utama BP2MI Rinardi, Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan PMI Kementerian Ketenagakerjaan Rendra Setiawan, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha, Kasubdit Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kementerian Dalam Negeri Heri Supriyanto, Deputi Bidang Operasional dan Kanal Layanan BPJS Ketenagakerjaan Cahyaning Indrasari, dan Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia Kementerian Kesehatan Nida Rahmawati.

“Semoga kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada para peserta dan kami juga mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif sebagai bentuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,” pungkas Deputi Rudy.

Jakarta - Menjadi negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam membuat suasana bulan Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri di Indonesia selalu disemarakkan dengan berbagai tradisi dan kegiatan seperti berburu takjil, bazar Ramadan, penukaran uang rupiah layak edar kondisi baru, hingga mudik ke kampung halaman.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana tahun-tahun sebelumnya juga tak ketinggalan untuk turut memeriahkan suasana bulan Ramadan pada tahun ini melalui sejumlah kegiatan yakni penukaran uang rupiah yang bekerja sama dengan Bank Indonesia, buka bersama, pemberian santunan kepada anak yatim, hingga penyelenggaraan bazar Ramadan yang juga menggandeng pihak BUMN dan UMKM.

“Rupiah itu kebanggaan Indonesia karena kita bertransaksi dengan menggunakan rupiah. Saya senang masih ada yang seribu, dua ribu, lima ribu, lengkap,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat meninjau mobil penukaran uang rupiah untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang rupiah layak edar di lingkungan Kemenko Perekonomian, Selasa (26/03).

Secara nasional, Bank Indonesia telah menyiapkan uang layak edar sebanyak Rp197,6 triliun guna memenuhi kebutuhan penukaran rupiah masyarakat pada tahun ini. Jumlah tersebut meningkat 4,65% dari tahun sebelumnya dan telah diperhitungkan berdasarkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun ini telah disiapkan 4.674 titik penukaran uang rupiah dan tambahan 449 titik penukaran baru yang lokasinya berhubungan dengan transportasi dan memungkinkan masyarakat menukarkan uang pada saat mudik seperti di rest area, bandara, pelabuhan, dan stasiun.

Bazar dan pasar murah Ramadan yang digelar oleh Kemenko Perekonomian dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenko Perekonomian diselenggarakan selama dua hari yakni tanggal 26-27 Maret 2024 dengan turut melibatkan masyarakat sekitar.j “Semoga kegiatan ini mendatangkan manfaat untuk kita semua, tidak hanya bermanfaat bagi keluarga besar, tapi juga UMKM yang terlibat. Mudah-mudahan bisa terus dilanjutkan dan tingkatkan, serta bermanfaat besar untuk kita semuanya,” ujar Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso saat membuka acara bazar dan pasar murah tersebut.

Ketua DWP Kemenko Perekonomian Anna Susiwijono pada kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa di tengah bulan Ramadan tahun ini, masyarakat dihadapkan dengan kenaikan harga bahan-bahan pokok. Untuk merespons hal tersebut, Kemenko Perekonomian bekerja sama dengan DWP menyelenggarakan bazar dan pasar murah Ramadan 1445 Hijriah untuk turut mengurangi beban masyarakat, termasuk para pegawai di lingkungan Kemenko Perekonomian.

Bazar dan pasar murah Ramadan di lingkungan Kemenko Perekonomian tahun ini diikuti oleh 68 tenant yang terbuka secara umum. Hal ini merupakan wujud salah satu komitmen Pemerintah untuk terus mendukung UMKM dalam memperkuat perekonomian masyarakat. Acara bazar dan pasar murah Ramadan ini juga melibatkan beberapa mitra dari instansi lain di antaranya Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan PT Berdikari.

Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya yakni Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto. Asisten Gubernur Bank Indonesia Erwin Haryono, Direktur Pengelolaan Uang Bank Indonesia Faris Budiawan, dan Kepala Divisi Relasi Lembaga Publik Bank Indonesia Puji Widodo. (nck)