Batam – Jelang Penilaian Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik tahun 2024, Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) melakukan sosialisasi pada Senin, 6 Mei 2024 di Aston Hotel Pelita Batam. Peserta kegiatan tersebut ialah unit layanan yang akan dinilai seperti DPM-PTSP, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Puskesmas, Kepolisian Resor serta Kantor Pertanahan.

“Dalam waktu dekat kami akan kembali mengambil data Penilaian Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik. Kami lakukan sosialisasi agar setiap unit yang akan dinilai memiliki waktu berbenah sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik dari tahun sebelumnya,” ungkap Pimpinan Ombudsman RI, Dr. (Cand.) Ir Jemsly Hutabarat, SH, MM saat memberikan sambutan.

Ia menerangkan, sama seperti tahun sebelumnya, penilaian meliputi empat dimensi yaitu Input, Proses, Output dan Pengaduan.

”Sejak tahun 2021 penilaian masih meliputi empat dimensi yang sama. Dimensi Input yang meliputi kompetensi dari penyelenggara serta sarana dan prasarana. Dimensi Proses yaitu Standar Pelayanan Publik. Dimensi Output yang didapatkan dari masyarakat sebagai pengguna layanan. Serta dimensi Pengaduan,” tutur Jemsly.

Sejak adanya Penilaian Kepatuhan di Indonesia, jelas Jemsly, unit penyelenggara pelayanan publik yang masuk pada zona hijau atau patuh terus meningkat setiap tahunnya.

”Pada tahun 2015 hanya terdapat 9,8% unit penyelenggara pelayanan publik yang masuk zona hijau. Meningkat pada tahun 2023, menjadi 70,7%. Ini menandakan pelayanan publik di Indonesia semakin baik. Termasuk Pemerintah Provinsi Kepri yang pada tahun 2022 masuk 10 besar, namun sayangnya tergeser pada penilaian tahun 2023,” katanya.

Berkaca dari hasil Penilaian Kepatuhan setiap tahunnya, Pemerintah Daerah (Pemda) di Kepri terus mengalami peningkatan dimana saat ini seluruh Pemda baik Provinsi, Kota,/Kabupaten sudah masuk pada zona hijau.

Namun Jemsly menyampaikan perubahan ke arah yang lebih baik pun turut dilakukan oleh Pemda lainnya di Indonesia. Sehingga meskipun skor meningkat, dalam perankingan Pemda di Kepri masih dapat disalip oleh Daerah lain.

”Kuncinya harus ada perubahan, bukan perubahan yang biasa-biasa saja, namun harus yang signifikan,” tuturnya.

Ia meminta penyelenggara pelayanan publik di Kepulauan Riau dapat memberikan pelayanan yang prima, tanpa kerugian serta memberikan kebahagiaan.

”Tujuan negara kita ialah mensejahterakan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejahtera karena pelayanan publiknya baik dan cerdas karena mengetahui hak-hak yang dimiliknya. Mari kita bahu membahu mencapai tujuan tersebut,” tutup Jemsly.

Acara dilanjutkan dengan Induksi dari Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr Lagat Siadari, SE, MH. Dalam induksi, selain menjelaskan terkait Penilaian Kepatuhan secara singkat, menyampaikan hasil penilaian terhadap Pemerintah Daerah, ia pun menyampaikan hasil penilaian terhadap Kepolisian Resor serta Kantor Pertanahan (Kantah).

”Untuk Kepolisian Resor dan Kantah, jika dilihat dari tahun ke tahun, ada beberapa yang mengalami peningkatan dan masuk pada zona hijau, namun masih ada yang mengalami penurunan bahkan masuk pada zona kuning,” terangnya.

Ia berharap dengan dilakukannya workhsop lebih awal akan memberikan kesempatan bagi unit layanan yang akan dinilai untuk bersiap sehingga mendapati nilai yang baik.

Selanjutnya ia meminta penyelenggara memberikan pelayanan yang baik seterusnya untuk masyarakat bukan hanya untuk mendapatkan nilai Kepatuhan yang baik.

”Masih ada waktu untuk melakukan perbaikan. Ombudsman RI Perwakilan Kepri membuka diri jika ada unit layanan yang ingin melakukan konsultasi maupun workshop. Namun ini dilakukan bukan hanya semata-mata untuk mendapatkan nilai yang baik saja pada penilaian Ombudsman namun untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Hasil Penilaian Kepatuhan diharapkan dapat menjadi barometer Kepatuhan instansi dalam menerapkan standar pelayanan sehingga hasilnya menjadi gambaran kualitas pelayanan publik instansi yang dinilai.,” ungkap Lagat.

Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi Sosialisasi Penilaian Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik oleh Adi Permana, SH selaku Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi lalu ditutup dengan sesi diskusi serta tanya jawab. (RF)

Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, H. Muhammad Rudi mendukung penuh perkembangan E-Sport di Batam maupun Provinsi Kepri.

Menurut Rudi, olahraga e-sport memberikan semangat baru bagi generasi muda untuk mencetak prestasi di tengah kemajuan teknologi dewasa ini.

"Saya siap mendukung penuh perkembangan dunia olahraga, termasuk kemajuan e-sport di Batam dan Kepri," tegas Rudi saat membuka Piala Halalbihalal E-Sport 2024 yang berlangsung di MB 2, Minggu (5/5/2024).

Selain itu, orang nomor satu di Kota Batam tersebut juga berkomitmen untuk mendukung pembinaan atlet di seluruh cabang olahraga (cabor). Termasuk pembinaan olahraga e-sport.

Ia menjelaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, swasta, organisasi dan komunitas olahraga, serta seluruh elemen masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembinaan yang maksimal terhadap atlet.

"Pembinaan terhadap atlet merupakan satu hal yang prioritas. Jika pembinaan baik, maka atlet pun bisa berprestasi," tambah Rudi.

Di samping itu, Muhammad Rudi juga mengingatkan terkait pentingnya penyelenggaraan kompetisi rutin bagi seluruh atlet.

Ia meyakini, penyelenggaraan kompetisi rutin menjadi penting sebagai tolak ukur keberhasilan pembinaan yang telah dilakukan.

Oleh sebab itu, Rudi berharap, kompetisi yang telah terlaksana saat ini pun bisa terus berlanjut ke depannya.

"Insyaallah kita akan buat lagi yang lebih besar setelah Piala Halalbihalal ini. Inilah bentuk komitmen dan dukungan saya terhadap e-sport," pungkasnya.

Senada, Ketua Pikori BP Batam sekaligus Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina mengatakan jika Piala Halalbihalal 2024 ini merupakan bentuk dukungan terhadap seluruh atlet e-sport di Kepri.

Marlin berharap, turnamen kali ini dapat melahirkan atlet-atlet berprestasi di masa yang akan datang dan dapat mengharumkan nama Batam maupun Kepri di tingkat nasional hingga internasional.

"Bakat dan potensi anak-anak muda harus bisa tersalurkan ke hal-hal positif sehingga menjadi sebuah prestasi yang membanggakan," pesan Marlin. (*)

Kepala Badan Pengusahaa (BP) Batam, Muhammad Rudi, secara resmi membuka Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Harmoni One Hotel, Jumat (3/5/2024).

UKW ini digelar secara gratis oleh PWI Pusat bekerjasama dengan Kementerian BUMN. Pesertanya sebanyak 30 wartawan yang terdiri dari 2 kelas wartawan muda dan 2 kelas wartawan Madya dan satu kelas wartawan Utama.

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Rudi mengapresiasi atas semangat dari wartawan di Kota Batam dalam meningkatkan dan mengasah kemampuannya sebagai wartawan. Sebab, pengetahuan yang telah didapatkan, baik itu melalui lembaga pendidikan maupun diluar lembaga pendidikan harus teruji melalui uji kompetensi.

"Terima kasih, jadi bersyukur hari ini sudah dilaksanakan (Uji Kompetensi Wartawan). Saya berharap, uji kompetensi atau uji kemampuan ini akan melahirkan wartawan yang profesional dan berkompeten," katanya.

Lebih lanjut, Muhammad Rudi juga menyampaikan bahwa pemerintah sangat membutuhkan peran dari wartawan yang profesional, sebagai mitra dalam menyampaikan informasi-informasi aktual termasuk informasi pembangunan Kota Batam kepada masyarakat.

Oleh karena itu, dalam menciptakan wartawan yang profesional melalui lembaga pendidikan, harus ada dukungan dari pemerintah, PWI maupun dari lembaga lainnya. Untuk itu, BP Batam maupun Pemerintah Kota Batam berupaya dan siap memfasilitasi agar seluruh wartawan bisa berkompeten.

"Maka kita berharap, dari uji kompetensi ini akan membawa kebaikan. Karena kalau ingin membangun Kota Batam, wartawan tidak boleh ditinggal. Karena wartawan sangat penting untuk menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan berkualitas," imbuhnya.

Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun mengapresiasi pelaksanaan uji kompetensi yang mudah dilaksanakan di Kota Batam. Berbeda dengan pelaksanaan uji kompetensi dibeberapa daerah lainnya. Hal ini, dikarenakan besarnya dukungan dari BP Batam maupun Pemko Batam.

"Tapi kalau didaerah lain, mendapatkan bantuan pemerintah sangat sulit sekali. Dengan adanya uji kompetensi gratis ini, maka tentu saja membantu teman-teman. Karena kalau dihitung biayanya itu, bisa Rp2,5 juta per orang untuk didaerah Jawa. Bahkan, kalau di Papua bisa sekitar Rp 7 juta," katanya.

Sementara itu, Ketua PWI Kepulauan Riau (Kepri) Andi Gino mengatakan, uji kompetensi yang dilaksanakan kali ini merupakan uji kompetensi ke-16 PWI Kepri. Setelah sebelumnya uji kompetensi dilaksanakan dua tahun yang lalu dari dukungan BP Batam dibawah kepemimpinan Muhammad Rudi.

Dengan adanya uji kompetensi atas dukungan PWI Pusat ini, Andi menyampaikan apresiasi atas dukungan yang telah diberikan oleh PWI Pusat. Sebab, uji kompetensi yang merupakan program utama dari PWI Pusat ini sejalan dengan program PWI Kepri.

"Kami berharap, uji kompetensi serupa di tahun depan dan tahun berikutnya akan terus bisa kami laksanakan secara berkesinambungan. Tentu saja, kami butuh dukungan dari BP Batam dan Pemko Batam, utamanya bapak Muhammad Rudi," imbuhnya. (*)

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, menghadiri undangan perayaan Paskah Tingkat Kota Batam di Dataran Engku Putri, Jumat (3/5/2024) malam.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Kepri sekaligus Ketua PIKORI BP Batam, Marlin Agustina Rudi beserta jajaran dari Forkopimda Kota Batam.

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Rudi menyampaikan bahwa saat ini infrastruktur di Kota Batam terus dibangun. Tentunya, kekompakan dari masyarakat harus terus dijaga. Sehingga proses pembangunan di Kota Batam dapat berjalan lancar.

Ia mentargetkan, pada tahun 2030 mendatang, Kota Batam dari segi infrastruktur, baik itu jalan-jalan utama, maupun jalan lingkungan bisa diselesaikan berkat kekompakan dari masyarakat.

"Selamat memperingati Paskah. Tentunya hati kita bahagia bisa peringati paskah ini, hati kita senang bisa berkumpul, mudah-mudahan Batam melaju terus menjadi suatu kota baru yang kita cintai," ujar Muhammad Rudi.

Muhammad Rudi melanjutkan, saat ini perjalanan Kota Batam menuju Batam kota baru yang modern mulai terwujud. Salah satunya adalah pembukaan pelayaran Direct Call perdana, rute Batam-China resmi dibuka.

Direct call merupakan pelayaran langsung peti kemas dari pelabuhan dalam negeri ke pelabuhan tujuan yang ada di luar negeri tanpa singgah di pelabuhan manapun.

Selanjutnya, baru-baru ini juga telah dibuka penerbangan langsung dengan rute tujuan Batam - Kuala Lumpur dan Kuala Lumpur - Batam. Penerbangan dengan rute internasional ini, akan terus dibuka dengan tujuan Vietnam hingga Korea Selatan.

Oleh sebab itu, dalam mendukung penerbangan internasional ini, dalam waktu dekat ini juga, akan dilakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan Terminal 2 Bandara Internasional Hang Nadim.

Muhammad Rudi tidak henti-hentinya meminta dukungan dan doa kepada seluruh masyarakat, agar seluruh perencanaan yang telah tersusun dengan baik ini, bisa berjalan dengan lancar.

"Saya sebagai pimpinan di daerah. Baik itu sebagai Walikota Batam atau pun Kepala BP Batam, bersama dengan Forkopimda Kota Batam, saya akan berusaha semampu saya, sekuat tenaga dan pikiran saya, akan saya curahkan demi pembangunan Kota Batam untuk masyarakat Kota Batam yang saya cintai," imbuhnya. (*)

Badan Koordinasi Dakwah Islam (BKDI) BP Batam dan Biro Sumber Daya Manusia (SDM) BP Batam menghadirkan penceramah kondang asal Riau, Ustadz Abdul Somad (UAS), dalam mengisi Tausiyah Ba'da Zuhur (Tadabur) di Masjid BJ Habibie BP Batam, Kamis (2/5/2024).

Direktur Peningkatan Kinerja dan Manajemen Risiko sekaligus Ketua BKDI BP Batam, Asep Lili Holilulloh mengatakan, Tausiyah Ba'da Zuhur ini digelar dalam rangka pembinaan kerohanian bagi pegawai BP Batam dan jemaah Masjid BJ Habibie BP Batam diluar pegawai BP Batam.

Asep mengatakan, dalam tausiyah yang disampaikan oleh ustadz bergelar Datuk Seri Ulama Setia Negara tersebut, ada beberapa pesan yang sangat bermakna untuk pegawai BP Batam dan jemaah Masjid BJ Habibie BP Batam. Dimana, pesan-pesan yang disampaikan oleh Ustad Abdul Somad ini, diharapkan menjadi bekal bagi pegawai BP Batam dan jemaah Masjid BJ Habibie BP Batam dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

"Intinya, dalam tausiyah itu dijelaskan bahwa bekerja itu merupakan suatu ibadah. Namun dalam bekerja itu, yang paling penting tentunya kita melaksanakan ibadah dengan tepat waktu dan datang ke Masjid," ujarnya.

Dengan melaksanakan ibadah tepat waktu sebagai pembinaan dan pendidikan, kedepannya akan menghasilkan kedisiplinan dari pegawai BP Batam maupun jemaah Masjid BJ Habibie dalam melaksanakan ibadah.

"Insya Allah, dikesempatan yang akan datang, kita akan terus melaksanakan kegiatan seperti ini. Sehingga akan menghasilkan nilai-nilai yang bermakna dari setiap pekerjaan yang dilakukan," imbuhnya. (*)

Sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Regina Maria Wiwieng Handyaningsih melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Awal Bros Batam pada Senin (28/4).

Kegiatan Kunjungan Pengawasan Lapangan (KPL) yang didampingi oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Batam, Harry Nurdiansyah tersebut bertujuan untuk memastikan mutu layanan yang diberikan kepada peserta JKN serta pengendalian kecurangan yang dilakukan oleh RS Awal Bros Batam.

Wiwieng mengatakan bahwa sudah seharusnya Dewan Pengawas memperhatikan dan mengawasi jalannya program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Begitu juga dengan seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, harus menjaga amanah untuk kesehatan masyarakat.

”Memang tugas Dewas untuk mengawasi pengelolaan JKN baik oleh BPJS Kesehatan maupun Fasilitas Kesehatan sebab uang yang dibayarkan ke Faskes merupakan keuangan negara,” kata Wiwieng.

Menurutnya, dalam rangka menjamin keberlanjutan program JKN seluruh pihak harus memberikan pelayanan yang bermutu namun tetap dibarengi dengan program pencegahan kecurangan yang tepat dan akurat.

”Dari paparan yang disampaikan oleh RS Awal Bros, saya yakin pengelolaan JKN yang dilakukan sudah sangat baik. Kualitas layanan yang diberikan, tidak adanya klaim yang dispute selama 3 tahun terakhir, serta koder dan verifikator yang sangat bagus,” kata Wiwieng.

Direktur RS Awal Bros Batam, dr. Widya Putri, MARS dalam paparannya menjelaskan bahwa pihaknya sudah melayani peserta JKN sejak 2014 sebagai bentuk dukungan program pemerintah. Termasuk dalam mengimplementasikan 6 Janji Layanan sebagai komitmen dalam melayani peserta JKN.

”Dalam rentang waktu tersebut, kami melakukan perbaikan untuk memberikan peningkatan kualitas dan upgrade fasilitas dengan harapan tidak ada peserta yang merasa di diskriminasi,” kata Widya.

Di bidang pelayanan, Widya mengaku pihaknya terus meningkatkan layanan di bidang medis sesuai kebutuhan berdasarkan 10 penyakit terbanyak. Termasuk melengkapi sub spesialis dengan harapan tidak lagi merujuk pasien.

”Kami berupaya melengkapi sub spesialis agar tidak lagi merujuk pasien ke luar negeri maupun ke Jakarta, cukup di Kepri saja,” kata Widya.

Dalam hal komitmen pencegahan fraud, Widya menjelaskan bahwa pihaknya rutin melakukan audit internal, menggunakan Hospital Information System (HIS) untuk mencegah fraud dari transaksi manual, melakukan kegiatan mutu profesi rutin, serta penyediaan media untuk penerimaan keluhan dan komplain eksternal.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau

Negara menjamin masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah yang dikuasainya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai landasan hukum untuk memenuhi hak atas tanah. Pemerintah mengatur sepenuhnya pendaftaran dan penerbitan sertifikat, meniadakan adanya unsur pemalsuan, mewajibkan negara memberikan ganti kerugian kepada pemilik tanah yang menderita kerugian atau kerusakan atas kesalahan pendaftaran tanah sebagai akibat adanya penipuan, kecurangan atau pemalsuan tanda tangan. Jika tanah telah didaftar, maka telah dijamin pemilikannya oleh negara, dan haknya tidak dapat dibatalkan kecuali oleh hal-hal tertentu yang telah diatur.

Kabupaten Bintan merupakan bagian dari provinsi Kepulauan Riau yang mayoritas wilayahnya terdiri dari 36 desa dan hanya terdapat 15 kelurahan. Luas keseluruhan wilayahnya 131.821 hektar dengan jumlah populasi pada tahun 2023 sebanyak 175.873 orang. Berdasarkan hal itu diperkirakan dalam 1 hektar tanah di Bintan hanya di huni rata-rata 1,33 orang, sehingga dapat dipastikan mayoritas masyarakat Bintan bertempat tinggal di pedesaan. Adapun luas hutan di Kabupaten Bintan berdasarkan data Kementerian Kehutanan pada tahun 2017 adalah 27.555 hektare terdiri dari Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Kawasan Konservasi (KK). Berdasarkan data laporan setelah dilakukan peninjauan lapangan banyak lokasi pemukiman masyarakat yang berada diatas tanah berstatus hutan. Penguasaan tanah oleh Masyarakat tersebut ada yang sudah lama turun temurun namun ada juga masih tergolong baru dibawah sepuluh tahunan. Terhadap tanah berstatus hutan tentunya tidak dapat didaftarkan haknya sebelum dilakukan pelepasan oleh Kementerian Kehutanan. Namun terhadap pemukiman masyarakat yang tidak berstatus hutan atau sudah dilakukan pelepasan maka tentunya seharusnya dapat diterbit dokumen keterangan penguasaan tanah tersebut oleh kelurahan atau kantor desa.

Jumlah prosentasi penerimaan laporan subtansi agraria dalam beberapa tahun belakangan yang dilaporkan masyarakat ke Perwakilan Ombudsman Kepulauan Riau sebanyak 18,7% akses laporan. Kurun tahun 2021-2024 telah diregistrasi pengaduan sebanyak 316 laporan menyangkut sejumlah persoalan pertanahan yang dialami masyarakat. Subtansi yang paling dominan menyangkut Penyelesaian Kasus Pertanahan (sengketa, konflik, perkara, mediasi, gelar kasus pertanahan), layanan administrasi pertanahan di kantor desa/kelurahan dan Pendaftaran Tanah Pertama Kali dikantor pertanahan (penerbitan hak atas tanah SHM, HGB,dll).

Pada tahun 2023 pemerintah kabupaten Bintan mengeluarkan Surat Edaran melalui Camat yang ditujukan kepada Lurah dan Kepala Desa untuk tidak melayani permohonan administrasi pertanahan sementara tanpa menjelaskan dasar pemberhentian layanan itu dan sampai kapan diberlakukan. Pemerintah Kabupaten Bintan beralasan menghentikan layanan pertanahan karena maraknya persoalan tanah yang terjadi dan hasil konsultasi dengan BPN soal tidak adanya kewenangan Pemda Bintan dalam pelayanan pertanahan. Banyak Masyarakat yang mengeluhkan berhentinya layanan tersebut yang mengakibatkan sulitnya masyarakat untuk mengakses pendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan. Penghentian layanan pertanahan akan berdampak luas terhadap status tanah, penyelesaian sengketa tanah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pemerintahan Kelurahan dan Desa adalah unit layanan penyelenggara pelayanan publik yang telah diatur tugas dan wewenangnya, yang memiliki tiga fungsi (Hanif Nurcholis (2011:103) yaitu; memberikan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan publik), melakukan pembangunan (pelayanan pembangunan) dan menciptakan ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat (pelayanan perlindungan). Salah satu yang termasuk tugas pelayanan tersebut adalah layanan pertanahan dalam rangka tertib administrasi pertanahan Masyarakat. Tertib administrasi pertanahan salah satunya adalah pelaksanaan pembuatan surat kepemilikan tanah agar tanah tersebut dimiliki secara sah sesuai hukum. Menurut (Ali Achmad Chomza (2004:74) merupakan keadaan dimana untuk setiap bidang telah tersedia aspek-aspek ukuran fisik, penguasaan penggunaan, jenis hak dan kepastian hukumnya yang dikelola dalam sistem informasi pertanahan.

Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah menyatakan bahwa untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis dan keterangan yang kadar kebenarannya dinilai panitia ajudikasi dalam pendaftaran tanah. Susunan Panitian Ajudikasi termasuk didalamnya adalah Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya. Keterlibatan Desa/Kelurahan dimaknai dalam mengeluarkan dokumen tanah awal penilaian kepastian data yuridis mengenai bidang-bidang tanah di wilayah desa/kelurahan yang bersangkutan.

Kewenangan pemerintah desa dalam bidang administrasi pertanahan adalah urusan yang diserahkan oleh pemerintah tingkat kabupaten/kota yang pelaksanaannya diserahkan kepada desa layaknya pelaksanaan desentralisasi pada umumnya. Pemerintah desa berwenang untuk melakukan pendaftaran tanah, pemasangan patok atau batas tanah dan tugas pencatatan pertanahan lainnya. Pelayanan yang diberikan pemerintah desa dalam melaksanakan tertib administrasi pertanahan seperti pencatatan jumlah tanah yang dimiliki desa dan masyarakat, memberikan nomor registrasi agenda pertanahan, melegalisasi pembuatan surat tanah, mencatat nomor surat tanah serta dalam proses pembayaran pajak tanah.

Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan. Selanjutnya ayat 3, berbunyi, Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Konsepsi kewenangan Pemerintahan Desa inilah, kewenangan-kewenangan dalam hal menyelenggarakan pemerintahan maupun administrasi itu melekat kepada kepala desa sehingga ada beberapa kewenangan-kewenangan yang dimana mampu dijalankan oleh kepala desa yang salah satunya dalam kaitan kepala desa dalam mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT).

Surat keterangan tanah adalah alat bukti dasar seseorang dalam membuktikan hubungan hukum antara pemohon dengan hak yang melekat atas tanah, oleh karenanya suatu surat alas hak harus menerangkan kaitan hukum antara subjek hak (individu maupun badan hukum ) dengan suatu objek hak (satu atau beberapa bidang tanah ) yang dikuasainya. Pada sebuah alas hak harus memuat secara lugas, jelas dan tegas tentang detail kronologis bagaimana seseorang dapat menguasai suatu bidang tanah sehingga jelas riwayat atas kepemilikan terhadap tanah tersebut. Surat keterangan tanah merupakan alat bukti tertulis di bawah tangan meskipun kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik. Maka surat keterangan tanah merupakan dokumen yang sangat penting dalam proses penerbitan sertifikat hak atas tanah.

Kekuatan hukum surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa dalam transaksi jual beli tanah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berkekuatan hukum yang sah apabila diketahui oleh camat selaku pejabat pembuat akta tanah, dengan dasar hukum berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (1) huruf b angka (1) dan angka (2), dapat dikategorikan sebagai alas hak yang diajukan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah.

Seluruh kantor Kelurahan dan Desa memiliki kewenangan memberikan layanan administrasi pertanahan dalam rangka pendaftaran tanah. Maka dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Bintan yang melarang unit kerja Kelurahan dan Desa memberikan layanan administrasi pertanahan tidak dapat dibenarkan dan harus dicabut. Sebaliknya Pemda Bintan harus menyusun petunjuk teknis dan standar pelayanan administrasi pertanahan yang menjadi panduan layanan yang seragam diseluruh Kelurahan dan Desa. Sehingga seluruh masyarakat akan mendapat perlakuan yang sama dalam permohonan administrasi pertanahan menyangkut syarat, sistem mekanisme prosedur, biaya, jangka waktu.

Namun dalam menjalankan tugasnya Lurah dan Kepala Desa seharusnya selalu berkoordinasi dengan Camat untuk mendapatkan supervisi agar menghindari kesalahan/kekeliruan dalam mengeluarkan produk administrasi tanah kepada Masyarakat. Sehingga mampu memberikan pelayanan masyarakat baik dalam pembangunan desa khususnya administrasi pertanahan atau pendaftaran tanah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Batam, 30 April 2024. Setelah sukses dengan event Kitchen Confidential dengan menghadirkan Chef Andrian Ishak dari Namaaz Dining Jakarta & Chef William Wongso, Kayumerah Restaurant akan kembali menghadirkan Food & Beverage Event pada bulan Mei yang akan datang. Event tersebut akan lebih menitikberatkan pada beverage event bertajuk Bar Take Over Vol. 01 Nusantara Elegancy. Kayumerah Restaurant telah siap berkolaborasi dengan mixology mixology senior untuk menghadirkan variasi cocktails sesuai dengan skills dan keunikan masing-masing.

Berkolaborasi dengan Bar On Demand Batam yang merupakan perkumpulan bartender-bartender Kota Batam, Kayumerah Restaurant menghadirkan tiga mixologist ternama Batam yaitu Jubel P Sibarani yang merupakan Operational Manager BIGBROS DINE & DRINK, Surya Pratama dari Deepsea Beach Club dan Jehiel Lontaan dari Kayumerah Restaurant. Masing-masing mixologist memiliki keunikan dalam meracik cocktail mereka, misalnya untuk mixologist Jubel yang telah berkecimpung di dunia beverage selama 16 tahun, tertarik dengan hal hal clasic dari sebuah cocktail dan memadukan dengan rempah-rempah ataupun bahan-bahan otentik Nusantara, sedangkan Jehiel dalam karyanya selalu berusahan untuk menghadirkan rasa makanan yang di implementasikan ke dalam minuman.

Pada event Bar Take Over Vol. 01 ini, Jubel BIGBROS akan menghadirkan cocktails yang diberi nama “Arsik Margarita” dari Medan dan “Kolak Kaling” dari Jawa, sedangkan Jehiel dari Kayumerah akan menyuguhkan cocktails bertajuk “Sambal Matah” dari Bali dan “Clapped-On” dari Jawa, kemudian Surya dari Deepsea Beach Club akan menyajikan cocktails yang diberi nama “Soto Negroni” dari Lamongan dan “Es Kuwut” yang berasal dari Bali.

Dibuka untuk umum, Bar Take Over Vol. 01 ini akan berlokasi di Kayumerah Restaurant pada tanggal 8 Mei 2024 mulai pukul 18.00 WIB hingga selesai. Selain dapat menikmati kreasi cocktails dari masing-masing mixologist, tamu dan pengunjung juga akan dihibur oleh DJ Asyabara. Cukup dengan membayar Rp 100.000 net / cocktail, tamu dapat menikmati waktu bersama teman dan sahabat di Kayumerah Restaurant. Informasi lebih lanjut mengenai acara ini dapat menghubungi Kayumerah Restaurant di nomor +62 811 – 2222 – 6661 atau kunjungi Instagram @kayumerah.id

Kondisi perekonomian Batam yang terus bertumbuh, turut mendorong peningkatan arus lalu lintas barang konsumsi maupun manufaktur yang dibongkar maupun dimuat di Pelabuhan Barang dalam wilayah kerja Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Mengawali Triwulan pertama di Tahun 2024, Badan Usaha Pelabuhan BP Batam mencatatkan arus bongkar muat peti kemas sebesar 156 Ribu TEUs atau tumbuh 8 persen dibandingkan realisasi di periode yang sama Tahun 2023.

Dari jumlah tersebut, Direktur Badan Usaha Pelabuhan, Dendi Gustinandar mengatakan, 75 persen diantaranya atau sebesar 117 Ribu TEUs merupakan peti kemas yang diekspor dan diimpor dari Terminal Batu Ampar maupun Terminal Roro Sekupang. Sedangkan jumlah peti kemas domestik mencapai 38 Ribu TEUs.

“Kinerja arus peti kemas di Triwulan I Tahun 2024 menunjukkan capaian yang menggembirakan, terlebih untuk peti kemas ekspor impor kenaikannya sampai 12 persen dibandingkan periode Triwulan I Tahun 2023,” ujar Dendi dalam keterangan resminya, Senin (29/4/2024).

Ia menambahkan, setelah dioperasikan oleh PT Persero Batam sejak 1 November 2023 lalu, Terminal Peti Kemas Batu Ampar terus menunjukkan kinerja yang moncer.

Sepanjang Triwulan I Tahun 2024, volume bongkar muat peti kemas di Terminal Batu Ampar mencapai 131 Ribu TEUs atau tumbuh sekitar 10 persen dibandingkan periode yang sama di Tahun 2023.

“Pertumbuhan terbesar pada volume bongkar muat peti kemas internasional (ekspor/impor) yang mencapai 15% dibandingkan Triwulan I Tahun 2023, atau sebesar 92 Ribu TEUs. Per 31 Maret 2024 kemarin kita juga sudah memulai pelayanan perdana Batam-China, yang harapannya dapat membuka peluang-peluang baru dalam distribusi barang Internasional,” imbuh Dendi.

Dendi menegaskan, kinerja Badan Usaha Pelabuhan yang terus menunjukkan pertumbuhan positif ini tak lepas dari dukungan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi yang terus berkomitmen dalam mengembangkan Terminal Peti Kemas Batu Ampar sebagai hub logistik Internasional.

“Sederet tonggak pencapaian berhasil direalisasikan Kepala BP Batam, Bapak Muhammad Rudi dalam upayanya mengubah wajah Terminal Batu Ampar yang tidak pernah berubah sejak 50 tahun. Namun kita lihat sekarang, Terminal Batu Ampar sudah memiliki Terminal Peti Kemas dengan 1 Unit STS Crane yang pengoperasiannya menerapkan digitalisasi. Pelayaran langsung Batam-China terealisasi lebih cepat dari target yang kita canangkan, dan akan banyak sekali pengembangan yang sedang dilaksanakan untuk mewujudkan Hub Logistik Internasional,” tandas Dendi.

Jakarta, 25 April 2024 – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) pilar Pemberdayaan Masyarakat kembali menggelar SheHacks 2024, bertujuan menginspirasi perempuan Indonesia dalam technopreneurship. Berkolaborasi dengan KUMPUL.ID sebagai mitra strategis penyelenggara, SheHacks 2024 mengusung tema "Saatnya Perempuan Berdaya, Menciptakan Masa Depan Setara".

Vikram Sinha, President Director and Chief Executive Officer of Indosat Ooredoo Hutchison mengatakan, “Indosat Ooredoo Hutchison menempatkan pemberdayaan perempuan sebagai salah satu program prioritas dalam mewujudkan tujuan besar memberdayakan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kapasitas ekonomi melalui pemanfaatan teknologi digital. Melalui SheHacks, kami ingin memberikan impact lebih besar untuk perempuan di bidang technopreneurship. Kami optimis, kepemimpinan perempuan memegang peran penting dalam memperkuat kesetaraan digital untuk berkarya di kancah internasional.”

SheHacks 2024 menghadirkan dua program yaitu SheHacks Ideation Lab, yang merupakan platform khusus untuk peserta pemula dan UMKM yang akan mendapatkan mentoring personal secara online dengan pakar berpengalaman di bidangnya. Program ini juga ditujukan untuk mengasah kemampuan para pelaku usaha melalui kegiatan seperti pitching battle dan program akselerator. Program lainnya adalah SheHacks for Startup dan juga akan melibatkan kolaborasi dengan ekosistem startup lokal di tiga kota berbeda yakni Batam, Malang, dan Bali. Dalam program ini juga akan diisi dengan serangkaian sesi workshop offline di lima kota, yakni Medan, Pekanbaru, Palangkaraya, Likupang, dan Sumbawa. Agenda ini bertujuan mendukung perempuan mengembangkan bisnis berkelanjutan yang inovatif, dan peserta terpilih akan mengikuti program mentoring intensif. Nantinya, lima startups terpilih akan mendapatkan International Validation Trip berupa perjalanan ke Australia untuk melihat secara langsung ekosistem bisnis global seperti korporasi internasional, modal ventura, fintech, e-commerce, agritech, healthtech, biotechnology, dan cleantech.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengapresiasi peluncuran SheHacks 2024 yang akan memberikan edukasi pemberdayaan perempuan.

“Selamat atas peluncuran SheHacks 2024, kami mengapresiasi langkah Indosat dalam kolaborasi ini untuk meningkatkan kepemimpinan perempuan sebagai pelaku UMKM. SheHacks dapat menjadi wadah untuk membina generasi perempuan di masa depan yang lebih unggul dan setara dengan laki-laki, untuk berkontribusi dalam pertumbuhan perekonomian digital Indonesia,” ujar Menteri PPPA.

Bagi perempuan pelaku wirausaha dan rintisan yang ingin mengembangkan bisnisnya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam SheHacks 2024 secara individu maupun kelompok dengan maksimal tiga anggota. Kirimkan proposal berupa ide solutif atau prototipe produk yang dapat meningkatkan kesetaraan dan peran perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi, melalui shehacks.id mulai 31 Maret sampai 31 Mei 2024.

Menginspirasi Perempuan Sejak Dini
Bersamaan dengan peluncuran program SheHacks 2024, Indosat berkolaborasi dengan International Telecommunications Union (ITU) menyelenggarakan ‘Girls in ICT Day’ yang merupakan inisiatif global untuk mendorong pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. Menghadirkan 50 perempuan generasi muda terpilih, Indosat dan ITU memberikan mereka kesempatan untuk secara langsung berbagi inspirasi dengan pemimpin perempuan dari berbagai kalangan mulai dari Angela Tanoesoedibjo, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Reski Damayanti, Chief Legal & Regulatory Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Lisa Widodo, COO & Co-Founder Blibli, dan Tsabita Vera Cyavrilla, Chief Operating Officer Generation Girl.

Tsabita Vera Cyavrilla, Chief Operating Officer Generation Girl mengatakan, “Saya sangat bangga bisa menjadi bagian dari inisiatif ini. Dengan semangat kesetaraan, Saya percaya ajang seperti SheHacks ini dapat menghasilkan lebih banyak perempuan-perempuan berdaya untuk masa depan.”