Batam - Kinerja ekonomi Batam tumbuh terus menguat di atas 6% dibarengi dengan proyeksi pembangunan infrastruktur Batam yang terus berlanjut.

Pada tahun 2023 mendatang, pembangunan dan pengembangan infrastruktur Batam akan terus dilakukan sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) BP Batam 2020 - 2024.

Hal ini diuraikan dalam Rapat Kerja Anggota Bidang Kebijakan Strategis, pada Jum'at (9/12/2022), di Batam View.

Rapat Kerja ini begitu strategis karena dihadiri oleh seluruh pejabat Tingkat I di lingkungan BP Batam, yang secara bergantian melaporkan hasil capaian kinerja dan evaluasi serta 2022 rencana dan isu strategis 2023-2024.

Kepala BP Batam Muhammad Rudi membuka kegiatan ini mengatakan, rapat kerja strategis diharapkan dapat menghasilkan rancangan yang bermanfaat bagi pembangunan Batam 2023-2024. Ia pun optimis, ekonomi Batam pada tahun 2023 dapat terus tumbuh di atas 6%.

Nilai ekspor Kota Batam bulan September menyumbang 82,82 persen dari total ekspor se-Kepri sebesar US$1.547,29 juta.

Diikuti oleh jumlah wisatawan mancanegara atau wisman yang berkunjung ke Kota Batam meningkat selama bulan September 2022, sebanyak 78.498 kunjungan.

Proyeksi Ekonomi Batam dalam triwulan III tahun 2022 berdasarkan kajian pusbang kpbpb dan kek adalah 6,85 persen lebih tinggi dari ekonomi provinsi yang berada pada angka 6,08 persen.

Kondisi perekonomian Batam yang semakin menguat, juga tak membuatnya lantas berpuas diri. Ia memacu semangat jajaran di BP Batam, agar dapat menyelesaikan proyek prioritas 2023-2024 sesuai dengan rencana anggaran yang ditetapkan.

Ia meminta agar perencanaan yang dilakukan ini terpusat dan strategis, sehingga akan memacu pembangunan semakin signifikan dan terakomodir sesuai harapan.

"Anggaran kita terbatas, mana program yang prioritas kita dahulukan. Semua harus direncanakan secara terpusat dan strategis, agar pembangunan prioritas terakomodir semua, sesuai perencanaan anggaran." pesan Muhammad Rudi pada jajarannya.

Disamping itu, ia juga mengajak seluruh jajaranya yang hadir untuk dapat bekerja professional dengan loyalitas untuk untuk membangun Batam.

"Yang paling penting hati, kalau hati sudah kompak, semua akan selesai dengan baik. BP milik kita semua. Kita harus jaga. Nasib projek pengembangan Batam, ada di tangan kita semua." tuturnya.

Ia pun menitipkan agar proses pembangunan dan investasi di kota Batam agar dapat berjalan dengan lancar dan nyaman bagi investor.

"Investasi apapun tidak akan ada gunanya, kalau kita sendiri tidak membuat nyaman investasi yang ada didalamnya. Kalau kita tidak beresin (bangun) Batam, orang enggan datang lagi. Saat Batam Maju, Kepri juga akan maju", pungkas pria yang juga menjabat Walikota Batam ini.

Sementara itu, Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto memimpin jalannya sesi pemaparan hasil capaian, perencanaan dan isu strategis di masing-masing kedeputian.

Paparan disampaikan oleh Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan Wahjoe Triwidijo Koentjoro, Anggota Bidang Kebijakan Strategis Enoh Suharto Pranoto, Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi Sudirman Saad, dan Anggota Bidang Pengusahaan Wan Darussalam.

Wakil Kepala BP Batam berpesan agar tidak ada aturan yang akan menghambat masuknya investasi di kota Batam. Ia juga memacu Badan Usaha sebagai unit bisnis di BP Batam untuk dapat bekerja lebih keras, untuk mencapai target PNBP BP Batam.

"Badan Usaha akan menjadi sumber menghasilkan PNBP bagi BP Batam ke depan. Namun untuk mewujudkannya, kita harus serius, kerja keras bersama. Dan yang paling penting, jangan ada aturan yang bisa menghambat investasi." Kata Purwiyanto.

Kegiatan ini diikuti oleh para pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Anggota Bidang Kebijakan Strategis dan Badan Usaha, selama 2 hari mulai 9-10 Desember 2022.

Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam terus komitmen untuk menyelesaikan persoalan lahan tidur. Hal itu dilakukan untuk percepatan pembangunan di Batam.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan lahan tidur menjadi salah satu konsen pihaknya untuk dituntaskan dalam beberapa tahun terakhir.

"Sesuai arahan Bapak Kepala BP Batam Muhammad Rudi agar pembangunan Batam terus dilakukan, tidak boleh ada lahan tidur lagi," kata Ariastuty, Jumat (9/12/2022).

Dijelaskan penyelesaian lahan tidur dibutuhkan proses yang cukup panjang. Sejumlah upaya telah dilakukan mulai dari identifikasi lahan tidur, pemanggilan penerima lahan hingga pengambilan alih lahan.

Namun, menurutnya masih saja ada pengembang atau penerima alokasi lahan yang belum legowo lahannya diambil alih padahal telah dibiarkan puluhan tahun tidak dibangun.

Ia mencontohkan sekaligus menanggapi pernyataan dari pihak PT Jaya Putra Kundur baru-baru ini yang mengaku menyayangkan lahannya diambil alih BP Batam di bilangan Batam Center.

"Terhadap lahan dimaksud telah dilakukan upaya-upaya secara persuasif dan sesuai ketentuan yang berlaku, namun kembali kita melihat itikad dari perusahaan bahwa memang lahan tersebut belum dibangun," ungkapnya.

Untuk itu pihaknya telah melakukan evaluasi dan proses lebih lanjut sesuai ketentuan dan kebijakan terhadap lahan dimaksud.

"Saya kira mari bersama kita komitmen dan mendorong pembangunan Batam lebih maju untuk kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Batam, 08 Desember 2022 - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), kembali sosialisasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 6 Desember 2022 kemarin.

Kemenkominfo melalui Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik (Ditjen) IKP menggelar kegiatan “Sosialisasi KUHP” di berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia. Salah satunya, bekerja sama dengan Universitas Internasional Batam untuk meningkatkan pemahaman guna memperoleh dukungan publik yang lebih luas.

Direktur Informasi dan Komunikasi Politik Hukum dan Keamanan, yang diwakili oleh Ketua Tim Informasi dan Komunikasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Filmon Leonard Warouw, dalam sambutannya mengatakan jika pembaruan sistem hukum nasional atau KUHP, dilaksanakan secara terbuka serta melibatkan berbagai macam pihak, praktisi, akademisi, ahli, mahasiswa, LSM, dan masyarakat tentunya.

"Pembaruan ini bertujuan untuk dekolonialisasi, harmonisasi, serta untuk menyesuaikan kondisi zaman dan dinamika di masyarakat," ungkapnya.

Ia mengungkapkan masih banyak disinformasi tentang KUHP, untuk itu kita perlu tahu lebih jauh dan beradaptasi serta memahami tentang esensi dari KUHP yang baru ini.

Sebelumnya acara telah dibuka oleh sambutan dari Rektor Universitas Internasional Batam,  Iskandar Itan, yang menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah berusaha untuk menjelaskan perihal KUHP yang telah disahkan. Walaupun sudah menyerap banyak aspirasi, namun dalam pengesahannya tentu tidak terlepas dari berbagai kritik.

"Namun kita harus bersyukur bahwa saat ini pada akhirnya kita telah memiliki KUHP baru milik sendiri, dan kalau memang perlu ada yang diperbaiki mari kita sama-sama jelaskan dan sama-sama memperbaikinya," jelasnya.

Mengawali sesi sosialisasi, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Benny Riyanto, mengatakan jika disahkannya KUHP ini merupakan momentum besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena, kita telah berhasil mengganti produk hukum kolonial menjadi produk hukum monumental asli bangsa Indonesia.

“RUU KUHP memang telah disahkan, namun dalam KUHP itu sendiri memiliki proses transisi atau aturan peralihan. Maka, masa transisi ini harus dijalani terlebih dahulu kurang lebih selama tiga tahun. Harapannya, selama tiga tahun ini cukup untuk pembentuk undang-undang baik DPR dan pemerintah dapat menyiapkan agar KUHP kita dapat dilaksanakan secara keseluruhan, serta dapat menyosialisasikannya kepada masyarakat luas,” jelas Benny.

Menurutnya, sosialisasi ke masyarakat penting dilakukan dalam masa tiga tahun transisi ini. Namun, proses tersebut disampaikan Benny tidaklah mudah, karena membutuhkan kerja keras dari para penegak hukum maupun para dosen, khususnya yang mengajar hukum pidana.

“Kita harus bekerja keras, karena selama ini pegangan dari para penegak hukum maupun dosen pidana itu adalah KUHP peninggalan kolonial Belanda, karenanya sosialisasi diperlukan guna memberikan pemahaman tentang KUHP baru. Untuk itu, kita harus mampu beradaptasi terkait dengan kemajuan ini dan selalu berpandangan positif,” jelas Benny.

Pada sesi selanjutnya, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Ampuan Situmeang mengungkapkan jika pada Pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa hukum yang hidup di dalam masyarakat berkaitan dengan hukum yang tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

“Ini merupakan satu hal yang menjadi kontroversial tetapi inilah demokrasi. Yang perlu disosialisasikan adalah bahwa hukum yang hidup di masyarakat dan diatur dalam KUHP, masih akan diatur dalam peraturan daerah. Dan peraturan daerah ini adalah cara untuk menetapkan hukum yang hidup dalam masyarakat itu sendiri,” kata Ampuan.

Menurut Ampuan, ke depannya ini adalah tugas kita semua untuk memantau terutama para akademisi dalam mencermati bagaimana jalannya KUHP yang sudah disahkan. Ia juga mengatakan bahwa hukum yang ada di dalam masyarakat justru ditetapkan melalui tata cara mekanisme Peraturan Daerah (Perda), sehingga ada gambaran mengenai hukum yang hidup di masyarakat seperti apa tata cara penetapannya. .

Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Pujiyono, mengatakan satu hal yang harus dipahami terlebih dahulu bahwa di dalam hukum intinya ada norma dan value. Norma terbentuk karena ada ide dasar value yang mendasari.

“Bagaimana dengan eksistensi KUHP kita? Sebagaimana kita ketahui bersama, KUHP merupakan produk peninggalan kolonial, yang tentunya dari basic idenya tentu berbeda dengan basic ide yang dihayati, digunakan di dalam konteks kehidupan bermasyarakat di Indonesia,” jelasnya.

Pujiyono juga memberikan contoh kasus kekerasan seksual yang pernah ia tangani. Di mana suatu perbuatan yang dalam KUHP baru dianggap sebagai tindak pidana tercela, namun menurut KUHP lama itu bukanlah sebuah tindak pidana. Realitasnya, apa yang disebut dengan tindak pidana tidak semata-mata apa yang kemudian dicantumkan di dalam undang-undang. Sehingga masih banyak tindakan yang disebut dengan tindak pidana, namun tidak diakomodir di dalam undang-undang. Ini merupakan salah satu alasan mengapa bangsa Indonesia membutuhkan pembaharuan KUHP.

Menurutnya, jika ide dasar KUHP ditelaah lebih dalam, maka KUHP peninggalan kolonial Belanda didasarkan pada nilai-nilai individual liberalism, sedangkan masyarakat Indonesia lebih banyak didasari oleh aspek-aspek monodualisme, atau bagaimana menempatkan individu di dalam konteks kemasyarakatan.

Sosialisasi  KUHP yang berlangsung secara hybrid ini telah diikuti oleh sekitar 300 peserta daring dan luring. Harapannya, sosialisasi ini dapat menjadi sarana sosialisasi pembahasan terkait penyesuaian RUU KUHP kepada elemen-elemen publik.

Selain itu, dengan adanya sosialisasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya penyesuaian terhadap KUHP agar lebih sesuai dengan dinamika masyarakat yang ada saat ini serta mendorong partisipasi publik untuk mendukung penyesuaian draf RUU KUHP hingga disahkan menjadi UU KUHP yang baru.

#DukungKUHPBuatanIndonesia

#KupasTuntasKUHP

#SosialisasiKUHPBatam

Batam - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, menghadiri peringatan Hari Jadi ke 16 Perkumpulan Purnabakti Otorita Batam (PPOB) BP Batam pada hari Rabu (7/12/2022) bertempat di Gedung Pertemuan Guest House BP Batam.

Selain digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi ke 16 PPOB BP Batam, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan serta mempererat tali silaturahmi antara keluarga besar PPOB BP Batam.

Muhammad Rudi dalam sambutannya menyampaikan bahwa peran serta para purnabakti BP Batam sangat penting sebagai dasar pembangunan Batam yang saat ini sedang gencar digalakkan oleh BP Batam.

"Peran para purnabakti BP Batam maupun Otorita Batam tentunya sangat besar dalam pembangunan Batam yang saat ini kita rasakan," kata Rudi.

Rudi turut mengatakan bahwa di era kepemimpinannya sekarang, BP Batam membangun berdasarkan rencana yang telah disiapkan oleh para pimpinan maupun pegawai pendahulunya dan saat ini diberikan sentuhan tangannya agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

"Rencana awal pengembangan Batam telah disusun di era mereka dan kita sekarang hanya meneruskan rencana-rencana tersebut," ujar Rudi.

"Meneruskan rencana artinya saat ini kami membangun berdasarkan perencanaan awal, namun tetap disesuaikan dengan perkembangan zaman yang cukup signifikan," tambahnya.

Rudi berharap kedatangannya dalam kegiatan ini dapat memberikan semangat kepada para purnabakti BP Batam untuk terus berkontribusi membangun Batam.

"Saya berterima kasih karena jasa orang-orang terdahulu tidak boleh kita lupakan, tanpa mereka belum tentu ada kita disini," imbuh Rudi.

"Semoga kehadiran kami bisa memberikan semangat kepada para Abang, Kakak, Emak, Bapak yang sudah menyelesaikan tugasnya di BP Batam untuk terus berkontribusi membangun Batam," harap Rudi.

Kegiatan ini turut menghadirkan Pimpinan BP Batam terdahulu seperti Ketua Otorita Batam periode 1998-2005, Ismeth Abdullah dan Kepala BP Batam periode 2005-2016, Mustofa Widjaja.

Turut hadir mendampingi Kepala BP Batam dalam kegiatan ini, Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Wahjoe Triwidijo Koentjoro; Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol, Ariastuty Sirait; Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Lilik Lujayanti; dan Kepala Biro Umum, Budi Susilo. (mi)

Jakarta, 6 Desember 2022. Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 1 Desember 2022 menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga dan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan (LJK) konsisten tumbuh meningkat, sehingga terus mendukung peningkatan kinerja perekonomian nasional di tengah tingginya ketidakpastian global.

OJK mencatat sejumlah lembaga internasional seperti OECD memperkirakan ekonomi global akan tumbuh melambat di 2023 disebabkan oleh pengetatan kebijakan moneter global, tingginya harga komoditas energi dunia yang dipengaruhi tensi geopolitik, dan masih persistennya tingkat inflasi di level yang tinggi. Oleh karenanya, perlu dicermati perkembangan sektor-sektor yang memiliki porsi ekspor yang tinggi serta sektor padat modal yang akan lebih terdampak oleh kenaikan suku bunga.

Indikator perekonomian terkini menunjukkan kinerja ekonomi nasional masih cukup baik, terlihat dari neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus, Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur yang berada di zona ekspansi, dan indikator pertumbuhan konsumsi masyarakat yang masih solid.

Selain itu, optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi juga masih positif. Bank Indonesia kembali meningkatkan suku bunga acuan sebesar 50 bps untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar. Namun demikian, laju pemulihan perekonomian maupun intermediasi sektor keuka nagano's belum terlalu terdampak atas kenaikan suku bunga dimaksud.

Perkembangan Pasar Modal

Pasar saham hingga akhir November 2022 melemah 0,25 persen mtd ke level 7.081,31 dengan non-resident mencatatkan inflow sebesar Rp0,74 triliun mtd. Secara ytd, IHSG tercatat menguat sebesar 7,59 persen dengan non-resident membukukan net buy sebesar Rp81,49 triliun.

Di pasar obligasi, indeks pasar obligasi ICBI menguat 3,24 persen mtd dan 2,75 persen ytd ke level 341,96. Untuk pasar obligasi korporasi, aliran dana keluar investor non-resident tercatat sebesar Rp40 miliar (mtd) atau Rp530 miliar (ytd).

Di pasar SBN, non-resident mencatatkan inflow Rp23,70 triliun (mtd) sehingga mendorong penurunan yield SBN rata-rata sebesar 43,32 bps mtd di seluruh tenor. Secara ytd, yield SBN telah meningkat rata-rata sebesar 57,54 bps di seluruh tenor dengan non-resident mencatatkan net sell sebesar Rp154,41 triliun.

Lebih lanjut, kinerja reksa dana mengalami penurunan tercermin dari penurunan Nilai Aktiva Bersih (NAB) sebesar 1,26 persen (mtd) di Rp 512,17 triliun dan tercatat net redemption sebesar Rp9,75 triliun (mtd). Secara ytd, NAB turun sebesar 11,46 persen dan masih tercatat net redemption sebesar Rp78,35 triliun, namun minat masyarakat untuk melakukan pembelian reksa dana masih tinggi ditandai nilai subscription sebesar Rp849,88 triliun.

Minat untuk penghimpunan dana di pasar modal masih terjaga tinggi, yaitu sebesar Rp226,49 triliun, dengan emiten baru tercatat sebanyak 61 emiten. Di pipeline, masih terdapat 91 rencana Penawaran Umum dengan nilai sebesar Rp96,29 triliun dengan rencana Penawaran Umum oleh emiten baru sebanyak 57 perusahaan.

Sedangkan untuk penggalangan dana pada Securities Crowdfunding (SCF) yang merupakan alternatif pendanaan bagi UMKM, hingga 25 November 2022 telah terdapat 11 penyelenggara yang telah mendapatkan izin dari OJK dengan 314 Penerbit, 129.958 pemodal, dan total dana yang dihimpun sebesar Rp661,32 miliar.

Perkembangan Sektor Perbankan

Kredit perbankan pada Oktober 2022 tumbuh meningkat menjadi 11,95 persen yoy, utamanya ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh sebesar 13,65 persen yoy. Adapun, secara mtm, nominal kredit perbankan naik sebesar Rp58,61 triliun menjadi Rp6.333,51 triliun. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Oktober 2022 tercatat tumbuh 9,41 persen yoy menjadi Rp7.927 triliun, meningkat dari laju pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,77 persen yoy, utamanya didorong peningkatan giro.

Likuiditas industri perbankan pada Oktober 2022 dalam level yang memadai dengan rasio-rasio likuditas yang terjaga. Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing sebesar 130,17 persen (September 2022: 121,62 persen) dan 29,46 persen (September 2022: 27,35 persen), jauh di atas ambang batas ketentuan masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.

Risiko kredit melanjutkan penurunan dengan rasio NPL net perbankan sebesar 0,78 persen (NPL gross: 2,72 persen). Di sisi lain, kredit restrukturisasi Covid-19 kembali mencatatkan penurunan sebesar Rp5,57 triliun menjadi Rp514,07 triliun dengan jumlah nasabah juga menurun menjadi 2,55 juta nasabah (September 2022: 2,63 juta nasabah).

Posisi Devisa Neto (PDN) Oktober 2022 tercatat sebesar 2,01 persen, jauh di bawah threshold 20 persen. Capital Adequacy Ratio (CAR) industri Perbankan tercatat meningkat menjadi 25,13 persen dari posisi September 2022 yang sebesar 25,09 persen.

Perkembangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen

OJK terus mengakselerasi perluasan akses keuangan regional melalui optimalisasi peran 462 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang tersebar di 34 provinsi dan 428 kabupaten/kota.

Per triwulan III-2022, capaian Program TPAKD tersebut antara lain program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang telah menjangkau 51 juta rekening atau 79 persen dari total pelajar, dengan total nominal sebesar Rp26,57 triliun, program Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SIMUDA) yang telah menjangkau 584 ribu rekening dengan nilai nominal Rp1,9 triliun, Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), dan program business matching lainnya.
Upaya perluasan akses keuangan tersebut dibarengi program edukasi keuangan secara masif secara online maupun tatap muka, termasuk program edukasi keuangan ke perguruan tinggi dan sekolah.

Sementara itu, sampai dengan 30 November 2022, OJK telah menerima 290.388 layanan, termasuk 13.427 pengaduan. Dari pengaduan tersebut, sebanyak 6.756 merupakan pengaduan sektor perbankan, 6.588 merupakan pengaduan sektor IKNB, dan sisanya merupakan layanan sektor pasar modal.

Jenis pengaduan yang paling banyak adalah permasalahan restrukturisasi kredit/pembiayaan, keberatan atas perilaku petugas penagihan dan permasalahan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). OJK telah menindaklanjuti pengaduan tersebut dan tercatat 11.954 dari pengaduan tersebut telah terselesaikan.

Selanjutnya, sebagai upaya memberikan pemahaman kepada Konsumen dan masyarakat terhadap substansi POJK Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, telah diterbitkan Buku Saku “Tanya Jawab POJK Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan”. Buku Saku Tanya Jawab tersebut juga disusun secara versi digital guna memudahkan bagi PUJK dan Konsumen untuk memperoleh informasi atau penjelasan terkait POJK dimaksud, dan dapat diakses melalui www.sikapiuangmu.ojk.go.id. (nck)

Cianjur, 5 Desember 2022. Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengunjungi sejumlah wilayah terdampak gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, pada Senin (5/12). Dalam kunjungan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut hadir mendampingi.

Kunjungan pertama dilakukan di Posko Bantuan Paspampres Peduli Cianjur, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Presiden mengatakan bahwa kedatangannya kali ini di Cianjur selain memberikan bantuan secara langsung juga untuk memastikan bahwa pembangunan rumah bagi warga terdampak yang direlokasi dapat dimulai pada hari ini.

“Saya ke sini untuk memastikan bahwa pertama, yang relokasi hari ini dimulai pembangunannya,” ungkap Presiden Jokowi.

Sementara itu, untuk bantuan bagi rumah warga terdampak yang bukan relokasi akan diberikan mulai Kamis, 8 Desember 2022 mendatang setelah selesai proses verifikasi. Bantuan yang diberikan adalah Rp50 juta untuk rumah yang rusak berat, Rp25 juta untuk rumah yang rusak sedang, dan Rp10 juta untuk rumah yang rusak ringan.

Dengan diberikannya bantuan bagi rumah yang rusak tersebut, Presiden berharap masyarakat bisa mulai beraktivitas membangun rumahnya. “Kita harapkan juga ada kegiatan masyarakat, ada kegiatan ekonomi, ada pergerakan ekonomi. Itu yang kita harapkan,” ujar Presiden.

Kunjungan dilanjutkan ke Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Falah di Desa Jambudipa yang merupakan salah satu lembaga pendidikan di Kabupaten Cianjur yang terkena dampak gempa bumi. Selanjutnya, Presiden beserta rombongan meninjau progres pembangunan rumah tahan gempa di Desa Sirnagalih, dimana akan dibangun 200 rumah tahan gempa bagi warga terdampak gempa Cianjur.

“Ya ini adalah lokasi untuk relokasi yang pertama. Di sini segera dibangun kurang lebih 200 rumah, contohnya sudah ada yang rumah antigempa,” ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media selepas peninjauan.

Selain di lokasi tersebut, Pemerintah juga menyiapkan pembangunan 1.600 rumah serupa di lokasi lainnya. Relokasi sendiri diprioritaskan bagi warga yang rumahnya berada di pusat gempa, terutama di Kecamatan Cugenang.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Iwan Suprijanto menjelaskan bahwa rumah yang akan dibangun di lahan seluas 2,5 hektare tersebut dibangun dengan teknologi rumah tahan gempa atau Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA). Masing-masing rumah bertipe 36 dan dibangun di atas lahan 75 meter persegi.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Wakil Gubernur Jawa Barat, dan Bupati Cianjur. (nck)

Jakarta, 5 Desember 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life/PT WAL).

Pencabutan ini dilakukan karena PT WAL tidak dapat memenuhi rasio solvabilitas (risk
based capital) yang ditetapkan oleh OJK sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini
disebabkan PT WAL tidak mampu menutup selisih kewajiban dengan aset, baik melalui setoran modal oleh pemegang saham pengendali atau mengundang investor.

Tingginya selisih antara kewajiban dengan aset merupakan akumulasi kerugian akibat
penjualan produk sejenis saving plan. PT WAL menjual produk dengan imbal hasil pasti yang tidak diimbangi kemampuan perusahaan mendapatkan hasil dari pengelolaan
investasinya. Kondisi ini direkayasa oleh PT WAL sehingga laporan keuangan yang
disampaikan kepada OJK maupun laporan keuangan publikasi tidak sesuai kondisi
sebenarnya.

Terhadap kondisi tersebut di atas, OJK telah melakukan tindakan pengawasan
(supervisory actions) berupa:

a. Memerintahkan penghentian pemasaran produk sejenis saving plan PT. WAL pada bulan Oktober 2018;
b. Memberikan sanksi peringatan pertama sampai ketiga karena PT WAL tidak
memenuhi batas minimum risk-based capital (RBC), Rasio Kecukupan Investasi (RKI) dan ekuitas minimum (sejak 4 Agustus 2020 sampai 26 Juni 2021);
c. Mengenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha (PKU) pertama (untuk sebagian kegiatan usaha) pada 27 Oktober 2021 dan meningkat pada
pengenaan sanksi PKU kedua untuk semua kegiatan usaha pada 30 Agustus 2022;
d. Melakukan pencabutan izin usaha (CIU) PT WAL per tanggal 5 Desember 2022, karena sampai batas waktu PKU kedua yang jatuh pada 30 November 2022
(paling lama tiga bulan), PT WAL tidak juga memenuhi kewajibannya; dan
e. Melakukan pemeriksaan atas indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus, pemegang saham pengendali dan pegawai PT. WAL.

Penyidik OJK telah melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus, pemegang saham pengendali, dan pegawai PT WAL, serta berkoordinasi dengan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri yang selanjutnya telah menetapkan tujuh orang tersangka.

Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK tersebut di atas, termasuk pencabutan
izin usaha PT WAL dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis
dan masyarakat.

Selanjutnya OJK akan melakukan tindakan:
a. Memerintahkan pemegang saham menyelenggarakan rapat umum pemegang saham dengan agenda pembubaran badan hukum dan pembentukan tim likuidasi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pencabutan izin usaha PT WAL;
b. Melakukan tindakan lain berupa penilaian kembali pihak utama PT WAL, tindakan administratif terhadap akuntan publik, kantor akuntan publik, dan aktuaris, serta penanganan tindak pidana pencucian uang; dan
c. Melakukan upaya penelusuran atas aset pemegang saham pengendali PT WAL
beserta harta pribadinya, termasuk melakukan gugatan perdata untuk kepentingan konsumen. Hal tersebut dilakukan, sebagai upaya maksimal untuk melindungi kepentingan pemegang polis dengan tetap menjunjung proses hukum dan ketentuan yang berlaku.

Sejak dicabutnya izin usaha, PT WAL wajib menghentikan kegiatan usahanya. Namun demikian, Pemegang Polis dapat menghubungi PT WAL dalam rangka pelayanan Konsumen sampai dengan dibentuknya Tim Likuidasi. Tim likuidasi selanjutnya akan melakukan verifikasi polis yang dasar perhitungan penyelesaian hak pemegang polis. (nck)

Batam - Wakil Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Purwiyanto menerima kunjungan Atase Perdagangan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura Rumaksono di Kantor BP Batam, Batam Center pada Senin, (5/12/2022).

Dalam pertemuan tersebut, Purwiyanto menyambut baik rencana ekspansi investasi sektor agribisnis dengan nilai mencapai 350 miliar rupiah di Batam.

Adapun investasi berasal dari Malaysia untuk membangun peternakan ayam dan produksi pakan ternak dengan orientasi ekspor ke Singapura dan kapasitas 1 juta ekor ayam/bulan.

“BP Batam menyambut baik investasi tersebut, ini potensi ekonomi yang tinggi karena menurut perhitungan bisa 80 ribu ekor ayam per hari dan kalau ini bisa terealisasi maka ini yang pertama kali ada ekspor ayam dari Batam ke Singapura,” kata Purwiyanto.

Menurutnya, sesuai arahan Kepala BP Batam Muhammad Rudi agar terus mendorong peningkatan investasi. Untuk itu pihaknya, akan mengawal rencana investasi tersebut dan telah mengusulkan sejumlah lokasi investasi salah satunya di Galang.

“Tempat yang paling longgar di Galang dan kalau Galang bisa dipakai, ini akan mendorong perkembangan Batam, BP Batam mendukung serius baik dari segi lokasi, regulasi, dan perizinan,” ujar Purwiyanto.

Sementara Atase Perdagangan KBRI Singapura Rumaksono mengapresiasi respon positif BP Batam atas rencana ekspansi bisnis yang tengah pihaknya fasilitasi.

Rumaksono menyampaikan Singapura sangat bergantung kepada impor ayam dan saat ini membutuhkan sekitar 3,6 juta ekor ayam/ bulan.

“Indonesia saya kira bisa mengambil pasar 1/3 nya sekitar 1 juta ekor ayam/bulan untuk bisa masuk ke Singapura, mengingat sebelumnya 100 persen ayam hidup dipasok dari Malaysia,” sebutnya.

“Ketika Malaysia melakukan banned ekspor untuk ayam hidup, Singapura mencari alternatif atau sumber baru untuk ayam hidup,” sebutnya lagi.

Dipilihnya Batam bukan tanpa alasan. Pihak perusahaan telah memperhitungkan baik dari sisi logistik dan sisi waktu. “Dari pengalaman mereka untuk pengiriman diperlukan waktu empat sampai lima jam dan kalau lebih dari itu mortality nya akan lebih tinggi,” sebutnya.

Diketahui perusahaan telah memiliki peternakan ayam di Kawasan Johor, Malaysia dengan fasilitas dan teknologi sesuai standar peraturan impor Singapura.

Setelah pertemuan, Atase Perdagangan KBRI Singapura beserta rombongan didampingi BP Batam langsung melaksanakan survey lokasi ke wilayah Agribisnis Temiang dan Pelabuhan Sekupang.

Hadir mendampingi pertemuan tersebut, Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam Enoh Suhato Pranoto, Direktur PTSP BP Batam Harlas Buana dan Kasi Pengadaan Direktorat Pengelolaan Pengadaan Fyka Fahala.

Jakarta - Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia telah menjadi salah satu yang diakui terbaik di dunia. Kerja keras pelaksanaan vaksinasi yang tercatat lebih dari 420 juta telah meningkatkan imun hampir lebih dari 90% penduduk Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kolaborasi dan upaya bahu-membahu Pemerintah dengan seluruh stakeholder, termasuk dari kalangan dunia usaha.

Perekonomian nasional pada Q3-2022 mencetak pertumbuhan impresif sebesar 5,72% dan diperkirakan tetap solid di atas 5% selama 2022, juga menjadi bukti dukungan keberhasilan penanganan pandemi. Meski terjadi perlambatan, Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia bulan November 2022 masih bertengger pada level ekspansi sebesar 50,3 dan lebih tinggi dibandingkan Vietnam (47,4), Jepang (49), Myanmar (44,6), dan Malaysia (47,9).

Memanfaatkan kondisi perekonomian nasional yang membaik saat ini dan ditambah dengan keuntungan memiliki bonus demografi yang diperkirakan terjadi hingga 2035, salah satu yang dapat dilakukan yakni dengan mengakselerasi ekonomi digital. Dengan nilai ekonomi digital di kawasan ASEAN yang diproyeksikan mencapai USD 330 miliar pada tahun 2025, Indonesia harus ikut mengambil peluang termasuk dengan mempersiapkan sumber daya manusia.

“Kita butuh 9 juta tenaga kerja dalam 15 tahun atau kita harus melahirkan 600 ribu tenaga kerja setiap tahun. Inilah tugas Kadin, akselerasi pendidikan agar digitalisasi yang sebagian besar tergantung SDM seluruhnya bisa dipersiapkan oleh anak-anak muda kita,” tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Penutupan Rapat Pimpinan Nasional Kadin 2022, Jumat (2/12).

Upaya penyiapan talenta digital yang didorong melalui investasi di bidang pendidikan saat ini telah dimulai dengan kehadiran Apple Academy di Indonesia. Selain itu, IBM juga telah berencana untuk mendirikan Hybrid Cloud Academy di Batam. Di sisi lain, pembangunan data center yang merupakan infrastruktur digital yang paling penting dalam jangka pendek, juga tengah dilakukan di KEK Nongsa Digital Park dan diharapkan dapat menjadi game changer.

“Kemudian tentu salah satu dari digitalisasi adalah payment system. ASEAN sedang bicara payment system. Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam dengan QR Code yang diharapkan bisa dipakai di semua negara. Ini penting karena mengurangi kebutuhan terhadap dollar, jadi penguatan sistem. Ini menjadi penting agar ekosistem keuangan kita kuat,” ujar Menko Airlangga.

Selain menyampaikan beberapa hal lainnya terkait dengan ekosistem industri otomotif, renewable energy berbasis hidrogen, transisi energi, dan circular economy, Menko Airlangga kemudian menjelaskan program Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga untuk mendukung UMKM melalui penyediaan Kredit Usaha Rakyat. Dukungan pembiayaan tersebut juga disediakan Pemerintah bagi sektor pertanian yang telah terbukti resilien dan menyerap banyak tenaga kerja selama pandemi.

“Selamat kepada Kadin yang telah menyelesaikan Rapimnas dan semoga UMKM kita melalui Kadin bisa tumbuh dan berkembang, paling penting adalah UMKM naik kelas jangan UMKM kelasnya disitu saja. Ini yang menjadi tantangan,” pungkas Menko Airlangga. (nck)

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) sebagai administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menyaksikan penyerahan penetapan operasi KEK Nongsa, pada Sabtu (3/12/2022) sore, bertempat di Nongsa Point Marina & Resort.
 
Kesiapan ini ditandai dengan diserahkannya Keputusan Ketua Dewan Nasional KEK Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Beroperasi Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa oleh Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Elen Setiadi kepada Direktur Utama PT. Taman Resor Internet, Mike Wiluan.
 
Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 8 November 2022 silam oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI selaku Ketua Dewan Nasional KEK, Airlangga Hartarto.
 
Hadir dalam kegiatan, Wakil Ketua III Pelaksana Dewan Nasional KEK, Budi Santoso; Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam, Enoh Suharto Pranoto; Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, Wan Darussalam; dan Kepala Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK BP Batam, Irfan Syakir Widyasa.
 
Dalam kesempatan pertama, Mike Wiluan mengatakan, PT. Taman Resor Internet didapuk menjadi Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK Nongsa.
 
Bersama pemerintah daerah dan dukungan dari Dewan Nasional KEK, ia optimis KEK Nongsa mampu menjadi pusat pengembangan industri digital terbaru dan terkemuka di Indonesia.
 
Penetapan keputusan KEK Nongsa ini dikatakan Mike menjadi kepastian hukum yang telah dinanti-nanti oleh para investor asing.
 
“Dengan demikian, para investor dapat memulai pekerjaan pembangunan data center sesuai jadwal yang telah direncanakan,” ujar Mike.
 
Ia melanjutkan, saat ini terdapat tiga data center pada KEK Nongsa antara lain, Data Center Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI Tahap 1, yang direncanakan akan beroperasi secara komersial pada tahun 2024.
 
Kemudian Data Center Global Data Solution (GDS) milik perusahaan Tiongkok dan Data Center First Nongsa One milik perusahaan Singapura.
 
Pada kesempatan ini, BP Batam melalui Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam, Enoh Suharto Pranoto, mengucapkan selamat atas penetapan beroperasinya KEK Nongsa.
 
Ia mengatakan, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi terus berkomitmen untuk mendukung kebutuhan penyiapan infrastruktur, perizinan, dan siap memfasilitasi permasalahan untuk mendorong percepatan peningkatan investasi di KEK Nongsa.
 
Hingga saat ini, KEK Nongsa tercatat berhasil menarik investasi asing mencapai Rp2,6 triliun di sektor digital.
 
“Meski diberikan waktu tiga tahun untuk membangun, tapi KEK Nongsa sudah siap beroperasi di usianya yang baru memasuki usia 18 bulan sejak diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2021 tentang KEK Nongsa,” pungkas Enoh
 
Ke depannya, Enoh berharap data center KEK Nongsa mampu memacu target investasi hingga Rp40 triliun, sesuai amanah dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto.
 
“Kami juga berharap KEK Nongsa menjadi andalan kami untuk menarik investasi, agar target investasi BP Batam per tahun sebesar Rp25-30 triliun dapat tercapai,”
 
Penetapan Beroperasi KEK Nongsa
 
Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Elen Setiadi menjelaskan tahapan yang harus dilalui untuk menyempurnakan KEK Nongsa.
 
Dalam ketentuan perundang-undangan KEK diatur beberapa tahapan.
 
Pertama, Tahap Penyiapan. Pelaksanaan tahap ini dimulai dari proses pengusulan hingga ditetapkannya Peraturan Pemerintah.
 
Kedua, tahap Penetapan Beroperasi. Setelah ditetapkan, pengusul dalam hal ini PT. Taman Resor Internet selaku Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK Nongsa, diberikan kesempatan waktu selama tiga tahun untuk menyiapkan operasional KEK, baik berupa bangunan, jalan, listrik, air bersih, limbah, drainase, dan infrastruktur lainnya hingga layak beroperasi.
 
“Kelayakan yang dimaksud adalah keadaan dimana KEK tersebut sudah bisa mengundang investor dan melakukan kegiatan di dalamnya,” jelas Elan.
 
Untuk mendukung kesiapan operasi, Dewan Nasional KEK telah menunjuk salah satu pejabat BP Batam sebagai Plt. Administrator KEK Kota Batam.
 
“Ini berbeda dengan daerah lainnya, karena pengelolaan lahan masih dalam penguasaan BP Batam sehingga dibutuhkan penghubung agar proses administrasi berjalan dengan baik,” ujarnya.
 
Untuk mendorong perekonomian nasional, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto telah menetapkan target investasi KEK Nongsa sebesar Rp40 triliun hingga tahun 2030 mendatang.
 
“Saat ini nilai investasinya sudah mencapai Rp2,6 triliun dan sudah menyerap 1.600 orang tenaga kerja di sektor digital,” kata Elan.
 
“KEK Nongsa memang dari awal kita arahkan ke pengembangan Data Center. Dari tiga data center yang dimiliki nasional salah satunya ada di Batam milik Kominfo RI dan akan mulai dibangun pada awal Januari 2023,” lanjutnya.
 
Selain data center, Dewan Nasional KEK juga akan terus mendorong industri animasi dan film di Infinite Studio Nongsa.
 
Tidak hanya itu, berkembangnya KEK Nongsa sebagai pusat digital juga memperluas spektrum ekonomi Batam untuk menghadirkan perusahaan-perusahaan start up nasional dan internasional.
 
“Dengan lokasi Batam yang strategis, diharapkan KEK Nongsa menjadi daya tarik utama bagi investor asing untuk membuka peluang bisnisnya di sini,” tutup Elan.