Badan Pengusahaan (BP) Batam memberikan tanggapan atas pemberitaan mengenai temuan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perihal 1 unit rumah dinas yang beralih fungsi menjadi rumah kos dan 41 unit rumah dinas yang dipinjam pakai.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan bahwa hasil pemeriksaan yang disampaikan BPK merupakan masukan bagi pihaknya untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap aset barang milik negara.

Disebutkan, BP Batam telah melaksanakan tindak lanjut atas temuan tersebut. Menurutnya, pada dasarnya pihaknya telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap 1 unit rumah dinas yang beralih fungsi tersebut.

“Tim Pengawas BP Batam telah melayangkan surat pemanggilan dan peringatan 1, 2, dan 3 hingga penertiban kepada penerima Surat Izin Penetapan (SIP), surat peringatan dan penerbitan juga telah dilaporkan kepada BPK RI,” katanya.

"Dan hari ini dilakukan penertiban untuk dikembalikan ke fungsi awal," katanya lagi.

Sementara perihal temuan 41 unit rumah dinas yang dipinjam pakaikan kepada selain pegawai BP Batam, ia membenarkan dan pihaknya telah menyurati untuk memberikan keterangan ke BPK atas hal tersebut.

Namun, ia menekankan bahwa biaya pemeliharaan rumah dinas tersebut tidak menjadi tanggungjawab BP Batam dan tidak menjadi catatan BPK RI.

“BP Batam sebelumnya telah menerima permohonan bantuan pinjam pakai rumah dinas dari sejumlah instansi vertikal di Batam dan telah melaporkan kembali ke BPK RI,” tutup Ariastuty.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menyambut langsung kedatangan rombongan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut atau (SESKOAL), pada Kamis (5/1/2023).

Rombongan tersebut terdiri dari 29 personil dosen SESKOAL, yang diketuai oleh Kepala Koordinator Dosen SESKOAL, Laksamana Muda TNI Judijanto.

Laksamana Muda TNI Judijanto mengatakan kunjungan ini merupakan bentuk pengabdian SESKOAL kepada masyarakat, khususnya dunia maritim.

SESKOAL melaksanakan Pendidikan pengembangan umum tertinggi di lingkungan TNI Angkatan Laut dan Pengkajian masalah pertahanan di laut, strategi dan operasi di lingkungan TNI Angkat Laut.

Menurutnya, wilayah Batam dan Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan, harus didukung dengan penegak hukum bidang kemaritiman untuk menjaga sistem pertahanan maritim yang kokoh.

Kolaborasi penguatan keamanan perairan diharapkan akan mendukung kegiatan investasi yang aman dan nyaman bagi dunia usaha.

“ada banyak hal bisa disinergikan dan kami sebagai aparat penegak hukum, mendukung apa yang direncanakan oleh BP Batam. Terutama di bidang pengelolaan maritim, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia.” Kata Kepala Koordinator Dosen SESKOAL, Laksamana Muda TNI Judijanto.

Menurutnya Batam telah berkembang dengan sangat pesat pada 3 tahun terakhir.

Ia berharap wilayah Batam dengan perubahan yang dilakukan, mampu menjadi daerah unggulan yang kompetitif bersaing dengan wilayah sejenis di negara lain.

“Batam berkembang pesat ya. Wilayah ini adalah international scale, maka rasa aman dan nyaman penting untuk membuat investor dan pelaku usaha merasa damai menanamkan modalnya disini. Jadi ini perlu kita dukung agar tercipta keamanan bagi wilayah maritim dan perairan yang terintegrasi.” Katanya.

Sementara itu, Kepala BP Batam Muhammad Rudi menyambut baik masukan dan dukungan dari SESKOAL bagi pengembangan sektor keamanan laut dan maritim di wilayah kerja BP Batam.

”Pengembangan maritim yang dilakukan BP Batam adalah di sektor pelabuhan. BP Batam berupaya membangun infrastruktur dan suprastruktur Pelabuhan sebagai hub logistik ke depan.” Kata Muhammad Rudi.

Menurutnya dengan grand design yang telah dirancang BP Batam, diperlukan dukungan sinergitas dari berbagai otoritas terkait termasuk TNI Angkatan Laut.

“kegiatan ekonomi yang bagus, kalau tidak didukung oleh keamanan yang bagus, konsep terintegrasi yang mendukung itu semuanya saya yakin juga tidak bisa terwujud. Tanpa dukungan keamanan dan masukan dari aparat penegak hukum dalam hal ini TNI Angkatan Laut, tentu tidak sempurna.” Kata pria yang juga Walikota Batam ini.

Lebih lanjut ia juga menyampaikan apresiasi atas penelitian yang dilakukan TNI AL, sekaligus menjadikan Batam sebagai rujukan pembelajaran bagi Dosen SESKOAL.

“Kami tentu berterima kasih SESKOAL telah melakukan penelitian dan pembelajaran dosen ke Batam. Mudah-mudahan kunjungan ini meningkatkan manajemen keamanan di bidang kelautan yang sinergi.” Pungkas Muhammad Rudi.

Hadir mendampingi, Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan Wahjoe Triwidijo Koentjoro; Anggota Bidang Pengusahaan Wan Darussalam, Direktur Badan Usaha Pelabuhan Dendi Gustinandar.

BP Batam Himbau Pengelola Utilitas Amankan Asetnya

Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali melaksanakan pembangunan dan peningkatan ruas jalan arteri yang menghubungkan Batu Ampar hingga Batu Besar, Nongsa. Pembangunan jalan tersebut mencapai Panjang 20 km untuk tahun tunggal atau single year tahun anggaran 2023.

Pembangunan ruas jalan tersebut dimulai pada 5 Januari hingga 31 Desember 2023. Adapun detail pengerjaan sebagai berikut:

1. Jalan Yos Sudarso tahap 4 sepanjang 2,4 km (Ruas Underpass Pelita – Nagoya Gate) dengan kontraktor PT. Kuala Batee Indonesia dan konsultan pengawas PT. Calvindam Jaya. EC

2. Jalan Koridor Utama Pelabuhan - Bandara sepanjang 9 km (Ruas Simp. Laluan Madani - Simp. Bundaran Punggur) dengan kontraktor PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. - PT. Maju Bersama Jaya (KSO) dan konsultan pengawas PT. Portal Engineering Perkasa

3. Jalan Koridor Utama Pelabuhan - Bandara sepanjang 2,6 km (Ruas Bundaran Punggur - Simp. Bandara) dengan kontraktor PT. Harap Panjang dan konsultan pengawas PT. Multi Forma Riau Konsultan

4. Pengembangan Jalan Hang Jebat sepanjang 5,5 km (Simpang Batu Besar – Simpang Turi) dengan kontraktor PT. Sinar Arengka Setia Maju dan konsultan pengawas PT. Multi Forma Riau Konsultan

5. Bundaran Bandara (Simpang Lampu Merah Bandara Hang Nadim) berdiameter 100 m serta panjang jalan mencapai 800 m dengan kontraktor PT. Kurnia Djaja Alam dan konsultan pengawas PT. Astadipati Duta Harindo

Sepanjang jalur tersebut nantinya akan dikembangkan jalan yang semula memiliki dua, tiga, dan empat lajur, seluruhnya akan dilebarkan menjadi lima lajur kiri dan kanan. Selain itu sejalan dengan pembangunan jalan, BP Batam juga melakukan peningkatan saluran drainase.

Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan bahwa pelebaran jalan ini merupakan langkah strategis pihaknya untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi Batam.

“Pembangunan jalan ini tidak hanya untuk kepentingan investasi semata, tapi juga untuk kemudahan mobilisasi dan mendukung ekonomi masyarakat,” kata Rudi.

“Saya kembangkan ini agar ekonomi Batam semakin maju lagi. Kalau sudah maju, masyarakat akan memiliki kesempatan untuk lebih baik, mari kita sambut pembangunan ini,” kata Rudi lagi.

Sementara, Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan BP Batam selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Muhammad Gazali Djajasasmita menerangkan bahwa pengerjaan pembangunan jalan akan berdampak terhadap utilitas-utilitas yang berada dalam jalur pengerjaan seperti pipa gas dan air bersih, jaringan kabel listrik dan telekomunikasi, papan nama, reklame, dan gapura, lampu penerangan jalan umum, tanaman hias (nursery); serta tower listrik dan telekomunikasi.

Untuk itu ia menghimbau kepada pemilik utilitas/ penyewa/ dan pengelola utilitas yang berada dalam peroyek pengerjaan untuk segera mengamankan aset yang dimiliki.

“Untuk mempercepat progress pekerjaan pelebaran jalan di lokasi tersebut, BP Batam menghimbau kepada para pemilik, penyewa, dan pengelola utilitas agar dapat segera mengamankan asetnya,” terang Gazali.

BP Batam memberikan waktu jika dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak himbauan dan diterbitkan pengumuman para pemilik dan pengelola utilitas tersebut tidak mengamankan asetnya, maka BP Batam akan tetap melanjutkan pekerjaan pelebaran jalan.

“Jika dalam 14 hari kalender kedepan para pemilik dan pengelola utilitas tersebut tidak mengamankan asetnya, kami akan tetap melanjutkan pekerjaan dan kerugian atas aset tersebut menjadi tanggung jawab pihak utilitas terkait,” pungkas Gazali. (ap/mi)

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi meninjau progress pertumbuhan pohon kayu Jati Emas di kawasan Taman Dang Anom pada Selasa, (3/1/2023) sore.

Dalam peninjauan tersebut, Muhammad Rudi turut menebar pupuk ke beberapa pohon kayu Jati Emas yang sebelumnya telah ditanam pada 24 Agustus 2022 dengan jumlah sekitar 12.000 batang pohon.

Ditemui disela-sela kegiatan, Muhammad Rudi menyampaikan bahwa peninjauan ini ia lakukan dalam rangka melihat progress pertumbuhan pohon-pohon kayu Jati Emas yang telah ditanam agar tumbuh sesuai dengan harapan.

"Saya datang ke sini karena ingin melihat langsung seberapa jauh progress pertumbuhan pohon ini, apakah dia tumbuh sesuai harapan atau tidak," kata pria yang juga menjabat sebagai Walikota Batam ini.

"Ternyata setelah kita tinjau, mayoritas pohon tumbuh dengan baik namun ada juga yang harus diberikan perhatian khusus karena tumbuh kurang sempurna," ujar Rudi.

Ia berharap agar masyarakat Batam dapat merawat pohon Jati Emas yang telah ditanam tersebut untuk keasrian kota.

"Saya berharap para pegawai BP Batam dan masyarakat Batam untuk bersama-sama merawat pohon kayu Jati Emas ini agar tumbuh dengan baik sehingga keasrian Batam kedepannya dapat kita nikmati," harap Rudi.

"Tahun 2023 ini BP Batam akan memulai pelebaran jalan dari Batu Ampar hingga ke Nongsa dan akan selesai pada 2024 sehingga nanti pasti akan banyak pohon yang ditebang untuk membuka akses jalan dan pohon kayu Jati Emas yang telah kita tanam ini saya proyeksikan sebagai gantinya," imbuh Rudi.

Rudi turut menyampaikan bahwa di bawah pohon kayu Jati Emas ini nantinya akan dibangun pedesterian sehingga pohon-pohon ini tidak hanya berfungsi sebagai objek penghijauan namun dapat juga digunakan sebagai tempat berteduh para pejalan kaki.

Hadir mendampingi Kepala BP Batam yakni Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan Wahjoe Triwidijo Koentjoro, Anggota Bidang Kebijakan Strategis Enoh Suharto Pranoto, Anggota Bidang Pengusahaan Wan Darussalam, Kepala Biro Umum Budi Susilo, Plt. Direktur Infrastruktur Kawasan Ponco Indro Subekti serta beberapa Pejabat Tingkat III dan IV di lingkungan BP Batam. (mi)

Jakarta, 2 Januari 2023. Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 28 Desember 2022 menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga dan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan (LJK) konsisten tumbuh meningkat, sehingga dapat mempertahankan momentum peningkatan kinerja perekonomian nasional di tengah tingginya ketidakpastian global.

Pengetatan kebijakan moneter global secara umum terus berlanjut. Bank sentral global utama mensinyalkan peak kenaikan suku bunga yang lebih tinggi dan panjang. Bank of Japan (BoJ) juga mulai memperluas range fluktuasi Japanese Government Bonds (JGB) 10Y yang dinilai pasar sebagai permulaan langkah normalisasi kebijakan ke depan. Sementara itu, Pemerintah Tiongkok mulai melakukan reopening ekonominya dari zero Covid policy yang diperkirakan akan meningkatkan ketidakpastian di Tiongkok dalam beberapa waktu ke depan. Perkembangan tersebut mendorong indikator perekonomian global secara umum dalam tren melemah.

Sejalan dengan dinamika perekonomian global, indikator perekonomian domestik terkini menunjukkan kinerja ekonomi nasional mulai mengalami moderasi tetapi masih di level yang cukup baik, terlihat dari neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus, Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur yang masih berada di zona ekspansi, dan indikator konsumsi masyarakat yang tetap tumbuh positif.

Bank Indonesia kembali meningkatkan suku bunga acuan sebesar 25 bps untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar. Namun demikian, kinerja intermediasi sektor keuangan belum terlalu terdampak atas kenaikan suku bunga dimaksud.

Perkembangan Pasar Modal

Pasar saham hingga 30 Desember 2022 melemah 3,26 persen mtd ke level 6.850,62 dengan non-resident mencatatkan outflow sebesar Rp20,91triliun mtd. Secara ytd, IHSG tercatat menguat sebesar 4,09 persen dengan non-resident membukukan net buy sebesar Rp60,58 triliun.

Di pasar obligasi, indeks pasar obligasi ICBI menguat 0,82 persen mtd dan 3,60 persen ytd ke level 344,78. Untuk pasar obligasi korporasi, aliran dana masuk investor non-resident tercatat sebesar Rp236,57 miliar (mtd) atau Rp199,51 miliar (ytd).Di pasar SBN, non-resident mencatatkan inflow Rp25,43 triliun (mtd) sehingga mendorong penurunan yield SBN rata-rata sebesar 6,24 bps mtd di seluruh tenor. Secara ytd, yield SBN telah meningkat rata-rata sebesar 51,30 bps di seluruh tenor dengan non-resident mencatatkan net sell sebesar Rp128,98 triliun.

Lebih lanjut, kinerja reksa dana mengalami penurunan tercermin dari penurunan Nilai Aktiva Bersih (NAB) sebesar 1,47 persen (mtd) di Rp 504,62 triliun dan tercatat net redemption sebesar Rp0,76 triliun (mtd). Secara ytd, NAB turun sebesar 12,76 persen dan masih tercatat net redemption sebesar Rp79,11 triliun.

Minat untuk penghimpunan dana di pasar modal hingga 30 Desember 2022 masih terjaga tinggi, yaitu sebesar Rp267,73 triliun, dengan emiten baru tercatat sebanyak 71 emiten yang merupakan rekor tertinggi jumlah emiten baru. Di pipeline, masih terdapat 84 rencana Penawaran Umum dengan nilai sebesar Rp81,41 triliun yang diantaranya merupakan rencana IPO yang akan dilakukan oleh Emiten Baru sebanyak 58 perusahaan.

Sedangkan untuk penggalangan dana pada Securities Crowdfunding (SCF) yang merupakan alternatif pendanaan bagi UMKM, telah terdapat 14 penyelenggara yang telah mendapatkan izin dari OJK dengan 337 Penerbit, 136.779 pemodal, dan total dana yang dihimpun sebesar Rp721,84 miliar.

Di tahun 2022, jumlah investor pasar modal telah mencapai 10,31 juta investor yang merupakan milestone baru bagi industri pasar modal. Dukungan kemudahan masyarakat mengakses instrumen pasar modal dan perluasan kanal distribusi terutama secara digital mendukung lonjakan pertumbuhan investor sebesar 37,68 persen (yoy).

Perkembangan Perbankan

Kredit perbankan pada November 2022 tumbuh meningkat menjadi 11,16 persen yoy, utamanya ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh sebesar 13,15 persen yoy, sementara kredit modal kerja dan konsumsi masing-masing tumbuh sebesar 11,27 persen dan 9,10 persen. Adapun, secara mtm, nominal kredit perbankan naik sebesar Rp13,96 triliun menjadi Rp6.347,5 triliun. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) pada November 2022 tercatat tumbuh 8,78 persen yoy menjadi Rp7.974 triliun, utamanya didorong peningkatan tabungan dan deposito.

Likuiditas industri perbankan pada November 2022 dalam level yang memadai dengan rasio-rasio likuditas yang terjaga. Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing sebesar 134,97 persen (Oktober 2022: 130,17 persen) dan 30,42 persen (Oktober 2022: 29,46 persen), jauh di atas ambang batas ketentuan masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.

Risiko kredit melanjutkan penurunan dengan rasio NPL net perbankan sebesar 0,75 persen (NPL gross: 2,65 persen). Di sisi lain, kredit restrukturisasi Covid-19 mengalami perkembangan positif dengan mencatatkan penurunan sebesar Rp13,27 triliun menjadi Rp499,87 triliun dengan jumlah nasabah juga menurun menjadi 2,40 juta nasabah (Oktober 2022: 2,53 juta nasabah).

Posisi Devisa Neto (PDN) November 2022 tercatat sebesar 2,05 persen, jauh di bawah threshold 20 persen. Capital Adequacy Ratio (CAR) industri Perbankan tercatat meningkat menjadi 25,49 persen dari posisi Oktober 2022 yang sebesar 25,08 persen. (nck)

Batam sebagai salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi kian diperhitungkan. Pembangunan kawasan di bawah kepemimpinan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi, terus berjalan masif dan progresif.

Hal itu tidak terlepas dari peran BP Batam dalam melaksanakan tata kelola lahan dengan baik dan terukur, salah satunya adalah pengalokasian lahan di Kawasan Bebas Batam.

Dari data olahan BP Batam, secara komulatif realisasi pengalokasian lahan tahun 2022 mencapai luas 678,25 Ha yang diperuntukan untuk fasilitas umum, industri, kawasan pariwisata, perumahan, jasa dan perdagangan.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan terdapat juga alokasi lahan yang merupakan bagian dari evaluasi atas alokasi lahan yang terdiri dari lahan tak kunjung dibangun atau disebut tanah terlantar.

“Alokasi tersebut mencangkup 158 alokasi dengan luasan 500,79 Ha yang telah dilakukan evaluasi” kata Ariastuty di Batam Center, Senin (26/12/2022).

Ariastuty juga menerangkan pihaknya tengah mendorong percepatan pembangunan di kawasan kebandarudaraan Hang Nadim Batam melalui alokasi lahan. Kawasan tersebut nantinya akan menjadi penunjang kegiatan industri dan perdagangan di Kawasan Bebas Batam.

Pengalokasian di kawasan Bandara tersebut telah mengacu pada kebutuhan tata ruang dan pemanfaatan lahan sesuai Keputusan Menteri (KM) Perhubungan RI nomor 47 tahun 2022 tentang Rencana Induk Bandar Udara Hang Nadim. Dalam KM Perhubungan itu disebutkan luas lahan kawasan Bandara sebesar ± 1.762,70 Ha.

Direktur Pengelolaan Pertanahan BP Batam Ilham Eka Hartawan menyebutkan pengalokasian di Kawasan bandara saat ini baru seluas 365,18 Ha dengan rincian peruntukan industri sebesar 259,77 Ha dan komersial seluas 105, 41 Ha.

“Zona yang tercantum dalam lampiran peta KM (Keputusan Menteri) 47 tahun 2022 tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan pengembangan yang mendukung kegiatan atau aktifitas pengusahaan di kawasan Bandara tersebut,” sebut Ilham.

Senada, Kepala Pusat Perencanaan Program Strategis BP Batam Fesly Abadi Paranoan menambahkan bahwa alokasi lahan yang dilakukan telah berpedoman pada peraturan-peraturan terkait tata ruang di Batam.

Secara khusus untuk alokasi di kawasan Bandara, ia merinci sejumlah peraturan terkait. Pertama, Lampiran Peta Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam Bintan Karimun. Disebutkan peruntukan di lokasi tersebut adalah untuk penyelenggaraan kegiatan Kawasan Bandar udara (B6.1) dan kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan tanah dan atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara umum serta kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara umum.

Kedua, Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam tahun 2021-2041. Lokasi tersebut adalah kawasan peruntukan transportasi, dan kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan atau terbatas untuk kegiatan industri pendukung kawasan, perdagangan dan jasa dengan memperhatikan ketersediaan lahan.

Ketiga, Peraturan Wali Kota Batam nomor 60 tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Nongsa, Batam Kota, Bengkong, Batu Ampar, Lubuk Baja, Sekupang, dan Batu Aji Kota Batam tahun 2021-2041. Peruntukan di lokasi tersebut adalah zona kawasan transportasi dan kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pergudangan yang terdiri dari aktivitas cold storage, bounded warehousing, pergudangan dan penyimpanan lainnya.

"Pembangunan kawasan tersebut telah mengikuti perencanaan sesuai kebutuhan dan pemanfaatan lahan. Penyelenggaraannya meliputi kegiatan pengoperasian, pelayanan, pengelolaan, pengusahaan, serta pembangunan dan pengembangan," imbuh Fesly.

Dengan demikian, BP Batam berharap melalui proses alokasi lahan mampu menstimulasi iklim investasi berjalan dengan lebih baik. “Pembangunan di Batam secara keseluruhan telah tertata dan terencana, tentu harapannya dapat menjaga iklim investasi dan menjadikan Batam lebih berdaya saing di kancah Internasional,” imbuh Ariastuty mengakhiri.

Air limbah membutuhkan penanganan yang tepat sebelum dibuang.

General Manager Pengelolaan Lingkungan Iyus Rusmana selaku PPK proyek Sewerage System Batam (IPAL) mengatakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) merupakan langkah untuk meminimalisir air limbah yang mencemari lingkungan.

Air limbah rumah tangga maupun industri mengandung berbagai jenis zat limbah diantaranya limbah dari tubuh manusia, sisa makanan, minyak, sabun hingga bahan kimia.

"Di rumah, air limbah juga termasuk air dari wastafel, pancuran, bak mandi, toilet, mesin cuci dan sebagainya. Dunia industri juga menyumbang sebagian besar air bekas yang perlu dibersihkan." Katanya.

IPAL merupakan proses yang digunakan untuk menghilangkan kontaminan dari air limbah dan mengubahnya menjadi zat atau bahan yang dapat dimanfaatkan kembali ke dalam siklus air. IPAL menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan digunakan kembali untuk berbagai keperluan.

Sebelumnya, BP Batam telah melakukan pertemuan sekaligus penandatanganan Memorandum of Meeting (MoM) pada 22 Deseember 2022, dengan Economic Development Cooperation Fund (EDCF) The Export-Import Bank of Korea selaku lender; Sunjin Engineering & Architecture Co, Ltd selaku Engineer ; dan Hansol Paper Co, Ltd selaku Kontraktor Proyek, di Kantor EDCF, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea Selatan.

MoM menyatakan komitmen semua pihak untuk kembali memulai proyek pengerjaan IPAL di Batam. IPAL ditargetkan akan selesai pada akhir 2024, khusus untuk IPAL Domestik Batam.

Delegasi BP Batam kemudian melakukan kunjungan ke salah satu WWTP Underground (bawah tanah) bernama Clean Water Management Office (Water Quality Restoration Centre) di Seongnam City Hall, 283 Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnamsi, Gyeonggi-do, Korea Selatan.

“Setelah survey dan pelajari bersama, IPAL domestik ini berkapasitas besar yakni 47.000 m3/hari, lebih dari dua kali lipat dari IPAL Domestik punya kita yang 20.000 m3/hari.” Kata Iyus.

“Teknologinya sama yakni memanfaatkan bakteri pengurai. Namun, ada satu yang menarik adalah konsep buildingnya. IPAL ini meminimalisir ruang, bangunan di bawah (underground) adalahIPAL dan di atasnya gedung kantor dan ruangan monitoring/control panel serta gedung lainnya. Ini bagus dan efisien, tapi membutuhkan biaya lebih besar. Serta kelemahannya adalah bau tinja yang menyengat karena udara terjebak dalam ruangan meskipun ada exhaust '. Kata Iyus menjelaskan.

Menurutnya, bagi negara maju pengembangan IPAL sudah tak asing lagi. Masyarakat urban di negara maju juga telah beradaptasi dengan teknologi ini, dan tertib terhadap pengelompokkan limbah atau sampah.

"Kita bisa mencontoh mereka, tentu butuh dukungan masyarakat dari semua baik pemerintah maupun masyarakat, agar apa yang telah diupayakan dapat membawa manfaat ke depan. Harus ada yang memulai dan BP Batam sejak 1995 sudah membangun dan terus mengembangkannya .” terang Iyus.

Seorang perwakilan dari Water Quality Restoration Center di Seongnam City Hall mengatakan WWTP ini dibangun sejak 1978 dengan mengusung tema Underground atau bawah tanah. Dengan memanfaatkan luas bangunan, WWTP dibangun di bawah tanah, sementara operasional dan administrasi berada di lantai dasar.

Dengan sumber daya manusia hanya 17 orang, IPAL ini beroperasi setiap hari dengan mengolah 47.000 ton limbah rumah tangga. Air baku hasil pengolahan kemudian dialirkan kembali ke sungai yang berada di tengah kota Seoul.

“SDM kami sedikit, tapi multitasking. Skill SDM harus disiapkan dengan baik.” Kata Perwakilan dari Water Quality Restoration Center di Seongnam City Hall.

Ia juga menambahkan bahwa semua negara harus segera memulai proyek seperti ini. Fasilitas ini sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat dan fasilitas lingkungan.

“Di negara atau kota manapun harus investasi ini, untuk jaga kesehatan masyarakat. Memang biaya besar, tapi manfaatnya juga sangat besar termasuk investasi jangka panjang.” Pungkasnya.

Kunjungan kemudian dilanjutkan dengan melihat sungai buatan di tengah Kota Seoul bernama Kali Cheonggye atau Cheonggyecheon, tempat dimana hasil recycle water dialirkan dan berada di tengah kota Seoul.

Dalam kunjungan kerja, hadir Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan Binsar Tambunan, Kepala Satuan Pemeriksa Intern Konstantin Siboro, Kepala Biro Keuangan Siswanto, Kepala Biro Hukum Alex Sumarna, Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Lilik Lujayanti, Manager Operasional dan Pemeliharaan Unit Usaha Pengelolaan Lingkungan Raden Rara Elly Nugrahini, dan Kasubbag Dukungan Strategis Pimpinan Batami Lily Marlina.

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peran perempuan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga melalui edukasi keuangan syariah dalam rangka Hari Ibu bersama dengan Anggota Fatayat Nahdlatul Ulama di Jakarta, Jumat (23/12/22).

“Peran Ibu dalam sebuah keluarga sangatlah penting karena biasanya seorang Ibu juga berperan sebagai “Menteri Keuangan” dalam sebuah keluarga yang bertugas mengatur keuangan keluarga. Dan, ada pepatah yang mengatakan apabila kita mendidik seorang Ibu maka kita mendidik satu generasi,” kata Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Komisi XI DPR RI Ela Siti Nurmayah, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Abdullah Azwar Anas, Pembina PP Fatayat Nahdlatul Ulama Rustini Murtadho dan Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Margaret Aliyatul Maimunah.

Lebih lanjut Friderica menyampaikan bahwa OJK akan terus menjadikan perempuan sebagai prioritas utama tujuan edukasi keuangan. Pada tahun 2022 ini, OJK telah melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang menunjukkan angka yang menggembirakan di mana untuk pertama kalinya indeks literasi keuangan perempuan lebih tinggi yakni sebesar 50,33 persen dibanding laki-laki 49,05 persen.

Dengan perannya yang besar, perempuan perlu didukung berbagai program untuk meningkatkan potensi dan perannya.

“Beberapa inisiatif strategis OJK dalam mendukung pemberdayaan perempuan antara lain edukasi dan literasi keuangan, pengembangan produk keuangan, dan penguatan kerangka perlindungan konsumen,” jelas Friderica.

Dalam rangka perlindungan konsumen, Friderica juga mengimbau agar masyarakat memastikan legalitas perusahaan dan kelogisan atas penawaran berbagai produk keuangan terutama produk investasi. Untuk memastikan hal tersebut, masyarakat dapat menghubungi Kontak OJK 157 melalui nomor telepon 157, atau Whatsapp di 081-157-157-157.

OJK akan terus bersinergi dengan seluruh stakeholders untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat dimulai dari lingkungan terkecil melalui peran Ibu dalam pemberdayaan ekonomi keluarga. (nck)

Kebutuhan Air Semakin Meningkat, IPAL Berhasil Diperpanjang

Kebutuhan air di Kota Batam diprediksi akan terus mengalami peningkatan mencapai 7.000 liter per detik (lpd) pada tahun 2045.

Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan, Binsar Tambunan mengatakan bahwa Batam memiliki keterbatasan daya dukung lahan dalam mendorong pemenuhan air melalui bendungan atau waduk.

Menurutnya, perlu strategi pengembangan kapasitas penyediaan air baku alternatif untuk memenuhi kebutuhan air minum yang akan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Sesuai arahan dari Kepala BP Batam Muhammad Rudi, Tim BP Batam kemudian mendorong solusi pemenuhan kebutuhan air minum Batam ke depan, melalui konsep Batam Integrated Total Water Management (BITWM) strategi Pengelolaan Air dan Limbah Terpadu salah satunya adalah dari Recycle Instalansi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

“pekerjaan konstruksi IPAL memang mengalami penundaan akibat pandemi covid-19 dan kendala teknis di lapangan yang merubah metode kerja. Adapun proyek IPAL Tahap 1 saat ini telah mencapai 90,8 persen.” kata Binsar.

Sementara itu, General Manager Pengelolaan Lingkungan BP Batam, Iyus Rusmana mengatakan dengan sejumlah upaya konsolidasi, Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan BP Batam kemudian berhasil memastikan pekerjaan konstruksi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dimulai kembali setelah disetujuinya perpanjangan waktu hingga September 2024 oleh The Export-Import (Exim) Bank of Korea (EDCF) Korea selaku Lender atau Peminjam.

“Kementerian Keuangan RI sebelumnya telah mengirimkan permohonan resmi ke The Export-Import (Exim) Bank of Korea (EDCF) dan telah disetujui.” Ujar Iyus.

“dengan ini, BP Batam mengharapkan komitmen dari Hansol untuk segera memulai kembali sisa pekerjaan (10%)." Tambah Iyus.

IPAL Ditargetkan Selesai Pada 2024
Sisa konstruksi pekerjaan IPAL harus selesai pada 2024. Hal tersebut disampaikan Binsar dan Iyus saat lawatannya di Kantor The Export-Import Bank of Korea, Seoul, South of Korea, pada Kamis (22/12/2022) waktu Korea.

Dalam pembahasan turut hadir, Kepala Satuan Pemeriksa Intern Konstantin Siboro, Kepala Biro Keuangan Siswanto, Kepala Biro Hukum Alex Sumarna, Manager Operasional dan Pemeliharaan Unit Usaha Pengelolaan Lingkungan Raden Rara Elly Nugrahini, dan Kasubbag Dukungan Strategis Pimpinan Batami Lily Marlina.

Ia bersama jajaran, bertemu dengan Perwakilan dari Economic Development Cooperation Fund (EDCF) The Export-Import Bank of Korea selaku Lender; Sunjin Engineering & Architecture Co, Ltd selaku Konsultan pengawas; Hansol Paper Co, Ltd selaku Kontraktor pelaksana Proyek.

Pertemuan ini secara khusus membahas action plan tindak lanjut permohonan perpanjangan waktu, jadwal pengerjaan kontraktor dan supervisi serta timeline penyelesaian proyek.

Komitmen tersebut kemudian dituangkan dalam Memorandum of Meeting (MoM) yang ditandatangani bersama oleh semua pihak, yakni BP Batam, EDCF, Hansol dan Sunjin.

MoM menyatakan komitmen semua pihak untuk kembali memulai proyek pengerjaan IPAL di Batam sesuai dengan prosedur dan timeline pekerjaan tepat waktu.

Director of Asia Div III Philipines and Indonesia, EDCF Operations Dept.1, Mrs. Jinny Lee yang menerima kunjungan ini menyampaikan apresiasi kepada BP Batam yang telah gigih dan secara serius menyiapkan solusi kebutuhan air baku bagi Batam melalui IPAL.

“Kami mengapresiasi atas apa yang telah dilakukan BP Batam, termasuk bagaimana meyakinkan publik bahwa proyek ini merupakan kebutuhan jangka panjang dan sangat baik bagi lingkungan. Termasuk bagi Korea dulu ini juga merupakan tantangan.” Kata Jinny.

Korea selama ini mampu mengembangkan sektor air semenjak 1960. Tercatat Korea berhasil mengembangkan Waste Water Treatment Facilities / IPAL sebanyak 698 (hingga 2020).

“Kami harapkan BP Batam dapat mengawal dan kontraktor mengeksekusi pelaksanaan sesuai rencana. Semoga kerja sama ini dapat terus berlanjut dan membawa manfaat bagi masyarakat.” Tutup Jinny.

Jakarta, 21 Desember 2022. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan Seminar Outlook Perekonomian 2023 yang bertajuk “Menjaga Resiliensi Ekonomi melalui Transformasi Struktural”, pada 21 Desember 2022 di Jakarta. Perkembangan, strategi kebijakan, dan antisipasi terhadap kondisi ekonomi ke depan menjadi bahasan utama dalam seminar ini.

Seminar ini diawali dengan penjelasan terkait kondisi ekonomi terkini, terutama terkait dengan perjalanan pemulihan ekonomi global yang menghadapi kondisi tidak mudah. Proyeksi ekonomi global terus dikoreksi ke bawah, sementara disrupsi rantai pasok menyebabkan kenaikan inflasi global tidak dapat dihindari. Bahkan, berbagai lembaga di dunia menaikkan probabilitas krisis ekonomi karena berbagai downside risks yang ada.

“Berbagai dinamika global yang ada menjadi pengingat untuk kita, bahwa kita tetap optimis namun harus terus waspada. Saat Pandemi Covid-19 pertama kali melanda, kita juga dihadapkan dengan kondisi ketidaktauan serta ketidakpastian yang tinggi. Namun, dengan diskusi, rembuk bersama, dan kerja keras kita bisa melalui itu. Keberhasilan tersebut dapat menjadi lesson learned yang berharga, bahwa koodinasi dan sinergi erat yang dibangun mampu membawa kita keluar dan bahkan bangkit lebih kuat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada saat memberikan opening speech di Acara Seminar Outlook Perekonomian 2023 yang bertajuk Menjaga Resiliensi Ekonomi melalui Transformasi Struktural.

Seminar nasional lintas kementerian seperti ini juga dapat menjadi wadah diskusi produktif dan sumber referensi yang valid terkait kondisi perekonomian domestik, regional, maupun global. Dengan demikian, seluruh stakeholder bangsa dapat membangun pemahaman yang sama terhadap peluang serta tantangan yang dihadapi bersama, terutama dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dan mencapai pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Menko Airlangga juga melaporkan bahwa “Kepemimpinan Presiden dapat membawa Indonesia bersama para pimpinan G20 menghasilkan beberapa komitmen strategis yang dituangkan dalam G20 Bali Leaders’ Declaration.” Beberapa diantaranya: (i) Pandemic Fund untuk mengatasi pandemi di masa depan sebesar USD1,5 miliar, (ii) Special Drawing Right (SDR) oleh IMF dalam bentuk Resilience and Sustainability Trust (RST) sebesar USD81,6 miliar, (iii) Mendorong komitmen perubahan iklim pada Glasgow Pact dari negara maju sebesar USD100 miliar per tahun, (iv) Kelanjutan komitmen untuk memastikan setidaknya 30% dari daratan di dunia dan 30% dari laut dunia dikonservasi atau dilindungi pada tahun 2030, serta (v) Kelanjutan komitmen untuk mengurangi degradasi tanah secara sukarela sampai 50% di tahun 2040.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, menyampaikan perubahan struktural yang konstruktif merupakan syarat utama agar kita tidak mudah digoyahkan oleh situasi gejolak global. Presiden Joko Widodo juga memberikan sejumlah arahan agar ekonomi nasional tetap tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan, diantaranya dengan: (i) sinergi fiskal, moneter, dan sektor riil, (ii) menjaga daya beli masyarakat, (iii) meningkatkan ekspor, (iv) meningkatkan investasi, serta (v) memperluas hilirisasi dan energi hijau.

Elaborasi lebih dalam dari arahan dan pandangan Presiden Joko Widodo dilanjutkan dengan dua sesi high level panel, dimana strategi dalam menjaga resiliensi ekonomi melalui transformasi sektor keuangan menjadi dibahas pada sesi panel 1. Sesi ini menghadirkan Menteri Keuangan (Ibu Sri Mulyani), Gubernur Bank Indonesia (Bapak Perry Warjiyo), Ketua Otoritas Jasa Keuangan (Bapak Mahendra Siregar), dan Bapak Chatib Basri selaku perwakilan ekonom.

Dengan memastikan belanja pemerintah yang lebih produktif dan berkualitas, maka momentum pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung dapat dijaga. Selain itu, strategi sumber pembiayaan fiskal untuk pembangunan ekonomi nasional akan semakin difokuskan pada sumber-sumber yang tidak rentan terhadap volatilitas global, seperti sumber pembiayaan jangka panjang khususnya foreign direct investment (FDI).

Dari sisi moneter, akan tetap dijalankan bauran kebijakan yang menyeluruh untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi melalui pro-stability. Langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia melalui upaya extra effort dan sinergi multi-aktor akan mampu menjaga stabilitas inflasi meski disrupsi rantai pasok global masih berlangsung. Sementara itu, nilai tukar Rupiah juga akan sejalan dengan fundamental ekonomi yang solid ditopang oleh cadangan devisa dan kinerja neraca pembayaran yang masih kuat dan stabil.

Sebagai katalisator utama dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi, maka sumber pembiayaan seyogyanya dapat lebih variatif, atraktif, serta reliable. Salah satu langkah yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan mengimplementasikan transformasi sektor keuangan dengan pengesahan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK).

Dengan kesiapan ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan yang ada, Indonesia diperkirakan menjadi The Bright Spot in Asia. Ekonomi Indonesia akan tetap resilient meski ekonomi global akan diselimuti dengan kabut tebal. Namun, perlu diperhatikan lagi bahwa keberhasilan tersebut hanya akan didapat dengan kerja keras seluruh elemen bangsa. (nck)