Palembang, 12 November 2026. OJK menyampaikan pentingnya keberadaan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang akan mulai beroperasi pada Januari 2027 diharapkan bisa memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, OJK juga menjelaskan pentingnya masyarakat semakin paham atas perkembangan inovasi produk dan jasa keuangan digital untuk bisa memanfaatkannya serta terhindar dari berbagai tindak penipuan keuangan.
Demikian pesan yang disampaikan dalam kegiatan OJK Mengajar oleh Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK Sarjito di Kantor OJK Palembang dan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (10/11).
Kegiatan OJK Mengajar di Kantor OJK Palembang merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT OJK ke-15 dan diikuti sekitar 500 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan masyarakat umum.
Dalam kesempatan tersebut, Sarjito menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara optimal agar kekayaan komoditas Indonesia dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
“Kita adalah negara yang kaya, tetapi kalau tidak mampu mengelolanya dengan baik, kita akan menjadi negara yang tidak kompetitif,” ujar Sarjito.
Menurutnya, Sumatera Selatan memiliki potensi besar pada sektor pertambangan, kelapa sawit, kopi, dan kelapa. Potensi tersebut perlu didukung melalui penguatan industri pengolahan, inovasi, serta sistem perdagangan yang transparan agar mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas daerah.
Sarjito juga menyoroti pentingnya penguatan mekanisme pembentukan harga komoditas yang transparan dan kredibel. Tata kelola perdagangan yang baik diharapkan dapat mendukung pengembangan harga acuan komoditas Indonesia sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan mineral dan komoditas strategis.
Selain itu, penguatan transparansi transaksi dan pengawasan perdagangan diperlukan untuk memitigasi risiko praktik perdagangan yang merugikan serta menjaga integritas pasar.
Kepada mahasiswa, Sarjito mengajak generasi muda untuk berpikir kritis, memahami potensi dan tantangan ekonomi daerah, serta berkontribusi melalui inovasi dan gagasan yang mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat.
Pengaturan dan pengawasan transaksi BMKS merupakan mandat baru OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Sebagai tindak lanjut mandat tersebut, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penahapan Peralihan Tugas dan Wewenang Pengaturan dan Pengawasan Transaksi pada Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Otoritas Jasa Keuangan, serta POJK Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
Peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan transaksi BMKS dari Bappebti kepada OJK akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Melalui kedua ketentuan tersebut, OJK mempersiapkan kerangka pengaturan dan pengawasan untuk mendukung perdagangan komoditas yang teratur, wajar, transparan, efisien, dan berintegritas, termasuk dalam aspek tata kelola, pembentukan harga, penyelesaian transaksi, manajemen risiko, dan pelindungan pengguna jasa.
Perkuat Literasi Inovasi Keuangan Digital
Sementara itu dalam Kegiatan OJK Mengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Adi Budiarso mengajak mahasiswa untuk memahami peluang dan risiko perkembangan inovasi keuangan digital.
Adi menjelaskan bahwa inovasi keuangan digital tidak hanya mencakup aset kripto, tetapi juga pemanfaatan berbagai teknologi, seperti kecerdasan artifisial, big data, blockchain, dan distributed ledger, yang dapat mendorong efisiensi layanan keuangan serta memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan.
Namun, perkembangan tersebut perlu diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai risiko, termasuk pentingnya melakukan riset mandiri dan memeriksa legalitas penyelenggara sebelum menggunakan layanan keuangan digital atau melakukan investasi.
Adi juga mendorong mahasiswa untuk menjadi agen literasi keuangan digital yang mampu menyebarkan informasi secara benar dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
“Peran adik-adik sangat penting, bukan hanya sebagai pengguna tapi Anda adalah agen literasi yang saya mohon untuk bisa bersama-sama menyebarkan pemahaman yang benar pada lingkungan sekitar,” kata Adi.
Rektor UIN Mataram Masnun Tahir dalam sambutannya menyampaikan bahwa perkembangan keuangan digital mencakup ekosistem yang luas, mulai dari pembayaran dan investasi digital hingga pemanfaatan kecerdasan artifisial dan teknologi blockchain. Oleh karena itu, mahasiswa perlu memiliki literasi yang memadai agar mampu memanfaatkan teknologi keuangan secara cerdas, beretika, dan bertanggung jawab.
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Gubernur Nusa Tenggara Barat Bidang Ekonomi, Pembangunan, Sosial, dan Kemasyarakatan Yusron Hadi, yang mewakili Gubernur NTB, mengapresiasi kolaborasi OJK dan UIN Mataram dalam memperluas edukasi keuangan kepada generasi muda. Menurutnya, peningkatan literasi keuangan digital menjadi bekal penting bagi mahasiswa untuk menghadapi perkembangan layanan keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Kegiatan OJK Mengajar di UIN Mataram diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta yang terdiri dari mahasiswa dan civitas academica dari berbagai perguruan tinggi di Mataram.
Melalui rangkaian kegiatan OJK Mengajar, OJK terus memperkuat literasi keuangan generasi muda agar mampu memahami perkembangan sektor jasa keuangan, mengenali peluang dan risiko, serta berperan aktif dalam mendorong pemanfaatan layanan keuangan yang aman, bijak, dan bertanggung jawab.
