Jakarta – Terbatasnya kemampuan anggaran di daerah menuai kekhawatiran dari kalangan legislatif terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Anggota Komisi IV DPR RI asal Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Bambang Purwanto, mengungkapkan rasa khawatirnya terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam menangani ancaman karhutla yang terus meluas.

Bambang menilai, pemangkasan dan efisiensi anggaran membuat daerah berada dalam posisi dilematis. Keterbatasan dana membuat pemerintah daerah tidak lagi bisa bertindak agresif dalam mengendalikan api seperti pada tahun-tahun sebelumnya, di mana anggaran operasional untuk pembayaran honorarium hingga koordinasi tim terpadu turut terdampak.

Kondisi ini kian mengkhawatirkan mengingat ancaman cuaca kering yang diprediksi masih berlangsung hingga puncak musim kemarau. Tanpa dukungan pendanaan yang memadai dari pemerintah pusat untuk menggerakkan tim terpadu di lapangan, upaya pencegahan dan pemadaman dinilai berisiko tidak optimal.

Oleh karena itu, DPR mendesak pemerintah pusat untuk segera menyalurkan dukungan anggaran penanganan bencana dan operasional pencegahan karhutla ke daerah-daerah rawan agar penanganan di lapangan tidak terkendala teknis maupun logistik.

Tonton pembahasan mengenai tanggapan DPR terkait pembiayaan penanganan kebakaran hutan dalam video Kemenhut Ajukan Rp290 Miliar, DPR Sindir Koordinasi Karhutla.

Video ini relevan karena membahas dinamika anggaran penanganan karhutla antara pemerintah pusat dan DPR dalam mengantisipasi kebakaran hutan.

Sumber: CNN Indonesia