Batam - BP Batam mendukung penuh pengembangan fasilitas penumpang di Bandara Internasional Hang Nadim.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri peresmian Blue Sky Lounge Premier, Selasa (27/6/2023).

Ariastuty mengatakan, pihaknya mendukung kehadiran lounge yang telah memiliki 20 cabang di Indonesia tersebut.

Menurutnya, BP Batam selalu mendukung pengembangan bandara. Khususnya bagi kenyamanan penumpang.

"Kita selalu memberikan support terhadap pengembangan bandara. Apalagi yang berkaitan dengan fasilitas kenyamanan penumpang," ujarnya usai agenda peresmian.

Perempuan yang akrab disapa Tuty tersebut berharap, kehadiran lounge yang berada di lantai 2 (tepat di depan ruang tunggu A 5 Bandara Internasional Hang Nadim) itu dapat menambah daya tarik pengguna jasa transportasi udara di Kota Batam.

"Kehadirannya juga dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Semoga ke depan, bandara kita semakin ramai dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.

Sementara, CEO Blue Sky Group, Linan Kurniahu, menjelaskan bahwa Blue Sky Lounge Premier hadir pertama kalinya di Kota Batam.

Selain itu, kata Linan, lounge ini dilengkapi dengan fasilitas ruang VIP, smoking room, shower room, musala dan juga berbagai jenis makanan termasuk makanan khas Batam seperti prata, luti gendang dan mi tarempa.

Ada juga varian minuman seperti jamu sampai dengan kopi yg mempunyai ciri khas tersendiri.

"Kami sudah memiliki 20 cabang di Indonesia dan berkomitmen untuk memberikan excellent service atau pelayanan maksimal bagi pengguna jasa transportasi udara. Harapannya, kehadiran kami bisa memberi kontribusi positif untuk kemajuan Kota Batam," ujarnya. (DN)

Batam – BatamFM-  Wakapolda Kepri Brigjen Pol. Drs. Agus Suharnoko pimpin Upacara Ziarah dan Tabur Bunga Makam Pahlawan dalam Rangka Hari Bhayangkara ke-77 Tahun 2023, yang turut juga dihadiri oleh Irwasda Polda Kepri, PJU Polda Kepri, Kapolresta Barelang, dan Wakil Ketua Bhayangkari Provinsi Kepri beserta Pengurus Bhayangkari yang dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Pusara Bhakti Bulan Gebang. Pada hari Selasa (27/6/2023).

Dalam kesempatan tersebut Wakapolda Kepri Brigjen Pol. Drs. Agus Suharnoko mengatakan, bahwa tujuan diadakannya kegiatan Ziarah makam Pahlawan dan tabur bunga ini sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan bangsa, hal ini tidak lepas dari peran dan semangat juang para Pahlawan dalam mengabdi dan berkorban demi bangsa dan negara. Kegiatan ini juga sebagai bentuk bahwa kita sebagai generasi penerus bangsa untuk tidak melupakan perjuangan para Pahlawan Bangsa seperti halnya yang diungkapkan oleh Presiden Pertama RI Ir. Soekarno, “Bangsa Yang besar adalah Bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya”

“Semoga dengan adanya kegiatan ini kita dapat terus melanjutkan perjuangan para pahlawan bangsa, serta meneladani sikap pengabdian mereka yang kemudian diterapkan dalam pekerjaan sebagai seorang polisi dalam melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum guna menjaga kamtibmas di wilayah Provinsi Kepri”. Tutup Wakapolda Kepri Brigjen Pol. Drs. Agus Suharnoko.

Batam - BatamFM -  Kegiatan Lomba Inovasi Pelayanan Publik dalam rangka perayaan Hari Bhayangkara ke-77 Tahun 2023 digelar dengan sukses di Hotel Beverly Batam, Jl. Raden Patah No. 12, Batam. Acara yang berlangsung selama dua hari ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Kabag RBP Rorena Polda Kepri, Kabagrenprogar Polda Kepri, Kabagdalprogar Polda Kepri, serta perwakilan dari Kabagren Polres Jajaran, Kasatlantas Polres Jajaran, dan Kasatintelkam Polres Jajaran. Tidak ketinggalan, peserta lomba inovasi pelayanan publik dari berbagai satuan kerja dan satuan wilayah Polda Kepri juga turut hadir dalam kesempatan ini, pada hari Selasa (27/6/2023).

Dalam sambutannya, Kabag RBP Rorena Polda Kepri menyampaikan apresiasi kepada semua peserta yang hadir dalam kegiatan ini. Ia menekankan bahwa lomba inovasi pelayanan publik merupakan bagian yang penting dalam penilaian evaluasi kinerja pelayanan publik tahun 2023. Kabag RBP juga menyoroti pentingnya kegiatan ini dalam meningkatkan peringkat Polda Kepri dalam penilaian Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) oleh Kemenpan RB setiap tahunnya. Lebih lanjut, Kabag RBP menjelaskan bahwa inovasi pelayanan publik yang akan dinilai oleh ombudsman dan Rorena Mabes menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan Polda Kepri dalam melayani publik.

Dalam suasana yang penuh semangat, perwakilan dari Polres Jajaran juga memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. Kabagren Polres Jajaran dan Kasatlantas Polres Jajaran menekankan pentingnya kolaborasi dan kerja sama dalam menerapkan inovasi pelayanan publik di wilayah masing-masing. Kasatintelkam Polres Jajaran juga turut memberikan apresiasi atas terselenggaranya lomba ini, serta mengajak para peserta untuk berbagi pengalaman dan ide-ide inovatif yang dapat memajukan pelayanan publik dibidang intelkam.

“Terakhir Lomba Inovasi Pelayanan Publik ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat. Keberhasilan dalam lomba ini juga diharapkan dapat membantu Polda Kepri meraih peringkat yang lebih baik dalam penilaian yang sangat memuaskan. Dalam dua hari ke depan, peserta akan mempresentasikan inovasi-inovasi mereka kepada tim juri yang terdiri dari para ahli dan praktisi pelayanan publik. Semua peserta siap berkompetisi dengan semangat yang tinggi, sekaligus menjunjung tinggi semangat fair play dan semangat saling berbagi pengetahuan demi kemajuan pelayanan publik yang lebih baik.” Tutup Kabag RBP rorena Polda Kepri AKBP Dra. Serfid

Batam - Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait menerima kunjungan Konsulat Kedutaan Besar Belgia untuk Indonesia dan Singapura di Marketing Center, Batam Center pada Senin, (26/6/2023).

Kunjungan terserbut turut disambut Kepala Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK BP Batam Irfan Syakir dan jajaran.

Ariastuty mengatakan dua konsulat tersebut ingin mempelajari lebih lanjut tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan menjajaki peluang usaha bagi pelaku usaha Belgia khususnya sektor manufaktur di kawasan bebas Batam.

“Investasi Belgia di Indonesia ada 40 perusahaan, kebanyakan manufaktur dan Batam ini sesuatu yang menurut mereka belum terlalu familiar, jadi pertama datang mereka takjub akan pembangunan yang tengah berjalan,” katanya.

Disebutkannya pembangunan infrastruktur yang masif dan berkelanjutan di bawah kepemimpinan Kepala BP Batam Muhammad Rudi sebagai langkah besar untuk menjadikan Batam sebagai tujuan investasi terkemuka.

Selain itu, ia juga menerangkan bahwa selain letak yang strategis, Batam memiliki KEK dengan beragam fasilitas dan kemudahan perijinan.

Untuk itu ia mengajak agar para pelaku usaha di Belgia secara langsung dapat melihat potensi dan dapat menjalin kerja sama investasi di Batam.

“Jadi BP Batam menawarkan agar lebih engage more company datang ke Batam, dan bersedia akan memfasilitasi mereka,” ujarnya.

Sebelumnya di hari yang sama, kedua Konsulat tersebut meninjau KEK Nongsa Digital Park di Gedung Kinema Studio Bersama CEO NDP Mike Wiluan.(a/*)

Tanah Datar -  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan berbagai upaya langkah progresif untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat khususnya di perdesaan melalui program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI). Program ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi pada Kick Off Generic Model EKI di Nagari Sumpur, Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, Kamis.

“Program EKI ini berbeda dengan program kami sebelumnya, karena di sini kami tidak hanya melakukan event yang sekali selesai, namun juga melakukan pendampingan mulai dari pra-inkubasi, inkubasi dan pasca-ikubasi,” kata Friderica.

Friderica memaparkan bahwa program EKI di perdesaan ini akan mengoptimalkan potensi yang ada di perdesaan yaitu potensi alam, budaya, sosial, dan finansial dengan ketersediaan akses keuangan dari berbagai sektor jasa keuangan seperti perbankan, asuransi dan pasar modal.

Program EKI akan mensinergikan peran para pemangku kepentingan di daerah seperti Pemda, Kemenparekraf, Kemendes, OJK dan Bank Indonesia dengan berbagai layanan dan produk lembaga jasa keuangan seperti program Rekening Pelajar (Kejar), program Laku Pandai, KUR, UMMI, security crowd funding (SCF), Dana Pensiun, Fintech P2P dan QRIS.

Program EKI ini selanjutnya dapat digunakan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh Indonesia yang saat ini sudah mencapai 494 TPAKD di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota.

Lebih lanjut, Friderica menjelaskan bahwa Sumatera Barat dipilih menjadi wilayah kick off EKI dengan mempertimbangkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2022 yang menunjukkan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan (40,7%, 76,88%) yang masih di bawah angka tingkat nasional (49,68%, 85,10%).

Selain itu, TPAKD Provinsi Sumatera Barat saat ini memiliki program “Nagari Naik Kelas” yang berfokus pada peningkatan dimensi ekonomi melalui pembukaan akses perbankan dan kredit/pembiayaan kepada masyarakat di Nagari Tertinggal sehingga diharapkan program EKI dapat mendorong pemerataan akses keuangan bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.

Program EKI juga mencakup penyediaan edukasi keuangan yang komprehensif di masyarakat desa atau yang disebut dengan program Desaku Cakap Keuangan. Program ini merupakan upaya peningkatan pemahaman masyarakat desa terhadap lembaga, produk maupun layanan jasa keuangan konvensional dan syariah melalui pembekalan (Training of Trainers - ToT) terhadap perangkat desa dan edukasi oleh perangkat desa kepada masyarakat (Training of Community - ToC).

Program Desaku Cakap Keuangan dilakukan oleh OJK bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Hadir dalam kegiatan ini Bupati Tanah Datar Eka Putra, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumbar Ria Wijayanti, Kapolda Sumbar Inspektur Jendral Polisi Suharyono dan Kepala Perwakilan BI Sumbar Endang Kurnia Saputra serta perwakilan Lembaga Jasa Keuangan di Sumbar. (nck)

Batam, BatamFM.com - Bakamla RI secara resmi mendapatkan perkuatan Satu unit Kapal High Speed Craft (HSC) baru karya putra bangsa.
Peresmian kapal HSC yang bernomor lambung HSC IV/32-04 ditandai dengan penekanan sirene dan pengguntingan pita dalam suatu rangkaian acara peresmian yang dipimpin langsung oleh Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia di Dermaga PT Palindo Marine Shipyard, Batam, Provinsi Kepri, Senin (26/6/2023).

Adapun spesifikasi Kapal HSC tersebut memiliki panjang 14.30 meter, lebar 3.3 meter, bahan badan kapal alumunium, mesin 3 x 425 HP, kecepatan hingga mencapai 65 knots dan akomodasi 6 orang.

Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia dalam sambutannya mengatakan kapal HSC ini merupakan kapal keempat dimiliki Bakamla RI, dan sangat diandalkan dalam penegakan hukum khususnya di wilayah pesisir dan kepulauan.

Menurutnya, saat ini tantangan maritim semakin kompleks terutama di wilayah kepulauan yang sering terjadi pelanggaran pelayaran, penyelundupan senjata, narkoba. "Dan yang saat ini ditekankan pemerintah adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)",ungkap Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia.

Mengakhiri sambutannya, Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia mengatakan, kita patut bersyukur karena keberhasilan dari PT Palindo dalam membangun HSC ini yang merupakan wujud kemampuan industri maritim dalam negeri terhadap keamanan maritim nasional. "Saya berharap kedepan Bakamla dapat mengadakan HSC lebih banyak," ujar Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia menutup sambutannya.

Secara simbolik peresmian kapal HSC ditandai dengan pernyataan dari Kepala Bakamla RI yang menyatakan, "Pada hari ini Senin, tanggal 26 Juni 2023, pukul 08.40 WIB HSC IV/32-04 saya nyatakan resmi sebagai unsur patroli Bakamla RI dan masuk dalam jajaran unsur patroli Zona Bakamla Timur". Kemudian dilanjutkan dengan penekanan sirene.

Sebelumnya acara didahului dengan penandatanganan naskah berita acara serah terima kapal dari Dirut PT Palindo Marine Shipyard Harmanto kepada Kepala Biro Sapras Bakamla Laksma Bakamla Rudi Parulian Simorangkir, S.E., kemudian penandatanganan naskah berita acara serah terima kapal dari Kepala Biro sarpras Laksma Bakamla Rudi Parulian Simorangkir, S. E., kepada Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia dan penandatanganan naskah berita acara kapal dari Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia kepada Kepala Zona Bakamla Timur Laksma Bakamla Dr. Drs. Haris Djoko Nugroho, M.Si.

Peresmian kapal HSC juga diwarnai dengan pemotongan pita oleh Kepala Bakamla RI yang dilanjutkan dengan peninjauan kapal serta sea trailtrail kapal HSC IV/32-04.

Kehadiran Kepala Bakamla RI pada acara peresmian tersebut didampingi Kepala Biro Perencanaan Bakamla Laksma Bakamla Phundi Ruspandi, Kepala Biro Sapras Bakamla Laksma Bakamla Rudi Parulian Simorangkir, S.E., Kepala Zona Bakamla Timur Laksma Bakamla Dr. Drs. Haris Djoko Nugroho, M.Si., dan Direktur Operasi Laut Laksma Bakamla Friche Flack, M. Tr (Opsla).

Batam, Batamfm.com - Penghapusan Data Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi pemilik kendaraan yang menunggak pajak selama dua tahun akan berlaku pada 2024 mendatang.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bapenda Kepulauan Riau, Diky Wijaya kepada awak media pada Senin (26/6/2023) pagi, bertempat di gedung Graha Kepri, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Dikatakan Diky, ini merupakan implementasi aturan lama yang sejak 13 tahun lalu belum diterapkan. Aturan penghapusan data kendaraan setelah STNK dibiarkan mati dua tahun sebenarnya sudah ada sejak tahun 2009.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ) pada Pasal 74 Ayat 3 yang berbunyi, “kendaraan bermotor yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali”.

“Ayat 1 yang dimaksud menjelaskan tentang dua cara penghapusan data kendaraan, yaitu dari permintaan pemilik dan pertimbangan pejabat berwenang soal registrasi kendaraan yakni kepolisian," jelas Diky.

Selain itu, lanjut Diky, disebutkan pada aturan tersebut Kepolisian bisa menghapuskan data kendaraan dengan dua pertimbangan. Pertama, karena kendaraan rusak berat, kedua, pemilik tak melakukan registrasi ulang maksimal dua tahun setelah masa berlaku STNK habis.

"Sesuai dengan ketentuan yang berlaku kendaraan tidak dapat diregistrasi ulang maupun perpanjangan jika datanya sudah dihapus. Saat data telah dihapus akibat pemiliknya tak kunjung membayar pajak, kendaraan tak layak digunakan di jalan raya dan pihak Kepolisian berhak melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," jelas Diky.

Namun demikian, Diky menambahkan, penghapusan data kendaraan bukan serta merta saat pemilik tidak membayar pajak dua tahun berturut-turut, melainkan dua tahun setelah masa berlaku STNK lima tahun habis atau bisa diartikan tahun kedelapan data akan dihapus.

“Artinya tahun kedelapan, jika pemilik tak kunjung membayar pajak, maka kendaraan akan menjadi bodong selamanya, dalam hal ini pihak kepolisian berhak menindaknya”, jelas Diki sekali lagi.

Diky menambahkan, sebelum penghapusan data, tentu kami akan memberikan teguran kepada wajib pajak. Terhadap Undang-Undang Nomor 22 diperkuat dengan peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2021 tentang registrasi kendaraan pada Pasal 5 dijelaskan bahwa sebelum kendaraan dihapus pemilik mendapat teguran dari Samsat.

"Jika surat tidak ditanggapi, dan wajib pajak tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka petugas langsung melakukan penghapusan registrasi. Surat peringatan pertama akan dikirim langsung kerumah dengan masa tunggu pembayaran pajak selama tiga bulan. Kemudian surat kedua selama satu bulan, baru surat ke tiga selama satu bulan," tambah Diky.

"Ini merupakan komitmen kami yakni Dispenda Kepri, Jasa Raharja serta Kepolisian terkait upaya-upaya penegakan disiplin terhadap kendaraan roda dua dan roda empat di Kepri," tegasnya.

Diky mengimbau kepada masyarakat Kepri pemilik kendaraan roda dua maupun roda empat yang belum juga melakukan pembayaran pajak diharapkan segera melakukan pembayaran dan aturan ini tentunya akan diberlakukan pada tahun 2024.

"Setelah pemberlakuannya nanti akan dilakukan razia pada kendaraan yang datanya sudah terhapus dan dikumpulkan Mapolresta masing-masing untuk diambil langkah-langkah selanjutnya," pungkas Diky.

Warga Perumahan Putra Jaya dan Perumahan Indomas Tanjung Uncang tidak perlu lagi harus menunggu air hingga larut malam. Sebab, SPAM BP Batam akan melakukan pengaturan distribusi air untuk warga perumahan tersebut.

Direktur Badan Usaha SPAM BP Batam, Denny Tondano mengatakan, saat ini pihaknya akan membangun proyek Instalasi Pengolahan Air (IPA) Mukakuning 2 berkapasitas 350 lpd.

Namun, sambil menunggu selesainya proyek tersebut, dalam jangka pendek pihaknya akan membangun tangki air atau tandon berukuran 2x10 ton.

Dimana, dari tangki tersebut kemudian akan dialirkan memalui perpipaan rumah yang telah diinstalasi sebelumnya. Untuk mengalirkan air ke rumah warga itu, BU SPAM akan mengisi tandon yang disiapkan secara berulang kali.

"Dalam satu hari, ada beberapa kali dilakukan pengisian. Sehingga nantinya, bisa dilakukan pengaturan ke masing-masing klaster perumahan. Dengan jam aliran yang sudah dipastikan, warga tidak perlu lagi menunggu sampai tengah malam," jelasnya.

Untuk tangki air atau tandon tersebut, sudah bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat dalam dua hingga tiga minggu kedepan.

Tidak hanya pembangunan tandon, BU SPAM BP Batam juga akan melakukan penambahan pipa baru untuk penguatan pengaliran ke arah Perumahan Sumberindo, Central dan sekitarnya. Dengan penambahan pipa baru itu, akan adanya tambahan tekanan air ke rumah-rumah warga.

"Pengerjaannya kurang lebih bersamaan (tandon), tapi mungkin pipa agak lebih lama selesainya karena dia melakukan penggalian dan sebagainya. Ini yang kita siapkan sekarang, mudah-mudahan minggu depan kita sudah mulai buat tapak," imbuhnya.

BP Batam berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan bagi para penumpang moda transportasi laut di pelabuhan domestik maupun internasional.

Terbaru, BP Batam pun bakal melakukan penyesuaian tarif pass penumpang internasional yang datang ke Kota Batam.

Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam, Dendi Gustinandar, menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut akan berlaku dalam waktu dekat.

Di mana, besaran pass penumpang Internasional akan naik dari Rp 65 ribu menjadi Rp 100 ribu.

Kebijakan tersebut, kata Dendi, telah melalui pembahasan intens dengan melibatkan pengelola pelabuhan penumpang internasional serta pihak operator kapal yang telah tertuang dalam Berita Acara Rapat.

Ia mengungkapkan, kesepakatan itu yang menjadi dasar bagi BP Batam untuk menyesuaikan besaran tarif layanan.

"Penyesuaian besaran pass penumpang Internasional dilakukan karena tarif yang ditetapkan saat ini sudah tidak relevan dengan peningkatan biaya operasional pelabuhan yang semakin tinggi. Sejak Tahun 2012, BP Batam juga belum pernah melakukan penyesuaian pass penumpang Terminal Internasional," ujar Dendi Gustinandar, Rabu (21/6/2023).

Penetapan besaran pass penumpang Internasional tersebut, lanjut Dendi, telah melalui tahapan pengkajian oleh tim perumus kebijakan BP Batam.

Tidak hanya itu, upaya sosialisasi bersama pengelola pelabuhan internasional pun juga telah dilakukan.

Dendi memastikan, penyesuaian pass penumpang internasional ini akan diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan yang optimal bagi seluruh pengguna jasa kepelabuhanan.

Pihaknya pun juga terus berupaya untuk melakukan pembenahan di berbagai lini demi peningkatan kualitas pelayanan dan kenyamanan penumpang moda transportasi laut.

"Penyesuaian pass penumpang internasional ini akan dibarengi dengan peningkatan pelayanan publik seperti pengadaan auto gate di terminal-terminal penumpang internasional serta perbaikan fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan penumpang. Sehingga kami membutuhkan dukungan semua pihak demi penataan sarana dan prasarana Pelabuhan yang lebih baik lagi," pungkasnya. (DN)

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melalui Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) menggelar sosialisasi implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Satu Data Satu Peta BP Batam, pada Kamis siang (22/6/2023).

Sosialisasi ini merupakan upaya BP Batam menuju sinergi Satu Data Satu Peta BP Batam.

Hal ini sesuai dengan harapan pemerintah pusat yakni adanya sinergitas dari seluruh Kementerian/Lembaga melalui sebuah platform yang efektif dan efisien.

Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto secara langsung membuka kegiatan yang digelar di Conference Hall, IT Centre BP Batam. Para Pejabat Tingkat II, III, dan IV serta staf di lingkungan BP Batam, berjumlah kurang lebih 90 orang terlihat hadir.

Dalam keterangannya Purwiyanto mengatakan bahwa saat ini informasi merupakan sesuatu yang sangat berharga.

Ia meyakini, tata kelola informasi yang padu, disajikan dalam suatu platform yang mudah dijangkau, efisien, dan lengkap, dapat membantu semua pihak mendapat informasi yang tepat, termasuk dapat mendorong pengelolaan pemerintahan yang semakin baik.

“Information is Money. Betapa informasi sangat bernilai. Sehingga perlu membangun satu data satu peta BP Batam yang padu sebagai satu identitas BP Batam." Kata Purwiyanto.

"Pak Kepala BP Batam (Bpk. Muhammad Rudi) juga mendorong seluruh unit berperan dalam kebersamaan untuk membangun ini (SPBE Satu Data Satu Peta), sehingga juga terwujud tata Kelola pemerintah yang semakin baik.” terangnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Sylvia J. Malaihollo, menambahkan bahwa Sistem Pemerintahan Bebasis Elektronik (SPBE) yang di dalamnya terdapat Satu data Satu Peta, akan terintegrasi dan menjadi satu kesatuan.

Sehingga diharapkan tidak akan ada lagi inefisiensi, baik dari sisi anggaran, sistem, proses dan managemen informasi di lingkungan BP Batam.

“dengan SPBE ini pemerintah pusat mau supaya ada sinergitas dari semua KL." Kata Sylvia.

"Kemudian efektif efisien. Tidak ada lagi inefisiensi, semua data akan terpusat sehingga pemerintah mudah mengambil langkah kebijakan pembangunan daerah.” Kata Sylvia.

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) ini juga nantinya akan dilakukan penilaian oleh Kementerian Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan RB).

Penilaian dilakukan melalui beberapa tahapan yakni penilaian mandiri, review, interview, hingga visitasi.

“Pemerintah melalui PAN RB akan melihat bagaimana kematangan sistem pemerintahan berbasis eletronik di BP Batam.Tahun lalu kita di angka 1,8, diharapkan pak Waka tadi, BP Batam tahun ini naik 2,9." Ungkap Sylvia.

"Pak waka berikan satu target, sehingga kita lakukan pertemuan hari ini untuk secara bersama mewujudkan hal tersebut.” Pungkas Sylvia.