Muhammad Rudi juga menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait pelaksanaan relokasi tersebut. Ia menegaskan komitmennya untuk memberikan penyelesaian terbaik untuk warga Rempang.

Secara gamblang Muhammad Rudi menjelaskan, penerimaan BP Batam dari hasil sewa lahan oleh pengembang akan digunakan sepenuhnya untuk pembangunan infrastruktur di area relokasi.

“Dari perhitungan kami, dalam setahun, penerimaan sewa lahan dari investasi yang diterima sebesar Rp1,4 triliun. Kemudian biaya yang akan digunakan untuk pembangunan relokasi lebih kurang Rp1,6 triliun. Ini akan kami habiskan untuk membangun infrastruktur demi mendukung kegiatan masyarakat di sana,” ungkapnya.

Muhammad Rudi juga telah menyiapkan jadwal sosialisasi lanjutan bersama menteri terkait kepada warga Rempang.

“Kami akan berusaha bagaimana investasi bisa masuk dan kebutuhan masyarakat Rempang dan Galang dapat diakomodir dengan baik,” pungkasnya.

Seperti yang diketahui, proyek pengembangan Rempang Eco-City masuk dalam daftar Program Strategis Nasional tahun 2023.

Hal tersebut telah tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Pemerintah pusat melalui kerja sama antara BP Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG) akan menghadirkan investor dengan jumlah investasi mencapai Rp 381 triliun hingga tahun 2080.

Komisi VI DPR RI Dukung Penyelesaian Relokasi Warga Rempang

Komisi VI DPR RI menyatakan sepakat untuk menyetujui alokasi anggaran BP Batam TA. 2024 sebesar Rp2,66 triliun.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Nasional Demokrat, Martin Manurung, di akhir pertemuan.

Ia juga mengimbau BP Batam agar terus menjalin komunikasi kepada masyarakat terkait permasalahan di Pulau Rempang

Mewakili seluruh anggota Komisi VI DPR RI, Martin juga menyatakan dukungannya kepada BP Batam untuk menyelesaikan proses relokasi warga Pulau Rempang dengan baik.

“Kami tentu mendukung upaya BP Batam agar terus melanjutkan sosialisasi dan komunikasi dengan warga sehingga suasana di Batam menjadi lebih kondusif,” tutup Martin.

Batam- Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait, memastikan jika sosialisasi ke masyarakat terkait rencana pengembangan Rempang terus berlangsung.

Tidak hanya itu, Ariastuty menjelaskan bahwa pendataan terhadap masyarakat terdampak pengembangan yang akan direlokasi pun terus dilakukan.

"Ada 10 regu verifikasi yang melakukan sosialisasi secara door to door ke warga di Kelurahan Sembulang dan Rempang Cate. Kabar baik yang diterima, warga mulai membuka diri secara perlahan," ujarnya, Rabu (13/9/2023).

Dengan bantuan tim keamanan gabungan dan masyarakat setempat, Ariastuty berharap sosialisasi tersebut bisa berjalan maksimal.

Mengingat, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, telah membuka ruang kepada masyarakat untuk berdialog apabila ada pertanyaan dan aspirasi yang mesti disampaikan kepada tim di lapangan.

"Sekitar 200 ratus warga berhasil ditemui dalam sosialisasi dan verifikasi door to door tersebut. Setidaknya, sudah ada 70 persen yang setuju untuk direlokasi," tambahnya.

Sementara itu, lanjut Ariastuty, pemasangan patok untuk tata batas hutan sebagai kawasan Rempang Eco-City pun telah selesai dilakukan.

Pihaknya juga menegaskan bahwa pemerintah pusat melalui BP Batam sangat serius dalam menyelesaikan program strategis nasional. Termasuk dalam menyiapkan hunian untuk masyarakat yang terdampak pembangunan.

"Sebagaimana yang selalu disampaikan, Kepala BP Batam bersama tim sudah menyiapkan solusi terbaik. Untuk masyarakat, perlu disampaikan kembali bahwa pendataan akan berlangsung sampai 20 September nanti," bebernya lagi.

Warga Rempang Akan Direlokasi ke Dapur 3 Sijantung

BP Batam telah menyiapkan hunian sementara untuk masyarakat Rempang yang terdampak Proyek Stategis Nasional Rempang Eco-City.

1. Hunian Sementara

Untuk hunian sementara yang telah disiapkan itu, diantaranya Rusun BP Batam; Rusun Pemko Batam; Rusun Jamsostek; serta ruko dan rumah.

Setiap orang dalam satu keluarga akan mendapatkan biaya hidup yang sebelumnya sebesar Rp 1.034.636 per orang, dinaikkan menjadi Rp 1.200.000 per orang dalam satu KK. Biaya hidup per orang tersebut termasuk biaya air, listrik, dan kebutuhan lainnya.

Selain biaya hidup, masyarakat juga akan mendapatkan biaya sewa sebesar Rp 1.200.000 per bulan. Dimana, nilai tersebut naik dari nilai sebelumnya sebesar Rp 1.000.000.

Apabila nantinya masyarakat memilih untuk tinggal di tempat saudara atau di luar hunian yang telah disediakan, maka uang sewa ini akan diberikan kepada masyarakat tersebut setiap bulannya.

2. Hunian Tetap

Hunian tetap yang disiapkan itu berupa rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta dengan luas tanah maksimal 500 meter persegi. Hunian itu, berada di kawasan Dapur 3 Sijantung.

Selanjutnya tersedia fasilitas ibadah (Masjid dan Gereja); fasilitas Tempat Pemakaman Umum yang tertata dan fasilitas Dermaga untuk kapal-kapal nelayan dan trans hub.

Pembangunan hunian baru akan dijalankan selama 12 bulan setelah pematangan lahan. Ditargetkan, hunian tahap pertama akan selesai pada bulan Agustus 2024 mendatang.

"BP Batam akan semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat Rempang Galang," pungkasnya. (DN)

Batam - Sejumlah tanaman di pedestrian depan kantor BP Batam, Batam Center rusak usai kericuhan aksi massa pada Senin, (11/9/2023).

Dari tangkapan lensa kamera, massa berupaya mencabut dan menjatuhkan pohon-pohon yang tertanam di sepanjang jalan tersebut. Adapun pohon tersebut merupakan jenis tabebuya yang ditanam BP Batam pada akhir tahun 2022 lalu.

Mengingat, tanaman tersebut diperuntukkan untuk menambah estetika dan penghijauan kawasan Batam Center yang merupakan etalase kota Batam sebagai pusat pemerintah, jasa dan pemukiman.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait merespon kecewa atas perusakan yang terjadi. Menurutnya, hal itu tidak harus terjadi bilamana aspirasi disampaikan dengan kepala dingin.

"Sangat disayangkan ya hal itu terjadi akibat sejumlah oknum massa aksi," kata Ariastuty.

"BP Batam dibawah kepemimpinan Bapak Muhammad Rudi tengah gencar mempercantik kota dengan penghijauan," katanya lagi.

Atas perusakan tersebut, pihaknya akan kembali menata dan mempercantik pohon-pohon dan tanaman di kawasan tersebut.

Ia pun menyerukan agar masyarakat dapat menjaga dan memelihara fasilitas umum yang disediakan pemerintah agar bermanfaat bagi kepentingan umum.

"Sebagai masyarakat yang baik sudah seharusnya kita turut bertanggung jawab memelihara terhadap semua fasilitas umum di Kota Batam," serunya.

Diketahui, selain tanaman, pagar dan kaca gedung BP Batam juga menjadi fasilitas yang ikut terdampak aksi perusakan. (a)

Batam - Polresta Barelang berhasil mengamankan sebanyak 43 orang pengunjuk rasa yang diduga terlibat dalam perusakan pagar dan gedung BP Batam, Senin (11/9/2023).

Tidak hanya itu, lima dari 43 orang tersebut dinyatakan positif narkoba usai menjalani tes urine di Mapolresta Barelang pasca unjuk rasa anarki yang dilakukan.

Dengan rincian, tiga orang positif memakai ganja dan dua lainnya memakai narkoba jenis sabu.

Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, menyayangkan kondisi tersebut.

Nugroho menegaskan bahwa proses hukum terhadap keseluruhan pelaku pun akan terus berlanjut.

"Pelanggar hukum akan kami tindak tegas dan kepada masyarakat Kota Batam saya mengajak untuk menjaga situasi kondusif," ujarnya dalam keterangan resmi.

Sementara, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait, mengungkapkan hal senada.

Menurut Ariastuty, tindakan melanggar hukum seharusnya tak dilakukan oleh para pengunjuk rasa. Apalagi sampai memakai zat terlarang.

"Kami mendukung penuh penegakan hukum terhadap para pelaku yang diduga melawan hukum. Mari bersama menjaga situasi kondusif Kota Batam," ujarnya, Selasa (12/9/2023).

Sebagai kota industri, Ariastuty mengajak seluruh masyarakat Kota Batam untuk menjaga stabilitas keamanan daerah.

"Jika situasi tak kondusif, maka iklim investasi pun akan ikut terdampak. Investor bisa mengurungkan niat untuk berinvestasi. Sesuai arahan Kepala BP Batam, mari sama-sama kita menahan diri. Musyawarah merupakan jalan terbaik untuk keluar dari permasalahan," pungkasnya. (DN)

Batam - Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menemui ratusan masyarakat yang melakukan unjuk rasa di Kantor BP Batam, Senin (11/9/2023).

Pada aksi ini, Muhammad Rudi mengajak massa aksi untuk berdialog guna mendengarkan aspirasi yang menjadi tuntutan.

Dalam dialog yang berlangsung, orang nomor satu di Kota Batam tersebut menegaskan bahwa proyek pengembangan Kawasan Rempang merupakan prioritas pemerintah pusat.

Bukan tanpa alasan, proyek tersebut masuk dalam daftar Program Strategis Nasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI sesuai yang tertuan pada Permenko Nomor 7 Tahun 2023.

"Saya sudah menyampaikan bahwa BP Batam adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Saya sudah memberikan tawaran kepada perwakilan masyarakat untuk berangkat ke Jakarta berbicara dengan pemerintah pusat terkait pengembangan Rempang. Namun niat saya itu tak disambut baik," ujar Rudi di hadapan pengunjuk rasa.

Rudi yang juga menjabat sebagai Wali Kota Batam mengatakan bahwa pihaknya selalu membuka ruang kepada masyarakat untuk berdialog terkait rencana investasi Rempang Eco-City.

Sosialisasi ke masyarakat Rempang pun telah dilakukan BP secara intens sejak beberapa hari terakhir. Sehingga, warga pun mendapat kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya.

"Ini adalah program strategis nasional, keputusannya ada di pemerintah pusat. Mari kita duduk bersama, saya tidak punya wewenang melebihi dari menteri dan pemerintah pusat," pungkasnya. (DN)

Batam - Aksi Laskar Pembela Marwah Melayu dan Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri, yang melakukan Aksi Demonstrasi di depan kantor BP Batam, Senin (11 September 2023), berakhir ricuh.

Ratusan massa yang melakukan aksi demonstrasi mengatasnamakan masyarakat Rempang, tidak dapat menahan diri, dan melakukan tindakan anarkis.

Barisan pendemo memaksa masuk kantor BP Batam dengan mendobrak paksa pagar BP Batam. Dengan kekuatan massa, sejumlah pagar BP Batam runtuh hingga massa berhasil masuk.

Mulanya mereka melakukan pelemparan botol ke arah petugas gabungan hingga mengarah ke karyawan yang bertugas di area pagar.

Aksi ini mulanya dijanjikan dapat berlangsung damai. Dimulai pada pukul 09.00 massa pendemo datang ke kantor BP Batam.

Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan seperti pembatalan relokasi warga Rempang, Menuntut pembebasan 7 orang yang menjadi tersangka pada demo sebelumnya, hingga Meminta Kepala BP Batam untuk menemui massa.

Kepala BP Batam Muhammad Rudi menemui langsung para pendemo dan mendengarkan apa yang menjadi tuntutan pendemo.

“Bapak Ibu, Sekali lagi kami mengajak Bapak Ibu untuk dapat bersama kami, Bapak Ibu dapat menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat, kami akan bersama Bapak Ibu untuk mencari solusi terbaik untuk saudara kita.” Kata Muhammad Rudi menemui massa.

“Namun, bila Bapak Ibu tidak bersedia bersama-sama dengan kami, menyampaikan ini kepada pemerintah, maka kami tidak memiliki kewenangan lebih. Kami hanyalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Sehingga yang dapat kami lakukan, adalah bersama dengan Bapak Ibu ke Jakarta.” Imbuhnya.

Dengan penyampaian ini, pihak pendemo merasa tidak puas, dan kemudian mulai berteriak, melempar botol minum.

Hingga puncaknya pada pukul 12.00, massa semakin tidak terkendali hingga melemparkan flare ke arah petugas, diikuti dengan pelemparan botol, batu, kayu, tang besi, ketapel dan berujung memasuki kantor BP Batam.

Massa yang berhasil mendobrak pagar dan masuk, terus membombardir dengan batu. Penyerangan tersebar hingga ke wilayah sekitar seperti kantin kantor yang juga diserang.

Para pegawai yang sedang menikmati makan siang, kocar kacir berhamburan karena bom molotov dilemparkan.

Para pegawai BP Batam yang sedang bekerja di lantai 2 sampai kaget dan histeris ketika kaca kena lemparan batu.

Rangkaian aksi anarkis ini menimbulkan korban jiwa luka-luka pegawai BP Batam hingga anggota kepolisian, kerusakan Gedung dan kendaraan yang parkir di sekitar kantor.

Korban pegawai BP Batam dan anggota kepolisian mengalami robek bagian dahi dan luka-luka di beberapa bagian tubuh.

Sampai rilis ini dibuat, sedang dilakukan pendataan dan inventarisir jumlah korban dari pegawai BP Batam dan Kepolisian hingga kerusakan yang terjadi.

Tim membawa korban pegawai yang mengalami luka-luka ke pusat kesehatan terdekat.

Keadaan makin tak terkendali, bahkan aparat kepolisian mendapat serangan hingga dikeroyok massa.

Banyak masyarakat yang sudah mendaftarkan Program Hunian Tetap

Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait menyayangkan aksi demo yang berlangsung di BP Batam, menjadi begitu ricuh hingga menimbulkan korban jiwa luka-luka.

“Kami sangat sedih dan menyayangkan, kesempatan yang diberikan untuk silaturahmi bersama antara aliansi yang mewakili masyarakat Rempang dengan pemerintah tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.” Kata Tuty.

Padahal menurutnya, dilapangan sudah banyak masyarakat Rempang yang mendaftar untuk Hunian Tetap yang disediakan BP Batam.

“di lapangan itu kondisinya sudah kondusif, masyarakat sudah mulai mendaftarkan ke Posko dan Kontak yang tersedia. Mari, ini tugas kita bersama untuk menjaga. Berikan kenyamanan untuk mereka warga kita, dengan menjaga iklim agar tetap kondusif.” Pungkas Tuty.

Batam - Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengapresiasi kebijaksanaan Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, yang telah memberikan penangguhan penahanan terhadap 7 warga Rempang.

Menurut Rudi, penangguhan penahanan terhadap 7 warga yang telah berstatus tersangka tersebut merupakan keputusan tepat.

"Saya berterima kasih kepada Kapolresta Barelang yang telah mengabulkan permintaan penangguhan penahanan terhadap 7 warga saya di Rempang," ujar Rudi di Mapolresta Barelang, Minggu (10/9/2023).

Di sisi lain, Rudi yang juga menjabat sebagai Wali Kota Batam mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kekompakan dan persatuan.

Menurutnya, kerja sama yang maksimal antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci penting keberhasilan pembangunan daerah.

Termasuk dalam merealisasikan pengembangan Kawasan Rempang sebagai Program Strategis Nasional (PSN) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

"Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan masyarakat yang telah menjaga situasi kondusif Kota Batam. Ini semua demi kepentingan umum," tambahnya.

Rudi pun berkomitmen untuk segera mendudukkan permasalahan Rempang. Baik di tataran pemerintah ataupun masyarakat.

Sehingga, permasalahan yang ada dapat terselesaikan dan menghasilkan solusi terbaik.

"Kami ingin permasalahan Rempang segera selesai. Pengembangan Rempang adalah Program Strategis Nasional. Ini prioritas pemerintah pusat dan kami di daerah harus menyelesaikannya. Saya berharap, program ini bisa diselesaikan bersama-sama," pungkasnya.

Sementara, Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, menyambut baik permintaan penangguhan penahanan tersebut.

Nugroho pun mengimbau agar masyarakat Kota Batam tidak terprovokasi dengan berita hoaks yang tersebar di media sosial sejak beberapa hari terakhir. Khususnya yang menyiarkan informasi simpang siur perihal pengembangan Kawasan Rempang.

"Penangguhan penahanan yang diminta akan kami kabulkan. Perlu saya sampaikan agar masyarakat Kota Batam tidak terprovokasi dengan berita hoaks. Mari sama-sama ciptakan situasi kondusif," tegasnya. (DN)

Batam - Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City seluas 471 Ha, berada di tepi perairan Galang, akan jadi pemukiman baru yang khusus dibangun bagi masyarakat Rempang terdampak Proyek Stategis Nasional Rempang Eco-City.

Pada akhir 2024, pemerintah komit pemukiman Tahap 1 dapat dihuni masyarakat Rempang.

Total 3.000 kavling akan dibangun berlokasi tepatnya di Dapur 3, Sijantung, Galang, yang masih berada di satu garis pantai dengan lokasi warga sebelumnya di Rempang.

"Pemerintah tak akan pernah menyengsarakan rakyatnya. Percaya Bapak Ibu, kami tak mungkin merelokasi Bapak Ibu begitu saja." Kata Kepala BP Batam Muhammad Rudi saat sosialisasi bersama warga beberapa waktu silam.

Bahkan, ia menambahkan ada dermaga untuk melabuhkan kapal, termasuk menyiapkan pemakaman yang rapi untuk menghormati para leluhur.

Lebih detil, Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait mengatakan bahwa masyarakat tak perlu khawatir.

Menurutnya tak ada hal yang sebetulnya perlu ditakutkan, karena Pemerintah telah sampaikan komitmennya untuk berikan hak masyarakat sesuai aturan yang ada.

Satu rumah akan diganti dengan satu rumah tipe 45 bernilai 120 juta, tanah pun diberikan seluas maksimal 500 m2. Pemerintah pun janji akan menanggung biaya hidup masyarakat sampai rumah tetap mereka jadi.

Pilih Rumah Ganti dengan Lokasi Strategis

Wanita yang pernah menempuh pendidikan di Australia itu mengatakan bahwa pemerintah memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memilih lokasi rumah gantinya sendiri yang strategis sesuai kebutuhan.

"Warga yang mendaftar di awal, diberikan privilege (hak istimewa) untuk bebas memilih posisi rumah yang dianggap strategis untuk usaha, berkebun, berlayar, ataupun tempat tinggal." Kata Tuty.

Development Plan PT MEG, menunjukkan Pulau Rempang dengan luasan kurang lebih 17.000 hektare akan dibangun menjadi kawasan industri, perdagangan, residensial hingga wisata yang terintegrasi.

Dengan konsep "Green and Sustainable City", wilayah ini akan membuka ratusan ribu lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat Kepri, khususnya pemuda Rempang.

Bahkan target, 30.000 tenaga kerja sampai 2028 dan 306.000 orang selama pengembangan kawasan hingga 2080 mendatang.

"Selain industri dan teknologi, perlu diketahui bahwa kami pemerintah akan mengedepankan kearifan lokal. Maka masyarakat daerah tersebut akan menjadi bagian besar dari pengembangan kawasan itu." Tegasnya.

Memang tampaknya publik tak percaya begitu saja, karena rumah ganti belum tampak jadi.

Namun sedari awal, Kepala BP Batam mengatakan Rumah Tetap akan jadi di akhir 2024. Dan selama itu, ia komit menanggung biaya hidup untuk warga yang terdampak.

"BP Batam adalah perpanjangan tangan pusat ya. Kami akan komit. Saat ini prosedur pembangunan rumah untuk ganti rugi, menanti Peraturan Presiden yang sedang digodok di Ibu Kota." Tuty jelaskan.

Pembangunan rumah dengan biaya tak sedikit itu harus melalui prosedur dan payung hukum yakni Peraturan Presiden yang sedang digesa oleh Pusat.

"Nah kalau ada alat berat lewat, masyarakat jangan takut. Kami perlu melakukan cut and fill untuk memulai pematangan Rumah Tetap Bapak Ibu di area Dapur 3 Sijantung yang kondisinya berbukit." Kata Tuty.

Terakhir, ia umumkan bagi warga yang secara sukarela ingin menyerahkan lahannya kembali pada pemerintah bisa mengunjungi 3 posko : RSKI Galang, Kantor Camat Galang dan PTSP Batam Center.

"Ayok ajak masyarakat daftar, maksimal 20 September. Ini perlu segera masyarakat tahu. Mereka secara pribadi bisa hubungi kontak atau datang langsung. Kami melindungi privasi Bapak Ibu sekalian." Pungkas Tuty.

3 Posko Pelayanan :
1. Posko RSKI/Koramil (08117702136)
2. Posko Kantor Camat Galang (08117702134)
3. Posko PTSP / Gedung Mall Pelayanan Publik Batam Centre (08117702135)

Batam - BatamFM- Polresta Barelang Polda Kepri telah melaksanakan pengamanan pengukuran dan pemasangan patok tata batas di Pulau Rempang Eco-City, Kecamatan Galang, Kota Batam. Akses jalan yang sebelumnya diblokir oleh warga setempat berhasil dibuka dalam sebuah upaya kolaboratif yang melibatkan sejumlah pihak penting. Sabtu (9/9/2023).

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Wakapolda Kepri, Brigjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K,. M.H dan Dirpam BP Batam, Brigjen. Pol. (Purn.) Drs. Mochamad Badrus. Tim Terpadu, PJU Polda Kepri, Danrem 033/WP Brigjen. TN Yudi Yulistyanto M.A., M.SC, serta Kapolresta Barelang Kombes. Pol. Nugroho Tri Nuryanto, S.H, S.I.K, M.H, juga turut hadir dalam kegiatan ini.

Kapolresta Barelang Kombes. Pol. Nugroho Tri Nuryanto, S.H, S.I.K, M.H, memimpin apel persiapan sebelum pelaksanaan pembukaan akses jalan. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya pendekatan yang humanis dan persuasif dalam menghadapi masyarakat yang melakukan blokade jalan. Ia juga memastikan bahwa tidak ada senjata api, peluru tajam, atau senjata tajam yang dibawa oleh personel yang terlibat dalam operasi ini.

"Selanjutnya Kapolresta Barelang Kombes. Pol. Nugroho Tri Nuryanto, S.H, S.I.K, M.H, Pagi ini kita melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka pembukaan blokir jalan yang dilakukan oleh masyarakat dapur 6 dan pengukuran/pemasangan patok di kawasan pengembangan Pulau Rempang. Semua satu komando, satu komitmen untuk menciptakan kondusifitas di Rempang pada saat ini," Ujar Kapolresta Barelang Kombes. Pol. Nugroho Tri Nuryanto, S.H, S.I.K, M.H.

Setelah apel, Tim Terpadu Percepatan Pengembangan Kawasan Rempang, dibantu oleh personel TNI, bergegas menuju Kantor Camat Galang untuk melakukan penertiban blokade jalan yang dilakukan oleh warga setempat. Hasil penyisiran awal menunjukkan beberapa titik blokade jalan, seperti Jalan Sembulang dan Simpang Dapur 6 Sembulang, yang berhasil dibuka tanpa perlawanan signifikan dari warga.

Kegiatan pengukuran dan pemasangan patok tata batas juga berlangsung dengan lancar dan kondusif yang melibatkan tujuh tim didampingi oleh personel TNI. Hingga saat ini, empat tim telah menyelesaikan tugas mereka dalam menentukan batas-batas kawasan pengembangan Pulau Rempang Eco-City.

Sebuah Posko Pengamanan didirikan di Kantor Camat Galang untuk memantau situasi dan mengambil tindakan jika ada perkembangan yang memerlukan respon cepat.

Selama rangkaian kegiatan ini, pentingnya kolaborasi dan pendekatan yang bijak dalam menyelesaikan masalah sosial, seperti blokade jalan, telah terbukti sangat signifikan. Pembukaan akses jalan ini diharapkan akan memberikan kontribusi positif yang besar untuk pengembangan kawasan Pulau Rempang Eco-City dan memastikan kelancaran berbagai proyek pembangunan yang direncanakan di wilayah tersebut.

“Terakhir Kami juga mengajak seluruh masyarakat setempat untuk turut serta dalam menjaga ketertiban umum. Kerjasama yang baik antara semua pihak yang terlibat adalah kunci utama untuk mencapai tujuan dari pengembangan Pulau Rempang Eco-City ini. Dengan begitu, kami yakin akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut. " Semoga semangat kolaborasi dan kerjasama ini terus terjaga demi kemajuan Pulau Rempang Eco-City dan kesejahteraan seluruh warganya,”Tutup Kabidhumas Polda Kepri, Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H. M.Si,

Batam-BatamFM- Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, menyampaikan bahwa situasi di Kawasan Rempang sudah kondusif, Jumat (8/9/2023).

Hari kedua ini, kata Ariastuty, kondisinya jauh lebih baik dari sebelumnya.

Bukan tanpa alasan, masyarakat yang bermukim di areal Kantor Camat Galang mulai kooperatif saat personel keamanan gabungan masuk ke wilayah mereka.

"Informasi kami terima dari tim satuan tugas di lapangan. Kami pun berterima kasih kepada masyarakat yang sudah mempersilahkan masuk tim satgas dan tim pengukuran," ujarnya, Jumat (8/9/2023).

Pihaknya pun mengapresiasi tindakan kooperatif masyarakat tersebut. Sehingga, tak ada gesekan yang terjadi antara warga dan personel keamanan gabungan.

Ariastuty berharap, pengembangan Kawasan Rempang dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat ke depan.

"Melalui pengembangan Rempang, kesejahteraan dan taraf ekonomi masyarakat ikut terdampak positif," pungkasnya. (DN)