Batam - Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) membantah, mobil yang digunakan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Kepala BP Batam Muhammad Rudi dan Gubernur Kepri, Ansar Achmad telah mati pajak.

Hal itu, ditegaskan oleh Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, Sabtu (7/10/2023).

"Tidak benar jika dikatakan, mobil itu telah mati pajak," tegasnya.

Ariastuty menjelaskan, mobil yang digunakan ke Tanjung Banon itu, merupakan mobil yang disewa langsung oleh protokol Kementerian Investasi. Sehingga, pihaknya langsung mengkonfirmasi kepada Protokol Kementerian Investasi.

Selanjutnya, Protokol Kementerian Investasi menghubungi pihak penyedia mobil sewaan.

"Keterangan dari penyedia mobil, untuk plat nomornya sudah ada. Tapi belum sempat diganti dengan plat nomor yang baru," tuturnya.

Batam - Percepatan investasi Rempang Eco-City menjadi perhatian serius Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia.

Terbaru, Bahlil bersama Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, kembali bersilaturahmi dengan warga Rempang, Jumat (6/10/2023).

Dalam kunjungan kerjanya kali ini, Bahlil serta orang nomor satu di Kota Batam tersebut menyempatkan diri untuk salat ashar berjemaah di Masjid Al-Ikhsan Tanjung Banon sebelum berdialog dengan warga terkait hak-hak masyarakat dalam pengembangan Rempang Eco-City.

Dalam dialog yang berlangsung kurang lebih satu jam tersebut, Bahlil memastikan jika pemerintah melalui BP Batam berkomitmen untuk memperhatikan hak masyarakat yang terdampak program pembangunan tersebut.

Tidak hanya itu, Bahlil juga mengapresiasi upaya BP Batam dalam mengedepankan pendekatan persuasif selama melakukan sosialisasi kepada warga. Sehingga, warga yang bergeser ke hunian sementara terus bertambah.

"Ini sudah menjadi perintah Presiden RI untuk memperhatikan hak-hak masyarakat. Bahkan, data yang saya dapat menunjukkan hampir sebagian besar warga sudah bersedia melakukan pergeseran," ujarnya.

Meski demikian, Bahlil tidak menutup mata terhadap fakta masih adanya sebagian warga yang menolak untuk melakukan pergeseran.

Menurutnya, hal ini wajar adanya. Sehingga, pemerintah memainkan peran penting untuk terus melakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat.

"Semua butuh proses waktu. Saya yakin, BP Batam dan kami semua akan selalu berupaya terus untuk bagaimana cara meyakinkan masyarakat," tambahnya.

Tidak hanya salat berjemaah dan berdialog dengan warga di Tanjung Banon, Bahlil dan Muhammad Rudi juga mengunjungi salah satu rumah warga asli Desa Pasir Panjang, Nenek Timah.

Suasana penuh kehangatan pun dapat dirasakan selama keduanya bercengkerama dengan perempuan paruh baya tersebut.

Terakhir, Bahlil juga menyempatkan waktu untuk berkunjung ke salah satu hunian sementara yang telah disiapkan BP Batam tepatnya di Perumahan Bida Asri III.

"Tugas kita adalah meyakinkan warga. Tugas kita adalah bicara baik-baik sama mereka," pungkasnya.

Sementara, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menyambut baik kunjungan Menteri Investasi RI tersebut.

Menurut Rudi, hal ini menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam mengawal percepatan investasi Rempang Eco-City yang masuk dalam daftar Program Strategis Nasional.

"BP Batam juga berkomitmen untuk menyelesaikan investasi Rempang Eco-City. Hal ini sesuai instruksi pemerintah pusat dengan tetap mengedepankan pendekatan persuasif selama sosialisasi," ujar Rudi. (DN)

Batam - Informasi hoaks atau berita bohong kembali disebarkan oleh pihak tak bertanggung jawab, melalui pesan singkat di media sosial WhatsApp.

Dalam pesan hoaks tersebut, disebutkan bahwa warga harus membayar selisih harga rumah kepada BP Batam. Selisih harga itu dibayarkan jika rumah warga yang ditempati saat ini, nilainya lebih rendah dari pada rumah permanen yang diberikan BP Batam, untuk warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco City.

Berikut narasi berita bohong dalam pesan di media sosial Whatsapp tersebut :

"Perihal dengan adanya stiker itu. LBH memberitahukan ke warga. Untuk rumah yang sudah di verifikasi yang harganya di bawah 120 jt. Warga harus membayar sisa kekurangan sebagaimana mestinya.
Contoh: kalau ada rumah warga yang harganya 40 juta, warga harus membayar sisanya 80 JT ke BP Batam.
Oleh karena itu, warga menolak untuk relokasi.
"Untuk Status Ambon-ambon atk."
Demikian yang dapat saya informasikan. Terimakasih.????????"

Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait menegaskan, narasi yang tersebar di media sosial WhatsApp itu adalah hoaks.

BP Batam tidak pernah meminta kepada warga untuk membayar apapun. Termasuk selisih nilai rumah yang ditempati saat ini dengan rumah yang disediakan oleh BP Batam.

"Informasi itu saya tegaskan tidak benar. BP Batam, tidak pernah meminta apapun kepada warga," ujar Ariastuty, Jumat (6/10/2023).

Ia menjelaskan, untuk warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco City akan diberikan rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta, dengan lahan maksimal seluas 500 meter persegi.

Namun, jika masyarakat mempunyai rumah yang nilainya lebih besar atas penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), maka akan diberikan tambahan sesuai dengan selisih nilai rumah.

Sebagai contoh, jika masyarakat mempunyai rumah senilai Rp 500 juta sesuai penilaian dari KJPP, maka BP Batam akan memberikan rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta, dan ditambah dengan uang sebesar Rp 380 juta.

"Justru kami akan memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Jadi hak-hak masyarakat ini akan sangat diperhatikan oleh BP Batam. Karena itu arahan langsung dari bapak Kepala BP Batam, Muhammad Rudi," katanya.

Untuk itu, ia menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai keberadaan pesan-pesan hoaks yang akhir-akhir ini sudah sangat mengkhawatirkan.

Sejumlah oknum tak bertanggung jawab dengan sengaja membuat berita bohong yang tujuannya untuk menciptakan suasana tidak kondusif di Kota Batam.

"Kita harus cerdas dan kritis saat menerima informasi, utamanya dari media sosial. Jangan langsung percaya dengan apa yang kita dapatkan. Verifikasi terlebih dahulu," katanya.

Batam - Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) Muhammad Rudi memastikan kondisi di Kota Batam hingga Rempang dan Galang sangat kondusif. Baik itu aktivitas di dunia industri hingga wisatawan.

"Bahkan akhir bulan September lalu, kita baru saja melaksanakan kegiatan wisata bertaraf internasional, Tour de Batam yang diikuti 718 peserta dari 32 negara," ujar Muhammad Rudi.

Muhammad Rudi melanjutkan, tidak ada kendala apapun dari event pariwisata yang digelar pada 22 sampai 24 September 2023 lalu itu. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar.

Untuk itu, Muhammad Rudi menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak percaya terhadap isu-isu atau hoaks yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

"Tentunya kita berharap, masyarakat lebih jeli melihat video atau berita yang disebarkan dalam media sosial oleh orang-orang yang bersifat provokatif. Masyarakat harus bisa menilai, mana berita yang benar dan mana yang salah," katanya.

Ia menambahkan, BP Batam senantiasa bersinergi dengan seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Batam dan FKPD Provinsi Kepri untuk menciptakan situasi di Kota Batam yang aman dan kondusif.

Tidak hanya itu, BP Batam juga menggandeng seluruh pengusaha bidang kepariwisataan yang melekat dari hulu ke hilir aktifitas wisata di Kota Batam.

"Saat ini Kota Batam sudah menjadi tujuan investasi maupun wisatawan lokal dan mancanegara. Mari kita jaga momentum kondusifnya di Kota Batam, Rempang dan Galang, untuk meningkatkan perekonomian kita," imbuhny

Jakarta, 6 Oktober 2023. Sebagai salah satu upaya dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional, pengembangan infrastruktur dan wilayah menjadi bagian penting yang terus diakselerasi oleh Pemerintah. Dengan tingginya kebutuhan infrastruktur dan sebagai upaya mendorong pemerataan di berbagai wilayah, Pemerintah mengadopsi strategi dengan menetapkan sejumlah prioritas pembangunan dari seluruh proyek infrastruktur melalui Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas terkait Perkembangan PSN di Istana Merdeka, Kamis (5/10), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan berbagai capaian perkembangan PSN tersebut hingga saat ini. Tercatat hingga 4 Oktober 2023, sebanyak 170 PSN telah rampung digarap dengan nilai investasi sebesar Rp1.299,41 triliun, serta terdapat 61 proyek yang masih berada dalam tahap konstruksi.

“Kalau kita lihat di tahun 2023 ini, kita lihat sampai dengan 4 Oktober ada 17 proyek yang nilainya Rp259,41 triliun, proyeknya baik itu jalan tol, pelabuhan, High-Speed Train Jakarta Bandung ini juga sudah selesai nilainya Rp125,7 triliun, kemudian LRT Rp29,9 triliun, kemudian berbagai kawasan industri, berbagai bendungan, Jalan Tol Cinere-Jagorawi, Serpong-Cinere, dan Tol Pasuruan,” ungkap Menko Airlangga.

Selain itu juga terdapat 16 proyek yang belum diresmikan dan akan selesai dengan nilai investasi mencapai Rp179,46 triliun. Proyek tersebut mencakup Jalan Tol Kisaran-Tebing Tinggi, Pelabuhan Likupang, Makassar New Port, Liquefied Natural Gas (LNG) Train 3 di Papua Barat, Proyek Satelit Multifungsi, Proyek Tangguh LNG, serta beberapa bendungan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa masih terdapat 25 PSN dengan nilai investasi sebesar Rp151,58 triliun yang akan selesai hingga 20 Oktober 2024 mendatang baik jalan tol, kawasan industri, bandara, Benoa Tourism, serta kampus Universitas Islam. Sedangkan, antara 20 Oktober hingga Desember 2024 akan terdapat 12 PSN dengan nilai mencapai Rp23,45 triliun.

Terkait dengan pembangunan PSN yang ditaksir akan selesai di atas tahun 2024, Menko Airlangga menyebutkan masih terdapat 42 proyek dengan estimasi nilai investasi mencapai Rp1.427,36 triliun. Pemerintah tetap berkomitmen untuk memastikan berbagai proyek tersebut dapat diselesaikan dengan optimal.

“Karena sifatnya proyeknya sudah berjalan dan financial-nya sudah closing, tentunya ini proyek berlanjut sampai dengan selesai,” tegas Menko Airlangga.

Selain membahas mengenai capaian PSN tersebut, dalam kesempatan tersebut juga turut dibahas mengenai usulan PSN baru yang bersifat murni swasta dengan sebagian besar merupakan pembangunan smelter, usulan pengembangan lapangan migas, serta usulan Kereta Cepat Bandung-Jogja-Solo-Surabaya. (nck)

Batam - Melalui Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023, pemerintah telah menetapkan pengembangan Rempang Eco City masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional tahun 2023.

Proyek pengembangan Rempang Eco City itu, akan berdiri diatas lahan seluas 8.142 hektar, dari 17.600 hektar, luasan lahan di Rempang.

Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait menegaskan, kawasan Rempang dan Galang adalah wilayah kerja dari BP Batam. Sehingga Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pulau Rempang berada di BP Batam.

Ia melanjutkan, dalam mengoptimalkan Batam menjadi kawasan industri, pemerintah membentuk Otorita Batam. Landasan hukum yang digunakan, adalah Keppres Nomor 41 Tahun 1973.

Dalam peraturan itu, seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan hak pengelolaan kepada Otorita Batam yang kemudian berubah menjadi Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) pada tahun 2007.

19 tahun kemudian, berdasarkan Keppres Nomor 28 Tanggal 19 Juni 1992, Presiden saat itu, Soeharto memutuskan wilayah lingkungan kerja daerah industri Pulau Batam ditambah dengan Pulau Rempang dan Pulau Galang.

Dengan adanya landasan hukum tersebut, BP Batam kemudian membangun 6 jembatan yang menghubungkan Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru. Pembangunan jembatan dimulai pada tahun 1992 hingga tahun 1998 dengan biaya pembangunan jembatan senilai Rp 400 miliar.

"Jadi berdasarkan Keppres 28 tahun 1992 itu, sudah jelas bahwa wilayah kerja BP Batam tidak hanya di Batam saja, tapi sampai ke wilayah Rempang dan Galang," ujarnya, Rabu (4/10/2023).

Selain Keppres 28 tahun 1992, BP Batam sebagai pengelola wilayah Rempang dan Galang juga diperkuat dengan diterbitkannya PP Nomor 5 tahun 2011, tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Dalam PP Nomor 5 tahun 2011 itu, disebutkan jika Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Galang Baru, Pulau Janda Berhias dan gugusannya.

Masih dalam PP Nomor 5 tahun 2011, juga disebutkan bahwa pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dilaksanakan oleh BP Batam.

Atas dasar Keppres 28 tahun 1992 dan PP Nomor 5 tahun 2011 tersebut, sudah jelas BP Batam diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola kawasan Rempang dan Galang.

Jika lahan Rempang dan Galang diberikan kepada investor, maka harus diterbitkan sertifikat HPL oleh Kementrian ATR/BPN kepada BP Batam sebagai dasar penerbitan PL dari BP Batam kepada investor.

"Jika investor yang mau masuk ke Rempang atau Galang, harus mengajukan ke BP Batam karena investor mendapatkan pengalokasian diatas lahan HPL BP Batam. Untuk prosesnya sama seperti mengajukan alokasi lahan di Batam," jelas Ariastuty.

Ariastuty menambahkan, saat ini lahan yang dialokasikan ada masyarakatnya. Sehingga masyarakat yang terdampak dari Rempang Eco City akan diberikan kompensasi yang menguntungkan untuk bergeser dari tempat asalnya ke tempat baru yang lebih tertata rapi.

Pergeseran ini, demi kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik dimasa yang akan datang, sejalan dengan suksesnya kegiatan investasi di kawasan Rempang Eco City.

Kompensasi yang diberikan itu berupa hunian baru tipe 45 senilai Rp 120 juta, dengan luas tanah maksimal 500 m2. Setiap satu rumah yang terdampak, akan diganti dengan satu unit hunian baru. Hunian baru itu akan berada di kawasan Tanjung Banon atau Dapur 3 Sijantung. Tergantung, pilihan dari warga nantinya.

Nantinya di tempat yang baru, akan dibangun fasilitas pendidikan, tempat ibadah, area dermaga pelabuhan ikan, fasilitas olahraga hingga pasar.

Sejalan dengan pengembangannya, Rempang Eco City, di area relokasi ini juga terdapat ruang hijau dan biru. Seperti hutan mangrove, area penghijauan dan pantai.

Begitu juga dengan kantor pemerintahan seperti Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, Polsek, Pemadam Kebakaran hingga Koramil yang berada di satu lokasi.

Hunian baru itu, akan ditargetkan selesai pada 2024 mendatang. Untuk sementara, masyarakat Rempang Galang akan mendapatkan hunian sementara secara gratis. Tidak hanya itu, biaya hidup masyarakat selama dihunian sementara juga akan ditanggung setiap bulannya.

Adapun biaya hidup selama masa relokasi sementara itu sebesar Rp 1.200.000 per orang dalam satu KK. Biaya hidup tersebut termasuk biaya air, listrik, dan kebutuhan lainnya. Jika dalam satu KK terdapat 5 orang anggota keluarga, maka keluarga tersebut akan mendapatkan biaya hidup sebesar Rp 6.000.000 setiap bulannya.

Sementara, untuk masyarakat yang memilih untuk tinggal di tempat saudara atau diluar dari hunian sementara yang telah disediakan oleh BP Batam, akan diberikan biaya sewa sebesar Rp 1.200.000 juta per bulan.

Biaya hidup hingga biaya sewa hunian itu akan diberikan sampai warga benar-benar telah menempati hunian baru.

"Jadi untuk saat ini sudah terdapat lebih dari 341 warga Rempang sudah setuju untuk digeser, dan sekitar 20 warga sudah pindah ke hunian sementara. Sementara sisanya akan segera pindah sejalan dengan lengkapnya persyaratan administrasi," imbuhnya.

Batam - BP Batam kembali memfasilitasi pemindahan enam Kepala Keluarga (KK) asal Desa Pasir Panjang, Kelurahan Rempang Cate, ke hunian sementaea, Selasa (3/10/2023).

Jumlah ini pun menambah daftar warga yang telah menempati hunian sementara menjadi 16 KK.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait mengatakan jika pemindahan tersebut tak terlepas dari komitmen BP Batam untuk mendukung percepatan investasi Rempang Eco-City.

"Sejauh ini progresnya berjalan dengan baik dan maksimal. Seusai arahan Kepala BP Batam, kami memastikan jika pendataan terhadap warga yang terdampak pengembangan kawasan juga berlangsung dengan pendekatan persuasif. Tanpa adanya paksaan ataupun intervensi," ujar Ariastuty.

Tidak hanya itu, lanjut Ariastuty, jumlah warga yang akan menempati hunian sementara akan kembali bertambah pada Rabu (4/10/2023).

Hal ini menyusul kesediaan satu KK asal Desa Pasir Panjang lainnya untuk pindah ke hunian sementara.

"Laporan tim di lapangan, hari ini akan ada yang pindah lagi. Tim dari BP Batam dengan dibantu personel keamanan gabungan pun telah bersiap di lokasi untuk memfasilitasi kepindahan tersebut," tambahnya.

Untuk diketahui, total warga yang telah mendaftar hingga tanggal 3 Oktober 2023 berjumlah 341 KK.

Sedangkan yang telah berkonsultasi dengan tim di Posko Tim Rempang Eco-City terkait hak-hak masyarakat sebanyak 498 KK.

Total warga yang mendaftar dan berkonsultasi pun juga terus bertambah dari hari ke hari.

Progres tersebut tentu tak terlepas dari komitmen BP Batam yang mengedepankan pendekatan humanis dan komunikasi persuasif selama melakukan sosialisasi ke warga Rempang.

"Kami terus berupaya untuk mempercepat realisasi investasi ini sesuai arahan pemerintah pusat," kata Ariastuty.

Sementara, Lely, salah satu KK asal Desa Pasir Panjang yang sudah pindah ke hunian sementara menegaskan bahwa pemindahan terhadap keluarganya merupakan pilihan yang berasal dari hati nurani. Tanpa ada campur tangan pihak lain.

"Saya daftar dan pindah atas kemauan saya sendiri dan tak ada dipaksa oleh siapapun. Ini murni dari hati nurani saya sendiri. Untuk saudara saya yang masih tinggal, mudah-mudahan dapat terbuka pemikirannya untuk mendukung program pemerintah," tegasnya.

Senada dengan Lely, Sariman juga mengungkapkan bahwa keputusannya untuk mendukung program Rempang Eco-City merupakan pilihan yang datang tanpa intervensi pihak manapun.

"Saya siap pindah meninggalkan rumah saya tanpa ada paksaan. Atas nama pribadi, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan BP Batam yang telah membantu proses pemindahan kami," ujarnya. (DN)

Batam - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi menjalin silaturahmi bersama masyarakat di Sembulang Tanjung, Kelurahan Sembulang, Selasa, (3/10/2023).

Muhammad Rudi hadir bersama Forkopimda Kota Batam beserta jajaran di BP Batam dan Pemko Batam.

Rudi sebagai orang nomor satu di Batam itu mengaku senang dapat menyapa dan mendengar langsung curahan hati masyarakatnya.

"Saya hadir untuk mengetahui langsung apa yang menjadi aspirasi, kita harus yakin bahwa pemerintah akan bersama masyarakat," kata Rudi

Kehadirannya juga sekaligus memberikan pemahaman atas isu miring yang beredar di publik terkait pengembangan Rempang Eco-City. Sehingga, ikhtiar pemerintah untuk membangun daerah dapat berjalan baik dan bermuara kepada ekonomi masyarakat.

"Saya ingin berbuat sebaik mungkin untuk Bapak Ibu semua, mudah-mudahahan pertemuan ini akan membawa satu perkembangan yang lebih baik kedepan," pungkasnya.

Merespon kehadiran langsung pemimpin di tengah polemik, Rois, seorang warga Sembulang Tanjung pun mengaku haru atas kepedulian pemerintah.

"Semoga kehadiran Bapak Ibu, pimpinan di Kota ini bisa menjadi penyejuk dan penenang bagi kami dan bisa memberikan solusi terbaik," harapnya.

Batam - Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara 1 pada hari Senin (2/10/2023).

Turut dihadiri oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, RDP ini digelar dalam rangka pembahasan update progress investasi Rempang Eco-City.

Salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) 2023 ini diharapkan dapat terus berjalan dan bisa memberikan dampak peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat setempat.

"Melihat kondisi yang terjadi di lapangan, kita berharap investasi di Pulau Rempang ini bisa terus berjalan lancar dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar," ujar Bahlil.

Sejalan dengan pernyataan dari Menteri Investasi/Kepala BKPM, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan bahwa hari ini pihaknya melaporkan poin-poin terkait perkembangan investasi di Pulau Rempang dan telah mendapat respon yang baik dari Komisi VI DPR RI.

"Sudah kita laporkan perkembangannya (Investasi di Pulau Rempang) kepada Komisi VI DPR RI dan telah direspon baik dengan beberapa catatan," kata Rudi.

"Pendekatan Humanis dalam sosialisasi dan pendataan tetap harus dikedepankan, kemudian kami juga diminta untuk tetap melibatkan tokoh masyarakat setempat dalam seluruh prosesnya," sambungnya.

Hal-hal tersebut selama ini telah dilakukan oleh BP Batam dan untuk mendukung percepatan realisasi investasi di Pulau Rempang, Rudi bersama jajaran di BP Batam berkomitmen untuk terus menjalankan amanah yang disampaikan oleh Komisi VI DPR RI tersebut.

Selain itu, Komisi VI DPR RI juga telah memberikan beberapa pertanyaan terkait investasi Rempang Eco-City ini yang harus dijawab secara tertulis dalam kurun waktu lima (5) hari setelah RDP ini selesai dihelat.

"Seluruh saran dari Komisi VI DPR RI akan kami pelajari dan kami terapkan dalam seluruh aspek investasi khususnya di Batam agar kesejahteraan masyarakat bisa meningkat dan ekonomi Batam terus bertumbuh," tutur Rudi.

"Dengan respon yang positif dari Kementerian Investasi/BKPM RI serta Komisi VI DPR RI, kami yakin percepatan investasi di Pulau Rempang ini dapat kita wujudkan bersama-sama dalam waktu dekat," pungkas orang nomor satu di Batam ini.

Pertanyaan Kunci dari Komisi VI DPR RI

Dalam informasi yang beredar luas di media sosial, banyak yang menyatakan kekhawatiran terkait Hak Pengelolaan Lahan (HPL), Peran Xinyi Group dalam Membangun Ekosistem Industri Skala Besar, serta anggapan bahwa investasi ini terkesan terburu-buru.

Menjawab pertanyaan tersebut, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menegaskan beberapa poin sebagai berikut.

"Untuk HPL nanti akan diserahkan kepada Pemerintah dalam hal ini adalah BP Batam sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam," terang Bahlil.

"Selanjutnya peran Xinyi Group dalam mengembangkan industri skala besar tidak perlu diragukan lagi, karena pengembangan kawasan (Pulau Rempang) ini tidak hanya membangun satu pabrik saja melainkan seluruh ekosistem industri di dalamnya, mulai dari inti usaha yang terdiri dari 8 sektor industri hingga kebutuhan pangan dan kompetensi SDM. Jadi semua ini akan saling mendukung membentuk suatu ekosistem industri berskala besar," lanjutnya.

"Terakhir, soal kesan terburu-buru, kita perlu pahami bahwa investasi ini adalah soal momentum sehingga ketika ada investor yang mau masuk, kita harus siap sesegera mungkin untuk merealisasikannya. Kita harus menyiapkan dulu seluruh infrastruktur pendukungnya baru mereka (investor) datang, kalo tidak mereka akan lari ke negara lain karena banyak negara yang berminat pada investasi besar ini dan kita tidak akan tahu kapan lagi kita (Indonesia) akan mendapat kesempatan sebesar ini lagi," pungkas Bahlil.

Batam - Pemindahan warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco-City terus membuahkan hasil.

Terbaru, sebanyak 7 Kepala Keluarga (KK) pindah secara serentak ke hunian sementara, Minggu (1/10/2023).

Pemindahan ini pun tak terlepas dari upaya BP Batam dalam mengedepankan sosialisasi pendekatan persuasif ke warga yang terdampak program strategis nasional tersebut.

Dimana, empat KK memilih untuk menghuni rumah yang telah disiapkan oleh BP Batam di wilayah Sambau.

Sedangkan tiga lainnya tinggal di rumah kontrakan yang dipilih secara mandiri.

"Saya mendukung penuh program pemerintah ini agar ekonomi warga lebih maju. Saya mendaftar dan bersedia pindah tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun," ujar warga Sembulang Camping, Wulan Ratna Sari.

Wulan berharap, pengembangan Rempang Eco-City dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat ke depannya.

"Silahkan berfikir positif, jangan sampai kita bercerai berai karena ulah pihak tak bertanggung jawab yang ingin mengadu domba kita. Kita semua memiliki hak untuk merubah hidup menjadi lebih baik," tambahnya.

Senada dengan Wulan, warga lain bernama Fahrudin, menegaskan bahwa pemindahan terhadapnya dilakukan dengan senang hati tanpa paksaan ataupun intervensi pihak lain.

"Kami pindah dengan senang hati dan tanpa paksaan. Mudah-mudahan kami bisa lebih maju dan sejahtera dengan adanya program pembangunan dari pemerintah ini," ungkap pria yang merupakan warga asli Desa Goba Sei Buluh, Kelurahan Sembulang.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait menyambut baik pemindahan terhadap warga yang telah dilakukan dengan maksimal.

Ariastuty mengungkapkan, 7 KK yang telah dipindahkan berasal dari lokasi yang berbeda-beda. Ada yang dari Sei Buluh Simpang Dapur Enam, Goba Sei Buluh, Pasir Panjang, dan Sembulang Camping.

"Sejauh ini ada 10 KK yang sudah menempati hunian sementara. Kami berharap, jumlah tersebut terus bertambah," ujar Ariastuty.

Sesuai arahan Kepala BP Batam, Ariastuty menekankan jika pemindahan terhadap warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco-City pun dilakukan dengan cara yang humanis. Tanpa ada intervensi ataupun paksaan.

"Tim yang bertugas di lapangan akan membantu dengan maksimal proses pemindahan hingga warga menempati hunian sementara. Dan BP Batam pun berkomitmen untuk terus melakukan pendekatan humanis dan komunikasi persuasif ke warga selama pendataan dilakukan," pungkasnya. (DN)