Batam - Isu liar terkait rencana investasi di Pulau Rempang masih saja dihembuskan oleh oknum yang tak bertanggung jawab.

Terbaru, kabar miring terkait Rempang juga disampaikan oleh Rizal Ramli saat hadir pada kegiatan pentas seni warga di Sembulang, Kamis (9/11/2023).

Ia menyampaikan kepada awak media bahwa pengosongan Pulau Rempang dilakukan atas perintah Presiden China, Xi Jinping kepada Presiden RI, Joko Widodo.

BP Batam melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait, menyayangkan pernyataan yang bernada provokatif tersebut.

Ia juga membantah isu yang disampaikan Rizal terkait pengosongan Pulau Rempang.

Dimana, rencana pengembangan Rempang Eco-City merupakan program pemerintah yang terdaftar dalam Program Strategis Nasional (PSN).

Hal itu seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023.

Tidak hanya itu, lanjut Ariastuty, investor yang menanamkan modal pun hanya akan memanfaatkan lahan sekitar 2.370 hektare dari total keseluruhan lahan seluas 17.600 hektare.

"Isu pengosongan pulau itu tidak benar. Seperti yang telah disampaikan, untuk tahap awal rencana investasi, hanya empat kampung yang terdampak," tegasnya, Kamis (9/11/2023).

Di samping itu, Ariastuty mengungkapkan bahwa hanya 961 Kepala Keluarga (KK) terdampak pengembangan Rempang yang bakal bergeser pada tahap awal pembangunan.

"Jadi, isu seperti ini seharusnya tidak perlu lagi dikemukakan. Apalagi tujuannya untuk memecah belah dan mengganggu situasi kondusif Kota Batam," tambahnya.

Oleh sebab itu, pihaknya pun mengajak masyarakat Batam untuk tidak terprovokasi dengan kabar miring terkait Rempang.

Mengingat, banyaknya oknum tak bertanggung jawab yang sampai saat ini masih memanfaatkan momentum pengembangan Pulau Rempang untuk kepentingan tertentu.

"Sesuai pesan Kepala BP Batam, masyarakat jangan terprovokasi isu miring. Serap informasi dengan baik sebelum meneruskannya di media sosial. Tetap jaga persatuan," pungkasnya.

Jakarta, 8 November 2023. Perekonomian ASEAN telah menunjukkan kinerja positif dalam satu dekade terakhir dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4%-5%. Pada tahun 2022, ekonomi ASEAN tumbuh 5,7% (yoy) dan diprediksi tetap tumbuh positif di tahun 2023. Di dunia, kawasan ASEAN merupakan ekonomi terbesar ke-5 dan eksportir terbesar ke-4, bahkan pada tahun 2022 menjadi tujuan Foreign Direct Investment (FDI) terbesar ke-2.

Pertumbuhan perekonomian ASEAN yang didukung dengan konektivitas tersebut akan turut mendorong ketahanan perekonomian Asia pada tahun 2023 ini dan juga pada tahun-tahun mendatang. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 yang digelar dalam momen Keketuaan Indonesia September lalu, telah dihasilkan komitmen terkait konektivitas ASEAN yang antara lain untuk memastikan implementasi Visi Komunitas ASEAN 2025 secara efektif dan melanjutkan kemajuan implementasi rekomendasi Mid-Term Review (MTRs) Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) 2025.

“Konektivitas merupakan kunci dalam pembangunan ekonomi terpadu di wilayah ASEAN. Tidak hanya membuat kebijakan saja tetapi juga secara praktis melakukannya agar infrastruktur dan konektivitas di ASEAN dapat segera terwujud,” tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam The 14th ASEAN Connectivity Symposium di Jakarta, Rabu (8/11).

Sepakat dengan Menko Airlangga, President Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) Profesor Tetsuya Watanabe mengatakan bahwa konektivitas ASEAN telah terbukti menjadi landasan strategi pemulihan ASEAN pascapandemi yang melibatkan koordinasi kebijakan, pengumpulan sumber daya, dan pembentukan kemitraan untuk memperkuat ketahanan kawasan sehingga menjadi lebih kuat.

Sementara itu, Deputy Secretary-General of ASEAN for ASEAN Economic Community Satvinder Singh mengatakan bahwa ASEAN harus terus membangun kapasitas dan memperkuat pijakan regional untuk memaksimalkan manfaat konektivitas ASEAN dan Komunitas Ekonomi ASEAN. Deputy Satvinder Singh juga menyampaikan bahwa kepemimpinan Menko Airlangga selaku Ketua Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam pencapaian tersebut.

Sejalan dengan solidnya pertumbuhan perekonomian ASEAN, perekonomian Indonesia pada kuartal III-2023 juga mampu tumbuh positif sebesar 4,94% (yoy). Angka tersebut diiringi dengan tingkat inflasi yang terkendali yakni 2,56% di bulan Oktober 2023, serta membaiknya indikator-indikator sosial yakni penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Indonesia juga berhasil kembali menjadi negara berpendapatan menengah atas berdasarkan klasifikasi Bank Dunia dengan pendapatan per kapita sebesar USD4,580.

Menko Airlangga dalam simposium tersebut juga menyampaikan bahwa peluncuran DEFA dalam momentum Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini akan melipatgandakan nilai ekonomi digital di ASEAN pada tahun 2030, dari USD1 triliun menjadi USD2 triliun. Agenda ekonomi berkelanjutan juga akan dipercepat melalui pengembangan ekosistem kendaraan listrik regional.

Lebih lanjut, negara-negara ASEAN juga berkomitmen mengembangkan Agenda Konektivitas ASEAN Pasca-2025 sebagai bagian dari Komunitas ASEAN Pasca-2025. Sehubungan dengan itu, pengembangan Agenda Konektivitas ASEAN Pasca-2025 akan dilakukan dengan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) sebagai referensi utama.

“Saya berharap dalam MPAC 2025 maupun dalam Agenda Konektivitas ASEAN Pasca 2025 dapat mengakomodir rencana aksi yang sejalan dengan penerapan Local Currency Transaction (LCT) sebagai penghubung ASEAN dan rencana ASEAN untuk mengembangkan kendaraan listrik ekosistem di ASEAN,” pungkas Menko Airlangga.

Turut mendampingi Menko Airlangga dalam simposium tersebut Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Tata Niaga Kemenko Perekonomian, Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional Kemenko Perekonomian. Simposium tersebut juga dihadiri oleh Ketua dan perwakilan ASEAN Connectivity Coordinating Committee Komite Koordinasi Konektivitas ASEAN (ACCC), Duta Besar ASEAN Dialogue Partner, perwakilan Badan-Badan Sektoral ASEAN dan Badan Pelaksana Utama, serta sejumlah representatif focal points MPAC 2025, organisasi internasional, multilateral development banks, sektor swasta dan organisasi sub-regional lainnya. (nck)

Kota Batam, Kepulauan Riau, siap menggelar event Jambore Sepeda Lipat Nasional (Jamselinas) XII pada 11 November 2023 mendatang. Jambore sepeda lipat itu akan diikuti 3.000 pesepeda lipat dari Sabang sampai Marauke, 38 Provinsi di Indonesia.

Kepala Badan Pengusahaan Batam sekaligus Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan pihaknya telah menyiapkan baik kesiapan sumber daya manusia hingga sarana pendukung untuk mensukseskan event tersebut.

Apalagi dipilihnya Batam tak luput dari siapnya infrastruktur memadai, utamanya jalan yang lebar dan ramah bagi pesepeda.

"Event ini memberikan kesempatan kepada para peserta untuk menikmati pesona Batam sebagai kota baru nan modern" kata Muhammad Rudi, Selasa, (8/11/2023).

Rudi pun mengapresiasi dipilihnya Batam sebagai tuan rumah Jamselinas XII tahun 2023. Untuk itu, ia mengajak masyarakat mendukung penuh event sport tourism tersebut sehingga bisa memberikan multi efek terhadap sektor ekonomi masyarakat Batam.

Sementara, Ketua Batam Folding Bike selaku Ketua Pelaksana Jamselinas XII, Indra Harianto menyebutkan rangkaian event akan berlangsung selama 4 hari, Kamis-Minggu, 9-12 November 2023.

"Ada Jamselinas Expo 2023 di Mega Mall, kemudian welcome dinner, gala dinner dan puncak jambore di hari sabtu," sebutnya.

"Pengambilan ride pack peserta dipusatkan di Mega Mall," sebutnya lagi.

Ditambahkan, Jamselinas XII akan melalui rute berjarak 31 kilometer dengan start dari Alun-alun Engku Putri dan finish di Nuvasa Bay Nongsa.

Tidak hanya diikuti pegiat sepeda lipat dari Indonesia, Jamselinas XII turut diikuti 135 pesepeda dari negara tetangga yakni Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand.

Pelaksanaan Jambore Sepeda Lipat Nasional (Jamselinas) ke-XII di Kota Batam mendapat sambutan hangat dari banyak pihak.

Bukan tanpa alasan, agenda yang berlangsung pada tanggal 11 November 2023 tersebut diyakini bakal memberikan banyak dampak positif bagi Kota Batam.

Selain untuk memperkenalkan sektor pariwisata Batam, Jamselinas juga dapat membangkitkan ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"Kami mendukung penuh pelaksanaan Jamselinas. Event ini sekaligus memberikan kesempatan kepada para peserta untuk menikmati pesona Batam sebagai kota baru," ujar Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, Rabu (8/11/2023).

Muhammad Rudi meyakini, agenda Jamselinas akan memberikan dampak positif pada sektor pariwisata Batam ke depan.

Mengingat, kegiatan tersebut akan diikuti oleh pesepeda yang berasal dari seluruh Indonesia dan beberapa negara tetangga.

"Kegiatan Jamselinas juga menjadi ajang promosi kemajuan Batam. Kami berharap, sektor kunjungan wisatawan pun akan terus meningkat ke depannya," tambah Rudi.

Orang nomor satu di Kota Batam tersebut turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan Jamselinas ke-XII.

Terpilihnya Batam menjadi tuan rumah menandakan bahwa kota berenduduk sekitar 1,3 juta orang ini selalu aman dan kondusif untuk berbagai event. Baik skala nasional maupun internasional.

"Mari bersama kita menjaga Batam agar selalu kondusif dan nyaman," pungkasnya. (DN)

BP Batam terus berupaya untuk mempercepat realisasi investasi Rempang Eco-City.

Hal tersebut dapat dilihat dari komitmen BP Batam yang memfasilitasi secara maksimal pergeseran terhadap 73 Kepala Keluarga (KK) terdampak pengembangan Kawasan Rempang ke hunian sementara.

Adapun keseluruhan warga yang bergeser adalah mereka yang menempati lokasi Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 272 Tahun 2018.

"Jadi, 73 KK yang telah bergeser adalah warga yang berada di APL. Terhadap warga yang berada di lokasi Hutan Produksi yg dapat Dikonversi (HPK), saat ini belum dapat dilakukan pergeseran karena masih tahapan proses perubahan status dari HPK ke APL di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," papar Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, Minggu (5/11/2023).

Ariastuty mengungkapkan, BP Batam belum dapat memberikan kompensasi kepada warga yang berada di kawasan hutan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami tetap komitmen untuk melakukan pergeseran sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Seperti apa yang disampaikan Pak Menteri Investasi, warga harap bersabar," tambahnya.

Ia juga meminta agar masyarakat tak terprovokasi dengan isu liar maupun ajakan pihak yang tak bertanggungjawab untuk melakukan tindakan melawan hukum.

"Mari kita bersama-sama menjaga agar Batam tetap kondusif," pungkasnya. (DN)

Batam - Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan lndeks Harga Konsumen (IHK) gabunga n 2 kota di Provinsi Kepulauan Riau mengalami inf lasi sebesar 0,33% (mtm). Secara tahun kalender inflasi gabungan 2 kota di Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 1,54% (ytd). Secara spasial, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang mengalami inflasi masing-masing sebesar 0,37% (mtm) dan 0,07% (mtm). Dengan demikian,secara tahunan,gabungan 2 kota di Provinsi Kepulauan Riau mencatatkan inflasi sebesar 2.46% (yoy) atau masih terkendali berada dalam kisaran target inflasi nasional 3,0± 1%.
Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi gabungan 2 kota di Provinsi Kepulauan Riau terutama didorong oleh kelompok transportasi. Komoditas utama penyumbang inflasi tersebut yakni tarif angkutan udara yang meningkat sejalan dengan kenaikan permintaan dan bensin seiring dengan penyesua ian harga BBM non subsidi. Selain itu, kenaikan harga juga terjadi pada kelompok makanan minuman dan tembakau seperti harga beras, daging ayam ras, dan cabai rawit,serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yaitu harga emas perhiasan. Sementara itu, komoditas telur ayam ras, bayam, wortel, minyak goreng dan kentang mencatatkan penurunan harga.
lnflasi yang terkendalitersebut merupakan hasil dari konsistensi,inovasi,dan sinergi dari Tim Pengendalian lnflasi Daerah (TPID) baik di level provinsi maupun kabupaten dan kota se-Kepulauan Riau dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian lnflasi Pangan (GNPIP). Pada bulan Oktober 2023, TPID telah melaksanakan kegiatan pasar murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di 3 Kabupaten/Kota, disertai dengan koordinasi melalui High Level Meeting (HLM) TPID serta sinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk memastikan kelancaran distribusi barang, kecukupan ketersediaan pasokan, dan kewajaran harga pangan. Selain itu, kegiatan serah terima cold storage komoditas cabai dari Bapanas ke Provinsi Kepulauan Riau telah dilakukan dan siap dioperasikan dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan cabai.
Ke depan, TPID akan terus mengantisipasi tekanan inflasi yang meningkat dengan memperkuat GNPIP. Dalam menjaga keterjangkauan harga, TPID berencana untuk menyelengga rakan kegiatan pasar murah di berbagai daerah. Untuk mengamankan ketersediaan pasokan, TPID berupaya meningkatkan produksi pangan lokal, mendorong dan mengoptima lkan program tanam pekarangan, meningkatkan produksi ikan budidaya air tawar dan air laut.serta pemenuhan pakan ternak dengan harga lebih terjangkau. Untuk menjamin kelancaran distribusi, TPID akan terus berkoordinasi untuk memperlancar distribusi pasokan agar stok pangan tersedia dalam jumlah yang cukup. Dari sisi teknologi, penguatan digitalisasi data informasi pangan akan terus dioptimalkan melalui koordinasi perancangan dashboard pemantauan data inflasi terintegrasi

Sebanyak 73 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak pengembangan Kawasan Rempang telah menempati hunian sementara.

Jumlah tersebut kembali bertambah menyusul bergesernya dua KK asal Desa Sembulang Tanjung, Jumat (3/11/2023).

Kesediaan warga untuk bergeser ke hunian sementara merupakan bentuk dukungan terhadap rencana investasi pengembangan Kawasan Rempang.

Warga berharap, realisasi program Rempang Eco-City nantinya dapat memberikan dampak positif terhadap kemajuan ekonomi masyarakat ke depan.

"Kami dengan senang hati bergeser ke hunian sementara karena mendukung penuh program pemerintah. Harapan kami, ekonomi lebih baik dari yang sebelumnya," ujar warga Sembulang Tanjung, Suharti.

Senada dengan Suharti, warga lainnya, Jerry juga mengharapkan agar ekonomi masyarakat Rempang jauh lebih maju dengan terealisasinya program strategis nasional tersebut.

Mengingat, program Rempang Eco-City akan memberikan peluang kerja kepada ratusan ribu warga tempatan.

"Untuk perpindahan hari ini tidak ada paksaan dari pihak manapun. Yang pasti, kita berharap untuk ke depannya masyarakat bisa lebih makmur," tegasnya.

Terpisah, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi berkomitmen untuk menyelesaikan rencana investasi di Rempang.

Menurutnya, pendekatan persuasif ke warga adalah kunci penting dalam mewujudkan kawasan ke depannya.

"Pemerintah pusat melalui BP Batam akan terus memperhatikan hak-hak masyarakat dalam realisasi pembangunan Rempang. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk membangun komunikasi dua arah," ujar Rudi.

Sebagai mesin ekonomi baru di Indonesia, pemerintah pusat melalui BP Batam bakal memproyeksikan Rempang sebagai kawasan industri, perdagangan, residensial hingga wisata yang terintegrasi demi mendorong peningkatan daya saing terhadap Singapura dan Malaysia.

"Kami diberikan tugas agar realisasi investasi bisa terselesaikan. Momentum pembangunan dan investasi ini akan membawa masyarakat lebih sejahtera dan lebih maju ke depannya," pungkasnya. (DN)

Pusat Data Sistem Informasi (PDSI) BP Batam, menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Aston Batam Hotel, Jumat (03/11/2023).

FGD ini mengangkat tema, Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel, Melalui Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan BP Batam.

Kepala PDSI BP Batam, Sylvia Malaihollo mengatakan, kegiatan FGD yang dilaksanakan ini juga menjadi baguan dari sosialisasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan BP Batam.

Penyelenggaraan SPBE ini menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan sebagai tanggungjawab kepada Kementrian PANRB. Karena, pada tahun ini BP Batam sudah membuat tautan atau meminta penilaian kepada Kementrian PANRB terhadap penyelenggaraan SPBE di lingkungan BP Batam.

"Sehingga FGD ini jadi bagian dari sosialisasi atau awareness yang harus dilakukan kepada seluruh unit kerja yang ada di BP Batam," katanya.

Ia menjelaskan, ketika penyelenggaraan SPBE diterapkan, maka seluruh proses yang ada di lingkungan BP Batam menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan. Hingga akhirnya diwujudkan berbasis elektronik atau IT.

Maka dari itu, peserta yang diundang dalam FGD itu terdiri dari internal BP Batam maupun dari eksternal BP Batam, seperti BSSN dan BRIN.

"Kemudian juga hadir dari Kementrian PANRB yang menjadi bagian dari narasumber kami, sekaligus pembina dalam penerapan atau penyelenggaraan SPBE itu," katanya.

Ia berharap, melalui FGD ini tidak hanya penyelenggaraan SPBE atau kewajiban terhadap penyampaian kepada Kementrian PANRB. Namun bagaimana kebijakan, tata kelola, manajemen hingga layanan di BP Batam bisa secara terstandarisasi atau tersistematis melalui elektronik.

"Jadi bukan sekedar hanya nilai. Tetapi lebih kepada betul-betul penyelenggaraan terhadap sistem pemerintahan yang berbasis elektronik," imbuhnya.

Analis Kebijakan Madya Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Perwita Sari memberikan apresiasi atas kegiatan yang dilaksanakan oleh PDSI BP Batam. Progres yang sudah dilaksanakan oleh PDSI juga diakuinya sudah cukup baik.

Dengan banyaknya kebijakan hingga tata kelola yang sudah mulai diatur. Terutama dengan adanya arsitektur dan tata rencana SPBE.

"Harapannya ini menjadi suatu langkah baik, untuk kedepannya bisa memperbaiki tata kelola pemerintahan. Khususnya di BP Batam sendiri. Jadi kegiatan ini sangat bagus dan apa progres yang sudah dilaksanakan sudah sangat baik," katanya.

Dalam FGD tersebut, Perwita Sari akan menyampaikan materi terkait dengan arsitektur dari SPBE itu sendiri. Sebagaimana BP Batam yang sudah ini sudah mempunyai arsitektur dan tata rencana, sehingga kedepannya hanya perlu pembekalan untuk memanfaatkan arsitektur dan tata rencana itu sendiri.

"Karena ini menjadi base line data-datanya untuk kita menganlisis. Supaya lebih efektif, lebih transparan, dan lebih akuntabel dalam pelaksanaan SPBE ini di lingkungan BP Batam," imbuhnya.

Kepala BP Batam Muhammad Rudi melaksanakan Gerakan tanam pohon dan pemupukan Pohon Jati Mas dimulai dari Taman Dang Anom.

Adapun rute penanaman 1.800 pohon sepanjang 30 km, dimulai dari Taman Dang Anom Simpang Laluan Madani menuju Bundaran Bandara Hang Nadim, kemudian kembali ke Simpang Laluan Madani.

Kegiatan Jum’at pagi (3/11/2023) masih bersempena dalam rangka Hari Bakti BP Batam ke 52 tahun, melibatkan 700 lebih karyawan BP Batam dari 22 unit kerja.

Turut hadir dalam penanaman pohon dan pemupukan pohon Jati Mas, Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina, Eselon II di lingkungan BP Batam dan sejumlah perangkat OPD Pemerintah Kota Batam.

Kepala BP Batam yang melakukan penanaman dan pemupukan pohon pertama, mengatakan bahwa Gerakan ini merupakan upaya BP Batam untuk menghijaukan Kota Batam.

“Acara yang kita gelar pagi ini dalam rangka penghijauan Kota Batam. Kita ingin dalam waktu tak terlalu lama, Kota Batam akan jadi semakin hijau. maka dari itu kita perlu kerja extra untuk melakukan penghijauan guna menjaga keasrian lingkungan dan memastikan kelangsungan hidup generasi mendatang” Kata Muhammad Rudi.

Muhammad Rudi, mengatakan bahwa pembangunan Kota Batam secara massif dari sisi infrastruktur selama tahun-tahun terakhir, harus dibarengi dengan Upaya Penghijauan Kota dan Industri Hijau.

Perencanaan BP Batam yang terintegrasi dan menyeluruh, diyakini dapat mendorong target-target pembangunan Batam dan menggerakan sektor ekonomi daerah. Termasuk kegiatan penanaman dan pemupukan Pohon Jati Mas ini, ia harapkan dapat membuat Kota Batam Yang Maju namun tetap Asri, Hijau, Bebas Polusi, Sehat dan Lestari.

Lebih lanjut Muhammad Rudi juga menjelaskan penghijauan diyakini menjadi suatu upaya untuk mengembalikan dan meningkatkan efektivitas tanah agar dapat berfungsi dengan baik dan secara optimal.

Sebagai pengatur tata air untuk mencegah banjir maupun untuk melindungi lingkungan yaitu mencegah timbulnya pencemaran dan polusi udara.

Sementara itu, para pegawai dari 22 unit kerja BP Batam tampak bahu membahu mencangkul tanah, menanam pohon jati dan menyiram pupuk, di masing-masing titik yang sudah ditentukan.

Kepala BP Batam pun berpesan agar apa yang telah ditanam, tidak ditinggal begitu saja melainkan dirawat agar terus tumbuh.

“terima kasih pegawai semua, amal jariyah jangan ditinggal. Saya pesan, apa yang ditanam dapat terus tumbuh baik dan subur, sehingga menjadi amalan untuk Bapak Ibu semua”. ungkapnya menyapa para karyawan.

“Tahun depan insyaallah ini akan tumbuh, memperindah dan menjadi pelindung bagi Kota Batam yang Baru”, pungkas Muhammad Rudi.

Kalimantan Timur, 2 Nopember 2023. Operasional BI di IKN yang lebih dekat dengan Pemerintah serta lembaga lain, BI sebagai bagian dari kebijakan ekonomi nasional akan lebih mudah dan optimal dalam melakukan sinergi dan koordinasi dalam menjalankan tugas di bidang moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Rancangan Gedung Perkantoran Bank Indonesia di IKN mencerminkan peran, filosofi, dan Nilai Strategis Bank Indonesia serta memperhatikan aspek harmony in unity yang mencakup unsur iconic and futuristic, smart and green building serta tetap mempertimbangkan nilai lokal (local values) sehingga selaras dengan konsep pembangunan IKN Nusantara yang menerapkan konsep smart forest city. Fisik gedung ini nantinya akan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yang selaras dengan kesiapan infrastruktur IKN yaitu Tahap I Tahun 2023-2024, Tahap II Tahun 2024-2027, dan Tahap III Tahun 2027-2031. Desain gedung tersebut dirancang dalam representasi Burung Garuda dengan Tema Garuda Vittaraksha Rupa, dimana Vitta berarti Kekayaan/Kesejahteraan dan Raksha berarti Penjaga. Makna Garuda Vittaraksha Rupa sejalan dengan peran Bank Indonesia sebagai penjaga stabilitas makroekonomi untuk pertumbuhan yang berdaya tahan. Filosofi ini mewakili spirit Transformasi Bank Indonesia dalam mengawal Perekonomian Nasional yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Bangsa Indonesia.

Bank Indonesia optimis pembangunan dapat berjalan sesuai target dan bermanfaat optimal bagi masyarakat umum dengan dukungan pemulihan ekonomi yang terus berlangsung dan kondisi makroekonomi yang terus menguat. Gedung tersebut merupakan bagian dari investasi bukan hanya bagi Bank Indonesia, tetapi juga bagi nasional untuk menjaga perekonomian secara berkesinambungan. (nck)