BP Batam memastikan bahwa kontraktor akan bertanggung jawab penuh atas peristiwa jatuhnya kanopi bagian depan rumah imam masjid, Selasa (19/12/2023) sore.

Melalui Kepala Bagian (Kabag) Humas, Sazani, BP Batam juga memastikan tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut."Saat ini sudah ditangani oleh pelaksana proyek. Kontraktor pun juga akan segera memperbaikinya," ujar Sazani saat meninjau lokasi.

Sazani menegaskan bahwa pihaknya juga akan segera melakukan evaluasi demi mengantisipasi hal serupa."Pembangunan rumah imam ini masih dalam masa pelaksanaan jadi akan segera diperbaiki dan akan dilakukan perkuatan," tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa tidak benar jika imam Masjid Tanjak menjadi korban dalam peristiwa jatuhnya bangunan ini.Mengingat, rumah ini memang masih dalam tahap pengerjaan. Sehingga, imam masjid pun belum menempatinya.

"Ada satu orang pekerja yang mengalami luka ringan sudah dibawa ke rumah sakit. Kondisinya pun mulai membaik dan diperbolehkan untuk pulang," pungkasnya. (*)

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menggelar sosialisasi Peraturan Presiden RI No. 78 Tahun 2023, pada Senin siang (18/12/2023).

Kegiatan mengundang seluruh elemen masyarakat mulai dari FKPD Provinsi Kepri dan Kota Batam, Instansi Vertikal, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Perangkat RT/RW, Organisasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat, hingga masyarakat Rempang dan Batam.

Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan Perpres No 78 Tahun 2023 yang keluar tanggal 8 Desember 2023 ini, mengatur tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional. Perpres ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 62 Tahun 2018.

Ketentuan teknis pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan tertuang dalam pasal 12 (1a) dalam hal penanganan dampak sosial kemasyarakatan berlokasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, kewenangan Gubernur daerah dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pria yang juga merupakan Walikota Batam ini menekankan bahwa kehadiran Perpres ini akan dapat menjadi titik terang menangani Pulau Rempang.

"Perpres 78 tahun 2023 sudah turun. Meski Perpres ini belum menyelesaikan semua persoalan Rempang Eco-City. Tetapi, Ini Perpres salah satu dasar penting yang akan kita gunakan untuk membangun rumah Bapak Ibu sekalian (kompensasi warga Rempang)." Kata Muhmmad Rudi.

Menurutnya, pada akhir bulan Desember ini akan mulai dibangun rumah contoh di Tanjung Banon sebagai lokasi relokasi warga terdampak.Sehingga ditargetkan tahun depan rumah sudah selesai dan dapat dinikmati oleh warga.

Muhammad Rudi melanjutkan bahwa pihaknya bersama seluruh forkopimda berkomitmen untuk menyelesaikan yang terbaik untuk seluruh warga Rempang.

Selain itu pihaknya juga mengajak masyarakat untuk menyiapkan putra-putrinya, sehingga dapat ambil peran sebagai tenaga kerja dalam proyek besar di Rempang ini ke depan.

Acara turut dibuka oleh sambutan Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto yang menyatakan bahwa Tujuan negara adalah pasti mewujudkan masyarakat yang sejahtera, makmur dan masyarakat yang mendapat rasa keadilan.

“Inilah yang dilakukan pemerintah (BP Batam). Tidak serta pemerintah mengambil kebijakan. Hari ini momentum Perpres sudah di tanda tangani Presiden, semoga bisa dipahami kita semua. Semoga BP Batam dalam mengambil kebijakan apapun akan tepat guna dan manfaat dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.” Pesan Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto.

Perkembangan Rempang Eco-City

Lebih rinci kemudian, Anggota Bidang Pengelola Kawasan dan Investasi Sudirman Saad menjelaskan tiga topik besar yakni perkembangan Rempang Eco-City, Perpres 78/2023 dan turunannya yakni Perka 20/2023.

Sudirman Saad menjabarkan bahwa prioritas pertama saat ini adalah penyiapan wilayah untuk Kawasan Industri seluas 2.000 Ha dan Tower Rempang 370 Ha. Dimana terdapat 961 KK tercatat berada di wilayah tersebut.

Tercatat 719 KK telah menerima sosialisasi dari tim terpadu, dengan jumlah 575 datang ke posko untuk berkonsultasi, 361 KK telah mendaftar, dan 86 KK telah pindah ke hunian sementara.

Sudirman meyakinkan agar masyarakat dapat sabar dan percaya pada apa yang disampaikan pemerintah (BP Batam).

Pihaknya akan bekerja keras dan memberikan hasil yang terbaik untuk masyarakat Rempang. "Kalau di daerah lain di Indonesia berdasarkan Perpres lama, warga hanya mendapatkan 1 pilihan, santunan atau relokasi, hanya salah satu." Kata Sudirman Saad.

"Sementara di Rempang dengan Perpres baru ini, warga bisa mendapatkan Santunan dan Relokasi Rumah. Warga dapat dua-duanya. Jadi mohon dukungan Bapak Ibu bersabar dan yakinlah kami akan lakukan yang terbaik untuk warga." ungkap Sudirman Saad.

Ia juga menambahkan, BP Batam optimis dengan penyelesaian status HPK dan HPL yang beberapa waktu lalu sempat mengganjal proses kepindahan warga yang telah mendaftar untuk relokasi, dapat segera diselesaikan.

“Masterplan untuk kawasan relokasi Tanjung Banun sendiri telah selesai oleh Kemen. PUPR. Kami akan berikan kesempatan Bapak Ibu untuk bisa memilih sendiri lokasi hunian yang cocok bagi Bapak Ibu. Dengan luas 93,5 Ha akan ada 961 unit rumah relokasi, Fasos Fasum, Pusat Ekonomi dan Dermaga.” Pungkas Sudirman.

Masyarakat terdampak di Kawasan Rempang yang hadir, sangat antusias untuk berdiskusi dan memberikan gagasan dan pengharapan mereka ke depan.

Berikut beberapa Mayoritas gagasan warga yang hadir :
1. mengharapkan uang ganti apresial bagi tanam tumbuh dan kapal mereka dapat segera diberikan sebelum mereka pindah,
2. bagi yang telah pindah meminta prioritas untuk pemilihan lokasi rumah strategis lebih dulu,
3. meminta komitmen agar anak-anak mereka dapat bekerja nantinya di Rempang Eco-City dan
4. harapan agar senantiasa dilibatkan dalam pengambilan kebijakan.

Masukan ini ditampung secara terbuka oleh seluruh pejabat yang ditunjuk sebagai Tim Terpadu dan akan dibawa pada esok pertemuan bersama Kementerian Bidang Perekonomian.

Jakarta, 18 Desember 2023. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk menyambut Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

Program CSR tersebut bertemakan BNI Berbagi Natal Tahun 2023 yang mencerminkan semangat BNI untuk menyambut Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

BNI membagikan total 34.000 paket pangan ke seluruh wilayah kerja BNI berupa beras, minyak, gula, mi instan, teh dan kebutuhan lainnya.

Seluruh bantuan tersebut akan dibagikan melalui kantor cabang operasional dan Kantor Wilayah BNI. Paket pangan ini ditujukan untuk masyarakat kurang mampu meliputi anak yatim piatu, jompo, janda, dan lainnya.

Selain itu, digelar pula perayaan dan ibadah Natal bersama anak yatim dan masyarakat tidak mampu di seluruh kantor wilayah BNI.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menyampaikan, BNI berbagi ini untuk membantu kesejahteraan masyarakat membutuhkan. Ini merupakan bentuk apresiasi BNI kepada tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG’s) yaitu Indonesia tanpa kemiskinan dan tanpa kelaparan.

“Misi BNI yaitu meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat,” ujar Okki.

Okki menyatakan, program ini dilaksanakan rutin setiap tahun dalam rangka turut berbagi kasih kepada sesama.

"Kami berharap dengan bantuan yang disalurkan dapat menjaga kedamaian Natal pada tahun ini. Semoga damai Natal menyelimuti seluruh masyarakat yang merayakan,” kata Okki. (nck)

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan OJK terus meningkatkan koordinasi, integrasi dan kerja sama di antara berbagai bidang organisasi di OJK untuk semakin memperkuat pengawasan lintas bidang di industri jasa keuangan.

“Saat ini unit khusus untuk perizinan dan pengawasan terintegrasi sudah terbentuk dan sudah bekerja untuk melihat bagaimana pengawasan lintas bidang bisa dilakukan dan akan lebih efektif. Begitu juga dengan perizinan, sehingga proses perizinan tidak berulang untuk bidang yang berbeda,” kata Mahendra dalam acara Dialog Akhir Tahun 2023 Dewan Komisioner OJK dengan Industri Jasa Keuangan (IJK) di Jakarta, Senin.

Mahendra menambahkan, untuk meningkatkan perizinan dan pengawasan terintegrasi ini juga telah dibentuk unit kerja pengelolaan data dan laporan terintegrasi untuk semakin mempermudah mekanisme pelaporan dari industri jasa keuangan.

Menurutnya, berbagai penguatan struktur organisasi itu merupakan bagian dari program reformasi organisasi yang dilakukan dari sisi proses bisnis, sumber daya manusia dan struktur organisasi untuk semakin meningkatkan integrasi, koordinasi dan efisiensi.

Dalam kesempatan itu, Mahendra juga menyampaikan perkembangan sektor jasa keuangan Indonesia di tengah dinamika kondisi perekonomian global selama 2023.

“Kalau kita lihat perekonomian global 2023 ini, walaupun pertumbuhan melambat, ada risiko dari ketidakpastian dan berlangsungnya kondisi inflasi dan tingkat suku bunga yang tinggi, tapi secara umum lebih baik daripada yang kita khawatirkan akhir tahun lalu,” kata Mahendra.

Dalam kesempatan itu, Mahendra menyampaikan akuntabilitas OJK dari masukan yang disampaikan oleh industri jasa keuangan pada pertemuan dengan IJK di 2022. Searah dengan itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan pertemuan ini merupakan sarana bagi OJK mendengar masukan dan pandangan dari pelaku industri jasa keuangan.

“OJK serius mendengarkan dan serius akan kita kaji, mana yang bisa kita follow up. Jadi kalau regulator willing mendengarkan dan mencari solusi berusaha untuk kita maju bersama mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk negeri ini,” kata Mirza.

Dialog Akhir Tahun OJK dengan Industri Jasa Keuangan merupakan kegiatan yang dilakukan setiap tahun sebagai sarana komunikasi langsung Dewan Komisioner OJK dengan para pelaku industri jasa keuangan.

Kegiatan dilaksanakan dalam dua sesi pembahasan yaitu Bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon; dan Bidang Perbankan yang dilaksanakan pada Jumat (1/12), sedangkan untuk Bidang Pengawasan Peransuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun; Bidang Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya; serta Bidang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto dilaksanakan pada Senin ini.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman, dan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi yang masing-masing menyampaikan berbagai arah kebijakan strategis di setiap bidang.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dan Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena, masing-masing menyampaikan arah untuk kinerja pelindungan konsumen dan masyarakat yang semakin baik, serta harapan untuk terus memperbaiki pengelolaan risiko dan tata kelola yang baik di industri jasa keuangan.

Pada setiap sesinya, kegiatan diikuti lebih dari 100 peserta yang berasal dari pimpinan dan perwakilan IJK, perwakilan Asosiasi Pelaku IJK dan stakeholder eksternal masing-masing bidang pengawasan IJK. (nck)

Batam FM - Hari ini (18 Desember 2023) Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia
(PRSSNI) dengan bangga merayakan ulang tahunnya yang ke-49. Untuk memperingati
momen ini, PRSSNI membuat Program khusus yaitu “Radioku Tertukar."
Melalui "Radioku Tertukar" PRSSNI ingin menunjukkan beragamnya radio-radio
Indonesia, mulai dari format radio hingga keragaman pendengarnya. Meski memiliki
keragaman, seluruh radio Indonesia memiliki tujuan yang sama: memperkuat persatuan
dan kesatuan Indonesia; terlebih menjelang tahun Pemilu 2024.
Seperti ungkapan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Budi
Arie Setiadi “Format Radio itu berbagai ragam. Tapi tujuan Radio tetap satu: hadir
untuk persatuan dan kesatuan Indonesia”.
Program “Radioku Tertukar” ingin menyampaikan pesan bahwa perbedaan dan
keragaman membuat kita lebih berwarna, dan bisa melengkapi satu sama lain.
Selain “Radioku Tertukar” PRSSNI juga mengadakan kuis berhadiah 1 unit iPhone 15 dan
Top-up GoPay senilai puluhan juta rupiah untuk 20 orang pemenang, Cukup menceritakan
pengalaman saat mendengar program “Radioku Tertukar” di kolom komentar akun
Instagram PRSSNI Pusat.
Akhir kata PRSSNI mengucapkan terima kasih kepada seluruh stake holder yang telah
membuat radio terus berkembang mengikuti zaman dan semakin banyak didengar orang.

Tentang Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia

Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia adalah asosiasi radio siaran swasta
beranggotakan 600 radio dari Aceh sampai Maluku di lebih dari 150 kota di Indonesia.
Berdasarkan survey Nielsen di 11 kota Indonesia, pendengar Radio saat ini ada 23 juta
orang. Dengan umur yang hampir setengah abad, asosiasi ini berdedikasi untuk
memajukan industri penyiaran radio dengan membuat radio tetap relevan bagi pendengar,
pengiklan dan para mitra sesuai perkembangan zaman.

PRSSNI Pusat:
Gedung Dewan Pers Lantai 2, Jl. Kebon Sirih No.32-34, Jakarta Pusat 10110 – Indonesia
Website: www.radioindonesia.co.id
Instagram: @prssni_radio_indonesia_

Praditya Sutrisno
Wakil Sekretaris Umum PRSSNI Pusat
0812-9005-711

Sorak-sorai ratusan penonton di Sport Hall Temenggung Abdul Jamal menandai dimulainya turnamen futsal Istana Sport Piala Kepala BP Batam kategori pelajar, Kamis (14/12/2023).

Sebanyak 32 tim tingkat SMP dan 24 tim tingkat SMA/SMK turut ambil bagian dalam turnamen yang akan berlangsung hingga tanggal 17 Desember 2023 mendatang.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, melalui Kepala Pusat Perencanaan Strategis, Fesly Abadi Paranoan mengucapkan terima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa terhadap pelaksanaan turnamen.

Fesly menyampaikan, Piala Kepala BP Batam ini merupakan bentuk dukungan terhadap pengembangan atlet futsal ke depannya.

Dengan harapan, turnamen yang ketiga kalinya dilaksanakan ini mampu melahirkan bakat-bakat potensial. Sehingga dapat mengharumkan nama Batam, baik di tingkat nasional maupun di level yang lebih tinggi.

"Tetap jaga sportivitas selama bertanding. Semoga turnamen ini bisa melahirkan atlet yang berprestasi untuk ke depannya," ujar Fesly saat membuka turnamen.

Ia berharap, seluruh peserta dapat memberikan kemampuan terbaiknya untuk menang.

Tentu dengan mengedepankan semangat kekeluargaan agar tak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama kompetisi berlangsung.

"Turnamen ini juga menjadi ajang pembinaan untuk generasi muda di Batam," pungkasnya. (*)

Badan Pengusahaan Batam telah rampung melakukan perbaikan jalan Gajah Mada yang amblas depan Villa Diamond pada Kamis (23/11/2023) lalu. Perbaikan ini, lebih cepat dari estimasi sebelumnya yang diperkirakan pekerjaan hingga 100% selama 1,5 bulan.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan, pengembangan dan pembangunan jaringan jalan akan tetap menjadi prioritas pihaknya. Menurutnya, infrastruktur perlu terus dibangun untuk menggerakan ekonomi masyarakat dan menjadikan Batam berdaya saing sebagai kota tujuan investasi.

Ia juga tak ingin kerusakan jalan menjadi ancaman keselamatan bagi masyarakat Kota Batam.

"Untuk meningkatkan perekonomian, BP Batam dan Pemerintah Daerah berfokus untuk meningkatkan infrastrukturnya, utamanya adalah jalan-jalan utama yang tidak boleh terputus," tegas Muhammad Rudi.

PPK 5127 RM PNBP BP Batam M. Gazali Djajasasmita mengatakan, pengaspalan jalan yang amblas tersebut telah dilaksanakan oleh pihaknya pada Kamis (14/12/2023) pagi. Saat ini, arus lalu lintas menuju Sekupang sudah kembali normal seperti sedia kala.

"Sesuai arahan dari bapak Kepala BP Batam, pekerjaan itu harus kita selesaikan cepat. Karena masyarakat kurang nyaman dengan Contraflow yang dilakukan selama ini. Jadi pembukaannya tadi sudah dilakukan oleh pihak kepolisian," ujarnya.

Ia melanjutkan, untuk pekerjaan jalan amblas tersebut adalah dengan mengganti Corrugated Steel Existing dengan pemasangan Box Culvert ukuran 2×2 meter. Disekitar area juga dilakukan pemadatan, sehingga aman bila dilalui kendaraan berat.

"Jadi untuk pekerjaan telah selesai kita laksanakan dengan pengaspalan dan sekarang sudah normal kembali. Pekerjaannya kita segerakan, tapi juga tidak mengurangi kualitas," imbuhnya.

Dalam berita sebelumnya, hujan dengan insensitas lebat terjadi merata di hampir seluruh Kota Batam. Hujan tersebut, mengakibatkan Corrugated Steel Existing yang kondisinya sudah berusia lebih dari 20 tahun, longsor usai diguyur hujan deras.

Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) menyelenggarakan Pembinaan Pengelolaan Pengaduan & Monitoring SP4N Lapor terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) se-Kepri pada Rabu (13/12/2023) di Aula Lantai 4 Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Kepri.

Tiga tujuan dari kegiatan tersebut ialah memberikan penguatan bagi penyelenggara untuk meningkatkan kepatuhan ketersediaan komponen pengelolaan pengaduan dan pelaksanaan pengelolaan sesuai Peraturan Presiden (PP) Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, mendorong Pemda Provinsi/ Kota/ Kabupaten se- Kepri untuk melakukan percepatan penyelesaian laporan yang diterima melalui aplikasi SP4N Lapor! serta melaksanakan optimalisasi aplikasi SP4N Lapor! pada pengelolaan pengaduan internal penyelenggara.

Dalam sambutannya Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr Lagat Siadari mengatakan jumlah pengaduan masyrakat yang disampaikan melalui SP4N Lapor! kepada Pemda di Kepri masih sangat minim.

“Hingga pukul 00.30 WIB (13 Desember 2023), berdasarkan pantauan Ombudsman, jumlah aduan masyarakat ialah 569. Jika dibandingkan dengan daerah lain, tentu ini masih sangat minim,” ujarnya di hadapan Diskominfo, Inspektorat dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemda se Kepri.

Meskipun demikian ia mengapresiasi kinerja pegelolaan SP4N Lapor! pada Pemda Kepri yang berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berhasil menduduki peringkat 1 nasional dalam hal persentase penyelesaian laporan.

“Kami tentu sangat mengapresiasi Bapak/Ibu hingga saat ini dapat menangani aduan sebanyak 85% atau sekitar 456 laporan sehingga berhasil menjadi peringkat 1 nasional,” pungkas Lagat.

Untuk mendongkrak laporan pada SP4N Lapor! Ia meminta agar Pemda dapat melakukan sosialiasi secara masif.

“Sosialiasikan secara masif kepada masyarakat bahwa ini adalah media yang telah disediakan pemerintah untuk melapor persoalan pelayanan publik. Sehingga masyarakat tidak perlu viralkan di media sosial. Cukup melalui SP4N Lapor! makan akan ditindaklanjuti,” jelas Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri itu.

Selain itu, ia juga berharap adanya komitmen pimpinan baik itu pimpinan daerah maupun kepala organisasi perangkat daerah (opd) dan pengelola, serta semangat yang selalu baru untuk meningkatkan aduan dan penyelesaiannya.

“Hilangkan stigma bahwa pengaduan itu negatif. Karena ketika kita masih menanganggap pengaduan negatif, kita tidak akan serius menangani aduan. Padahal aduan dapat kita jadikan acuan untuk membenahi diri,” tegas Lagat.

Ia pun tidak lupa mengingatkan pengelola SP4N Lapor! untuk tidak mengulur waktu untuk menyelesaikan laporan pasca mendapat disposisi dari admin pusat.

“Meskipun batas waktu penyelesaiannya 60 hari namun menurut jika ada hal yang bisa segera dituntaskan mengapa perlu menunggu 60 hari,” katanya.

SP4N Lapor! saat ini sudah terintegrasi dengan Sistem Manajemen Pelaporan Ombudsman dimana jika dalam 60 hari masalah yang diadukan masyarakat belum terselesaikan, maka sistem akan mengirimkan notifikasi kepada Pelapor apakah Pelapor bersedia jika laporannya ditindaklanjuti oleh Ombudsman.

“Kami mendapatkan tugas dari 4 lembaga lain yang menggawangi SP4N Lapor! untuk melakukan monitoring. Maka jangan heran kalau kami akan terus pantu. Karena jika setelah 60 hari tak terselesaikan dan Pelapor setuju untuk ditindaklanjuti. Maka sejak saat itu Ombudsman yang akan tindaklanjut laporan tersebut,” tutup Lagat.

Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi Monitoring dan Evaluasi SP4N Lapor Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota se-Kepulauan Riau Tahun 2023 oleh Kepala Perwakilan dilanjutkan dengan Materi Pembinaan Pengelolaan Pengaduan oleh Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi, Adi Permana.

Acara ditutup dengan pernyataan Komitmen Bersama dalam pengelolaan SP4N Lapor! oleh Ombudsman RI Perwakilan Kepri, Diskominfo, Inspektorat dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemda se Kepri.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengungkapkan bahwa toleransi antar umat beragama merupakan pondasi dalam mewujudkan tujuan Batam sebagai kota madani dan modern.

Ia menilai, toleransi juga menjadi modal penting demi menjaga kekompakan masyarakat Batam.

"Jaga kerukunan antar umat beragama. Ini menjadi hal penting dalam mempercepat pembangunan Batam sebagai kota baru," ujarnya di Hotel Golden Bay, Senin (11/12/2023).

Apalagi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024, lanjut Rudi, kerukunan masyarakat menjadi kunci keberhasilan untuk menjaga situasi kondusif Batam.

Hal ini juga selaras dengan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas daerah selama perayaan Nataru.

"Mari bersama menjaga keamanan dan kenyamanan Batam. Jangan sampai kita terpecah belah," tambahnya.

Di sisi lain, Batam yang kondusif akan berdampak positif terhadap pertumbuhan nilai investasi.

Mengingat, peran Batam yang sangat sentral terhadap perekonomian Provinsi Kepri.

Tercatat, Batam mampu memberikan sumbangan cukup besar bagi realisasi investasi asing di Kepri dengan capaian sebesar USD 160,16 juta atau setara dengan Rp 2,37 triliun sepanjang Triwulan III 2023.

Dapat dilihat, pencapaian tersebut kembali menegaskan posisi Batam sebagai lokomotif perekonomian Provinsi Kepri.

"Situasi kondusif akan berdampak langsung terhadap investasi dan perekonomian daerah," pungkasnya. (*)

Tanjungpinang - Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) melakukan rapat koordinasi dengan Bawaslu dan KPU Provinsi Kepri di Kantor Bawaslu Kepri pada Senin (11/12/2023).

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka melakukan pencegahan maladministrasi pada penyelenggaraannya.

Membawa tiga isu utama yaitu pengawasan layanan dalam aspek tala kelola layanan penanganan aduan pelanggaran Pemilu Tahun 2024 dan (ASN) pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara serta tindaklanjut MoU antara Ombudsman RI dengan KPU RI dan Bawaslu RI.

“Sebagaimana diamanatkan, tugas dan fungsi Ombudsman ialah mengawasi pelayanan publik. Jadi disini kami tidak akan masuk pada substansi melainkan memastikan pengelolaan pengaduan berjalan dengan baik, sesuai dengan SOP,” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr Lagat Siadari.

Lebih lanjut ia menjelaskan, jika pada periode sebelumnya Ombudsman dalam pengawasan Pemilu hanya ‘wait and see’, namun untuk Pemilu Tahun 2024, Ombudsman diminta untuk turut andil menyukseskan penyelenggaraannya.

“Ada nota dinas disampaikan oleh Ombudsman RI agar kami turut memantau pengawasan terhadap netralitas ASN/TNI/Polri dan sebagainya di Kepri,” jelasnya dihadapan Ketua Bawaslu Provinsi Kepri, Zulhadril Putra dan Ketua KPU Provinsi Kepri, Indrawan Susiolo Probowoadi beserta jajarannya.

Ia mengungkapkan akan melakukan kunjungan ke beberapa Bawaslu Tingkat Kota/ Kabupaten untuk melihat upaya pengawasan netralitas ASN, baik yang aktif maupun pasif.

Kemudian terkait tindaklanjut MoU, Ombudsman RI Perwakilan Kepri meminta narahubung dari seluruh KPU maupun Bawaslu di Provinsi Kepri dalam rangka percepatan penyelesaian laporan.

“Kemungkinan ada laporan masyarakat terkait Pemilu, jadi dengan adanya narahubung ini diharapkan komunikasi antara Ombudsman, KPU dan Bawaslu menjadi lebih efektif, efisien dan mudah,” pungkas Lagat.

Kegiatan pagi itu ditutup dengan penandatanganan komitmen antara Ombudsman RI Perwakilan Kepri, Bawaslu Provinsi Kepri dan KPU Provinsi Kepri.