Pemerintah Rusia memberikan respons tegas mengenai isu dan tuduhan yang mengaitkan keterlibatan tentara bayaran asal Kolombia dalam peperangan di Ukraina. Pihak Moskow membantah narasi yang menyebut mereka menyewa pejuang asing dari negara Amerika Latin tersebut, sembari balik menyoroti keberadaan milisi atau tentara bayaran asing yang justru berada di pihak Ukraina.
Isu mengenai tentara bayaran Kolombia ini mencuat setelah bermunculan laporan serta kesaksian dari para pejuang Kolombia yang berada di zona konflik. Banyak dari mereka mengaku tergiur tawaran finansial untuk bergabung dalam pertempuran, namun justru menghadapi situasi berbahaya di lapangan, keterlambatan pembayaran gaji, hingga perlakuan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang dijanjikan oleh pihak perekrut.
Pemerintah Kolombia sendiri sebelumnya telah berulang kali mengingatkan dan mengimbau para warganya untuk tidak tergiur dengan tawaran menjadi tentara di luar negeri, mengingat keterlibatan warga negara dalam konflik asing berisiko tinggi terhadap keselamatan jiwa. Presiden Kolombia bahkan sempat mengkritik aktivitas perekrutan tentara bayaran yang dinilai merugikan keselamatan warga negaranya di medan perang Eropa Timur tersebut.
Melalui perwakilannya, Rusia menegaskan bahwa operasi militer mereka dijalankan oleh kekuatan angkatan bersenjata resmi dan meminta pihak-pihak internasional untuk tidak menyebarkan disinformasi. Moskow menekankan bahwa tuduhan mengenai penyewaan personel secara ilegal merupakan bagian dari propaganda perang yang sengaja dihembuskan untuk memojokkan posisi Rusia di mata masyarakat internasional.
Sumber: CNN Indonesia
Berita tersebut mengulas keputusan resmi suatu negara untuk memperbarui nama resminya melalui proses politik dan konstitusional yang signifikan, yang kemudian didaftarkan ke Organisasi Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga internasional agar diakui secara global. Langkah besar ini biasanya didorong oleh berbagai alasan kuat, seperti melepaskan warisan kolonial, mengukuhkan identitas nasional dan budaya lokal, menyelesaikan sengketa geografis dengan negara tetangga, hingga memperbaiki citra dan diplomasi internasional.
Fenomena perubahan nama ini telah dilakukan oleh beberapa negara dalam beberapa tahun terakhir, seperti Türkiye yang menggantikan Turkey pada 2022, Eswatini yang menggantikan Swaziland pada 2018, Makedonia Utara pada 2019, hingga Czechia. Setelah perubahan nama disahkan, negara tersebut memasuki masa transisi untuk memperbarui seluruh dokumen diplomatik, paspor, peta, hingga pendaftaran di badan dunia seperti PBB, FIFA, dan Komite Olimpiade Internasional agar komunitas global dapat menyesuaikan penggunaan nama baru tersebut secara bertahap.
Sumber: CNN Indonesia
Istanbul, 03/8 - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan perundingan dengan Iran akan dimulai Senin sore waktu setempat, seraya menyatakan keyakinannya bahwa kesepakatan terkait Selat Hormuz dan program nuklir Teheran dapat segera tercapai.
Berbicara kepada wartawan di dalam pesawat Air Force One pada Minggu (2/8), Trump mengatakan pembicaraan dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Iran mendorongnya membatalkan rencana serangan besar-besaran yang semula dijadwalkan berlangsung pada Jumat.
"Kami diminta oleh tiga kelompok utama. Kami juga menerima permintaan yang sangat kuat dari Iran, bahwa mereka ingin mencapai kesepakatan" kata Trump.
Trump mengatakan operasi militer itu dibatalkan setelah Iran dan sejumlah negara di kawasan meminta Washington menahan diri.
"Serangan itu akan menjadi operasi besar-besaran. Mereka meminta kami untuk tidak melakukannya. Mereka berkata, tolong jangan lakukan itu. Negara-negara tetangga mereka juga menyampaikan hal yang sama," katanya.
Menurut Trump, Arab Saudi juga berharap agar penyelesaian dilakukan melalui jalur diplomasi.
"Mereka meyakini bahwa kesepakatan sudah semakin dekat, terutama terkait Selat Hormuz dan pada akhirnya menyangkut denuklirisasi," ucapnya.
Ketika ditanya mengenai tenggat waktu untuk mencapai kesepakatan, Trump mengatakan tidak ada batas waktu yang ditetapkan.
"Kita lihat saja nanti," katanya.
Meski demikian, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat tetap siap menggunakan kekuatan militer jika diperlukan.
"Saya lebih memilih mencapai kesepakatan. Saya tidak ingin membunuh orang karena banyak nyawa akan melayang dan kami tidak menginginkannya," ujarnya.
Trump juga menyebut operasi yang direncanakan itu akan membawa dampak besar bagi Iran dan mengeklaim negara tersebut memerlukan waktu bertahun-tahun untuk memulihkan diri.
Namun, ketika ditanya apakah serangan itu akan menyasar infrastruktur energi Iran, Trump menolak memberikan penjelasan lebih lanjut.
Sumber: Kantor Berita Antara
Istanbul, 03/8 - Hamas menuding Israel sengaja meningkatkan serangannya ke Jalur Gaza untuk menggagalkan kesepahaman yang tercapai bersama mediator dan Amerika Serikat terkait implementasi tahap baru kesepakatan gencatan senjata.
Dalam pernyataannya, kelompok perlawanan Palestina itu mengatakan bahwa serangan militer zionis sejak Minggu pagi telah menewaskan lebih dari 18 warga Palestina dan menghabisi satu keluarga penuh.
Pengeboman tersebut merupakan "eskalasi yang disengaja oleh penjahat perang Netanyahu untuk mengganggu kesepahaman yang tercapai dengan mediator, termasuk pemerintah AS, untuk merampungkan implementasi kesepakatan gencatan senjata," kata Hamas.
Hamas menyerukan agar mediator dan penjamin gencatan senjata untuk "menunaikan tanggung jawabnya", mengutuk serangan Israel, dan "segera" menekan Israel agar menghentikan serangan dan mematuhi kesepakatan gencatan senjata.
Dengan menyebut serangan Israel sebagai "kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan", Hamas menyerukan komunitas internasional untuk mengambil langkah hukum dan memastikan rezim zionis Israel bertanggung jawab atas perbuatannya.
Mereka juga mendesak langkah-langkah diambil untuk melindungi warga Palestina yang semakin rentan akibat "ancaman genosida dan pengusiran".
Jumat lalu, Dewan Perdamaian (Board of Peace) dan Presiden AS Donald Trump mengumumkan kesepakatan bahwa tahapan selanjutnya dari gencatan senjata di Gaza sudah dapat dilaksanakan.
Mereka memastikan Hamas telah menyetujui peta jalan rinci terkait proses tersebut.
Akan tetapi, rezim zionis Israel masih belum menyampaikan tanggapan resmi akan perkembangan ini.
Sumber: Kantor Berita Antara
Jakarta, Gempa berkekuatan magnitudo 7,1 di Prefektur Kumamoto, bagian selatan Pulau Kyushu Jepang pada Selasa (28/7) menewaskan 13 orang sejauh ini.
Gempa tersebut juga meruntuhkan salah satu mol terbesar di wilayah tersebut sebagian. Para petugas penyelamat masih berupaya melakukan evakuasi korban gempa di antara reruntuhan bangunan itu.
Jumlah korban yang telah direvisi diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada Rabu (29/7) waktu setempat.
Tim penyelamat juga menyisir puing-puing di lokasi-lokasi penting, termasuk pabrik kertas di Yatsushiro tempat cerobong asap runtuh. Dua pekerja ditemukan dan dibawa ke rumah sakit dalam keadaan henti jantung, sementara sembilan lainnya hilang.
Ledakan dilaporkan terjadi di pusat perbelanjaan Aeon yang menampung sekitar 200 gerai di prefektur tersebut, tak lama setelah gempa bumi dan rekaman video menunjukkan bagian atas bangunan utama terkoyak dan sebagian runtuh. Sebanyak dua wanita berusia 20-an dipastikan meninggal, satu orang lainnya dilaporkan mengalami henti jantung.
Juru bicara manajemen mal Aeon mengatakan pelanggan dan karyawan dievakuasi setelah gempa awal dan penyebab ledakan masih belum jelas.
Seorang pejabat pemerintah mengatakan kepada wartawan bahwa Aeon Kumamoto melaporkan kebocoran gas, meskipun penyebabnya belum ditentukan.
Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan militer mengerahkan 3.600 personel untuk operasi bantuan bencana dan mengirim 20 pesawat untuk menilai kerusakan dari udara.
Ratusan petugas tanggap darurat dari prefektur tetangga tiba di daerah yang terkena dampak pada Selasa malam.
Badan Meteorologi Jepang (JMA) memperingatkan bahwa daerah-daerah dengan gempa terkuat akan tetap berisiko mengalami gempa kuat dan tanah longsor lebih lanjut selama sekitar satu minggu karena gempa dangkal tersebut memicu aktivitas seismik di daerah tersebut.
Sumber: CNN Indonesia
Sebanyak 25 orang dilaporkan meninggal dunia akibat gelombang panas yang sepekan terakhir melanda Amerika Serikat, sementara 40 juta orang berada di bawah peringatan panas di seluruh wilayah pantai timur, tenggara, dan barat daya.
Seperti dilaporkan NBC News, Minggu (5/7), dengan mengutip pejabat setempat, kasus kematian akibat gelombang panas di New Jersey sebanyak 22 kasus, Illinois terdapat satu korban jiwa, dan Mississippi ada dua korban jiwa.
Badan Cuaca Nasional (NWS) AS memperingatkan badai petir berpotensi memicu angin kencang, hujan es, dan banjir bandang lokal di yang bisa merusak sejumlah wilayah di pantai timur hingga Senin.
Peringatan banjir masih berlaku bagi 34 juta penduduk Delaware hingga Connecticut, serta New York, di mana para peramal cuaca memperkirakan curah hujan terjadi hingga 3 inci (7,6 sentimeter).
Badai hebat tersebut juga menyebabkan pemadaman listrik yang berpengaruh terhadap ratusan ribu pelanggan di beberapa negara bagian di wilayah timur.
NWS menyatakan peringatan panas berlanjut hingga Minggu malam di seluruh wilayah pantai timur.
Nilai indeks panas, yang mencerminkan seberapa panas dirasakan saat kelembapan digabungkan dengan suhu udara, diperkirakan mencapai 100F (37,7C) hingga 105F (40,5C) di Philadelphia, Washington D.C., Baltimore, Raleigh, Charleston, Carolina Selatan, dan Jacksonville, Florida.
Para peramal cuaca mengatakan suhu di sebagian besar wilayah pantai timur akan berangsur menurun pada pekan ini, dengan suhu tertinggi di siang hari umumnya berkisar antara 70-90 Fahrenheit atau 21-32 derajat Celsius.
Meski demikian, kondisi panas ekstrem diprediksi berlanjut hingga pertengahan pekan ini di beberapa bagian negara.
Peringatan panas ekstrem telah dikeluarkan untuk beberapa bagian California dan Arizona, termasuk Phoenix dan Tucson, mulai Selasa (7/7) hingga Kamis (9/7), dengan suhu siang hari diperkirakan mencapai 45,5 derajat Celcius.
Di New York, lebih dari 378 orang telah mendatangi instalasi gawat darurat (IGD) karena keluhan penyakit terkait gelombang panas, menurut departemen kesehatan kota setempat.
Sumber : Kantor Berita Antara
Moskow, 18/6 - Polandia dan Jerman, Rabu, menandatangani perjanjian kerja sama militer baru tanpa jaminan keamanan timbal balik, dan kedua kepala pertahanan, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz dan Boris Pistorius, turut hadir dalam acara penandatanganan tersebut.
Dokumen tersebut menggantikan perjanjian kerangka kerja tentang kerja sama pertahanan kedua negara yang telah berlaku selama 15 tahun.
"Kita tengah meletakkan fondasi lain untuk keamanan, dan tidak ada keamanan Eropa tanpa Polandia maupun tanpa Jerman. Perjanjian hari ini membuka ruang baru untuk kerja sama," kata Kosiniak-Kamysz setelah upacara penandatanganan.
Perjanjian baru itu memberikan peluang untuk kerja sama di bidang keamanan siber, komando gabungan di kawasan Baltik, teknologi baru, termasuk ruang angkasa, dan membuka kemungkinan lebih lanjut dalam mobilitas dan pengembangan infrastruktur militer, kata menteri pertahanan Polandia tersebut.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, pasukan zeni angkatan bersenjata Jerman akan mendukung tentara Polandia dalam melindungi perbatasan timur negara itu, kata Kosiniak-Kamysz.
Sebelumnya pada hari itu, media Polandia melaporkan bahwa, atas inisiatif Polandia, dokumen tersebut tidak memuat jaminan keamanan di luar komitmen yang ada berdasarkan perjanjian NATO atau perjanjian Uni Eropa.
Keputusan itu dibuat oleh Polandia, meskipun Jerman telah siap untuk menandatangani perjanjian yang lebih luas, ungkap laporan tersebut.
Kesepakatan tersebut akan memungkinkan pasukan teknik Jerman untuk beroperasi di wilayah Polandia sebagai bagian dari operasi Perisai Timur.
Pada Desember 2025, Bild melaporkan bahwa misi tersebut akan terdiri dari puluhan personel militer yang bertugas membangun parit, memasang kawat berduri, dan membuat penghalang anti-tank.
Sumber : Kantor Berita Antara
Jakarta, 05/6 (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendapatkan hantaman keras di dalam negeri setelah Dewan Perwakilan Rakyat negara itu, yang dikendalikan oleh partainya sendiri (Partai Republik), meloloskan resolusi yang menjegal Trump dalam melanjutkan perang terhadap Iran.
Resolusi yang didukung 215 anggota DPR dan ditentang 208 legislator itu mengharuskan Presiden Trump mendapatkan persetujuan dari DPR sebelum melanjutkan perang terhadap Iran.
Empat legislator Partai Republik --Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Warren Davidson dan Tom Barrett-- yang semuanya berasal dari negara bagian suara mengambang membelot untuk mendukung resolusi yang diajukan para anggota DPR dari partai Demokrat tersebut.
Fakta keempat legislator Republik itu berasal dari negara bagian suara mengambang (swing states) yang selalu menjadi penentu kemenangan dalam setiap Pemilu di AS, menjadi petunjuk bakal ada perubahan besar dalam peta elektoral dalam Pemilu Sela pada November yang bisa mengubah konfigurasi kekuatan di dewan legislatif yang menentukan nasib pemerintahan Trump nanti.
Resolusi itu sendiri akan diteruskan kepada majelis tinggi atau Senat, di mana di sini pun terdapat senator-senator Partai Republik yang memiliki riwayat membangkang terhadap Trump.
Sebulan lalu, empat senator Republik menyempal dari Trump untuk mendukung prakarsa Demokrat untuk mewajibkan Trump meminta otorisasi dari dewan legislatif sebelum menyerang Iran.
Resolusi DPR yang tak perlu ditandatangani oleh presiden AS itu memang tak mengikat Trump, tapi fakta sejumlah anggota DPR dari Partai Republik turut meloloskan resolusi ini menguakkan fakta pahit bahwa proyek politik Trump di Iran tidak didukung oleh sekutu politiknya sendiri.
Resolusi itu juga mengafirmasi opini publik di AS belakangan ini yang umumnya menentang perang terhadap Iran, terutama karena tujuannya yang tidak jelas, dan dampak buruknya terhadap perekonomian nasional AS.
Berbagai jajak pendapat menguatkan fakta itu, salah satunya jajak pendapat University of Maryland Critical Issues Poll pada 15-21 Mei 2026.
Menurut jajak pendapat tersebut, 56 persen rakyat AS menilai Perang Iran lebih membawa dampak negatif ketimbang membawa dampak positif bagi rakyat AS. Hanya 12 persen warga AS yang beranggapan sebaliknya.
Yang lebih mencengangkan lagi adalah hanya 16 persen responden yang menyatakan AS telah memenangkan perang melawan Iran.
Angka itu jauh lebih kecil ketimbang responden yang menyatakan AS tidak memenangkan perang itu, yang jumlahnya mencapai 38 persen.
Tujuan tak tercapai
Hasil berbagai jajak pendapat itu sejalan dengan pandangan pakar, media massa, dan lembaga-lembaga think tank di AS bahwa pemerintahan Presiden Trump kalah atau setidaknya gagal mengalahkan Iran.
New York Times bahkan menyimpulkan pemerintahan Trump tidak berhasil mencapai satu pun tujuannya dalam memerangi Iran.
Ini karena rezim Iran tetap utuh dan bahkan menjadi lebih radikal dibandingkan dengan sebelum perang meletus, padahal tokoh-tokoh pentingnya telah dibunuh oleh AS-Israel.
Iran juga tidak menyerah. Sebaliknya, negara ini masih berkuasa penuh atas proyek nuklirnya, mengelola dengan baik stok peluru kendalinya, dan masih mampu menyokong proksi-proksinya di luar negeri untuk menyerang AS, Israel, atau pihak mana pun yang dianggap membantu AS dalam perang ini.
Padahal, selama ini pemerintahan Trump selalu bilang rezim Teheran telah ambruk, militernya telah lumpuh, ekonominya di ambang ambruk, dan kemampuannya dalam memproduksi senjata nuklir telah dimusnahkan.
Trump juga mengklaim AS telah menguasai penuh langit Iran, padahal Operation Epic Fury untuk memerangi Iran telah merontokkan atau merusakkan 42 pesawat tempur AS, termasuk jet tempur siluman F-35.
Untuk operasi militer itu saja AS sudah mengeluarkan dana sebesar 29 miliar dolar AS (Rp522,4 triliun), tanpa mencapai satu pun tujuan perang di Iran, termasuk ilusi perubahan rezim dan fantasi gerakan massa di dalam negeri Iran untuk menumbangkan rezim Teheran.
Yang terjadi malah posisi regional dan global Iran menjadi lebih kuat dari pada sebelum diserang oleh AS-Israel.
Fakta lain yang menyakitkan adalah Selat Hormuz tak lagi sebebas dulu. Apa yang dulu dianggap mustahil bahwa Iran bisa mengendalikan selat itu, kini menjadi fakta yang AS pun tak bisa memaksa Iran membuka selat yang vital bagi 20 persen lalu lintas minyak dunia itu.
Di meja perundingan pun begitu. Iran berkembang menjadi pihak yang tak hanya sulit ditekan, tapi juga lebih agresif dalam menawarkan syarat-syarat perundingan.
Semua fakta ini membuat banyak kalangan di AS memandang Trump telah kalah dalam perang melawan Iran, atau paling tidak gagal membuat Iran bertekuk lutut.
Robert Kagan, kolumnis terkenal AS dan pakar pada Brookings Institution, sampai menyatakan AS sudah sekakmat karena sudah terjebak oleh langkah-langkahnya sendiri.
Tak lagi menentukan
Bukan itu saja, kegagalan dalam mengalahkan Iran telah menguakkan fakta menyakitkan mengenai erosi pada efektivitas dan kemampuan militer AS sehingga menurunkan wibawa global AS sendiri.
Akibat lebih jauh dari hal itu adalah kemunduran peran global AS semakin nyata terlihat oleh dunia, khususnya di mata China dan Rusia, yang di satu sisi memaksa sekutu-sekutu AS merenungkan ulang hubungan keamanannya dengan AS.
Negara-negara Teluk termasuk Arab Saudi, dan juga Jepang serta Korea Selatan, mulai berpikir mengenai skenario tanpa AS dalam melewati dinamika global yang berubah cepat ini.
Mereka dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa AS tidak seperkasa yang dikira, karena tak bisa menundukkan negara seperti Iran yang puluhan tahun dipenjara oleh rangkaian sanksi internasional dan memiliki anggaran militer hanya 1 persen dari anggaran AS.
Sejumlah kalangan seperti Giora Eiland, mantan ketua Dewan Keamanan Israel, bahkan menyatakan Iran justru telah memenangkan perang, walau mungkin dalam beberapa hal.
Sedangkan Daniel Byman dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Washington DC berpandangan bahwa dengan mengacaukan pasar energi global, melemahkan aliansi AS dengan negara-negara Barat lain, dan dengan menyingkapkan keterbatasan kekuatan koersif AS, Iran secara taktis telah membawa kerugian strategis kepada AS.
Dari fakta dan berbagai pandangan pakar itu, apa yang terjadi di Kongres AS sehari lalu melukiskan betapa sudah terjepit pemerintahan Presiden Trump.
Untuk pertama kali pula AS menjadi pihak yang tak lagi menentukan di meja perundingan, ketika saat bersamaan Iran semakin percaya diri menawarkan dan memaksakan syarat-syaratnya sendiri.
Gencatan senjata yang sudah berlangsung sekitar dua bulan pun tidak lahir karena prakarsa kedua belah pihak, melainkan karena aksi sepihak AS.
Trump mungkin mengabaikan resolusi DPR AS yang memang tak mengikatnya, tetapi akan membahayakan dirinya jika nekat menyerang kembali Iran tanpa persetujuan dewan legislatif.
Secara moral dan etika dia akan dianggap membangkang terhadap dewan legislatif, sehingga buruk akibatnya bagi dia, termasuk membuka pintu bagi pemakzulan.
Ini semua menunjukkan Trump sudah kena sekakmat.
Istanbul, 18/5 - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un memerintahkan peningkatan pertahanan di sepanjang perbatasan selatan negara itu selama pertemuan dengan para komandan militer tertinggi, menurut laporan media pemerintah, Senin (18/5).
Kim mengadakan pertemuan pada Minggu (17/5) dengan para komandan divisi dan brigade dari seluruh militer dan membahas tugas-tugas militer dan politik utama, menurut Kantor Berita Pusat Korea (KCNA).
Dia menekankan pentingnya memperkuat unit-unit garis depan yang menjaga perbatasan selatan dan mengubah wilayah perbatasan menjadi "benteng yang tak tertembus," kata KCNA.
Dia juga menekankan perlunya modernisasi struktur militer dan memperkuat unit-unit kunci "secara militer dan teknis" sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pencegahan perang.
Kim menyerukan reorganisasi sistem pelatihan militer dan perluasan latihan tempur praktis sejalan dengan tren peperangan yang berkembang dan modernisasi teknologi militer yang cepat.
Dia juga mendesak para komandan untuk mempertahankan tingkat kesiapan tempur yang tinggi dan meningkatkan kesadaran akan "musuh utama" Korea Utara, menurut laporan tersebut.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ri Yong Gil, kepala Staf Umum Tentara Rakyat Korea, dan Pak Jong Chon, penasihat Kementerian Pertahanan Nasional.
