Jakarta - Perguruan tinggi mulai mengambil peran strategis dalam memperkuat ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG) berbasis riset dan inovasi. Institut Pertanian Bogor (IPB) menjadi salah satu yang terdepan dengan rencana pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bogor dalam waktu dekat.

Rektor IPB, Alim Setiawan Slamet, menyampaikan pembangunan ini akan dilakukan bertahap sesuai kesiapan di lapangan. “Kalau di IPB, Insyaallah mungkin Mei, kesatu. Dan mungkin nanti berikutnya di Juni,” kata Alim. Ia juga menegaskan bahwa lokasi tetap dipusatkan di Bogor agar terintegrasi dengan aktivitas kampus.

Selain mendukung distribusi makanan bergizi ke sekolah sekitar, SPPG di lingkungan kampus didesain sebagai bagian dari ekosistem yang lebih luas. Kampus tidak hanya berfungsi sebagai operator layanan, tetapi juga pusat pengembangan model berbasis riset, termasuk keterlibatan petani lokal dan penguatan rantai pasok domestik.

Pendekatan ini membuka peluang pembelajaran langsung bagi mahasiswa sekaligus menjadi laboratorium hidup bagi dosen dalam mengembangkan inovasi. Berbagai aspek seperti efisiensi energi dapur, keamanan pangan, hingga pengelolaan limbah turut menjadi fokus pengembangan yang berkelanjutan.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menekankan pentingnya kontribusi kampus dalam program ini. “Perguruan tinggi memiliki teknologi, SDM, dan inovasi yang sangat bermanfaat untuk pengembangan program Makan Bergizi, mulai dari pengembangan peralatan, keamanan pangan, hingga pelatihan dan bimbingan teknis,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto telah meresmikan SPPG di Universitas Hasanuddin (Unhas), Sulawesi Selatan pada Selasa (28/4) lalu. Peresmian ini menjadi langkah awal integrasi kampus dalam implementasi MBG secara langsung.

“SPPG yang dibentuk di kampus tidak hanya mendukung program, tetapi juga dapat menjadi teaching factory. Fasilitas ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat praktik mahasiswa, penelitian, serta pengembangan lebih lanjut program MBG di masyarakat,” jelasnya.

Dengan keterlibatan aktif perguruan tinggi, program MBG kini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi, tetapi juga mendorong inovasi dan penguatan ekosistem berbasis ilmu pengetahuan.*

Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi Kepala Stasiun TVRI Kepulauan Riau, Yenni Marlinda di Gedung Annex 2, Batam Centre, Selasa (5/5).

Kunjungan ini dalam rangka kolaborasi menyemarakkan turnamen akbar, Piala Dunia 2026 pada Juni mendatang. TVRI, disebutkan menjadi stasiun televisi pemegang Hak siar resmi dari FIFA, dalam setiap pertandingan sepak bola piala dunia di Indonesia.

Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait menyambut baik kolaborasi tersebut sebagai upaya membangun euforia dan ruang interaksi positif di tengah masyarakat.

Menurutnya, TVRI memiliki peranan penting sebagai media publik, selain menyampaikan informasi pemerintahan secara optimal namun juga bisa menyuguhkan hiburan yang berkualitas kepada masyarakat.

Untuk itu, Ia menyatakan, pihaknya di bawah kepemimpinan Kepala BP Batam, Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra siap mendukung dan berkolaborasi dengan lintas sektor untuk mensukseskan event tersebut.

“Kami menyambut baik kolaborasi ini dan berharap seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar,” katanya.

Sementara, Kepala Stasiun TVRI Kepulauan Riau, Yenni Marlinda mengapresiasi dukungan yang diberikan BP Batam dalam menggelorakan semangat Piala Dunia.

Ia menyebutkan, masyarakat bisa mengakses siaran Piala Dunia melalui siaran TVRI Nasional dan TVRI Sport dengan menggunakan antena UHF pada TV Digital, sementara TV analog menambahkan set top box atau STB.

Namun, sebelum itu, ia menghimbau agar masyarakat dapat melakukan pendaftaran terlebih dahulu di website https://bolagembira.tvrinews.com.

Ia meyakini dengan hadirnya kegiatan seperti nonton bareng Piala Dunia, nantinya akan berdampak langsung bagi perekonomian UMKM.

“Euforia Piala Dunia kami harap bisa memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM di Kepulauan Riau dan Batam khususnya,” ujarnya.

Melalui kolaborasi BP Batam dan TVRI Kepri serta lintas sektor, diharapkan dapat menghadirkan program yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.

JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali memperkuat kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) guna memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM serta mendukung percepatan program perumahan nasional 3 Juta Rumah.

Kebijakan tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan April 2026 yang digelar secara virtual, Selasa (5/5/2026).

Friderica—yang akrab disapa Kiki—menegaskan bahwa penguatan SLIK menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas data kredit, mempercepat proses pembiayaan, sekaligus memperluas inklusi keuangan di sektor produktif.

OJK merinci sejumlah kebijakan baru dalam penguatan SLIK, antara lain melalui perluasan informasi kredit: Laporan SLIK kini menampilkan data kredit atau pembiayaan dengan nominal di atas Rp1 juta; percepatan pembaruan status pelunasan: Status kredit wajib diperbarui paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan; serta pengakuan KPR subsidi sebagai program pemerintah: Skema ini dikecualikan dari ketentuan pembagian risiko antara lembaga penjamin dan kreditur.

Kebijakan tersebut ditargetkan berlaku penuh paling lambat akhir Juni 2026. OJK menilai langkah ini penting untuk mempercepat proses pengajuan kredit, khususnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sekaligus mempermudah pengembang dalam memperoleh pembiayaan proyek perumahan.

“Hal ini penting untuk membantu rekan-rekan pengembang mempercepat proses pembiayaan perumahan,” ujar Friderica.

Penguatan SLIK diperkirakan memberikan dampak signifikan bagi industri perbankan dan sektor properti. Sebelumnya, sejumlah bank telah menyambut rencana relaksasi kebijakan ini, termasuk Bank Nagari dan Bank Tabungan Negara (BTN), yang menilai pelonggaran ketentuan SLIK dapat memperluas akses masyarakat terhadap KPR subsidi.

Kebijakan ini juga diharapkan mampu menekan hambatan administratif dalam proses kredit, yang selama ini menjadi tantangan utama bagi masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM dalam memperoleh pembiayaan.

Data terbaru OJK menunjukkan permintaan informasi debitur melalui SLIK terus meningkat, menandakan pertumbuhan aktivitas kredit nasional.

Tercatat aktivitas kredit nasional Bank umum konvensional diketahui mengalami kenaikkan dari 15,9 juta permintaan (Juni 2025) menjadi 20,17 juta (Desember 2025). Selain itu, Bank umum syariah dan Unit Usaha Syariah: relatif stabil di kisaran 500 ribu, dari 508.836 menjadi 530.045 serta BPR konvensional: fluktuatif di rentang 364 ribu–425 ribu dan BPR syariah: berada di kisaran 32 ribu–45 ribu.

Lonjakan permintaan data ini mencerminkan meningkatnya aktivitas penyaluran kredit sekaligus kebutuhan industri keuangan terhadap data debitur yang lebih cepat, akurat, dan terintegrasi.

Penguatan SLIK menjadi bagian dari strategi besar OJK dalam mempercepat inklusi keuangan nasional. Dengan akses kredit yang lebih mudah dan proses yang lebih cepat, diharapkan sektor UMKM dan perumahan—dua pilar penting perekonomian—dapat tumbuh lebih kuat.

Langkah ini sekaligus mempertegas komitmen regulator dalam menjaga keseimbangan antara ekspansi kredit, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan nasional. (Iman S)

Batam – Polda Kepulauan Riau menindak praktik perjudian secara online di Kota Batam yang melibatkan penyedia dan pemain, dengan pengelolaan ratusan ribu akun yang dijalankan secara otomatis menggunakan perangkat komputer dan aplikasi BOT.

Kegiatan ini dipimpin oleh Dirreskrimum Polda Kepri Kombes Pol. Ronni Bonic, S.H., S.I.K., M.H., didampingi Kabid Humas Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., serta Kanit 2 Subdit 3 Kompol Rayendra Arga Prayana, S.I.K.

Penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat pada awal Maret 2026 terkait aktivitas mencurigakan di sebuah rumah di kawasan Kavling Sambau, Kecamatan Nongsa. Setelah dilakukan penyelidikan, tim Opsnal Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Kepri melakukan penindakan pada Sabtu, 4 April 2026.

Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan seorang laki-laki berinisial T.N. yang berperan sebagai penyedia atau penyelenggara. Dari lokasi, ditemukan 19 unit perangkat komputer yang digunakan untuk menjalankan ribuan akun perjudian online secara otomatis maupun manual.

Tersangka menjalankan operasional dengan memanfaatkan aplikasi emulator (LD Player), macro recorder, serta sistem bot untuk mengendalikan akun dalam jumlah besar tanpa interaksi langsung. Modus ini digunakan untuk mengumpulkan chip atau mata uang virtual dari permainan seperti Joker King dan Bearfish Casino.

Dari hasil pemeriksaan, tersangka diketahui mengelola sekitar ±31.022 akun Joker King dan ±181.730 akun Bearfish Casino. Chip yang diperoleh kemudian dikumpulkan pada akun penampung dan diperjualbelikan kepada pemain lain melalui komunikasi WhatsApp, dengan kisaran harga Rp14.000 hingga Rp15.000 per 1 miliar chip untuk Joker King dan Rp4.000 hingga Rp5.000 per 1 miliar chip untuk Bearfish.

Aktivitas tersebut telah berlangsung sejak tahun 2023 hingga 2026 dengan keuntungan mencapai ratusan juta rupiah. Praktik ini dinilai tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi merugikan masyarakat serta mendorong meningkatnya ketergantungan terhadap judi online.

Berdasarkan pengembangan, pada Rabu, 8 April 2026, tim kembali mengamankan seorang pemain berinisial R.S. alias di wilayah Bengkong, Kota Batam. Tersangka diketahui menggunakan sedikitnya 13 akun untuk memaksimalkan bonus permainan serta membeli chip dari penyedia melalui aplikasi dompet digital.

Dari hasil pemeriksaan, tersangka R.S. telah melakukan aktivitas perjudian sejak tahun 2025 hingga 2026, dengan total pembelian chip sebesar Rp4.125.000 dan memperoleh keuntungan dari penjualan kembali sebesar Rp1.656.000.

Dalam perkara ini, petugas mengamankan barang bukti berupa 19 unit CPU dan monitor, perangkat jaringan, lima unit handphone, buku tabungan, kartu ATM, data akun perjudian, serta riwayat transaksi digital.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 426 dan/atau Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000, serta pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000.

Saat ini, kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Polda Kepulauan Riau guna proses penyidikan lebih lanjut. Polisi juga terus melakukan pengembangan untuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas.

Pada kesempatan terpisah, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap bentuk gangguan kamtibmas di lingkungan sekitarnya. Apabila masyarakat menemukan atau mengetahui adanya potensi gangguan keamanan maupun memerlukan kehadiran Polri secara segera, dapat menghubungi Call Center 110 yang aktif 24 jam atau melalui aplikasi Polri Super Apps sebagai sarana pelayanan dan pengaduan masyarakat secara cepat dan terpadu.

Menindaklanjuti pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2025 dan PP Nomor 28 Tahun 2025, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) resmi memperkuat sistem perizinan terpadu.

Langkah strategis ini mencakup percepatan penerbitan Persetujuan Lingkungan (PL) yang kini ditargetkan rampung hanya dalam 29 hari kerja.

Sesuai dengan regulasi terbaru mengenai Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) serta Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, BP Batam kini memegang kewenangan penuh atas 16 sektor strategis dengan lebih dari 2.400 jenis perizinan.

Kepala Pusat Perencanaan Program Strategis BP Batam, Harry Prasetyo Utomo, menjelaskan bahwa kunci dari percepatan ini adalah pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (TUK-LH) KPBPB Batam.

Tim ini tidak hanya mengandalkan internal BP Batam, tetapi juga bersinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam serta melibatkan tenaga ahli dari kalangan akademisi.

“Tujuan utamanya adalah memverifikasi teknis dokumen lingkungan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kami ingin memastikan bahwa meski prosesnya cepat, kualitas kajian lingkungan tetap terjaga sesuai standar,” ujar Harry dalam keterangannya, Senin (4/5/2026).

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2025, kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan yang sebelumnya berada di tingkat pusat atau provinsi, kini telah didelegasikan kepada KPBPB Batam dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Hal ini memangkas birokrasi yang selama ini dianggap cukup panjang. Harry menekankan bahwa tata kelola perizinan di Batam saat ini dirancang untuk menjadi yang paling efisien di Indonesia.

“Jika di wilayah lain proses persetujuan lingkungan seringkali memakan waktu lama karena jenjang birokrasi yang berlapis, BP Batam berupaya memangkas durasi tersebut secara signifikan agar pelaku usaha mendapatkan kepastian waktu,” tambahnya.

Sebagai informasi, para pelaku usaha di kawasan KPBPB Batam wajib memenuhi tiga persyaratan dasar untuk memperoleh Perizinan Berusaha, yaitu:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
2. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PKKH).
3. Persetujuan Lingkungan (PL).

Dengan efisiensi waktu yang ditawarkan, BP Batam optimis iklim investasi di Batam akan semakin kompetitif dan menarik bagi investor global maupun domestik. 

Batam – Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau melakukan pemantauan dan diskusi pelayanan publik di Kantor Kecamatan Lubuk Baja pada Kamis, 29 April 2026.

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan berjalan dengan baik dan responsif.

Dalam diskusi tersebut, Ombudsman Kepri menekankan bahwa pengawasan dilakukan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk membantu pemerintah memberikan pelayanan yang memuaskan bagi warga.

"Jika masyarakat puas, citra pemerintah pun akan positif," ujar Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr Lagat Siadari yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Temuan Penting di Lapangan

Sejumlah Perwakilan Lurah di wilayah Lubuk Baja menyampaikan beberapa kendala yang dialami warga, di antaranya Masalah Sampah & Banjir, Ancaman Longsor dan Prosedur Pelayanan.

Di Kelurahan Lubuk Baja Kota, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA sering terlambat. Sementara itu, warga di Kelurahan Batu Selicin (kawasan Marina Park) masih mengeluhkan banjir yang sulit diatasi karena adanya pipa gas dan bangunan yang menghalangi aliran sungai.

Selanjutnya, Kelurahan Kampung Pelita melaporkan adanya titik rawan longsor di seberang Hotel Beverly yang mendesak untuk ditangani, namun perbaikannya terkendala pemotongan anggaran.

Kemudian, Kelurahan Baloi Indah mengeluhkan adanya oknum atau kelompok yang ingin proses administrasi (seperti surat ahli waris) dilakukan secara instan tanpa mengikuti aturan yang berlaku.

Saran Perbaikan dari Ombudsman

Menanggapi laporan tersebut, Ombudsman Kepri meminta pihak kecamatan dan kelurahan untuk peka terhadap kebutuhan warga.

“Penyelenggara layanan harus mampu mengidentifikasi masalah lebih awal dan mencari solusi yang terintegrasi,” tegas Lagat.

Selain itu, ia juga mengingatkan setiap keluhan masyarakat harus segera dimonitor dan dikoordinasikan dengan instansi terkait agar tidak berlarut-larut.

Ombudsman Kepri berkomitmen untuk terus mengawal perbaikan ini demi terciptanya pelayanan publik yang prima di Kota Batam.

Ambon, 4 Mei 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan literasi keuangan digital masyarakat, khususnya generasi muda agar semakin memahami risiko dalam berinvestasi di aset digital dan kripto secara aman, rasional, dan bertanggung jawab. Investasi masyarakat di aset digital dan kripto juga diharapkan berkontribusi dalam ekosistem keuangan digital yang sehat, stabil, dan berkelanjutan.  Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso, dalam sambutannya pada kuliah umum kegiatan Digital Financial Literacy (DFL) yang digelar di Aula Rektorat Universitas Pattimura, Ambon, Senin.

“Perkembangan aset kripto yang sangat cepat harus diimbangi dengan pemahaman yang memadai, karena masih banyak masyarakat yang terjebak investasi ilegal, penipuan digital, maupun kehilangan aset akibat rendahnya kesadaran terhadap keamanan digital,” tegas Adi. Menurut Adi, pesatnya perkembangan sektor keuangan digital saat ini juga disertai dengan risiko yang tinggi, antara lain fluktuasi harga yang ekstrem, risiko keamanan digital, regulasi pemerintah, potensi penipuan, dan faktor psikologis.  Ia menambahkan, dengan karakteristik aset kripto yang high risk high return dan volatilitas yang tinggi, masyarakat dituntut untuk dapat mengambil keputusan investasi yang tidak hanya didasarkan pada tren atau potensi keuntungan semata, namun juga diperlukan pemahaman fundamental yang baik terhadap risiko aset kripto dan mekanisme kerjanya sebelum berinvestasi.

Lebih lanjut, Adi menjelaskan bahwa perkembangan aset kripto di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan, baik dari sisi jumlah pengguna, nilai transaksi, maupun jumlah aset yang diperdagangkan. Hingga Februari 2026, jumlah akun konsumen aset kripto di Indonesia telah mencapai lebih dari 21 juta akun pengguna, yang menunjukkan semakin luasnya adopsi aset digital di masyarakat, khususnya generasi muda. Dari sisi transaksi, sepanjang tahun 2025 nilai transaksi perdagangan aset kripto tercatat mencapai Rp482,23 triliun. Selain itu, Adi menyoroti peran penting mahasiswa sebagai generasi melek digital untuk menjadi agen literasi, khususnya dalam mengedukasi masyarakat mengenai aset kripto dan digital, untuk membantu mengurangi kerugian di masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap inovasi keuangan digital.

  Pemilihan Kota Ambon dalam penyelenggaraan DFL yang menjadi rangkaian kegiatan Bulan Literasi Kripto (BLK) bertujuan untuk mendorong pemerataan literasi keuangan digital di kawasan Timur Indonesia.  Berdasarkan hasil SNLIK Tahun 2022, Provinsi Maluku masih memiliki ketimpangan yang cukup besar antara indeks inklusi keuangan sebesar 81,04 persen dengan indeks literasi keuangan sebesar 40,78 persen. Sementara itu, Rektor Universitas Pattimura Fredy Leiwakabessy, dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan DFL yang diselenggarakan oleh OJK. Menurutnya, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa untuk memahami risiko dalam menghadapi perubahan yang cepat di sektor keuangan digital dan kripto, agar terhindar dari risiko kerugian investasi pada instrumen keuangan digital.

“Perubahan di sektor keuangan saat ini berlangsung sangat cepat, bahkan melampaui kecepatan perkembangan regulasi. Oleh karena itu, edukasi kepada generasi muda menjadi sangat penting agar mereka tidak hanya mampu beradaptasi, tetapi juga memiliki pemahaman yang kuat dalam mengambil keputusan keuangan secara bijak,” ujar Fredy. Kuliah umum tersebut juga menghadirkan narasumber Direktur Grup Inovasi Keuangan Digital OJK Ludy Arlianto, Chief Financial Officer Indonesia Crypto Exchange (ICEX) Rizky Indraprasto, Legal, Compliance & Government Relations PT Kripto Maksima Koin Eveline Shinta, dan Head of Marketing PT Multikripto Exchange Indonessia Vincent. Kegiatan ini diselenggarakan secara luring dan diikuti oleh sekitar 400 orang mahasiswa dan sivitas akademika dari Universitas Pattimura.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Mochammad Muchlasin, Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan IAKD OJK Djoko Kurnijanto, Kepala OJK Provinsi Maluku Haramain Billady, serta Ketua Umum Asosiasi Blockchain Indonesia Robby.  Melalui penyelenggaraan DFL, OJK memperkuat kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi di berbagai wilayah Indonesia untuk terus mengedukasi masyarakat, termasuk sivitas akademika, agar mampu memanfaatkan produk dan layanan keuangan digital secara bijak dan bertanggung jawab guna mewujudkan masyarakat yang cerdas secara finansial, aman secara digital, dan matang dalam mengambil keputusan investasi pada instrumen keuangan yang berisiko tinggi. 

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota Batam menegaskan komitmennya dalam mengawasi aktivitas penambangan pasir di kawasan Nongsa, khususnya di sekitar akses menuju Bandara Internasional Hang Nadim.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, menjelaskan bahwa pengawasan dan teguran yang dilakukan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan serta memastikan tata kelola kawasan strategis berjalan sesuai regulasi.

“Langkah ini murni untuk menjaga ketertiban dan kepentingan umum. Fokus kami adalah memastikan Batam berkembang dengan tata ruang yang tertib dan lingkungan yang terjaga,” ujar Rudi, Senin (4/5/2026).

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, memberikan teguran langsung kepada penambang yang diduga melakukan aktivitas ilegal di bahu jalan. Tindakan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan pemerintah terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan infrastruktur kota.

Aktivitas pengorekan pasir di kawasan tersebut menjadi perhatian karena berisiko merusak ekosistem, mengganggu estetika, serta membahayakan jalur utama menuju objek vital nasional, seperti Bandara Hang Nadim.

Penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota Batam juga mendapat dukungan dari tokoh masyarakat. Paulus Lein mengimbau warga agar tidak salah menafsirkan langkah pemerintah.

“Ini bagian dari penegakan aturan. Batam adalah kota multikultural yang menjunjung tinggi toleransi. Jangan sampai isu ini memicu kesalahpahaman antar kelompok,” kata Paulus.

Ia juga mengajak tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemuka publik untuk aktif memberikan edukasi yang objektif kepada warga demi menjaga harmoni sosial.

Pemerintah Kota Batam mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi informasi yang belum jelas kebenarannya. Pemko Batam juga membuka ruang dialog, namun tetap tegas dalam menegakkan aturan demi keamanan dan kenyamanan warga.

Melalui pengawasan ini, diharapkan seluruh aktivitas pemanfaatan lahan di Batam berjalan sesuai rencana tata ruang serta tetap mengedepankan keberlanjutan lingkungan. 

Jakarta, 4 Mei 2026 — Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) mengawali tahun 2026 dengan kinerja yang kuat, mencatatkan pertumbuhan dua digit pada indikator keuangan utama di kuartal pertama. Pencapaian ini menegaskan konsistensi perusahaan dalam mengeksekusi strategi yang berfokus pada pelanggan, yang ditopang oleh hyper-personalization berbasis AI, pengelolaan operasional yang disiplin, serta investasi berkelanjutan dalam keunggulan jaringan dan kapabilitas digital.

Pada kuartal pertama tahun 2026, Indosat membukukan total pendapatan sebesar Rp15,2 triliun yang menjadi pendapatan kuartalan tertinggi sepanjang sejarah perusahaan. Adapun pendapatan tersebut naik 12% secara tahunan (YoY). EBITDA meningkat 13% YoY menjadi Rp7,2 triliun dengan profil margin yang tetap sehat, sementara laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp1,5 triliun, tumbuh 26% secara tahunan. Hasil ini mencerminkan kekuatan model bisnis Indosat yang terukur serta kemampuan perusahaan untuk mengubah fokus strategis menjadi kinerja keuangan yang konsisten.
Kinerja solid Indosat salah satunya ditopang oleh momentum positif yang terus berlanjut di bisnis seluler, dengan ARPU gabungan meningkat 15% secara tahunan menjadi Rp45.000, mencerminkan monetisasi yang semakin optimal dan kualitas pelanggan yang semakin meningkat. Di saat yang sama, trafik data tumbuh 25,1% secara tahunan, menegaskan meningkatnya peran layanan digital dalam keseharian pelanggan serta pertumbuhan kebutuhan akan konektivitas yang andal dan berkualitas tinggi.

Pertumbuhan ini tak terlepas dari strategi AI hyper-personalization Indosat, yang berfokus pada penyediaan pengalaman pelanggan yang lebih relevan, sesuai kebutuhan, dan bermakna bagi pelanggan. Seiring perilaku digital yang semakin beragam, Indosat bertransisi ke arah model berbasis data yang mendukung Indosat memahami pelanggan dengan lebih baik, serta menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Upaya ini mencakup penawaran paket data yang lebih fleksibel, ekosistem konten yang lebih kaya, serta akses layanan digital yang lebih intuitif. Hasilnya, engagement dan lifetime value dari pelanggan dapat meningkat.

Vikram Sinha, President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison, mengatakan, “Kinerja awal tahun yang solid ini menggambarkan konsistensi kami dalam menjalankan strategi dan memberikan nilai yang nyata bagi pelanggan. Dengan AI Hyper-personalization, Indosat dapat lebih relevan dalam setiap interaksi, tercermin dari keeratan yang semakin kuat, pengalaman pelanggan yang lebih baik, serta pertumbuhan yang berkelanjutan. Melalui semangat #LebihBaikIndosat, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan cara kami melayani dan mendukung kehidupan digital mereka.”

Untuk mendukung pertumbuhan ini, Indosat terus meningkatkan jaringan 5G guna menghadirkan pengalaman yang lebih lancar bagi pelanggan, sekaligus memungkinkan kapabilitas berbasis AI untuk layanan yang lebih personal. Hal ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk menghadirkan pengalaman terbaik lewat konektivitas yang dapat diandalkan.

Di saat yang sama, Indosat juga memperluas kehadirannya di layanan konektivitas rumah melalui HiFi Air, sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan akan solusi internet yang lebih fleksibel dan gampang diakses di luar layanan seluler. Perusahaan juga terus memperkuat kepercayaan dan keamanan pelanggan melalui fitur berbasis AI seperti solusi anti-spam dan anti-scam, mempertegas komitmennya dalam menghadirkan yang tidak hanya konektivitas yang cepat dan andal, tetapi juga aman.

Mempercepat adopsi AI dan pengembangan ekosistem digital untuk fase pertumbuhan berikutnya

Selain fokus pada konektivitas yang menjadi bisnis inti perusahaan, Indosat juga memperkuat perannya dalam membentuk ekosistem digital dan AI di Indonesia. Pada kuartal ini, Indosat menorehkan tonggak penting dengan peluncuran aplikasi Sahabat-AI, large language model yang dikembangkan secara lokal untuk memahami konteks bahasa Indonesia dengan lebih baik. Aplikasi ini kini tersedia di App Store dan Play Store, sehingga dapat diakses oleh lebih banyak pengguna. Dibangun dengan pendekatan multi-model dan multi-modal AI, platform ini dirancang untuk menurunkan hambatan adopsi AI di Indonesia, sekaligus memperluas akses bagi individu dan organisasi untuk memanfaatkan AI secara praktis dan relevan.

Di saat yang bersamaan, Indosat terus memperkuat infrastruktur AI melalui platform NeoCloud, yang menyediakan akses ke kapabilitas komputasi berkinerja tinggi dan skalabel guna mendukung permintaan yang terus tumbuh untuk beban kerja AI. Inisiatif ini juga diperkuat dengan pembentukan FiberCo, sebuah kemitraan strategis untuk memperluas dan memperkuat infrastruktur fiber di Indonesia yang berperan sebagai tulang punggung dalam menghadirkan konektivitas yang andal dan berkualitas dalam skala besar.

Secara keseluruhan, berbagai inisiatif ini mencerminkan komitmen Indosat dalam membangun ekosistem digital yang menyeluruh, mulai dari konektivitas dan infrastruktur hingga platform dan aplikasi AI, guna memastikan bahwa berbagai inovasi benar-benar dapat dikembangkan di Indonesia, untuk Indonesia.

Ke depan, Indosat akan terus berfokus dalam mempertahankan momentum pertumbuhan dengan meningkatkan keterlibatan pelanggan, memperluas kapabilitas jaringan, serta memperluas inovasi melalui data dan AI. Berkat fondasi yang kuat, Indosat berada dalam posisi yang tepat untuk memberikan nilai jangka panjang bagi pelanggan, pemangku kepentingan, dan ekosistem digital Indonesia secara lebih luas.

Indosat Berdayakan Generasi Muda Aceh dengan Kecerdasan Buatan dan Keamanan Digital

Sejalan dengan kinerja positif pada Kuartal I 2026, Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) terus menghadirkan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat, termasuk di wilayah Sumatra. Tidak hanya melalui layanan konektivitas, Indosat juga memperkuat perannya melalui edukasi yang membantu masyarakat memanfaatkan teknologi secara aman dan relevan dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai bagian dari semangat #LebihBaikIndosat, Indosat menghadirkan program edukasi bagi pelajar SMP dan SMA di Aceh. Program ini bertujuan membekali generasi muda dengan pemahaman tentang pemanfaatan kecerdasan buatan untuk belajar dan berkreasi, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan digital di tengah maraknya risiko penipuan dan penyalahgunaan teknologi.

Di Aceh, program ini telah menjangkau lebih dari 70 sekolah. Hasilnya, semakin banyak pelajar yang mulai memanfaatkan teknologi secara positif. Sebanyak 96% peserta telah mencoba penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas belajar dan kreativitas, sementara 94% lainnya menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya menjaga keamanan saat beraktivitas di dunia digital, termasuk melalui fitur perlindungan seperti solusi anti-spam dan anti-scam.

Melalui inisiatif ini, Indosat ingin memastikan teknologi tidak hanya mudah diakses, tetapi juga dapat digunakan secara bijak dan memberikan manfaat nyata. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari kontribusi Indosat dalam mendorong peningkatan adopsi layanan digital di Sumatra, yang tercermin dari pertumbuhan trafik data yang mencapai 35,6% secara tahunan.

Indosat percaya bahwa menghadirkan layanan yang lebih baik berarti tidak hanya menyediakan koneksi, tetapi juga mendampingi masyarakat agar semakin siap, aman, dan percaya diri dalam memanfaatkan teknologi untuk masa depan.