Kepala BP Batam Sampaikan Progres dan Harapan Warga Rempang kepada Menko Perekonomian
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menggelar Rapat Terbatas Pembahasan Pengembangan Pulau Rempang, pada Jum'at sore (25/8/2023), di Ruang Rapat Oka Kretagama, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.
Tampak hadir jajaran Menteri diantaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno.
Rapat khusus pembahasan Rempang ini mengundang 22 Kementerian & Lembaga Terkait, termasuk Kepala BP Batam dan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam rapat terbatas ini, Kepala BP Batam Muhammad Rudi berkesempatan memaparkan progress pengembangan Pulau Rempang.
Utamanya, yang menjadi konsen Muhammad Rudi adalah aspirasi warga Rempang yang disampaikan beberapa waktu lalu di depan kantor BP Batam.
Rapat Terbatas para K/L yang dipimpin oleh Menko Airlangga ini membahas penuh poin strategis terkait pengembangan Pulau Rempang.
Tiga gambaran besar poin yang dibahas adalah penyelesaian persoalan yang ada hingga mekanisme solusi bagi masyarakat Rempang; Penetapan Rempang Eco-City sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN); dan Penyusunan Peraturan Presiden yang akan menaungi Percepatan Pengembangan Rempang Eco-City.
Menko Airlangga kembali menekankan bahwa Rencana pengembangan wilayah Rempang yang telah dimulai sejak 2004 berdasarkan Akta Perjanjian No. 66 Tahun 2004 kerjasama antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam dengan PT Makmur Elok Graha (PT MEG), merupakan proyek nasional yang menjadi perhatian Presiden Republik Indonesia.
Untuk itu pihaknya secara serius, menindaklanjuti pelaksanaan proyeksi pengembangan Rempang Eco-City.
Pemerintah sesuai arahan Presiden RI diharapkan dapat melanjutkan proyeksi Pulau Rempang sebagai kota baru dengan industri yang berkonsep “Green and Sustainable City”.
Dirinya pun mengatakan bahwa hasil dari rapat akan segera dilaporkan kepada Orang Nomor Satu di Indonesia, Presiden RI Joko Widodo, dalam waktu dekat.
"Kita sudah dengar dari seluruh K/L disini, ada Pak Gubernur (Kepri) juga. Selesaikan ya Pak Gubernur.” Kata Menko Airlangga yang duduk berdampingan Gubernur Kepri.
“Rapat ini untuk bersama mensinkronkan langkah. Terutama mendorong agar investasi bisa dilaksanakan. Selanjutnya akan kita rapatkan dengan Bapak Presiden." Pungkas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Sementara itu Kepala BP Batam mengatakan pihaknya telah menyampaikan seluruh persoalan yang ada termasuk harapan warga Rempang.
Ia yang turut serta di dalam ratas selama satu jam itu, amat berharap hasil laporan yang telah dipaparkan, dapat dibahas di tingkat yang lebih tinggi.
"Kita sudah sampaikan semua apa yang menjadi kendala, persoalan dan harapan warga. Semua KL hadir di sini. Mudah-mudahan hasil rapat hari ini akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi (Presiden)." Kata Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.
PENGEMBANGAN REMPANG MENINGKATKAN KEHIDUPAN
Kepala BP Batam sebelumnya telah menyampaikan bahwa pihaknya akan menyiapkan kavling seluas 500 meter persegi (bersertifikat) untuk masyarakat yang memiliki rumah di atas Areal Penggunaan Lain (APL) dan bersedia direlokasi ke areal yang telah ditetapkan. Di kaveling tersebut, akan dibangun pula rumah dengan tipe 45.
Dimana, luas kaveling tersebut bertambah dari luasan sebelumnya yang hanya 200 meter persegi. Masyarakat juga akan diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap tanah dan rumah yang berdiri serta gratis biaya Uang Wajib Tahunan (UWT/UWTO) selama 30 tahun.
Ia juga menginisiasi pemberian bantuan bagi nelayan dan membangun pelabuhan atau dermaga guna mempermudah aktivitas masyarakat ke depan. Wilayah ini akan dilengkapi dengann Fasilitas Ibadah, Fasilitas Dermaga, Fasilitas Olahraga, Akses Jalan, Listrik, Pasar Tradisional, Puskesmas, Sekolah dan TPU.
Tidak hanya itu saja, Muhammad Rudi menegaskan bahwa pembangunan serta pengembangan Pulau Rempang nantinya juga akan melibatkan masyarakat setempat. Termasuk rekrutmen tenaga kerja untuk proyek yang bakal berlangsung.
Dengan nilai investasi yang cukup besar, pihaknya optimistis jika pendidikan dan pelatihan khusus yang akan diberikan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) kepada pemuda setempat akan mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat ke depan.
"Harapan besar pemerintah adalah Dengan pembangunan ini, diharapkan anak-anak di Pulau ini akan terlibat dalam pembangunan, sehingga, kesejahteraan dapat merata disarakan oleh semua Masyarakat tidak hanya di Batam melainkan hingga Rempang dan juga Galang hingga wilayah sekitar bahkan Kepri dan Indonesia." Kata Muhammad Rudi.
Pengembangan Rempang Eco-City mencakup pengembangan terintegrasi
untuk industri, jasa/komersial, agro-pariwisata, residensial, dan renewable
energy (Pembangkit Listrik Tenaga Surya).
Rencana investasi sebesar ±Rp381 triliun dan populasi yang akan bertempat tinggal dan bekerja diprediksi sebanyak 306.000 orang pada tahun 2080.
Batam-BatamFM- Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menegaskan bahwa pihaknya bakal menyampaikan aspirasi masyarakat Pulau Rempang ke pemerintah pusat.
Muhammad Rudi menyampaikan hal tersebut setelah menemui perwakilan massa aksi yang menolak rencana relokasi dari pemerintah apabila pengembangan Rempang Eco-City berjalan.
"Alhamdulillah, saya sudah menemui perwakilan dari masyarakat dalam rangka pengembangan investasi PT MEG di Pulau Rempang. Ada tuntutan dari mereka agar 16 kampung tua di sana tidak dipindahkan. Aspirasi ini akan kami sampaikan ke kementerian terkait," ujar Rudi yang juga menjabat sebagai Wali Kota Batam di Gedung Marketing BP Batam, Rabu (23/8/2023).
Sejak awal sosialisasi, lanjut Rudi, masyarakat di sekitar Rempang juga telah meminta kepada BP Batam dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Bahlil Lahadalia saat berkunjung ke Kantor Kecamatan Galang agar pemerintah tidak merelokasi kampung mereka.
Akan tetapi, BP Batam tidak dapat memutuskan langsung permintaan tersebut. Pasalnya, rencana pengembangan Pulau Rempang merupakan proyek strategis nasional dan keputusannya pun berada di tangan pemerintah pusat.
"BP Batam bersama kementerian terkait juga sudah beberapa kali melaksanakan rapat perihal rencana ini. Kami hanya bertugas melanjutkan rencana investasi yang sudah disepakati sejak tahun 2004 lalu terkait pengembangan Pulau Rempang," tambahnya.
Rudi berharap, masyarakat dapat menjaga situasi kondusif Kota Batam dan mengajak masyarakat agar tidak mudah terprovokasi.
"Apa yang masyarakat sampaikan perihal permintaan tersebut akan kita bawa ke pusat. Di sisi lain, pemerintah harus segera menyelesaikan investasi ini. Oleh sebab itu, saya mengajak agar masyarakat dapat menjaga kondusifitas Kota Batam," pungkasnya. (DN)
Batam-BatamFM- Rencana pengembangan Pulau Rempang sebagai kawasan ekonomi baru atau The New Engine of Indonesian’s Economic Growth masih menjadi perbincangan hangat masyarakat Kota Batam.
Bukan tanpa alasan, Pemerintah Republik Indonesia akan memproyeksikan Pulau Rempang sebagai kota baru dengan industri yang berkonsep “Green and Sustainable City”.
Menyikapi wacana tersebut, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, pun berkempatan untuk menyampaikan langsung rencana strategis pengembangan Pulau Rempang ke perwakilan masyarakat Kelurahan Sembulang dan Rempang Cate, Selasa (22/8/2023).
Berlangsung di Kantor Kecamatan Galang, Muhammad Rudi menjelaskan jika rencana pengembangan tersebut merupakan proyek strategis nasional yang mesti terealiasi dalam waktu dekat.
Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia, pasca berkunjung ke Kota Batam beberapa hari lalu.
“Hari ini, saya datang dan bertemu dengan perwakilan masyarakat. Alhamdulillah, kegiatan sosialisasi kali ini berjalan lancar. Terkait rencana pengembangan Rempang, saya juga sudah menyampaikan kepada pemerintah pusat agar tetap memperhatikan hak-hak masyarakat,” ujar Rudi di hadapan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Rudi juga memaparkan perihal rencana relokasi terhadap masyarakat yang terdampak pembangunan.
Sesuai arahan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadalia, Rudi menyebut jika pihaknya telah menyiapkan kaveling seluas 500 meter persegi untuk masyarakat yang memiliki rumah di atas Areal Penggunaan Lain (APL) dan bersedia direlokasi ke areal yang telah ditetapkan. Di kaveling tersebut, lanjut Rudi, akan dibangun pula rumah dengan tipe 45.
Dimana, luas kaveling tersebut bertambah dari luasan sebelumnya yang hanya 200 meter persegi.
Tidak hanya itu saja, masyarakat juga akan diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap tanah dan rumah yang berdiri serta gratis biaya Uang Wajib Tahunan (UWT/UWTO) selama 30 tahun.
Pemerintah juga memberikan bantuan bagi nelayan dan membangun pelabuhan atau dermaga guna mempermudah aktivitas masyarakat ke depan.
“Jika pengembangan ini berjalan, pemerintah akan menyiapkan fasilitas untuk masyarakat. Termasuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta pendidikan di lahan relokasi tersebut,” ungkap Rudi yang juga menjabat sebagai Wali Kota Batam.
Tidak hanya itu saja, Rudi menegaskan bahwa pembangunan serta pengembangan Pulau Rempang nantinya juga akan melibatkan masyarakat setempat. Termasuk rekrutmen tenaga kerja untuk proyek yang bakal berlangsung.
Dengan nilai investasi yang cukup besar, pihaknya optimistis jika pendidikan dan pelatihan khusus yang akan diberikan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) kepada pemuda setempat akan mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat ke depan.
“Kami berharap, anak-anak di sini terlibat dalam pembangunan. Sehingga, kesejahteraan itu merata. Tim saya sudah terus berkoordinasi ke kementerian terkait. Rempang akan dibangun sesuai instruksi Presiden, maka semua faslitas juga harus kami siapkan,” tambahnya.
Terakhir, Rudi juga meminta agar seluruh masyarakat tidak terprovokasi dengan isu miring terkait rencana pengembangan Pulau Rempang.
Ia ingin, situasi kondusif Kota Batam terus terjaga sehingga iklim investasi saat ini pun bisa maksimal.
“Saya titip pembangunan ini. Saya akan berbuat maksimal sesuai kemampuan yang saya punya. Saya adalah bagian dari masyarakat dan membuka peluang kepada seluruh masyarakat untuk bisa berdialog. Mari duduk bersama, tetap jaga situasi kondusif,” pungkasnya. (DN)
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, berkesempatan untuk menemui langsung masyarakat Pulau Rempang, Selasa (22/8/2023).
Akan tetapi, kehadiran Muhammad Rudi yang juga menjabat sebagai Wali Kota Batam di Kantor Kecamatan Galang tersebut hanya disambut oleh beberapa perwakilan masyarakat dari Kelurahan Sembulang dan Rempang Cate.
Hal ini tentu sangat disayangkan. Mengingat, sekelompok masyarakat meminta agar Kepala BP Batam dapat menemui warga untuk menjelaskan langsung rencana pengembangan Pulau Rempang sebagai Kawasan Eco-City.
Permintaan ini pun juga telah disampaikan sejak beberapa hari terakhir. Baik melalui media daring (online) hingga media sosial.
"Pertemuan ini juga merupakan bentuk perhatian Kepala BP Batam kepada masyarakat Rempang. Dengan harapan, ada solusi terbaik untuk pengembangan ke depannya," ujar Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, di Kantor Kecamatan Galang.
Ariastuty menjelaskan bahwa kehadiran orang nomor satu di Kota Batam itu juga bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait pengembangan Rempang Eco-City ke depan.
Tidak hanya itu, kata Ariastuty, Kepala BP Batam juga membuka ruang untuk berdialog langsung dengan masyarakat yang telah hadir dalam pertemuan ini.
"Pengembangan ini merupakan proyek strategis nasional. Semoga setelah pertemuan di Galang, masyarakat bisa mendapatkan penjelasan detail terkait perencanaannya," pungkasnya.
Tidak hanya Kepala BP Batam, pertemuan ini juga dihadiri oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, dan Komandan Distrik Militer (Dandim) 0316/Batam, Letnan Kolonel Infanteri (Letkol Inf) Galih Bramantyo.
"Saya harapkan permasalahan Rempang ini bisa diselesaikan dengan cara yang dingin dan hati tenang. Tetap berpikir sebelum bertindak," ujar Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto di lokasi pertemuan. (DN)
Batam-BatamFM- Negara Singapura masih mendominasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Batam.
Berdasarkan catatan BP Batam dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, realisasi investasi Singapura di Batam sepanjang Semester I 2023 mencapai USD 100.607,6 juta dengan nilai proyek sebanyak 455.
Angka tersebut melampaui dua negara yang masuk tiga besar yakni Perancis dengan nilai USD 29.119,4 juta dan Hongkong sebanyak USD 15.945,6 juta.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait, mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan proyek sepanjang Semester I (Januari-Juni) 2023.
Ariastuty menjelaskan, peningkatan itu pun cukup signifikan. Dari total proyek sebanyak 696 pada periode yang sama tahun 2022 lalu naik menjadi 1.687 proyek.
"BP Batam selalu mendukung kemajuan investasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kemudahan perizinan," ujarnya, Minggu (20/8/2023).
Perempuan yang akrab disapa Tuty tersebut, sejumlah negara lain pun masih melirik Kota Batam sebagai tujuan investasi.
Mengingat, letak geografis Batam yang cukup strategis.
Beberapa negara yang juga masuk dalam 10 besar dengan nilai investasi tertinggi antara lain Tiongkok (USD 6.422,9 juta), Jerman (USD 5.052,4 juta), Malaysia (USD 4.105,3 juta), Amerika Serikat (USD 2.791,7 juta), Jepang (USD 1.981,7 juta), Swiss (USD 1.805,3 juta), dan Kepulauan Virgin Inggris (USD 675,0 juta).
"Perubahan nilai PMA dibandingkan periode sebelumnya cukup signifikan. Sesuai arahan Kepala BP Batam, kami selalu berupaya untuk terus menggenjot investasi di Kota Batam," pungkasnya. (DN)
Batam - BatamFM - Cuaca ekstrem akibat curah hujan yang cukup tinggi memberikan dampak terhadap kawasan Pelabuhan Sekupang, Kota Batam, Sabtu (19/8/2023).
Akibatnya, mobil yang terparkir di terminal internasional Pelabuhan Sekupang pun tergenang air dan mengganggu aktivitas pengguna jasa di sana.
Menyikapi ini, BP Batam melalui Direktur Badan Usaha Pelabuhan (BUP), Dendi Gustinandar, turun ke lokasi untuk meninjau langsung laporan dari masyarakat terkait kondisi tersebut.
Dendi mengungkapkan, genangan air di areal tersebut mulai surut sejak pukul 12.00 WIB tadi.
"Saya mendapatkan laporan sekitar jam 10.00 WIB genangan air cukup tinggi. Akan tetapi, kondisi itu tak berlangsung lama. Sekitar jam 12.00 WIB, air sudah mulai surut," tegasnya.
Tidak hanya itu, lanjut Dendi, aktivitas di Pelabuhan Sekupang saat ini dalam kondisi aman terkendali.
Di sisi lain, pihaknya juga sedang mengecek penyebab tingginya genangan air di areal parkir pelabuhan tersebut.
"Kami sedang mengecek pengelola dan pihak teknis penyebab permasalahan ini. Apakah memang karena curah hujan atau ada masalah lainnya," tambahnya.
Dendi juga mengucapkan rasa terima kasih kepada masyarakat yang sudah cepat tanggap atas permasalahan tersebut.
Sehingga, BP Batam pun langsung merespons laporan yang telah diterima.
"Terima kasih pula atas masukan dari masyarakat," pungkasnya. (DN)
Batam kembali menjadi daerah penyumbang investasi asing terbesar di Provinsi Kepri.
Berdasarkan catatan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, 83,6 persen investasi asing di Provinsi Kepri pada Semester I (Januari-Juni) merupakan sumbangsih Kota Batam.
Dengan besaran realisasi investasi mencapai USD 348,09 juta atau setara dengan Rp 5,15 triliun dari total nilai investasi di Provinsi Kepri sebesar USD 416,4 juta.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, pun menyambut baik pencapaian positif tersebut.
Rudi berharap, peningkatan nilai investasi dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Batam ke depan.
"BP Batam mengapresiasi dan mendukung penuh perusahaan yang ingin berinvestasi di Kota Batam. Saya berharap, hal tersebut memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi Batam," ujar Rudi, Jumat (18/8/2023).
Rudi juga optimis, peningkatan nilai investasi tersebut juga dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi Kota Batam menjadi 7 persen.
Dimana, ekonomi Kota Batam tumbuh 6,84 persen sepanjang 2022 lalu.
Angka tersebut tentu menjadi sinyal positif untuk upaya peningkatan ekonomi ke depan.
Mengingat, Kota Batam menjadi lokomotif perekonomian di Provinsi Kepri.
"Saya mengajak seluruh elemen untuk menjaga situasi kondusif agar iklim investasi terus berjalan maksimal," pungkasnya. (DN)
MEMPERINGATI HUT RI KE 78, 600 ANGGOTA PRSSNI SIARAN SERENTAK SEINDONESIA DALAM PROGRAM SIARAN RADIO MERDEKA
Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) adalah asosiasi radio siaran swasta yang didirikan pada tanggal 17 Desember 1974 dengan jumlah anggota 600 radio yang tersebar di 153 kota dari Aceh sampai Maluku, dan didengar oleh 22 juta orang (sumber: Hasil Survey Nielsen Indonesia di 11 kota besar di Indonesia).
Dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 78 pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 jam 09:00 WIB (WITA & WIT menyesuaikan), 600 Radio Anggota PRSSNI secara serentak menyiarkan program spesial SIARAN RADIO MERDEKA.
Program berdurasi 60 menit ini khusus menyiarkan lagu – lagu Nasional, dan yang berperan menjadi Penyiarnya adalah putra – putri terbaik bangsa.
Para Penyiar yang bertugas pada program SIARAN RADIO MERDEKA sesuai urutan tampil:
- Ketua Dewan Pers – Dr Ninik Rahayu
- Menteri Komunikasi dan Informatika RI – Budi Arie Setiadi
- Komisioner Komisi Pemilihan Umum – August Mellaz 4. RAISA (Penyanyi)
- Iqbaal Ramadhan (Aktor)
- Ketua Majelis Permusyawaratan RI - Dr. H. Bambang G. Soesatyo, S.E., S.H., M.B.A
- Menteri Luar Negeri RI – Retno Marsudi
- Ketua Komisi Penyiaran Indonesia – Ubaidillah
- Kevin Sanjaya (atlit bulutangkis)
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI – Puan Maharani
- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI - Sandiaga Salahuddin Uno.
Lagu – lagu Nasional yang disiarkan pada program SIARAN RADIO MERDEKA:
- Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman
- Hari Merdeka ciptaan Husein Mutahar
- Bagimu Negeri ciptaan Koesbini
- Dari Sabang Sampai Merauke ciptaan R. Raharjo
- Halo – Halo Bandung ciptaan Ismail Marzuki
- Gugur Bunga ciptaan Ismail Marzuki
- Ibu Kita Kartini ciptaan Wage Rudolf Supratman
- Maju Tak Gentar ciptaan Cornel Simanjuntak
- Indonesia Pusaka ciptaan Ismail Marzuki
- Berkibarlah Benderaku ciptaan Ibu Sud.
Mengutip ucapan ibu Menteri Luar Negeri yang dalam siarannya berujar “Saya berharap di tengah kepungan misinformasi dan disinformasi, Radio tetap menjadi patriot dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.” Dirgahayu Republik Indonesia!
Terus Melaju Untuk Indonesia Maju!
PERSATUAN RADIO SIARAN SWASTA NASIONAL INDONESIA
Gedung Dewan Pers lantai 2 Jl. Kebon Sirih No 32 – 34 Jakarta Pusat 10110
Telepon 62-21-2234 5533
Instagram @prssni_radio_indonesia
Narahubung: Praditya Sutrisno,
Wakil Sekretaris Umum – 0812 900 5711
Batam - Demi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum (BU SPAM) BP Batam mulai membangun penguatan jaringan ke daerah-daerah dengan kontur tanah (elevasi) yang tinggi. Penguatan jaringan yang akan dibangun adalah pipa berukuran 200 mm di Sagulung Baru dan Tiban.
Direktur Badan Usaha SPAM BP Batam, Denny Tondano mengatakan, penguatan jaringan ini merupakan perintah dari Kepala BP Batam, Muhammad Rudi kepada pihaknya, agar terus meningkatkan pelayanan dan ketersediaan air bersih di Kota Batam.
Ia menjelaskan, pekerjaan penguatan jaringan ini untuk mendorong kapasitas air yang selama ini tidak sampai ke daerah-daerah dengan elevasi yang tinggi. Sehingga, dengan dilakukannya penambahan pipa 200 mm sepanjang 2,2 kilometer, maka tekanan air akan bertambah dan daerah dengan elevasi tinggi dapat dialiri air bersih.
Terutama untuk di wilayah Patam Lestari, Perumahan Woodland, Perumahan Cipta Green Mansion dan daerah sekitarnya.
"Air ini nantinya bersumber dari Dam Sei Harapan Sekupang. Disamping kita pasang pipa, kita juga siapkan penambahan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) baru berkapasitas 20 lpd. Jadi dengan penambahan suplai airnya dan ditambah perkuatan pipa, insya allah bisa lancar," ujarnya saat peninjauan di kawasan Tiban, Selasa (15/8/2023).
Begitu juga untuk di kawasan Sagulung Baru. BU SPAM BP Batam juga akan menambah jaringan pipa baru berukuran 200 mm. Untuk kawasan Sagulung Baru, BU SPAM BP Batam akan memperpendek jarak dari pipa utama. Sehingga, suplai air akan lebih cepat sampai ke daerah elevasi tinggi di kawasan Sagulung Baru.
"kita perpendek jaraknya, supaya lebih cepat sampai. Ditambah dengan tambahan IPA 350 yang beroperasi pada September ini, tentunya itu akan sangat membantu membuat air ini semakin lancar," jelasnya.
Ia menambahkan, dengan penambahan pipa 200 mm sepanjang 2,4 kilometer tersebut, akan dapat mengaliri sekitar 2.000 sambungan di wilayah Sagulung Baru, Seibinti dan Seilekop. Pemasangan pipa ini, telah sesuai dengan penghitungan dari tim teknis BU SPAM BP Batam.
"Estimasi kita untuk penguatan jaringan ini sekitar 1 bulan. Kita akan lakukan pekerjaan yang sama untuk daerah Sumberindo, Central Park dan daerah sekitarnya," tutup Denny.
Batam-BatamFM- Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2023 di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menjadi momen istimewa bagi masyarakat Kepri, khususnya Kabupaten Natuna. Bertempat di Pantai Piwang Kabupaten Natuna, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, bertindak langsung sebagai inspektur upacara. Upacara dihadiri oleh Gubernur Kepri, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kepri, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, dan Bupati Natuna beserta jajaran.
Upacara tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri untuk memberikan apresiasi kepada instansi/lembaga mitra kerja Pemprov yang berkontribusi dalam membangun Provinsi Kepri. Salah satu apresiasi yang diberikan adalah penghargaan sebagai Tokoh Pengendali Inflasi Daerah Tahun 2023 kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Suryono. Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Mendagri Tito merupakan bentuk apresiasi Gubernur Kepri atas kontribusi Bank Indonesia Kepri dalam upaya mengendalikan inflasi melalui sinergi program Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Pada bulan Juli 2023, Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan 2 (dua) kota di Provinsi Kepri mengalami inflasi sebesar 0,27% (mtm) atau 0,89% (ytd) yang tercatat sebagai inflasi tahun kalender terendah nasional. Sementara itu, inflasi tahunan tercatat sebesar 2,29% (yoy) atau telah berada dalam rentang sasaran inflasi 3,0±1%. Inflasi IHK Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepri secara tahun kalender (year-to-date) merupakan yang terendah se-Indonesia selama tiga periode berturut-turut, yaitu bulan Mei – Juli 2023.
Inflasi yang terkendali ini tidak terlepas dari program GNPIP Kepri 2023 yang diluncurkan di Kabupaten Lingga pada Maret 2023. GNPIP Kepri 2023 memiliki tema "KEPRI BERSAHABAT (BERkolaborasi dalam StAbilisasi Harga dan pAsokan Bahan pangan AnTar daerah) yang terdiri dari 7 (tujuh) program unggulan, yaitu (1) optimalisasi operasi pasar/pasar murah, (2) penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD), (3) peningkatan pemanfaatan alsintan dan sarana prasarana produksi pertanian, (4) penguatan ketahanan komoditas pangan strategis, (5) penguatan koordinasi dan monitoring dalam rangka optimalisasi program fasilitasi distribusi pangan, (6) penguatan infrastruktur TIK, digitalisasi dan data pangan, dan (7) penguatan koordinasi dan komunikasi.
Salah satu implementasi dari 7 (tujuh) program unggulan GNPIP adalah pelaksanaan sekolah lapang kepada kelompok petani di Kabupaten Natuna. Kegiatan yang merupakan hasil sinergi Bank Indonesia Kepri, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, serta Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepri bertujuan untuk menopang ketersediaan pasokan komoditas cabai merah di Kabupaten Natuna. Para petani dari Kelompok Petani Muda Desa Harapan Jaya dan tenaga penyuluh pertanian lapangan dibekali dengan pemahaman terkait budidaya cabai merah menggunakan metode Produksi Lipat Ganda (Proliga). Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat terjadi alih teknologi budidaya sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian cabai merah Kabupaten Natuna.
Sementara itu, perekonomian Provinsi Kepri tumbuh kuat pada triwulan II 2023, yaitu sebesar 5,04% (yoy). Selain itu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri meningkat sebesar 5,77% (ctc) secara kumulatif pada Semester I 2023 dan merupakan yang tertinggi di wilayah Sumatera. Hal ini disebabkan oleh tetap kuatnya pertumbuhan sektor konstruksi dan pariwisata sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Kepri terutama didorong oleh investasi dan konsumsi rumah tangga.
Sebagai upaya untuk meningkatkan inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan UMKM, Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Natuna dimeriahkan dengan penyelenggaraan Road to Gebyar Melayu Pesisir. Road to Gebyar Melayu Pesisir di Kabupaten Natuna diselenggarakan dalam bentuk kurasi produk potensial yang diikuti oleh UMKM dari seluruh penjuru Natuna. Tercatat sejumlah 46 UMKM berhasil lolos kurasi dengan kategori produk kain, kriya, dan makanan olahan. Selain itu, untuk mendorong digitalisasi UMKM khususnya pada aspek sistem pembayaran, Road to Gebyar Melayu Pesisir juga memfasilitasi onboarding QRIS bagi 31 UMKM bekerjasama dengan perbankan. Ke depan, UMKM Kabupaten Natuna yang lolos kurasi akan diikutsertakan pada puncak acara Gebyar Melayu Pesisir pada akhir September bersinergi dengan forum subregional Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) yang dihadiri gubernur se-Sumatera, serta delegasi dari Malaysia dan Thailand.
Batam- BatamFM - BP Batam terus berupaya untuk mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam tata kelola pemerintahan ke depan.
Melalui kerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, BP Batam pun berkesempatan untuk melaksanakan kegiatan pemaparan implementasi Undang-Undang (UU) Administrasi Pemerintahan yang berlangsung di Ruang Rapat Marketing Centre, Selasa (15/8/2023).
Kegiatan tersebut tak terlepas dari semangat BP Batam dalam mewujudkan SDM berkualitas yang handal dan berwawasan.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, melalui Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Alex Sumarna, mengungkapkan bahwa kegiatan pemaparan tersebut juga menjadi pondasi penting dalam kinerja pegawai ke depannya.
"Tugas pegawai BP Batam tentu tidak jauh dari masalah administrasi dan tata kelola pemerintahan. Yang mana, semua hal memiliki aturan tersendiri dan tidak boleh ada maladministrasi agar tak menimbulkan kerugian atau sengketa hukum jika terjadi kesalahan," ujar Alex dalam sambutan singkatnya.
Melalui kegiatan ini, lanjut Alex, pihaknya berharap agar kualitas pelayanan pun ikut meningkat.
Sehingga, memberikan dampak terhadap tata kelola roda organisasi BP Batam.
"Ini sekaligus cara untuk menambahkan pengetahuan perihal administrasi yang masuk ke ranah sengketa hukum," pungkasnya.
Kepala Biro Hukum dan Humas LAN RI, Tri Atmojo Sejati, menjadi narasumber dalam kegiatan pemaparan tersebut.
Tri Atmojo berharap, pegawai BP Batam dapat memahami ilmu dan pengetahuan yang diberikan. Dengan tujuan, mencegah terjadinya maladministrasi yang berpotensi menyentuh ranah sengketa hukum.
"Ini merupakan rangkaian kegiatan kerja sama antara BP Batam dan LAN RI. Di sisi lain, pegawai juga diharapkan tidak terjebak dalam maladministrasi atau penyalahgunaan wewenang," ujarnya. (DN)
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Apresiasi Upaya BP Batam Tingkatkan Kualitas Layanan Bongkar Muat
Batam - BP Batam terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan bongkar muat peti kemas.
Upaya ini pun mendapat apresiasi dari Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau Indonesian Logistics and Forwarders Association (Alfi/Ilfa) Perwakilan Kota Batam.
Ketua Alfi Perwakilan Kota Batam, Apin Maradonald, mengatakan bahwa rencana strategis BP Batam di bawah tangan dingin Muhammad Rudi dalam pembangunan serta pengembangan infrastruktur pelabuhan bongkar muat adalah hal tepat.
Oleh sebab itu, harap Apin, langkah tersebut mesti selaras dengan kualitas pelayanan ke depan.
"Kami mengucapkan rasa terima kasih kepada Kepala BP Batam yang telah mendengar keluhan tau aspirasi Alfi terkait rencana penyesuaian tarif bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Batu Ampar. Penundaan rencana tersebut hingga 1 September nanti memberikan kami waktu untuk terus melakukan sosialisasi yang maksimal," ujar Apin usai bersilaturahmi dengan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, Senin (15/8/2023).
Apin juga mengungkapkan, kedatangan Alfi Perwakilan Kota Batam sekaligus ingin mengundang Muhammad Rudi dalam pelantikan pengurus pada tanggal 9 September 2023 mendatang.
"Harapan kami, adanya penyesuaian tarif juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di pelabuhan bongkar muat. Kami pikir, tarif tersebut masih wajar dibandingkan dengan tarif di pelabuhan modern lain," pungkasnya. (DN)
