Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Juda Agung, memimpin upacara pengukuhan Rony Widijarto P. sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi Kepulauan Riau pada Jumat (18/7) di Ruang Raja Haji Fisabilillah, Kantor Perwakilan BI Provinsi Kepulauan Riau. Prosesi pengukuhan ini menjadi penanda resmi peralihan jabatan Kepala Perwakilan BI Provinsi Kepulauan Riau dari Suryono kepada Rony Widijarto P. Sebelumnya, Rony Widijarto P. menjabat sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh, sementara Suryono kini ditugaskan sebagai Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Juda Agung menyampaikan apresiasi kepada Suryono atas dedikasi dan pencapaian kinerja yang telah ditorehkan selama menjabat sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya, Juda Agung juga menyampaikan lima pesan utama kepada Rony Widijarto P. selaku Kepala Perwakilan BI Provinsi Kepulauan Riau yang baru. Pertama, penguatan langkah strategis dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menjaga daya saing ekspor produk-produk unggulan Kepulauan Riau, khususnya produk hasil industri dalam merespons dampak dari penerapan tarif Amerika Serikat. Kedua, terus mendukung kemudahan masuknya Foreign Direct Investment (FDI). Ketiga, melanjutkan sinergi pengendalian inflasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Keempat, memperkuat pengawasan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) di Kawasan Batam sebagai salah satu gerbang perdagangan internasional di Indonesia. Kelima, terus mendukung pembangunan infrastruktur dan ekosistem industri dan pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau.

 Deputi Gubernur Juda Agung juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Kepulauan Riau, Walikota/Bupati, dan seluruh stakeholders di wilayah kerja BI Kepulauan Riau atas sinergi dan kolaborasi dalam berbagai program pengembangan perekonomian Kepulauan Riau. Dalam tiga triwulan terakhir, perekonomian Kepulauan Riau mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan Nasional. Capaian inflasi pada tahun 2024 juga terkendali dalam rentang 2,5 ± 1%, dan diprakirakan dapat tetap terjaga sampai dengan akhir tahun 2025 melalui sinergi yang kuat dalam TPID.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, menyampaikan apresiasinya kepada Suryono atas sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Bank Indonesia. Kolaborasi tersebut mencakup pengendalian inflasi, penguatan ekosistem pembayaran digital melalui implementasi QRIS termasuk QRIS antarnegara (cross-border), serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Selain itu, kerja sama juga dilakukan dalam mendorong UMKM naik kelas melalui kurasi produk, onboarding, dan perluasan akses pasar. Dengan telah dikukuhkannya Rony Widijarto P., Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap sinergi dan kolaborasi yang telah terbangun dapat semakin diperkuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Kepulauan Riau.

Badan Pengusahaan (BP) Batam menegaskan komitmennya untuk melindungi dunia usaha dan menjaga iklim investasi yang bersih, aman, dan berdaya saing. Hal tersebut disampaikan pada kunjungan resmi BP Batam ke PT NOV Profab Indonesia pada Rabu (16/7).

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Fary Francis, Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, bersama jajaran internal BP Batam serta turut hadir perwakilan dari Polres Barelang, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Pemerintah Kota Batam, dan Karang Taruna Kota Batam.

Sesuai arahan Kepala BP Batam Amsakar Achmad, kegiatan ini merupakan bentuk nyata sinergi antar-instansi dalam menjaga kepercayaan investor terhadap Batam sebagai kawasan investasi strategis nasional.

Menyerap aspirasi dan keluhan yang disampaikan pelaku usaha, BP Batam menegaskan bahwa segala bentuk gangguan terhadap kegiatan investasi, termasuk pemerasan dan intimidasi kepada pelaku usaha, tidak akan ditoleransi.

BP Batam menegaskan keprihatinan dalam beberapa waktu terakhir, muncul hal yang meresahkan dunia investasi, yakni praktik premanisme seperti pemerasan, intimidasi, dan penguasaan ruang publik secara illegal dari oknum dengan mengatasnamakan organisasi masyarakat.

“Batam adalah tempat investasi unggulan. Kita tidak bisa biarkan satu-dua oknum merusak iklim usaha dengan premanisme atau tekanan yang tidak berdasar. Negara hadir untuk melindungi pelaku usaha yang ingin berinvestasi secara sah dan produktif,” ujar Fary Francis.

Dalam pertemuan tersebut, manajemen pelaku usaha menyampaikan keprihatinan atas adanya tekanan dari pihak-pihak yang mengaku mewakili kelompok masyarakat.

Perusahaan telah aktif merekrut warga lokal, membuka ruang magang industri, dan berkontribusi secara sosial melalui program CSR. Profab menegaskan komitmennya untuk terus membina masyarakat sekitar secara profesional, namun membutuhkan jaminan perlindungan dari pemerintah terhadap praktik-praktik yang tidak sehat.

Menanggapi hal ini, BP Batam menyatakan akan terus hadir secara aktif di lapangan dan memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk menghapus segala bentuk gangguan dan tekanan yang menghambat investasi.

Sebagai langkah nyata, BP Batam juga akan meluncurkan Dashboard Investasi pada 18 Juli 2025, yang memungkinkan investor menyampaikan langsung kendala, masukan, dan laporan kepada pimpinan BP Batam secara cepat dan terdokumentasi.

“BP Batam berkomitmen menciptakan kawasan yang tidak hanya terbuka bagi investasi, tetapi juga aman dan profesional bagi seluruh pelaku usaha.” tegas Fary Francis menutup pertemuan.

Badan Pengusahaan Batam kembali menyerap aspirasi dari para pelaku usaha, guna menyiapkan solusi atas tantangan dan persoalan yang mereka hadapi dalam menjalankan usahanya di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.

Hal ini merupakan komitmen Kepala BP Batam, Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra dalam menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Dalam arahan itu, Presiden RI meminta agar Batam menjadi daerah yang menarik bagi investor dan menjadi pusat investasi di Indonesia.

Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Francis pada Rabu (16/7/2025), mengunjungi PT NOV Profab di Kawasan Batu Ampar.

Menurut Fary, BP Batam melakukan akselerasi pendampingan bagi para pelaku usaha, sehingga investor dapat terus berbisnis secara nyaman dan berkelanjutan di KPBPB Batam.

Dengan hal itu, Fary menambahkan, Batam dapat kembali menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kami (BP Batam) akan terus berkomitmen untuk mendukung investor yang ada di Batam. Seluruh persoalan yang dihadapi oleh investor harus cepat diselesaikan." Tegas Fary.

Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat telah menyampaikan proyeksi ekonomi Indonesia pada tahun 2025 dalam kisaran 4,7% hingga 5%. Untuk mendukung target ekonomi tersebut, realisasi investasi di Kota Batam ditargetkan sebesar Rp 46,29 triliun atau dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,35%.

Sementara berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI, realisasi investasi Batam pada Triwulan I tahun 2025 tercatat sebesar Rp 8,6 triliun. Dengan Singapura menjadi negara penyumbang investasi tertinggi, sebesar Rp 3,6 triliun dan disusul Malaysia, Tiongkok, Taiwan dan Hongkong.

"Tentunya untuk mencapai target yang telah ditetapkan ini menjadi tugas kita bersama untuk investasi di Kota Batam yang bisa memberikan kesejahteraan untuk masyarakat," terang Fary.

Sementara itu, Direktur Utama PT NOV Profab, Kim Lamb menyampaikan terima kasih atas dukungan dari BP Batam selama ini.

Ia mengatakan, saat ini PT NOV Profab tengah berkembang baik dan sejumlah proyek direncanakan akan melakukan ekspor ke Norwegia dan beberapa negara lainnya.

"Tentunya dukungan dari BP Batam sangat penting bagi kami, sehingga kami bisa menarik lebih banyak klien lagi dari beberapa negara lainnya," ujar Kim.

Turut hadir dalam kunjungan ini, Direktur Investasi BP Batam, Dendi Gustinandar; Direktur Pengembangan KPBPBB dan KEK, Irfan Syakir Widyasa; Direktur Pengamanan Aset dan Kawasan, Brigjen Pol. Mujiyono; dan sejumlah pejabat tingkat 3 dan 4 di lingkungan BP Batam. (*)

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad melalui Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum, Ariastuty Sirait menyambut baik rencana penanaman 1.000 pohon jenis mahoni di Daerah Tangkapan Air (DTA) Waduk oleh Keluaga Besar Banjarnahor Kota Batam pada akhir Juli mendatang.

Hal itu diungkapkan Ariastuty saat menerima audiensi dan silaturahmi Banjarnahor Kota Batam di ruang rapat nya pada Selasa, (15/7/2025) pagi.

“Kami sangat apresiasi inisiatif masyarakat khususnya kepada keluarga besar Banjarnahor hari ini, karena program penghijauan ini sangat penting untuk menjaga ketahanan daerah tangkapan air,” kata Tuty sapaan akrabnya.

Terlebih, Kota Batam, kata Tuty, saat ini masih mengandalkan air hujan sebagai sumber air baku. Air baku tersebut kemudian di tampung di waduk dan diolah menjadi air bersih hingga dialirkan ke masyarakat dan industri untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

“Untuk itu, kami selalu mendorong kepada pihak-pihak yang ingin menjalin kerja sama dalam program penghijauan dan menghimbau agar masyarakat tidak beraktifitas di catchment area (DTA) untuk tetap menjaga kualitas air baku di waduk,” seru Tuty.

Pihaknya, dalam kesempatan itu menyarankan agar penanaman pohon dapat dilakukan di Waduk Duriangkang. Mengingat, Waduk Duriangkang memiliki luas DTA sebesar 7,259.10 Ha dan menjadi penopang hingga 70 persen kebutuhan air bersih masyarakat Batam.

Sementara, Ketua Umum Banjarnahor Kota Batam, Ridon Marbun mengapresiasi dukungan BP Batam atas program penghijauan tersebut.

Ia menyebut kegiatan tersebut akan melibatkan 200 peserta dan mengundang para pimpinan baik tingkat pusat maupun daerah. Sehingga, ia berharap melalui upaya tersebut pihaknya dapat turut memberikan kontribusi bagi kelestarian waduk di Kota Batam. 

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 15-16 Juli 2025 memutuskan untuk menurunkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,25%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,00%. Keputusan ini konsisten dengan makin rendahnya prakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5±1%, terjaganya stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya, serta perlunya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah dan pencapaian sasaran inflasi sesuai dengan dinamika yang terjadi pada perekonomian global dan domestik.

Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk mempertahankan stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental melalui intervensi baik melalui transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik maupun transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri.
2. Penguatan strategi operasi moneter pro-market
3. Penguatan publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM)(Lampiran)
4. Perluasan akseptasi digital melalui: (i) peluncuran kerja sama QRIS Antarnegara dengan Jepang dan inisiasi sandbox QRIS Antarnegara dengan Tiongkok pada tanggal 17 Agustus 2025, serta (ii) penguatan edukasi dan sosialisasi QRIS Tanpa Pindai (TAP) kepada pengguna dan merchant; dan
5. Penguatan dan perluasan kerja sama internasional di area kebanksentralan, termasuk dengan memperkuat konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait.

Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Ketidakpastian ekonomi global kembali meningkat pascapengumuman kenaikan tarif efektif resiprokal Amerika Serikat (AS) ke beberapa negara maju dan berkembang. Kebijakan kenaikan tarif resiprokal AS yang direncanakan berlaku mulai 1 Agustus 2025 diprakirakan akan memperlemah prospek pertumbuhan ekonomi dunia, khususnya di negara maju.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu terus didorong di tengah prospek perekonomian global yang melemah. Pada triwulan II 2025, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh investasi nonbangunan terkait kegiatan di sektor transportasi. Kinerja ekspor cukup baik ditopang oleh ekspor berbasis sumber daya alam dan produk manufaktur. Sementara itu, konsumsi rumah tangga masih perlu ditingkatkan, tecermin pada penjualan eceran yang melambat. 

Nilai tukar Rupiah menguat didukung kebijakan stabilisasi Bank Indonesia serta berlanjutnya aliran masuk modal asing. Nilai tukar Rupiah pada Juni 2025 (hingga 30 Juni 2025) menguat sebesar 0,34% (ptp) dibandingkan dengan posisi akhir bulan sebelumnya. Perkembangan terkini hingga pertengahan Juli 2025 (hingga 15 Juli 2025) menunjukkan Rupiah tetap stabil di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Ke depan, nilai tukar Rupiah diprakirakan stabil didukung komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik.

Transaksi pembayaran berbasis Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) juga meningkat sejalan dengan perluasan tingkat adopsi. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memastikan ketersediaan, keandalan, dan keamanan infrastruktur SPBI, baik ritel maupun wholesale, serta infrastruktur sistem pembayaran industri. Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).

Jakarta, 16 Juli 2025. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI menghentikan sejumlah kegiatan usaha yang menggunakan nama Omnicom Group (OMC), yang diduga melakukan penipuan dengan modus impersonation (menyamar sebagai perusahaan resmi dan berizin).

Omnicom Group yang asli adalah perusahaan asal Amerika Serikat yang melakukan bisnis di bidang media, pemasaran, dan komunikasi perusahaan. Adapun kegiatan usaha atau perusahaan yang diduga mencatut identitas Omnicom Group yang berada di Indonesia terindikasi melakukan aktivitas penipuan dan tidak memiliki izin sesuai ketentuan.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi dengan beberapa pihak, diketahui bahwa kegiatan usaha OMC di Indonesia melakukan skema bisnis yang terindikasi penipuan melalui sistem rekrutmen member-get-member dengan level berjenjang untuk mendapatkan komisi. Member diwajibkan untuk melakukan deposit sejumlah dana dan tidak terdapat aktivitas usaha atau produk yang dijual melainkan hanya ditugaskan untuk melakukan aktivitas penilaian. Selain itu, aplikasi/website yang digunakan oleh beberapa kegiatan usaha terkait OMC di Indonesia tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

Kegiatan usaha terkait OMC di Indonesia memanfaatkan figur tokoh agama dan kegiatan bantuan sosial kepada masyarakat serta pengumpulan massa dalam acara seminar atau gathering. Kegiatan usaha OMC di Indonesia juga memanfaatkan figur perangkat desa pada saat peresmian salah satu kantor cabang.

Sehubungan dengan upaya penghentian kegiatan usaha tersebut di atas, Satgas PASTI telah/akan melakukan beberapa hal antara lain pemblokiran akses dan link/URL terkait kegiatan usaha OMC di Indonesia, pemblokiran terhadap nomor rekening dari oknum yang terkait, dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk penindakannya.

Pemberantasan terhadap aktivitas keuangan ilegal sangat membutuhkan dukungan dan peran serta dari masyarakat, berupa sikap kewaspadaan dalam menerima tawaran dari pihak yang tidak bertanggung-jawab.

Pastikan selalu memperhatikan dua aspek penting yaitu “Legal” dan “Logis” atau disebut 2 L. Legal artinya memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan tersebut sudah memiliki izin yang tepat dari otoritas/lembaga terkait atau yang mengawasinya. Logis artinya selalu memperhatikan hasil atau keuntungan yang ditawarkan, apakah logis atau tidak.

Masyarakat yang menemukan informasi atau penawaran investasi dan pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal atau memberikan iming-iming imbal hasil/bunga yang tinggi (tidak logis) untuk melaporkannya kepada Kontak OJK dengan nomor telepon 157, WA (081157157157), email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atau email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Batam, 12 Juni 2025 – HARRIS Barelang Batam kembali menghadirkan kegiatan bertema kesehatan yang penuh semangat dan inspiratif melalui event "Stay Fit Rucking" bekerja sama dengan WSCC (Wilson's Strength & Conditioning Club).

Mengusung semangat “Ruck Strong, Live Strong”, acara ini dimulai dengan sesi rucking yang dipadukan dengan mini workout di area outdoor yang menghadap ke keindahan alam Barelang. Para peserta—yang terdiri dari tamu in-house dan komunitas kebugaran—berjalan sambil membawa ransel berbobot ringan untuk meningkatkan kekuatan fisik dan daya tahan tubuh, sekaligus menikmati suasana sore yang menyegarkan.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi Health Talk yang dipandu oleh Coach Wilson di Bay House, membahas pentingnya konsistensi, pengetahuan dasar kebugaran, serta bagaimana membangun komunitas sehat sebagai pilar kekuatan sejati. Sesi ini memberikan wawasan praktis tentang kebugaran jangka panjang yang mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Event ini bukan hanya tentang bergerak, tapi tentang bagaimana kita menggerakkan semangat untuk hidup lebih sehat bersama,” ujar perwakilan dari HARRIS Barelang Batam.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen HARRIS Barelang Batam dalam menciptakan pengalaman menginap yang lebih dari sekadar relaksasi—yaitu penuh nilai, energi, dan makna.

bit.ly/HARRISBARELANG.

Jakarta, 15 Juli 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengendalian Internal dan Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, untuk memperbarui pengaturan pengendalian internal serta perilaku bagi Penjamin Emisi Efek (PEE) dan Perantara Pedagang Efek (PPE) termasuk Perusahaan Efek Daerah (PED) dan PPE yang merupakan Mitra Pemasaran secara lebih komprehensif.

Penerbitan POJK ini dilatar belakangi peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE) dan/atau Perantara Pedagang Efek (PPE) dan perkembangan industri sekuritas baik dari sisi produk, proses bisnis maupun budaya dan mekanisme layanan. POJK ini mengatur pengendalian internal dan perilaku PEE, termasuk kewajiban melakukan uji tuntas terhadap calon Emiten yang akan melakukan penawaran umum serta pengelolaan potensi benturan kepentingan. Selain itu, POJK ini juga mengatur ketentuan terkait penerapan manajemen risiko penggunaan teknologi informasi, termasuk pemanfaatan penyedia jasa teknologi, serta ketentuan perizinan bagi pegiat media sosial yang bekerja sama dengan Perusahaan Efek.

Pengaturan terkait pengendalian internal dan perilaku Perusahaan Efek dalam POJK ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperkuat aspek pelindungan investor di Pasar Modal dari aspek peningkatan kualitas Emiten, mitigasi benturan kepentingan dalam penawaran umum, penguatan fungsi-fungsi pada PEE maupun PPE, maupun penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kegiatan Perusahaan Efek. Secara umum, POJK ini mengatur ketentuan antara lain:

1. Fungsi yang wajib dimiliki oleh PEE;

2. Perilaku PEE yaitu terkait kewajiban dan larangan PEE serta penanganan benturan kepentingan;

3. Fungsi yang wajib dimiliki oleh PPE, termasuk fungsi teknologi informasi TI, beserta ketentuan mengenai tata kelola dan manajemen risiko TI;

4. Fungsi yang wajib dimiliki oleh mitra pemasaran PPE;

5. Fungsi yang wajib dimiliki PED;

6. Pembatasan akses pada fungsi PEE dan PPE;

7. Alih daya fungsi PPE; dan

8. Perilaku PPE dan PED terkait kewajiban dan larangan PPE dan PED serta kerja sama iklan dengan pegiat media sosial. POJK ini diundangkan pada tanggal 11 Juni 2025 dan mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan, yaitu 11 Desember 2025. OJK akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi POJK ini untuk memastikan peraturan ini berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat serta industri pasar modal. *

Jakarta (14/07/2025) – BPJS Kesehatan terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan kemudahan akses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah pedalaman dan perbatasan. Sepanjang tahun 2024, layanan Program JKN semakin dekat dengan masyarakat melalui berbagai kanal layanan digital, on site, serta kerja sama dengan fasilitas kesehatan di daerah-daerah terpencil.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menyampaikan, hingga akhir tahun 2024, jumlah kepesertaan Program JKN telah mencapai 278,1 juta peserta atau 98,45%. Ini didukung dengan sebanyak 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota yang telah mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC). Dengan capaian yang hingga saat ini terus meningkat, BPJS Kesehatan ingin memastikan setiap peserta dapat memperoleh layanan kesehatan yang memadai.

"Untuk menjangkau peserta hingga ke pelosok daerah, kami telah menghadirkan layanan BPJS Keliling di 37.858 titik lokasi dengan menghasilkan 940.158 transaksi layanan. Bukan hanya itu, kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan satu atap melalui Mal Pelayanan Publik di 227 titik dan sudah menghasilkan 379.921 transaksi layanan hingga tahun 2024," jelas Ghufron dalam kegiatan Public Expose: Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2024, Senin (14/07).

Sepanjang 2014–2024, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama meningkat 28%, dari yang semula 18.437 menjadi 23.682. Sedangkan jumlah mitra rumah sakit mitra naik 88%, dari 1.681 menjadi 3.162.

Bukan hanya itu, untuk menjangkau peserta di Daerah yang Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Syarat (DBTFMS), BPJS Kesehatan menggandeng rumah sakit apung, mengirim tenaga kesehatan, hingga bekerja sama dengan fasilitas kesehatan dengan kriteria tertentu di wilayah seperti Sumatra Utara, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Tengah.

"Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah mengoptimalkan Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA), Voice Interractive JKN (VIKA) hingga BPJS Kesehatan Care Center 165. Bukan hanya itu di tahun 2024, BPJS Kesehatan juga menghadirkan inovasi layanan melalui BPJS Kesehatan Online yang bisa dimanfaatkan peserta melalui layanan video conference lewat Aplikasi Zoom untuk mengurus administrasi, informasi, atau pengaduan seputar JKN," tambah Ghufron.

Ia menambahkan, BPJS Kesehatan terus meningkatkan kemudahan akses layanan melalui berbagai inovasi digital di fasilitas kesehatan. Peserta kini dapat memanfaatkan layanan telekonsultasi tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan. Pemanfaatan layanan ini juga telah digunakan oleh 17,2 juta peserta di 21.929 FKTP melalui Aplikasi Mobile JKN. Selain itu, fitur i-Care JKN yang ada di Aplikasi Mobile JKN juga mempermudah tenaga medis menelusuri riwayat pelayanan kesehatan peserta selama satu tahun terakhir.

Di samping itu, BPJS Kesehatan juga menyediakan layanan antrean online yang terhubung dengan Aplikasi Mobile JKN untuk memberikan kepastian layanan dan mengurangi waktu tunggu. Layanan ini juga telah dimanfaatkan lebih dari 22 ribu FKTP dan 3.132 rumah sakit. Dalam hal simplifikasi layanan, peserta dengan penyakit kronis atau yang mengikuti Program Rujuk Balik (PRB) kini bisa memperpanjang rujukan dan menebus resep obat secara lebih mudah. Informasi terkait jadwal operasi dan ketersediaan tempat tidur juga kini ditampilkan secara transparan untuk memberikan kepastian layanan.

"BPJS Kesehatan juga telah menetapkan enam poin Janji Layanan JKN di fasilitas kesehatan, yaitu cukup berobat dengan KTP/NIK, tanpa membawa fotokopi, tanpa iur biaya, tanpa pembatasan hari rawat, ketersediaan obat, serta pelayanan yang ramah tanpa diskriminasi," tambah Ghufron.

Komitmen menghadirkan layanan yang berkualitas juga tercermin pada hasil audit keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) 2024 yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasian sebanyak 11 kali berturut-turut sejak era BPJS Kesehatan. Selain itu, BPJS Kesehatan juga berhasil menjaga kesehatan Dana Jaminan Sosial (DJS) dengan aset bersih mencapai Rp49,52 triliun pada 2024, masih sesuai ketentuan untuk menutup pembayaran klaim setidaknya 3,40 bulan ke depan. Hasil investasinya juga mencapai Rp5.395,6 triliun, melebihi target yang ditetapkan.

Ghufron juga menyebut, sepanjang tahun 2024 total pemanfaatan layanan JKN mencapai 673,9 juta kunjungan atau rata-rata 1,8 juta pemanfaatan per hari. Hal ini membuktikan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap BPJS Kesehatan dan Program JKN.

"Kami menegaskan bahwa Program JKN merupakan wujud gotong royong bangsa, sehingga semua lapisan masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan yang adil, terjangkau, dan berkualitas. Kami juga terus memastikan bahwa mereka yang tinggal di pedalaman tetap bisa mendapatkan layanan terbaik,” tegasnya.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menegaskan bahwa capaian kinerja BPJS Kesehatan pada tahun 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase maturitas. Kadir menyebut, seluruh jajaran Dewan Pengawas BPJS Kesehatan mengapresiasi pencapaian yang didapat, khususnya predikat WTM dalam laporan keuangan dan membaiknya kondisi Aset Bersih DJS Kesehatan.

"Pengelolaan Program JKN yang mengusung prinsip good governance juga diawasi oleh banyak pihak, terlebih undang-undang mengamanahkan BPJS Kesehatan sebagai badan publik yang bertanggung jawab kepada Presiden. Melalui pengawasan yang ketat oleh sejumlah pihak, dana publik yang diamanahkan peserta kepada BPJS Kesehatan dapat dikelola secara transparan," tambah Kadir.

Kadir mengatakan Program JKN yang mulai berjalan sejak 1 Januari 2014 telah menjelma menjadi program strategis nasional yang berdampak besar terhadap pemerataan akses layanan kesehatan. Berkat Program JKN, seluruh masyarakat Indonesia, baik di kota maupun di wilayah pedalaman memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan kesehatan yang adil, sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak-hak dasar warga negara.

“Kinerja yang dicapai tahun ini bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang meningkatnya kepercayaan publik dan kualitas layanan yang diterima peserta JKN di seluruh Indonesia. Sinergi antara Dewan Pengawas dan seluruh jajaran Direksi sangat penting untuk menjaga arah dan keberlangsungan Program JKN,” tutup Kadir.

Batam – Harris Resort Waterfront Batam, destinasi unggulan di pinggir pantai di Batam, dengan bangga memperkenalkan dua pengalaman kuliner romantis eksklusif yang dirancang untuk memperindah momen berdua pasangan. Kedua paket ini terdiri dari Candlelight Dinner dan Romantic BBQ Picnic , masing-masing menawarkan nuansa dan hidangan khusus yang disajikan dalam suasana istimewa.

Candlelight Dinner: Nuansa Romantisme di Bawah Sorotan Lilin

Candlelight Dinner di Harris Resort Waterfront Batam menghadirkan nuansa yang elegan dan penuh romantisme. Disajikan di kolam renang atau pinggir pantai yang tenang, tamu akan dimanjakan oleh cahaya redup lilin dan suasana yang intim. Menu yang ditawarkan adalah:

Salad : Grilled Prawn Mango Salad

Sup : Broccoli Cream Soup with Potato Dumpling

Pilihan Utama :

Grilled Chicken Breast Salsa Verde with Mango

Rolled Seabass Stuffed Vegetable Anchovies Sauce

Grilled Beef Texas Hash Brown Potato

Dessert : Chocolate Mount Blanc

Minuman : Tropical Drink

Paket Gold Package ditawarkan seharga IDR 1.200.000 net/pasangan , sudah termasuk dekorasi cantik dan satu tangkai bunga mawar sebagai sentuhan romantis. Paket ini sangat cocok bagi pasangan yang ingin menikmati pengalaman fine dining yang mewah dan penuh kesan.

Romantic BBQ Picnic: Santai Namun Tetap Romantis

Bagi pasangan yang lebih menyukai suasana santai namun tetap romantis, Romantic BBQ Picnic menjadi pilihan yang sempurna. Diadakan di taman hijau di pinggir laut, tamu dapat menikmati makan malam ala piknik dengan menu panggang premium. Menu yang tersedia meliputi:

Produk yang di panggang :

- Sirloin Steak
- Seafood Kebab
- Paha Ayam
- Jagung
- Sosis Ayam
- Kentang Bakar
- Lamb Loin

Dessert :

- Kue Coklat
- Soft Roll
- Buah Segar Musiman

Saus :

- BBQ
- Jamur

Minuman :

- Jus Segar
- Air Detox
- Kopi
- Teh

Ditawarkan seharga IDR 979.000 / pasangan , Romantic BBQ Picnic sangat ideal bagi pasangan yang ingin menikmati pengalaman bersantap yang lebih interaktif dan santai, sambil menikmati keindahan alam Harris Resort.

Perbedaan dan Kelebihan Masing-Masing Paket

Candlelight Dinner

Nuansa : Elegan dan penuh kesan, dengan hiasan lilin dan pencahayaan lembut.

Menu : Hidangan bergaya fine-dining seperti Grilled Chicken Breast Salsa Verde dan Chocolate Mount Blanc.

Dekorasi : Dilengkapi dengan dekorasi romantis dan satu tangkai mawar.

Harga : IDR 1.200.000 net/pasangan.

Romantic BBQ Picnic

Nuansa : Santai dan alami, dengan konsep piknik di tengah taman atau tepi pantai.

Menu : Beragam hidangan panggang segar dan musiman, serta dessert tradisional.

Pengalaman Interaktif : Pasangan bisa ikut merasakan proses pemanggangan makanan.

Harga : IDR 979.000 / pasangan.

Mengapa Memilih Harris Resort Waterfront Batam?

Harris Resort Waterfront Batam dikenal sebagai destinasi utama untuk liburan romantis, tidak hanya karena akomodasi mewahnya, tetapi juga pengalaman kuliner yang luar biasa. Dengan lokasi yang strategis di tepi air, resort ini menawarkan suasana tenang dan romantis yang sempurna untuk momen spesial. Komitmen Harris Resort pada kualitas dan perhatian detail menjadikannya salah satu resor terbaik di Batam.

Cara Pemesanan

Untuk memesan paket Candlelight Dinner atau Romantic BBQ Picnic , calon tamu dapat menghubungi langsung Harris Resort Waterfront Batam melalui telepon atau whatsapp di nomor (0778) 381388 / 381558. Reservasi sebelumnya sangat disarankan agar mendapatkan tanggal dan waktu yang diinginkan.

“Baik Anda yang akan merayakan ulang tahun pernikahan, hari jadian, atau sekadar ingin menciptakan kenangan tak terlupakan, Candlelight Dinner dan Romantic BBQ Picnic di Harris Resort Waterfront Batam hadir sebagai pilihan sempurna”. Ujar Dodi Putra selaku General Manager Harris Resort Waterfront Batam.

Nikmati pesona kedua pengalaman ini dan biarkan Harris Resort menjadi latar belakang dari momen teristimewa dalam hidup Anda.