Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) menjadi strategi baru dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Langkah ini ditempuh sebagai respons atas semakin kompleksnya tantangan pengendalian inflasi pangan, antara lain risiko perubahan iklim, cuaca ekstrem, serta karakteristik komoditas pangan yang bersifat musiman. Pendekatan inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan diperkuat, tidak semata berorientasi pada stabilisasi harga jangka pendek, tetapi juga pada penguatan pasokan pangan secara struktural. Bank Indonesia terus berkomitmen mendukung penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga melalui pengembangan klaster pangan, peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan petani, serta sinergi dengan pemerintah daerah. Demikian disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Ricky P. Gozali dalam GPIPS Wilayah Sumatera 2026 yang diselenggarakan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan (11/2).

Pada tahun 2025, inflasi nasional tercatat sebesar 2,92% (year-on-year), berada dalam kisaran sasaran inflasi 2,5±1%. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas bauran kebijakan serta kuatnya sinergi pengendalian inflasi, khususnya inflasi pangan. Memasuki awal tahun 2026, inflasi nasional pada Januari 2026 meningkat menjadi 3,55% (yoy), terutama dari kelompok pangan bergejolak. Perkembangan ini menegaskan bahwa upaya pengendalian inflasi pangan tetap perlu diperkuat secara konsisten dan berkelanjutan, agar inflasi pangan bergejolak terjaga pada kisaran 3,0-5,0%, sebagaimana amanat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat sebelumnya (29/1).

Deputi Gubernur Ricky menyampaikan 3 strategi utama untuk mewujudkan ketahanan dan stabilitas harga pangan nasional. Pertama, peningkatan produksi pangan, khususnya hortikultura melalui antisipasi risiko cuaca dan iklim antara lain dengan pemanfaatan bibit unggul tahan cuaca, teknologi adaptif, serta pengaturan pola tanam antar-komoditas yang lebih terkoordinasi antarwaktu dan antarwilayah. Kedua, kelancaran distribusi dan konektivitas antarwilayah untuk memperkuat stabilitas harga melalui peningkatan efisiensi logistik dan optimalisasi Kerja Sama Antardaerah (KAD) sebagai instrumen penguatan rantai pasok bersinergi dengan BUMN logistik. Ketiga, penguatan sinergi antar Pemerintah Pusat dan Daerah untuk efektivitas kebijakan antara lain melalui pemanfaatan data neraca pangan untuk KAD dan penguatan peran BUMD/Perusahaan Pangan Daerah sebagai offtaker. “Kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, pelaku usaha, serta wakil rakyat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, memberdayakan petani, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan” demikian disampaikan Deputi Ricky.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru menegaskan pentingnya inovasi dan pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung program ketahanan pangan. Melalui inovasi digital SiBenih dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berhasil membangun ekosistem pangan yang kuat dan berdaya tahan. Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional dan produsen beras terbesar ketiga nasional mendapatkan apresiasi nasional melalui penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia dalam mendukung pencapaian swasembaga pangan nasional 2025”, pungkas Gubernur Herman Deru.

GPIPS merupakan penguatan dari program pengendalian inflasi sebelumnya yang dikenal sebagai Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi (GNPIP). GPIPS merupakan respons atas semakin kompleksnya tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan, dengan 3 pembaruan program, yaitu (1) program penguatan sisi hulu untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan terutama menghadapi cuaca ekstrem,  (2) program pengendalian inflasi yang lebih komprehensif untuk memperkuat stabilisasi harga pangan dalam jangka pendek, serta (3) program penguatan sinergi pusat dan daerah untuk mendukung program prioritas pemerintah.

GPIPS dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) wilayah Sumatera. Rapat koordinasi tersebut merumuskan 3 kesepakatan strategis.

Pertama, fokus jangka pendek pada penguatan upaya pengendalian inflasi menjelang HBKN melalui stabilisasi harga di pasar, penguatan distribusi dan konektivitas pasokan regional, serta penguatan manajemen risiko inflasi regional.

Kedua, antisipasi risiko cuaca ekstrem untuk memperkuat ketahanan pangan melalui penguatan produksi berbasis adaptasi iklim serta perlindungan usaha tani dan pascapanen.

Ketiga, penguatan sinergi satuan tugas terkait untuk percepatan pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana.

GPIPS Sumatera 2026 menjadi pembuka rangkaian GPIPS Nasional yang selanjutnya akan diselenggarakan di wilayah Jawa, Balinusra, Sulampua, dan Kalimantan. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan temuwicara bersama petani dan UMKM, penyerahan bantuan sarana dan prasarana pertanian secara simbolis, business matching antara perbankan dan pelaku usaha, serta pemberangkatan truk komoditas KAD.

Ke depan, Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi, melalui mitigasi risiko cuaca ekstrem dan peningkatan efisiensi logistik pangan guna menjaga stabilitas harga, mengurangi disparitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, 11 Februari 2026 - PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) kembali mendapatkan penugasan untuk menyukseskan diskon transportasi sebagai bagian dari program stimulus ekonomi menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H / Lebaran 2026. Program diskon transportasi ini berlaku untuk pembelian tiket kelas ekonomi yang mulai dibuka pada Rabu (11/2). 

Pada program stimulus ekonomi periode Lebaran 2026 ini, Pemerintah memberikan tarif diskon untuk tiket kapal PELNI sebesar 30 persen dari tarif dasar kelas ekonomi dan tidak termasuk biaya asuransi serta pas pelabuhan.

Direktur Utama PELNI Tri Andayani atau akrab disapa Anda menyampaikan bahwa program ini diharapkan dapat mendorong perekonomian masyarakat melalui harga tiket kapal PELNI yang lebih murah lagi.

“Semakin murah harga tiket, semakin banyak sisa uang untuk dibelanjakan di kampung halaman,” ujar Anda.

Diskon sebesar 30% berlaku khusus untuk kelas ekonomi di seluruh trayek kapal penumpang PELNI untuk keberangkatan 11 Maret hingga 5 April 2026, dengan proyeksi sekitar 445 ribu penumpang akan memanfaatkan program ini.

Anda juga menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam mendukung mobilitas masyarakat selama angkutan Lebaran 2026, sekaligus menjaga daya beli dan kelancaran arus mudik-balik di seluruh wilayah Indonesia.

“Penjualan tiket diskon transportasi ini dibuka secara serentak di seluruh channel resmi PELNI mulai hari ini, termasuk aplikasi PELNI Mobile. Kami mengimbau masyarakat untuk segera memesan tiket agar tidak kehabisan kuota, mengingat antusiasme pemudik terhadap program serupa di tahun sebelumnya sangat tinggi,” tambah Anda.

Melalui program diskon transportasi ini, PELNI berkomitmen untuk terus menyediakan layanan transportasi laut yang aman, nyaman dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. PELNI juga selalu memastikan kelancaran operasional, berkoordinasi dengan otoritas pelabuhan dan stakeholder terkait, serta penerapan protokol keselamatan secara penuh selama angkutan Lebaran 2026.

Adapun kebijakan stimulus ekonomi diskon transportasi tiket kapal PELNI ini berlaku di seluruh channel pembelian tiket kapal PELNI, seperti aplikasi PELNI Mobile, website PELNI, contact center 162, loket cabang, fitur Lifestyle BCA Mobile, OVO, Sukha by Livin Mandiri, BNI agen46, dan BRImo, jaringan Indomaret dan OMI mitra Indogrosir, jaringan Alfamart dan Alfamidi, ATA Tour, Fastpay, easybook.com, via.com, MMBC, Darmawisata Indonesia hingga Versa dan Topindo.

Sementara untuk pembayaran, PELNI sudah bekerja sama dengan Bank BTN, BRIVA, BNI Virtual Account, Permata Bank, Mandiri Virtual Account, Indomaret dan OMI mitra Indogrosir, jaringan Alfamart dan Alfamidi, iSaku, Finpay, dan Fastpay.

Batam - Kapolresta Barelang, Kombes Pol Anggoro Wicaksono menjelaskan peristiwa pencabulan yang terjadi  di SMKN 1 Batam , pencabulan dilakukan oleh MJ (32) seorang guru agama kristen di sekolah korban. Korban sebelumnya diancam dengan tiga pilihan hukuman yang diberi oleh pelaku, atas keterlambatannya mengikuti jam pelajaran pelaku.

Peristiwa ini dilaporkan ke Polsek Batuaji pada, Selasa (6/2/2026). Pengungkapan kasus ini, berawal dari laporan korban berinisial A (16) yang mendapat hukuman dari pelaku.

"Pengungkapan kasus pencabulan yang dilakukan guru agama SMKN 1 ini terungkap setelah korban speak up kepada orangtua. Saat ini kepada korban masih dilakukan pendampingan," jelas Kapolresta Barelang, Kombes Pol Anggoro Wicaksono saat konferensi Pers di Polresta Barelang, Rabu (11/2/2026).

Sebelum mendapat tindakan pencabulan, korban yang terlambat masuk ke mata pelajaran pelaku. Diminta untuk tidak meninggalkan sekolah dan menemui pelaku di ruang guru.

Saat berada disana, korban diberi tiga pilihan hukuman mulai dari pengurangan poin di sekolah yang berujung Drop Out (DO), pemanggilan orangtua siswa, atau hukuman tahan malu yang disebut kerap menjadi istilah antara pelaku dengan para calon korban.

Korban yang memilih jenis hukuman ketiga, kemudian diminta untuk menanggalkan seluruh pakaiannya. Setelah itu korban diarahkan untuk melakukan s*d*m* terhadap pelaku.

"Pelaku memiliki kelainan, dan korban dipaksa melakukan hubungan sejenis dengan pelaku," jelasnya.

Saat ini pihak Kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini, dimana pelaku merupakan guru agama yang baru saja setahun mengajar di sekolah tersebut.

Pihak kepolisian turut mengamankan satu stel pakaian sekolah korban dan satu unit flashdisk yang berisi rekaman aktifitas asusila yang dilakukan korban di ruang guru.

"Kini atas perbuatannya, pelaku diancam dengan pasal 418 ayat 2 huruf B KUHP dengan ancaman penjara selama dua belas tahun," jelasnya.

​Sementara ​Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB (DP3AP2KB) Kota Batam telah memberikan pendampingan serta asesmen psikososial, untuk memastikan kondisi mental dan hak pendidikan korban tetap terjaga.

Momen berbuka puasa kerap menjadi ruang untuk berkumpul, berbagi cerita, dan menikmati kebersamaan setelah seharian berpuasa. Di bulan suci Ramadan tahun ini, Oakwood Hotel & Apartments Grand Batam mengajak para tamu merayakan momen tersebut melalui “Flavors of the World”, sebuah perjalanan kuliner yang merangkum ragam rasa dari berbagai penjuru dunia dalam satu meja. 

Berlokasi di Oakbistro, lantai 8, pengalaman berbuka puasa dihadirkan dalam suasana yang tenang dan hangat. Dari area infinity swimming pool, hamparan warna senja perlahan berpadu dengan gemerlap city light Batam, menciptakan latar yang tepat untuk menikmati waktu berbuka dengan lebih santai dan bermakna. 

Di balik konsep ini, terdapat sentuhan personal dari Chef Yeaw, Executive Chef Oakwood Hotel & Apartments Grand Batam. Dengan pengalaman kuliner internasional di k Eropa dan Asia, serta latar belakang keluarga yang telah lama berkecimpung di dunia memasak dan baking, Chef Yeaw memandang makanan sebagai medium cerita. Setiap hidangan dirancang untuk menghadirkan rasa yang akrab, namun tetap membawa karakter dari budaya asalnya. Pengalamannya bekerja bersama Chef dari berbagai negara, termasuk Irlandia dan Swedia, turut membentuk pendekatannya dalam meracik menu yang terasa seimbang dan berkesan. 

Perjalanan rasa yang dihadirkan melintasi tujuh benua, dimulai dari Asia dengan sajian kaya rempah seperti Beef Rendang dan Chicken Briyani, berlanjut ke Eropa melalui hidangan klasik seperti Marinara Spaghetti dan Lasagna yang menghadirkan kenyamanan di setiap suapan. Dari Amerika Utara, hadir sajian favorit seperti Quesadilla dan Mexican Tortilla Wrap, sementara Amerika Selatan menampilkan karakter kuat melalui Brazilian Chicken Barbecue dan Brazilian Beef Barbecue yang dipanggang langsung di live station. Cita rasa Afrika melengkapi perjalanan ini lewat Grilled African Beef Kebab yang kaya rempah, diseimbangkan dengan sentuhan ringan dari Australia berupa Potato Pasta Salad dan Carrot Salad. Sebagai penutup, Antarktika direpresentasikan secara simbolis melalui sajian hot tea dan coffee, menghadirkan kehangatan sederhana di akhirsantapan. 

Selain menikmati ragam hidangan dan suasana yang ditawarkan, para tamu juga dapat menantikan momen kejutan melalui lucky draw dengan berbagai hadiah, termasuk kesempatan untuk merasakan pengalaman menginap di Oakwood Hotel & Apartments Grand Batam. 

Untuk melengkapi pengalaman Ramadan, Oakwood turut menghadirkan “24 Hours Stay”, sebuah konsep menginap yang memberikan keleluasaan waktu dan kenyamanan selama bulan Ramadan, yang berlaku di seluruh jaringan Ascott di Indonesia. Informasi dan pemesanan tersedia melalui aplikasi Ascott Star Rewards (ASR) maupun situs resmi discoverasr.com. 

Melalui perpaduan cita rasa dunia, suasana yang menenangkan, dan sentuhan personal di setiap detailnya, “Flavors of the World” menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang lebih dari sekadar makan malam—sebuah perjalanan rasa yang dirayakan bersama. 

Reservasi dapat dilakukan melalui +62 812-3003-0609 atau dengan mengunjungi Instagram resmi @oakwoodgrandbatam.

Bekasi, 10 Februari 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) kembali melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 sebagai dasar utama pelaksanaan program literasi dan inklusi keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ada yang berbeda tahun ini, tentu saja karena tahun ini kita ada LPS ya. Jadi ini merupakan satu sinergi dan kolaborasi antara OJK, LPS, dan juga BPS,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen sebagai Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam kegiatan pemantauan pelaksanaan SNLIK 2026 yang dilaksanakan di Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Senin (9/2).

Hadir dalam kegiatan itu Ketua Dewan  Komisioner LPS Anggito Abimanyu, dan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti.

Dijelaskan Friderica, pelaksanaan pemantauan SNLIK Tahun 2026 ini sangat penting, karena tingkat literasi dan inklusi keuangan akan berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

“Tujuan utama kami adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan produk dan jasa keuangan di sektor jasa keuangan,” kata Friderica.

Dijelaskannya, untuk pertama kali SNLIK tahun ini akan bekerja sama dengan LPS sesuai dengan UU PPSK. Selain itu, survey tahun ini akan memiliki angka literasi dan inklusi keuangan tingkat provinsi.

Tingkat literasi dan inklusi keuangan tiap provinsi sangat penting agar tiap provinsi tahu posisinya untuk berkontribusi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di daerah.

Sementara itu, Anggito menyampaikan pentingnya SNLIK serta peningkatan jumlah responden secara nasional bagi LPS  untuk memperoleh kualitas data yang lebih akurat dan objektif guna mendukung program literasi dan inklusi keuangan.

“Jadi tahun ini kita menambah jumlah sampelnya, tahun lalu itu 10.000 sekarang menjadi 75.000 responden, sehingga kita dapat memperluas basis analisisnya hingga ke provinsi,” ujar Anggito.

Anggito menegaskan, LPS akan terus mendukung dan berharap ke depan dapat menjangkau lebih banyak lagi responden, serta bersama OJK dapat membuat kebijakan yang lebih baik lagi berdasarkan survei ini.

Pada kesempatan yang sama, Amalia menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang sangat produktif antara BPS, OJK, dan LPS, yang pada 2026 telah memperluas jumlah responden hingga ke tingkat provinsi.

“Oleh sebab itulah pada tahun 2026 ini kolaborasi diperluas dengan LPS, sehingga jumlah sampel kita tambah menjadi 75.000, nanti kita bisa menghasilkan Indeks Literasi dan Indukusi Keuangan sampai dengan tingkat provinsi di 38 provinsi se-Indonesia,” kata Amalia.

Amalia mengimbau masyarakat untuk bersedia dan terbuka saat menerima petugas pendataan, sebab kesediaan dan keterbukaan responden merupakan bagian penting dari kualitas pendataan. Ia menyampaikan bahwa kerahasiaan jawaban serta keamanan data pribadi responden sangat dijaga dan dilindungi sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku.

Proses SNLIK

Dalam prosesnya, witnessing SNLIK bertujuan untuk memastikan pendataan survei dilakukan dengan baik dan benar oleh Petugas Pendata Lapangan (PPL). Witnessing juga dilakukan oleh Kantor OJK Daerah dan BPS Pusat di masing-masing wilayah provinsi guna menjaga kualitas proses pendataan SNLIK 2026.

Pendataan SNLIK 2026 ini dilaksanakan mulai tanggal 4 hingga 18 Februari 2026 yang menyasar 75.000 responden berusia 15–79 tahun di 38 provinsi, yang mencakup 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan jumlah Satuan Wilayah Setempat (SLS) sebanyak 7.500 SLS.

Pendataan lapangan dilakukan oleh 2.744 Petugas Pendata Lapangan (PPL) dan 1.016 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) secara tatap muka dengan menggunakan aplikasi Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI). Masing-masing PPL dimaksud bertanggung jawab atas 2 sampai dengan 3 wilayah SLS yang didampingi PML.

Hasil dari SNLIK 2026 ini akan menggambarkan kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia tahun 2025. Menunjuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, literasi dan inklusi keuangan menjadi salah satu target RPJMN dengan nilai 69,35% untuk literasi keuangan dan 93,00% untuk inklusi keuangan pada tahun 2029.

Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 juga menempatkan inklusi keuangan sebagai salah satu indikator utama pembangunan nasional dengan nilai sebesar 98,00 persen pada tahun 2045. Hal ini yang menjadi latar belakang OJK melakukan SNLIK 2026 untuk mengetahui capaian target berdasarkan Perpres dan UU tersebut.  

Guna mencapai target dimaksud, OJK juga secara masif melakukan program literasi dan inklusi keuangan melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) bekerja sama dengan seluruh stakeholder, seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, pembayaran, dan asosiasi.

OJK, LPS, dan BPS menegaskan komitmen bersama untuk memastikan setiap kebijakan peningkatan literasi dan inklusi keuangan disusun berdasarkan data yang akurat, objektif, dan merefleksikan kondisi nyata masyarakat.

Langkah ini merupakan wujud keseriusan ketiga lembaga dalam menghadirkan program yang tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus membangun kepercayaan publik melalui transparansi, kolaborasi antarlembaga, dan penggunaan data sebagai fondasi utama penguatan ekosistem keuangan yang sehat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, memimpin rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batam di Aula Engku Hamidah, Kantor Wali Kota Batam, Senin (9/2/2026). Rapat tersebut membahas kesiapan menyambut Tahun Baru Imlek, Ramadan dan Idulfitri 2026, sekaligus pencanangan Gerakan Masyarakat Batam Aman, Sehat, Resik, dan Indah (Gema Batam ASRI) sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia.

Dalam arahannya, Amsakar menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar seluruh rencana yang telah disusun dapat berjalan efektif di lapangan. Menurutnya, koordinasi antarlembaga menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas Kota Batam menjelang hari besar keagamaan.

“Momentum hari besar keagamaan selalu diiringi peningkatan aktivitas masyarakat. Karena itu, sinergi dan komunikasi antarlembaga harus semakin solid agar potensi kerawanan dapat diantisipasi sejak dini,” ujar Amsakar.

Wakapolresta Barelang, AKBP Fadli Agus, memaparkan rencana pengamanan selama rangkaian hari besar keagamaan. Pengamanan akan dilakukan di 46 vihara saat perayaan Imlek serta 115 masjid yang melaksanakan Salat Tarawih dan Salat Idulfitri. Empat masjid besar ditetapkan sebagai prioritas utama pengamanan saat pelaksanaan Salat Idulfitri.

Selain itu, pengamanan juga difokuskan pada sejumlah titik keramaian, seperti kawasan wisata, bandara, pelabuhan, pusat perbelanjaan, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), rumah makan, serta pasar tumpah. Rekayasa lalu lintas disiapkan, khususnya di kawasan Dataran Engku Putri saat malam takbiran dan di rute pawai takbir. Empat destinasi wisata yang menjadi perhatian pengamanan meliputi Jembatan I Barelang, kawasan Bengkong City, Pantai Nongsa, dan Tanjung Pinggir. Untuk mendukung pengamanan, disiagakan dua pos pelayanan dan tujuh pos pengamanan.

Amsakar mengapresiasi kesiapan jajaran kepolisian dan seluruh unsur pengamanan. Ia berharap koordinasi di lapangan dapat berjalan optimal sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman.

“Alhamdulillah, seluruh persiapan sudah dirancang dengan baik. Tinggal memastikan koordinasi di lapangan berjalan maksimal,” ujarnya.

Dari sektor transportasi laut, Kepala Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Batam, M. Takwin, memprediksi arus mudik berlangsung pada 11 hingga 31 Maret 2026, dengan puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 18 Maret. Ia memastikan ketersediaan armada kapal serta pengawasan keselamatan pelayaran telah dipersiapkan.

Menanggapi hal tersebut, Amsakar menegaskan bahwa aspek keselamatan harus menjadi prioritas utama. “Lonjakan penumpang harus diimbangi dengan pengamanan yang maksimal. Keselamatan tidak boleh diabaikan,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bandara Hang Nadim Batam, Anang Setiabudi, melaporkan adanya kenaikan trafik penumpang sebesar 15 persen dibandingkan periode 2024, dengan total 3,8 juta pergerakan penumpang domestik dan internasional. Untuk mendukung pelayanan, sebanyak 376 personel operasional disiagakan.

Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Hang Nadim Batam, Ramlan, memaparkan prakiraan cuaca menjelang periode hari besar keagamaan. Ia menjelaskan bahwa wilayah Kepulauan Riau, termasuk Batam, masih berada pada musim hujan, meskipun sejak 2025 mulai terlihat tanda-tanda kekeringan. Pada Maret juga diperkirakan terjadi peningkatan potensi petir dan angin kencang.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Batam mengingatkan seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan.

Dari sisi ketahanan pangan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam, Mardanis, melaporkan bahwa ketersediaan bahan pokok berada dalam kondisi aman. Stok beras tercatat sebesar 10.249,14 ton, lebih tinggi dibandingkan kebutuhan sebesar 9.288,08 ton. Ketersediaan gula dan minyak goreng juga dinyatakan mencukupi, meskipun terdapat kenaikan harga pada komoditas cabai hijau keriting dan cabai rawit yang menjadi perhatian pemerintah.

Amsakar menegaskan bahwa kemandirian pangan menjadi fokus serius pemerintah. “Arahan Presiden jelas, bangsa ini harus membangun kemandirian pangan dan energi. Tanpa itu, tantangan global akan semakin berat,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI, Pemerintah Kota Batam turut mencanangkan Gema Batam ASRI. Gerakan ini bertujuan mewujudkan Batam sebagai kota global yang aman, nyaman, bersih, dan sehat.

Program Batam ASRI dijadwalkan mulai digerakkan pada Rabu, 11 Februari 2026, dengan melibatkan instansi vertikal, perangkat daerah, serta partisipasi aktif masyarakat.

Melalui rapat Forkopimda ini, Pemerintah Kota Batam menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor guna menjaga stabilitas daerah dan memastikan pelayanan terbaik bagi masyarakat menjelang rangkaian hari besar keagamaan tahun 2026. 

Jakarta, 9 Februari 2026 – Indosat Ooredoo Hutchison (“IDX: ISAT”, “Indosat” atau “IOH”, “Perseroan”) mengawali 2026 dengan kinerja yang positif, seiring Perseroan menutup kuartal terakhir tahun lalu dengan fondasi yang semakin kuat. 

Pada kuartal terakhir 2025, Indosat mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 9% secara quarter-on-quarter menjadi Rp15,36 triliun, mencerminkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di tengah dinamika industri. Kinerja ini diperkuat oleh pertumbuhan laba yang dapat diatribusikan kepada entitas pemilik induk sebesar 53,5% quarter-on-quarter dan 12,2% year-on-year menjadi Rp5,5 triliun. EBITDA meningkat 12% menjadi Rp26,6 triliun, tumbuh lebih cepat dibanding pendapatan yang menegaskan fundamental keuangan yang sehat serta kedisiplinan dalam eksekusi strategi. 

Vikram Sinha, President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison mengatakan, “Kami menutup tahun 2025 dengan momentum yang kuat, mencapai panduan kinerja yang telah ditetapkan, serta mengakhiri tahun dengan fondasi yang solid untuk melaju ke 2026. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan pendapatan yang kuat, peningkatan profitabilitas, dan kinerja laba bersih yang solid. Pertumbuhan ARPU yang progresif didorong oleh personalisasi berbasis AI, penguatan jaringan, serta fokus kami yang konsisten dalam menghadirkan pengalaman pelanggan yang luar biasa. Berlandaskan tujuan kami untuk memberdayakan Indonesia, kami terus memperkuat fondasi perusahaan melalui investasi yang disiplin, keunggulan operasional, dan transformasi berbasis AI untuk membangun ekosistem digital yang tangguh, inklusif, dan siap menghadapi masa depan.” 

Selain itu, Indosat mencatat pertumbuhan ARPU yang progresif hingga mencapai Rp44 ribu, didorong oleh penerapan personalisasi berbasis AI secara konsisten, peningkatan pengalaman jaringan, serta inovasi yang berfokus pada pelanggan, termasuk fitur AI-powered 360 Scam and Spam Protection. Solusi ini melindungi pelanggan di berbagai kanal digital melalui platform agentic yang canggih. 

Dengan terus berfokus pada pengalaman, keamanan, dan kepercayaan digital, Indosat berkomitmen untuk mengoptimalkan peluang pertumbuhan jangka panjang serta menghadirkan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Meningkatkan Pengalaman Pelanggan

Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap konektivitas digital untuk bekerja, belajar, berbisnis, dan berkomunikasi sehari-hari, Indosat terus memperkuat pengalaman pelanggan. Dengan tetap menjaga keandalan jaringan yang tinggi, Indosat menghadirkan solusi fixed wireless access (FWA) melalui brand HiFi Air untuk mendukung kebutuhan digital yang terus berkembang.

Dengan layanan 5G dan HiFi Air yang kini tersedia di 24 kota di seluruh Indonesia, Indosat menutup tahun 2025 dengan sekitar 400.000 pelanggan Home Broadband (HBB).

Berbagai inisiatif ini merupakan bagian dari integrasi kecerdasan artifisial dengan kapabilitas jaringan canggih yang dilakukan Indosat untuk menghadirkan konektivitas yang lebih cerdas, adaptif, dan berorientasi pada manusia. Melalui investasi berkelanjutan pada infrastruktur digital, operasional berbasis data, dan inovasi, Indosat terus mempercepat transformasinya menjadi perusahaan berbasis AI.

Jakarta, 9 Februari 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) terus mengakselerasi reformasi struktural pasar modal Indonesia guna memperkuat integritas, transparansi, dan daya saing pasar, sekaligus menindaklanjuti masukan dari MSCI Inc. (MSCI). Komitmen tersebut disampaikan oleh Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi dalam Konferensi Pers yang diselenggarakan di Bursa Efek Indonesia, Senin, bersama jajaran OJK dan Direksi Self-Regulatory Organization (SRO).

Hasan mengatakan, rencana aksi reformasi ini adalah paket reformasi yang bersifat komprehensif, berkelanjutan, jelas, dan terukur. “Dengan pendekatan ini, OJK ingin memastikan bahwa percepatan reformasi integritas pasar modal bukan hanya menjadi respons jangka pendek, tetapi menjadi agenda penguatan fondasi struktural bagi pasar modal Indonesia yang solid, terpercaya, dan kompetitif secara global,” kata Hasan. Hasan Fawzi menegaskan bahwa langkah-langkah reformasi tersebut dijalankan secara terukur dan terintegrasi sebagai bagian dari 8 Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia.

Perkembangan Pasar dan Keyakinan terhadap Fundamental Domestik Pada pekan pertama Februari 2026, pasar saham domestik masih bergerak dinamis. Pada Jumat (6/2), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 7.935,260, dengan rata-rata nilai transaksi harian tetap tinggi. Investor asing mencatatkan transaksi jual bersih secara month-to-date (mtd) dan year-to-date (ytd) seiring penyesuaian portofolio global. Di tengah perkembangan tersebut, industri pengelolaan investasi tetap mencatatkan kinerja positif.

Per 5 Februari 2026, total nilai Asset Under Management (AUM) mencapai Rp1.089,64 triliun, sedangkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana tercatat Rp722,21 triliun, tumbuh positif secara mtd maupun ytd. Kondisi ini mencerminkan minat investor terhadap produk pengelolaan investasi yang tetap terjaga di tengah dinamika pasar. OJK bersama BEI terus memantau perkembangan pasar, serta mengimbau investor untuk tetap tenang serta rasional dalam mengambil keputusan investasi. Tindak Lanjut Pertemuan dengan MSCI Dalam pertemuan antara Indonesia dan MSCI pada 2 Februari 2026, Indonesia menyampaikan tiga proposal utama, yakni:

1. Penambahan menjadi 28 klasifikasi investor sebagai subkategori dari kategori “Corporate” dan “Others” untuk melengkapi 9 kategori investor yang telah ada;

2. Peningkatan transparansi pengungkapan pemegang saham di atas 1 persen pada setiap Emiten/Perusahaan Tercatat; dan

3. Kenaikan batas minimum free float untuk mempertahankan status sebagai Perusahaan Tercatat dari 7,5 persen menjadi 15 persen yang akan diterapkan secara bertahap.

 “Pasca-pertemuan dengan MSCI, kami telah membentuk tim khusus OJK, BEI, dan KSEI yang bekerja secara intensif untuk mengakselerasi langkah-langkah konkret, mulai dari peningkatan transparansi kepemilikan, penyesuaian kebijakan free float, hingga penyediaan data investor yang lebih granular,” kata Hasan Fawzi.KSEI telah melakukan sosialisasi kepada Anggota Bursa dan Bank Kustodian pada tanggal 3 Februari 2026 untuk mendukung penyediaan data investor yang lebih detail dan granular. Pada sosialisasi tersebut, telah disampaikan panduan pengisian dan template data dari total 35.022 Single Investor Identification (SID) yang perlu diklasifikasikan kembali, dengan target pengumpulan data pada Maret 2026.

Sementara itu, OJK telah menyampaikan arah kebijakan free float kepada BEI, yang kemudian ditindaklanjuti dengan proses rule making rule penyesuaian Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Dalam prosesnya, BEI telah menyelenggarakan kegiatan dengar pendapat bersama sejumlah asosiasi di lingkungan pasar modal Indonesia. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA), Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), dan Perkumpulan Wakil Manajer Investasi (PWMI). Direktur BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan bahwa BEI berkomitmen mendukung penuh agenda reformasi pasar modal nasional melalui penguatan regulasi dan infrastruktur perdagangan.

 “BEI bersama OJK dan KSEI terus menjaga komunikasi yang konstruktif dengan MSCI dan Global Index Providers lainnya. Hal ini dilakukan guna memahami secara menyeluruh berbagai perhatian Global Index Providers, khususnya terkait keterbukaan informasi free float dan struktur kepemilikan saham. Menindaklanjuti pengumuman MSCI atas hasil konsultasi atas Free Float Assessment, kami telah mencermati masukan yang disampaikan dan mengambil langkah responsif serta terukur,” ujar Jeffrey. Sementara itu, Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat menegaskan kesiapan infrastruktur kustodian dan sistem informasi pasar modal. “KSEI terus memperkuat peran sebagai infrastruktur pasar modal, khususnya dalam penyediaan data dan layanan kustodian yang andal. Penyediaan data investor yang lebih detail menjadi bagian penting dalam meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor,” ujar Samsul Hidayat.

Untuk mendukung 8 Rencana Aksi OJK dalam Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia, KSEI telah dan akan melakukan 25 Rencana Kerja. Terkait rencana aksi kebijakan baru free float, KSEI sedang melakukan assesment atas potensi meningkatnya right issue yang dilakukan oleh Emiten dalam rangka menaikkan free float. Sedangkan terkait rencana aksi penguatan data kepemilikan saham, KSEI akan melakukan penambahan klasifikasi investor untuk nasabah institusi, serta penyediaan data kepemilikan saham di atas 1 persen.

Demutualisasi Bursa Demutualisasi Bursa Efek merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan daya saing Bursa Efek Indonesia dalam menghadapi dinamika dan persaingan pasar modal di lingkup regional maupun global. Pembahasan dan proses penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Demutualisasi Bursa terus dilakukan, dipimpin oleh Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Keuangan) yang telah mengundang dan melibatkan OJK dalam pembahasan perumusan RPP tersebut. Apabila nantinya RPP Demutualisasi ini telah diundangkan, akan diikuti dengan persiapan implementasinya, termasuk dengan penyesuaian ketentuan-ketentuan pelaksanaanya (POJK dan ketentuan pelaksanaan lainnya) yang menyesuaikan dengan ketentuan dan kebutuhan.

Sinergi Lintas Lembaga dan Penegakan Hukum OJK bersama kementerian dan lembaga terkait telah menyepakati pembentukan Satuan Tugas Reformasi Integritas Pasar Modal, penyusunan rencana aksi terintegrasi lintas lembaga dengan target dan deliverable yang jelas, serta penguatan peran investor institusi domestik sebagai penopang likuiditas pasar. OJK juga menjalin diskusi intensif dengan World Bank untuk memperoleh perspektif global dan masukan berbasis praktik terbaik internasional dalam memperkuat implementasi reformasi pasar modal serta merespons dinamika terkait assessment lembaga-lembaga global.

Dalam rangka menjaga integritas pasar dan melindungi investor, OJK terus melakukan penegakan hukum secara tegas dan berkelanjutan terhadap pelanggaran di bidang pasar modal. Sejalan dengan komitmen tersebut, pada 6 Februari 2026 OJK telah menetapkan sanksi administratif dan/atau perintah tertulis atas pelanggaran yang dilakukan oleh PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA) dan PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) beserta pihak-pihak terkait. Penetapan sanksi ini mencerminkan konsistensi OJK dalam menegakkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik, khususnya terkait penggunaan dana hasil penawaran umum, keandalan laporan keuangan, serta integritas proses penjaminan emisi.

Sepanjang 2022 hingga Januari 2026, OJK telah menjatuhkan sanksi administratif dengan total denda sebesar Rp542,49 miliar kepada 3.418 pihak, termasuk denda sebesar Rp240,65 miliar yang dikenakan kepada 151 pihak terkait manipulasi perdagangan saham. Selain sanksi denda, OJK juga menjatuhkan sanksi lain berupa pembekuan izin, pencabutan izin, dan perintah tertulis sebagai bagian dari upaya penegakan disiplin pasar. Dari sisi penegakan hukum pidana, OJK telah menyelesaikan 5 kasus pidana yang telah inkracht, dan saat ini tengah melakukan pemeriksaan pada 42 kasus dugaan tindak pidana Pasar Modal.

Dari jumlah itu 32 kasus berkaitan dugaan manipulasi perdagangan saham dengan berbagai pola, antara lain pump and dump, wash sales, dan pre-arrange trade. Seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan OJK untuk memastikan Pasar Modal Indonesia tumbuh secara sehat, transparan, dan berkeadilan.Ke depan, OJK bersama BEI dan KSEI berkomitmen untuk terus mengoptimalkan momentum reformasi, menjaga komunikasi yang proaktif dengan pemangku kepentingan domestik maupun global, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap Pasar Modal Indonesia.

Thomas A.M. Djiwandono mengucapkan sumpah jabatan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia di hadapan Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. pada hario Senin 9/Februari/2026.

Sebelum ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas A.M. Djiwandono menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam kapasitas tersebut, Thomas juga menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Ex-officio dari Kementerian Keuangan.

Thomas A.M. Djiwandono ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/P Tahun 2026 tanggal 3 Februari 2026. Dengan demikian, susunan Dewan Gubernur Bank Indonesia menjadi sebagai berikut:

Gubernur: Perry Warjiyo

Deputi Gubernur Senior: Destry Damayanti

Deputi Gubernur:

Aida S. Budiman
Filianingsih Hendarta
Ricky Perdana Gozali
Thomas A.M. Djiwandono

Jakarta, 9 Februari 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat kualitas tata kelola dan integritas industri Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) melalui peningkatan kompetensi Tim Penilai Calon Pihak Utama.

Upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan PVML Fit and Proper Test Assessor Summit Tahun 2026 di Jakarta,Senin, yang merupakan program rutin tahunan OJK sejak tahun 2015.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keahlian Tim Penilai dalam pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan, khususnya dalam menggali aspek integritas, reputasi atau kelayakan keuangan, serta kompetensi Calon Pihak Utama industri PVML. Selain itu, Assessor Summit juga menjadi forum untuk memperdalam pemahaman Tim Penilai terhadap perkembangan regulasi serta pemanfaatan teknologi digital di sektor jasa keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menegaskan bahwa peran Tim Penilai sangat strategis dalam memastikan kualitas pihak yang masuk ke industri PVML, mengingat sektor ini belum memiliki skema penjaminan seperti perbankan, sehingga proses seleksi Calon Pihak Utama perlu dilakukan secara ketat untuk menjaga keberlanjutan industri dan melindungi kepentingan masyarakat.

“Peran Bapak/Ibu sangat menentukan pihak yang akan masuk ke industri PVML, memastikan pihak yang masuk adalah pihak yang berintegritas, tidak hanya pintar, sehingga industri ini tetap bertumbuh,” kata Agusman.

Ia juga meminta Tim Penilai untuk menggali secara mendalam strategi dan komitmen Calon Pihak Utama dalam mencegah terjadinya fraud pada saat proses wawancara. 

Lebih lanjut, OJK mencatat per tahun 2025, aset PVML tercatat tumbuh positif sebesar 7,48 persen (yoy) menjadi Rp1.115 triliun dengan penyaluran pembiayaan tumbuh sebesar 7,26 persen (yoy) mencapai Rp1.003 triliun dengan jumlah pelaku industri sebanyak 756 entitas. Keberadaan PVML pun diharapkan dapat lebih berkontribusi pada ekonomi terutama sektor UMKM.

”Kita terus berupaya untuk mencari terobosan-terobosan yang dapat dilakukan dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya UMKM, karena ekspektasi masyarakat sangat tinggi di sektor ini. Kita juga senantiasa berkomitmen untuk menjalankan roadmap yang telah ada, melakukan evaluasi secara berkala, dan jika ada yang perlu diperbaiki maka segera diperbaiki. Masyarakat menunggu kita melakukan yang terbaik,” kata Agusman.

Pada kesempatan yang sama dilakukan pula penandatanganan Kode Etik, Pakta Integritas serta Kontrak Kinerja Tim Penilai, sebagai bentuk komitmen Tim Penilai untuk menjunjung nilai-nilai integritas. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid yang dihadiri oleh 67 peserta yang hadir fisik dan 55 peserta secara daring yang merupakan Tim Penilai yang berasal baik dari internal maupun eksternal OJK.

Untuk meningkatkan kompetensi Tim Penilai tentang perkembangan ketentuan di bidang PVML dan urgensi penguatan keamanan siber maka dilakukan pula sesi pemaparan. Sesi pemaparan pertama membahas Peraturan OJK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later/BNPL) oleh Kepala Direktorat Pengaturan Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Irfan Sanusi Sitanggang. Sesi pemaparan kedua membahas penguatan tata kelola dan budaya keamanan siber oleh Direktur Profesional Services di PT Xynexis International Fetri Miftach.

Dalam rangka meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses penilaian kemampuan dan kepatutan, OJK bidang PVML terus melakukan penguatan proses bisnis melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi, antara lain penggunaan aplikasi SPRINT, pengembangan aplikasi track record terintegrasi secara OJK wide melalui SIPUTRI, pemanfaatan SLIK untuk pencarian informasi kredit atau pembiayaan bermasalah, serta penggunaan aplikasi SIGAP dalam rangka pencarian daftar pengawasan APU-PPT.

***