BP Batam menggelar donor darah dan pemeriksaan gula darah secara serempak di Batam dan Jakarta dalam rangka memperingati Hari Bakti BP Batam ke-55, Rabu (21/10/2026).

Mengusung semangat “Setetes Darah, Sejuta Harapan”, kegiatan yang diikuti pegawai BP Batam ini berlangsung di Balairungsari BP Batam serta Kantor Penghubung BP Batam Jakarta. Pelaksanaan di kedua lokasi tersebut memberikan kesempatan bagi pegawai untuk berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan sekaligus memeriksakan kesehatan.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, hadir dalam pelaksanaan kegiatan di Batam. Selain meninjau proses donor darah, Amsakar juga mengikuti pemeriksaan kesehatan yang meliputi gula darah, asam urat, dan kolesterol.

Kegiatan ini sejalan dengan semangat pengabdian BP Batam untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui donor darah, para pegawai dapat berkontribusi membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien yang memerlukan.

“Momentum Hari Bakti BP Batam ke-55 ini kita manfaatkan untuk memperkuat kepedulian terhadap sesama. Melalui donor darah, kita dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mengajak seluruh pegawai untuk memperhatikan kesehatan melalui pemeriksaan secara berkala,” ujar Amsakar.

Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, juga berkesempatan hadir untuk meninjau pelaksanaan kegiatan sekaligus mengikuti pemeriksaan kesehatan.

“Pegawai yang sehat dapat menjalankan tugas dan memberikan pelayanan dengan lebih baik. Mari manfaatkan pemeriksaan ini untuk lebih mengenali kondisi kesehatan kita dan membiasakan pola hidup sehat dalam keseharian,” ungkap Li Claudia.

Pemeriksaan kesehatan dalam kegiatan ini memberikan kesempatan bagi pegawai untuk lebih memperhatikan kesehatannya di tengah kesibukan menjalankan tugas. Sementara itu, keterlibatan dalam donor darah menjadi sarana untuk mempererat kebersamaan dan menumbuhkan semangat berbagi di lingkungan BP Batam.

Hadir pula Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan, Denny Tondano; Kepala Biro Keuangan, Siswanto; Direktur Promosi dan Fasilitasi Investasi, Dendi Gustinandar; Direktur Badan Usaha Pemanfaatan Aset, Djohan Effendy; Direktur Perencanaan dan Pengembangan Investasi, Irfan Syakir Widyasa; serta Direktur Rumah Sakit BP Batam, Tanto Budiharto. 

Badan Pengusahaan (BP) Batam mengunjungi Kantor Dewan Pers di Jakarta untuk memperkuat sinergi kelembagaan dalam mendukung upaya mewujudkan tata kelola jurnalisme yang baik dan profesional, Rabu (21/10/2026).

Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan bahwa pertemuan ini membahas beberapa aspek penting. Selain peranan insan pers sebagai mitra strategis pemerintah, lanjutnya, diskusi bersama Dewan Pers tersebut juga membahas soal tantangan kemitraan media di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi informasi saat ini.

“Bagi BP Batam, insan pers merupakan mitra strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan yang akurat dan kredibel kepada masyarakat. Kami tentunya berharap jurnalisme di Batam terus tumbuh secara profesional dan berkualitas. Karena itu, sinergi dengan Dewan Pers menjadi langkah penting untuk memperkuat kemitraan sekaligus mendorong peningkatan literasi informasi publik,” ujarnya.

Ia menegaskan, BP Batam pada prinsipnya selalu membuka ruang untuk kolaborasi yang konstruktif sehingga jurnalisme di Batam dapat terus tumbuh dan berkembang. Upaya tersebut tentunya perlu disertai komitmen bersama terhadap asas profesionalisme, kepatuhan pada ketentuan hukum, serta peningkatan literasi publik.

Seiring dengan perkembangan Kota Batam, Ariastuty menilai pers memiliki peran penting dalam menjembatani informasi pembangunan dengan kebutuhan masyarakat. Pemberitaan yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab diharapkan dapat membantu masyarakat memahami dinamika pembangunan sekaligus menjaga kepercayaan publik.

“Kami selalu siap untuk berkolaborasi dan menghormati tugas-tugas jurnalistik. Semoga hasil diskusi kami dengan Dewan Pers dapat memberikan manfaat terhadap ekosistem media di Batam,” ujar Ariastuty lagi.

Dalam diskusi tersebut, Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, turut menekankan pentingnya profesionalisme pers dalam menghadapi disrupsi informasi.

Kepatuhan terhadap Undang-Undang (UU) Pers dan kode etik jurnalistik, lanjutnya, menjadi landasan penting untuk menjaga kualitas pemberitaan, kepercayaan publik, serta keberlangsungan industri media.

“Pers harus profesional dengan memegang teguh dua hal tadi, UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Pada prinsipnya, penyampaian informasi publik itu tetap ada mekanismenya dan ini yang perlu kita perhatikan bersama,” tegas Totok.

Melalui pertemuan ini, BP Batam berharap sinergi dengan Dewan Pers dapat terus terjalin untuk mendukung pertumbuhan pers yang profesional dan berkualitas. Kolaborasi yang konstruktif antara pemerintah dan insan pers diharapkan turut memperkuat literasi informasi, memperluas akses masyarakat terhadap informasi yang kredibel, serta mendukung pembangunan Kota Batam yang semakin terbuka dan informatif. 

Batam, 21 Oktober 2026 — Dalam rangka memperingati Global Breast Cancer Awareness Month yang berlangsung setiap Oktober, empat properti HARRIS Hotels di Batam berkolaborasi dengan FIT HUB Batam Center menyelenggarakan kegiatan Hatha Yoga sebagai bagian dari kampanye ASR for PINKtober 2026. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kanker payudara sekaligus mengajak komunitas menjalani gaya hidup sehat melalui aktivitas kebugaran yang positif dan inklusif.

Acara yang berlangsung pada Rabu, 21 Oktober 2026, pukul 20.00–22.00 WIB di FIT HUB Batam Center, Kompleks Raffles City, Batam, melibatkan HARRIS Resort Waterfront Batam, HARRIS Hotel Batam Center, HARRIS Resort Barelang Batam, dan HARRIS Hotel & Suites Nagoya Batam. Kolaborasi ini mempertemukan industri perhotelan dan komunitas kebugaran dalam sebuah kegiatan yang tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik, tetapi juga mengangkat pentingnya kepedulian terhadap sesama.

Mengusung semangat Global Breast Cancer Awareness Month, kegiatan Hatha Yoga ini dirancang sebagai ruang bagi masyarakat untuk bergerak aktif, menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran, serta menunjukkan dukungan terhadap penyintas dan komunitas yang terdampak kanker payudara. Melalui aktivitas yang mudah diikuti dan suasana yang hangat, para peserta diajak menjadikan kebugaran sebagai bagian dari keseharian sekaligus memperkuat pesan bahwa kepedulian dapat diwujudkan melalui langkah sederhana bersama-sama.

Kampanye ASR for PINKtober merupakan inisiatif dari The Ascott Limited yang mengajak properti-properti di bawah naungannya untuk berpartisipasi dalam Global Breast Cancer Awareness Month. Kampanye ini selaras dengan semangat Ascott CARES, khususnya pilar Community dan Respect, yang mendorong kepedulian terhadap masyarakat, kesejahteraan, dan kebersamaan. Berbagai aktivitas wellness, penggunaan atribut berwarna pink, serta inisiatif tanggung jawab sosial menjadi bagian dari upaya untuk memperluas dampak positif kampanye ini.

Mengajak Masyarakat Bergerak Bersama dalam Balutan Pink

Salah satu daya tarik kegiatan ini adalah kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi tanpa dikenakan biaya. Peserta berasal dari anggota FIT HUB maupun masyarakat umum, sehingga kegiatan ini terbuka bagi berbagai kalangan yang ingin mencoba pengalaman Hatha Yoga sekaligus mendukung kampanye kesadaran kanker payudara.

Untuk memperkuat pesan PINKtober, seluruh peserta diajak mengenakan pakaian berwarna pink sebagai simbol solidaritas dan dukungan terhadap kesadaran kanker payudara. Nuansa pink yang hadir sepanjang acara menjadi pengingat bahwa perhatian terhadap kesehatan dan dukungan emosional merupakan bagian penting dalam membangun komunitas yang lebih peduli.

Selain sesi yoga, acara juga dilengkapi dengan berbagai kegiatan yang menambah semangat kebersamaan. Penghargaan untuk peserta dengan kostum terbaik diberikan kepada peserta yang tampil paling menarik dan kreatif dalam menginterpretasikan tema pink. Sementara itu, sesi lucky draw turut memeriahkan acara dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk membawa pulang hadiah menarik.

Sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan peserta setelah beraktivitas, keempat properti HARRIS Hotels di Batam juga menyiapkan makanan ringan dan minuman sehat. Penyediaan healthy snacks and drinks ini menjadi bagian dari pengalaman wellness yang dihadirkan, sekaligus mendukung pesan kampanye mengenai pentingnya menjaga kesehatan melalui kebiasaan sehari-hari.

Kepedulian yang Berlanjut Melalui Aksi Sosial

Komitmen keempat properti HARRIS Hotels di Batam tidak berhenti pada penyelenggaraan kegiatan kebugaran. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), keempat hotel juga memberikan donasi kepada Yayasan Cancer Information and Support Center (CISC) Batam sebagai bentuk dukungan terhadap komunitas yang berkaitan dengan kepedulian kanker.

Inisiatif ini mencerminkan semangat ASR for PINKtober untuk memperluas dampak kampanye, tidak hanya melalui kegiatan yang melibatkan peserta secara langsung, tetapi juga melalui dukungan nyata kepada komunitas lokal. Dengan menggabungkan aktivitas wellness dan kontribusi sosial, kampanye ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bahwa kepedulian terhadap kanker payudara membutuhkan perhatian yang berkelanjutan.

Melalui kolaborasi dengan FIT HUB Batam Center, HARRIS Hotels ingin menunjukkan bahwa hotel tidak hanya berperan sebagai penyedia akomodasi dan pengalaman menginap, tetapi juga dapat menjadi bagian aktif dari masyarakat. Sinergi lintas industri ini membuka ruang bagi komunitas untuk berkumpul, berbagi energi positif, dan bersama-sama mendukung gerakan yang membawa manfaat lebih luas.

Membangun Kebiasaan Sehat dan Budaya Peduli

Penyelenggaraan Hatha Yoga dalam rangka ASR for PINKtober 2026 menjadi salah satu langkah untuk menghubungkan gaya hidup sehat dengan kepedulian sosial. Melalui kegiatan ini, HARRIS Hotels di Batam berharap semakin banyak masyarakat yang terinspirasi untuk meluangkan waktu bagi kesehatan diri sekaligus menunjukkan dukungan kepada mereka yang menghadapi tantangan kesehatan.

Pesan utama yang ingin disampaikan sederhana: kepedulian dapat dimulai dari diri sendiri, dari kebiasaan menjaga kesehatan, hingga tindakan nyata untuk membantu komunitas. Dengan semangat kebersamaan, penggunaan warna pink menjadi lebih dari sekadar simbol, melainkan representasi dukungan, harapan, dan solidaritas.

Ke depan, kolaborasi antara HARRIS Resort Waterfront Batam, HARRIS Hotel Batam Center, HARRIS Resort Barelang Batam, HARRIS Hotel & Suites Nagoya Batam, dan FIT HUB Batam Center diharapkan dapat menginspirasi lebih banyak inisiatif positif di Batam. Melalui semangat ASR for PINKtober dan nilai-nilai Ascott CARES, kegiatan ini menjadi pengingat bahwa langkah kecil yang dilakukan bersama dapat membawa dampak berarti bagi masyarakat.

 Ke depan, kolaborasi antara HARRIS Resort Waterfront Batam, HARRIS Hotel Batam Center, HARRIS Resort Barelang Batam, HARRIS Hotel & Suites Nagoya Batam, dan FIT HUB Batam Center diharapkan dapat menginspirasi lebih banyak inisiatif positif di Batam.

General Manager HARRIS Hotel & Suites Nagoya Batam, Ryan Damanik, menyampaikan, "Melalui kolaborasi ini, kami ingin menunjukkan bahwa sektor industri hospitality dan kebugaran dapat berjalan bergandengan tangan untuk mendukung gerakan sosial yang berdampak nyata. Kami berharap semangat kebersamaan ini tidak hanya berhenti di bulan Oktober, tetapi terus tumbuh menjadi budaya kepedulian yang menginspirasi masyarakat Batam."

Melalui semangat ASR for PINKtober dan nilai-nilai Ascott CARES, kegiatan ini menjadi pengingat bahwa langkah kecil yang dilakukan bersama dapat membawa dampak berarti bagi masyarakat.

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menjemput peluang investasi baru dari Korea Selatan melalui South Korea Aero Summit 2026 dan pertemuan dengan KBRI Seoul, pada Rabu (21/10/2026).

Langkah ini memperkuat momentum lonjakan investasi Korea Selatan di Batam, terutama pada infrastruktur dan konektivitas.

Agenda tersebut dihadiri oleh Anggota/Deputi Bidang Investasi BP Batam, Fary Djemy Francis, didampingi Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Alexander Zulkarnain, serta Direktur Badan Usaha Kawasan Bandara BP Batam, Kurnia Budi.

Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI, realisasi investasi Korea Selatan di Kota Batam pada semester I 2026 mencapai Rp1,175 triliun atau sekitar USD65,1 juta.

Nilai tersebut mencapai 34,1 kali realisasi sepanjang 2025 sebesar Rp34,41 miliar, serta tumbuh 4.169,8 persen dibandingkan semester I 2025.

Capaian itu menempatkan Korea Selatan sebagai investor asing terbesar ketiga di Batam, dengan kontribusi 6,60 persen terhadap total penanaman modal asing.

Profil investasinya juga mengalami pergeseran. Pada 2025, investasi Korea Selatan tersebar pada sektor perikanan, alat transportasi, mesin dan elektronik, serta kimia dan farmasi. Pada semester I 2026, sekitar Rp1,170 triliun atau 99,6 persen terkonsentrasi pada sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi, terutama melalui PT Bandara Internasional Batam.

Momentum tersebut menjadi bekal Anggota/Deputi Bidang Investasi BP Batam, Fary Djemy Francis, saat menjadi pembicara dalam South Korea Aero Summit pada 21–22 Oktober 2026. Ia memperkenalkan peluang industri penerbangan, perawatan dan perbaikan pesawat (maintenance, repair, and overhaul/MRO), kargo udara, serta industri pendukung Bandara Internasional Hang Nadim.

“Landasan pacu harus menjadi landasan tumbuhnya investasi dan kesejahteraan,” ujar Fary.

Menurutnya, pengembangan Hang Nadim perlu terhubung dengan kawasan industri dan rantai pasok global, yang didukung dengan kepastian regulasi, kemudahan berusaha, dan kepercayaan investor menjadi fondasi untuk menarik investasi berkelanjutan.

Pada kesempatan tersebut, delegasi BP Batam juga bertemu dengan KBRI Seoul dan diterima Wakil Duta Besar RI, Ali Andika Wardhana. Pertemuan ini dikhususkan untuk mengidentifikasi perusahaan Korea yang berpotensi berekspansi, memfasilitasi pertemuan bisnis, serta mendorong kunjungan calon investor ke Batam.

Peluang tersebut didorong untuk memaksimalkan status Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, yang juga memiliki empat Kawasan Ekonomi Khusus, dan 31 kawasan industri. Sektor yang dibidik juga tidak main-main, yakni mencakup elektronik dan semikonduktor, komponen kendaraan listrik, rekayasa presisi, penerbangan, logistik, serta teknologi digital.

Rangkaian kunjungan pada 20–24 Oktober 2026 juga mencakup pembelajaran pengelolaan bandar udara dan kawasan ekonomi di Incheon, dengan tujuan untuk memperkuat ekosistem Hang Nadim sekaligus mengubah jejaring internasional menjadi proyek konkret, penguatan industri, dan peluang kerja bagi masyarakat Batam.

BP Batam — Investasi Maju, Batam Melaju.

Presiden RI Prabowo Subianto Hadiri Rakornas TPAKD 2026

Jakarta, 22 Oktober 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi capaian program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang telah hadir di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia dalam memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan. Melalui berbagai program pembiayaan yang menjangkau jutaan masyarakat, TPAKD terus berperan dalam mendorong pengembangan ekonomi daerah sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Presiden RI Prabowo Subianto yang hadir dalam Rakornas TPAKD 2026 di Jakarta, Kamis menyampaikan penghargaan kepada para pihak yang berkontribusi dalam membangun TPAKD di seluruh daerah.

“Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” tuturnya. Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyatakan keberadaan TPAKD yang telah terbentuk di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia sebagai capaian program yang penting bagi peningkatan perekonomian masyarakat. “Kita bangga dengan prestasi yang sudah kita capai bersama, antara lain penyaluran kredit-kredit untuk rakyat, ya. Dan kita juga akan lebih masif lagi. Tadi saya lihat penyaluran kurang lebih Rp64 triliun yang penerima manfaatnya adalah sekitar 2 juta ya,” kata Presiden. Presiden menekankan akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai program yang telah dijalankan sejumlah kementerian dan lembaga. “Saudara-saudara sekalian, garis ekonomi kita harus bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat, harus meningkat, bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata. Ini yang sedang kita perjuangkan, ini garis kita, ini strategi kita,” kata Prabowo.

Presiden Prabowo juga menyampaikan rencana penyaluran pembiayaan sebesar Rp400 triliun pada tahun mendatang yang ditujukan bagi petani, nelayan, masyarakat di perdesaan, daerah terpencil dan tertinggal, serta masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan. Presiden dalam kesempatan itu juga meresmikan terbentuknya Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42/2026 bertugas dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga pada tiga indikator yaitu ketahanan kebutuhan keuangan yang berkualitas, ketahanan menghadapi guncangan dan rasa aman mengelola keuangan. Sejalan Asta Cita Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam kesempatan itu mengatakan bahwa program TPAKD mendukung program Asta Cita Pemerintah serta sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025– 2045, yakni memperluas akses keuangan masyarakat sebagai upaya mendorong pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Dan hari ini Bapak, kami menyelenggarakan Rakornas TPAKD. Dapat kami laporkan kepada Bapak bahwa ini adalah mendukung Asta Cita Bapak, terutama dalam hal pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini kita sudah memiliki 552 tim percepatan akses keuangan daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” ujar Friderica. Lebih lanjut, Friderica mengatakan bahwa hasil kerja sama yang sangat baik antara pemerintah, OJK, BI, dan seluruh pemerintah daerah, kabupaten dan kota di Indonesia telah meningkatkan manfaat dalam skala penyaluran pembiayaan kepada debitur melalui beberapa program unggulan TPAKD. “Hasilnya sangat nyata bisa kita lihat di sini bahwa beberapa program unggulan kita, Bapak, yaitu adalah program kredit pembiayaan melawan rentenir telah menyalurkan Rp64,8 triliun kepada 2,3 juta debitur, kemudian kredit pembiayaan sektor prioritas Rp5,4 triliun kepada lebih dari 103.000 debitur,” kata Friderica. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Pemerintah akan terus mengembangkan program TPAKD yang terbukti memiliki peran penting dalam memperluas pembiayaan masyakat di daerah termasuk dengan membentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK).

Dalam kesempatan ini, Airlangga menyampaikan terima kasih atas persetujuan Presiden Republik Indonesia mengubah Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42/2026. Menurut Airlangga, perubahan Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan menandai pergeseran orientasi kebijakan, dari yang semula berfokus pada inklusi keuangan melalui kepemilikan rekening menjadi indikator peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa keluarga merupakan unit ekonomi terkecil dalam masyarakat yang perlu menjadi fokus dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. OJK bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026. Mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”, kegiatan ini menjadi momentum penguatan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan dalam memperluas akses keuangan yang inklusif, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Rakornas TPAKD 2026 juga dihadiri sejumlah Menteri dan pimpinan Lembaga serta sejumlah kepala daerah, pimpinan industri jasa keuangan, serta perwakilan masyarakat penerima manfaat program TPAKD dari berbagai daerah di Indonesia. TPAKD Hadir di Seluruh Indonesia, Dorong Akses Keuangan yang Lebih Merata Saat ini, TPAKD telah terbentuk di seluruh 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, dengan total 552 TPAKD di Indonesia. Keberadaan TPAKD menjadi wadah koordinasi dan kolaborasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, memperluas akses terhadap produk dan layanan keuangan, serta mengembangkan program yang sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Berbagai program TPAKD telah menunjukkan capaian konkret dalam memperluas akses keuangan masyarakat, antara lain:

• Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) telah menyalurkan kredit sebesar Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur.

• Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp5,41 triliun kepada lebih dari 103 ribu debitur.

• Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) telah mencapai 59,36 juta rekening, setara dengan 88,83 persen dari segmen pelajar Indonesia.

• Laku Pandai telah menjangkau 72.982 desa dan membawa sekitar 17 juta masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal, sekaligus mendukung penyaluran bantuan pemerintah.

Selain itu, hingga 2026, OJK telah melaksanakan 135 program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di tingkat desa. Program ini mengintegrasikan literasi keuangan, digitalisasi transaksi, pencocokan usaha dengan sumber pembiayaan (business matching), pendampingan usaha, dan pemasaran produk unggulan perdesaan. Pelaksanaan program EKI telah menghasilkan pembukaan lebih dari 174 ribu rekening tabungan, pembentukan 455 agen Laku Pandai, serta penyaluran kredit atau pembiayaan kepada lebih dari 18 ribu debitur. Program ini juga mendorong perluasan akses investasi, asuransi, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan digitalisasi transaksi bagi pelaku UMKM. TPAKD juga didorong untuk bersinergi dengan program prioritas pemerintah. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi petani, peternak, nelayan, UMKM, dan pelaku usaha lokal agar dapat berpartisipasi dalam rantai pasok, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan lapangan kerja di daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi atas peran OJK dalam mengoordinasikan percepatan akses keuangan di daerah melalui TPAKD. Menurutnya, kehadiran langsung Presiden Republik Indonesia dalam Rakornas TPAKD 2026 menunjukkan perhatian besar Pemerintah terhadap upaya memperluas akses keuangan masyarakat sebagai bagian dari penguatan pembangunan ekonomi daerah. “Bapak Presiden berkenan hadir langsung di acara ini di tengah kesibukan beliau. Artinya memberikan perhatian yang sangat penting kepada program ini untuk percepatan akses keuangan daerah,” ujar Tito. Tito juga menegaskan komitmen Pemerintah untuk melanjutkan pemberian insentif fiskal kepada pemerintah daerah sebagai instrumen untuk mendorong peningkatan kinerja dan inovasi pembangunan daerah. Insentif tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan Pemerintah dalam memperkuat motivasi daerah untuk meningkatkan capaian pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Penyaluran Kredit Rp53,15 Triliun kepada Lebih dari 2,1 Juta Debitur Sebagai wujud nyata perluasan akses pembiayaan produktif, selama periode Agustus hingga Oktober 2026 telah disalurkan kredit sebesar Rp53,15 triliun kepada 2.106.401 debitur. Capaian tersebut mencerminkan kolaborasi sektor jasa keuangan dan TPAKD dalam membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat, memperkuat aktivitas usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dalam Rakornas TPAKD 2026, juga dilaksanakan penyerahan akad kredit atau pembiayaan secara simbolis oleh Presiden Prabowo kepada perwakilan penerima manfaat program TPAKD sebagai bentuk konkret dukungan industri jasa keuangan terhadap pengembangan usaha masyarakat. Pembentukan DNKK Perkuat Strategi Nasional Kesejahteraan Keuangan Pemerintah secara resmi membentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan pelaksanaan strategi nasional dalam meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat.

Pembentukan DNKK merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia mengenai perlunya strategi nasional yang lebih terstruktur dan terintegrasi, sekaligus pelaksanaan amanat Pasal 226 ayat (2) Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). DNKK memperkuat strategi nasional kesejahteraan keuangan sekaligus menyempurnakan berbagai upaya yang sebelumnya dijalankan melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Presiden Republik Indonesia memimpin langsung DNKK, dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Harian serta OJK, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Harian. Sejalan dengan penguatan strategi nasional tersebut, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memiliki peran semakin strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan berbagai program kesejahteraan keuangan di daerah.

Melalui pendekatan ini, keberhasilan program tidak hanya diukur dari peningkatan jumlah rekening atau perluasan akses pembiayaan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan, memenuhi kebutuhan hidup, mengembangkan usaha, menghadapi risiko keuangan, serta memperkuat ketahanan ekonomi keluarga secara berkelanjutan. TPAKD Award 2026, Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen dan inovasi pemerintah daerah, Rakornas TPAKD 2026 juga menjadi momentum pemberian TPAKD Award 2026 kepada pemerintah daerah dengan kinerja terbaik dalam mendorong perluasan akses keuangan. Penghargaan ini diharapkan dapat memacu inovasi, memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan mendorong replikasi praktik baik antardaerah dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat.

TPAKD Award 2026 diberikan kepada 5 TPAKD tingkat provinsi, 5 TPAKD tingkat Kabupaten, dan 5 TPAKD tingkat Kota yang dinilai telah berhasil mengimplementasikan program perluasan akses keuangan di daerah. TPAKD Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Sumatera : Provinsi Sumatera Selatan Wilayah Jawa-Bali : Provinsi DKI Jakarta Wilayah Kalimantan : Provinsi Kalimantan Barat Wilayah Sulawesi : Provinsi Sulawesi Selatan Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua : Provinsi Maluku TPAKD Terbaik Tingkat Kabupaten Wilayah Sumatera : Kabupaten Deli Serdang Wilayah Jawa-Bali : Kabupaten Bantul Wilayah Kalimantan : Kabupaten Tabalong Wilayah Sulawesi : Kabupaten Kepulauan Selayar Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua : Kabupaten Lombok Timur TPAKD Terbaik Tingkat Kota Wilayah Sumatera : Kota Metro Wilayah Jawa-Bali : Kota Surabaya Wilayah Kalimantan : Kota Pontianak Wilayah Sulawesi : Kota Palu Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Biro Sumber Daya Manusia bekerja sama dengan LPK Bhakti Tidar Nusantara menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi BNSP K3 Konstruksi, K3 Lingkungan, dan K3 Listrik di Hotel Santika, Senin (19/10/2026).

Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Bagian Perencanaan, Pengembangan dan Administrasi SDM, Santo Prastowo, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pegawai dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

Dalam sambutannya, Santo menyampaikan bahwa pelatihan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pemahaman pegawai terhadap prinsip K3 serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dalam pelaksanaan tugas.

Menurutnya, peserta diharapkan tidak hanya memperoleh pemahaman secara teori, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di lingkungan kerja masing-masing.

“Seluruh materi yang diperoleh selama pelatihan ini diharapkan dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Dengan demikian, manfaat pelatihan tidak hanya dirasakan oleh peserta, tetapi juga mendukung peningkatan kinerja organisasi,” ujar Santo.

Pelatihan ini membekali peserta dengan pemahaman mengenai risiko pekerjaan, penerapan standar keselamatan kerja, serta penggunaan alat pelindung diri untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan yang aman dan efektif.

Melalui pembelajaran pada bidang konstruksi, lingkungan, dan listrik, peserta diharapkan semakin mampu mengenali potensi bahaya serta melakukan langkah pencegahan sesuai karakteristik pekerjaannya.

Santo juga berharap pengetahuan dan pengalaman yang dibagikan para narasumber dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kerja sekaligus meminimalkan risiko yang berpotensi mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

Upaya pengembangan kompetensi tersebut sejalan dengan komitmen Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme pegawai untuk mendukung kinerja serta pelayanan BP Batam.

Melalui pelatihan dan sertifikasi ini, BP Batam terus mendorong penerapan budaya kerja yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan, sehingga manfaat pengembangan kompetensi pegawai dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi.

Batam – Polda Kepulauan Riau menerima tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam kegiatan taklimat awal pemeriksaan kinerja di Rupatama Polda Kepri, Kamis (22/10/2026). Pemeriksaan tersebut mencakup efektivitas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) fungsi lalu lintas dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2025 hingga Semester I Tahun 2026.

Kegiatan dihadiri Kapolda Kepri Irjen Pol. Suhendri, S.H., S.I.K., M.PSDM., Wakapolda Kepri Brigjen Pol. Dr. Anom Wibowo, S.I.K., M.Si., Irwasda Polda Kepri, pejabat utama Polda Kepri, Kapolresta Barelang, serta tim pemeriksa BPK RI.

Dalam sambutannya, Kapolda Kepri menyampaikan bahwa pemeriksaan kinerja merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan dan memastikan pelaksanaan tugas kepolisian serta pengelolaan keuangan negara berjalan secara transparan dan akuntabel.

“Polda Kepri mendukung penuh pelaksanaan pemeriksaan ini sebagai wujud komitmen bersama untuk memastikan pengelolaan PNBP dan dukungan anggaran dilaksanakan secara tertib, cermat, transparan, serta sesuai dengan peruntukannya,” ujar Kapolda Kepri.

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama seluruh jajaran dalam mendukung proses pemeriksaan serta menjadikan hasilnya sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi dan pelaksanaan tugas kepolisian.

Pemeriksaan kinerja tersebut meliputi efektivitas pengelolaan PNBP fungsi lalu lintas serta efektivitas penegakan hukum dalam penanganan TPPO. Kedua aspek tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepolisian, kepastian hukum, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Polda Kepri menegaskan komitmennya untuk mendukung pengawasan secara profesional dan menjadikan evaluasi sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta kualitas pelayanan publik.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., menyampaikan bahwa Polda Kepri terus mendukung penguatan pengawasan dan tata kelola organisasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelaksanaan tugas kepolisian yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, memaparkan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan program prioritas pembangunan Batam kepada Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, beserta jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes dalam kunjungan kerja di Ruang Presentasi Kantor Wali Kota Batam, Selasa (20/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi ajang berbagi pengalaman terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), optimalisasi potensi daerah, serta penguatan pelayanan publik.

Dalam pertemuan itu, Amsakar menyambut baik kunjungan Pemkab Brebes. Ia menilai pertukaran pengalaman antardaerah penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kami menyambut baik kehadiran Ibu Bupati Brebes beserta rombongan di Kota Batam. Kunjungan ini merupakan momentum yang sangat baik untuk saling belajar, melengkapi, dan memperkuat tata kelola pemerintahan di daerah masing-masing,” ujar Amsakar.

Pada kesempatan tersebut, Amsakar memaparkan perkembangan Batam sejak mulai dikembangkan pada era 1970-an. Berawal dari basis logistik Pertamina, Batam berkembang menjadi kawasan industri, kota madya administratif, hingga menjadi kota otonom dengan peran strategis dalam perekonomian nasional.

Sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone), Batam memiliki berbagai fasilitas fiskal yang mendukung kegiatan usaha dan investasi. Keunggulan tersebut turut ditopang oleh letak geografis Batam yang strategis, berdekatan dengan Singapura dan Malaysia.

Amsakar menjelaskan, pembangunan Batam difokuskan pada sektor industri, perdagangan, pariwisata, kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), alih kapal, dan logistik. Saat ini, Batam didukung 31 kawasan industri serta memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata dan peningkatan kunjungan wisatawan.

Meski terus berkembang, Batam juga menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari pertumbuhan penduduk hingga kebutuhan lahan, air bersih, listrik, dan infrastruktur telekomunikasi. Karena itu, pembangunan perlu diimbangi dengan pengelolaan keuangan daerah yang terukur dan berkelanjutan.

Dalam pemaparan tersebut, Amsakar turut menjelaskan kontribusi sejumlah sumber PAD, antara lain Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta pajak hotel dan restoran.

Untuk menjaga keseimbangan pembangunan dan daya beli masyarakat, Pemko Batam juga menjalankan 15 program prioritas. Program tersebut mencakup peningkatan layanan air bersih, penanganan banjir melalui pembangunan drainase, pengobatan gratis berbasis KTP, pinjaman modal tanpa bunga bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bantuan seragam sekolah, serta peningkatan akses beasiswa pendidikan.

Sementara itu, Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, menyampaikan apresiasi atas sambutan dan keterbukaan Pemko Batam dalam berbagi pengalaman pengelolaan pemerintahan. Ia menilai Batam menunjukkan perkembangan yang baik dalam menggerakkan perekonomian, mengembangkan pariwisata, dan mendorong pertumbuhan UMKM.

“Kami mengucapkan terima kasih atas penerimaan yang sangat luar biasa dari Bapak Wali Kota dan seluruh jajaran. Kami melihat kemajuan Batam luar biasa, terutama dalam menggerakkan ekonomi dan UMKM di tengah keberagaman penduduk. Kami hadir untuk mempelajari strategi Pak Wali dalam mengoptimalkan PAD dan mengelola fiskal daerah, terlebih dalam menyusun persiapan APBD 2027,” ungkap Paramitha.

Paramitha juga mengapresiasi kemampuan Batam menarik wisatawan mancanegara, khususnya dari Singapura dan Malaysia. Ia menyatakan ketertarikannya untuk membuka stan promosi produk unggulan Kabupaten Brebes di Batam sebagai upaya memperluas pasar dan memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat serta wisatawan.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif antara jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Brebes dan Pemko Batam. Pertemuan tersebut juga diisi dengan pertukaran cenderamata dan foto bersama.

Jakarta, 21 Oktober 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat reformasi pasar modal Indonesia melalui peningkatan transparansi, integritas, likuiditas, dan penegakan hukum guna meningkatkan kepercayaan investor serta daya saing pasar modal Indonesia di tingkat global.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi bersama Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi dalam dialog dengan investor institusional domestik dan internasional yang diselenggarakan Mandiri Sekuritas secara daring dan turut menghadirkan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jefry Hendrik, Selasa (20/10).

Friderica menegaskan bahwa OJK memahami perhatian investor terhadap perkembangan pasar modal Indonesia, khususnya setelah pengumuman MSCI mengenai konsultasi potensi perubahan klasifikasi pasar Indonesia. OJK menghormati penilaian independen MSCI dan berkomitmen menjawab berbagai perhatian tersebut melalui reformasi yang konkret, konsisten, dan berkelanjutan.

“Kepercayaan investor harus dibangun melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. OJK berkomitmen membangun pasar modal Indonesia yang adil, transparan, kompetitif, dan memiliki kredibilitas global. Fokus kami adalah memastikan reformasi memberikan hasil nyata dan terukur bagi peningkatan kualitas pasar serta kepercayaan investor,” ujar Friderica.

Friderica menyampaikan bahwa fundamental pasar modal Indonesia tetap kuat, dengan kapitalisasi pasar mencapai sekitar 589 miliar dolar AS, terbesar kedua di ASEAN, serta jumlah investor mencapai 31,1 juta. Kinerja perusahaan tercatat juga menunjukkan perkembangan positif, dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 15,9 persen dan laba bersih sebesar 16,3 persen dalam periode 12 bulan hingga Juni 2026.

Reformasi Pasar Modal dan Respons terhadap MSCI

Hasan menjelaskan bahwa OJK bersama BEI dan seluruh Self-Regulatory Organizations (SRO) terus menjalankan delapan program aksi prioritas reformasi pasar modal yang mencakup peningkatan likuiditas, transparansi, tata kelola dan penegakan hukum, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan.

Reformasi tersebut antara lain mencakup peningkatan ketentuan minimum free float menjadi 15 persen secara bertahap, penguatan transparansi kepemilikan manfaat akhir (beneficial ownership), perluasan klasifikasi investor dari sembilan menjadi 39 kategori, keterbukaan informasi kepemilikan saham di atas satu persen, serta publikasi daftar High Shareholding Concentration (HSC).

“Reformasi pasar modal tidak berhenti pada penyempurnaan regulasi atau pengumuman kebijakan. Prioritas kami adalah memastikan implementasi yang konsisten sehingga menghasilkan peningkatan nyata pada transparansi, likuiditas, integritas, dan daya tarik investasi di pasar modal Indonesia,” ujar Hasan.

Terkait MSCI, Hasan menjelaskan bahwa pengumuman pada 15 Oktober 2026 merupakan proses konsultasi mengenai potensi perubahan klasifikasi pasar Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market, bukan keputusan final. MSCI membuka kesempatan penyampaian masukan hingga 30 April 2027, dengan keputusan akhir yang dijadwalkan pada 30 Juni 2027.

OJK menghormati independensi penilaian MSCI dan terus melakukan komunikasi konstruktif agar seluruh perkembangan reformasi pasar modal Indonesia memperoleh pertimbangan secara menyeluruh. Sepanjang Februari hingga Oktober 2026, OJK telah melakukan komunikasi dan pertemuan dengan MSCI sebanyak 16 kali.

Penguatan Penegakan Hukum dan Integritas Pasar

OJK juga terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum untuk menjaga integritas pasar modal serta memberikan kepastian kepada investor.

Pada 16 Oktober 2026, OJK telah mengumumkan pengenaan sanksi administratif berupa denda sekitar Rp2,1 triliun dalam kasus yang melibatkan perdagangan saham DSSA, BREN, dan CUAN. Proses pemeriksaan terhadap kasus tersebut telah berlangsung jauh sebelum pengumuman MSCI sebagai bagian dari pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum OJK secara berkesinambungan.

“Penegakan hukum merupakan bagian mendasar dari upaya menjaga integritas pasar modal. Tindakan kami bukan merupakan respons sesaat terhadap perkembangan MSCI, melainkan hasil proses pengawasan yang telah berjalan sesuai ketentuan. OJK akan terus mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran untuk memberikan efek jera dan menjaga kepercayaan investor,” ujar Hasan.

Sepanjang 2026, OJK telah mengenakan sanksi kepada lebih dari 971 pihak dengan total denda sekitar Rp2,5 triliun, menyelesaikan 41 pemeriksaan kasus, serta terus menangani 122 kasus lainnya dalam proses penegakan hukum.

Perkuat Dialog dan Kepercayaan Investor Global

Friderica menyampaikan bahwa OJK terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas pasar keuangan serta memastikan keberlanjutan reformasi, sebagaimana turut menjadi perhatian dalam pertemuan Presiden Republik Indonesia bersama OJK dan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada 19 Oktober 2026.

Ke depan, OJK bersama SRO akan memprioritaskan implementasi peningkatan ketentuan free float, penyempurnaan mekanisme pembobotan saham berkonsentrasi kepemilikan tinggi dalam IHSG, penguatan transparansi kepemilikan saham, serta peningkatan kualitas perusahaan tercatat.

“Kami tidak hanya ingin menyampaikan langkah yang telah dilakukan, tetapi juga mendengarkan pandangan dan rekomendasi investor. Masukan tersebut penting untuk memastikan reformasi benar-benar meningkatkan kualitas pasar dan memperkuat kepercayaan investor dalam jangka panjang,” ujar Friderica.

OJK berkomitmen melanjutkan reformasi secara konsisten melalui penguatan pengawasan, penegakan hukum, dan komunikasi terbuka dengan investor global untuk mewujudkan pasar modal Indonesia yang semakin transparan, berintegritas, likuid, dan berdaya saing.