Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan kasus hilangnya dana operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebesar Rp1 milyar dari rekening SPPG Pangauban, Kecamatan Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat, ke Mabes Polri.

"Direktur Manajemen Risiko BGN sudah membuat laporan ke Mabes Polri," kata Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Pekan lalu Yayasan Prama Guna Nasional (PGN) melaporkan hilangnya dana operasional untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp1 miliar dari rekening SPPG Pangauban. Laporan resmi itu disampaikan kepada BGN melalui dokumen laporan khusus yang menyebutkan bahwa insiden terjadi pada Jumat (31/10) pukul 18.30 WIB. Saat itu Kepala SPPG Pangauban Batujajar, Mochamad Cakra Aji Saputra, sedang memproses persetujuan transaksi melalui sistem BNI Direct.

Namun tiba-tiba akses ke sistem memunculkan perintah penggantian kata sandi. Cakra lalu menghubungi layanan pesan teks langsung atau live chat BNI melalui situs resmi. Tidak lama setelah itu ia dihubungi seseorang yang mengklaim sebagai pihak resmi bank dan memberikan tautan untuk mengganti kata sandi dengan alasan keamanan.

Karena meyakini bahwa komunikasi itu legal, Cakra lalu mengikuti arahan orang itu, termasuk memberikan challenge and response banking yang bersifat rahasia.

Keesokan harinya, kontak yang digunakan tidak bisa lagi dihubungi. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata saldo rekening yang sebelumnya sekitar Rp1 miliar tersisa hanya Rp12 juta.

Akibat insiden penipuan transaksi elektronik atau biasa disebut dengan istilah phising itu, SPPG Pangauban yang baru beroperasi selama 10 hari tersebut terpaksa berhenti sementara. SPPG Pangauban memproduksi 3.500 porsi menu MBG setiap hari untuk delapan sekolah di wilayah Batujajar.

Agar kejadian serupa tidak berulang, Wakil Kepala BGN mengingatkan agar semua Kepala SPPG mewaspadai modus operandi kejahatan siber ini serta cermat dan berhati-hati dalam bertransaksi.

Kepala SPPG Pangauban saat ini juga telah dinonaktifkan oleh BGN untuk investigasi lebih lanjut.

(sumber : antaranews.com)

BP Batam menerima audiensi PT Gunung Puntang Mas di Gedung Marketing Centre, Rabu (5/11/2025).Pertemuan ini menjadi ruang dialog antara BP Batam dan pelaku usaha untuk memperkuat komitmen bersama dalam pengelolaan investasi yang tertib dan berkeadilan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi investasi yang berlaku.Langkah ini juga sebagai wujud transparansi dan profesionalisme untuk memperkuat tata kelola lahan di Kota Batam.

“Kami tidak pernah mempersulit pelaku usaha. Namun, setiap investor harus patuh terhadap regulasi yang berlaku,” tegas Li Claudia.

Melalui pengelolaan yang tertib sesuai regulasi investasi saat ini — termasuk pengurusan PKKPRL (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), Li Claudia berharap agar seluruh investor benar-benar membangun dan menggerakkan ekonomi lokal.

Ia ingin memastikan setiap investasi mampu menjadi motor penggerak pembangunan Batam yang inklusif dan berdaya saing.“Kami ingin setiap lahan produktif, membuka lapangan kerja, dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat Batam,” tambahnya.

Pembukaan Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) 2025

Jakarta, 6 November 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pelaku industri jasa keuangan syariah, self-regulatory organization (SRO), asosiasi, dan kementerian/lembaga terkait menggelar Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) 2025 pada tanggal 6 s.d. 9 November 2025 di Lippo Mall Nusantara, Jakarta, dengan mengusung tema “Keuangan Syariah untuk Semua, Kesejahteraan untuk Bangsa” sebagai upaya memperkuat literasi, inklusi, dan ekosistem keuangan syariah nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya pada Pembukaan EKSiS 2025, Kamis, menyampaikan bahwa keuangan syariah memiliki peran penting dalam mewujudkan pemerataan ekonomi nasional.

“Keuangan syariah memberikan banyak manfaat. Pertama tentu pemerataan ekonomi. Ini sesuai pesan atau dari visi-misi dari Bapak Presiden kita bagaimana pemerataan ekonomi ini menyejahterakan masyarakat kita. Kemudian adanya instrumen keuangan seperti zakat, kemudian infak sedekah bisa menjadikan distribusi kekayaan berjalan lebih adil dan memperkecil kesenjangan. Kemudian stabilitas ekonomi tentu saja dan juga inklusivitas. Ini yang terus kita dorong, inklusivitas,” ujar Friderica.

Friderica menegaskan bahwa industri keuangan syariah Indonesia terus mencatat pertumbuhan yang positif, dengan total aset mencapai Rp3.050 triliun, meningkat 11,3 persen (yoy) yang terdiri atas aset perbankan syariah sebesar Rp975,9 triliun, pasar modal syariah Rp1.896,2 triliun, dan industri keuangan nonbank syariah Rp178,7 triliun.

Lebih lanjut, Friderica menyoroti empat tantangan utama pengembangan keuangan syariah yang disebut sebagai 4P, yaitu Pengembangan dan inovasi produk, Penetrasi pasar, Pemerataan akses, dan Pemahaman masyarakat.

“Kita perlu terus mendorong inovasi produk, memperluas jangkauan layanan, serta memperkuat edukasi agar masyarakat semakin paham dan percaya pada produk keuangan syariah,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, OJK mendorong agar keuangan syariah semakin dekat dengan masyarakat dan menjadi motor penggerak ekonomi umat, khususnya pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain pameran layanan keuangan syariah, EKSiS 2025 juga menghadirkan seminar, talk show, serta program edukasi publik yang dikemas interaktif.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Ia menyebut bahwa di Indonesia terdapat lebih dari 57 juta pelaku UMKM, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan menjadi pilar utama pemerataan ekonomi.

“Pertanyaannya, apakah dengan metode konvensional kita mampu menjangkau 57 juta pengusaha mikro, kecil, dan menengah? Hampir tidak mungkin. Karena itu, inovasi teknologi dengan metode digitalisasi menjadi kebutuhan untuk menjangkau semua pelaku UMKM di Indonesia,” ujar Maman.

Maman juga mengungkapkan bahwa Kementerian UMKM tengah mempersiapkan peluncuran sistem digital nasional bernama Sapa UMKM, sebuah super app yang akan menjadi wadah komunikasi dan pengaduan bagi pelaku usaha mikro di seluruh Indonesia.

“Sapa UMKM akan menjadi game changer yang menghubungkan kementerian, pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku UMKM dalam satu sistem terintegrasi. Ini adalah bentuk keadilan sosial bagi seluruh pengusaha mikro, kecil, dan menengah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Maman menyampaikan apresiasi atas dukungan OJK dalam penerbitan POJK 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang mempermudah akses pembiayaan UMKM dan memperluas ekosistem pembiayaan syariah.

“Kami berterima kasih kepada OJK atas dukungannya. POJK 19 menjadi back-up policy yang sangat penting untuk memperkuat perlindungan dan akses pembiayaan bagi UMKM di seluruh Indonesia,” ujar Maman.

Kegiatan EKSiS di Jakarta ini menjadi puncak dari rangkaian ekspo keuangan syariah sepanjang tahun 2025 yang sebelumnya telah digelar di empat kota, yakni Tangerang, Palembang, Bandung, dan Mataram. EKSiS 2025 menghadirkan sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam memperluas akses layanan keuangan berbasis prinsip syariah secara berkelanjutan.

Turut hadir dalam pembukaan EKSiS 2025 Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Anggota Badan Pengurus Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Mokhamad Hidayat, Deputi Bidang Kewirausahaan Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Siti Azizdah, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi, Kepala OJK Jabodebek Edwin Nurhadi, serta Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, Direksi dan Pimpinan Pelaku Usaha Jasa Keuangan Syariah.

Melalui pelaksanaan EKSiS 2025, OJK menegaskan komitmennya untuk terus memperluas akses keuangan syariah melalui kolaborasi, inovasi, dan digitalisasi yang inklusif. OJK mendorong pengembangan produk keuangan syariah yang kompetitif, memperluas jaringan layanan, serta meningkatkan literasi berbasis komunitas dan pendidikan keagamaan.

Kegiatan ini juga menjadi wujud sinergi antara OJK, Kementerian UMKM, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), pemerintah daerah, serta pelaku industri keuangan dalam mendorong ekonomi syariah nasional sebagai pilar pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis,  perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan III 2025 melanjutkan kinerja yang solid dengan pertumbuhan sebesar 7,48% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya tercatat sebesar 7,14% (yoy). Secara kumulatif, perekonomian Kepri hingga triwulan III 2025 tercatat tumbuh 6,60% (ctc). Pertumbuhan ekonomi di Kepri mempertahankan posisi tertinggi di Sumatera dan memberikan kontribusi sebesar 7,07% terhadap PDRB Pulau Sumatera. Capaian ini juga lebih tinggi dibanding pertumbuhan Sumatera yang tercatat sebesar 4,90% (yoy). 

Kinerja positif ini terutama ditopang oleh sektor industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, konstruksi, dan perdagangan yang tumbuh secara berturut-turut tumbuh sebesar 6,82% (yoy), 19,83% (yoy), 5,71% (yoy), dan 5,54% (yoy) serta memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi Kepri sebesar 2,80% (yoy), 2,07% (yoy), 1,10% (yoy), dan 0,47% (yoy). Pertumbuhan Lapangan Usaha (LU) Industri Pengolahan sejalan dengan berlanjutnya aktivitas produksi pasca kepastian penetapan tarif resiprokal AS. LU Pertambangan juga tumbuh seiring dengan berlanjutnya kinerja dua sumur migas baru di Natuna. Pertumbuhan LU Konstruksi didukung oleh berlanjutnya pembangunan sejumlah proyek strategis yang mencakup Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) di Kepri. Lebih lanjut, LU Perdagangan meningkat didukung oleh kegiatan MICE dan pariwisata. Pertumbuhan ekonomi Kepri turut tercermin dari intermediasi perbankan terpantau kuat pada triwulan III 2025 baik pertumbuhan kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan aset yang tumbuh sebesar 20,61% (yoy), 14,06% (yoy), dan 13,14% (yoy).  Adapun pembiayaan korporasi dan UMKM turut tumbuh sebesar 26,37% (yoy) dan 12,96% (yoy) pada triwulan III 2025. 

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Kepri pada Tw III 2025 didorong oleh pertumbuhan positif pada Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh 9,05% (yoy), dengan andil 3,75%. PMTB masih kuat didorong oleh dukungan iklim investasi baik PMA maupun PMDN serta kemudahan perizinan yang dituangkan dalam PP Nomor 25 tahun 2025 dan PP Nomor 28 tahun 2025. Sementara itu, konsumsi RT pada triwulan III 2025 tercatat tumbuh sebesar 4,12% (yoy), dengan andil 1,64%, sejalan dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE), dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang tercatat lebih optimis dibandingkan triwulan sebelumnya. Selanjutnya, net ekspor masih tumbuh kuat sebesar 16,45% (yoy) dengan andil 2,46%, sejalan dengan membaiknya permintaan.

 Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia turut mendukung peran digitalisasi sebagai katalisator dalam perputaran roda ekonomi diantaranya dengan menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Hingga September 2025, volume dan QRIS telah mencapai 64,94 juta transaksi atau tumbuh sebesar 181, 93% (yoy) dan nominal transaksi sebesar Rp 7,71 triliun atau sebesar 140,62% (yoy). Selain itu transaksi QRIS Cross Border Thailand, Malaysia, dan Singapura turut menunjukan tren pertumbuhan yang signifikan sejak implementasi. 

Di tengah pertumbuhan ekonomi yang solid tersebut, inflasi di Kepri tetap stabil. IHK (Indeks Harga Konsumen) Kepri pada Oktober 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,36% (mtm), lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 0,64% (mtm). Secara tahunan inflasi Kepri tercatat sebesar 3,01% (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 2,70% (yoy). Berdasarkan kelompok pengeluaran, Inflasi di bulan Oktober 2025 terutama didorong oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang mengalami inflasi 3,88% (mtm) dengan andil sebesar 0,27% (mtm). Inflasi pada kelompok ini utamanya disebabkan oleh kenaikan harga pada komoditas emas perhiasan seiring dengan berlanjutnya ketidakpastian geopolitik. Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mengalami deflasi 0,18% (mtm) dan andil deflasi 0,04 (mtm). 

Ke depan, perekonomian Kepri diyakini masih dapat tumbuh positif. Keberlanjutan ini didukung oleh pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), dan Proyek Strategis Nasional (PSN), serta didukung oleh meningkatnya mobilitas masyarakat pada akhir tahun. Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dan pelaku usaha terus menyiapkan langkah-langkah terukur untuk mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi bersama Tim Percepatan Pertumbahan Ekonomi Daerah (TP2ED). 

”Sementara itu, inflasi turut diprakirakan akan tetap terjaga dalam rentang sasaran inflasi melalui penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Berdasarkan pemantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) hingga akhir Oktober 2025, pengendalian harga pangan yang perlu menjadi fokus utama adalah cabai merah keriting, cabai rawit merah, dan cabai merah besar. Bank Indonesia bersinergi dengan stakeholders terkait dalam menjaga stabilitas Inflasi pangan bergejolak diantaranya dengan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang mencakup strategi 4K yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif,”tutup Rony WidijartoP Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau .

OJK Gelar Student Integrity Campaign di Universitas Andalas

Padang, 5 November 2025. Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sophia Wattimena menekankan pentingnya penguatan nilai integritas di kalangan generasi muda sebagai fondasi dalam mewujudkan sektor jasa keuangan yang bersih, akuntabel, dan berkelanjutan, serta mendorong perekonomian.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena, dalam pelaksanaan Student Integrity Campaign (In Camp) dengan mengusung tema “Bersama OJK Wujudkan Keuangan Bersih dan Kuatkan Ekonomi Bangsa” di Auditorium Universitas Andalas, Padang, Rabu.

Sophia menyampaikan bahwa generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga integritas bangsa. Mengutip survei yang dilakukan oleh Deloitte dan IDN Research Institute, menunjukkan bahwa Gen Z dan milenial memiliki idealisme tinggi dalam menjunjung etika dan nilai moral di lingkungan kerja.

“Hampir 40 persen dari audiens atau responden itu memilih menolak pekerjaan yang tidak sesuai dengan etika atau keyakinan pribadi mereka. Tapi yang menarik tadi adalah yang pertama, bahwa kawan-kawan ini bersedia untuk menolak pekerjaan yang tidak sesuai dengan keyakinan atau etika, nah ini tentunya merupakan suatu hal yang baik, karena ada idealisme di situ, ada bibit-bibit integritas yang patut dipupuk dan dipertahankan sampai nanti kawan-kawan ini memasuki dunia kerja,” jelas Sophia.

Sophia berpesan agar mahasiswa dan pelajar sebagai generasi muda perlu untuk memahami bahwa integritas merupakan hal yang sangat penting, dan terus menumbuhkannya saat memasuki dunia sekolah, dunia kuliah, dunia kerja, dan di manapun mereka berada.

Dalam kesempatan tersebut, Sophia juga memaparkan langkah penguatan tata kelola sektor jasa keuangan yang telah dilakukan OJK, antara lain melalui penerbitan berbagai Peraturan OJK terkait integritas pelaporan keuangan, independensi akuntan publik, transparansi audit, serta penerapan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) pada industri jasa keuangan.

Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah praktik fraud di sektor keuangan.

Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini dihadiri oleh Rektor Universitas Andalas Efa Yonnedi, Komite Etik Level Governance OJK Eko Prasojo, dan Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat Roni Nazra, serta diikuti oleh lebih dari lebih dari 2.500 mahasiswa dan segenap civitas academica Universitas Andalas. 

Efa Yonnedi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada OJK yang telah mempercayakan kepada Universitas Andalas sebagai host dalam pelaksanaan Student Integrity Campaign (In Camp) ini.

“Acara ini tidak saja sekedar talk show, seminar, tapi juga sarana untuk membangun komitmen bersama agar nilai-nilai kejujuran dan integritas menjadi warna dari sikap keseharian kita semuanya,” kata Efa.

Ia berpesan kepada mahasiswa dan mendorong mereka untuk dapat menerapkan nilai-nilai integritas dan kejujuran dalam kehidupan bermasyarakat.

“Kejujuran dalam berjuang, kejujuran dalam menuntut ilmu, kejujuran dalam meniti karir. Saya kira itu pesan utama yang hendak disampaikan oleh OJK melalui Student Integrity Campaign,” tutupnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Roadshow Governansi yang dilakukan OJK secara berkesinambungan di berbagai wilayah Indonesia, guna membangun pemahaman dan kesadaran publik, khususnya generasi muda, terhadap pentingnya tata kelola yang baik dan nilai-nilai integritas.

OJK akan terus memperkuat sinergi dengan lembaga pendidikan dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka membangun budaya integritas dan tata kelola yang baik di Indonesia untuk mendukung terciptanya sektor jasa keuangan yang sehat, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, membuka Kick Off Pelatihan Calon Transmigran yang berlangsung di Batalyon Infanteri 10/Satria Bhumi Yudha, Senin (3/11/2025). 

Amsakar yang hadir bersama Wakil Kepala BP, Li Claudia Chandra, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan 504 Kepala Keluarga (KK) asal Rempang Eco-City sebagai calon transmigran yang unggul dan berdaya saing. 

Melalui kolaborasi antara BP Batam dan pemerintah pusat, pelatihan ini tidak hanya berfokus pada pemberdayaan ekonomi, tetapi juga pembentukan karakter masyarakat. Tujuannya adalah agar warga Rempang Eco-City mampu beradaptasi dan tumbuh di wilayah baru dengan semangat gotong royong dan kemandirian. 

Amsakar berharap, para calon transmigran dapat menjadi penggerak ekonomi baru di Rempang Eco-City dan berkontribusi dalam memperkuat ketahanan sosial-ekonomi daerah. 

“Kebijakan dari pemerintah harus kita maknai secara baik. Program ini bertujuan menciptakan kesejahteraan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujar Amsakar dalam sambutannya. 

Ia juga optimistis, pelatihan ini menjadi pondasi awal bagi masyarakat untuk mengawali kehidupan Rempang yang berdikari. 

Dengan sarana dan prasarananya yang lengkap, baik fasum maupun fasos. Era transformasi transmigrasi ini akan menciptakan kesejahteraan dan menjadikan masyarakat sebagai subjek untuk membangun peradaban baru yang produktif. 

“Pemerintah ingin seluruh calon transmigran lebih produktif dan memiliki taraf hidup yang lebih baik,” tambah Amsakar. 

Senada, Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Transmigrasi, Prima Idwan Mariza, melaporkan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari program transmigrasi nasional. 

Ia menjelaskan, sebanyak 1.394 Kepala Keluarga (KK) dari beberapa daerah secara serentak juga mengikuti pelatihan tersebut. Dan 504 KK di antaranya merupakan warga Rempang Eco-City. 

“Transmigrasi masa kini bukan sekadar perpindahan penduduk, tapi membangun kehidupan baru yang sejahtera,” jelas Prima. 

Batam, 5 November 2025. PT Batamraya Sukses Perkasa (PT BSP), selaku pengembang utama Proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Sau, hari ini menegaskan komitmennya terhadap kelestarian lingkungan dan tanggung jawab sosial melalui pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan menanam ribuan bibit pohon mangrove di wilayah pesisir Pulau Ngenang.

Aksi nyata ini merupakan bukti tanggung jawab dan kepedulian Proyek KEK Tanjung Sau terhadap ekosistem pesisir Batam yang rentan terhadap abrasi dan dampak perubahan iklim.

“Pembangunan KEK Tanjung Sau tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan. Penanaman mangrove ini adalah fondasi komitmen kami untuk memastikan bahwa pengembangan kawasan berjalan selaras dengan pelestarian ekosistem. Selain itu kami juga berharap bahwa aksi tanam mangrove ini dapat menjadi sinergi keberlanjutan antara pihak perusahaan dan Masyarakat dalam menjaga lingkungan. Kami percaya bahwa investasi pada lingkungan adalah investasi pada masa depan.” ujar Martina, Corporate Legal Panbil Group dalam sambutannya.

Sebanyak 5.000 bibit pohon mangrove jenis Mangi Kurata disiapkan dan akan ditanam secara bertahap oleh PT BSP. Adapun jumlah mangrove yang ditanam pada kegiatan aksi peduli lingkungan kali ini yaitu sebanyak 1.000 bibit. Acara ini turut melibatkan Bapak Rusdy S.E. selaku Lurah Pulau Ngenang, Bapak Suwardi dari PLHK / Peduli Lingkungan Hidup dan Kelautan Kepulauan Riau, Perwakilan Babinsa, Babinpotmar, Babinkamtibmas, Organisasi Karang Taruna Pulau Ngenang beserta Masyarakat.

Pohon mangrove memiliki peran krusial sebagai benteng alami terhadap erosi dan abrasi pantai, serta berfungsi sebagai habitat penting bagi berbagai biota laut. Dengan menanam mangrove, PT Batamraya Sukses Perkasa berharap dapat memperkuat ketahanan pesisir yaitu melindungi Pulau Ngenang dan wilayah sekitarnya dari dampak air laut dan gelombang, meningkatkan keanekaragaman hayati serta menciptakan ekosistem yang sehat untuk ikan, udang, kepiting, dan burung air. Selain itu diharapkan bahwa penanaman pohon mangrove ini juga dapat memitigasi perubahan iklim.

Rusdy S.E. selaku Lurah Pulau Ngenang menyatakan apresiasinya terhadap pihak perusahaan yang terus menerus memberikan kepedulian terhadap Masyarakat dan lingkungan yang terdampak proyek KEK Tanjung Sau. Mulai dari pemberian rumah relokasi beserta fasilitas lengkap seperti air bersih dan listrik hingga penanaman bibit pohon mangrove. Diharapkan bahwa kegiatan akan terus berlanjut secara berkala untuk mencegah abrasi.

PT Batamraya Sukses Perkasa berkomitmen untuk terus berinovasi dalam praktik pembangunan berkelanjutan dan menjadi percontohan bagi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang peduli terhadap lingkungan di Indonesia.

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melalui Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan mencatatkan kinerja cemerlang di sektor logistik selama periode Januari-September 2025.

Tiga indikator utama, yaitu volume peti kemas, general cargo, dan kunjungan kapal barang, menunjukkan pertumbuhan dua digit dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan pertumbuhan dua digit pada seluruh indikator utama, menandakan posisi strategis Pelabuhan Batam dan transformasi pelayanan Pelabuhan terus meningkat dalam memberikan performa pelayanan.

Ia menjelaskan, sepanjang periode Januari-September tahun ini, total volume peti kemas yang ditangani oleh Pelabuhan Batam tumbuh 18% atau mencapai angka 583.267 TEUs.

Kenaikan ini didorong secara masif oleh kinerja Terminal Peti Kemas Batu Ampar yang baru saja memulai Tahap Komersial 2 pada awal September lalu dan menyumbang 65% dari total volume dengan pertumbuhan signfikan sebesar 24%.

“aktivitas impor menunjukkan laju tercepat dengan kenaikan 27% (226.576 TEUs), sejalan dengan kebutuhan industri, sementara ekspor tetap solid dengan pertumbuhan 19% (216.203 TEUs),” ujar Amsakar.

Tak hanya peti kemas, sektor kargo umum (general cargo) juga mencatat rekor signifikan. Total bongkar muat general cargo periode Januari-September 2025 berhasil menembus 8,6 juta ton, meningkat substansial 18% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Terminal Umum Curah Cair Kabil dan Terminal Batu Ampar tercatat menjadi kontributor utama dalam volume general cargo ini.

“Menariknya, dominasi logistik domestik terlihat jelas pada general cargo, di mana volume bongkar muat untuk kebutuhan pasar dalam negeri melonjak 25%, mengukuhkan peran Batam sebagai hub distribusi regional yang efisien,” imbuh Amsakar.

Lebih lanjut, Direktur Pengelolaan Kepelabuhanan Benny Syahroni menambahkan bahwa jumlah kunjungan kapal barang tercatat 22.509 call sepanjang Januari-September 2025, dengan total bobot 39 Juta GT, naik masing-masing 6% dan 11% dibandingkan tahun sebelumnya.

Terminal Batu Ampar menjadi pintu utama dengan jumlah kunjungan kapal 6.139 call (naik 11%) dan 7,8 juta GT.

Perbandingan antara kenaikan jumlah kapal dan bobot kapal ini menandakan bahwa layanan Pelabuhan di Batam memenuhi standar logistik internasional yang menuntut efisiensi skala ekonomi.

“Pertumbuhan dua digit pada sejumlah indikator logistik di periode Januari-September 2025 ini adalah bukti nyata kinerja kolaboratif antara BP Batam, CIQP dan para pemangku kepentingan."

"Capaian ini sejalan dengan arahan Kepala dan Wakil Kepala BP Batam, yang terus mendorong transformasi digital dan efisiensi layanan agar Batam kokoh sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional,” Pungkasnya.

Padang, 4 November 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan untuk semakin mewujudkan sektor jasa keuangan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas melalui sinergi berbagai pihak sebagai fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Demikian disampaikan oleh Ketua Dewan Audit (KDA) merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena, dalam kegiatan Governansi Insight Forum (INFO) dengan mengusung tema "Bersama OJK Membangun Sektor Jasa Keuangan Berintegritas", yang diselenggarakan di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Padang, Selasa.

“Pembangunan ekonomi tidak akan berkelanjutan tanpa integritas dan tata kelola yang baik. Tindakan kecurangan dan korupsi merupakan hambatan besar bagi pembangunan ekonomi”, kata Sophia.

Sophia menekankan, penerapan tata kelola yang baik bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga penopang stabilitas ekonomi nasional.

Lebih lanjut, Ia berharap sektor jasa keuangan memegang peran yang sangat strategis, bukan sekadar mengelola uang yang dipercayakan masyarakat, tetapi merupakan pilar utama yang menopang dan menggerakkan roda perekonomian nasional dan daerah.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pelaksanaan Governansi Insight Forum oleh OJK. Ia menyambut baik inisiatif OJK dan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi untuk senantiasa mendorong penguatan tata kelola (GRC) dan integritas di BUMD agar dapat berkontribusi optimal bagi perekonomian daerah.

“Untuk meningkatkan perbaikan tata kelola dan menegakkan integritas, diperlukan penyatuan visi dan penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan, salah satunya dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata di seluruh daerah”, ujar Mahyeldi.

Menurutnya, kegiatan ini dapat mendorong transformasi sektor jasa keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada tata kelola yang baik untuk mencegah korupsi dan fraud di industri keuangan.

Ia berharap kolaborasi dan sinergi antara sektor jasa keuangan dengan pemerintah daerah, sivitas akademika, dan pemangku kepentingan lainnya akan memperkuat governansi sektor jasa keuangan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.

Dalam kesempatan tersebut, OJK memaparkan strategi anti-kecurangan OJK yang mencakup empat pilar: Assess, Prevent, Detect, dan Respond. OJK tidak hanya menerapkan di internal OJK, yang dibuktikan dengan capaian SPI OJK 84,87 (kategori TERJAGA), tetapi juga mewajibkan seluruh LJK menerapkannya melalui POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Strategi Anti-Fraud.

OJK juga telah mengoptimalkan teknologi pengawasan (SupTech), seperti OJK Suptech Integrated Data Analytics (OSIDA) dan Sistem Informasi Pelaku Sektor Jasa Keuangan (SIPELAKU) untuk mendeteksi anomali dan rekam jejak pelaku fraud secara dini.

Governansi Insight Forum menjadi langkah konkret OJK, Pemda, KPK, dan BPKP untuk menyatukan visi dan langkah dalam membangun ekosistem Sektor Jasa Keuangan yang kredibel dan terpercaya. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan SJK di Sumatera Barat dari risiko fraud dan korupsi, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional secara berkelanjutan.

 Batam - Mengusung tema “Unlocking Kepri’s Inclusive Growth Potential Through The Blue Economy”, forum ini menjadi ajang kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan lembaga keuangan dalam merumuskan arah pembangunan ekonomi Kepri lima hingga dua puluh tahun ke depan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pengembangan ekonomi biru (blue economy). Komitmen ini disampaikan dalam kegiatan Kepri Economic Forum dan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kepri yang digelar di Grand Mercure Batam Center, Selasa (4/11/2025).

Gubernur Kepulauan Riau  dalam hal ini diwakili  Adi Prihatara Plh Sekretaris Daerah Kepri ,  menyampaikan bahwa Kepri memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi maritim Indonesia.

Luas laut Kepulauan Riau (Kepri) sangat besar, diperkirakan mencapai sekitar 415.231,79 km², yang mencakup sekitar 97% dari total wilayah provinsi.

Dalam sambutannya ia menyampaikan “kami ingin menjadikan Kepri sebagai permata biru di gerbang utara Nusantara.Dengan luas laut mencapai 96 persen dan daratan hanya 4 persen, laut harus menjadi penggerak utama yang menyejahterakan darat”.

Ia menambahkan, arah pembangunan ekonomi Kepri lima tahun ke depan akan berfokus pada penguatan sektor bioekonomi, di mana potensi kelautan dan maritim dikembangkan bukan hanya untuk perikanan, tetapi juga untuk industri turunan seperti galangan kapal, bioteknologi laut, hingga perdagangan maritim.

“Selama ini potensi laut kita baru dimanfaatkan sebatas hasil tangkap. Padahal nilai tambahnya jauh lebih besar bila dikembangkan menjadi rantai ekonomi maritim yang lengkap,” jelasnya.

Pemerintah daerah juga memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan Kepri selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Proses penyusunan peta jalan pembangunan dilakukan bersama Bappenas agar Kepri dapat tumbuh sebagai provinsi yang maju, makmur, dan merata.

Adi juga menyoroti pentingnya inovasi dan kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Kepri. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk aktif memberikan masukan dan ide-ide kreatif guna memperkuat kebijakan ekonomi daerah.

“Kita menyadari bahwa kemampuan fiskal daerah terbatas. Karena itu, kolaborasi dan inovasi menjadi kunci untuk mempercepat pemerataan pembangunan di lebih dari dua ribu pulau yang tersebar di Kepri,” ungkapnya.

Dengan semangat gotong royong dan visi yang jelas, Pemerintah Provinsi Kepri berharap dapat mewujudkan “Provinsi Kepulauan Riau yang maju, makmur, dan merata”, sekaligus mempercepat transformasi ekonomi menuju ekonomi biru berkelanjutan di kawasan strategis utara Indonesia.(IMAN)