Jakarta, 12 Desember 2025 – PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) melepas pengiriman barang bantuan yang dihimpun dari masyarakat melalui kantor cabang PELNI untuk korban bencana banjir di Sumatera pada Jumat (12/12). Sebanyak 15 kontainer diangkut KM Kelud dan masih terdapat 32 kontainer yang akan dikirim pada pelayaran berikutnya.

Kegiatan pelepasan ini dihadiri oleh Direktur Utama PELNI Tri Andayani, Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Kokok Susanto, Direktur Utama PELNI Logistics Sukendra, Kepala Cabang PELNI Jakarta Dicky Dermawandi dan Nakhoda KM Kelud Capt. Herman.

Direktur Utama PELNI Tri Andayani menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang memiliki rasa kepedulian yang tinggi untuk membantu korban bencana di Sumatera. “Kami memanfaatkan armada dan rute regular ke Sumatera Utara via Belawan untuk mengangkut barang bantuan. Tingginya rasa peduli masyarakat menunjukan solidaritas nasional untuk meringankan beban korban bencana Sumatera,” ujar Anda.

Anda menambahkan bahwa pembebasan biaya angkut dan pengiriman barang bantuan dengan kapal PELNI menuju Sumatera Utara masih berlangsung hingga 18 Desember. "Pengiriman berikutnya akan berlayar dengan KM Nggapulu pada 13 Desember dan KM Kelud pada 18 Desember. Sejauh ini sudah terkumpul 32 kontainer untuk pengiriman berikutnya," tambah Anda.

Adapun untuk bantuan kloter pertama ini berasal dari daerah Tegal, Surabaya dan Jakarta. Jenis barang yang dikirim meliputi pakaian, makanan, pampers, sembako dan perlengkapan ibadah.

Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PELNI Kokok Susanto menyampaikan total muatan bantuan sebanyak 15 TEUs dengan nilai biaya angkut yang dibebaskan senilai Rp 361,8 juta. Jika ditotal dengan 32 kontainer yang akan dikirim di kloter selanjutnya, nilai biaya angkut yang dibebaskan mencapai Rp 1,4 miliar.

“Kami memastikan proses logistik berjalan lancar dan aman hingga tiba di tujuan. Selanjutnya barang bantuan akan diterima oleh instansi yang mengirimkan dari Jakarta, sementara untuk barang bantuan akan kami salurkan melalui BPBD Sumatera Utara,” ujar Kokok.

Sebagai perusahaan pelayaran nasional, PELNI berkomitmen untuk tidak hanya menjadi penyedia layanan transportasi laut, tetapi juga mitra andal dalam setiap upaya kemanusiaan dan pemulihan bencana dengan memanfaatkan armada kapal yang menjangkau banyak pulau dan jaringan logistik yang terintegrasi.

KM Kelud sendiri adalah salah satu kapal penumpang milik PELNI yang secara rutin melayani wilayah Sumatera, dengan rute reguler Tanjung Priok – Batam – Tanjung Balai Karimun – Medan (PP).

Sebelumnya PELNI juga telah menyalurkan bantuan logistik secara langsung baik ke Sumatera Utara maupun Sumatera Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara dan Posko Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Longsor Kota Padang. Bantuan yang disalurkan berupa paket sembako, makanan siap saji, selimut, peralatan mandi, obat-obatan, serta kebutuhan khusus perempuan dan anak-anak.

“Kapal KM Kelud akan  transit di Batam pada hari Minggu pagi 14 Desember 2025 direncanakan akan memuat 2 kontainer yang juga merupakan barang bantuan yang dihimpun dari masyarakat,instansi,perusahaan di Batam yang akan dikirim ke Belawan Sumatra Utara, terimakasih banyak kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan sosial ini yang  merupakan wujud kepedulian sesama saudara kita yang terkena musibah di Sumatera” tutup  Kepala cabang PT Pelni Batam Edwin Kurniansyah.

Jakarta, 12/12/2025 — Upaya Pemerintah bersama BPJS Kesehatan memperkuat komitmen nasional pada cakupan kesehatan semesta/Universal Health Coverage (UHC) melalui Diskusi Publik dengan tema “Memaknai Peringatan Cakupan Kesehatan Semesta: Sehatkan Bangsa melalui Asta Cita” yang digelar pada Jumat (12/12). Pada kegiatan ini hadir jajaran menteri, asosiasi profesi, organisasi profesi, serta pemerhati jaminan kesehatan nasional sebagai refleksi bersama atas perjalanan Program JKN yang kini telah menjangkau lebih dari 98 persen penduduk Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pratikno, menyampaikan bahwa Program JKN merupakan ambisi besar negara untuk menghadirkan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata. Ia menyampaikan apresiasi atas capaian JKN yang telah meningkatkan akses layanan kesehatan secara signifikan.

“Kita harus bangga dengan capaian JKN ini, tetapi kita juga harus jujur bahwa tantangannya semakin kompleks, terutama terkait keberlanjutan finansial. Inflasi alat kesehatan serta meningkatnya prevalensi penyakit berbiaya katastropik masih menjadi beban terbesar dalam pembiayaan JKN. Karena itu, pentingnya efisiensi dalam penyelenggaraan JKN tanpa menurunkan kualitas layanan di fasilitas kesehatan," ujar Pratikno.

Pratikno menambahkan, terdapat hal yang menjadi perhatian pemerintah, yaitu penguatan pencegahan penyakit tidak menular dan reformasi JKN. Dirinya menegaskan bahwa upaya promotifpreventif harus menjadi gerakan bersama karena penyakit tidak menular terus menjadi beban terbesar pembiayaan JKN.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menegaskan bahwa UHC merupakan investasi bangsa yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Menurutnya, pemerintah memandang kesehatan bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi fondasi untuk menciptakan negara yang kuat dan sejahtera.

“UHC adalah ikhtiar agar masyarakat dapat hidup sehat, berdaya, dan produktif. Capaian UHC bukan berarti Indonesia bebas tantangan, justru setelah cakupan tercapai, tantangan baru muncul pada aspek keaktifan peserta, pemerataan akses di wilayah terpencil, serta peningkatan literasi kesehatan di tingkat keluarga," kata Cak Imin.

Bagi Cak Imin, kehadiran Program JKN telah meringankan beban keuangan jutaan keluarga. Capaian ini tidak boleh mundur, harus dipastikan tidak ada satu pun masyarakat yang tidak terlindungi oleh Program JKN. Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa definisi UHC menurut World Health Organization (WHO) adalah setiap orang dapat menerima layanan kesehatan berkualitas, kapan dan di mana pun dibutuhkan, tanpa mengalami kesulitan keuangan.

“Kementerian Kesehatan bertanggung jawab dalam penyusunan regulasi dan kebijakan kesehatan, sementara BPJS Kesehatan menjadi pelaksana pembiayaan layanan kuratif atau Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). Adapun Upaya Kesehatan Masyarakat seperti promosi kesehatan dan pencegahan penyakit tetap menjadi mandat pemerintah atau Kementerian Kesehatan, "jelas Budi. Budi menekankan bahwa keseimbangan antara kuratif dan promotif-preventif sangat penting agar beban pembiayaan kesehatan tidak terus meningkat. Menurutnya, apabila hanya mengobati tanpa mencegah, negara akan terus dibebani biaya yang besar.

Karena itu, program promotif-preventif seperti Skrining Riwayat Kesehatan dan Cek Kesehatan Gratis harus diperkuat. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyatakan sejalan dengan pernyataan Menko PMK dalam upaya promotif-preventif, BPJS Kesehatan juga telah mempopulerkan Gerakan 3-3-5, yakni jalan santai tiga menit, lanjut jalan cepat tiga menit, lalu diulang lima kali sampai total tiga puluh menit. Gerak ini dikembangkan BPJS Kesehatan, terinspirasi latihan interval dari Jepang yang tujuannya membantu masyarakat mengurangi risiko hipertensi dan diabetes. "BPJS Kesehatan juga telah menghadirkan berbagai inovasi, seperti layanan BPJS Keliling yang menjangkau layanan hingga ke daerah pelosok. Selain itu, BPJS Kesehatan juga memiliki beragam kanal layanan non tatap muka, yakni Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165, serta Care Center 165," ucap Ghufron.

Ghufron juga mengatakan, dengan jumlah peserta JKN yang telah mencapai 284,11 juta atau lebih dari 98 persen penduduk, serta BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan rumah sakit bergerak, dan perluasan jejaring layanan untuk memudahkan peserta mengakses layanan tanpa hambatan geografis. Sementara itu, Mantan Ketua Panitia Khusus UU BPJS, Ahmad Nizar Shihab, menyatakan bahwa hadirnya Program JKN telah membawa perubahan besar dalam ekosistem kesehatan Indonesia dengan melahirkan budaya solidaritas yang lebih kuat. Ia menilai bahwa sistem jaminan kesehatan ini bukan hanya memastikan akses layanan kesehatan, tetapi juga membentuk pola pikir masyarakat bahwa kesehatan adalah tanggung jawab bersama. “Program JKN ini bukan sekadar penjaminan kesehatan, tetapi sebuah peradaban baru dalam cara kita saling menolong.

Budaya gotong royong yang menjadi prinsip Program JKN ikut memperkuat struktur sosial, ketika masyarakat memahami bahwa iuran mereka membantu orang lain yang sedang sakit, di situlah nilai gotong royong menemukan bentuk paling nyata,” tutur Nizar. Sedangkan Koordinator Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, Timboel Siregar, menekankan bahwa seluruh kementerian dan lembaga menjalankan Inpres 1 Tahun 2022 dan keberhasilan UHC tidak dapat dipisahkan dari prinsip pemenuhan hak dasar manusia. Baginya, kesehatan adalah hak esensial yang wajib dijamin oleh negara, sehingga seluruh kebijakan, regulasi, dan implementasi harus memastikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat, termasuk kelompok rentan. Pakar Ekonomi Kesehatan, Hasbullah Thabrany, juga menegaskan bahwa UHC merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Ia menjelaskan, sesuai Pasal 34 UUD 1945 secara jelas menegaskan kewajiban negara untuk menjamin hak kesehatan setiap warga negara, sehingga UHC bukan sekadar capaian sebuah negara, tetapi kewajiban negara untuk mem

Batam, 11 Desember 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan High Level Meeting Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kepulauan Riau di Gedung Wan Seri Beni Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Selasa.

Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah, OJK, Industri Jasa Keuangan dan stakeholders lainnya di Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat di seluruh wilayah di Kepulauan Riau.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau Sinar Danandjaya,high level meeting tersebut turut membahas mengenai implementasi indikator Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) serta arah kebijakan Roadmap TPAKD Tahun 2026 – 2030.

Dalam kesempatan tersebut, Sinar Danandjaya juga menyampaikan perkembangan Industri Jasa Keuangan Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan posisi September 2025.

Pertumbuhan total aset dan kredit yang diberikan di Provinsi Kepulauan Riau menjadi yang tertinggi di wilayah Sumatera Bagian Utara, dengan masing-masing sebesar 13,50 persen dan 20,68 persen. Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mencatatkan kinerja positif dengan pertumbuhan tertinggi di Wilayah Sumatera Bagian Utara sebesar 14,20 persen.  

Lebih lanjut, OJK menyampaikan bahwa tingkat risiko pembiayaan di Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebagai yang terendah di wilayah Sumatera Bagian Utara. Hal ini tercermin dari rasio Non-Performing Financing (NPF) yang berada pada level 1,30 persen dengan total penyaluran pembiayaan mencapai Rp5,916 miliar.

Kinerja lembaga pergadaian di Kepulauan Riau juga menunjukkan perkembangan yang solid. Pertumbuhan tercatat sebesar 34,16 persen, menjadikan Pergadaian di Provinsi Kepulauan Riau sebagai kedua tertinggi di Sumatera bagian Utara. Hal tersebut juga tercatat pada kinerja Perusahaan Modal Ventura (PMV) dimana Kepulauan Riau mengalami lonjakan pembiayaan yakni 350,85 persen dengan risiko yang rendah yakni Non Performing Finance (NPF) sebesar 1,02 persen.

Namun demikian, OJK menekankan bahwa terdapat tantangan yang harus menjadi fokus bersama bagi seluruh Industri Jasa Keuangan, khususnya pada sektor perasuransian. Kinerja Asuransi Jiwa, tercatat mengalami penurunan, dengan pertumbuhan year on year sebesar -8,26 persen. Meski begitu, sektor Asuransi Umum di Kepulauan Riau mencatatkan kinerja yang positif dengan pertumbuhan sebesar 13 persen dan menjadi satu-satunya wilayah di Sumatera bagian Utara yang mencatatkan pertumbuhan positif pada sektor ini.  

Kinerja positif tersebut menunjukkan kapasitas yang kuat dari Industri Jasa Keuangan di Provinsi Kepulauan Riau dalam menyalurkan pembiayaan dan menyediakan layanan jasa keuangan. Hal ini merupakan modal penting dan landasan penguatan program-program TPAKD, khususnya dalam peningkatan pemanfaatan layanan keuangan formal dan pembiayaan produktif bagi masyarakat.

Sinar Danandjaya juga menyampaikan apresiasi atas capaian TPAKD Provinsi Kepulauan Riau menjadi salah satu nominator TPAKD terbaik di wilayah Pulau Sumatera bersama TPAKD Sumatera Selatan dan TPAKD Sumatera Utara.

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kepulauan Riau terus menunjukkan komitmen dalam mempercepat akses keuangan melalui beragam program unggulan. Diantaranya program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) yang telah diimplementasikan oleh Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, dan Kabupaten Bintan dengan skema subsidi bunga, dan pemberian dukungan perlindungan sosial bagi tenaga kerja melalui dana iuran BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam. Selain itu, program business matching serta kegiatan literasi keuangan, khususnya terkait waspada aktivitas keuangan illegal, terus digencarkan dan menjadi program prioritas TPAKD Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pelindungan konsumen.

Dengan capaian prestasi dan konsistensi dalam menjalankan program-progam unggulan tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dan sinergi seluruh anggota TPAKD di wilayah Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat mengidentifikasi dan mengembangkan program yang tepat sasaran dan bermanfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui High Level Meeting, TPAKD Provinsi Kepulauan Riau menegaskan komitmen melalui penguatan koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk dapat meningkatkan akses keuangan masyarakat lewat penguatan koordinasi lintas pemangku kepentingan serta mendorong kemandirian ekonomi seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

Pendekatan yang berpusat pada manusia dalam membangun AI-native telco mengantarkan Indosat meraih penghargaan prestisius ini

Jakarta, 11 Desember 2025 - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) kembali membanggakan Indonesia di tingkat internasional dengan berhasil masuk dalam daftar 2025 Fortune Best Companies to Work For Southeast Asia. Pencapaian ini menjadikan Indosat sebagai satu-satunya perusahaan telekomunikasi asal Indonesia yang meraih pengakuan prestisius setelah melalui proses seleksi yang ketat bersama perusahaan-perusahaan terkemuka di kawasan Asia Tenggara.

Penghargaan ini menjadi bukti keberhasilan Indosat dalam mendorong transformasi digital yang berpusat pada manusia, membangun talenta AI-native, dan menciptakan tempat kerja yang inklusif serta mendukung kesejahteraan karyawan.

Dalam perjalanan menjadi AI-Native Telco, Indosat terus mengintegrasikan kecerdasan artifisial (AI) ke pekerjaan sehari-hari untuk memudahkan proses dan meningkatkan produktivitas, mulai dari efisiensi energi, membantu tim sales mengelola stok, hingga memberi rekomendasi karir yang lebih personal.
Sebagai bagian dari langkah ini, Indosat menghadirkan berbagai solusi AI untuk karyawan. Salah satunya Administration Assistant Robotic Indosat (ASTRID), asisten virtual human resources (HR) yang menyederhanakan proses administratif dan memberi dukungan cepat. Upaya ini diperkuat dengan pelatihan AI berskala perusahaan agar semua karyawan siap berkolaborasi dengan AI.

Langkah ini juga melahirkan program berdampak luas, seperti Indonesia AI Center of Excellence untuk memperkuat kemampuan AI nasional. Melalui Sahabat AI, Indosat menyediakan model bahasa besar (Large Language Model/LLM) open source berbahasa Indonesia agar teknologi AI lebih mudah diakses masyarakat. Indosat juga menggunakan solusi AI Anti-Spam dan Anti-Scam untuk melindungi jutaan pelanggan di seluruh Indonesia.

Indosat membangun budaya inklusif, di mana semua karyawan dihargai. Di tengah rendahnya partisipasi perempuan di dunia kerja (54%), Indosat menargetkan lebih banyak pemimpin perempuan dan terus memprioritaskan kesejahteraan serta pengembangan karir.

Kesejahteraan didukung Indosat lewat klinik kesehatan, akses psikolog dan layanan mental, komunitas hobi dan olahraga, serta kegiatan sosial. Finansial karyawan diperkuat dengan kompensasi kompetitif, insentif kinerja, dan bantuan untuk momen penting.

Untuk karir, Indosat menyediakan 400+ pelatihan per tahun dan 25.000 kursus online, membuka peluang peningkatan kompetensi. Program penghargaan internal memastikan setiap kontribusi karyawan dihargai.

Vikram Sinha, President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison, mengatakan, “Membangun talenta AI-native di dalam organisasi bukan hanya tentang mempersiapkan perusahaan untuk masa depan, tetapi juga mempersiapkan setiap karyawan untuk masa depan mereka sendiri. Ketika karyawan membangun kecakapan AI, mereka tidak hanya mempercepat hasil bisnis, tetapi juga memperluas relevansi mereka, membuka jalur karir baru, dan memperkuat kesiapan mereka untuk dunia kerja di mana kolaborasi manusia dan AI menjadi kunci kesuksesan.”

Indosat kini melayani hampir 100 juta pelanggan di seluruh Indonesia. Pada kuartal ketiga 2025, pendapatan perusahaan tumbuh 3,8% dan laba bersih naik 29,1% dibandingkan kuartal sebelumnya, bukti bahwa ketika karyawan diberdayakan, hasil bisnis ikut meningkat.

“Ketika kami menjaga kesejahteraan dan pertumbuhan karyawan, mereka akan menjaga dan menguatkan bisnis kami. Bersama-sama, kita mendorong kemajuan dan memberdayakan Indonesia,” tutup Vikram.

Jakarta, 11 Desember 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kebijakan pemberian perlakuan khusus atas kredit/pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat. Kebijakan ditetapkan pada Rapat Dewan Komisioner OJK di Jakarta, Rabu (10/12) pasca pengumpulan data di wilayah bencana, serta asesmen yang menunjukkan bencana dimaksud memengaruhi perekonomian di daerah setempat dan pada gilirannya mempengaruhi kemampuan membayar debitur.

Pemberian perlakuan khusus itu dilakukan sebagai bagian dari mitigasi risiko agar bencana tidak berdampak sistemik, serta untuk mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi daerah. Tata cara perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan perbankan, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya (PVML) yang diberikan kepada debitur terdampak bencana mengacu pada POJK Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana (POJK Bencana).

Perlakuan khusus atas kredit/pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana mencakup: a. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan berdasarkan ketepatan pembayaran (satu pilar) untuk plafon sampai dengan Rp10 miliar; b. Penetapan kualitas lancar atas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi. Restrukturisasi dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang disalurkan baik sebelum maupun setelah debitur terkena dampak bencana. Untuk Penyelenggara LPBBTI, restrukturisasi dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemberi dana; dan c. Pemberian pembiayaan baru terhadap debitur yang terkena dampak dengan penetapan kualitas kredit secara terpisah untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain baru (tidak menerapkan one obligor).

Penetapan kebijakan dimaksud berlaku dalam jangka waktu hingga tiga tahun sejak ditetapkan pada 10 Desember 2025. Dukungan Industri Perasuransian Selain itu, di bidang perasuransian, dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha di wilayah bencana, OJK juga telah meminta seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi agar segera mengaktifkan mekanisme tanggap bencana, menyederhanakan proses klaim, melakukan pemetaan polis terdampak, menjalankan disaster recovery plan bila diperlukan, memperkuat komunikasi dan layanan kepada nasabah, serta berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, dan reasuradur, termasuk menyampaikan laporan perkembangan penanganan klaim secara berkala kepada OJK.

Batam, 11 Desember 2025 — Sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang terdampak bencana, PT PLN Batam mengerahkan Tim Tanggap Darurat Bencana yang terdiri dari jajaran manajemen, pegawai, serta Serikat Pekerja PLN Batam untuk menyalurkan bantuan kepada korban banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 6 Desember 2025 lalu.

Bantuan yang disalurkan berupa paket sembako, perlengkapan kebersihan, air mineral, susu anak, kebutuhan harian, serta logistik pendukung lainnya. Seluruh bantuan didistribusikan melalui tim lapangan yang tersebar, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan unit PLN setempat agar bantuan dapat diterima secara cepat dan tepat sasaran. Secara keseluruhan, bantuan yang disalurkan mencapai Rp2,7 miliar terdiri Rp2,5 miliar dari PT PLN Batam, ditambah dukungan sebesar Rp200 juta dari anak perusahaan, PT Pelayanan Energi Batam (PEB).

Rincian bantuan yang disalurkan ke masing-masing wilayah menunjukkan tingginya komitmen PLN Batam dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana. Untuk wilayah Sumatera Utara, bantuan meliputi 21,1 ton beras, 3.266 liter minyak goreng, 3.717 dus mie instan, serta ratusan hingga ribuan item logistik lain seperti gula, susu, biskuit, teh, kopi, garam, hingga tabung gas 3 kilogram. Di Aceh, bantuan mencakup 10 ton beras, 1.139 dus mie instan, 435 handuk, serta berbagai kebutuhan sandang dan kebersihan lainnya.

Sementara itu di Sumatera Barat, PLN Batam menyalurkan 550 paket bantuan untuk setiap kategori kebutuhan seperti beras, mie instan, gula, susu anak, teh, kopi, bumbu dapur, air mineral, 550 papan telur serta tambahan berbagai kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat terdampak.

Direktur Utama PT PLN Batam, Kwin Fo, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kehadiran PLN Batam bagi masyarakat yang sedang dilanda kesulitan.

“Bencana banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar menyisakan duka bagi banyak keluarga. PLN Batam terpanggil untuk membantu meringankan beban mereka. Ini bagian dari solidaritas dan gotong royong seluruh insan PLN Batam. Kami menjalankan amanah ini sebagai implementasi nilai-nilai Asta Cita Pemerintah, yang mengarahkan kami untuk hadir dan membantu masyarakat dalam situasi darurat,” ujar Kwin Fo.

Ia menegaskan bahwa meskipun penanganan kelistrikan di wilayah bencana berada di bawah PT PLN (Persero), PLN Batam tetap menjalankan misi kemanusiaan sebagai bagian dari kepedulian terhadap sesama.

Sekretaris Perusahaan PT PLN Batam sekaligus Koordinator Tim Bantuan untuk Penanganan Bencana di Wilayah Aceh, Sumatera Utara, Nias dan Sumatera Barat, menjelaskan bahwa bantuan didistribusikan secara bertahap menyesuaikan kebutuhan di masing-masing wilayah terdampak.

“Tim kami bergerak cepat. Bantuan langsung diberikan kepada warga terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kami memastikan bantuan sampai tepat waktu dan sesuai dengan kondisi lapangan,” jelas Samsul.

Ia menambahkan bahwa PLN Batam terus memonitor perkembangan situasi melalui koordinasi intensif dengan unit-unit PLN di daerah bencana. Ia juga menekankan bahwa kegiatan kemanusiaan ini merupakan hasil kolaborasi kuat antara PLN Batam, Serikat Pekerja, serta dukungan anak perusahaan PT Pelayanan Energi Batam (PEB), sehingga penyaluran bantuan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terencana.

“Semangat kami sejalan dengan nilai-nilai Asta Cita Pemerintah yang menegaskan pentingnya kehadiran negara dan BUMN dalam membantu masyarakat. PLN Batam hadir tidak hanya sebagai penyedia listrik, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang saling membantu,” tutupnya.

Sementara itu Ketua SP PT PLN Batam, Tony Yulianysah, menegaskan bahwa Serikat Pekerja berkomitmen untuk terlibat aktif dalam aksi sosial dan kemanusiaan sebagai bagian dari amanah moral kepada masyarakat.

“Serikat Pekerja PLN Batam selalu siap berada di garis depan dalam kegiatan kemanusiaan. Bantuan ini adalah wujud kepedulian kami kepada saudara-saudara kita yang terdampak banjir. Kami ingin memastikan bahwa PLN Batam hadir tidak hanya melalui pelayanan kelistrikan, tetapi juga melalui aksi nyata yang membantu memulihkan kondisi mereka,” ujar Tony.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pekerja yang terlibat dalam kegiatan ini.

“Kami bangga dengan semangat kebersamaan seluruh insan PLN Batam yang turut bergotong royong. Ini membuktikan bahwa kepedulian sosial adalah bagian dari budaya kerja kami,” tambahnya.

PLN Batam memastikan bahwa aksi kemanusiaan ini akan terus berlanjut mengikuti perkembangan kondisi di lapangan. Perusahaan juga membuka ruang kolaborasi bersama berbagai pemangku kepentingan agar bantuan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif.

Yogyakarta, 10 Desember 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya memperkuat tata kelola sebagai nilai integritas yang menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, serta mewujudkan ekosistem sektor jasa keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena dalam sambutannya pada kegiatan kuliah umum dengan tema “Generasi Muda dan Good Governance: Fondasi Sektor Jasa Keuangan yang Bersih dan Akuntabel”, sebagai bagian dari kegiatan OJK dalam memperingati Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Yogyakarta, Rabu.

Dalam kesempatan itu, Sophia memaparkan bahwa tantangan risiko kecurangan (fraud) di sektor keuangan terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Oleh karena itu, OJK terus memperkuat sistem pertahanan internal melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) standar ISO 37001 dan strategi anti-fraud yang bertumpu pada empat pilar: Asesmen, Pencegahan, Deteksi, dan Respons.

Sophia menegaskan bahwa besarnya kewenangan dan amanah OJK dalam mengawasi sektor jasa keuangan membuat integritas menjadi prinsip yang wajib dijaga oleh seluruh insan OJK. Integritas, menurutnya, bukan hanya soal kepatuhan administratif, tetapi fondasi tata kelola yang harus dijalankan secara konsisten.

“Jadi tadi ya kawan-kawan, karena kewenangannya OJK itu gede banget, makanya integritas itu merupakan sangat penting untuk kita kedepankan,” ujar Sophia.

Ia mengajak mahasiswa di Yogyakarta untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi agen perubahan dengan memulai menolak perilaku koruptif dari hal-hal kecil di lingkungan kampus, seperti tidak menyontek, tidak memanipulasi proposal kegiatan, hingga berani melaporkan pelanggaran pegawai OJK melalui saluran Whistleblowing System (WBS) yang tersedia.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Keuangan UNY Lantip Diat Prasojo, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan kuliah umum oleh OJK untuk meningkatkan wawasan mahasiswa terkait OJK selaku regulator sektor jasa keuangan.

Ia berharap dari kuliah umum ini mahasiswa dapat memahami pentingnya tata kelola sebagai bagian nilai-nilai integritas, serta bijak dalam memahami risiko dari produk jasa keuangan ilegal.

Kegiatan kuliah umum dilaksanakan secara hybrid dengan diikuti oleh ratusan mahasiswa dan dosen UNY secara fisik, serta ratusan mahasiswa dan dosen dari berbagai universitas dan perguruan tinggi dari berbagai wilayah di Indonesia secara daring.

Kuliah umum juga turut dihadiri oleh Deputi Komisioner Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas OJK Djonieri, Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Hidayat Prabowo, Kepala Departemen Penegakan Integritas dan Audit Khusus OJK Siswani Wisudati, Kepala OJK DIY Eko Yunianto, serta Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNY Sudirman beserta jajaran.

Melalui kegiatan kuliah umum ini, OJK berharap dapat mencetak mahasiswa sebagai duta-duta integritas yang akan membawa semangat anti-korupsi saat terjun ke dunia profesional nantinya, dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 yang bebas dari korupsi.

Dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-97 Tingkat Kota Batam, Persatuan Istri Karyawan BP Batam (PIKORI BP Batam) menyelenggarakan rangkaian kegiatan bakti sosial pada Selasa (9/12/2025). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, khususnya anak-anak panti asuhan dan lembaga pendidikan. Rangkaian bakti sosial tersebut digelar di dua panti asuhan, yakni Panti Asuhan Syamsul Huda Tiban 1 dan Panti Asuhan Al-Muhiddin Sagulung.

Pada kesempatan itu, PIKORI BP Batam menyerahkan bantuan berupa paket sembako kepada pengurus serta anak-anak panti sebagai dukungan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain menyalurkan bantuan ke panti asuhan, PIKORI BP Batam juga memberikan bantuan sosial pendidikan kepada sejumlah sekolah. Bantuan tersebut diserahkan kepada SMK dan SMA Al-Azhar, SMAS IT Jabal Rahmah Batam, serta SMK Teladan Batam. 

Langkah ini menjadi bentuk dukungan PIKORI BP Batam terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan kenyamanan proses belajar mengajar di Kota Batam. Ketua Umum PIKORI BP Batam, Erlita Amsakar Achmad, menyampaikan bahwa peringatan Hari Ibu menjadi momentum penting untuk terus menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. “Melalui bantuan yang disalurkan, kami berharap dapat meringankan kebutuhan adik-adik di panti asuhan serta mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah binaan,” ujar Erlita. 

Ia menambahkan bahwa PIKORI BP Batam berkomitmen untuk terus menghadirkan program sosial berkelanjutan, khususnya yang mendukung pendidikan, kesejahteraan anak, dan pemberdayaan perempuan di Kota Batam.

Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari para pengurus panti dan kepala sekolah. Ketua Yayasan Panti Asuhan Syamsul Huda, Taufiq Ariyanto menyampaikan apresiasinya kepada PIKORI BP Batam atas bantuan tersebut.“Terima kasih kepada Bu Erlita Amsakar Achmad atas bantuan kepada kami, mudah-mudahan bantuan ini dapat membawa keberkahan dan bermanfaat bagi anak-anak di panti asuhan,” harapnya. 

Kegiatan ini ditutup dengan sesi interaksi bersama pengurus panti dan para siswa penerima bantuan, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik.

Jajaran pejabat struktural di Kedeputian Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan dan Lalu Lintas Barang, mengikuti Retret di Mako Brimob Polda Kepri, pada 8-10 Desember 2025. Kegiatan ini, dibuka langsung oleh Anggota/Deputi Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan dan Lalu Lintas Barang, Ruslan Aspan, Senin (8/12/2025) pagi. Dalam sambutannya, Ruslan menegaskan jika Retret ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kerja, memperkuat sinergi, serta membangun budaya kerjasama yang lebih adaptif.

Sebagaimana yang diketahui bersama, saat ini pengelolaan bandara, pelabuhan dan lalu lintas barang semakin kompleks. “Penting bagi kita untuk memiliki ruang jeda seperti ini, untuk menjadi ruang kita berdiskusi, menyamakan langkah dan memperkuat hubungan antar unit,” ujar Ruslan. Oleh karena itu, lanjut Ruslan, melalui Retret ini dirinya mengajak untuk menetapkan komitmen dan tindakan nyata yang wajib dijalankan bersama.

Adapun komitmen dan tindakan nyata tersebut, dimulai dari adanya evaluasi menyeluruh terhadap SOP dan proses pelayanan di pelabuhan, bandara, terminal penumpang, terminal barang dan lalu lintas barang. Selanjutnya, dilakukannya penyederhanaan minimal 30 persen proses administrasi tanpa mengurangi aspek keselamatan dan hukum, penguatan koordinasi lintas unit, serta percepatan penanganan setiap aduan masyarakat.

Sementara komitmen dan tindakan nyata yang terakhir, harus memperlihatkan hasil evaluasi yang nyata berupa penurunan waktu tunggu pelayanan; peningkatan kecepatan dan kepastian layanan; serta meningkatnya kepuasan pengguna jasa. “Batam tidak membutuhkan pemimpin yang hanya pandai bicara. Tapi Batam membutuhkan pemimpin yang berani bertindak,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Ruslan berharap Retret ini dapat menjadi kesempatan untuk saling mengenal lebih dekat, membangun komunikasi yang lebih terbuka, serta menemukan cara baru untuk bekerja lebih solid dan efisien. “Mari kita manfaatkan acara ini bukan hanya sebagai kegiatan formal, tapi juga sebagai momen untuk menyegarkan pikiran dan memperkuat rasa kebersamaan,” tutupnya.

Jakarta, 09 Desember 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Agama, dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi DKI Jakarta meresmikan pembentukan Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS) di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin, Jakarta Timur sebagai langkah strategis untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah serta memperkuat ekosistem ekonomi syariah di wilayah DKI Jakarta.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi peresmian EPIKS dan pandangannya terhadap peran strategis pesantren dalam membangun generasi melek keuangan syariah.

“Saya ke sini ingin bersama-sama dengan komunitas di sini, dengan keluarga besar Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin, untuk memberikan nilai tambah. Karena semuanya sudah bagus, kita berharap insya Allah bisa memberikan nilai tambah dalam hal literasi dan inklusi keuangan. Saya rasa ini juga suatu bekal yang sangat penting, yaitu untuk santriwan dan santriwatinya agar bisa menyiapkan masa depan dengan lebih baik, dan juga untuk pesantren sendiri. Karena yang kita edukasi bukan hanya santriwan-santriwatinya, tapi juga para pengurus pondoknya, para guru-gurunya, dan seluruh keluarga sekitarnya,” kata Friderica di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin, Selasa.

Friderica juga menekankan pentingnya peran pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi dan pelindungan masyarakat dalam menghadapi risiko keuangan di era digital.

“OJK punya satu tugas lagi selain mengatur dan mengawasi, yaitu melindungi, dengan memberikan edukasi. Karena pendidikan, ilmu, dan literasi itulah yang akan menjaga adik-adik semua dari berbagai bahaya yang muncul di era sekarang, era digitalisasi. Banyak sekali manfaat yang kita dapat dari digitalisasi, namun risikonya juga luar biasa,” tegas Friderica.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala OJK Jabodebek Edwin Nurhadi menyampaikan bahwa EPIKS merupakan bentuk kolaborasi OJK dengan lembaga jasa keuangan dalam menyediakan layanan keuangan syariah yang lebih mudah dijangkau dan relevan dengan kebutuhan masyarakat pesantren. Program ini didesain untuk mendukung pengembangan produk keuangan syariah secara terarah, termasuk tabungan pelajar, pembiayaan UMKM, layanan investasi syariah, serta pelatihan literasi keuangan.

“Dengan terbentuknya EPIKS, kami berharap para pelajar, mahasiswa, santri, tenaga pengajar, serta masyarakat sekitar pesantren dapat lebih mudah dan aktif memanfaatkan produk dan layanan keuangan syariah, sehingga mampu mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah,” ujar Edwin.

Ketua Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin Chairul Baihaqi dalam kegiatan tersebut juga turut menyampaikan apresiasi atas inisiatif OJK dalam memprakarsai pembentukan EPIKS.

“Semoga program EPIKS di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin dapat menjadi sarana kolaborasi strategis yang berkelanjutan antara berbagai pihak, sekaligus percontohan bagi ekosistem pendidikan Islam lainnya,” ungkap Chairul Baihaqi.

Latar Belakang Program EPIKS

EPIKS merupakan program strategis TPAKD Provinsi DKI Jakarta untuk memperluas akses keuangan syariah bagi masyarakat dan menjadi bagian dari roadmap Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) DKI Jakarta, yang berfokus pada peningkatan literasi dan edukasi, penguatan lembaga keuangan syariah, pengembangan industri halal, serta pemberdayaan UMKM Syariah.

Inisiatif ini juga bertujuan untuk mendukung visi “Jakarta Top 20 Global City”, khususnya dalam penguatan posisi Jakarta sebagai pusat keuangan yang kompetitif melalui optimalisasi pasar modal syariah dan penguatan ekosistem ekonomi syariah.

Program EPIKS 2025 dan Kolaborasi Terintegrasi

EPIKS dirancang sebagai program literasi dan inklusi keuangan syariah yang menempatkan pesantren sebagai pusat kegiatan ekonomi syariah. Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin dipilih mengingat besarnya ekosistem pendidikan, dengan lebih dari 1.600 pelajar, 300 santri, serta lebih dari 22 UMKM yang dapat didorong melalui ekosistem keuangan syariah.

Kolaborasi pelaksanaan EPIKS di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin melibatkan PT Bursa Efek Indonesia, PT Bank Syariah Indonesia, PT Phintraco Sekuritas, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurrosyidiin (STAIMI).

Rangkaian Pelaksanaan EPIKS di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin

Kegiatan inkubasi dan seremoni pembentukan EPIKS meliputi:

1. Edukasi keuangan syariah dan pasar modal untuk ±750 pelajar dan mahasiswa,
2. Penyerahan simbolis kartu santri dan tabungan Pelajar sebagai sarana transaksi keuangan syariah,
3. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi menjadi Agen Laku Pandai Syariah sebagai pusat layanan keuangan syariah satu pintu,
4. Penandatanganan komitmen bersama pembentukan Galeri Investasi Syariah (GIS), yang merupakan GIS pertama yang berdiri di lingkungan Pondok Pesantren di wilayah DKI Jakarta, dan
5. Inisiatif Green Economy, melalui penyediaan Reverse Vending Machine yang mengintegrasikan pengelolaan botol plastik ke dalam transaksi keuangan, dan kegiatan penanaman pohon.

Selain melalui pembentukan EPIKS, berbagai upaya terus digalakkan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah.  nasional menunjukkan kemajuan signifikan. Hingga Oktober 2025, OJK dan para pemangku kepentingan telah melaksanakan 1.627 kegiatan edukasi keuangan syariah yang menjangkau 6.220.084 peserta, serta 5.738 kegiatan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) Syariah dengan total 15.203.488 peserta.

Berbagai program tematik juga digerakkan secara masif, di antaranya Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (SAKINAH), Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (SICANTIKS), School of Syariah (SOS), Indonesia Sharia Financial Olympiad (ISFO) 2025, dan Syariah Financial Fair (SYAFIF) yang secara kolektif memperkuat pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah.

Pada saat yang sama, implementasi EPIKS turut menghasilkan pembukaan 93 agen layanan keuangan syariah, pembentukan Galeri Investasi Syariah, peningkatan akses pembiayaan, serta berbagai kegiatan edukasi di pesantren dan wilayah sekitarnya.

Capaian ini melengkapi pelaksanaan program EPIKS pada tahun sebelumnya, di mana sepanjang 2024 OJK telah merealisasikan program tersebut di 10 pondok pesantren, disertai pra-kegiatan di 20 pondok pesantren lainnya di berbagai daerah.

Dihadiri oleh lebih dari 750 Pelajar dan Santri di lingkungan Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin, peresmian pembentukan EPIKS turut dihadiri oleh Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik, Wakil Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Bob Tyasaka Ananta, Direktur Phintraco Sekuritas Andre Mahardika, Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta Fakar Eko Satriyo, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurrosyidiin Dr. Tri Gunawan, perwakilan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, dan mitra strategis lainnya.