Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) sebagai administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menyaksikan penyerahan penetapan operasi KEK Nongsa, pada Sabtu (3/12/2022) sore, bertempat di Nongsa Point Marina & Resort.
 
Kesiapan ini ditandai dengan diserahkannya Keputusan Ketua Dewan Nasional KEK Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Beroperasi Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa oleh Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Elen Setiadi kepada Direktur Utama PT. Taman Resor Internet, Mike Wiluan.
 
Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 8 November 2022 silam oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI selaku Ketua Dewan Nasional KEK, Airlangga Hartarto.
 
Hadir dalam kegiatan, Wakil Ketua III Pelaksana Dewan Nasional KEK, Budi Santoso; Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam, Enoh Suharto Pranoto; Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, Wan Darussalam; dan Kepala Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK BP Batam, Irfan Syakir Widyasa.
 
Dalam kesempatan pertama, Mike Wiluan mengatakan, PT. Taman Resor Internet didapuk menjadi Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK Nongsa.
 
Bersama pemerintah daerah dan dukungan dari Dewan Nasional KEK, ia optimis KEK Nongsa mampu menjadi pusat pengembangan industri digital terbaru dan terkemuka di Indonesia.
 
Penetapan keputusan KEK Nongsa ini dikatakan Mike menjadi kepastian hukum yang telah dinanti-nanti oleh para investor asing.
 
“Dengan demikian, para investor dapat memulai pekerjaan pembangunan data center sesuai jadwal yang telah direncanakan,” ujar Mike.
 
Ia melanjutkan, saat ini terdapat tiga data center pada KEK Nongsa antara lain, Data Center Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI Tahap 1, yang direncanakan akan beroperasi secara komersial pada tahun 2024.
 
Kemudian Data Center Global Data Solution (GDS) milik perusahaan Tiongkok dan Data Center First Nongsa One milik perusahaan Singapura.
 
Pada kesempatan ini, BP Batam melalui Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam, Enoh Suharto Pranoto, mengucapkan selamat atas penetapan beroperasinya KEK Nongsa.
 
Ia mengatakan, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi terus berkomitmen untuk mendukung kebutuhan penyiapan infrastruktur, perizinan, dan siap memfasilitasi permasalahan untuk mendorong percepatan peningkatan investasi di KEK Nongsa.
 
Hingga saat ini, KEK Nongsa tercatat berhasil menarik investasi asing mencapai Rp2,6 triliun di sektor digital.
 
“Meski diberikan waktu tiga tahun untuk membangun, tapi KEK Nongsa sudah siap beroperasi di usianya yang baru memasuki usia 18 bulan sejak diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2021 tentang KEK Nongsa,” pungkas Enoh
 
Ke depannya, Enoh berharap data center KEK Nongsa mampu memacu target investasi hingga Rp40 triliun, sesuai amanah dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto.
 
“Kami juga berharap KEK Nongsa menjadi andalan kami untuk menarik investasi, agar target investasi BP Batam per tahun sebesar Rp25-30 triliun dapat tercapai,”
 
Penetapan Beroperasi KEK Nongsa
 
Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Elen Setiadi menjelaskan tahapan yang harus dilalui untuk menyempurnakan KEK Nongsa.
 
Dalam ketentuan perundang-undangan KEK diatur beberapa tahapan.
 
Pertama, Tahap Penyiapan. Pelaksanaan tahap ini dimulai dari proses pengusulan hingga ditetapkannya Peraturan Pemerintah.
 
Kedua, tahap Penetapan Beroperasi. Setelah ditetapkan, pengusul dalam hal ini PT. Taman Resor Internet selaku Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK Nongsa, diberikan kesempatan waktu selama tiga tahun untuk menyiapkan operasional KEK, baik berupa bangunan, jalan, listrik, air bersih, limbah, drainase, dan infrastruktur lainnya hingga layak beroperasi.
 
“Kelayakan yang dimaksud adalah keadaan dimana KEK tersebut sudah bisa mengundang investor dan melakukan kegiatan di dalamnya,” jelas Elan.
 
Untuk mendukung kesiapan operasi, Dewan Nasional KEK telah menunjuk salah satu pejabat BP Batam sebagai Plt. Administrator KEK Kota Batam.
 
“Ini berbeda dengan daerah lainnya, karena pengelolaan lahan masih dalam penguasaan BP Batam sehingga dibutuhkan penghubung agar proses administrasi berjalan dengan baik,” ujarnya.
 
Untuk mendorong perekonomian nasional, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto telah menetapkan target investasi KEK Nongsa sebesar Rp40 triliun hingga tahun 2030 mendatang.
 
“Saat ini nilai investasinya sudah mencapai Rp2,6 triliun dan sudah menyerap 1.600 orang tenaga kerja di sektor digital,” kata Elan.
 
“KEK Nongsa memang dari awal kita arahkan ke pengembangan Data Center. Dari tiga data center yang dimiliki nasional salah satunya ada di Batam milik Kominfo RI dan akan mulai dibangun pada awal Januari 2023,” lanjutnya.
 
Selain data center, Dewan Nasional KEK juga akan terus mendorong industri animasi dan film di Infinite Studio Nongsa.
 
Tidak hanya itu, berkembangnya KEK Nongsa sebagai pusat digital juga memperluas spektrum ekonomi Batam untuk menghadirkan perusahaan-perusahaan start up nasional dan internasional.
 
“Dengan lokasi Batam yang strategis, diharapkan KEK Nongsa menjadi daya tarik utama bagi investor asing untuk membuka peluang bisnisnya di sini,” tutup Elan.

Jakarta - Bank Indonesia (BI) dalam momentum Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (30/11) menerbitkan desain (high level design) pengembangan Digital Rupiah yang terangkum dalam White Paper (WP). White Paper ini menguraikan rumusan CBDC bagi Indonesia dengan mempertimbangkan asas manfaat dan risiko. Penerbitan WP ini merupakan langkah awal “Proyek Garuda", yaitu proyek yang memayungi berbagai inisiatif eksplorasi atas berbagai pilihan desain arsitektur Digital Rupiah. Key driver pengembangan Digital Rupiah adalah: (i) Menegaskan fungsi BI sebagai otoritas tunggal dalam menerbitkan mata uang termasuk mata uang digital (sovereignty Digital Rupiah); (ii) Memperkuat peran BI di kancah internasional; dan (iii) Mengakselerasi integrasi EKD secara nasional.

Pada momen peluncuran tersebut, Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyoroti Digital Rupiah sebagai salah satu dari kebijakan sistem pembayaran untuk akselerasi digitalisasi, bahwa, “Digital Rupiah akan diimplementasikan secara bertahap, dimulai dari wholesale CBDC untuk penerbitan, pemusnahan dan transfer antar bank. Kemudian diperluas dengan model bisnis operasi moneter dan pasar uang, dan akhirnya pada integrasi wholesale Digital Rupiah dengan ritel Digital Rupiah secara end to end," tutur Gubernur Perry.

Penerbitan WP ini diharapkan menjadi katalisator pengembangan desain CBDC ke depan, agar penerapan dapat sesuai konteks dan karakteristik kebijakan. Bank Indonesia meyakini manfaat CBDC mampu menjaga kedaulatan Rupiah di era digital, termasuk mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital serta membuka peluang inklusi keuangan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Pengembangan CBDC sendiri memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk kerja sama dengan bank sentral lain dan lembaga internasional. Perkembangan mata uang digital bank sentral di masa depan bukanlah pilihan, melainkan keniscayaan. Bank sentral masih perlu melakukan eksplorasi dan uji coba untuk mengantisipasi perkembangan mata uang digital di masa depan. (nck)

Batam - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi mendorong pihaknya untuk memberikan layanan perizinan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) nomor 41 Tahun 2021 khususnya di bidang kepelabuhanan.

Dalam PP 41 tersebut menyebutkan izin usaha jasa salah satunya terkait penggunaan perairan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB) kini berada di BP Batam.

“BP Batam berkomitmen untuk menjalankan amanat PP 41 tahun 2021, khususnya proses perizinan bidang usaha kepelabuhanan yang sudah sistem online, tentu ini perlu didukung semua pihak,” kata Muhammad Rudi di Batam Centre, Rabu (30/11/2022).

Sejalan dengan arahan Kepala BP Batam itu, pihaknya melalui Badan Usaha Pelabuhan BP Batam di hari yang sama menggelar “Sosialisasi Layanan Pengunaan Perairan” di Hotel Travelodge Batam.

Sosialisasi tersebut diberikan kepada pelaku usaha Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di wilayah kerja BP Batam dalam rangka implementasi PP nomor 41 tahun 2021 yang mengamanatkan izin usaha jasa terkait dengan penggunaan perairan di KPBPB.

“Amanat dari PP 41 tahun 2021 ini kewenangan yang sebelumnya berada pada instansi lain, kini diamanatkan kepada BP Batam, salah satunya ada layanan penggunaan perairan” kata Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam Dendi Gustinandar usai sosialisasi.

Dendi menyerukan kepada seluruh pemilik Tersus dan TUKS yang menggunakan perairan dalam wilayah kerja KPBPB untuk mengajukan permohonan registrasi layanan penggunaan perairan kepada BP Batam.

Disebutkan besaran tarif tersebut diatur pada lampiran 2 Perka BP Batam Nomor 34 tahun 2021, adapun besarannya Rp 2.500 m2/ tahun.

“Kami himbau perusahaan yang belum menyampaikan permohonan pembayaran atas penggunaan perairan dalam wilayah kerja BP Batam agar dapat mengajukannya dan kemudian besaran nilai akan dihitung oleh bagian Komersil Badan Usaha Pelabuhan," seru Dendi.

Apresiasi dari Pelaku Usaha

Dewan Penasehat Batam Shipyard Offshore Association (BSOA) Sarwo Edi mengapresiasi khusus langkah BP Batam untuk membebaskan biaya tambat bagi kapal-kapal di Tersus dan TUKS di perairan KPBPB.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala BP Batam Nomor 27 Tahun 2021.

Menurutnya, kebijakan Kepala BP Batam Muhammad Rudi tersebut sebagai langkah tepat untuk mendukung pengembangan industri maritim Batam dan nyata dirasakan para pengguna usaha di kepelabuhanan Batam.

"Yang memberi dampak besar adalah pembebasan tarif tambat di terminal dan galangan," katanya.

Disebutkan, sebelumnya Batam sempat kehilangan klien di sektor galangan kapal akibat besaran biaya tambat yang timbul.

“Tahun-tahun sebelumnya kita harus susah-payah meyakinkan (klien). Tapi dengan 0 persen biaya untuk tambat, ini menjadi daya tarik lagi untuk Batam,” ujarnya.

Optimisme Sarwo Edi mewakili industri galangan kapal di Batam merupakan angin segar bagi kebangkitan industri maritim Batam.

Dari data yang dihimpun oleh Badan Usaha Pelabuhan BP Batam, kunjungan kapal di kawasan industri maritim Batam (Tersus/TUKS) periode Januari-Oktober 2022 mengalami kenaikan 14 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021, dari sisi Call (kunjungan kapal) yakni 7.669 Call.

Sedangkan dari sisi GT (bobot kapal) terdapat kenaikan sebesar 32 persen untuk periode Januari-Oktober 2022 dibandingkan periode yang sama di tahun 2021.

"Ini menunjukkan bahwa kapal-kapal yang datang di wilayah kawasan maritim Batam bertonase cukup besar," pungkasnya.
 

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) ikut serta dalam rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, pada 29-30 November 2022.

Hakordia tahun 2022 kali ini mengusung tema "Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi" dan digelar di Medan, Sumatera Utara, tepatnya di Lapangan Astaka dan Gor Indoor Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pimpinan KPK RI, Alexander Marwata dalam sambutannya mengatakan bahwa Hakordia merupakan peringatan atas sebuah insiden luar biasa yang disebut korupsi, sebagai penghambat terbesar majunya suatu wilayah.

"Korupsi itu penghambat utama pengentasan kemiskinan dan pembangunan. Wilayah yang mampu mengentaskan kemiskinan dan memajukan pembangunan, telah mendukung gerakan Anti Korupsi." Ungkap Alexander.

Sumatera Utara yang saat ini masih menduduki daerah dengan tingkat korupsi tertinggi kedua di Indonesia, menjadi salah satu tuan rumah yang ditunjuk untuk menggelar Hakordia 2022.

Dalam momentum ini Alex juga mengingatkan komitmen para pemimpin daerah dan instansi sehingga pemberantasan korupsi harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

"Kehadiran pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi akan menjadi modal yang kuat untuk pembangunan di daerah." Tuturnya.

Hadirnya BP Batam, merupakan dukungan bagi upaya KPK RI dalam penyadaran publik dan publikasi kepada masyarakat agar turut terlibat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan Wahjoe Triwidijo Koentjoro mengatakan BP Batam komitmen mendorong sejumlah regulasi yang menopang perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani.

"Dalam menarik investasi, BP Batam sudah punya PP 41 tahun 2021, semua perizinan juga sudah by digital and system. Ini mendorong gerakan ekonomi (Batam) pulih & tata kelola pemerintahan yang bersih melayani." Kata Wahjoe.

Ia juga menuturkan, keistimewaan Batam didukung dengan beragam inovasi dan kebijakan pembangunan yang digelorakan oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.

"Dukungan Pak Kepala besar sekali ya untuk kemajuan Batam. Dari sisi perizinan kita siap dengan digitalisasi untuk mendukung kegiatan usaha, infrastruktur pun demikian, dari sisi pengelolaan aset dan penganggaran dikelola dengan optimal. Sehingga semua simultan mendorong ekosistem yang bebas korupsi, ekonomi Batam pun meningkat." Kata Wahjoe.

Dalam kesempatan ini, BP Batam turut membuka stand pameran pelayanan investasi dan pelayanan publik.

"Selain sebagai bentuk dukungan bagi KPK, giat ini juga dapat menjadi sarana promosi dan informasi improvisasi layanan BP Batam kepada publik." Imbuh Wahjoe.

Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan Wahjoe Triwidijo Koentjoro, juga berkesempatan menyapa pengunjung yang hadir di Stand BP Batam.

Pria yang pernah menjabat sebagai Inspektur I, ITJEN Kementerian Keuangan ini, didampingi oleh Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait; Kepala Biro Umum Budi Susilo; dan Kepala Satuan Pemeriksa Intern Konstantin Siboro.

Hadir Jajaran Pimpinan KPK RI, Wakil Ketua MPR RI, Gubernur dan pimpinan daerah se-Sumatera serta perwakilan Kementerian/Instansi/Lembaga di Indonesia.

Jakarta, 29 November 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan integritas dan budaya antikorupsi di Industri Jasa Keuangan salah satunya dengan mendorong peran perempuan untuk menumbuhkan karakter dan moral kejujuran dalam lingkungan keluarga.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya pada webinar Woman of Integrity (WIN) Talk dengan tema “Perempuan Menginspirasi Tegakkan Anti Korupsi” yang diselenggarakan secara daring akhir pekan lalu.

Mahendra menyampaikan bahwa untuk menumbuhkan budaya integritas dan antikorupsi, diperlukan dukungan dari semua pihak termasuk keluarga sebagai lingkungan terkecil. Di sinilah peran penting perempuan dalam keluarga menumbuhkan karakter kejujuran dan bermoral.

“Perempuan memegang peranan penting atau sebagai tiang negara dalam membantu mencegah korupsi dari lingkungan terkecil yaitu keluarga hingga negara,” kata Mahendra.

Webinar tersebut diselenggarakan OJK dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia dengan menghadirkan pembicara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mengatakan dalam paparannya bahwa perempuan selalu memiliki peran sentral dalam mengembangkan nilai-nilai masyarakat. Nilai kejujuran dalam menumbuhkan rasa anti korupsi dapat dikembangkan sebagai nilai budaya yang diterapkan di kehidupan sehari-hari.

“Perempuan adalah guru pertama dan guru seumur hidup bagi anak-anaknya. Peran itu penting untuk menanam nilai-nilai strategis manusia. Budayakan kejujuran dan berilah contoh yang baik kepada generasi penerus. Perempuan nantinya dapat menjadi penggerak integritas di zonanya masing-masing,” kata Retno.

Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam paparannya menyampaikan bahwa tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime, sehingga pemberantasannya membutuhkan cara-cara yang luar biasa tidak hanya individu pegawai namun juga perlunya dukungan dari keluarga.

Peran penting keluarga sebagai filter perbuatan korupsi sangat diperlukan. Keluarga yang memegang teguh nilai kehidupan yang sederhana maka risiko untuk melakukan tindak pidana korupsi akan semakin kecil.

“Integritas merupakan nilai utama OJK yang wajib dimiliki insan OJK. Semakin tinggi nilai integritas yang dimiliki, maka semakin rendah risiko terjadinya korupsi,” kata Sophia.

Sophia juga menyampaikan berbagai upaya untuk meningkatkan integritas di OJK dan Industri Jasa Keuangan (IJK), antara lain melalui program assessment anti-fraud, implementasi whistle blowing system (WBS), dan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Selain itu, bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, OJK sedang mengkaji penerapan Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP) secara mandatory di seluruh Industri Jasa Keuangan. (nck)

Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jasa kepelabuhanan. Terbaru, melalui Badan Usaha Pelabuhan, BP Batam menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam nomor 16 Tahun 2022.

Perka tersebut merupakan Perubahan kedua atas Perka BP Batam nomor 10 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Host-To-Host Pembayaran Kegiatan Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam.

Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam Dendi Gustinandar mengakui pihaknya telah menerima masukan dari para pelaku usaha kepelabuhanan untuk merevisi peraturan sebelumnya.

“Yang menjadi menarik adalah konsep ini dibangun bersama dengan para pelaku usaha dan asosiasi, kira-kira lebih dari 6 bulan kita membangun komunikasi apa yang diinginkan pelaku usaha dalam dinamika perubahan dunia saat ini,” kata Dendi saat mendampingi Kepala BP Batam dalam Sosialisasi Pembaruan Sistem Informasi Kepelabuhanan di Hotel Planet Holiday, Nagoya, Senin (28/11/2022).

Ia mencontohkan dalam perka tersebut disebutkan prosedur pembayaran jasa kepelabuhanan yang semula melibatkan 9 verifikator dengan 12 alur kegiatan, kini hanya perlu melalui 5 verifikator dengan 8 alur kegiatan. Hal ini menurutnya akan lebih efisien karena layanan menjadi ringkas dan pada gilirannya berimbas pada efisiensi biaya logistik.

“Pemangkasan birokrasi layanan ini tentunya untuk bagaimana layanan menjadi lebih cepat dan ujung tombaknya adalah efisiensi untuk menurunkan biaya logistik, kita akan lakukan itu,” ujar Dendi.

“Proses verifikasi pelayanan jasa kepelabuhanan kini dilakukan hanya dalam proses 1 hari dengan catatan seluruh dokumen yang dilampirkan pengguna jasa telah lengkap,” sambung Dendi.

Sistem Host to Host merupakan sistem transaksi online yang menghubungkan sever Bank yang ditunjuk secara langsung oleh pengguna jasa menggunakan sistem BP Batam Seaport Information Management System (B-SIMS).

Kini proses pembayaran seluruh layanan jasa kepelabuhanan seperti kegiatan pemanduan, penundaan, bongkar, muat, dan jasa lainnya telah dapat dilakukan melalui sistem Host to Host.

Ia meyakini dengan revisi Perka tersebut, menandai suatu era modernisasi bagi pihaknya yang berorientasi kepada pelayanan lebih cepat, mudah, efisien dan mempunyai tingkat keakurasian yang tinggi. 

Batam - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Kepala BP Batam Nomor 10 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Host-To-Host Pembayaran Kegiatan Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam.

Dengan terbitnya Perka tersebut, Muhammad Rudi menegaskan pihaknya senantiasa komitmen untuk memberikan kemudahan perizinan usaha, khususnya usaha bidang kemaritiman di pelabuhan Batam.

Hal itu ia sampaikan saat membuka sosialisasi Pembaruan Sistem Informasi Kepelabuhanan oleh Badan Usaha Pelabuhan di Hotel Planet Holiday, Nagoya, Senin (28/11/2022).

“Kita ingin proses perizinan yang sudah ada kalau masih bisa dipercepat, persyaratan masih bisa dikurangi, tentu akan kita laksanakan, tidak lain tujuannya untuk membangun Batam dalam semua sektor salah satu pelabuhan ini,” kata Muhammad Rudi.

Dalam Perka tersebut, BP Batam memangkas proses verifikasi pelayanan jasa kepelabuhanan. Prosedur pembayaran jasa kepelabuhanan yang semula melibatkan 9 verifikator dengan 12 alur kegiatan, kini hanya perlu melalui 5 verifikator saja dengan 8 alur kegiatan.

“Salah satu hari ini yang kita sampaikan administrasinya saja belum menyangkut fisik pelabuhan, administrasi ini yang mau kita selesaikan mudah-mudahan dalam sosialisasi ini mereka (pelaku usaha) bisa terima kalau pun tidak, saya kira ada masukan dari pada pelaksana di lapangan kepada BP Batam,” ujar Muhammad Rudi.

Ia juga menyampaikan pihaknya terus membuka diri untuk menerima masukan atau merevisi peraturan yang ada dari para pelaku usaha kepelabuhanan sehingga dapat menjadikan percepatan pelayanan dan efisiensi biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha kepelabuhanan.

“Kalau masih ada masukan lagi, silahkan disampaikan nanti saya revisi lagi perka nya. Dan tentu hari ini menjadi momentum baik, kita berharap dengan dipermudahnya seluruh perizinan utamanya di pelabuhan semoga investasi berjalan baik dan maju,” harap Muhammad Rudi.

Sosialisasi tersebut mengundang 300 agen pelayaran dan turut dihadiri sejumlah asosiasi kepelabuhanan yaitu Ketua DPC Indonesian Shipping Agency Assosiasion (ISAA) Batam, Ketua Harian Batam Shipyard and Offshore Association (BSOA), Ketua Bidang Antarintansi Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Batam, Ketua Harian Asosiasi Tenaga Ahli Kepabeanan (ATAK) Batam, Ketua Korwil Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) Kepulauan Riau, Perwakilan Indonesia National Shipowner Association (INSA) Batam, Perwakilan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), dan Perwakilan KSOP Khusus Batam.

Bandung, 24 November 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Industri Jasa Keuangan (IJK) menyalurkan donasi untuk membantu masyarakat yang menjadi korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Penyerahan donasi senilai Rp750 juta disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui rekening Jabar Quick Response di Bandung, Kamis.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan harapannya agar bantuan dari OJK dan IJK dapat meringankan korban gempa di Cianjur.

“Saya atas nama pegawai OJK dan IJK, pada hari ini menyampaikan bantuan melalui Gubernur Jawa Barat untuk korban gempa di Cianjur. Kita betul-betul concern dan berduka cita karena banyak korban yang jatuh. Dengan bantuan ini kita harapkan dapat meringankan korban gempa,” kata Dian.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyambut baik upaya dan bantuan dari OJK dan IJK dalam membantu penanganan bencana serta meringankan beban warga yang terdampak.

“Saya ucapkan terima kasih kepada OJK dan IJK yang hadir saat warga membutuhkan, Insya Allah bantuan uang ini akan menjadi logistik untuk disampaikan kepada warga.

Hal ini sangat baik karena OJK selain concern terhadap industri keuangan juga concern terhadap kemanusiaan, karena kemanusiaan di atas segalanya,” sambung Ridwan.

Penyerahan bantuan untuk korban gempa bumi Cianjur ini merupakan bagian dari program "OJK dan IJK Peduli Bencana" yang ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena bencana alam di beberapa daerah.

Program OJK dan IJK Peduli Bencana ini mengumpulkan donasi dari OJK, serta dari sejumlah Industri Jasa Keuangan (Perbankan, Pasar Modal dan IKNB) serta asosiasi di sektor jasa keuangan. Sebelumnya, melalui program ini telah disalurkan bantuan dengan total senilai Rp4,72 miliar.

Pada tahun 2021 bantuan disalurkan antara lain kepada korban bencana alam gempa di Mamuju sebesar Rp1,75 miliar, banjir di Semarang Rp100 juta, longsor di Sumedang dan perbaikan tanggul Sungai Citarum sebesar Rp200 juta, banjir dan longsor di NTT

dan NTB dengan total sebesar Rp1 miliar, gempa di Malang Selatan Rp250 juta, erupsi Gunung Semeru sebesar Rp750 juta dan gempa di Pasaman Barat sebesar Rp150 juta.

Bantuan penanganan pandemi antara lain melalui pembangunan shelter Covid di Bantul, Yogyakarta, sebesar Rp150 juta dan Covid-19 Level 4 di Riau sebesar Rp100 juta.

Sedangkan pada tahun 2022 disalurkan kepada korban kebakaran Pasar Johar, Semarang sebesar Rp50 Juta, serta banjir dan tanah longsor di Kabupaten Malang Rp75 juta.

Program OJK dan IJK Peduli Bencana akan terus dibuka dan dikoordinir oleh OJK untuk mengumpulkan donasi guna membantu penanganan dampak bencana alam serta penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Saat ini OJK bersama pelaku industri jasa keuangan dalam proses mengumpulkan data dan informasi mengenai kantor layanan jasa keuangan yang terdampak gempa di Kabupaten Cianjur dan mengupayakan agar layanan kepada masyarakat tidak terganggu dan tetap beroperasi dengan baik.

(nck)

Kepala BP Batam sekaligus Walikota Batam, Muhammad Rudi lakukan pelepasan dan penyerahan perdana pipa terbesar di Indonesia yang berhasil diproduksi di Batam, dengan diameter 52 inch, bertempat di Kawasan Industri Terpadu Kabil, pada Kamis (24/11/2022).

Pipa 52 inch ini merupakan proyek pembuatan pipa penyalur lepas pantai (offshore line pipe) terbesar yang pernah dihasilkan oleh pabrikan dalam negeri dan digunakan untuk proyek dalam negeri yang berhasil diproduksi oleh PT. DSAW di Batam.

Pipa produksi Batam ini akan mendukung Proyek Kilang Minyak Pertamina di Lawe-Lawe, Balikpapan, Kalimantan Timur.

“baru saja kami bersama-sama Pak Kris Wiluan dan Pak Agung, melaksanakan pelepasan pembuatan pipa buatan anak negeri (Batam), dengan diameter 52 inch untuk RDMP Lawe-Lawe Balikpapan.” ujar Muhammad Rudi sumringah.

Lebih lanjut, ia mengatakan proyek ini akan menjadi yang pertama dan kebanggaan bagi Batam karena turut mendukung arahan Presiden Joko Widodo dalam Proyek Strategis Nasional Pemerintah, yang ia diharapkan dapat diikuti oleh proyek-proyek besar Batam lainnya kedepan.

“Kebanggaan besar bagi Batam, produksi kita dapat berkontribusi bagi Proyek Strategis Nasional Pemerintah. Semoga ada kedua ketiga dan seterusnya. Sehingga Batam Jaya untuk kita semua.” Katanya.

Supply 52 Inch Offshore Line Pipe ini akan digunakan untuk proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Lawe-Lawe di Kilang Balikpapan, sebagai proyek terbesar Pertamina yang merupakan merupakan bagian dari upaya besar yang dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan energi nasional.

Proyek RDMP (Refinery Development Master Plan) merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun oleh Pertamina juga dalam rangka pengembangan kapasitas pengolahan minyak yang sudah ada untuk pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri.

PT. Kilang Pertamina Internasional melalui kontraktor EPC, China Petroleum Pipeline Engineering dan Hutama Kara telah memberikan kepercayaan kepada PT. Dwi Sumber Arca Waja (DSAW) Batam untuk memproduksi pipa 52 inch sekaligus sebagai Pipa Lepas Pantai terbesar pertama yang diproduksi di Indonesia.

Chairman Citramas Grup dan PT. Dwi Sumber Arca Waja (DSAW), Kris Wiluan menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaranya yang telah bekerja keras dengan inovasi yang dilakukan. Ia turut menyampaikan apresiasi atas dukungan dari BP Batam.

“Terima kasih kepada BP Batam atas dukungan prasarana Kawasan dan infrastruktur yang disediakan untuk Kawasan Industri Kabil. Dengan kerja keras, kami berhasil dan dengan bangga dapat mempersembahkan produk pipa terbaik untuk mendukung proyek strategis nasional ini,” Chairman Citramas Grup, Kris Wiluan.

Kris mengaku senang mampu menyelesaikan pembuatannya dengan baik, meskipun melalui proses produksi dan persyaratan quality yang sangat tinggi. Ditambah lagi, Pipa diameter 52 inch, tebal 1 inch, volume: 1200 batang (14 km) ini akan mendukung mega proyek Pertamina di Lawe-Lawe.

Turut Hadir Wahyu Widodo Kabid Penanganan Kecelakan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kameritiman dan Investasi, Agung Eka Purnawan dari PT. Kilang Pertamina Internasional, Jajaran Pejabat BP Batam serta stakeholders terkait.