Batam - Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) berhasil meraih lima penghargaan dalam KPKNL Stakeholders Award 2023 yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam pada hari Selasa (24/10/2023) di Balairungsari BP Batam.

Kelima penghargaan yang diterima BP Batam pada hari ini, yaitu sebagai berikut:
1. Peringkat 1 Koordinator Wilayah, Kategori Penatausahaan BMN
2. Peringkat 2 Kategori Penyelesaian Sertipikasi BMN Berupa Tanah
3. Peringkat 2 Penatausahaan BMN, Kategori Pelayanan Penilaian
4. Peringkat 3 Koordinator Wilayah, Kategori Pemohon Lelang
5. Apresiasi Atas Koordinasi Satuan Kerja selaku Penyerah Piutang

BP Batam dalam kegiatan ini diwakili oleh Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Wahjoe Triwidijo Koentjoro yang didampingi Kepala Biro Umum, Budi Susilo dan Kepala Biro Keuangan, Siswanto.

Wahjoe mengucapkan terima kasih kepada Kepala Biro Umum beserta jajarannya yang telah bekerja keras dalam mengelola Barang Milik Negara (BMN) hingga berhasil meraih penghargaan hari ini.

“Terima kasih kepada Kepala Biro Umum beserta jajaran dan pengelola BMN di lingkungan BP Batam yang telah bekerja keras dan cerdas sehingga berhasil menorehkan prestasi yang membanggakan untuk BP Batam hari ini,” tutur Wahjoe.

Wahjoe juga mengapresiasi langkah Kepala BP Batam, Muhammad Rudi yang sangat concern terhadap pengelolaan BMN di lingkungan BP Batam.

“Pak Kepala BP Batam selama ini juga sangat menaruh perhatian terhadap pengelolaan BMN di lingkungan BP Batam sehingga dapat kita maksimalkan pemanfaatan berbagai BMN yang tercatat di kita (BP Batam),” ujar Wahjoe.

Setelah penghargaan ini diterima, Wahjoe berharap agar seluruh pengelola BMN di lingkungan BP Batam dapat terus termotivasi untuk dapat mengelola aset serta keuangan negara secara akuntabel sesuai aturan yang berlaku.

“Semoga seluruh penghargaan ini bisa terus menjadi motivasi bagi kami untuk mengelola BMN serta keuangan negara dengan maksimal,” pungkas pria yang pernah menjabat sebagai Inspektur I di Kementerian Keuangan ini. (mi)

Sebanyak 9 Kepala Keluarga (KK) terdampak Pengembangan Rempang Eco City mulai menempati hunian sementara, Senin (23/10/2023). Sehingga total KK yang sudah menempati hunian sementara sebanyak 64 KK.

Adapun 9 KK yang mulai pindah ke hunian sementara tersebut, berasal dari Sembulang Tanjung sebanyak 6 KK, Pasir Panjang 2 KK dan Pasir Merah 1 KK.

Warga Pasir Panjang, Salim mengatakan, perpindahan dirinya bersama istri dan kedua anaknya adalah demi mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City. Sebab, ia meyakini Pengembangan Rempang Eco City akan memberikan manfaat yang baik untuk anak-anaknya kedepan.

"Jadi saya mendukung pemerintah dalam hal apapun, yang akan menjadi kemajuan untuk daerah sini (Rempang, red)," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan warga Sembulang Pasir Merah, Dian. Ia berharap, pergeseran dirinya ke hunian sementara menjadi awal bagi dirinya dan keluarga untuk kehidupan yang lebih baik lagi kedepannya.

"Mudah-mudahan kedepannya membawa kebaikan untuk saya pribadi, keluarga saya dan masyarakat Rempang," katanya.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan, pergeseran terhadap warga yang terdampak Pengembangan Rempang Eco City membutuhkan proses yang tidak mudah.

BP Batam katanya, terus berkomitmen untuk mengedepankan prinsip-prinsip humanis dalam melakukan pergeseran. Sehingga, pergeseran ini bisa terus berjalan secara terus menerus.

Tidak lupa, ia juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada warga Rempang yang telah bersedia digeser ke hunian sementara.

"Terhadap warga Rempang, saya berterima kasih dan apresiasi, karena mau bersama sama mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik, menyongsong masa depan yang lebih baik, sehingga anak-anak pun mendapat jaminan masa depan yang baik pula," tegasnya.

Danramil 04/Galang, Kapten Inf TM Tarigan mengatakan, pergeseran 9 KK ke hunian sementara dilakukan dengan tanpa adanya paksaan. Mereka bergeser ke hunian sementara, dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik kedepannya.

"Mereka melihat teman-temannya yang sudah bergeser. Karena teman-temannya sudah dapat biaya hidup dan dibebaskan untuk kerja di tempat lain. Otomatis penghasilan mereka juga akan meningkat," katanya.

Sementara Kapolsek Galang Iptu Alex Yasral menambahkan, pergeseran 9 KK tersebut berjalan dengan lancar. Jajaran Polsek Galang bersama Koramil 04/Galang serta Camat Galang terus mengawal pergeseran warga ke hunian sementara agar berjalan kondusif.

"Mudah-mudahan pergeseran ini bisa berjalan dengan lancar sampai selesai," ujarnya.

Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali ikut berpartisipasi dalam pameran Trade Expo Indonesia (TEI) ke-38 tahun 2023 di Indonesia Convention Center (ICE) BSD, Jakarta.

Dengan mengusung tema Sustainable Trade For Global Economic Resilience, pameran TEI dilaksanakan secara luring pada 18 hingga 22 Oktober 2023 dan secara daring hingga 18 Desember 2023.

Pameran ini dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mewakili Presiden Jokowi.

Ia mengatakan, dalam pameran TEI ke-37 tahun 2022 lalu, mencatatkan jumlah peserta sebanyak 1.097 peserta dan jumlah kunjungan hampir mendekati 30.000 pengunjung. Adapun total transaksi yang tercatat pada TEI ke-37 lalu sebesar USD 15 miliar.

"50 persen lebih tinggi dari targetnya sebesar USD 10 miliar," bukanya.

Sehingga pada TEI tahun ini, ia menargetkan transaksi yang lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Sebab, pada TEI ke-38 ini, jumlah pesertanya lebih besar dari tahun sebelumnya yakni sebesar 1.193.

Hal ini ditambah lagi pada tahun 2023 dengan situasi pandemi Covid-19 yang sudah berakhir. Dibandingkan dengan tahun 2022 lalu yang masih ada kasus Covid-19

"Perdagangan harusnya bisa lebih lancar dan laris manis. Saya yakin Trade Expo ini menjadi salah satu solusi penghubung bagi dunia usaha, dengan eksportir dan para buyer," tuturnya.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan, keikutsertaan BP Batam dalam Trade Expo Indonesia tahun ini merupakan yang kedelapan kalinya.

Trade Expo Indonesia ini, bagi BP Batam, kesempatan yang baik untuk mempromosikan Kota Batam.

"Kita berharap, dengan kegiatan ini kita dapat mempromosikan dan memamerkan potensi yang ada di Kota Batam sebagai kawasan untuk industri, pedagangan serta transhipment," katanya.

Ia melanjutkan, dalam pameran TEI ke-38 tahun 2023, BP Batam menawarkan industri-industri yang pontensial di Kota Batam. Industri ini, tentunya akan menghasilkan suatu produk yang bisa untuk kegiatan ekspor dan impor.

"Inilah yang mau kita tekankan bahwa ekpor dan impor di Kota Batam untuk ke luar negeri, bebas pajak dan tidak ada dikenakan biaya apapun," ujarnya.

"Dengan adanya pembebasan tersebut, tentu saja akan menambah keuntungan bagi sebuah industri," lanjutnya.

Ia menambahkan, dengan adanya TEI ke-38 ini tentu saja bisa menarik sebanyak-banyaknya investasi yang akan masuk ke Kota Batam. Namun demikian, menarik investasi ke Kota Batam tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Tentunya ada proses yang dijalankan. Promosi melalui TEI ini harus terus diikuti secara terus menerus dalam mempromosikan Kota Batam.

"Kita berharap dengan adanya pameran seperti ini yang berskala internasional bisa menggaet investor-investor baru ke Kota Batam," imbuhnya.

Batam - Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum (BU SPAM) BP Batam menerima laporan gangguan suplai air dari warga Baloi Paradise, Kamis, (19/10/2023).

Dari laporan yang diterima, Fadli warga Baloi Paradise mengaku air tak mengalir di rumahnya.

Menindaklanjuti laporan tersebut, BU SPAM bergegas menurunkan layanan truk tangki air untuk memenuhi kebutuhan air warga dan melakukan identifikasi gangguan di lokasi.

"Dari pengecekan petugas di lapangan terjadi kebocoran pipa di bawah jalan atau gorong-gorong di kawasan perumahan tersebut," ujar GM SPAM Hilir, Djohan Effendy

Selanjutnya, BU SPAM dan mitra ABHi langsung memperbaiki kebocoran tersebut. Selang beberapa jam kemudian perbaikan kebocoran pipa rampung dikerjakan.

Saat ini proses normalisasi suplai sedang berlangsung di Baloi Paradise, Baloi Mas, Anggrek Permai, dan sekitarnya.

Sementara, Direktur BU SPAM, Denny Tondano menyampaikan pelayanan air menjadi perhatian utama pihaknya. Dikatakannya, pelayanan di masyarakat semakin meningkat setiap waktunya.

“Sebagaimana diperintahkan oleh Kepala BP Batam, Bapak Muhammad Rudi bahwa pelayanan air di Batam harus sangat baik dan tidak ada masyarakat yang tidak terlayani. Walaupun masih membutuhkan waktu agar layanan dapat dijangkau sepenuhnya,” tandas Denny.

Batam - Perlahan tapi pasti, warga di Kelurahan Sembulang telah membuka diri terhadap rencana investasi di Kawasan Rempang.

Hal ini pun ikut mempengaruhi upaya pergeseran terhadap warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco-City.

Terbaru, sebanyak sembilan Kepala Keluarga (KK) asal Desa Pasir Panjang dan Sembulang Tanjung pindah ke hunian sementara yang terletak di empat lokasi berbeda, Rabu (18/10/2023).

Jumlah tersebut menambah total keseluruhan warga yang sudah menempati hunian sementara menjadi 52 KK.

Kesediaan warga untuk bergeser merupakan bentuk dukungan nyata terhadap rencana investasi di Rempang yang masuk daftar Program Strategis Nasional.

"Ini adalah bentuk dukungan terhadap program pemerintah. Kami pindah tanpa paksaan dan murni keinginan pribadi," tegas warga Desa Pasir Panjang, Elizah.

Warga lainnya, Iskandar juga mengungkapkan hal senada.

Menurutnya, keinginannya untuk bergeser ke hunian sementara adalah murni pilihan pribadi dan demi terealisasinya program strategis pemerintah.

"Saya sangat mendukung program pemerintah. Ini untuk kami dan anak-cucu ke depan," ungkapnya.

Sementara, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menyambut baik progres pergeseran terhadap warga terdampak pengembangan Rempang Eco-City yang jumlahnya terus bertambah hingga saat ini.

Menurut Rudi, keberhasilan tersebut tak terlepas dari komitmen BP Batam untuk mengedepankan nilai-nilai humanis dalam sosialisasi dan pendataan terhadap warga.

"BP Batam terus berupaya untuk mempercepat realisasi investasi di Rempang. Tidak ada paksaan dan intervensi terhadap warga. Pilihan untuk bergeser tersebut murni dari hati mereka yang mendukung realisasi PSN," ujar Rudi. (DN)

Batam - Kabar Gembira Untuk Masyarakat Kepri Mulai tanggal 16 Oktober hingga 18 November 2023, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) memberlakukan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Lebih lanjut, Diky menjelaskan, pemberlakuan pemutihan pajak kendaraan bermotor tersebut memberikan diskon PKB sebesar 50 persen keringanan pokok tunggakan PKB, yaitu pembebasan sanksi administrasi PKB serta pembebasan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ) selain tahun berjalan.

“Mulai tanggal 16 Oktober hingga 18 November Pemprov Kepri melalui Gubernur Kepri sudah mengeluarkan surat keputusan No. 39 tahun 2023 terkait pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),” ujar Kepala Bapenda Provinsi Kepulauan Riau, Diky Wijaya di Kantor Graha Kepri, Selasa (17/10/2023)

Kepala Bapenda Kepri Diky Wijaya, menyampaikan, dengan adanya pemberlakuan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang terhitung dari 16 Oktober hingga 18 November 2023, maka dapat meningkatkan serta mempercepat target yang sudah ditetapkan.

"Realisasi pajak kendaraan khusus untuk kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan sudah hampir 90 persen di triwulan 4 ini. Mudah-mudahan nanti di akhir triwulan 4 bisa kita penuhi," ucap Diky, saat ditemui di ruangannya

Program ini berlaku untuk seluruh kendaraan bermotor yang dibeli atau dijual di wilayah Provinsi Kepri.

Hingga saat ini, berdasarkan data realisasi pendapat daerah Provinsi Kepri, pendapatan pajak BBNKB mencapai Rp 348 miliar atau 116 persen dari target yang ditetapkan Rp 300 miliar

Diki mengatakan, karena waktu program pemutihan pajak ini sangat singkat, masyarakat diminta untuk memanfaatkannya sebaik mungkin.

“Sebagai Kepala Bapenda, saya meminta kepada masyarakat Kepri untuk segera melaksanakan pembayaran pajak. Karena waktunya juga hanya 1 bulan, manfaatkanlah sebaik mungkin, mudah-mudahan relaksasi yang diberikan oleh pak Gubernur kepada masyarakat Kepri bermanfaat,” kata Diki.

Batam - Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) mulai membangun Bundaran Punggur. Bundaran ini, kedepannya akan menambah bundaran yang bernuansa etnik nan modern di Kota Batam, selain bundaran Bandara Hang Nadim yang sebentar lagi akan rampung.

Pembangunan Bundaran Punggur merupakan salah satu bentuk ragam inovasi yang dilakukan oleh BP Batam dibawah kepemimpinan Muhammad Rudi, demi mewujudkan Kota Batam yang nyaman dan modern.

Muhammad Rudi menegaskan, BP Batam secara serius melakukan pengembangan infrastruktur du Kota Batam melalui pengembangan prasarana dan sarana kawasan, guna meningkatkan konektivitas darat, laut, udara.

Hal ini bertujuan untuk mendukung aktivitas pariwisata maupun arus barang yang semakin kompetitif kedepannya.

"Saya terus berkomitmen dalam membangun infrastruktur yang kelak akan menjadi sumber pendapatan. Bukan saja bagi pemerintah tapi juga pendapatan masyarakat Kota Batam," tegas Muhammad Rudi, Senin (16/10/2023).

Untuk menunjang sektor pariwisata Kota Batam, Muhammad Rudi juga melakukan berbagai pembangunan. Mulai dari pengembangan infrastruktur, mulai dari bundaran Bandara Internasional Hang Nadim hingga pengembangan lanjutan infrastruktur jalan.

“Saya kembangkan ini agar ekonomi Batam semakin maju lagi. Kalau sudah maju, masyarakat akan memiliki kesempatan untuk lebih baik, mari kita sambut pembangunan ini,” katanya.

Sementara, Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan BP Batam selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, Muhammad Gazali Djajasasmita mengatakan, proyek pembangunan Bundaran Punggur ini merupakan proyek multi years. Pembangunan bundaran ini sudah dimulai sejak awal bulan Oktober ini.

"Proyek ini merupakan proyek multi years dan akan berakhir sampai bulan Oktober tahun depan," katanya.

Ia menjelaskan, proyek Bundaran Punggur ini merupakan proyek lanjutan dari pembangunan jalan dari Laluan Madani hingga Bundaran Bandara. Dimana saat ini, proyek pelebaran jalan Hang Tuah dari Simpang Punggur hingga Bundaran Bandara telah hampir rampung.

"Jadi proyek bundaran Punggur ini dimulai dari Simpang Raya sampai Bida Asri," jelasnya.

Adapun bundaran Punggur ini nantinya akan sama besarnya dengan Bundaran Bandara, dengan diameter bundaran 100 meter yang belum termasuk badan jalan. Bundaran ini, juga akan dikelilingi dengan jalan 5 lajur.

Gazali menambahkan, untuk saat ini pihaknya telah melakukan pengukuran dan clearing di lokasi proyek pembangunan Bundaran Punggur. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan pendataan terhadap bangunan liar, pemberitahuan kepada pemilik utilitas.

Termasuk juga berkoordinasi dengan Pusat Perencanaan Program Strategis BP Batam terkait dengan pemindahan jalur pipa avtur yang berada di lokasi pekerjaan proyek.

Begitu juga dengan rekayasa arus lalu lintas selama pekerjaan berlangsung. Pihaknya akan berkoodinasi dengan pihak kepolisian serta Dinas Perhubungan untuk rekayasa arus lalu lintas.

"Karena untuk arah jalur ke bandara atau sebaliknya ini tidak boleh terputus. Tetap harus lancar walaupun pembangunan sedang berjalan. Rekayasa arus lalu lintas nanti hari Kamis, akan kita rapat sama Lantas dan Dishub," imbuhnya.

Batam - Jumlah warga terdampak pengembangan Rempang Eco-City yang telah menempati hunian sementara terus bertambah.

Terbaru, BP Batam kembali memfasilitasi pergeseran terhadap 5 Kepala Keluarga Keluarga (KK) asal Desa Sembulang Tanjung dan Pasir Panjang ke hunian yang berlokasi di tiga tempat berbeda, Kamis (12/10/2023).

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait menjelaskan bahwa kelima KK tersebut pindah ke Perumahan Cipta Asri, Perumahan Anggara Graha, dan Rusun Muka Kuning.

Pergeseran tersebut, lanjut Ariastuty, ikut menambah total keseluruhan warga yang telah pindah ke hunian sementara menjadi 31 KK.

"BP Batam berkomitmen untuk menyelesaikan investasi di Rempang sesuai instruksi pemerintah pusat. Sudah 31 KK yang pindah dan kami berharap jumlah tersebut bisa terus bertambah," kata Ariastuty, Jumat (13/10/2023).

Ia mengatakan bahwa progres tersebut tak terlepas dari upaya BP Batam yang terus mengedepankan pendekatan persuasif selama melakukan sosialisasi dan pendataan terhadap warga yang terdampak pengembangan Rempang.

Di samping itu, pemerintah pusat melalui BP Batam juga berkomitmen untuk memperhatikan hak-hak masyarakat dalam pembangunan yang terdaftar sebagai Program Strategis Nasional tersebut.

"Pemerintah pusat juga menyampaikan komitmen bahwa pembangunan di Pulau Rempang, yang pertama memperoleh manfaatnya adalah warga Rempang sendiri," pungkasnya.

Sementara, warga Desa Pasir Panjang yang telah menempati ke hunian sementara di Kawasan Ruko Buana Central Park, Azan, mengucapkan terima kasih kepada BP Batam yang telah bekerja maksimal dalam memfasilitasi pergeseran terhadap warga.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah karena telah memfasilitasi hunian sementara yang rasanya cukup nyaman. Kami menaruh harapan besar pada program pengembangan Rempang," ungkapnya. (DN)

Batam - Realisasi Program Strategis Nasional yaitu Rempang Eco-City terus mendapat perhatian dari banyak pihak.

Terbaru, BP Batam berkesempatan untuk menyampaikan progres pengembangan Kawasan Rempang kepada perwakilan Ombudsman RI di Kantor Camat Galang, Selasa (10/10/2023).

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait mengungkapkan, perwakilan Ombudsman RI datang untuk memastikan bahwa sosialisasi dan pendataan terhadap warga berjalan dengan baik dan maksimal.

"Mereka juga memastikan bahwa warga yang bergeser ke hunian sementara telah mendapatkan hak-haknya. Dan hal tersebut telah BP Batam penuhi dengan memberikan biaya hidup sebesar Rp 1,2 juta dan uang sewa senilai Rp 1,2 juta kepada warga yang sudah menempati hunian sementara," ujar Ariastuty.

Tidak hanya itu, lanjut Ariastuty, pihaknya juga menyampaikan jika warga yang terdampak pengembangan mulai membuka diri untuk menerima penyampaian BP Batam terkait rencana investasi Rempang Eco-City.

Hal ini dibuktikan dengan terus bertambahnya warga yang mendaftar untuk menempati hunian baru hingga tanggal 11 Oktober 2023.

Dengan rincian, warga mendaftar berjumlah 348 dan yang berkonsultasi dengan tim terkait hak-hak masyarakat dalam pembangunan sebanyak 526.

"348 warga tersebut juga tersebar di dua kelurahan yaitu Rempang Cate dan Sembulang. Kami berharap, angka ini terus bertambah ke depannya," tambahnya.

BP Batam juga menyampaikan progres pergeseran terhadap warga yang terdampak pengembangan Kawasan Rempang ke hunian sementara.

Dimana, pergeseran dilakukan atas dasar keputusan pribadi warga tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

"Kami juga menyampaikan bahwa jumlah KK yang telah bergeser ke hunian sementara sebanyak 26 KK. Seluruh progres ini tak terlepas dari instruksi Kepala BP Batam untuk mengedepankan pendekatan humanis dan komunikasi persuasif kepada warga selama sosialisasi dan pendataan berlangsung," pungkasnya. (DN)

Batam - Kegiatan bongkar muat di Terminal Umum Batu Ampar telah berjalan efektif sejak dioperasikannya Ship to Shore (STS) Crane per 1 September 2023 lalu.

Pengoperasian STS Crane ini, sekaligus pemberlakuan penyesuaian tarif layanan kepelabuhanan melalui Peraturan Kepala BP Batam Nomor 4 Tahun 2023.

Direktur Badan Usaha Pelabuhan, Dendi Gustinandar mengatakan, sejak dioperasikan pada 1 September 2023 lalu, satu unit STS Crane dapat mengakomodir 15 persen dari total volume kegiatan bongkar muat yang ada di Terminal Umum Batu Ampar.

Ia optimis pemanfaatan STS Crane untuk kegiatan bongkar muat di Terminal Umum Batu Ampar dapat terus meningkat, seiring dengan efektivitas layanan yang diberikan.

"Kita terus mengevaluasi pengoperasian STS Crane di Terminal Umum Batu Ampar dan saat ini sudah mengakomodir sekitar 4.500 box untuk periode 1-30 September 2023,” ujar Dendi Gustinandar dalam keterangan resminya, Rabu (11/10/2023).

Ia melanjutkan, selama pengoperasian STS Crane, rata-rata kapasitas bongkar muat peti kemas mencapai 20 box per jam. Hal ini lebih cepat jika dibandingkan dengan kapasitas bongkar muat menggunakan peralatan konvensional yang hanya mencapai 7 hingga 8 box per jam.

Adapun pelayaran domestik yang telah menggunakan layanan alat bongkar muat STS Crane antara lain SPIL; Tanto dan Temas.
Sementara untuk pelayaran internasional antara lain Snepac; Laut Mas; Mega Maritim; Putra Lautan Mandiri dan lainnya.

BP Batam saat ini, tambah Dendi, juga tengah mensosialisasikan pengoperasian Terminal Peti Kemas Batu Ampar tahap awal oleh PT Persero Batam.

Hal ini mengacu pada Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur untuk Pembangunan, Pengoperasian dan Pengembangan Terminal Peti Kemas Batu Ampar, antara Badan Pengusahaan Batam dan PT Persero Batam.

Untuk tahap awal pengoperasian dermaga utara Terminal Umum Batu Ampar oleh PT Persero Batam akan dimulai per November 2023, dengan nilai investasi sebesar Rp 1,1 triliun.

"Kami harapkan dukungan semua pihak agar Terminal Umum Batu Ampar dapat bertransformasi menjadi terminal peti kemas yang modern dan bertaraf internasional,” tandasnya.