BaramFM : Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada selasa(04/06/2024) di Hotel Santika Batam ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari pemerintah daerah, perusahaan distribusi BBM, Jasa Rahaja Kepri, dan akademisi.

Kepala Dinas Bapenda Provinsi Kepri Diky Wijaya mengatakan melalui kegiatan ini, pihaknya ingin memperkenalkan bagaimana kebijakan baru dalam pembelian BBM non subsidi dari tunai ke non tunai.

“Kepri mulai hari ini dan seterusnya akan menerapkan digitalisasi. Seperti negara tetangga Malaysia dan Singapura,” ucapnya,  Selasa (4/6).

Diky menyampaikan program ini masih dalam tahap sosialisasi, dan diharapkan di tahun 2025 dengan dukungan Pertamina, perbankan, jasa raharja, hal ini bisa terwujud.

Rencana penerapan ‘Fuel Card’ di Provinsi Kepulauan Riau, ternyata mendapat respon positif dari Pertamina. Melalui, Sales Area Manager Kepulauan Riau, Pertamina Patra Niaga, Bagus Handoko mengaku, sangat mendukung penuh kebijakan yang telah dirancang Bapenda Kepri.

“Pada dasarnya kami sudah memiliki wwww.subsiditepat.mypertamina.id yang juga telah menerapkan pembelian BBM non tunai,” ujarnya

Dengan hadirnya Fuel card bisa berperan sebagai pelengkap untuk program, supaya subsidi yang sampai kepada pelanggan lebih tepat sasaran lagi dan bisa mengetahui berapa real pemakaian jenis BBM yang di gunakan masyarakat kepri.

Hadir dalam kegiatan FGD Kepala PT Jasa Raharja Cabang Kepulauan Riau Wanda P. Asmoro mengapresiasi penuh terhadap penerapan penggunaan fuel card dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Inisiatif ini dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyaluran BBM bersubsidi di Indonesia khususnya di Kepri.

“Kami mendukung penuh inisiatif penggunaan fuel card karena ini akan membantu mengurangi potensi penyalahgunaan dan memastikan bahwa subsidi BBM tepat sasaran,” ujarnya.