Live Streaming
Page 4 of 43
31 December 2020

Jakarta, 30 Desember 2020. Otoritas Jasa Keuangan bersama Self-Regulatory Organization (SRO) di Pasar Modal sepanjang 2020 telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menjaga daya tahan dan mengendalikan volatilitas Pasar Modal akibat gejolak perekonomian dampak pandemi Covid 19. Berbagai kebijakan tersebut juga selaras dengan upaya pemerintah dalam menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional.

“OJK telah mengeluarkan banyak kebijakan pre-emptive dan extraordinary untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas pasar, memberikan ruang bagi sektor riil untuk bertahan dan menjaga fundamental lembaga jasa keuangan,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam acara Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia 2020 di Bursa Efek Indonesia, Rabu.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kesempatan itu juga menyatakan apresiasi atas terjaganya stabilitas di Pasar Modal dalam menghadapi gejolak perekonomian dan mengharapkan ketahanan Pasar Modal menjadi salah satu instrumen yang bisa mempercepat upaya pemulihan ekonomi nasional.

“Dengan adanya UU Cipta Kerja, vaksin Covid 19 dan resilient investor ritel serta transparansi dan akuntabilitas maka pasar modal Indonesia akan semakin stabil dan pulih di 2021,” kata Airlangga.

Selama periode Maret sampai dengan Desember 2020, OJK telah mengeluarkan 35 kebijakan Pasar Modal yang fokus pada tiga hal yakni:
1. Relaksasi bagi pelaku industri antara lain mengatur penyelenggaraan RUPS yang dapat dilakukan secara elektronik dengan menerbitkan POJK No.15/POJK.04/2020 dan POJK No.16/POJK.04/2020, relaksasi terkait kewajiban pelaporan, dan relaksasi kebijakan dan stimulus SRO kepada stakeholder terkait dengan perubahan dan atau diskon pungutan atau biaya kepada pelaku industri, dan pengecualian pemenuhan prinsip keterbukaan bagi emiten atau perusahaan publik yang merupakan lembaga jasa keuangan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan dengan menerbitkan POJK 37 /POJK.04/2020.

2. Pengendalian volatilitas dan menjaga kestabilan pasar modal dan sistem keuangan, antara lain dengan pelarangan short selling untuk sementara waktu dan diperbolehkannya buyback saham tanpa melalui RUPS oleh Emiten; dan

3. Kemudahan perizinan dan penyampaian dokumen serta pelaporan, antara lain dengan Implementasi Tanda Tangan Elektronik Pada Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) Modul Wakil Manajer Investasi dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dan kemudahan Emiten/Perusahaan Publik serta pihak lain dalam menyampaikan laporan dan surat menyurat kepada OJK melalui SPE-IDX.

Kebijakan OJK tersebut mampu meredam volatilitas dan menjaga stabilitas pasar dengan IHSG yang kembali menguat dan meningkatnya kepercayaan investor ritel terhadap Pasar Modal Indonesia di masa pandemi. Hingga akhir tahun 2020, pasar saham kembali stabil dan berangsur pulih dengan IHSG pada 29 Desember kemarin ditutup di level 6.036,17 atau secara year to date terkoreksi 4,18% atau mengalami kenaikan sebesar 53,7% dibandingkan level terendahnya pada 24 Maret lalu.

Per 29 Desember 2020, jumlah investor Pasar Modal juga tercatat naik sebesar 56% dari 31 Desember 2019 sebesar 2,48 juta menjadi sebanyak 3,87 juta. Peningkatan jumlah invetor ini didominasi oleh investor domestik yang berumur di bawah 30 tahun yang mencapai sekitar 54,79% dari total Investor. Selain itu, nilai pengelolaan investasi di Pasar Modal juga tetap meningkat. Hingga 28 Desember 2020, terdapat peningkatan NAB Reksa Dana sebesar 6,85% dari sebelumnya pada 30 Desember 2019 tercatat Rp542,2 triliun naik menjadi Rp579,33 triliun.
Secara akumulatif per 29 Desember 2020, jumlah Asset Under Management (AUM) Reksa Dana, Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Real Estate (DIRE), KIK Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), KIK Efek Beragun Aset (EBA), dan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) juga naik sebesar 2,28% dibandingkan posisi 30 Desember 2019 dari Rp802,65 triliun menjadi Rp820,98 triliun.

Jumlah total produk RDPT, KIK DIRE, KIK DINFRA, KIK EBA, dan KPD per 29 Desember 2020 sebanyak 597 dengan jumlah total nilai dana kelolaan Rp249,92 triliun. Di tahun 2020, OJK telah mengeluarkan surat Pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum untuk 169 emisi yang terdiri dari 48 Penawaran Umum Perdana Saham, 7 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, 16 Penawaran Umum Terbatas, 45 Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Tahap I, dan 53 Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Tahap II, dengan total nilai hasil Penawaran Umum sebesar Rp118,70 triliun.
Dari 169 aktivitas Penawaran Umum selama tahun 2020 tersebut, di antaranya merupakan 48 Emiten Efek bersifat Ekuitas baru dan 6 Emiten Efek Bersifat Utang dan atau Sukuk baru.

Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional
Berbagai kebijakan Pasar Modal juga dikeluarkan OJK sejalan dengan upaya Pemulihan Ekonomi Nasional dengan menerbitkan ketentuan yang mengakomodir kebutuhan permodalan UKM, dukungan implementasi UU Cipta Kerja dan kemudahan penerbitan obligasi daerah.

1. Penerbitan POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding). Regulasi yang baru ini merupakan kebijakan OJK dalam mengakomodir kebutuhan UKM untuk memanfaatkan industri Pasar Modal sebagai sumber pembiayaan dengan cara penerbitan Efek sehingga dapat membantu kebutuhan pengembangan UKM. Regulasi ini OJK membuat kemudahan bagi UKM untuk berpartisipasi dalam memanfaatkan industri Pasar Modal, yakni dengan memperluas Efek yang ditawarkan selain bersifat ekuitas (saham) juga bisa Efek bersifat utang dan atau Sukuk. Selain itu juga memperluas kriteria Penerbit (issuer) dari yang sebelumnya adalah badan hukum berbentuk PT sekarang boleh berbadan hukum koperasi, maupun yang tidak berbadan hukum seperti Persekutuan Perdata, Firma, atau Persekutuan Komanditer.

2. Penerbitan ketentuan dalam rangka mendukung implementasi UU Tapera.
OJK telah menerbitkan POJK Nomor 66/POJK.04/2020 yang mengatur pelaksanaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tabungan Perumahan Rakyat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta penyediaan sistem penunjang pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

3. Mendukung implementasi UU Cipta Kerja, terkait pasal 154 s.d. pasal 172 UU Cipta Kerja mengenai pelaksanaan investasi pemerintah pusat melalui pembentukan Lembaga Pengelolaan Investasi (LPI) /Souvereign Wealth Fund (SWF) serta pasal 300 ayat (2) mengenai kemudahan bagi Pemerintah Daerah dalam menerbitkan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja dalam Pasal 300 ayat (2) telah memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah dalam menerbitkan Obligasi Daerah danatau Sukuk Daerah, yakni hanya cukup mengajukan izin kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, tanpa perlu mengajukan izin terlebih dahulu kepada DPRD setempat.

Selain kebijakan tersebut, untuk meningkatkan kepercayaan dan melindungi investor Pasar Modal, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (Disgorgement) dan Dana Kompensasi Kerugian Investor (Disgorgement Fund) di Bidang Pasar Modal.

Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan hak-hak investor yang dirugikan akibat adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan cara memberikan perintah tertulis kepada pelaku pelanggaran untuk mengembalikan sejumlah keuntungan yang diperoleh/kerugian yang dihindari secara tidak sah/melawan hukum.

Kemudian OJK juga OJK telah menetapkan Keputusan Nomor KEP-69/D.04/2020 tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi Pembayaran Ganti Rugi Untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal. Keputusan ini mengatur ketentuan peningkatan besaran batasan paling tinggi pembayaran ganti rugi untuk setiap Pemodal dan setiap Kustodian dengan menggunakan Dana Perlindungan Pemodal yakni:

a. Batas maksimal ganti rugi per Pemodal naik dari Rp 100 juta per Pemodal menjadi Rp 200 juta per Pemodal.

b. Batas maksimal ganti rugi per Kustodian naik dari Rp 50 miliar per Kustodian menjadi Rp 100 miliar per Kustodian.

OJK akan terus mengoptimalkan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan peran sektor jasa keuangan. OJK berkomitmen kuat untuk mendukung program percepatan pemulihan ekonomi nasional dan siap mengeluarkan kebijakan stimulus lanjutan secara terukur dan tepat waktu untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. (nck)

29 December 2020

Jakarta, 28 Desember 2020. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2021. Rapat digelar untuk mengevaluasi penyaluran KUR di 2020 dan memutuskan kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan KUR di 2021.

Dalam rapat diputuskan, pemerintah akan meningkatkan plafon KUR di 2021 menjadi sebesar Rp253 triliun, meningkat dibandingkan plafon yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar Rp220 triliun. Peningkatan tersebut merupakan respon atas antusiasme pelaku UMKM yang tinggi akan kehadiran KUR dengan suku bunga rendah dan juga harapan pemulihan usaha UMKM.

Di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional paska Covid-19, pemerintah akan terus memacu penyaluran KUR sebagai upaya mendorong dan mengembangkan UMKM agar dapat membantu pemerataan dan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

“Kebutuhan KUR untuk UMKM untuk mempercepat pemulihan ekonomi pada masa Covid-19 cukup besar, maka target penyaluran KUR tahun depan ditingkatkan. Dengan peningkatan itu, maka ada tambahan anggaran subsidi bunga KUR 2021 sebesar Rp7,6 triliun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, seusai rakor yang diadakan secara virtual tersebut, Jakarta, Senin (28/12).

Pemerintah juga memutuskan untuk memberikan tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% selama 6 bulan.

Di Tengah Pandemi, Penyaluran KUR Tetap Baik dengan NPL Terjaga Rendah

Perekonomian Indonesia telah melewati posisi dengan kontraksi terdalam pada triwulan II 2020 yaitu sebesar -5,32% (yoy). Kondisi ini berdampak pada penyaluran KUR yang sempat mengalami perlambatan. Penyaluran KUR berangsur membaik terutama di triwulan III/2020 dan terlihat pada November 2020, realisasi penyaluran per bulan sebesar Rp23,9 triliun. Penyaluran ini bahkan lebih baik dibandingkan dengan periode normal, sebelum pandemi, pada Februari 2020 yang tercatat sebesar Rp19,2 triliun.

Penyaluran KUR hingga 21 Desember 2020 tercatat sebesar Rp188,11 triliun, atau sekitar 99% dari target 2020 yang ditetapkan sebesar Rp190 triliun. KUR telah disalurkan kepada sekitar 5,81 juta debitur dengan outstanding sebesar Rp226,5 triliun dan non performing loan (NPL) relatif rendah di posisi 0,63%.

Kinerja yang membaik tersebut juga diiringi dengan pangsa KUR sektor produksi yang meningkat menjadi 57,3% dibandingkan 2019 yang sebesar 52%. Peningkatan pangsa terbesar terjadi pada KUR sektor pertanian dari 26% pada 2019 menjadi 30% pada tahun ini, selanjutnya disusul KUR sektor industri yang meningkat dari 8,2% menjadi 10,7%.

Menko Airlangga menerangkan, “Penyaluran KUR ke sektor UMKM membantu sektor usaha ini cepat bangkit di masa pandemi, sehingga pemerintah akan terus memberikan dukungan sehingga UMKM dapat mengoptimalkan perannya sebagai penggerak ekonomi. Di masa pandemi, Pemerintah telah memberikan tambahan subsidi bunga sebesar 6% hingga Desember 2020, sehingga suku bunga KUR menjadi 0%.”

Selain itu, Pemerintah juga menetapkan skema KUR Super Mikro yang ditujukan terutama bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan ibu rumah tangga yang memiliki usaha berskala mikro. KUR Super Mikro diberikan dengan plafon hingga Rp10 juta per penerima KUR.

Realisasi kebijakan KUR pada masa Covid-19 hingga 21 Desember 2020, yakni:
a. Tambahan subsidi bunga KUR diberikan kepada 7,03 juta debitur dengan baki debet Rp187,5 triliun.
b. Penundaan angsuran pokok paling lama 6 bulan diberikan kepada 1,51 juta debitur dengan baki debet Rp48,18 triliun.
c. Relaksasi KUR, perpanjangan jangka waktu diberikan kepada 1,51 juta debitur dengan baki debet Rp47,31 triliun. Kemudian, relaksasi penambahan limit plafon KUR diberikan kepada 16 debitur dengan baki debet Rp2,49 miliar.
(nck)

24 December 2020

Jakarta, 23 Desember 2020 – APBN yang berperan sebagai countercyclical policy memiliki peranan penting di tahun 2020. Peranan tersebut antara lain refocusing anggaran untuk dana kesehatan, bantuan sosial (bansos), dan mendukung dunia usaha khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta melindungi supply dan demand yang terkoreksi akibat pandemi Covid-19. Untuk mengawal pelaksanaan APBN agar berjalan optimal hingga tutup tahun anggaran di bulan Desember ini, Menteri Keuangan (Menkeu) melakukan kunjungan virtual ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar, KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, dan KPP Pratama Medan Barat, dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II. Diproyeksikan sampai dengan akhir tahun Pendapatan negara kita mengalami penurunan 15%, namun belanja negara meningkat 12,7% bahkan belanja pemerintah pusat naik hingga 20,5%.

Penerimaan pajak sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp.1.019,56 triliun dan mencapai 85,05% dari target Perpres 72/2020. Terdapat 49 KPP yang telah mencapai target penerimaan dan diproyeksikan akan ada 6 Kanwil DJP yang akan mencapai target penerimaannya pada tanggal 31 Desember 2020. “Saya sangat menghargai 49 KPP yang sudah mencapai target dan ada 6 kanwil yang akan mencapai target. Yang belum mari kita terus upayakan. Bahkan tahun depan kita akan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang sudah mencapai, akan mencapai dan semua yang sudah berusaha maksimal untuk mencapai target. Saya sangat menghargai kinerja Anda semua.” ungkap Menkeu.

Pada kunjungan virtual dengan KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, Menkeu berkesempatan menyapa dua Wajib Pajak (WP) yang tengah melakukan laporan pajak. WP pertama bergerak di industri Pariwisata mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan insentif pajak
PPh 25. Insentif tersebut mampu membantu WP tetap beroperasional walaupun mengalami penurunan 90% pendapatan akibat berkurangnya mobilisasi pariwisata di saat Pandemi Covid-19 ini. WP kedua yang bergerak di bidang perdagangan juga turut menyampaikan ucapan terima kasih atas insentif pajak PPh 22 impor. Hal ini membantu WP dimana penurunan demand produk mulai terasa di kuartal IV yang berdampak pada hilangnya 60% pendapatan walaupun sempat ada kenaikan di kuartal II dan III.

Sementara itu, 19.871 satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) akan segera menuntaskan pencairan anggaran belanja dari APBN yang tahun ini dialokasikan mencapai Rp2.739,2 triliun (sesuai Perpres 72 Tahun 2020), melalui pengajuan permintaan pembayaran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh wilayah tanah air. Sebagian dari alokasi APBN tahun 2020 difokuskan untuk program-program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC–PEN) sebagai respons yang adaptif atas dampak pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun ini. Total biaya penanganan COVID-19 sebesar Rp695,2 triliun, meliputi anggaran program Kesehatan Rp87,55 triliun dan program PEN Rp607,65 triliun.

Sampai dengan tanggal 21 Desember 2020, realisasi Belanja Negara mencapai Rp2.468,2 triliun atau 90,1% dari pagu APBN, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dengan pagu sebesar Rp1.975,2 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa dengan pagu sebesar Rp761,3 triliun. Realisasi Belanja Negara tersebut telah melampaui Belanja Negara tahun lalu (yoy) yang mencapai 89,70% dari pagu 2019.

“Kita memahami bahwa tahun ini adalah tahun yang tidak biasa yang menyebabkan perubahan besar pada APBN. Saya minta kepada kita semua waspada dan mawas diri. Kita akan segera tutup tahun anggaran dan pasti banyak yang harus kita pertanggungjawabkan. Dilema-dilema kita sebagai bendahara negara disatu sisi kita harus cepat namun kita harus akurat. Saya juga makin menghargai karena Anda semuanya dihadapkan pada tantangan luar biasa muncul insiatif, policy dan regulasi. Kita dipaksa dalam semalam untuk berubah menjadi lembaga, institusi dan pegawai yang harus pindah ke era digital. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh jajaran DJPb, terima kasih dan rasa penghargaan atas kerja keras, dedikasi, ketekunan dan pengorbanannya." ungkap Menkeu.

Untuk memastikan realisasi APBN dapat cepat dirasakan oleh masyarakat, Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) telah melakukan sejumlah penyederhanaan regulasi yang memuat fleksibilitas-fleksibilitas pelaksanaan anggaran, pengaturan percepatan revisi DIPA, penyesuaian pengaturan penyampaian Surat Perintah membayar (SPM), dan fleksibilitas penggunaan anggaran serta percepatan pembayaran melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) menjadi upaya yang ditempuh untuk mempermudah Kementerian/Lembaga dalam melakukan belanja negara khususnya untuk pelaksanaan program-program PEN, dengan tetap menjaga akuntabilitas dan tranparansi. Di masa pandemi COVID-19 ini, pengajuan SPM untuk pencairan APBN ke KPPN tidak lagi melalui pelayanan tatap muka, namun disampaikan secara online melalui e-SPM.

Dalam menghadapi tantangan untuk membantu memulihkan ekonomi nasional pada saat Pandemi Covid-19, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) c.q. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengembangkan sistem 3C (Click-Call-Counter) sebagai upaya mengubah pelayanan ke arah digital. Sampai dengan akhir tahun 2020, telah tersedia 46 layanan digital yang terotomasi dan 4 layanan back end office. Selain itu, DJP telah menambah 18 KPP Madya baru serta berupaya untuk menuntaskan aturan pelaksanaan yang menjadi mandat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sebagai penutup Menkeu menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Kemenkeu, khususnya pegawai dari KPP dan KPPN yang tidak pernah lelah untuk menjaga dan mengelola keuangan negara. “Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan, khususnya pada para pegawai KPP dan KPPN yang menjadi garda terdepan penerimaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana APBN. Terus jaga integritas dan profesionalisme dalam bekerja. Jangan lelah melakukan 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak) dan 3T (tracing, testing, dan treatment). Tetap nyalakan semangat untuk berbuat terbaik bagi bangsa kita,” ungkap Menkeu.

22 December 2020

JAKARTA – Bisnis e-commerce diyakini bakal tetap tumbuh pesat pada 2021 sebab didorong oleh bergesernya pola belanja konsumen selama pandemi. Migrasi ke kanal daring pun diperkirakan banyak dilakukan usaha mikro, kecil dan menengah. Namun, belum banyak e-commerce yang mengusung sedekah untuk aksi kemanusiaan dalam setiap transaksi. Hal ini mendorong Aksi Cepat Tanggap (ACT) menginisiasi situs jual-beli digital yang mengakomodir kebutuhan berbelanja yang mendatangkan berkah melalui sedekah karena turut membantu masyarakat yang membutuhkan.
Pasarsedekah.com yang diluncurkan pada Selasa (22/12) mengajak para pengusaha mikro, kecil, dan menengah untuk memaksimalkan profit dan meluaskan jaringan pemasarannya dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai ekonomi syariah dan asas kebermanfaatan. Setiap transaksi memiliki nilai sedekah yang tentunya mendatangkan kebermanfaatan dan keberkahan.


Puti Halimah selaku CEO Pasarsedekah.com menjelaskan bahwa tujuan dari dibentuknya Pasar Sedekah adalah menciptakan pasar sebagaimana menciptakan peradaban. ”Pasar sedekah tidak hanya sebuah situs jual beli digital pada umumnya, namun memiliki tujuan besar, yaitu melepaskan manusia dari riba, gharar dan kezaliman, merutinkan amal dari hulu ke hilir, serta menyelamatkan dan memandirikan umat. Hal ini dapat diwujudkan karena keberkahan di setiap transaksi sebagai nilai utama dan melibatkan Allah dalam setiap transaksi yang terjadi dalam situs jual-beli digital ini,” ungkapnya saat peluncuran awal Pasar Sedekah.


Tujuan utama membangun peradaban sedekah menuju peradaban Islam terbaik sesuai dengan misi Aksi Cepat Tanggap yaitu menjadi organisasi kemanusiaan global profesional berbasis kedermawanan dan kerelawanan masyarakat global untuk mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik. Dengan mempertemukan para wakif, penjual, dan pembeli, harapannya Pasar Sedekah dapat membentuk ekosistem kebermanfaatan secara masif.
Ke depannya, terdapat tiga target yang akan dilakukan Pasar Sedekah agar ekosistem tersebut semakin berkembang. Pertama, target entrepreuner; melihat keuntungan yang didapat dari platform ini. Kedua, target socialpreneur; melihat benefit dari transaksi bernilai sosial. Artinya, aktivitas yang dilakukan selain memiliki profit, juga memerhatikan tanggung jawab sosial kepada masyarakat luas. Terakhir, target celestialpreneur; melihat setiap transaksi yang dilakukan bernilai keberkahan. Artinya, aktivitas yang dilakukan berdampak pada program-program implementasi kepada para penerima manfaat, yaitu kaum prasejahtera.


Dalam menciptakan ekosistem kebermanfaatan, tentunya benefit juga akan dirasakan oleh para pelanggan setia. “Pasar Sedekah dapat menjadi platform belanja alternatif yang aman, mudah, dan nyaman, yang insyaallah sarat manfaat perniagaan. Para pelanggan akan menjadi support system yang hadir dalam upaya membangkitkan ekonomi umat dan menumbuh-suburkan keberkahan,” tambah Puti.
Dengan memanfaatkan teknologi sebagai penggerak keberkahan melalui sedekah setiap saat, Pasarsedekah.com berikhtiar di tahun 2021, akan ada 1 juta orang penerima manfaat dengan jumlah sedekah yang terkumpul adalah sebanyak 10 miliar dari para wakif. “Sebagai sebuah social digital platform, fungsi Pasar Sedekah tidak hanya sebagai sebuah e-commerce, namun juga ladang dakwah, ladang amal, dan ladang ukhuwah. Insyaallah, Pasar Sedekah menjadi medium untuk menciptakan peradaban Islam yang Rahmatan Lil A’lamin,” pungkas Puti.

22 December 2020

Jakarta, 22 Desember 2020. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar acara Diskusi Panel Outlook Ekonomi dengan tema “Meraih Peluang Pemulihan Ekonomi di 2021” pada hari Selasa, 22 Desember 2020 di Jakarta.

Diskusi Panel ini dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo secara virtual. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa kebijakan yang berjalan baik di tahun 2020 patut diteruskan terutama dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan kehidupan masyarakat.

“Pemerintah akan segera memberikan vaksin gratis ke seluruh masyarakat di awal 2021. Program vaksinasi ini diharapkan akan memberikan kepercayaan publik terhadap penanganan Covid-19 dan menimbulkan rasa aman di masyarakat. Dengan demikian, pemulihan ekonomi nasional diharapkan dapat berjalan dengan lebih cepat,” ungkap Presiden Joko Widodo.

Sejumlah reformasi struktural yang telah disiapkan pemerintah di tahun ini diperkirakan akan mulai terlihat hasilnya di tahun 2021. Implementasi UU Cipta Kerja, melalui sejumlah Peraturan Pelaksanaan akan mulai diberlakukan pada Februari 2021 dan diharapkan akan mendorong aktivitas ekonomi-sosial masyarakat, mendukung masuknya investasi dan juga capital inflow.

Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau yang dikenal dengan nama Indonesia Investment Authority (INA), merupakan sumber pembiayaan pembangunan baru yang tidak berbasis pinjaman tetapi dalam bentuk penyertaan modal atau ekuitas, diperkirakan akan mendorong pembangunan di berbagai sektor dan infrastruktur.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Pemerintah telah mempersiapkan langkah mendasar dengan melakukan reformasi struktural yang akan mulai di awal tahun 2021, diharapkan hasilnya sudah mulai terlihat di sepanjang tahun 2021.

“Pemerintah menggunakan momentum ini untuk meraih peluang dalam mendorong pemulihan ekonomi, dengan melakukan reformasi struktural melalui kemudahan berusaha, pemberian insentif usaha, dan dukungan UMKM, untuk memberikan kepastian usaha dan menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih baik, sehingga penciptaan lapangan kerja dapat terealisasi. Salah satu pendorong utama (key-driver) yang diandalkan adalah melalui UU Cipta Kerja,” ungkap Menko Airlangga.

Selain itu, sejumlah strategi lainnya turut disiapkan, yaitu dengan melanjutkan Program Komite PC-PEN (Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional) di tahun 2021, dukungan kebijakan untuk pemberdayaan UMKM, penyusunan Daftar Prioritas Investasi (DPI), dan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau SWF.

Sinyal pemulihan mulai terlihat, ekspor mulai pulih pada akhir 2020 dan tren ini diharapkan terus terjaga pada tahun 2021. Indonesia telah mendapatkan kembali fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang tentunya akan mendorong ekspor Indonesia.

Transaksi Berjalan Indonesia pun pertama kalinya surplus sebesar USD 964 juta atau 0,36 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sejak 10 tahun terakhir. Kondisi ini juga didukung oleh Neraca Perdagangan Indonesia yang sampai dengan Oktober 2020 surplus sebesar USD 17,07 miliar, serta Cadangan Devisa yang cukup tinggi sebesar USD 135,2 miliar pada Triwulan III/2020.

Berdasarkan data PDB pada Triwulan III tahun 2020 yang telah menunjukkan tren perbaikan, pemerintah optimistis akan terus berlanjut di Triwulan IV 2020 dan sepanjang tahun 2021.

“Indonesia telah melewati posisi rock bottom, posisi terendah ekonomi pada Triwulan II. Kita optimistis tren perbaikan dan pemulihan ekonomi akan terus berlanjut pada tahun mendatang,” ujar Menko Airlangga.

Selain itu, tren perbaikan juga terlihat dari kinerja pasar saham dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. IHSG berada pada kisaran 6.100 dan Rupiah pada posisi 14.100 per dolar Amerika, posisi yang relatif stabil dan mulai kembali atau bahkan lebih baik dari sebelum kondisi Covid-19.

Konsumsi domestik dan inflasi juga menunjukkan tren perbaikan, memperkuat fondasi pemulihan ekonomi dari sisi demand. Permintaan domestik dan keyakinan konsumen yang membaik, memicu aktivitas produksi domestik.

“Di sisi supply, di tengah kontraksi ekonomi yang terjadi, masih terdapat sektor yang mampu bertahan dan tumbuh positif di sepanjang tahun 2020, seperti sektor Pertanian, Informasi dan Komunikasi, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta Jasa Pendidikan,” lanjut Menko Airlangga.

Peluang berikutnya berasal dari pemulihan harga komoditas utama Indonesia di pasar global, seperti CPO dan Nikel. Pulihnya harga komoditas ini akan memberikan dampak multiplier yang besar terhadap aktivitas ekonomi domestik sehingga dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Hal lain yang harus dimanfaatkan adalah aktivitas perdagangan internasional yang semakin terintegrasi, melalui perjanjian RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) secara luas oleh 10 negara ASEAN dan 5 Mitra dagang besar, serta kerja sama internasional lainnya.

Dengan berbagai tren positif, serta berbagai bauran kebijakan dan program, dengan memanfaatkan momentum dan meraih peluang pemulihan ekonomi, diharapkan ekonomi Indonesia dapat tumbuh di kisaran 4,5% hingga 5,5% di tahun 2021.

Namun, Menko Airlangga menggarisbawahi bahwa berbagai upaya pemerintah tersebut tidak akan berhasil, tanpa dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. “Koordinasi dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat harus terus diperkuat, untuk menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang pemulihan ekonomi di tahun 2021,” pesan Menko Airlangga.

Acara Diskusi Panel Outlook Perekonomian Indonesia ini diselenggarakan secara hybrid, yakni melalui daring (online) dan luring, dengan dibuka oleh Presiden dan menghadirkan sejumlah Pembicara antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Ketua Umum KADIN Rosan Roeslani, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof Reini Wirahadikusumah. Diskusi panel yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Ibu ini, juga menghadirkan Pembicara yang seluruhnya perempuan di Sesi Panel kedua. (nck)

18 December 2020

Jakarta, 17 Desember 2020 - Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia menyambut baik ketentuan pemeriksaan swab berbasis Polymerase Chain Raction (PCR) bagi penumpang pesawat yang akan melakukan perjalanan dari dan ke sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Bali. Sesuai rekomendasi WHO, pemeriksaan swab berbasis PCR merupakan metode diagnosa yang memiliki tingkat akurasi paling tinggi sebagai "gold standard" uji diagnostic COVID-19 .


Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan, "Kami memahami bahwa libur akhir tahun kali ini tidak hanya tentang perayaan, kegembiraan, dan keluarga; namun juga tentang keamanan, kenyamanan, serta keselamatan kita bersama. Kami tentunya berharap ketentuan pemeriksaan swab berbasis PCR ini dapat dimaknai sebagai upaya untuk memastikan rasa aman dan nyaman masyarakat selama menjalani liburan akhir tahun yang sehat bersama keluarga dengan senantiasa mengedepankan penerapan protokol kesehatan pada aktivitas keseharian "


"Kami percaya ditengah situasi pandemi ini, kebutuhan akan rasa aman dan nyaman masyarakat menjadi prioritas penting dalam melaksanakan perjalanan, tidak hanya pada saat menggunakan transportasi udara namun juga ketika sampai di destinasi tujuan. Bagi kami di Garuda Indonesia menghadirkan penerbangan sehat merupakan komitmen utama yang terus kami optimalkan melalui berbagai upaya penerapan protokol kesehatan pada seluruh lini operasional.” Lanjut Irfan.


“Upaya percepatan penanganan pandemi COVID-19 ini tentunya membutuhkan peran aktif seluruh pihak termasuk masyarakat luas untuk senantiasa taat dan mematuhi aturan protokol kesehatan yang ditetapkan untuk kebaikan dan kepentingan bersama", tutup Irfan. (nck)

28 November 2020

Bali -  Kerja sama Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT) berhasil mencetak ribuan Usaha Kecil Menengah (UKM) Halal berorientasi ekspor. Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Melihat potensi tersebut, Indonesia mengusulkan untuk menjadikan IMT-GT sebagai Kekuatan Ekonomi Halal di kawasan dan global.

“Indonesia mengusulkan menjadikan IMT-GT sebagai Kekuatan Ekonomi Halal di kawasan dan global. Perlu adanya pemetaan dan pengembangan strategi untuk meningkatkan industri halal di IMT-GT,” tutur Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mewakili Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-26 secara virtual, Kamis (26/11), di Bali.

Hingga akhir Oktober 2020, IMT-GT berhasil mencetak sebanyak 4.054 UKM Halal berorientasi ekspor. Jumlah ini melampaui target yang ditetapkan sebelumnya yaitu 3.000 UKM pada 2021, sehingga targetnya dinaikkan menjadi 7.000 UKM pada akhir 2021.

Tidak hanya jumlah UKM, jumlah Tenaga Ahli Halal juga telah melampaui target yang telah ditetapkan. Jumlah Tenaga Ahli Halal mencapai 59.418 tenaga ahli, angka tersebut jauh melampaui target sebesar 30.000 tenaga ahli.

“Kita paham bahwa pandemi Covid-19 telah mengakibatkan krisis dunia yang sangat besar. Semua negara menghadapi pertumbuhan yang negatif dan mengakibatkan jutaan orang beresiko kehilangan pekerjaan,” ucap Mendag di awal pertemuan.

Berbagai kebijakan Pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi khususnya di wilayah Sumatera telah menunjukkan perkembangan yang positif. Pertumbuhan ekonomi pada Q3/2020 terkontraksi sebesar -2,22% dibanding dengan Q3/2019. Namun jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya (Q2/2020) ekonomi di Sumatera tumbuh sebesar 3,98%.

“Untuk itu, tantangan pandemi ini harus dijadikan peluang dan lompatan sehingga ekonomi dan kesehatan dapat berjalan seimbang, lanjut Menteri Perdagangan. Pertemuan virtual hari ini menunjukkan bagaimana kita dapat mengatasi dan beradaptasi dengan pandemi saat ini melalui kemajuan teknologi demi mewujudkan cita-cita dan tujuan kerja sama,” tutur Agus.

Meskipun tengah menghadapi pandemi, Indonesia dan negara anggota IMT-GT lainnya tetap berkomitmen untuk melaksanaan berbagai program dan kegiatan dalam Cetak Biru IMT-GT 2017-2021. Hal ini dilakukan demi mendukung pencapaian Visi 2036 “Menjadikan kawasan IMT-GT sebagai kawasan yang terintegrasi, inovatif, inklusif dan berkelanjutan di 2036”.

Penyelesaian jalan tol rute Pekanbaru-Dumai yang 25 September lalu diresmikan Presiden Joko Widodo menjadi salah satu contohnya. Menurut Agus, tol Pekanbaru-Dumai akan mendukung konektivitas darat di Dumai sekaligus dapat mendorong operasionalisasi konektivitas laut Dumai-Melaka dengan kapal RoRo.

IMT-GT: Refleksi Visi 2036

Memasuki akhir periode Cetak Biru 2017-2021, IMT-GT perlu melakukan refleksi terhadap Visi 2036. Menteri Perdagangan menekankan bahwa IMT-GT harus benar-benar dapat mengidentifikasi strategi sektor dengan target terukur dan jelas. Ia juga mengingatkan agar tetap memperhatikan permasalahan yang terjadi saat ini seperti kesehatan global, revolusi industri, ketahanan pangan dan energi, kualitas sumber daya manusia serta sumber daya yang berkelanjutan.

Indonesia mencatat beberapa poin penting yaitu; Pertanian yang merupakan salah satu sektor utama perlu diperkuat dalam menghadapi dampak global seperti pandemi COVID-19 dimasa mendatang.

“Sektor pertanian perlu memiliki proyek skala ekonomi yang efisien untuk memudahkan petani mengakses keuangan, informasi, teknologi dan pemasaran. Disamping itu, IMT-GT harus fokus pada beberapa komoditas prioritas dan mengembangkan jaringan dengan membentuk korporasi petani,” usul Agus.

Langkah inovatif dan kreatif perlu dilakukan untuk memulihkan sektor pariwisata. Dengan disepakatinya Declaration on ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework oleh Kepala Negara ASEAN, maka IMT-GT dapat menjadi percontohan implementasi inisiatif tersebut.

Telah disepakati, dan akan ditandatangani pada 2021 fasilitas perdagangan Framework of Cooperation on Customs, Immigration and Quarantine. Ini merupakan langkah besar untuk kelancaran dan penyederhanaan regulasi, aturan, dan prosedur dalam rangka peningkatan nilai perdagangan, investasi, dan pariwisata di sub kawasan.

Pengembangan SDM melalui peningkatan ketrampilan dari para pekerja dan percepatan transformasi digital. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka memberikan pekerjaan yang lebih berkualitas untuk meningkatkan produktivitas.

Disamping itu, dalam rangka mentrasnformasikan kerja sama agar sejalan dengan visi 2036, Indonesia sebagai ketua pertemuan mencatat poin penting. Pertama, Penyusunan Cetak Biru IMT-GT 2022-2026 perlu memperhatikan kondisi global dan fokus pada 3 hal yaitu: a) Food Estate menjadi prioritas sektor pertanian dan sebagai bagian dari program ketahanan pangan; b) Pariwisata digital dengan rencana aksi yang konkret; dan c) perluasan sektor usaha UMKM halal berorientasi ekspor untuk menjadikan IMT-GT sebagai Kekuatan Ekonomi Halal di dunia.

Kedua, transformasi digital sebagai akselerator pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui pengembangan platform e-commerce dan penggunaan teknologi. Ketiga, percepatan pembentukan Working Group on Environment mengingat lingkungan akan menjadi isu penting di masa mendatang. Keempat, penguatan kolaborasi/kerja sama kepada semua elemen yang ada dalam kerja sama.

Turut hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri Malaysia, Menteri Keuangan Thailand, Wakil Presiden ADB dan Wakil Sekretaris Jenderal Sekretariat ASEAN. Hadir pula mendampingi Menteri Perdagangan, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, serta Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Rizal Affandi Lukman. (nck)

20 November 2020

Jakarta - Saat ini, pemerintah sedang menggodok 40 (empat puluh) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 4 (empat) Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Maka itu, pemerintah juga menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan agar RPP dan Rperpres tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha juga masyarakat.

Salah satunya hari ini Kamis (19/11), pemerintah mengadakan seminar yang bertema “Serap Aspirasi Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Perpajakan”. Seminar ini diawali dengan keynote speech dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dan laporan dari Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso.

Seminar yang digelar di Hotel Borobudur Jakarta ini menampilkan narasumber Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita, dan pengamat pajak Darussalam.

Beberapa hal yang dibahas terkait implementasi UU Cipta Kerja di bidang perpajakan, termasuk tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta rencana pendirian Lembaga Pengelolaan Investasi (LPI). Tujuan ketentuan perpajakan disinergikan ke dalam UU Cipta Kerja adalah agar meningkatkan investasi di tengah perlambatan perekonomian global.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, selama ini Indonesia hanya unggul dari sisi market size saja, sementara dari sisi daya saing masih ketinggalan dari negara lain. Jadi, Indonesia harus melakukan transformasi, khususnya di bidang ekonomi, ke arah yang lebih positif dan punya nilai tambah.

“Kami membuat omnibus law perpajakan karena ini (soal pajak) sangat menentukan daya tarik (bagi investor) untuk menanamkan modal, tak hanya untuk orang asing saja, tapi juga orang Indonesia (yang ingin berinvestasi). Jadi kita perlu memperkuat perekonomian Indonesia agar kompetitif dan modal bisa ditanamkan,” tuturnya.

Kepastian perpajakan memang sangat penting bagi dunia usaha, agar bisa menciptakan playing field yang semakin baik. Peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja sektor Perpajakan terdiri dari 8 (delapan) pasal. Latar belakang hal itu disinergikan ke dalam UU Cipta Kerja agar memperkuat perekonomian nasional, meningkatkan investasi di tengah perlambatan perekonomian global supaya dapat menyerap tenaga kerja seluas-luasnya, dan mendorong kemudahan berusaha.

“UU Cipta Kerja adalah upaya nyata dari berbagai diagnosa yang ada yaitu Indonesia perlu langkah fundamental dan struktural agar bisa maju, sejahtera, dengan pendapatan yang makin adil,” katanya.

Perubahan ketentuan perundang-perundangan perpajakan yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha, juga untuk meningkatkan kepatuhan sukarela, memberikan kepastian hukum dan keadilan iklim berusaha. Kemudian, juga dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, mendukung Ease of Doing Business (EoDB), dan memperkuat penyelarasan kebijakan pajak antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka telah disusun RPP Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Di saat yang sama, juga telah disiapkan peraturan pelaksanan UU Cipta Kerja mengenai Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF). Peraturan pelaksanaan ini terdiri dari permodalan, tata kelola, dan perpajakan akan membantu optimalisasi nilai investasi pemerintah dengan meningkatkan alternatif pembiayaan melalui Foreign Direct Investment (FDI) dan memberikan kepastian hukum.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, penyusunan UU Cipta Kerja merupakan salah satu lompatan besar yang merupakan ikhtiar pemerintah dalam melakukan transformasi ekonomi secara fundamental adalah dengan menyinergikan regulasi yang selama ini menjadi hambatan kemudahan berusaha, dan menerapkan sistem perizinan yang lebih standar, cepat dan menjamin kepastian berusaha.

Apresiasi atas UU Cipta Kerja juga datang dari lembaga internasional, seperti Bank Dunia. UU Cipta Kerja dianggap sebagai reformasi besar yang menjadikan Indonesia semakin kompetitif di pasar internasional dan domestik. UU ini diharapkan akan mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja sehingga akan mengurangi tingkat kemiskinan.

Sejumlah kemudahan yang diatur di dalam UU Cipta Kerja diharapkan akan mampu menciptakan lapangan kerja baru, dengan tetap memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMKM dan Koperasi, serta meningkatkan perlindungan bagi pekerja.

“Saat ini, pemerintah tengah menyelesaikan 44 peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja, yang terdiri atas 40 RPP dan 4 RPerpres. Penyusunan peraturan pelaksanaan ini tentunya memerlukan masukan dari seluruh lapisan masyarakat agar dapat terimplementasi dengan baik, karena ini sangat penting dari tataran operasionalnya,” jelas Sesmenko.

Seluruh draft RPP dan Rperpres dapat diunduh dan diberikan masukan oleh dunia usaha dan masyarakat melalui portal UU Cipta Kerja di alamat www.uu-ciptakerja.go.id. Sampai saat ini, telah diunggah sebanyak 29 RPP.

Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang baik dan implementatif tentunya memerlukan koordinasi dan sinergi yang baik antara pemerintah dengan seluruh stakeholder. Hal ini merupakan kunci suksesnya transformasi ekonomi yang menjadi ikhtiar di dalam UU Cipta Kerja untuk mencapai kesejahteraan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.

“Oleh karena itu, untuk membangun sinergi yang baik antara pemangku kepentingan, kegiatan serap aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja selanjutnya akan dilaksanakan di sejumlah kota di Indonesia, dengan membawakan tema-tema khusus terkait penyusunan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, seperti ketenagakerjaan, Kawasan Ekonomi, UMKM, Sertifikasi Produk Halal, dan sebagainya,” tutup Sesmenko. (nck)

14 November 2020

Jakarta, 13 November 2020 – Keberhasilan uji coba salah satu vaksin corona di penghujung tahun 2020 yang mencapai 90 % telah memunculkan optimisme akan bangkitnya sektor property yang sempat terpuruk. Optimisme makin bertambah dengan adanya UU Citpa Kerja yang diyakini mampu memperlancar perekonomian pasca covid-19. Demikian yang mengemuka dalam webniar Outlook Property & Bank 2021: “Siasat Industri Menangkis Gempuran Corona” yang diselengarakan Urban Forum, Jum’at, (13/11/2020).

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia (REI), Hari Gani mengungkapkan, sektor properti adalah salah satu penyumbang ekonomi terbesar di Indonesia. Ada 175 industri yang terkait dengan industri properti, dengan 30 juta pekerja di sektor ini.

“Sektor properti harus mendapat perhatian, mengingat banyak industri yang terkait. Ada 175 industri terkait dan kurang lebih 30 juta pekerja di sektor property,” jelasnya dalam webinar hari ini.

Menurutnya, pemerintah saat ini sedang menyusun Perpres dan PP yang merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja. DPP REI Sendiri telah membentuk 15 tim untuk meberikan masukan pada pemerintah.

“Yang terkait industri properti terkait setidaknya dengan lima PP turunan dari UU Cipta Kerja, mulai dari PP sektor PUPR hingga PP tentang pengadaan lahan,” jelasnya.

Commercial and Business Development Director AKR Land, Alvin Andronicus mengatakan, pasar property yang mulai bergairah saat ini akan semakin baik di tahun 2021, lantaran keberhasilan uji coba vaksin corona yang mencapai 90 %. Menurutnya ini dapat dilihat dengan melonjaknya harga saham global usai kabar tentang keberhasilan vaksin corona buatan perusahaan farmasi Pfizer dan BioNTech.

“Pasar saham melonjak ke rekor tertinggi, kita tahu ini terjadi setelah Pfizer dan BioNTech mengumumkan bahwa vaksin virus corona yang mereka buat 90 persen efektif. Karena itu tahun 2021 adalah saatnya para pelaku industri properti bangkit, seperti macan turun gunung,” katanya.

Heintje Mogi, Mortgage Business and Indirect Auto Group Head, CIMB Niaga, menuturkan, semasa Covid-19 ini, CIMB Niaga melakukan berbagai inovasi untuk bisa bertahan dari badai covid-19. Meski target tertekan, namun kredit property CIMB Niaga bisa tetap tumbuh.

“Saya ajak tim saya untuk tidak hanya berfikir out of the box tetapi on box, bahkan kita di CIMB tidak ikut trend tetapi melawan trend itu. Ini pula yang menjadikan CIMB niaga bisa tumbuh 7,9 % year on year (yoy) di masa covid-19,” ujarnya.

Diakui, target penyaluran kredit properti yang mencapai 11,5 trilyun sampai dengan akhir tahun ini sulit tercapai. Namun keberhasilan pertumbuhan yang mencapai 7,9 % yoy, merupakan pencapai yang sangat baik di tahun covid-19.

Pengamat dari Epic Property, M. Gali Ade Novrans mengatakan, dampak pandemi covid-19 membuat industri properti sedikit kontraksi di awal. Namun naik terus hingga Oktober. Selain itu, lanjutnya, Covid-19 telah secara tidak langsung mempercepat transporasi industri property dari konvensional ke dunia digital.

“Pada project yang dikelola epik angka pertumbuhannya mencapai 28 hingga 30%. Transaksi property baik primer maupun sekunder trendnya terus meningkat. ” Ujarnya.

Ditambahkan, Masa covid-19 bisa menjadi pelajaran tersendiri bagi industri property bagaimana bertahan, beradaptasi dan harus bisa berinovasi. Menurutnya tahun 2021 semua industri akan bangkit sering ditemukannya vaksin corona.

“Saya selaku pelaku properti selalu berfikir positif. Dengan ditemukannya vaksin lima tahun kedepan Covid-19 bisa dianggap seperti penyakit flu biasa saja.” ujarnya.

Sementara itu pada sesi pertama webniar urban forum, Kamis (12/11/2020), Direktur Consumer dan Commercial Lending Bank Tabungan Negara (BTN) Hirwandi Gafar mengungkapkan BTN memproyeksikan penyaluran KPR bakal lebih tinggi. Optimisme ini didorong sejumlah faktor di antaranya anggaran FLPP meningkat menjadi Rp16,63 triliun untuk 157.500 rumah pada 2021. Selain itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021 diperkirakan di kisaran 4,5 persen hingga 5,5 persen. Adanya kebiasaan gaya hidup baru di mana lebih banyak orang bekerja dan berinteraksi dari rumah juga ikut menjadi faktor pendorong. Di samping itu, perkiraan vaksin mulai bisa digunakan di Indonesia pada awal tahun depan sehingga ekonomi dan bisnis akan bergerak ke arah yang lebih positif.

“Kami berkeyakinan serapan tinggi di 2021 karena rumah merupakan kebutuhan paling pokok saat ini, di mana orang lebih banyak berada di rumah,” tandasnya.

Semengara itu Tuti Mugiastuti, Direktur Utama TMA Group mengungkapkan memang 3 bulan pertama pandemi mengalami penurunan mencapai 60 persen, tetapi di bulan Agustus- oktober permintaan KPR meningkat kembali pada kalangan menengah kebawah karena strategi pemasaran yang mengadakan promo besar besaran.

“Prospeknya apapun kondisinya rumah subsidi akan tetap diminati karena adanya bantuan dari pemertintah. Perumahan subsidi adalah jawaban yang tepat untuk masyarakat indonesia karena memang pendapatan rata rata 4 juta perbulan,” ungkapnya.

Tuti mengatakan TMA Group terus on the treck dengan dengan yang di targetkan yaitu penyerahan kunci pada awal tahun, dengan membangun 3 perumahan di bandung, di tambun dan cikarang dengan lebih darai 500 hunian baru. (nck)

13 November 2020

Jakarta, 13 November 2020. BNI Syariah berkomitmen mendukung program pemerintah dalam mengembangkan pasar keuangan syariah sebagai mitra distribusi Green Sukuk Ritel – Sukuk Tabungan seri ST007. Instrumen investasi Sukuk Tabungan ST007 merupakan pembiayaan inovatif dan berkelanjutan karena berkontribusi dalam mengatasi perubahan iklim.

Untuk membantu mensosialisasikan Sukuk Tabungan ST007, BNI Syariah bersama Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menggelar Webinar “Kupas Tuntas ST-007” pada Rabu (11/11).

Hadir dalam acara ini, Kepala Sub Direktorat Analisis Keuangan dan Pasar SBSN Kementerian Keuangan, M. Naufal Aminuddin; Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y, Dionysius Lucas Hendrawan; Senior Finance Market Analyst PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Rully A. Wisnubroto; dan Deputy General Manager Retail Fund Division BNI Syariah, Irvan Satya.

Deputy General Manager Retail Fund Division BNI Syariah, Irvan Satya menjelaskan bahwa BNI Syariah secara resmi telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan sebagai salah satu mitra distribusi penjualan Sukuk Tabungan ST007. “Sukuk Tabungan ST007 mempunyai kelebihan dan daya tarik yaitu imbalannya yang bersifat mengambang (floating with floor),” kata Irvan Satya.

Kepala Sub Direktorat Analisis Keuangan dan Pasar SBSN Kementerian Keuangan, M. Naufal Aminuddin mengatakan penjualan Sukuk Tabungan ST007 merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan alternatif investasi investor domestik terutama individu.

“Sukuk Tabungan ST007 aman dan terjangkau serta memberikan alternatif investasi menguntungkan untuk masyarakat,” kata M. Naufal Aminuddin. Selain sebagai instrumen investasi, Sukuk Tabungan ST007 juga sebagai sarana partisipasi untuk mendukung pembangunan nasional dan pelestarian lingkungan.

Seluruh dana penerbitan Green Sukuk ini digunakan mendanai eligible green projects atau proyek ramah lingkungan senilai maksimum Rp3,5 triliun. Sektor yang dibiayai diantaranya adalah terkait sustainable transportation dan sektor yang resilience terhadap perubahan iklim.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y, Dionysius Lucas Hendrawan mengatakan melalui Sukuk Tabungan ST007 pemerintah memberikan kesempatan kepada individu untuk berpartisipasi dalam pembangunan. “Kami berharap sosialisasi ini bisa membuat produk investasi Sukuk Tabungan ST007 tersosialisasikan dengan baik dan bisa menarik investasi secara optimal,”kata Dionysius Lucas Hendrawan.


Imbalan/kupon Sukuk Tabungan ST007 bersifat mengambang, artinya besaran imbalan akan disesuaikan mengikuti perubahan tingkat imbalan acuan yaitu BI 7-Day (Reverse) Repo Rate. Apabila tingkat imbalan acuan naik, maka tingkat imbalan sukuk tabungan juga akan mengalami kenaikan, jika tingkat imbalan acuan turun, maka imbal hasil ST007 akan tetap 5,5%. Tingkat imbalan akan disesuaikan setiap 3 (tiga) bulan pada tanggal penyesuaian imbalan sampai dengan jatuh tempo.

BNI Syariah menargetkan penjualan Sukuk Tabungan ST007 Rp75 miliar. Untuk mencapai target penjualan BNI Syariah mempunyai strategi pemasaran melalui media publikasi online seperti penyediaan influencer, digital marketing, digital flyer/poster, video edukasi hingga media publikasi lainnya seperti website maupun media luar ruang lainnya.

Beberapa keunggulan Sukuk Tabungan ST007 diantaranya adalah aman karena dijamin negara, tingkat imbalan lebih tinggi dari rata-rata bunga deposito BUMN, pencairan sebelum jatuh tempo (early redemption), dan kemudahan pembelian online melalui sistem elektronik.

Proses pembelian sudah bisa dilakukan dengan sistem online melalui portal https://HaiSBSN.bnisyariah.co.id. HaiSBSN merupakan platform yang disediakan oleh BNI Syariah untuk mengakomodasi investor melakukan transaksi pemesanan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ritel Online yang ditawarkan oleh pemerintah. Informasi lebih lanjut bisa mengakses website BNI Syariah www.bnisyariah.co.id.

Untuk pemesanan online, nasabah harus sudah mempunyai rekening BNI Syariah untuk rekening afiliasi kupon yang diterima setiap bulan. Nasabah dapat mulai mengakses layanan HaiSBSN setelah melakukan pendaftaran dan telah menerima email aktivasi yang dikirimkan ke email yang didaftarkan saat registrasi.

Nasabah dapat mulai melakukan transaksi pembelian setelah melakukan registrasi dan memperoleh Single Investor Identification (SID) dan Sub Rekening Efek (SRE) melalui email yang didaftarkan. Proses tersebut akan berlangsung selama 2 x 24 jam / 2 hari kerja.

Jika belum mempunyai SID, calon investor/nasabah harus mendatangi/menghubungi Petugas BNI Syariah terdekat untuk dibantu mengisi formulir pendaftaran Single Investor Identification (SID) dan Sub Rekening Efek (SRE) terlebih dahulu.

Nasabah/Investor akan mendapatkan Kode Billing untuk melakukan pembayaran pemesanan Sukuk melalui e-Channel BNI Syariah (Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking, dan ATM) atau melalui Teller di Cabang BNI Syariah terdekat.

Kementerian Keuangan menawarkan Sukuk Tabungan ST007 pada 4 November 2020 hingga 25 November 2020. Sukuk Tabungan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, namun memiliki fasilitas early redemption tanpa dikenakan biaya pencairan. Minimal pembelian adalah Rp 1 juta dan maksimal Rp 3 miliar.

ST007 menggunakan akad wakalah dengan penggunaan dana untuk kegiatan Investasi berupa pembelian hak manfaat barang milik negara serta pengadaan proyek untuk disewakan kepada pemerintah. Kupon pertama dibayarkan pada 10 Januari 2021 di hari kerja tanggal 10 setiap bulannya.

Melalui penerbitan Sukuk Tabungan ST007, pemerintah akan membiayai proyek-proyek ramah lingkungan, seperti transportasi berkelanjutan (sustainable transportation) dan ketahanan terhadap perubahan iklim (resilience to climate change), sebagaimana digariskan dalam Green Bond/Sukuk Framework. (nck)

Page 4 of 43

Tentang Kami