Live Streaming
Page 3 of 46
21 May 2021

Malang - Otoritas Jasa Keuangan melalui Kepala Kantor OJK Malang Sugiarto Kasmuri, Rabu ini telah melakukan pertemuan dengan Susmiati, Guru TK di Malang yang terjerat pinjaman dari fintech lending. Pertemuan OJK dengan Susmiati juga dihadiri Walikota Malang Sutiaji yang juga memberi perhatian terhadap kasus ini.

Dalam pertemuan tersebut, Susmiati menyampaikan bahwa dirinya telah meminjam melalui 19 fintech lending ilegal dan lima fintech lending yang terdaftar atau berizin di OJK. Total kewajibannya mencapai sekitar Rp35 juta, dengan rincian Rp29 juta di fintech lending ilegal dan Rp6 juta di fintech lending resmi.

OJK akan memfasilitasi penyelesaian kewajiban Susmiati pada fintech yang legal dan akan berkoordinasi dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengenai kemungkinan adanya pelanggaran pelayanan yang dilakukan terhadap Susmiati.

Sementara mengenai pinjaman pada fintech lending yang ilegal, dalam pertemuan itu disepakati akan dibantu penyelesaiannya oleh Baznas Kota Malang sesuai arahan Walikota.

Kantor OJK Malang juga akan menindaklanjuti kasus ini dengan menemui Kapolresta Malang guna membahas penanganan terhadap fintech lending yang ilegal.

Sebelumnya, Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing juga menyatakan prihatin atas kasus yang menimpa Susmiati dan meminta masyarakat untuk tidak memanfaatkan fintech lending yang tidak terdaftar atau berizin OJK.

“Kami sangat prihatin dengan peristiwa ini. Ini bukti bahwa kegiatan fintech lending ilegal ini sangat membahayakan masyarakat," kata Tongam.

Tongam juga meminta masyarakat yang sudah menjadi korban penagihan dengan kekerasan dari fintech lending ilegal untuk segera melaporkannya kepada Kepolisian "Kegiatan penagihan yang tidak beretika dari fintech lending ilegal dengan teror, intimidasi, atau pelecehan merupakan tindakan yang tidak bisa ditolerir dan harus diproses hukum. Kita percayakan penanganannya di Kepolisian," kata Tongam.

Satgas Waspada Investasi dalam operasionalnya mencegah kerugian masyarakat hingga April kembali menemukan 86 platform fintech lending ilegal dan 26 kegiatan usaha tanpa izin yang berpotensi merugikan masyarakat.

Sejak 2018 s.d. April 2021 ini Satgas sudah menutup sebanyak 3.193 fintech lending ilegal. (nck)

21 May 2021

Jakarta - Presiden RI Joko Widodo telah menargetkan jumlah penduduk yang sudah divaksinasi sebanyak 70 juta pada periode Agustus-September 2021 mendatang. Diharapkan pada saat bersamaan, kurva kasus aktif Covid-19 terus melandai dan sudah semakin banyak perusahaan yang melaksanakan vaksinasi para karyawannya. Guna mencapai hal tersebut, Pemerintah mendorong percepatan pelaksanaan Vaksin Gotong Royong.

Berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, sekitar 22.750 perusahaan telah mendaftar Vaksin Gotong Royong dengan peserta sebanyak 10 juta orang. Secara resmi, Program Vaksinasi Gotong Royong dimulai pada 18 Mei 2021 dan dilakukan perdana bagi pekerja di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Kab. Bekasi, Jawa Barat, serta ditinjau langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Tahap awal pelaksanan Vaksinasi Gotong Royong meliputi Jabodetabek untuk sekitar 220 ribu orang dari berbagai sektor industri (antara lain manufaktur, petrokimia dan makanan-minuman), di mana sekitar 420 ribu dosis vaksin sudah terdistribusi. Total vaksin Sinopharm yang sudah tiba untuk vaksin gotong royong sebanyak 500 ribu dosis. Total vaksin yang sudah komitmen sebanyak 7,5 juta dosis dan berpotensi menjadi total sebanyak 15 juta dosis.

PT Bio Farma (Persero) telah ditunjuk menjadi pelaksana pengadaan vaksin gotong royong berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MENKES/4627/2021 tentang Penunjukan PT Bio Farma (Persero) dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) untuk Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong.

Sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut baik pelaksanaan awal Vaksinasi Gotong Royong tersebut, apalagi melihat antusiasme dari perusahaan-perusahaan yang ingin karyawannya segera divaksin. Hal ini akan mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan lebih cepat lagi.

“Tadi sudah dibuka Presiden dan sudah ada 19 perusahaan yang mengikuti. Ini memberikan sinyal positif bahwa Vaksin Gotong Royong sudah dimulai dan memang sudah dilakukan pendaftaran dalam beberapa bulan terakhir. Ini juga untuk mengakselerasi tercapainya herd immunity, dan tentunya Gotong Royong ini menunjukkan korporasi burden sharing dengan pemerintah, di mana produktivitas karyawan ditanggung mereka,” jelas Menko Airlangga.

Harga Vaksin Gotong Royong ditetapkan Rp321.660, dengan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910 berdasarkan KMK No. HK.01.07/Menkes/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm melalui penunjukan PT Bio Farma (Persero) dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Covid-19 dan Tarif Maksimal Pelayanan untuk Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong. Sehingga, total biaya maksimal untuk dua kali vaksinasi (harga pembelian dan pelayanan vaksinasi) yaitu Rp879.140 per orang.

Mekanisme pendaftaran Vaksinasi Gotong Royong ada di bawah kontrol Kementerian Kesehatan serta dilaksanakan oleh Kadin dan Bio Farma. Bagi perusahaan yang sudah mendaftar maka akan terakselerasi jadwal vaksinasinya, sedangkan yang tidak mendaftar harus ikut penjadwalan dari program Pemerintah. Pemerintah juga sudah bekerja sama dengan beberapa fasilitas kesehatan di berbagai daerah, baik yang bekerja sama dengan korporasi maupun RS swasta.

Adapun beberapa vaksin yang Pemerintah sudah berkomitmen untuk dilakukan pengadaan antara lain Sinovac (sampai November 2021) berjumlah lebih kurang 147 juta, Novavax (semester kedua) sekitar 50 juta, lalu Covax Gavi (sistem multilateral, sampai Desember 2021) sebanyak 54 juta, AstraZeneca (sampai Desember 2021) ditargetkan 20 juta.

“Pfizer juga rencananya diadakan di semester kedua sejumlah 50 juta. Juga ada tambahan vaksin bilateral dari Covax Gavi sebanyak 60 juta, dan Vaksin Gotong Royong (Sinopharm) direncanakan 15 juta,” ujar Menko Airlangga.

Menko Airlangga melanjutkan, pada Juli-Agustus 2021 mendatang, total akumulatif vaksin yang diadakan adalah 140 juta. “Tentu kita melihat situasi dan kondisi dari masing-masing manufaktur, karena ada beberapa negara dengan demand tinggi yang terkadang mengubah jadwalnya. Dengan 140 juta vaksin yang diadakan di Juli dan di Agustus diharapkan sudah sekitar 190 juta, maka target vaksinasi dari Presiden sebanyak 70 juta itu akan bisa dicapai,” ucapnya.

Sementara, untuk pelaksanaan vaksinasi di luar lansia (yaitu penduduk berusia 18-59 tahun) akan disesuaikan tahapan, jumlah, beserta daerahnya. “Salah satu tugas sudah dimulai terkait sektor Gotong Royong untuk mereka yang berusia produktif. Dengan jumlah vaksin yang bertambah dan jumlah (vaksinasi) lansia bisa diselesaikan sesuai targetnya, maka sudah akan bisa dimulai untuk program Pemerintah bagi mereka yang masuk dalam rentang usia ini,” tuturnya. (nck)

19 May 2021

Jakarta - Sampai dengan 4 Mei 2021, total jumlah penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau fintech lending yang terdaftar dan berizin di OJK adalah sebanyak 138 perusahaan.

Adapun terdapat penambahan 1 (satu) penyelenggara fintech lending berizin yaitu PT Lumbung Dana Indonesia.

Selain itu, terdapat 8 (delapan) pembatalan tanda bukti terdaftar fintech lending karena penyelenggara tersebut mengembalikan tanda terdaftar, yaitu PT Arga Berkah Sejahtera, PT Berkah Kelola Dana, PT Danon Digital Nusantara, PT Mitra Pendanaan Mandiri, PT Amanah Karyananta Nusantara, PT Digilend Mobile Nusantara, PT Digital Yinshan Technology, dan PT Finlink Technology Indonesia.

Dengan demikian, jumlah penyelenggara fintech lending berizin dan terdaftar menjadi 138 (seratus tiga puluh delapan) penyelenggara dengan rincian 57 (lima puluh tujuh) penyelenggara berizin dan 81 (delapan puluh satu) penyelenggara terdaftar.

OJK mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara fintech lending yang sudah terdaftar/berizin dari OJK.

Hubungi Kontak OJK 157 melalui nomor telepon 157 atau layanan whatsapp 081 157 157 157 untuk mengecek status izin penawaran produk jasa keuangan yang Anda terima. (nck)

17 May 2021

Jakarta - Pembelajaran dari Libur Idul Fitri tahun 2020 lalu, terjadi kenaikan jumlah kasus harian yang sangat signifikan pasca libur lebaran. Karena itu, meskipun beberapa indikator nasional (jumlah kasus aktif, penambahan kasus harian, BOR, kesembuhan, kematian) menunjukkan tren perbaikan beberapa hari ini, namun perlu kewaspadaan terkait peningkatan signifikan jumlah kasus dan BOR di sebagian besar Provinsi di Sumatera. Untuk mengantisipasi arus balik mobilitas masyarakat pasca libur lebaran, maka dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus positif Covid-19.

Pemerintah telah memutuskan untuk menerapkan kebijakan Random-Test Covid-19 dan Mandatory-Check  Covid-19 sebagai upaya pencegahan peningkatan kasus Covid-19 pasca libur lebaran. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dalam Talkshow Satgas Covid-19, Sabtu (15/5) secara virtual.

“Random-Test diterapkan untuk perjalanan dari beberapa Provinsi di Pulau Jawa menuju Jakarta, sedangkan Mandatory-Check untuk perjalanan dari Sumatera menuju ke Jawa dan Jakarta, yang diberlakukan mulai hari ini 15 Mei 2021” kata Airlangga.

Keputusan penerapan kebijakan ini merupakan hasil dari koordinasi antar Instansi Pusat dan Daerah. Mulai tanggal 15 Mei 2021 (hari ini) akan dilakukan Mandatory-Check Covid-19 atas Dokumen Rapid Test-PCR, Swab-Test Antigen dan GeNose di Pelabuhan Bakauheni untuk semua pelaku perjalanan (sesuai SE-13/2021).  Mandatory-Check Covid-19 diterapkan untuk arus balik dari wilayah di Pulau Sumatera ke Jakarta melalui penyeberangan Bakauheni – Merak, dan akan dilakukan di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung.

Sedangkan penerapan Random-Test Covid-19 dilakukan untuk arus pergerakan masyarakat dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Barat menuju Jakarta (baik melalui Jalan Tol maupun Jalan Nasional). Pengecekan Random-Test Covid-19 dengan Rapid Test-Antigen ada di sekitar 21 lokasi titik pengecekan di seluruh Provinsi yang ada di Pulau Jawa menuju Jakarta.

Random-Test di Jalan Tol dilakukan di 21 lokasi titik pengecekan, terbagi dalam 2 kelompok:

-      Untuk Jalan Tol Trans-Jawa yang dikelola Jasa Marga (dari Timur menuju Jakarta) terdapat 18 lokasi: (a) 13 lokasi di Rest-Area Jalan Tol; (b) 4 lokasi di Pintu Masuk Tol Utama; (c) 1 lokasi di eks Gerbang Tol Cikarang Utama KM.31.

-      Untuk Jalan Tol Jakarta-Merak (dari Barat menuju Jakarta) terdapat 3 lokasi: (a) 2 lokasi di Rest-Area KM.45 dan KM.68; (b) 1 lokasi di Pintu Masuk Tol Cikupa.

Sedangkan Random-Test Covid-19 di Jalan Nasional ada di beberapa lokasi, untuk sementara diterapkan di 4 lokasi, dan akan disesuaikan dengan update kondisi di lapangan berdasarkan laporan dari Ditlantas Polda: (a) Lokasi di Jembatan Timbang Balonggandu, Karawang - Jabar; (b) Lokasi di Pos Tegal Gubug di Susukan, Cirebon – Jabar; (c) lokasi antara Indramayu – Jatibarang dan antara Sukabumi – Cianjur arah ke Jakarta.

“Informasi dari Kemenhub sudah lebih 1,5 juta orang yang melakukan perjalanan keluar Jakarta, karena itu perlu diantisipasi kembalinya pasca libur lebaran,” tutur Airlangga.

Semua Gubernur di Sumatera dan Jawa, diminta mengambil tindakan untuk mencegah potensi peningkatan kasus Covid-19, dengan melakukan pemeriksaan secara ketat dokumen RT-PCR / Swab test Antigen / Genose setiap pelaku perjalanan arus balik di pos penyekatan dan titik pengecekan. Di Lampung dibentuk Satgas Khusus Penanganan Arus Balik dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa, untuk melakukan mandatory-check terhadap dokumen RT-PCR / Swab Test Antigen / Genose setiap pelaku perjalanan arus balik di Pelabuhan Bakauheni.

Pelaku perjalanan pasca Idul Fitri dengan hasil positif Covid-19, wajib dilakukan isolasi di tempat yang disediakan oleh Satgas Daerah, dengan rujukan ke fasilitas kesehatan setempat. Apabila dekat dengan daerah asal, pasien dapat kembali ke daerah asalnya, namun apabila dekat dengan Jakarta, pasien direkomendasikan ke Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Jakarta.

Untuk tempat-tempat wisata, telah diatur dalam aturan PPKM Mikro, Pemerintah mewajibkan tempat-tempat publik menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan dibuka hanya untuk max 50% dari kapasitas. Untuk daerah dengan Zona Merah dan Oranye, tempat wisata dilarang buka dan beroperasi. Secara teknis, akan diatur oleh Pemerintah Daerah melalui Satgas Daerah masing-masing.

07 May 2021

Jakarta – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatatkan Laba Bersih Rp742 miliar pada triwulan 1 2021, naik 12.85% dibandingkan periode sama tahun 2020 sebesar Rp657 miliar. Kenaikan kinerja triwulan 1 2021 didorong oleh kenaikan pendapatan margin dan bagi hasil sampai triwulan 1 2021 sebesar 5,16% secara year on year (yoy).

Direktur Utama BSI, Hery Gunardi mengatakan kenaikan Laba ini didorong oleh ekspansi Pembiayaan dan kenaikan Dana Murah yang optimal sehingga cost of fund atau biaya dana bagian dari keuntungan bank menjadi lebih besar. “Untuk meningkatkan kinerja, pada tahun ini BSI fokus ke empat hal diantaranya mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat dan sustain, memanage efisiensi, akselerasi kapabilitas digital dan integrasi operasional pasca merger,” kata Hery.

Dengan pertumbuhan Laba yang tinggi, BSI dapat meningkatkan rasio profitabilitas ditandai dengan meningkatnya ROE (Return on Equity) dari 11,19% per Desember 2020 menjadi 14,12% per Maret 2021.

Dari sisi bisnis, Bank Syariah Indonesia pada triwulan 1 2021 telah menyalurkan Pembiayaan sebesar Rp159 triliun, naik 14,74% dari periode sama 2020 sebesar Rp138,6 triliun. Komposisi Pembiayaan terbesar disumbang oleh segmen Konsumer sebesar Rp71,6 triliun (45,0% dari total pembiayaan); segmen Korporasi Rp37,3 triliun (23,5%); segmen Kecil dan Menengah Rp20,8 triliun (13,1%); Mikro Rp15,0 triliun (9,4%); dan Komersial Rp9,6 triliun (6,1%).

Seiring kenaikan bisnis, BSI tetap menjaga kualitas pembiayaan ditunjukkan dengan tren penurunan NPF gross dari 3,35% di triwulan 1 2020 menjadi 3,09% di triwulan 1 2021. Untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian, BSI juga telah mencadangkan cash coverage sebesar 137,48% sampai triwulan 1 2021.

Dari sisi Liabilitas, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah Indonesia sampai triwulan 1 2021 mencapai Rp205,5 triliun, naik 14,3% dibandingkan periode sama 2020 sebesar Rp179,8 triliun. Pertumbuhan tersebut didominasi oleh peningkatan Dana Murah (Giro dan Tabungan) sebesar 14,73% sehingga meningkatkan rasio CASA dari 57,54% pada triwulan 1 2020 menjadi 57,76% di triwulan 1 2021.

Dengan kinerja tersebut, sampai triwulan 1 2021, BSI berhasil mencatatkan total aset sebesar Rp234,4 triliun naik 12,65% secara year on year (yoy) dibanding periode sama 2020 sebesar Rp208,1 triliun. BSI juga mencatat kenaikan rasio permodalan atau CAR menjadi 23,1% di triwulan 1 2021.

BSI terus meningkatkan kapabilitas digital, hal ini tercermin dari volume transaksi kanal digital BSI yang tumbuh signifikan sepanjang triwulan pertama 2021. Nilainya hingga Maret 2021 lalu sudah menembus Rp40,85 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari transaksi melalui layanan BSI Mobile yang naik 82,53% secara tahunan (yoy).

Sepanjang Januari-Maret 2021, volume transaksi di BSI Mobile mencapai Rp17,3 triliun. Akumulasi jumlah transaksi dari platform tersebut mencapai 14,65 juta transaksi, tumbuh 72,35% yoy.

Secara umum, kenaikan volume transaksi melalui channel digital banking BSI sampai Maret 2021 naik 43,3% yoy. Selain disumbang oleh transaksi BSI Mobile (42%), kenaikan ini juga ditopang aktivitas nasabah pada kanal internet banking (24%); kartu debit/kredit (17%); dan ATM (14%).

Pada kesempatan ini, Bank Syariah Indonesia juga mengumumkan hasil RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 yang diselenggarakan di Wisma Mandiri 1 Lantai 11 Jakarta Selatan. Sebanyak enam mata acara yang diputuskan dalam RUPS Tahunan ini diantaranya persetujuan laporan keuangan tahun buku akhir Desember 2020; persetujuan penggunaan laba bersih tahun 2020; remunerasi direksi, komisaris dan Dewan Pengawas Syariah 2021; persetujuan penunjukkan kantor akuntan publik; persetujuan perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah; dan persetujuan perubahan anggaran dasar. (nck)

07 May 2021

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI atau Perseroan) menyiapkan uang tunai sebesar Rp 12,9 triliun per minggu dalam rangka memenuhi kebutuhan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah atau Lebaran tahun 2021. Dengan jumlah uang tunai tersebut, BNI memperkirakan akan dapat memenuhi kebutuhan yang berpotensi meningkatkan selama bulan Ramadhan hingga liburan Lebaran tahun ini.


Menurut Direktur Teknologi Informasi dan Operasi BNI YB Hariantono, Perseroan akan mengalokasikan uang tunai tersebut untuk memenuhi kebutuhan dana pada mesin – mesin ATM BNI, yang diperhitungkan mencapai sebesar Rp 8,57 triliun. “Uang tunai tersebut juga akan menutup tambahan kebutuhan uang tunai di Outlet – outlet kami, dimana pada musim Libur Lebaran kali ini diperkirakan mencapai Rp 4,34 triliun,” ujarnya di Jakarta, Kamis (6 Mei 2021) saat menghadiri acara Buka Puasa Bersama secara Virtual dengan kalangan media yang juga dihadiri secara daring oleh Direktur Bisnis Konsumer BNI Corina Leyla Karnalies serta Direktur Layanan dan Jaringan BNI Ronny Venir.


BNI juga memperkuat layanan digitalnya seiring dengan perilaku nasabah dan masyarakat yang berubah menjadi sangat tergantung pada layanan elektronik selama Pandemi yang  telah melanda Tanah Air selama lebih dari setahun ini. Penguatan layanan digital tersebut dilakukan dengan menambah berbagai berbagai fitur digital channel sehingga semakin mempermudah transaksi selama masa libur Lebaran.  Salah satu, produk digital yang menjadi andalan adalah BNI Mobile Banking. 
“Sebagai product champion BNI saat ini, BNI Mobile Banking dilengkapi fitur yang dapat memudahkan masyarakat dalam berbagi berkah pada momen sebesar Hari Raya Idul Fitri. Masyarakat dapat menggunakan fitur TRANSFER, dimana mereka dapat mengirimkan uang baik ke sesama rekening BNI ataupun ke rekening bank lain,” jelas Hariantono.


Selain itu, masyarakat juga dapat berbagi dengan melakukan pembayaran Zakat/ Infaq/ Shadaqah/ Wakaf melalui fitur Pembayaran di BNI Mobile Banking. Terdapat juga fitur baru yaitu DiKado dimana masyarakat dapat berbagi dengan mengirimkan digital kado yang disertai dengan kartu ucapan.
“Kadonya pun beragam, dapat dipilih seperti transfer uang tunai (antar BNI atau antar bank), top up GoPay/ LinkAja, top up pulsa, hingga tarik tunai, tanpa kartu (Mobile Tunai),” ujar Hariantono.
           

Melalui fitur DiKado ini, masyarakat dapat memilih kartu ucapan sesuai momen spesial, seperti kartu ucapan bertemakan Hari Raya Idul Fitri yang dituliskan untuk orang terkasih. Setelah transaksi, masyarakat dapat langsung SHARE kartu ucapan melalui aplikasi chatting di smartphone miliknya.
             
Tetap Membuka 197 Outlet
Sementara itu, Ronny Venir menuturkan, demi memaksimalkan layanan, BNI tetap membuka 197 outletnya pada masa libur cuti Bersama  Idul Fitri 2021, yaitu pada tanggal 12 Mei 2021. Begitu juga sebanyak 24 outlet kembali beroperasi secara terbatas pada tanggal 14 Mei 2021. Seluruh outlet BNI hanya tutup operasi pada tanggal 13 Mei 2021.
Pada saat operasional terbatas, outlet yang beroperasi akan tetap memberikan layanan pembayaran pajak, hingga melayani setoran Pertamina. “Nasabah tetap dapat menikmati layanan dan bertransaksi melalui berbagai fitur digital channel kami yang tetap beroperasi selama masa cuti bersama tersebut, seperti dapat melakukan penarikan tunai 7x24 jam di seluruh ATM/CRM (Cash Recycle Machine) BNI, SMS Banking, Internet Banking, serta memaksimalkan manfaat BNI Mobile Banking,” ujar Ronny. 
 
Program Berkah Ramadan BNI
Sementara itu, Corina Leyla Karnalies menyampaikan bahwa dalam momentum merayakan bulan penuh berkah, BNI juga menawarkan rangkaian program Promo Berkah Ramadan agar belanja dari rumah semakin mudah.  Ini sesuai dengan himbauan pemerintah agar memperbanyak transaksi dari rumah demi mengurangi risiko terjebak dalam kerumunan dan terpapar risiko tertular Covid – 19.
           

Program promo BNI diberikan dengan lengkap, mulai dari belanja kebutuhan kesehatan (Health), bahan makanan (Groceries), promo restoran (Dining), belanja kebutuhan hari raya (fashion & dept. store), sampai belanja online (e-Commerce) lainnya. Semua Promo Unggulan Ramadan yang disiapkan BNI ini dapat dicek selengkapnya pada bit.ly/RamadanBNI . Dengan sekali klik, maka berbelanja kebutuhan keluarga bisa dilakukan lebih menyenangkan, dan bahkan lebih hemat.
         

Ramadan kali ini dibuat lebih menarik oleh BNI. Setidaknya terdapat 21 merchant makanan dan minuman yang siap dengan promo – promo menarik, sebut saja misalnya The Harvest, Seribu Rasa, Bakerzin, Coldstone, hingga Pizza Hut. Terdapat empat merk terkemuka yang menyediakan fashion terkini, seperti Matahari Department Store, Cottonink  hingga 14 marketplace yang juga siap melayani pemesan secara online, seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, Mapemall, hingga Traveloka. 
           

Promo Ramadan BNI pun dapat dirasakan di merchant - merchant yang berada di ibukota – ibukota provinsi. Cek saja BNI Zona di bagian Kompilasi Promo Wilayah. Dapatkan promo menarik dan khas daerah masing – masing mulai dari wilayah Medan dan sekitarnya, hingga Papua. (nck)

07 May 2021

SURABAYA - Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas beroperasinya Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Surabaya. Presiden menilai, PSEL di Kota Surabaya merupakan pengolahan sampah paling cepat dari 7 daerah yang ditunjuk Presiden.

Padahal, menurut Presiden, mewujudkan pengolahan sampah ramah lingkungan menjadi energi listrik, tidak mudah. Sebab masih terdapat kendala regulasi, yang tidak mudah dihadapi.

“Tapi mantan Wali Kota Surabaya (Tri Rismaharini – red) dan Wali Kota yang sekarang memang bisa bergerak cepat. Saya acungi dua jempol,” kata Presiden saat meresmikan PSEL di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo Kota Surabaya (06/05).

Hadir dalam kesempatan tersebut, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta pejabat terkait.

Presidenn menyatakan, mewujudkan pengolahan sampah ramah lingkungan menjadi energi listrik, tidak mudah. Sejak menjadi Wali Kota Solo, dan kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta, cita-cita itu belum terwujudkan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Presiden menerbitkan dua regulasi, yakni Perpres 16/2018 tentang Investasi, dan Perpres No. 35/2018 tentang Tarif Listrik.

Pada kesempatan ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, TPA Benowo sudah beroperasi sejak 2001. Saat itu, Pemkot Surabaya hanya mampu mengelola 1600 ton per hari dgn luas 37.4 hektar.

Kala itu, Pemkot di bawah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ingin pengolahan sampah yang efektif, dengan peran serta masyarakat ditingkatkan dengan 3R, reduce reduce dan recycle.

Sehingga itu dapat mengurangi sampah yang masuk ke TPA Benowo sampai dengan 20 persen. Tapi pemkot lebih ingin efektif lagi dengan kerjasama dengan PT Sumber Organik.

“Hasil kerja sama itu dapat menghasilkan listrik sebesar 11 megawat, yang 2 MW dari Power Plant Insya Allah yang 9 MW berasal dari klasifikasi power plant” katanya. (nck)

06 May 2021

Jakarta, 6 Mei 2021. Satgas Waspada Investasi dalam operasionalnya mencegah kerugian masyarakat hingga April kembali menemukan 86 platform fintech peer to peer lending ilegal dan 26 kegiatan usaha tanpa izin yang berpotensi merugikan masyarakat.
Satgas Waspada Investasi meminta masyarakat untuk semakin waspada terhadap penawaran dari entitas fintech lending dan investasi ilegal yang memanfaatkan momentum menjelang Lebaran.

“Fintech lending dan penawaran investasi ilegal ini masih tetap muncul di masyarakat. Menjelang Lebaran dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, kewaspadaan masyarakat harus ditingkatkan agar tidak menjadi korban,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing.

Tongam mengatakan, pihaknya selalu berusaha mengingatkan masyarakat bahwa sebelum memanfaatkan fintech lending dan mencoba berinvestasi harus memahami legalitas atau izin dari perusahaan itu dan melihat logika dari penawaran keuntungan yang ditawarkan sesuai dengan nilai yang wajar.

“Terlebih lagi menjelang lebaran ini masyarakat mendapatkan THR sehingga diharapkan tidak menempatkan dana THR tersebut pada penawaran-penawaran investasi ilegal,” kata Tongam.

Menurut Tongam, saat ini juga ada beberapa entitas yang mengaku bahwa perizinan atau legalitasnya “clear and clean” dari Satgas Waspada Investasi OJK.

“Kami tegaskan bahwa Satgas Waspada Investasi tidak ada kaitannya dengan pengurusan perizinan atau legalitas kegiatan usaha, oleh karena itu masyarakat diminta tidak ikut kegiatan perusahaan yang membawa-bawa nama Satgas Waspada Investasi dalam pemasarannya,” katanya.

Dalam operasionalnya, Satgas juga menemukan kegiatan penghimpunan sumbangan dari masyarakat dengan program Saling Jaga dari Kitabisa.com diduga merupakan kegiatan perasuransian sebagaimana dimaksud dalam UU No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, sehingga harus mendapatkan izin usaha perasuransian dari OJK. Oleh karena itu Satgas Waspada Imvestasi bersama pengurus Kitabisa.com telah menyepakati untuk menghentikan kegiatan program Saling Jaga sebelum memperoleh izin kegiatan usaha perasuransian dari OJK.

Satgas meminta masyarakat untuk menanyakan langsung kepada Kontak OJK 157 atau WA 081157157157 bila ingin memanfaatkan fintech lending atau mengikuti investasi, ataupun jika ingin melaporkan adanya kegiatan fintech lending dan investasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Menurut Tongam, pihak Satgas Waspada Investasi yang terdiri dari 13 kementerian dan lembaga akan terus melakukan patroli siber rutin yang frekuensinya akan terus ditingkatkan sejalan dengan masih banyaknya temuan fintech lending dan penawaran investasi ilegal melalui berbagai saluran teknologi komunikasi di masyarakat.

Sejak tahun 2018 s.d. April 2021 ini Satgas sudah menutup sebanyak 3.193 fintech lending ilegal.
Sementara dari 26 entitas investasi ilegal yang ditemukan pada April, di antaranya melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 11 Money Game;
- 3 Investasi
Cryptocurrency tanpa
izin;
- 1 Penyelenggara
sistem pembayaran
tanpa izin
- 2 Penyelenggara
pembiayaan tanpa izin; - dan 9 kegiatan lainnya.

Satgas Waspada Investasi juga menyampaikan bahwa terdapat satu entitas yang ditangani Satgas telah mendapatkan izin usaha yaitu Snack Video, sehingga dilakukan normalisasi atas aplikasi yang telah diblokir.

Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id. Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157 (WA 081157157157), email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. (nck)

06 May 2021

JAKARTA – Tidak ada perbedaan pendapat antar menteri, apalagi antara Presiden dengan Menteri Keuangan soal pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi ASN/PNS. Semua komponen pemerintah satu suara, mengacu pada regulasi yang sama, yaitu PP 63/2021 dan PMK 42/2021. “Jadi tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara Presiden dengan Menkeu terkait THR ASN,” ungkap Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan S. Sulendrakusuma, Rabu (5/5).

Panutan menjelaskan, PMK 42/2021 merupakan juknis bagi PP 63/2021, penyusunannya mengacu pada PP 63, oleh karena itu isinya dijamin konsisten. Bahkan, kata Panutan, tidak ada perbedaan antara dua regulasi tersebut. Meski begitu, seperti regulasi lainnya, selalu ada diskusi antara pihak-pihak terkait sebelum diputuskan dalam sidang kabinet dan diformalkan dalam bentuk regulasi.

“Dalam proses diskusi tersebut, mungkin saja ada perbedaan ide. Itu hal yang sangat normal,” jelas Panutan.

Sebagai regulasi, PP 63 dan PMK 42 tentu saja berlaku umum. Panutan menerangkan, semua ASN di berbagai K/L menerima THR dengan mengikuti ketentuan yang sama. “Tidak ada keistimewaan bagi K/L tertentu,” ungkapnya.

Panutan merinci, semua ASN menerima THR yang tidak ada komponen tunjangan kinerja di dalamnya, sesuai dengan regulasinya. Dia pun menjelaskan alasan tidak dimasukkannya tunjangan kinerja ke dalam komponen THR 2021 (juga 2020), sebagaimana dijelaskan oleh Menkeu. Menurut Panutan, penyebab utamanya adalah kondisi keuangan negara yang memang tengah mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19.

“Sehingga tidak bijaksana jika kita membandingkannya dengan THR 2019. Kita semua tahu, tahun 2019 merupakan kondisi sebelum Covid-19,” papar Panutan.

Di sisi lain, Pemerintah tentu memahami kebutuhan para ASN, sebagaimana kebutuhan masyarakat pada umumnya, apalagi mendekati Lebaran. Tapi untuk saat ini, kata Panutan, itulah yang dapat diberikan oleh pemerintah setelah mempertimbangkan berbagai hal.

Panutan juga menyampaikan, pemerintah melihat petisi online THR ASN 2021 secara proporsional. Di satu sisi, itu merupakan bagian dari demokrasi, serta menjadi masukan bagi pemerintah. “Kita hormati itu. Akan tetapi, di sisi lain, kita memang tidak bisa memuaskan keinginan semua orang, dalam hal ini ASN,” imbuh dia.

Sebelumnya, Menkeu secara jelas sudah menyampaikan alasan dan pertimbangan yang melandasi ketentuan tentang besaran THR bagi ASN. Namun masih banyak ASN yang bersyukur, bahwa dalam situasi sulit seperti sekarang ini tetap menerima THR. “Tapi kalau ada yang tidak puas atau kecewa, kita bisa mengerti. Tapi kalau tuntutannya adalah THR seperti tahun 2019 (sebelum Covid-19), itu kurang bijak dan kurang realistis,” ujar Panutan.(nck)

30 April 2021

SURABAYA - Presiden Joko Widodo mengunjungi keluarga korban tenggelam KRI Nanggala 402 di Surabaya. Dalam kunjungan yang didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini tersebut, Presiden menyampaikan duka mendalam.

Menumpang pesawat Kepresidenan, Kepala Negara mendarat di Hanggar II Pangkalan Udara TNI AL Surabaya pukul 10.23. Presiden dan rombongan langsung menuju Gedung Hanggar Rotary Wings.

"Atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya 53 prajurit TNI AL di KRI Nanggala-402 dalam melaksanakan tugas di perairan utara Pulau Bali. Pemerintah sangat menghargai perjuangan dan jiwa patriiotik mereka. Pemerintah menaikkan pangkat satu tingkat. Dan juga menyiapkan perumahan. Lokasinya dipersilakan ibu-ibu sekalian, " kata Presiden di Hanggar II Lanudal TNI AL Juanda, Surabaya, Kamis (29/04/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden didampingi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Mensos, menemui keluarga korban. Kepala Negara tampak menghibur dan menguatkan moril keluarga para prajurit.

Kepada keluarga, Presiden menyampaikan bahwa prajurit yang gugur merupakan putra-putra terbaik bangsa, patriot terbaik penjaga kedaulatan Negara. "Semoga arwah mereka diberikan tempat terbaik di sisiNya," kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Sosial menyerahkan santunan kematian bagi keluarga yang ditinggalkan. Mensos menyerahkan santunan kematian kepada 51 ahli waris dengan nilai masing-masing Rp15 juta.

Sebelumnya Mensos telah menyerahkan santunan kepada dua ahli waris yaitu istri Mayor Laut (E) Whilly dan isteri Kopda Dirgantara Nugroho Putranto. Selain santunan, Mensos menyatakan juga akan mengirimkan pekerja sosial untuk memberikan layanan trauma healing kepada keluarga korban.

Selain santunan, Mensos juga menyerahkan bantuan pendukung pemenuhan kebutuhan dasar untuk anak dan bayi dalam kandungan yang ditinggalkan masing-masing Rp100 juta. Ada juga piagam penghargaan atau kehormatan untuk korban.

"Mudah-mudahan dengan bantuan ini dapat meringankan sebagian beban keluarga yang ditinggalkan, " kata Mensos. Kemensos juga terus memantau dan memastikan keluarga korban mendapatkan pendampingan psikososial.

"Kami akan kirimkan petugas untuk penanganan trauma. Yang dari daerah sudah berjalan melalui balai-balai kami. Mudah-mudahan dengan ini membantu meringankan beban psikologis keluarga prajurit, " kata Mensos.

Hadir juga dalam kegiatan ini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. (nck)

Page 3 of 46

Tentang Kami