Live Streaming
Page 2 of 43
29 March 2021

Jakarta - Menegaskan komitmen dalam penguatan kerja sama ekonomi bilateral, Pemerintah Indonesia dan Singapura melakukan pertemuan bilateral yang digelar di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Jumat (26/3). Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan.

Pertemuan tersebut merupakan kelanjutan hasil pertemuan tingkat menteri Indonesia-Singapura yang sebelumnya digelar secara virtual dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura. Ini juga merupakan rangkaian kunjungan Menteri Luar Negeri Singapura ke beberapa negara anggota ASEAN.

“Saya berharap Indonesia dapat terus bekerja sama dengan Pemerintah Singapura terutama memperdalam kerja sama ekonomi antara kedua negara dan mengatasi tantangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung,” ujar Airlangga dalam sapaan pembukanya.

Senada dengan Airlangga, Menteri Luar Negeri Singapura mengatakan “kita tidak dapat pulih sendirian, melainkan membutuhkan peran seluruh wilayah untuk bekerja sama .”

Selanjunya topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah isu-isu yang menjadi kepentingan bersama kedua negara, di antaranya persiapan dan deliverables pertemuan Leaders’ Retreat antara Perdana Menteri Singapura dengan Presiden Republik Indonesia.

Terdapat beberapa hal penting dari kerja sama ekonomi bilateral Indonesia-Singapura, sebagaimana dibahas dalam Pertemuan Tingkat Menteri yang diadakan pada tanggal 15 Oktober 2020 yang lalu tentang Enam Kelompok Kerja Ekonomi Bilateral (6WG), yaitu 1) Batam-Bintan-Karimun dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) lainnya, 2) investasi, 3) ketenagakerjaan, 4) transportasi, 5) agribisnis, dan 6) pariwisata.

Pemerintah Indonesia tentunya mengapresiasi komitmen kuat Singapura untuk terus berinvestasi di Indonesia. Bahkan tahun lalu, FDI Singapura mencapai 9,8 miliar USD, meningkat 34% dibandingkan tahun 2019 dan merupakan rekor tertinggi dalam 6 tahun terakhir.

“Kantor kami selalu terbuka untuk inisiatif dan kolaborasi yang diprakarsai bersama untuk terus mempromosikan peluang bisnis di Indonesia dan Singapura”, tutur Airlangga.

Update yang disampaikan dalam pertemuan ini antara lain berkaitan dengan Integrasi Pembangunan Batam, Bintan, dan Karimun-Singapura; Inisiatif Kerja Sama Industri Digital; Kerja Sama Program Pengembangan Tech-Talent, Travel Bubble Innitiatives Singapura-Bintan; Kawasan Industri Kendal; Kemungkinan Kerja Sama dalam Infrastruktur (infrastruktur keras dan lunak); Pengembangan Smelter Alumina di KEK Galang Batang; Pembangunan Jembatan Batam-Bintan; Pengembangan Maintenance Repair & Overhaul (MRO) KEK Batam Aero Technic; dan Leaders’ Retreat.

Dalam kerjasama multilateral, Airlangga juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mencari dukungan Singapura pada Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022. Indonesia berharap kerja sama G20 dapat membawa pesan positif seiring dengan upaya untuk mengatasi tantangan besar saat ini khususnya dalam pemulihan ekonomi global.

“Saya ingin menutup dengan menegaskan kembali komitmen kuat Pemerintah Indonesia untuk terus bekerja sama dengan Singapura. Saya percaya bahwa masih banyak peluang yang harus dimanfaatkan kedua negara di tahun-tahun mendatang,” pungkas Airlangga. (nck)

26 March 2021

Jakarta, 26 Maret 2021. Otoritas Jasa Keuangan terus menjaga sektor jasa keuangan tetap stabil dan terus berupaya mendorong upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid 19 dengan senantiasa melakukan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak serta lembaga terkait.

Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK, pekan ini menilai bahwa berdasarkan data hingga Februari 2021, stabilitas sistem keuangan masih terjaga dan mampu mendorong proses pemulihan perekonomian yang sedang dilakukan Pemerintah.

OJK juga terus memperkuat infrastruktur pengawasan sektor jasa keuangan dengan mengeluarkan berbagai ketentuan pengawasan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi di industri jasa keuangan dan dukungan OJK terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta antipencucian uang dan pembiayaan terorisme.

Sejak awal tahun hingga Maret ini, OJK sudah mengeluarkan 7 Peraturan OJK (POJK) dan 10 Surat Edaran OJK (SEOJK) kepada industri jasa keuangan mengenai berbagai ketentuan di industri pasar modal, perbankan, dan IKNB.

Mengenai perkembangan kebijakan retrukturisasi kredit dan pembiayaan yang dikeluarkan OJK untuk menjaga sektor usaha dan stabilitas sistem keuangan, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan jumlahnya terus meningkat meski trennya semakin melandai sejak akhir tahun lalu.

Nilai outstanding (dikurangi nilai pelunasan) restrukturisasi kredit untuk sektor perbankan sampai dengan Januari 2021 mencapai Rp825,8 triliun untuk 6,06 juta debitur. Jumlah ini mencapai 15,32% dari total kredit perbankan. Jika tidak direstrukturisasi, debitur tersebut akan default dan memberikan dampak besar bagi kinerja perbankan dan akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan serta perekonomian nasional.

Perbankan telah merestrukturisasi 4,37 juta debitur UMKM dengan total baki debet mencapai Rp328 triliun, sedangkan jumlah debitur korporasi yang direstrukturisasi sebesar 1,68 juta debitur dengan baki debet sebesar Rp497,7 triliun.

Wimboh menyatakan upaya pemulihan ekonomi akan berjalan dengan baik jika semua pihak tidak berjalan sendiri namun senantiasa melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak/lembaga terkait dalam mengeluarkan kebijakan.

Menurutnya, penurunan suku bunga kredit bukan satu-satunya solusi untuk mendorong pertumbuhan kredit. Berdasarkan data OJK, tren suku bunga menurun yang terjadi di masa pandemi juga belum mampu menjadi stimulus pelaku usaha untuk menggunakan fasilitas kreditnya. Pantauan OJK juga menunjukkan bahwa penurunan bunga kredit modal kerja dan investasi tidak mempengaruhi jumlah penyaluran kredit perbankan.

Saat ini, dibutuhkan bagaimana mengembalikan demand masyarakat. Efektivitas vaksin akan menjadi game changer bagi percepatan pemulihan ekonomi nasional karena akan memberikan kepercayaan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas normal kembali.

Sektor jasa keuangan sangat siap untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor yang memberikan dampak besar bagi penciptaan lapangan kerja dan perkonomian nasional. (nck)

24 March 2021

Jakarta, 24 Maret 2021 – Bank Syariah Indonesia melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Jamkrindo Syariah (Jamsyar) di Graha Mandiri, Jakarta. Bentuk dari PKS ini adalah Kerjasama terkait Penjaminan (Kafalah) Pembiayaan Kepemilikan Emas. Kerjasama ini guna mendukung pertumbuhan bisnis Syariah serta meningkatkan layanan prima perbankan.

Hadir dalam penandatanganan Kerjasama ini Pawning Group Head PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Mahendra Nusanto S. dan Kepala Divisi I PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, Ari Perdana Gandhi.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Retail Banking Bank Syariah Indonesia, Kokok Alun Akbar mengatakan, kerjasama antara BSI dan Jamsyar ini akan semakin memperkuat produk-produk yang dimiliki BSI, termasuk Cicil Emas yang saat ini termasuk salah satu produk yang sangat diminati. “Harapannya Kerjasama ini akan semakin memperluas jangkuan layanan yang dapat diterima oleh nasabah di seluruh Indonesia, tutur Kokok Alun Akbar.

Kepala Divisi I PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, Ari Perdana Gandhi mengatakan bahwa penandatanganan ini adalah wujud Jamsyar dan BSI untuk terus berinovasi dan mendorong pergerakan ekonomi nasional di tengah pandemic Covid-19. Melalui jalinan hubungan kemitraan Jamsyar dan BSI diharapkan dapat saling melengkapi dan menciptakan solusi kreatif yang menjawab seluruh pemenuhan nilai-nilai kebutuhan masyarakat dan terjamin Jamsyar.

Produk yang dijadikan dasar dalam Kerjasama ini merupakan Produk Cicilan Emas BSI yang memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk dapat memiliki logam mulia (LM) dalam bentuk emas batangan dengan menggunakan akad murabahah (jual-beli) yang pembayarannya dilakukan secara cicilan (tidak tunai). Hal ini sebagaimana Fatwa DSN MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 77/DSN-MUI/VI/2020 tentang Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai yang menyebutkan bahwa Hukum Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai adalah boleh (mubah, jaiz) selama emas tidak menjadi alat tukar menukar yang resmi (sebagaimana alat tukar uang pada umumnya).

BSI memberikan kemudahaan nasabah dalam pembiayaan kepemilikan emas dengan keunggulan produk Cicil Emas BSI seperti cicilan ringan, jangka waktu angsuran fleksibel, angsuran dengan nominal tetap serta pastinya aman. Jenis emas yang dapat dibeli melalui Cicil Emas BSI berupa emas lantakan atau batangan dengan minimal jumlah gram yang dapat dibeli adalah 10 gram serta maksimal 250 gram.

Produk Cicil Emas BSI hal ini sangat diminati oleh nasabah Bank Syariah Indonesia dengan tenor cicilan yang fleksibel dengan pilihan tenor mulai dari 12 bulan sampai dengan maksimal 60 bulan. Sedangkan untuk uang muka atau DP minimal adalah 20% dari harga emas yang dibiayai. Penentuan harga emas dilakukan pada saat akad yang menggunakan akad murabahah (jual - beli) serta akad rahn (gadai). (nck)

18 March 2021

Jakarta - Sejak diluncurkan Presiden RI Joko Widodo pada pertengahan Maret 2020, satu tahun sudah Program Kartu Prakerja mendampingi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan sekaligus menjadi ‘bantalan ekonomi’ dalam menjaga daya beli sebagai imbas pandemi Covid-19.

Presiden Jokowi berharap para penerima Kartu Prakerja dapat menjadi motivator bagi rekan-rekannya untuk bersama bangkit dalam pemulihan ekonomi, melalui penguasaan skill, etos kerja, maupun semangat wirausaha yang didapat selama mengikuti pelatihan dalam program ini.

“Kita harus yakin bahwa jika kita berusaha meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, maka peluang dan ruang-ruang yang terbuka akan lebih banyak lagi. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti meningkatkan skill. Kita ini sedang kejar-kejaran dengan perubahan,” ujarnya saat menerima alumni Program Kartu Prakerja dari berbagai daerah di Indonesia di Istana Negara, Rabu (17/3).

Hingga saat ini Program Kartu Prakerja telah memasuki 14 gelombang dan diberikan kepada 5,5 juta orang penerima dari 55,6 juta pendaftar di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Ekosistem yang kolaboratif juga telah dibangun oleh Program Kartu Prakerja. Saat ini terdapat 7 Platform Digital, 5 Mitra Pembayaran, 165 Lembaga Pelatihan, dan lebih dari 1.700 jenis pelatihan yang telah diasesmen dan terus dievaluasi dengan melibatkan tim ahli independen.

“Lima jenis pelatihan yang paling banyak diminati antara lain pemasaran online, food and beverage, IT, perkantoran, dan kewirausahaan. Kesemuanya memang banyak dibutuhkan pasar dan industri,” tutur Presiden Jokowi.

Selain bertemu 20 orang perwakilan alumni di Istana Negara, Presiden Jokowi juga berkesempatan terhubung secara virtual dengan 514 penerima Kartu Prakerja mewakili masing-masing kabupaten/kota di Indonesia.

Presiden mengaku senang dan bangga mendengar cerita sukses para penerima Kartu Prakerja dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote. Kisah-kisah mereka menjadi bukti keberhasilan tujuan program Kartu Prakerja dalam hal skilling, upskilling, dan reskilling.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku ketua Komite Cipta Kerja menambahkan, Program Kartu Prakerja ikut mengakselerasi inklusi keuangan dengan membuka akses kepada 25% Penerima Kartu Prakerja yang sebelumnya tidak memiliki rekening bank maupun e-wallet.

“Program ini juga memicu kebiasaan belajar baru yang sangat dibutuhkan pada era 4.0, yaitu secara daring dan mandiri. Dengan kata lain, Program Kartu Prakerja mendorong perluasan literasi digital masyarakat,” tutur Airlangga yang turut mendampingi Presiden Jokowi di Istana Negara.

Selain itu, lanjut Menko Airlangga, program Kartu Prakerja mendorong kewirausahaan, mulai dari bagaimana memulai bisnis, mengatur keuangan, membuat produk, memasarkan dan menjual produk, sampai dengan bagaimana membentuk badan usaha.

“Para wirausaha alumni program Kartu Prakerja juga akan difasilitasi untuk mendapatkan modal usaha, dengan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui sinergi antara program Kartu Prakerja dengan program KUR Super Mikro,” tambah Menko Perekonomian.

Survei Angkatan Kerja Nasional BPS Agustus 2020 menunjukkan bahwa Program Kartu Prakerja berhasil menjalankan misi gandanya sebagai program semi-bantuan sosial. Data mencatat sebanyak 88,9% Penerima Kartu Prakerja menyatakan keterampilan kerja mereka meningkat, dan 81,2% menggunakan insentif yang diterima untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Adapun Survei Evaluasi yang dilakukan Manajeman Pelaksana Program Kartu Prakerja dengan responden lebih dari 4 juta orang menemukan bahwa 62% penerima Kartu Prakerja belum pernah menerima pelatihan atau kursus dalam bentuk apapun.

Selain dana pelatihan sebesar Rp1 juta per orang, insentif senilai masing-masing Rp600 ribu yang diberikan empat kali dalam empat bulan juga dianggap sangat membantu kondisi penerima Kartu Prakerja dalam situasi ekonomi seperti ini.

Sebanyak 95 persen penerima Kartu Prakerja menggunakan dana insentif untuk pembelian bahan pangan, 75 persen untuk kebutuhan listrik dan air, serta 71 persen untuk tambahan modal usaha. Ini fakta yang sangat menggembirakan.

Salah seorang penerima Kartu Prakerja, Stevenly Rio Loginsi awalnya berprofesi sebagai petugas keamanan di sebuah perusahaan swasta di Manado, Sulawesi Utara. Setelah kehilangan pekerjaan akibat pandemi, Rio diterima di Gelombang 3 Kartu Prakerja dan mengikuti pelatihan desain serta bagaimana memasarkan produk melalui media sosial.

Dengan keterampilan barunya, Rio kembali bekerja dan kini menjadi supervisor di sebuah perusahaan operator telepon seluler. “Dengan berbagai pelatihan di Program Kartu Prakerja, saya terus mengasah keterampilan diri dengan memanfaatkan dana yang tersedia. Insentif bulanan juga sangat berarti bagi kehidupan keluarga saya,” katanya.

Presiden juga berdialog dengan 2 (dua) perwakilan penerima Kartu Prakerja lainnya yang hadir di Istana Negara yaitu Fauziyah Maharani dari Jakarta dan Verly Naomi Pelmelai dari Jayapura, Papua.

Hadir pula secara fisik yaitu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari. Sementara yang mengikuti secara daring antara lain Menteri dan Kepala Lembaga anggota Komite Cipta Kerja, Tim Pelaksana dan Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, serta perwakilan dari ekosistem yaitu mitra Program Kartu Prakerja. (nck)

16 March 2021

Jakarta, 16 Maret 2021. Bank Syariah Indonesia resmi ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan sebagai mitra distribusi baru penjualan surat berharga syariah negara ritel atau Sukuk Ritel SR014. Dalam penjualan perdana SR014, Bank Syariah Indonesia menargetkan penjualan sebesar Rp 500 miliar.

Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, Hery Gunardi berharap dengan adanya Bank Syariah Indonesia sebagai mitra distribusi sukuk saat ini, diharapkan dapat mendiversifikasi kebutuhan produk perbankan khususnya investasi nasabah. “Sukuk Ritel SR014 dengan kupon 5,47% bisa jadi pilihan investasi menarik bagi masyarakat, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan finansial nasabah atas produk-produk investasi,” kata Hery Gunardi.

Untuk mencapai target penjualan Sukuk Ritel SR014, Bank Syariah Indonesia menyiapkan strategi pemasaran yaitu kegiatan pra marketing dan cross selling dengan nasabah sukuk yang akan jatuh tempo. Selain itu juga dilakukan pemasaran melalui media publikasi online seperti digital marketing, digital flyer/poster, hingga media publikasi lainnya seperti media sosial maupun media luar ruang lainnya.

Keunggulan berinvestasi pada SR014 di Bank Syariah Indonesia karena Bank Syariah Indonesia merupakan bank syariah yang menawarkan produk wealth management dengan prinsip syariah secara lengkap. Tidak hanya sukuk, Bank Syariah Indonesia juga menawarkan produk investasi lain seperti Reksa Dana dan Emas serta produk proteksi berupa bancassurance, sehingga nasabah dapat memenuhi segala kebutuhan dalam pengelolaan keuangannya sesuai syariah dalam 1 atap.

Instrumen investasi sukuk SR014 ini sendiri cukup menarik dan minat masyarakat terhadap produk ini cukup tinggi, mengingat sukuk SR014 merupakan produk investasi yang aman dengan kupon dan pokok yang dijamin negara, return menarik dengan presentase kupon yang kompetitif dengan rata-rata tingkat deposito perbankan serta pajak yang lebih rendah, mudah dicairkan dan dapat diperjualbelikan di Pasar Sekunder sehingga nasabah memiliki potensi mendapatkan capital gain apabila dijual pada harga diatas harga beli awal, kupon tetap dibayarkan per bulan dengan nominal tetap, berbasis syariah sesuai fatwa DSN-MUI.

Nasabah dapat membuka rekening Bank Syariah Indonesia dan melakukan pemesanan SR014 melalui BSI Net Banking. Proses pendaftaran BSI Net Banking dapat dilakukan melalui kantor cabang BSI.

Kementerian Keuangan menawarkan sukuk ritel seri SR014 pada 26 Februari 2021 hingga 17 Maret 2021 dan akan diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2021. Kupon yang ditawarkan adalah 5,47 persen per tahun dengan pajak 15 persen. SR014 diterbitkan dengan menggunakan akad Ijarah asset to be leased dengan underlying asset Barang Milik Negara (BMN) dan Proyek APBN tahun 2021 dengan tenor 3 (tiga) tahun. Nominal minimal pembelian adalah Rp 1 juta dan maksimal Rp 3 miliar.

SR014 bersifat dapat diperjualbelikan di Pasar Sekunder. Adapun transaksi penjualan atau pembelian di Pasar Sekunder dapat dilakukan mulai tanggal 11 Juni 2021. Kupon SR014 akan dibayarkan setiap tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya dan apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh di hari libur maka akan dibayarkan di hari kerja berikutnya tanpa kompensasi. Adapun kupon pertama SR014 akan mulai dibayarkan pada 10 April 2021.

Tentang PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (“Bank Syariah Indonesia”) adalah bank hasil penggabungan dari tiga bank Syariah milik BUMN yakni PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRIsyariah Tbk. yang mulai beroperasi pada 1 Februari 2021. Penggabungan ini menyatukan kekuatan ketiga bank syariah tersebut dan bertujuan untuk mengoptimalkan potensi keuangan dan ekonomi syariah Indonesia yang besar.

Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia memiliki visi untuk menjadi salah satu dari 10 bank Syariah terbesar di dunia dari sisi kapitalisasi pasar dalam 5 tahun ke depan.

Bank Syariah Indonesia berstatus sebagai perusahaan terbuka yang tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia (ticker code: BRIS). Pasca merger, Bank Syariah Indonesia adalah bank syariah terbesar di Indonesia. Per Desember 2020, Bank Syariah Indonesia memiliki total aset mencapai sekitar Rp240 triliun, modal inti lebih dari Rp22,60 triliun, Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp 210 triliun, serta total pembiayaan Rp157 triliun. Selain itu laba terkonsolidasi Bank Syariah Indonesia per Desember 2020 mencapai Rp2,19 triliun.

Dengan kinerja finansial tersebut, Bank Syariah Indonesia masuk dalam daftar 10 besar bank terbesar di Indonesia dari sisi aset. Dari sisi jaringan, Bank Syariah Indonesia didukung oleh lebih dari 1.300 kantor cabang, lebih dari 2.400 jaringan ATM, serta didukung lebih dari 20.000 karyawan yang tersebar di seluruh Nusantara.

Seluruh aset dan kekuatan ini akan dioptimalkan Bank Syariah Indonesia untuk memberikan layanan dan produk finansial syariah yang lengkap dalam satu atap untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan nasabah dari berbagai segmen, mulai dari UMKM, ritel, komersial, wholesale, dan korporasi baik dalam maupun luar negeri. (nck)

11 March 2021

Semarang - Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 massal di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah pada Rabu (10/2).

Di DIY Presiden RI Joko Widodo bersama Menko Airlangga meninjau pelaksanaan vaksinasi massal terhadap seniman dan budayawan. Selanjutnya di Kota Semarang, Jawa Tengah Presiden beserta rombongan melakukan peninjauan pelaksanaan vaksinasi massal terhadap ulama, tokoh lintas agama, santri, dan petugas pelayan publik Provinsi Jawa Tengah.

“Pagi hari ini dilaksanakan vaksinasi [bagi] sebanyak 517 seniman, baik itu seniman musik, tari, seni rupa, pelukis, seni tradisional sampai modern, semuanya tadi divaksinasi dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar,” ujar Presiden RI Joko Widodo usai meninjau pelaksanaan vaksinasi di Padepokan Seni Bagong Kussudiardja (PSBK), Dusun Kembaran, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Presiden menyadari bahwa pandemi COVID-19 adalah keadaan yang tidak mudah bagi pekerja seni. Namun, ia berharap para pekerja di bidang seni dan budaya tetap bersemangat dan tidak berhenti berkarya.

“Kita harus terus merawat semangat, agar beliau-beliau yang bekerja di bidang seni ini terus memiliki semangat untuk berkarya. Meskipun dalam masa pandemi dan adanya pembatasan-pembatasan yang ada tetapi karyanya tidak pernah berhenti,” imbuhnya.

Sementara itu Ketua Yayasan PSBK, Butet Kartaredjasa menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah terhadap seniman dan budayawan sebagai salah satu pekerjaan yang sangat terdampak pandemi Covid-19.

Vaksinasi massal di PSBK ini diikuti seniman dan budayawan dari berbagai lintas disiplin, seperti perupa, penyair, sastrawan, penari, pemusik, dalang, sampai pemain ketoprak. Presiden berharap vaksinasi ini dapat memberikan perlindungan bagi para pelaku seni dan budaya tersebut.


Peninjauan Vaksinasi di Jawa Tengah

Bertolak dari DIY, sekitar pukul 13.30 WIB Presiden dan rombongan tiba di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. MAJT menjadi titik digelarnya pelaksanaan vaksinasi massal bagi para ulama, tokoh lintas agama, hingga para santri.

Presiden berharap agar pelaksanaan vaksinasi massal yang diperuntukkan bagi para ulama, tokoh lintas agama, dan para santri juga segera dilakukan di daerah-daerah lainnya.

"Kita harapkan semakin hari semakin banyak dari warga kita yang divaksinasi. Ini akan memberikan sebuah kekebalan komunal dan kita berharap laju penularan Covid-19 bisa kita cegah," tuturnya.

Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Tengah turut meninjau jalannya pelaksanaan vaksinasi massal yang secara keseluruhan diperuntukkan bagi kurang lebih 1.000 penerima vaksin.

Sebelumnya, vaksinasi massal bagi ulama dan tokoh lintas agama juga telah dilaksanakan di Masjid Istiqlal, DKI Jakarta pada 23 Februari lalu.

Hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam rangkaian kunjungan pelaksanaan vaksinasi massal di DIY dan Jateng antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (nck)

08 March 2021

Jakarta, 08 Maret 2021

Inklusi keuangan memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan pentingnya peranan inklusi keuangan khususnya lagi pada masa pandemi COVID-19, Rapat Koordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif memutuskan untuk meningkatkan akselerasi implementasi inklusi keuangan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

“Akselerasi inklusi keuangan tersebut dilakukan melalui dua strategi utama yaitu pertama, mempercepat penyaluran kredit baik dari usaha mikro hingga usaha besar, dan kedua, meningkatkan layanan keuangan berbasis digital, seperti QRIS dan mobile banking. Kedua program tersebut selain dapat mencegah penularan COVID-19 juga sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) ketika memimpin Rapat Koordinasi DNKI secara virtual, Senin (8/3).

Tingkat kepemilikan produk dan layanan keuangan di kalangan masyarakat tetap positif di tengah besarnya dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian. “Inklusi keuangan di Indonesia terus meningkat, baik dari kepemilikan maupun penggunaan rekening di lembaga keuangan. Prestasi ini tidak terlepas dari kerja keras Kementerian dan Lembaga anggota DNKI dalam mengeksekusi program edukasi keuangan, hak properti masyarakat, fasilitasi intermediasi dan saluran distribusi keuangan, digitalisasi layanan keuangan pada sektor pemerintah, perlindungan konsumen, regulasi dan pemerataan infrastruktur telekomunikasi,” kata Menko Airlangga.

Indeks inklusi keuangan di Indonesia terus meningkat baik dari sisi kepemilikan akun maupun dari sisi penggunaan akun. Indeks kepemilikan akun meningkat dari 31,3 pada tahun 2014 menjadi 61,7 pada tahun 2020. Sementara indeks penggunaan akun/rekening meningkat dari 59,74 pada 2013 menjadi 81,4 pada 2020.

DNKI mencatat, sepanjang tahun 2020 sebanyak 348 kegiatan edukasi keuangan terhadap sekitar 85.000 peserta telah terlaksana. Kegiatan edukasi dan literasi keuangan Syariah juga kian gencar seiring perlindungan konsumen yang lebih optimal. Sekitar 94,54% dari jumlah total pengaduan layanan keuangan telah terselesaikan. Selain itu, Pemerintah juga telah meresmikan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan.

Pembukaan rekening bank yang dilakukan hanya pada Bulan Inklusi Keuangan bahkan melonjak sampai 789.025 rekening baru. Sementara itu, kepemilikan akun uang elektronik meningkat sampai 13,8 juta dan 5,1 juta merchant di seluruh Indonesia telah menerapkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), yang mana mayoritas merchant adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

DNKI juga mencatat bahwa program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) turut meningkatkan inklusi keuangan secara signifikan, khususnya di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil. Rasio penyaluran kredit UMKM oleh bank umum mencapai 19,8%, sementara realisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp196,42 triliun, atau setara 103,3%, dari target Rp190 triliun. Di samping itu, pemberdayaan SHAT (Sertifikat Hak Atas Tanah) melalui pendampingan usaha dan akses pembiayaan terus berjalan.

Lebih jauh, perkembangan inklusi keuangan Indonesia tak lepas dari infrastruktur dan akses terhadap teknologi informasi yang merata. Merujuk data Kementerian Komunikasi dan Informatika, saat ini akses internet tersedia di 11.817 titik fasilitas publik dan persentase pemanfaatan Palapa Ring secara umum terus meningkat sejak diresmikan. Pemerintah juga telah meluncurkan LokasiKu, yaitu sebuah aplikasi pencarian titik layanan keuangan, dan mengembangkan Peta Akses Layanan Keuangan Indonesia.

Inklusi keuangan juga membutuhkan regulasi yang tepat untuk memacu perkembangannya. Karenanya, pemerintah memperbarui Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) melalui penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2020 dan mencabut Perpres Nomor 82 Tahun 2016.

“Kami tetapkan Perpres baru SNKI untuk memacu kenaikan penggunaan dan kepemilikan layanan keuangan formal, yang berpotensi mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Menko Airlangga.

Agar manfaat Perpres Nomor 114 Tahun 2020 tentang SNKI lebih cepat dirasakan masyarakat, DNKI menetapkan target dan Program Kerja SNKI 2021–2024 dalam Rapat Koordinasi SNKI. Target indeks inklusi keuangan tahunan 2021-2024 yang ditetapkan pada Rapat Koordinasi tersebut masing-masing sebesar 82 pada tahun 2021, 85 pada tahun 2022, 88 pada tahun 2023 dan 90 pada tahun 2024.

Rapat Koordinasi SNKI dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Sosial, Menteri ATR/BPN, Menteri Pertanian, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perindustrian, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Kelautan dan Perikanan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wakil Menteri Keuangan, Kepala Badan Pusat Statistik, dan perwakilan Kementerian dan Lembaga anggota DNKI. (nck)

04 March 2021

Jakarta (4/3/2021)-Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) saat ini sedang fokus untuk mengembangkan pariwisata di domestik dan mendorong wisatawan nusantara untuk berwisata ke destinasi super prioritas.

“Kita 2021 bersiap-siap untuk memulihkan itu dengan bertumpu terutama kepada wisatawan domestik dulu nih, sampai siap-siap untuk wisatawan mancanegara boleh dibuka. Sementara ini fokusnya Kementerian pariwisata lebih ke domestik atau Wisdom,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam Webinar Membangkitkan Optimisme Industri Pariwisata Nusantara – FORWADA, Kamis (4/3/2021)

Dirinya tidak menampik, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga ikut terpukul dengan adanya kondisi pandemi covid-19 ini. Bahkan berdasarkan data statistik dari Kemenparekraf, Sandiaga menyebutkan terjadi penurunan Wisatawan Mancanegara dan devisa.

“Penurunan wisman dan devisa di tahun 2019 kita punya Wisman itu sekitar 16 jutaan dengan devisa sekitar USD 116 juta. Kemudian tahun 2020 ini wismannya hanya tinggal 4.080.000 dan devisanya sekitar USD 3,54 juta,” katanya.

Menurutnya hal itu wajar terjadi, karena memang akses transportasi juga ditutup oleh Pemerintah karena ada kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tahun 2020. Selain itu negara-negara lain juga rata-rata menerapkan kebijakan lockdown. Sehingga secara langsung menutup pintu pariwisata di seluruh dunia.

Kendati begitu, untuk menyikapi kondisi pandemi covid-1 ini. Sandiaga menyebutkan ada beberapa tahap fase pengembangan. Yakni fase jangka pendek dan jangka Panjang menengah, untuk jangka pendeknya yaitu bagaimana cara menangani covid-19, memulihkan perekonomian.  Sementara jangka panjang menengah yakni membangun keunggulan melalui pariwisata.

“Tentu kita harus melakukan mitigasi di jangka 2020-2021. Jadi memang ketika terjadi 2020 kita langsung program perlindungan sosial untuk pekerja pariwisata, kemudian realokasi anggaran untuk beberapa kegiatan yang terkait dengan padat karya kemudian juga pemberian stimulus ekonomi pada sektor parekraf,” pungkasnya.   

Sementara itu Deputi Marketing Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Nia Niscaya menyebut bahwa persepsi masyarakat umum terhadap Indonesia dari segi penanganan covid-19 relatif jelek.

Dia menyebut dari penyaringan data melalui Adobe Data, pembahasan dan persepsi pasar mengenai covid-19 masih tidak menggembirakan. Padahal sektor pariwisata yang sangat bergantung pada kepercayaan penanganan pandemi, lanjutnya, sangat terdampak dari penanganan covid-19.

"Apa yang dibahas orang tentang Indonesia soal tourism ternyata bagus persepsi pasar, tapi ketika bicara covid-19 jelek persepsinya. Ketika bicara covid-19 dan tourism 50 persen turun persepsinya," kata Nia.

Nia menyebut tak bisa dipungkiri penanganan covid-19 sangat memengaruhi citra pariwisata Indonesia. Karenanya, sangat penting untuk mengkampanyekan wisata sehat dan aman yang ketat dengan protokol kesehatan.

Menurut dia, tren pariwisata di era covid-19 sudah bergeser. Bila dulu masyarakat cenderung mengunjungi destinasi yang ramai, sekarang destinasi yang sepi malah lebih disenangi.

"Tren sekarang itu bukan destinasinya cukup menarik atau tidak, tapi bagaimana prokotol kesehatannya di situ," jelasnya.

Oleh karena itu, ia menyebut salah satu program Kemenparekraf di tahun ini adalah menggencarkan sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability) kepada pengusaha. (nck)

25 February 2021

Jakarta, 24 Februari 2021. Sebagai upaya edukasi pemakaian masker serta mendorong kepatuhan masyarakat dalam menggunakan masker secara masif, Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) hari ini (24/02) memberikan bantuan 35 Juta masker untuk masyarakat melalui Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Airlangga Hartarto turut menyaksikan penyerahan tersebut secara langsung.

Menurut Menko Airlangga, kegiatan seperti ini diharapkan membantu pengkondisian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro, demi cepat pulihnya kesehatan masyarakat, sekaligus mendukung produktivitas industri tekstil nasional.

“Saya mengucapkan terima kasih atas komitmen Kementerian Perindustrian yang mendorong terwujudnya bantuan ini. Saya berharap ke depan APBN kita khususnya melalui anggaran PC-PEN tidak hanya dapat mendorong penguatan ekonomi nasional, namun juga dapat menciptakan Indonesia yang sehat, maju dan produktif,” ujarnya.

Selain itu, Menko Perekonomian juga mengapresiasi dukungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam upaya menangani pandemi dan memulihkan ekonomi.

“Kami berterima kasih atas keterlibatan TNI dan Polri yang sangat sentral dalam menyukseskan program PPKM Mikro. Hal ini memperkuat upaya pemerintah dalam pelaksanaan Testing, Tracing, dan Treatment (3T),” tutur Menko Airlangga.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, sebagai upaya untuk terus berkontribusi positif pada perekonomian, Kemenperin mengeluarkan berbagai kebijakan strategis untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19, antara lain pemberian Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), penurunan harga gas untuk industri, serta pembebasan pembayaran minimum listrik untuk pelaku industri.

“Alhamdulillah karena ketiga kebijakan ini dan tentunya dibarengi stimulus lainnya, industri nasional dapat bertahan. Kebijakan-kebijakan tersebut, serta program-program lainnya dari KPC-PEN akan kami lanjutkan pada tahun 2021, dengan harapan dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi,” ucap Menperin.

Kali ini Kemenperin menunjukkan komitmen untuk memaksimalkan anggaran yang dimiliki untuk penanganan Covid-19 dan mendorong pertumbuhan industri nasional. Pemberian bantuan sebanyak 35 Juta Masker kepada masyarakat akan disalurkan melalui TNI dan Polri.

“Masker ini merupakan hasil produksi yang telah mengikuti standar. Kami bekerjasama dengan industri tekstil dalam negeri baik industri besar maupun industri kecil untuk proses pengadaannya,” imbuhnya,

Penyerahan masker dilakukan secara simbolis oleh Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita kepada Panglima TNI, yang diwakili Asisten Logistik Marsda TNI Dento Priyono dan kepada Kepala Kepolisian RI yang diwakili Asisten Logistik Irjen Pol Firman Shantyabudi.

“Penyerahan hari ini merupakan tahap awal dari rencana 35 juta masker, kami menargetkan agar distribusi 35 juta masker ini dapat secara tuntas kami laksanakan pada bulan depan,” pungkas Menperin.

Sebagai informasi, Pemerintah terus mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi melalui percepatan penanganan Covid-19. Upaya yang dilakukan antara lain melalui optimalisasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang dialokasikan untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan program prioritas yang meliputi dukungan pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pinjaman ke daerah dan subsidi pinjaman daerah, program padat karya kementerian dan lembaga, serta pengembangan kawasan industri. (nck)

23 February 2021

Jakarta – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) untuk pertama kalinya memimpin pembiayaan sindikasi pembangunan infrastruktur Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera (Jalintim) di Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp644,76 miliar. Pembiayaan sindikasi di Jalintim ini dikucurkan Bank Syariah Indonesia bersama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur dan Bank Panin Dubai Syariah kepada PT Jalintim Adhi Abipraya.

Dari total plafon pembiayaan sindikasi, porsi Bank Syariah Indonesia sebesar Rp248 miliar. Sedangkan porsi pembiayaan PT Sarana Multi Infrastruktur dan Bank Panin Dubai Syariah masing-masing sebesar Rp248 miliar dan Rp148,76 miliar. Dalam pembiayaan sindikasi, Bank Syariah Indonesia berperan sebagai Mandated Lead Arranger, Agen Fasilitas, Agen Jaminan, dan Agen Escrow.

Pinjaman bertenor 10 tahun ini akan digunakan untuk pembangunan Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan sepanjang 29,87 km berikut jembatan dan fasilitas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor.

Acara Financial Close Proyek Jalintim Sumsel ini sendiri dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Wismana Adi Suryabrata, Wakil Direktur Utama 1 Bank Syariah Indonesia Ngatari, Direktur Utama PT PII Muhammad Wahid Sutopo, Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad dan Direktur Utama Panin Dubai Syariah Bratha di Auditorium Kementerian PUPR RI, Senin (22/2/2021).

Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi, mengatakan sindikasi ini merupakan debut pertama pasca merger di awal Februari. Insya Allah, BSI siap mengemban amanah ini untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan selalu berkomitmen akan mendukung pengembangan infrastruktur untuk mendorong roda ekonomi Tanah Air. Kepercayaan memimpin sindikasi pembiayaan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi BSI, karena dilakukan dengan sistem Syariah.

“Alhamdulillah Bank Syariah Indonesia menjadi bagian dalam sejarah pemberian fasilitas Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Fasilitas ini merupakan yang pertama kalinya menggunakan transaksi syariah," tegas Hery.

Pada sindikasi ini, akad yang digunakan adalah Ijarah Muntahiyah bitTamlik, yaitu transaksi sewa manfaat atas suatu objek dengan pengalihan kepemilikan di akhir periode sewa. Preservasi Jalintim Sumsel ini merupakan kerjasama pemerintah dengan badan usaha pertama di sektor jalan non-tol di Indonesia. Dalam proyek ini PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia berperan sebagai lembaga penjamin.

“Kami berharap kerjasama ini dapat memberikan manfaat yang positif dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Pasalnya, proyek ini dapat mempersingkat waktu tempuh kendaraan, sehingga berdampak kepada penurunan harga barang, peningkatan pendapatan masyarakat, serta berkurangnya polusi udara,” tambah Hery.

Ruas jalan yang dipreservasi dalam proyek ini meliputi Jalan Srijaya Raya (6,3 km), Jalan Mayjen Yusuf Singadekane (5,2 km), Jalan Letjen H. alamsyah Ratu Perwiranegara (3,15 km), Jalan Soekarno - Hatta (8,32 km), Jalan Akses Terminal Alang-alang Lebar (4 km) dan Jalan Sultan mahmud Badarudin II (2,9 km). Ruas Jalintim ini juga kan dilengkapi dua buah Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor.

Hery menambahkan, pembiayaan sindikasi merupakan salah satu strategi Bank Syariah Indonesia dalam meningkatkan pembiayaan wholesale. Selain proyek infrastruktur, pada tahun ini, Bank Syariah Indonesia akan aktif menyalurkan sindikasi ke sektor energi, dimana salah satu proyek yang dibiayai adalah proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha.

Sampai Desember 2020, pembiayaan wholesale Bank Syariah Indonesia tercatat sebesar Rp48,03 triliun. Pada akhir 2021, Bank Syariah Indonesia menargetkan pertumbuhan pembiayaan wholesale sebesar 4%-6% secara tahunan atau year on year (nck)

 

 

Page 2 of 43

Tentang Kami