Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat mendorong penguatan integritas Industri Jasa Keuangan melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di seluruh sektor jasa keuangan. Integritas Industri Jasa Keuangan menjadi pilar untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam rapat koordinasi dengan KPK di Kantor OJK, Jumat (18/11).
Pada pertemuan tersebut, Ketua Dewan Audit Sophia Wattimena menyampaikan bahwa penerapan SMAP selama ini dilakukan secara sukarela oleh beberapa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan telah berjalan kurang lebih selama dua tahun.
“Harapannya dengan penerapan program-program tersebut dapat menciptakan budaya integritas yang konsisten dan penerapan tata kelola yang sehat, sehingga akan meningkatkan kepercayaan dan efisiensi di industri jasa keuangan,” kata Sophia.
Hadir dalam pertemuan tersebut Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan yang menyampaikan bahwa penerapan SMAP di sektor jasa keuangan diharapkan dapat menciptakan praktik bisnis yang terbebas dari penyuapan (zero tolerance).
“Kami ingin menumbuhkan budaya berani menolak gratifikasi atau suap, tidak cukup hanya melaporkan. Hal ini dianggap sangat penting karena jika PUJK berani menolak gratifikasi atau suap akan menciptakan lingkungan persaingan bisnis yang sehat dan efisien, serta ini berlaku tidak hanya di pusat namun hingga ke daerah-daerah,” kata Pahala.
Lebih lanjut dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai kemungkinan penerapan SMAP secara mandatory kepada seluruh PUJK. KPK memberikan masukan kepada OJK bahwa dengan kewenangan yang dimilikinya dapat memberikan dorongan melalui penyusunan kebijakan, panduan dan memberikan fasilitas dan pendampingan kepada PUJK dalam penerapan SMAP.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh pejabat OJK dari sektor Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) untuk mendapatkan paparan mengenai penerapan peraturan antisuap dan anti-fraud yang sudah ada di masing-masing sektor.
OJK akan terus meningkatkan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung penguatan integritas di sektor jasa keuangan dalam menjaga kepercayaan masyarakat. (nck)
Bangkok - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara APEC Leaders’ Dialogue with APEC Business Advisory Council (ABAC) yang merupakan agenda keempat dalam rangkaian KTT APEC pada hari Jumat (18/11).
Pertemuan ini membahas tiga isu utama, yaitu mengenai sustainability, regional economic integration, dan digitalization and inclusion. Pada kesempatan dialog kali ini, Presiden Joko Widodo berada dalam satu kelompok dengan para pemimpin dari Jepang, Peru, Chinese-Taipei, Brunei Darussalam, dan Amerika Serikat.
Presiden Joko Widodo menyampaikan pentingnya digitalisasi sebagai kunci pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Namun demikian, masih terjadi kesenjangan akses digital baik antar Ekonomi ataupun di dalam tiap Ekonomi, sehingga APEC sebagai incubator of ideas perlu mengambil langkah-langkah strategis guna memperkuat fundamental transformasi digital di kawasan.
Pertama, Presiden Joko Widodo mengajak Ekonomi APEC untuk mendorong kesetaraan akses digital melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur digital. Kawasan APEC harus menjadi penjuru dalam mewujudkan kesetaraan akses digital di dunia, tanpa meninggalkan seorang pun (leaving no one behind).
Kedua, penguatan sumber daya manusia di sektor digital perlu ditingkatkan untuk mendukung pengembangan infrastruktur maupun teknologi digital. Langkah kolaboratif antar Ekonomi APEC perlu diperkuat untuk memenuhi kebutuhan dan adaptasi tenaga kerja guna menghadapi era Industri 4.0. Peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan perlu ditingkatkan, terutama untuk menjangkau kelompok perempuan, remaja, dan kalangan rentan.
Lebih lanjut, literasi digital dan inklusi finansial bagi UMKM perlu didorong, mengingat kontribusinya yang besar terhadap perekonomian kawasan.
Pada kesempatan ini, Presiden Joko Widodo juga mempromosikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kepada kalangan bisnis APEC. IKN akan menjadi pusat peradaban digital di Indonesia, dengan mewujudkan smart government, smart transport, smart building, dan smart energy. Lebih lanjut, Presiden mengundang kerja sama pembiayaan, investasi, dan kemitraan swasta-pemerintah (KPBU) untuk pembangunan IKN. (nck)
Direktur Utama Bank tabungan Negara (BTN) Tbk Haru Koesmahargyo mengatakan target transaksi dalam pameran Indonesia Properti Expo (IPEX) yang akan berlangsung mulai 19- 27 November 2022 capai Rp1,5 triliun.
“IPTEX yang dilaksanakan 9 hari di targetkan transaksi sebesar Rp1,5 triliun dengan rincian KPR nonsubsidi Rp900 miliar, untuk KPR subsidi Rp300 miliar dan pembiayaan syariah sebesar Rp300 miliar,” ungkap Haru dalam pembukaan IPEX di JCC, Sabtu (19/11).
Haru juga mengatakan bertepatan dengan hari KPR yang ke 46 tahun, untuk masyarakat yang akan akad KPR akan mendapat cashback sebesar Rp450.000, tidak hanya Casback BTN juga memberikan suku bunga sepesial mulai 2,47 persen fix untuk 1 tahun pertama. “Dan ada beberapa tambahan bebas biaya administrasi, bebas biaya provisi, bebas biaya Apprasial dan diskon asuransi jiwa 5 persen," tutur Haru.
Haru menerangkan dalam pameran tersebut akan ada sekitar 42 pengembang 32 pengembang proyek non subsidi 10 pengembang proyek subsidi dan 5 produk pendukung, proyek yang di pasarkan 325 proyek perumahan yang tersebar di seluruh Jabodetabek dan beberapa kota besar di Indonesia.
Haru menegaskan BTN siap menjadi pemeran utama dalam pembiayan perumahan. Program pemerintah pada 100 tahun Indonesia adalah 0 backlog, menunjang hal tersebut BTN bersama kementrian terkait sedang menyusun sebuah buku yang berjudul kajian perumahan untuk sektor informal dan juga kajian untuk perumahan subsidi dalam hal ini kami bertekad bahwa kedepan dalam jangka panjangprogram perumahan ini makin lama makin mandiri.
Dikesempatan yang sama Dirjen Perumahan PUPR Iwan Suprijanto mengatakan dari sisi kepemilikan Backlog saat ini masih ada 12,7 juta dengan potensi pertambahannya yaitu keluarga baru sekitar 700-800 ribu per tahun. Sementara itu kemampuan pemerintah baru bisa menyediakan rumah sekitar 400-500 rumah.
Lanjutnya Iwan mengatakan untuk mewujudkan Backlog pemerintah terus mengejar program dengan beberapa strategi termasuk strategi pelaskanaan program sejumlah rumah pada tahun 2022. “Melalui target sejuta rumah per Oktober sudah mencapai 979 000 rumah,” kata Iwan.
Iwan berharap pameran ini memberikan dampak positif bagi sektor perumahan. (nck)
Yogyakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Universitas Gadjah Mada (UGM) terus mendorong peningkatan edukasi dan literasi keuangan bagi generasi muda melalui penyelenggaraan studium generale dengan tajuk Generasi Muda Melek Investasi di Gedung Grha Sabha Pramana, Yogyakarta.
Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi dan Rektor UGM Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D., menjadi pembicara dalam kuliah umum tersebut.
Friderica Widyasari Dewi dalam paparannya menyampaikan pentingnya membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan termasuk di dalamnya kegiatan investasi baik untuk individu maupun keluarga.
“Mahasiswa-mahasiswi harus cerdas, alert, paham dan jangan sampai masuk di skema-skema penipuan. Bekali diri dengan pengetahuan, percaya diri dan pengendalian diri. Gunakan dan manfaatkan masa muda dengan sebaik mungkin.” kata Friderica.
Lebih lanjut, literasi dan inklusi keuangan yang berimbang juga memberikan manfaat yang besar bagi diri kita sendiri tidak hanya dalam meraih hidup yang lebih sejahtera tetapi juga turut berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor jasa keuangan. Diharapkan dengan semakin tinggi tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara tepat sesuai kebutuhan dan kemampuan dengan tetap memperhatikan aspek pengelolaan risikonya.
Ova Emilia menyambut baik kegiatan stadium generale tersebut karena pengetahuan dan pemahaman terkait dengan investasi adalah momen penting bagi para mahasiswa dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sebagai generasi muda menuju usia produktif. Hal ini menjadi langkah awal bagi Gadjah Mada Muda (GAMADA) dalam menyongsong kehidupan yang lebih baik di masa depan dan sejahtera.
“Harapannya GAMADA benar-benar memahami materi yang disampaikan oleh para narasumber dan memiliki motivasi yang kuat untuk lebih baik di masa depan, khususnya dalam membangun perencanaan keuangan dan pengelolaan investasi. Para pemuda adalah harapan bangsa yang harus dibekali dengan literasi keuangan secara memadai sehingga para generasi muda lebih cakap keuangan serta mampu mewujudkan Indonesia emas 2045 mendatang,” kata Ova Emilia.
Selanjunya Ova Emilia juga memberikan pemahaman kepada seluruh mahasiswa agar dapat mengubah mindset atau pola pikir bahwa melek investasi tidak harus menunggu tua atau mapan, namun dapat dilakukan sedini mungkin dengan nominal uang yang terjangkau.
Dalam kegiatan kuliah umum juga dilakukan seremonial simbolis penyerahan beasiswa dari Keluarga Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM (KAFEGAMA) dan Tabungan SiMUDA InvestasiKU kepada masing-masing lima mahasiswa yang diserahkan oleh Prof. Eduardus Tandelilim, MBA Ketua Umum II Pengurus Pusat Kafegama dan Friderica Widyasari Dewi Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK.
Selain itu, dalam rangka mengakselerasi peningkatan literasi dan inklusi di lingkungan kampus, kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Magang, Pusat Literasi Keuangan dan Small Business Development Center antara Ketua Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan – Daerah Istimewa Yogyakarta (FKIJK-DIY) dengan Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada.
Mahasiswa terlihat sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan juga karena berkesempatan melakukan pembukaan Tabungan SiMUDA InvestasiKU yang difasilitasi oleh OJK kepada sebanyak 300 mahasiswa. (nck)
Bangkok, 18 November 2022. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo ketika bertemu dengan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern di sela-sela rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pacific Economic Cooperation (KTT APEC), Jumat (18/11). Pada kesempatan tersebut dibahas isu-isu bilateral kedua negara terkait hubungan ekonomi, transisi energi, serta kerja sama kawasan.
Mengawali pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo membahas kerja sama ekonomi kedua negara yang masih memiliki potensi besar untuk ditingkatkan dengan target mencapai Rp40 triliun (NZD 4 miliar) di tahun 2024. Presiden Joko Widodo mengajak Perdana Menteri Ardern mendorong implementasi Rencana Aksi Kemitraan Komprehensif Indonesia-Selandia Baru, khususnya untuk meningkatkan perdagangan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi pembukaan penerbangan langsung dari Selandia Baru ke Bali oleh Maskapai Air New Zealand.
"Kita perlu dorong akses pasar bagi perdagangan kedua negara khususnya pada komoditas pertanian, mineral, besi dan baja, dan plastik serta kerja sama bidang pertanian dan sertifikasi halal," ucap Presiden Joko Widodo.
Terkait isu transisi energi, Presiden Joko Widodo mengundang pebisnis Selandia Baru untuk bekerja sama memanfaatkan potensi cadangan panas bumi di Indonesia. Upaya ini merupakan bagian dari langkah Pemerintah dalam mendorong transisi energi nasional. Selanjutnya, kolaborasi dapat dilakukan melalui investasi pengembangan energi panas bumi serta kerja sama antara institusi Selandia Baru dengan BUMN Indonesia.
Dalam isu kerja sama kawasan, kedua pemimpin membahas perkembangan dinamika kawasan di Indo-Pasifik. Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 yang akan mengambil tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”. Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen Indonesia untuk memanfaatkan momentum Keketuaan ASEAN di tahun 2023 guna meningkatkan engagement ASEAN dengan negara-negara Pasifik.
“Saya ingin Selandia Baru dapat menjadi jembatan penghubung kemitraan antara ASEAN dan Pasifik di kawasan Indo-Pasifik,” kata Presiden Joko Widodo.
Perdana Menteri Ardern dalam kesempatan tersebut menyampaikan selamat kepada Indonesia untuk memegang Keketuaan ASEAN tahun 2023 dan menyatakan siap mendukung Indonesia di ASEAN tahun depan. Perdana Menteri Ardern juga mengharapkan agar kerja sama antara ASEAN dan Pasifik dapat difokuskan untuk mendukung upaya negara-negara Pasifik menghadapi perubahan iklim.
Pada pertemuan bilateral tersebut, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan undangan kepada Selandia Baru untuk berpartisipasi pada acara Indo-Pacific Forum for Development yang akan diadakan pada bulan Desember 2022 serta Indo-Pacific Infrastructure Forum yang merupakan salah satu flagship event pada Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023.
Di akhir pertemuan tersebut, Perdana Menteri Arden juga menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia. Selanjutnya kedua pemimpin negara juga membahas isu lain seperti Ukraina, stabilitas di Laut China Selatan, penanganan penyakit kuku dan mulut, serta proyeksi perekonomian di masing-masing negara. (nck)
Jakarta - Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 16-17 November 2022 memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 50 bps menjadi 5,25%, suku bunga Deposit Facility sebesar 50 bps menjadi 4,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 50 bps menjadi 6,00%. Keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah front loaded, pre-emptive, dan forward looking untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang saat ini masih tinggi dan memastikan inflasi inti ke depan kembali ke dalam sasaran 3,0±1% lebih awal yaitu ke paruh pertama 2023, serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya akibat kuatnya mata uang dolar AS dan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, di tengah peningkatan permintaan ekonomi domestik yang tetap kuat.
Bank Indonesia juga terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi sebagai berikut:
1. Memperkuat operasi moneter melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang sesuai dengan kenaikan suku bunga BI7DRR tersebut untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti kembali ke sasarannya lebih awal;
2. Memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dengan tetap berada di pasar sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, terutama imported inflation, melalui intervensi di pasar valas baik melalui transaksi spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder;
3. Melanjutkan penjualan/pembelian SBN di pasar sekunder untuk memperkuat transmisi kenaikan BI7DRR dalam meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN bagi masuknya investor portofolio asing guna memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah;
4. Menerbitkan instrumen sukuk Bank Indonesia (SukBI) yang menggunakan underlying berupa surat berharga pembiayaan inklusif (SukBI inklusif) dan diakui sebagai Surat Berharga Pembiayaan Inklusif (SBPI), sejalan dengan komitmen Bank Indonesia untuk terus mendukung pembiayaan inklusif serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah;
5. Melanjutkan kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit dengan melakukan pendalaman asesmen terkait respons suku bunga perbankan terhadap suku bunga kebijakan (Lampiran);
6. Terus mendorong penggunaan QRIS dan melanjutkan pengembangan fitur serta layanan QRIS termasuk perluasan QRIS antarnegara seiring dengan telah tercapainya target 15 juta pengguna baru QRIS pada Oktober 2022;
7. Mendorong inovasi sistem pembayaran termasuk melanjutkan akseptasi BI-FAST kepada masyarakat melalui perluasan kepesertaan dan kanal layanan serta terus melanjutkan komunikasi publik secara berkala;
Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus diperkuat melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal Pemerintah dan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan. Bank Indonesia juga terus memperkuat kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya di bidang keuangan serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. (nck)
Bali, 4 November 2022 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas yang memiliki tugas mengawasi lembaga jasa keuangan terus memastikan sektor keuangan pulih dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Hal tersebut seiring dengan perkembangan pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19 yang berjalan dengan baik.
Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya pada Konferensi Integrated Financial Supervisors (IFS) ke-23 di Bali, Kamis (3/11).
IFS beranggotakan 18 regulator dari 17 negara anggota dan dibentuk sebagai wadah pertemuan informal para pengawas sektor jasa keuangan. OJK telah bergabung sebagai anggota IFS sejak tahun 2019.
“Kerjasama antar yurisdiksi penting bagi kita untuk dapat menghadapi tantangan sektor keuangan saat ini dan masa depan. Saya dapat melihat bahwa Konferensi IFS ini bisa menjadi lebih dari sekadar pertemuan tahunan untuk bertukar pandangan, tetapi juga dapat memperkuat kolaborasi kita dengan mengeksplorasi inisiatif kerjasama di masa depan antara pengawas keuangan,” katanya.
Lebih lanjut Mahendra menyampaikan bahwa konferensi ini digelar untuk mengeksplorasi upaya negara-negara anggota menghadapi tantangan dan tren saat ini yang telah mengubah lanskap ekonomi dan keuangan. Selain itu, negara-negara juga perlu mengembangkan pendekatan yang sesuai terhadap perkembangan inovasi keuangan digital karena kemajuan teknologi telah berkembang cepat seiring adanya pandemi Covid-19 yang memaksa kita untuk bertransaksi secara digital.
“Inovasi baru banyak bersifat global, ini juga menimbulkan tantangan lain dalam hal melindungi kepentingan konsumen, untuk itu kerja sama yang erat antar yurisdiksi penting untuk mengawasi layanan multinasional (cross border),” kata Mahendra
Konferensi yang bertema Entering A New Chapter of Economic and Financial Landscape ini dihadiri oleh 6 negara anggota yang berasal dari Australia, Denmark, Islandia, Jepang, Korea, Singapura secara fisik dan 7 negara anggota lainnya yang berasal dari Austria, Jerman, Hungaria, Irlandia, Norwegia dan Inggris.
Terdapat 4 topik utama yang dibahas lebih lanjut dalam konferensi kali ini yaitu Navigating Headwinds in the Financial Sector, Consumer Protection amidst Financial Innovations, Crypto-asset risks to Financial Institutions, dan Sustainable Financing: Revisit.
Di sela konferensi IFS, Mahendra juga menerima courtesy call Chair Financial Supervisory Committee, Central Bank of Iceland dan Deputy Director General of the Policy and Markets, Japan Financial Services Agency (FSA) serta melakukan pertemuan bilateral dengan Senior Deputy Governor Korea Financial Supervisory Service (FSS).
OJK akan terus berupaya menjaga keseimbangan antara inovasi digital dan potensi risikonya dengan mempererat kerja sama antar yurisdiksi untuk menghadapi tantangan ekonomi global. OJK juga berkomitmen untuk bertransisi menuju ekonomi rendah karbon dengan tetap bersikap realistis dalam mengimplementasikan rencana dan target transisi. (nck)
Jakarta, 3 November 2022. Penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia sebagai forum kerja sama internasional telah mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan global maupun kepentingan nasional. Tidak hanya berperan dalam mendorong penyelesaian berbagai tantangan dan isu mancanegara, Presidensi G20 Indonesia juga telah memberikan dampak signifikan bagi pemulihan ekonomi nasional secara menyeluruh dengan mendorong peningkatan kinerja berbagai sektor penting.
Dalam kegiatan Focus Group Discussion dengan tema Menyongsong KTT G20: Kesiapan dan Keuntungan bagi Indonesia, Kamis (3/11), Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menuturkan bahwa pelaksanaan 438 rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia yang diselenggarakan di 25 kota tersebut telah memberikan manfaat baik secara substansi maupun fisik.
“Jika dari sisi substansi, bedanya Presidensi G20 Indonesia dengan yang sebelumnya, Presiden sejak awal menyampaikan bahwa G20 Indonesia harus memberikan manfaat yang nyata dan konkret. Untuk itu kami menyiapkan adanya concrete deliverable,” ungkap Sesmenko Susiwijono.
Terkait manfaat dari sisi substansi, Presidensi G20 Indonesia telah menginisiasi concrete deliverables, yakni proyek, program, atau inisiatif sebagai manfaat nyata yang diharapkan dapat menjadi lead examples bagi pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan kerja sama internasional dan peran multi stakeholders. Selanjutnya, concrete deliverable tersebut akan dituangkan dalam Leaders’ Declaration pada bagian Annex atau lampiran dan diharapkan mampu menjadi legacy Indonesia bagi G20.
Lebih lanjut, Sesmenko Susiwijono juga menjelaskan bahwa Presidensi G20 Indonesia juga dinilai mampu memberikan manfaat dari sisi fisik seperti mendorong peningkatan konsumsi domestik, mendorong penambahan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada beberapa daerah tempat penyelenggaraan event, serta memberikan multiplier effect bagi sektor transportasi, akomodasi, dan UMKM.
Dalam akhir penyampaian materi, Sesmenko Susiwijono juga turut memberikan apresiasi kepada jajaran Polri yang telah berperan dalam mengamankan berbagai events dari penyelenggaran Presidensi G20 Indonesia serta menyambut baik upaya Polri dalam mendalami berbagai isu-isu global dan substansi yang dibahas dalam Presidensi G20 Indonesia.
“Kami sangat menyambut baik Divisi Humas Polri jika ingin mendalami betul terutama terkait isu-isu di tingkat global yang akan terkait dengan tugas dan fungsi Polri. Kami berterima kasih sebesar-sebarnya atas dukungan dan support jajaran Polri dalam penyelenggaraan KTT G20 dan juga penyelenggaraan rangkaian acara Presidensi G20 Indonesia yang sudah sekitar 438 events sejak 1 Desember 2021,” pungkas Sesmenko Susiwijono.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Asisten Operasi Kapolri, Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri, Juru Bicara Republik Indonesia untuk KTT G20, serta Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta. (nck)
Nusa Dua, 3 November 2022. Indonesia tercatat menyumbang 85% pasokan minyak sawit global dan menghasilkan 40% dari total minyak nabati dunia. Dalam penyerapan tenaga kerja, industri kelapa sawit menyumbang lebih dari 17 juta tenaga kerja. Selain itu, keberadaan perkebunan kelapa sawit juga membantu pengembangan pusat-pusat ekonomi baru, terutama di pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Dalam G20 Sustainable Vegetable Oils Conference (G20 SVOC) yang digelar di Nusa Dua Bali, Kamis (13/10), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual menjelaskan tentang pentingnya peran industri kelapa sawit bagi perekonomian dan dalam merespon tantangan iklim global. Menko Airlangga menjelaskan bahwa konferensi internasional G20 SVOC juga dirancang untuk menjadi forum dialog terbuka untuk membahas dan merumuskan strategi untuk menghadapi tantangan rantai pasokan minyak nabati global.
“Kita tahu bahwa minyak sawit telah menjadi minyak nabati yang paling efisien dan dapat memberikan jawaban atas krisis saat ini,” kata Menko Airlangga.
Secara lebih rinci Menko Airlangga menjelaskan terkait beberapa keunggulan kelapa sawit antara lain, minyak sawit sangat efisien dalam hal penggunaan lahan, perkebunan kelapa sawit secara signifikan mendukung pencapaian SDGs karena perkebunan kelapa sawit mampu menyerap 64,5 ton CO2 per hektar per tahun dan dapat menghasilkan 18,7 ton oksigen per hektar per tahun.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa telah berbicara ke PBB beberapa waktu lalu bahwa Sekretariat CPOPC bertindak sebagai asosiasi antar Pemerintah negara produsen yang bekerja untuk memastikan bahwa minyak sawit memang mendukung pembangunan berkelanjutan.
Menko Airlangga juga mengapresiasi keberadaan Global Framework Principles for Sustainable Palm Oil (GFP-SPO). Inisiatif tersebut membuka arah masa depan bagi sektor kelapa sawit untuk menjadi ujung tombak upaya keberlanjutan global, dengan menekankan, antara lain, praktik yang efisien, kepatuhan, dan inklusivitas
“Kelapa sawit merupakan industri yang berpusat pada rakyat. Pemerintah juga memprioritaskan masyarakat dalam pengembangan industri kelapa sawit. Saya perhatikan Sekretariat CPOPC berusaha untuk terus melibatkan petani kecil. Sekitar 40% produksi yang memenuhi pasokan minyak sawit global dihasilkan oleh petani kecil. Hal tersebut akan membantu meningkatkan produksi minyak sawit untuk memenuhi permintaan global yang meningkat dan menawarkan stabilitas harga pangan,” jelas Menko Airlangga.
Pada kesempatan tersebut Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa minyak nabati merupakan komoditas pangan yang tumbuh paling cepat dan permintaannya selalu lebih tinggi dari pasokan. Dalam beberapa tahun terakhir, produksi minyak nabati rata-rata meningkat 5,7 juta metrik ton per tahun dan konsumsi meningkat sekitar 6,2 juta metrik ton.
Menko Airlangga menyambut baik tiga importir teratas dari zona Uni Eropa yakni Belanda, Spanyol, dan Italia atas kepercayaannya terhadap penggunaan CPO yang efektif. Menko Airlangga menilai hal tersebut menunjukkan kesenjangan pemahaman antara pembuat kebijakan dan kebutuhan pasar di Uni Eropa.
“Kesenjangan tersebut dapat diatasi jika platform dialog dibangun antara negara produsen dan konsumen. Kita perlu bergerak cepat dan tegas untuk bekerja sama dalam menghadapi masalah struktural pasar yang dapat memperburuk dampak buruk. Produsen dan eksportir minyak nabati harus berkontribusi dalam upaya tersebut,” jelas Menko Airlangga.
Menutup sambutannya Menko Airlangga menyampaikan bahwa sebagai Presidensi G20, Indonesia menyerukan kepada semua anggota dan negara untuk mendorong langkah-langkah fasilitatif sehingga dapat pulih bersama dan pulih lebih kuat.
“Saya percaya bahwa tindakan ini harus diikuti oleh banyak orang, terutama produsen makanan, untuk memastikan kehidupan orang lain yang menjadi tanggung jawab semua orang,” tegas Menko Airlangga. (nck)
Jakarta, 1 Nopember 2022. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2022 mengalami deflasi 0,11% (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan awal maupun inflasi bulan sebelumnya yang tercatat 1,17% (mtm). Realisasi inflasi yang lebih rendah dari prakiraan awal tersebut sejalan dengan dampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap kenaikan inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile food) dan inflasi kelompok harga diatur Pemerintah (administered prices) yang tidak sebesar prakiraan awal. Sementara itu, inflasi inti tetap terjaga rendah seiring dengan lebih rendahnya dampak rambatan dari penyesuaian harga BBM tersebut dan belum kuatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan.
Dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK secara tahunan tercatat 5,71% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan prakiraan awal maupun inflasi IHK bulan sebelumnya yang mencapai 5,95% (yoy). Penurunan inflasi IHK ini sejalan dengan semakin eratnya sinergi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia, serta berbagai mitra strategis lainnya melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam menurunkan laju inflasi, termasuk mengendalikan dampak lanjutan penyesuaian harga BBM. Untuk itu, Bank Indonesia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kebijakan yang secara bersama-sama menjaga stabilitas harga sehingga mendukung daya beli msyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi. Untuk keseluruhan tahun 2022, Bank Indonesia memandang inflasi akan lebih rendah dibandingkan dengan prakiraan awal, meski masih di atas sasaran 3,0±1%. Sinergi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Bank Indonesia akan terus diperkuat untuk memastikan agar segera kembali ke sasaran yang telah ditetapkan.
Inflasi inti pada Oktober 2022 terkendali sebesar 0,16% (mtm), menurun dibandingkan dengan inflasi September 2022 yang sebesar 0,30% (mtm). Penurunan inflasi inti secara bulanan yang lebih rendah dari prakiraan awal ini terutama dipengaruhi oleh dampak lanjutan penyesuaian harga BBM terhadap inflasi inti yang menurun pada Oktober 2022 dan belum kuatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan. Secara tahunan, inflasi inti Oktober 2022 tercatat sebesar 3,31% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,21% (yoy). Ke depan, inflasi inti diprakirakan tetap terkendali seiring dengan penurunan dampak lanjutan penyesuaian harga BBM di tengah permintaan yang berlanjut serta langkah-langkah pengendalian inflasi yang ditempuh. Bank Indonesia berkomitmen untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang saat ini terlalu tinggi (overshooting) dan memastikan inflasi inti ke depan kembali ke dalam sasaran 3,0±1% lebih awal yaitu ke paruh pertama 2023.
Kelompok volatile food pada Oktober 2022 kembali mencatat deflasi sebesar 1,62% (mtm), lebih besar dari prakiraan awal dan deflasi bulan sebelumnya sebesar 0,79% (mtm). Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh deflasi aneka cabai serta telur dan daging ayam ras didukung oleh peningkatan stok seiring dengan panen raya hortikultura, kondisi pasokan telur dan daging ayam ras yang lebih dari cukup, serta langkah-langkah pengendalian harga yang ditempuh bersama-sama oleh Pemerintah, Pusat dan Daerah, Bank Indonesia, dan mitra strategis lainnya melalui TPIP-TPID dan GNPIP. Di sisi lain, komoditas beras mengalami inflasi seiring dengan berakhirnya panen di mayoritas daerah sentra. Dengan perkembangan tersebut, inflasi kelompok volatile food secara tahunan juga mengalami penurunan dari 9,02% (yoy) pada bulan lalu menjadi 7,19% (yoy).
Inflasi kelompok administered prices pada Oktober 2022 menurun menjadi 0,33% (mtm) dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang mencapai 6,18% (mtm). Penurunan inflasi tersebut terutama dampak langsung (first round effect) penyesuaian harga BBM bersubsidi yang berangsur normal dan penurunan tarif angkutan udara sejalan dengan meredanya tekanan harga avtur. Penurunan inflasi lebih lanjut tertahan oleh dampak lanjutan penyesuaian harga BBM bersubsidi terhadap angkutan dalam kota dan inflasi bahan bakar rumah tangga seiring dengan penyesuaian harga di tingkat pengecer. Secara tahunan, kelompok administered prices mengalami inflasi yang stabil dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebesar 13,28% (yoy). (nck)
