Live Streaming
Page 5 of 16
05 April 2023


Jakarta, 4 April 2023. Kinerja impresif industri manufaktur Indonesia terus ditunjukkan dengan berada di level ekspansif selama 19 bulan berturut-turut. Sementara itu, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Maret 2023 mencapai level 51,9 dan tercatat naik dari posisi bulan lalu yang sebesar 51,2 serta merupakan level tertinggi sejak September 2022.

Hal itu diperkuat dari rilis S&P Global PMI yang menyatakan bahwa kuatnya laju permintaan dalam negeri di Indonesia terus menopang penguatan aktivitas manufaktur. Aktivitas perusahaan menunjukkan peningkatan signifikan dalam hasil produksi, pesanan baru, pembelian, serta perbaikan dari sisi ketenagakerjaan. Hal ini sekaligus memperlihatkan kepercayaan bisnis terhadap prospek ekonomi Indonesia juga semakin tinggi.

“PMI Indonesia masih solid dengan melanjutkan level ekspansif yang stabil dan berkelanjutan. Ini menunjukkan aktivitas produksi dalam negeri yang terus menggeliat dan ditopang permintaan domestik yang masih kuat,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga telah merilis data realisasi inflasi Indonesia yang pada Maret 2023 tercatat sebesar 4,97% (yoy). Realisasi tersebut lebih rendah dari Februari 2023 yang sebesar 5,47% (yoy), tetapi lebih tinggi dibandingkan inflasi Maret 2022 sebesar 2,64% (yoy).

“Secara bulanan, inflasi Maret 2023 tercatat sebesar 0,18% (mtm). Angka tersebut relatif terkendali mengingat bulan ini sudah memasuki bulan Ramadan. Artinya pasokan di level konsumen masih aman dan distribusi tidak terganggu,” jelas Menko Airlangga.

Berdasarkan komponen, inflasi harga diatur pemerintah (Administered Prices/AP) mengalami inflasi sebesar 0,12% (mtm) sehingga tingkat inflasi tahun ke tahun sebesar 11,56% (yoy). Inflasi AP terutama didorong oleh kenaikan tarif angkutan udara, bensin, dan rokok kretek filter.

“Adanya momen libur panjang di awal Ramadan serta adanya event besar seperti ASEAN Summit 2023 akan mendorong peningkatan permintaan transportasi, terutama angkutan udara,” kata Menko Airlangga.

Sementara itu, inflasi harga pangan bergejolak (Volatile Food/VF) tercatat mengalami inflasi sebesar 0,29% (mtm) atau 5,83% (yoy). Komoditas utama penyumbang inflasi VF bulan ini (mtm) adalah beras dan cabai rawit dengan andil masing-masing 0,02%, namun tekanan inflasi VF masih dapat terbantu dengan penurunan harga bawang merah dan cabai merah.

Melansir informasi BPS, telah dilakukan panen di 10 provinsi dan 66 kabupaten utama, tetapi dengan adanya anomali cuaca di sebagian wilayah Indonesia menyebabkan terganggunya hasil produksi. Hal ini menyebabkan harga beras masih mengalami kenaikan di Maret 2023 ini, meskipun tidak setinggi bulan-bulan sebelumnya.

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional pada 15 Maret 2023 telah mengumumkan perubahan Harga Pokok Penjualan (HPP) Gabah dan Beras serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras. Tujuannya guna menciptakan keseimbangan hulu-hilir agar tercipta harga wajar, baik di tingkat produsen, penggilingan, pedagang dan konsumen.

Dalam rangka menjaga stabilisasi harga serta membantu masyarakat, Pemerintah juga telah menyalurkan bantuan sosial pangan kepada 21.353 keluarga penerima manfaat di 515 wilayah dalam periode Maret-Mei 2023.

“Pemerintah dan otoritas terkait akan terus memperkuat sinergi komunikasi kebijakan untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat, sehingga tetap terkendali khususnya selama Ramadan dan Idulfitri 2023. Selain itu, Pemerintah dan Bank Indonesia melalui TPIP dan TPID juga akan terus bersinergi menjaga inflasi dalam rentang sasaran. Hal itu diharapkan menjadi fondasi kuat untuk perekonomian nasional di 2023,” pungkas Menko Airlangga. (nck)

05 April 2023

Jakarta, 4 April 2023. Satgas Waspada Investasi kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap penawaran investasi ilegal dan pinjol ilegal terlebih menjelang Idul Fitri 1444 H di saat sebagian masyarakat akan mendapatkan penghasilan lebih.

Masyarakat diharapkan memastikan terlebih dahulu legalitas atau izin dari perusahaan yang menawarkan investasi dan mendasarkan pada pertimbangan yang logis terkait tingkat keuntungan yang dijanjikan.

Satgas Waspada Investasi juga mengingatkan kembali agar masyarakat tidak terjebak pada penawaran pinjaman online dengan syarat yang sangat mudah, proses cepat, namun tidak berizin (ilegal), karena hal tersebut justru akan menyulitkan di kemudian hari.

Selanjutnya, Satgas Waspada Investasi juga mengumumkan untuk melakukan normalisasi terhadap PT Multidaya Teknologi Nusantara (eFishery) karena telah melengkapi izin usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Masyarakat dapat melakukan pengecekan legalitas suatu entitas dengan mengunjungi website dari otoritas yang mengawasinya atau dengan melihat daftar entitas yang telah dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi melalui link sebagai berikut https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/alert-portal/Pages/default.aspx.

Informasi legalitas juga bisa didapat melalui Kontak OJK 157 atau WA 081157157157. Masyarakat jika menemukan tawaran investasi atau pinjol yang mencurigakan atau diduga ilegal dapat melaporkannya melalui email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., atau email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

04 April 2023

Jakarta, 3 April 2023. Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 29 Maret 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga dengan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan (LJK) meningkat dan permodalan serta likuiditas di level yang memadai. Kondisi tersebut menjadi modalitas penting dalam menghadapi dinamika global.

Di Maret 2023, laju pengetatan kebijakan moneter yang cepat mulai menekan stabilitas sistem keuangan global dengan bergejolaknya sistem perbankan global akibat penutupan beberapa bank di Amerika Serikat dan Eropa. Otoritas negara-negara itu telah bertindak cepat untuk mengatasi permasalahan tersebut dan mencegah merambatnya penularan risiko.

Di sisi lain, kinerja perekonomian global di 2023 secara umum resilien yang ditunjukkan oleh pasar tenaga kerja AS yang masih solid dan tekanan inflasi mereda meskipun masih berada di level yang tinggi seiring meredanya tekanan pada rantai pasok global. Sementara itu, reopening perekonomian Tiongkok berlanjut dengan kegiatan perekonomian masyarakat dan industri Tiongkok terus membaik. Namun demikian, pengetatan kebijakan moneter global dinilai akan terus berlanjut seiring tingkat inflasi dari sisi permintaan yang masih tinggi.

Di tengah dinamika perekonomian global tersebut, indikator perekonomian domestik kembali mencatatkan pertumbuhan solid. Neraca dagang melanjutkan surplus di Februari 2023, begitupun Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur juga terus berada di zona ekspansi dalam kurun waktu 18 bulan terakhir. Namun demikian, optimisme dan konsumsi masyarakat mencatatkan penurunan tipis yang terkonfirmasi dari penurunan Indeks Keyakinan Konsumen dan Indeks Penjualan Ritel yang lazim terjadi pasca-Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru.

Perkembangan Pasar Modal

Di pasar saham, IHSG sampai dengan 31 Maret 2023 tercatat melemah sebesar 0,55 persen mtd di tengah investor non-resident yang membukukan inflow sebesar Rp4,12 triliun. Secara ytd, IHSG turun 0,66 persen namun masih mencatatkan inflow investor non-resident sebesar Rp6,62 triliun.

Sementara, di pasar obligasi, indeks ICBI menguat 0,96 persen mtd (2,44 persen ytd) ke level 353,19. Untuk pasar obligasi korporasi, aliran dana keluar investor non-resident tercatat sebesar Rp384,04 miliar secara mtd dan Rp292,02 miliar secara ytd.

Di pasar SBN, per 30 Maret 2023 non-resident baik secara mtd maupun ytd mencatatkan inflow sebesar Rp11,98 triliun dan sebesar Rp54,11 triliun. Adapun rata-rata yield SBN pada seluruh tenor secara mtd turun sebesar 4,34 bps dan secara ytd menurun sebesar 13,92 bps.

Lebih lanjut, Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana per 30 Maret 2023 tercatat sebesar Rp502,8 triliun atau menurun 0,64 persen (mtd) dengan investor Reksa Dana membukukan net redemption sebesar Rp4,44 triliun (mtd). Secara ytd, NAB reksa dana terkontraksi 0,41 persen dan mencatatkan net redemption sebesar Rp2,86 triliun.

Penghimpunan dana melalui pasar modal melanjutkan pertumbuhan yang baik, hingga 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp54,24 triliun, dengan jumlah emiten baru tercatat sebanyak 24 emiten. Di pipeline, masih terdapat 107 rencana Penawaran Umum dengan nilai sebesar Rp123,83 triliun.

Sedangkan untuk penggalangan dana pada Securities Crowdfunding (SCF) yang merupakan alternatif pendanaan bagi UMKM, telah terdapat 16 penyelenggara yang telah mendapatkan izin dari OJK dengan 376 penerbit, 145.908 pemodal, dan total dana yang dihimpun sebesar Rp817,68 miliar.

Tren pertumbuhan jumlah investor juga terus berlanjut dengan jumlah investor pasar modal mencapai 10,76 juta investor per 30 Maret 2023.

Perkembangan Sektor Perbankan

Di sektor perbankan, kredit perbankan pada Februari 2023 tumbuh sebesar 10,64 persen yoy (Januari 2023: 10,53 persen yoy) menjadi Rp6.375,3 triliun. Penguatan kredit tersebut utamanya ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh 13,01 persen yoy. Secara mtm, nominal kredit perbankan Februari 2023 meningkat 1,02 persen mtm atau naik sebesar Rp64,44 triliun. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Februari 2023 tercatat tumbuh sebesar 8,18 persen yoy (Januari 2023: 8,03 persen yoy) menjadi Rp7.989 triliun, dengan giro dan deposito sebagai main driver. Secara mtm, DPK Januari 2023 tumbuh 0,44 persen atau naik Rp34,89 triliun. Komposisi DPK didominasi oleh CASA (current account and saving account) atau dana murah yang relatif stabil dan tidak terlalu terpengaruh terhadap pergerakan suku bunga.

Kondisi tersebut mendukung terjaganya kinerja likuiditas perbankan antara lain tercermin dari rasio-rasio likuditas yang berada di atas treshold. Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) pada Februari 2023 masing-masing tercatat sebesar 129,58 persen (Januari 2023: 129,64 persen) dan 29,09 persen (Januari 2023: 29,13 persen), jauh di atas ambang batas ketentuan masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen. Adapun, Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR posisi Desember 22) masing-masing sebesar 244,20 persen dan 140,42 persen, jauh di atas ambang batas ketentuan masing-masing sebesar 100 persen.

Risiko kredit di Februari 2023 terjaga dengan rasio NPL net perbankan sebesar 0,75 persen (Januari 2023: 0,76 persen) dan NPL gross sebesar 2,58 persen (Januari 2023: 2,59 persen). Di sisi lain, kredit restrukturisasi Covid-19 pada Februari 2023 terus mencatatkan penurunan menjadi Rp427,7 triliun (Januari 2023: Rp435,74 triliun) dengan jumlah debitur yang terus menurun menjadi 1,93 juta nasabah (Januari 2023: 2,02 juta nasabah). Sementara untuk risiko pasar, Posisi Devisa Neto (PDN) tercatat sebesar 1,47 persen (Januari 2023: 1,51 persen), jauh di bawah threshold 20 persen.

Di sisi permodalan, Capital Adequacy Ratio (CAR) industri Perbankan di level yang cukup tinggi dan menguat menjadi sebesar 26,1 persen (Januari 2023: 25,88 persen). (nck)

30 March 2023

Bali, 29 Maret 2023. OJK berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan inklusi dan literasi keuangan digital terutama bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sehingga bisa semakin berkontribusi dalam penguatan ekonomi nasional dan ketahanan perekonomian di kawasan ASEAN.

Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya di acara High - Level Dialogue on Promoting Digital Financial Inclusion and Literacy for MSMEs yang diselenggarakan oleh OJK dan Kementerian Keuangan dalam rangka ASEAN Chairmanship 2023 Side Event di Bali, Rabu.

“OJK akan terus mendukung dan membangun ekosistem yang sehat untuk inovasi keuangan digital. Kita akan terus menyederhanakan dan menyediakan alternatif pembiayaan untuk UMKM, dengan digitalisasi dalam berbagai aktivitas keuangan,” kata Friderica.

Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dan sejumlah narasumber yang berasal dari regulator dan praktisi internasional lainnya.

Lebih lanjut Friderica menyampaikan, bahwa perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan produktivitas usaha UMKM melalui berbagai workshop seperti peningkatan pemasaran, kapasitas untuk mengoptimalkan alat digital. Hal ini sangat penting untuk mendorong UMKM naik ke level berikutnya sekaligus meningkatkan skala usaha.

“OJK terus mendorong aktivitas untuk memberikan pembiayaan yang mudah dan murah bagi UMKM dengan berbagai program seperti Kredit Melawan Rentenir yang berhasil dilaksanakan di 78 wilayah dan menjangkau hampir 1 juta debitur dengan nilai pembiayaan lebih dari Rp26 triliun. Kami akan terus mengoptimalkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan pembiayaan Generic Model untuk UMKM,” kata Friderica.

OJK memastikan peningkatan inklusi keuangan digital harus disertai dengan peningkatan literasi keuangan digital dengan tidak melupakan aspek perlindungan konsumen. OJK berkomitmen untuk terus menjaga keseimbangan antara risiko dan manfaat inovasi teknologi finansial dengan menyediakan regulasi yang adil dan proporsional baik bagi pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen.

Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa UMKM di regional ASEAN memiliki peran penting dalam ekonomi. UMKM mampu menyerap sekitar 35 – 97 persen pekerja dan memberikan kontribusi sekitar 35 - 69 persen terhadap GDP. Namun di sisi lain UMKM di negara anggota ASEAN atau Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesulitan akses keuangan atau permodalan, pasar potensial dan infrastruktur digital.

“UMKM merupakan sektor penting untuk kita, sehingga inklusi keuangan untuk UMKM merupakan agenda prioritas untuk perekonomian ASEAN,” kata Sri Mulyani.

UMKM berperan sangat penting dalam pendukung utama ekonomi negara anggota ASEAN khususnya Indonesia. UMKM juga berkontribusi tinggi terhadap penyerapan tenaga kerja. Data pada tahun 2019 menunjukkan terdapat 120 juta pekerja atau sekitar 97 persen dari total tenaga kerja Indonesia bekerja pada setor UMKM. Tingginya jumlah pekerja di sektor UMKM juga berbanding lurus dengan jumlah UMKM yang mencapai 65 juta unit atau 99 persen dari total unit bisnis di Indonesia dan berkontribusi sekitar 60 persen dari PDB Indonesia.

Dalam acara tersebut mengemuka peran UMKM yang cukup besar bagi perekonomian ASEAN tapi tidak dibarengi dengan inklusi dan literasi keuangan yang memadai sehingga peningkatan literasi dan inklusi keuangan digital menjadi hal yang penting untuk terus di tingkatkan bersama. (ndk)

16 March 2023

Jakarta, 16 Maret 2023 - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank BTN Tahun Buku 2022 menyetujui pengangkatan Nixon LP Napitupulu menjadi Direktur Utama Bank BTN menggantikan Haru Koesmahargyo. Sebelumnya Nixon menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Bank BTN.

Dalam RUPST Bank BTN tersebut ada sembilan agenda yang dibahas. Adapun sembilan agenda yang dimintakan persetujuan kepada pemegang saham yakni:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2022.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
3. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2023 dan Tantiem Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023.
5. Persetujuan atas Rencana Resolusi (Resolution Plan) Perseroan.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II Tahun 2022 dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Penawaran Umum Terbatas II (PMHMETD II)
7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
8. Perubahan Susunan dan Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah UUS Perseroan.
8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, mayoritas pemegang saham telah menyetujui pembahasan agenda RUPST Perseroan Tahun Buku 2022. Untuk penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2022 yang sebesar Rp3,04 triliun, pemegang saham menyetujui sebesar Rp609 miliar atau 20% dari laba bersih perseroan tahun buku 2022 dibagikan sebagai dividen. Dengan jumlah tersebut setiap pemegang saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp43,394 per lembar saham.

“RUPST Bank BTN memutuskan penggunaan laba bersih tahun buku 2022 akan dipergunakan sebesar 20% dibagikan sebagai dividen dan sebesar 80% ditetapkan sebagai laba ditahan,” ujar Nixon usai gelaran RUPST Bank BTN di Jakarta, Kamis (16/3).

Untuk susunan pengurus baru perseroan, pemegang saham menyetujui pengangkatan Nixon LP Napitupulu menjadi Direktur Utama Bank BTN menggantikan Haru Koesmahargyo, Oni Febriarto Rahardjo sebagai Wakil Direktur Utama menggantikan Nixon LP Napitupulu dan Hakim Putratama sebagai Direktur Institutional Banking. Sedangkan pada jajaran Komisaris perseroan tidak ada perubahan. “Kami mengucapkan terima kasih atas didikasi dan jasa dari Bapak Haru selama menjabat sebagai Direktur Utama Bank BTN,” kata Nixon.

Lebih lanjut Nixon menuturkan, pada tahun ini, perseroan juga telah menetapkan beberapa target kinerja keuangan antara lain kredit dan pembiayaan ditargetkan tumbuh 8%-10%, Dana Pihak Ketiga (DPK) ditargetkan juga tumbuh 8%-10%, laba bersih ditargetkan naik pada kisaran 8%-10% serta NPL gross diharapkan membaik pada kisaran 3,2%-3,%.

Adapun untuk mencapai target tersebut, perseroan telah menetapkan arah Kebijakan Umum yakni “Perluasan Bisnis Berbasis Ekosistem Perumahan” diantaranya dengan mengoptimalkan kontribusi pada program KPR Subsidi dan meningkatkan KPR Non Subsidi melalui kerja sama developer, agen properti, mengembangkan skema KPR yang menyasar generasi milenial. Kemudian, meningkatkan kredit high yield (KRING, KAR, KUR) beyond mortgage melalui cross selling kepada nasabah captive.

Selanjutya, fokus pada penghimpunan DPK Low Cost dengan meningkatkan CASA pada segmen Ritel dan Institusi serta membangun kapabilitas untuk peningkatan CASA pada segmen wholesale banking. Lalu, mengembangkan sumber pertumbuhan baru dengan mempercepat implementasi inisiatif digital banking dan digitalisasi proses secara masif yang mendukung pengembangan bisnis berbasis ekonomi perumahan.

Kemudian meningkatkan sumber fee berbasis layanan dan transaksional terutama pada bisnis wealth management, digital banking dan corporate. Dan terakhir, mempercepat penyelesaian kredit macet dan melanjutkan inisiatif penjualan aset (asset sales) secara bulk.

“Kami berharap kebijakan umum perseroan 2023 bisa semuanya dilaksanakan, sehingga kinerja keuangan bisa bertumbuh sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” pungkas Nixon. (nck)

16 March 2023

Bali, 16 Maret 2023. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong dilakukannya sinergi antara Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) dan Innovative Credit Scoring (ICS) untuk semakin memperluas informasi kinerja debitur yang bisa meningkatkan pembiayaan kredit khususnya bagi UMKM.

Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Ogi Prastomiyono dalam seminar internasional “Sinergi Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) dan Innovative Credit Scoring (ICS) dalam Mendorong Peningkatan Inklusi Keuangan” yang digelar OJK di Bali, Kamis (16/3/23).

“Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai lembaga Innovative Credit Scoring (ICS) sehingga ke depan diperlukan segera adanya sinergi antara LPPI dan ICS untuk semakin memperluas informasi kredit khususnya untuk mendorong pembiayaan UMKM,” kata Ogi.

Di Indonesia, layanan Credit Scoring Indonesia disediakan oleh dua jenis entitas, yaitu Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) sebagai Biro Kredit Konvensional, dan penyedia Innovative Credit Scoring (ICS). Biro Kredit Konvensional menyediakan laporan dan credit scoring berdasarkan data kredit tradisional, seperti riwayat pembayaran pinjaman dan utang yang belum lunas.

Saat ini ada tiga LPIP yang berizin OJK, yaitu PT Kredit Biro Indonesia Jaya, PT PEFINDO Biro Kredit, dan PT CRIF Lembaga Informasi Keuangan.

Salah satu tujuan utama Biro Kredit adalah mengurangi risiko kredit dengan memberikan informasi yang lebih banyak kepada pemberi pinjaman tentang kelayakan kredit peminjam. Selain itu, Biro Kredit juga bermanfaat bagi peminjam dengan memungkinkan mereka membangun riwayat kredit dan meningkatkan credit scoring mereka dari waktu ke waktu.

Di sisi lain, ICS adalah bentuk credit scoring yang lebih baru yang menggunakan sumber data alternatif untuk menilai kelayakan kredit, seperti aktivitas media sosial, transaksi online, dan penggunaan ponsel.
ICS disediakan oleh perusahaan fintech dan bertujuan untuk memberikan akses kredit kepada individu dan entitas bisnis yang mungkin tidak memiliki riwayat kredit tradisional atau akses kredit yang terbatas.

Keberadaan ICS telah membantu perkembangan fintech peer to peer lending yang sampai Januari 2023, terdapat 102 fintech P2P lending yang berizin dan menawarkan kemampuan untuk menyederhanakan proses pinjaman, terutama bagi mereka yang memiliki akses terbatas ke bank tradisional. Dengan penerapan inovasi IT, pencairan pinjaman dapat dilakukan dengan cepat dan mudah.

Selain fintech P2P lending, OJK juga mengelola dan mengatur keberadaan Inovasi Keuangan Digital (IKD) yang pada Januari 2023, tercatat ada 97 IKD di OJK dan diklasifikasikan ke dalam 15 kelompok model bisnis, termasuk ICS.

Selain Ogi Prastomiyono, hadir dalam seminar dua hari ini Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara serta sejumlah pembicara lain termasuk regulator keuangan dari Korea Selatan, Mesir, dan Malaysia, serta asosiasi dari sektor perbankan, asuransi, pembiayaan, fintech, dan informasi kredit, baik domestik maupun internasional.

Kegiatan seminar internasional ini juga sejalan dengan peran Indonesia sebagai tuan rumah KTT ASEAN 2023 yang menekankan pentingnya ASEAN dalam perekonomian global dengan tema "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth". Indonesia dapat memanfaatkan pengalaman dalam mempromosikan inklusi keuangan melalui pemanfaatan skoring kredit di sektor jasa keuangan dengan tetap memastikan perlindungan dan privasi data konsumen. (nck)

10 March 2023

Jakarta, 9 Maret 2023. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan upaya peningkatan kredibilitas industri asuransi nasional sebagai salah satu program kerja prioritas antara lain dengan memastikan kesiapan para pelaku industri untuk mengimplementasikan PSAK 74 tentang Kontrak Asuransi pada 1 Januari 2025.

“Kami berharap agar penerapan PSAK 74 yang diadopsi dari IFRS 17 dapat mengatasi isu asymmetric information yang menyulitkan para stakeholder terkait, baik konsumen, investor, dan juga regulator, untuk mendapatkan gambaran yang benar dan lengkap mengenai kondisi keuangan dan kinerja operasional perusahaan asuransi,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono.

Menurut Ogi, sektor industri perasuransian memegang peran penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, baik sebagai provider jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko bagi masyarakat dan pelaku usaha, maupun sebagai investor institusional yang mengisi kebutuhan pendanaan jangka panjang.

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir muncul berbagai permasalahan yang dialami oleh beberapa pelaku industri asuransi yang tentunya berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kualitas dan kapasitas pelaku industri asuransi nasional.

Penerapan PSAK 74 itu, lanjut Ogi sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) wajib menyampaikan dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar laporan keuangan yang ditetapkan oleh Komite Standar Laporan Keuangan, dimana Komite Standar Laporan Keuangan tersebut ditetapkan oleh Keputusan Presiden.

Sebagai langkah awal dari peran aktif untuk mendorong penerapan PSAK 74 dimaksud, OJK pada tanggal 31 Oktober 2022 telah membentuk Steering Committee Implementasi PSAK 74 yang diketuai oleh Anggota Dewan Komisioner OJK dan beranggotakan perwakilan dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Dewan Standar Akuntansi Syariah, Institut Akuntan Publik Indonesia, Persatuan Aktuaris Indonesia, Asosiasi Konsultan Aktuaria Indonesia, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, dan Deputi Komisioner Pengawas IKNB OJK yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Working Group Implementasi PSAK 74.

Keberadaan Steering Committee dimaksud diharapkan dapat memberikan solusi dan/atau kebijakan yang dibutuhkan untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi pada level teknis operasional. Pada tanggal 21 Februari 2023, Steering Committee telah melaksanakan rapat untuk membahas beberapa isu strategis, di antaranya terkait High-Level Roadmap Implementasi PSAK 74 dan output persiapan implementasi PSAK 74 pada tahun 2023.

Selain itu, dalam rapat tersebut Working Group Implementasi PSAK 74 menyampaikan laporan mengenai program kerja yang telah berjalan selama tahun 2022, khususnya penyusunan gap analysis untuk mengidentifikasi kesiapan para pelaku industri asuransi nasional dalam mengimplementasikan PSAK 74. (nck)

08 March 2023

Jakarta, 8 Maret 2023. Penyelenggaraan Pemerintah bersih dan bebas dari korupsi merupakan syarat penting untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu (8/03).

Sebelum memaparkan terkait aksi pencegahan korupsi, Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut mengawali paparannya dengan menyampaikan terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berhasil mencapai 5,3% (yoy) pada tahun 2022 yang merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Pertumbuhan ini juga menjadi yang tertinggi kedua di antara negara G20 (setelah Arab Saudi). Adapun probabilitas resesi ekonomi Indonesia tergolong rendah, yakni hanya 3%, jika dibandingkan sebagian besar negara di dunia.

“Artinya 97% insyaallah tidak ada resesi,” kata Menko Airlangga.

Lebih lanjut Menko Airlangga mengingatkan bahwa Indonesia perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi puncak bonus demografi sampai sepuluh tahun ke depan. Momentum yang hanya sekali terjadi dalam sejarah suatu bangsa perlu diperhatikan agar Indonesia dapat melompat menjadi high income country. Untuk itu, seluruh sumber daya bangsa harus dioptimalkan, dan salah satunya dengan melakukan pencegahan korupsi, termasuk dengan menjalankan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Perlu diketahui, di tahun 2018, Stranas PK menjadi pilar utama untuk pencegahan korupsi di Indonesia. Untuk tahun 2023-2024, aksi pencegahan korupsi terdiri dari 3 fokus yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Sebagai penjabaran dari fokus dan sasaran Stranas PK, dibentuklah program dan kegiatan yang merupakan wujud aksi dari pencegahan korupsi di berbagai sektor, termasuk sektor perizinan dan tata niaga.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Stranas PK, Lembaga National Single Window, dan Kementerian/Lembaga terkait telah bersinergi untuk membangun Neraca Komoditas sebagai dasar pertimbangan kebijakan Pemerintah di bidang ekspor-impor. Neraca Komoditas sendiri merupakan pengembangan dari dashboard pangan impor strategis sejak rencana aksi Stranas PK tahun 2019-2020 dan rencana aksi Stranas PK 2021-2022. Neraca komoditas ini berbasis sistem yang terintegrasi di dalam Indonesia National Single Window (INSW).

“INSW ini juga menggabungkan dua sistem yakni Logistik, Bea Cukai, Pelabuhan, dan juga terkait dengan neraca komoditas. Dan tentu dengan satu Indonesia National Single Window, seluruh proses akan terlaksana secara transparan dan siapapun bisa mengakses. Inilah satu hal yang membedakan, bahwa sebelumnya proses itu terkotak-kotak di Kementerian/Lembaga. Dan dengan Neraca Komoditas, seluruhnya berbasis transparansi dan berbasis sistem. Jadi kalau bicara digital government, ini yang menjadi awal dari digital government, dimana seluruh proses tidak mengenal Sabtu-Minggu,” jelas Menko Airlangga.

Adapun output Aksi Penguatan Pengendalian Ekspor dan Impor Tahun 2023-2024 terdiri atas 3 milestone yaitu implementasi Neraca Komoditas Transisi, implementasi single submission perizinan ekspor impor, dan penyederhanaan persyaratan serta proses bisnis verifikasi.

“Tiga milestone tersebut diharapkan bisa menyelesaikan ekspor-impor dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran,” kata Menko Airlangga.

Selanjutnya, Menko Airlangga dalam kesempatan terssebut juga menjelaskan bahwa Kemenko Perekonomian juga berhasil mengoordinasikan One Map Policy untuk menjadi solusi permasalahan tumpang tindih lahan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, mekanisme penyelesaian dari tumpang tindih lahan juga sudah jelas dan sudah diatur.

“Kita sudah selesai 85 tematik tuntas dan kita tambahkan 153 tematik, totalnya 153. Dan di harapakan tahun ini dan tahun depan bisa diselesaikan,” ungkap Menko Airlangga.

Sebelum menutup penjelasanya, Menko Airlangga mengungkapkan terkait balance positif sebuah perdagangan. “Alhamdulillah Indonesia hampir dengan semua negara positif. Dengan India, dengan Amerika Serikat, dengan Eropa, neraca kita positif,” ungkap Menko Airlangga.

Menutup penjelasannya, Menko Airlangga berharap penandatanganan ini menjadi milestone penguatan komitmen Kementerian dan Lembaga dalam aksi pencegahan korupsi.

Dalam sesi doorstop usai acara tersebut, kepada awak media Menko Airlangga juga menjelaskan terkait upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Pemerintah. Kepala Daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota didorong untuk menjaga komoditas-komoditas yang kelihatannya bergerak, termasuk didalamnya beras kemudian dan beberapa komoditas lain.

“Tentu kerja sama antar daerah menjadi penting dan yang kedua, komunikasi kepada publik juga menjadi penting. Dan tentu pada bulan Maret ini akan ada musim panen beras. Dimana kami dengan arahan Bapak Presiden, meminta Bulog untuk menyerap beras dari masyarakat sehingga tentu satu pihak kita menjaga inflasi, tetapi di pihak lain kita juga menjaga nilai tukar petani. Jangan sampai pada saat sebelum panen harga beras meningkat tapi pada saat panen harganya anjlok,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam acara penandatanganan tersebut Kepala Staf Kepresidenan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Investasi, Ketua KPK, Wakil Ketua KPK, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan para eselon 1 Kementerian terkait. (nck)

28 February 2023

Jakarta, 27 Februari 2023. Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 22 Februari 2023 ini menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga dan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan (LJK) tetap tumbuh kuat, sehingga berkontribusi mempertahankan kinerja perekonomian nasional di tengah masih tingginya ketidakpastian global.

Kinerja perekonomian global di awal tahun 2023 secara umum berada di atas ekspektasi khususnya di AS dan Eropa khususnya untuk pasar tenaga kerja yang persisten kuat dan indikator sektor riil lainnya bergerak positif. Selain itu, reopening perekonomian Tiongkok juga meningkatkan optimisme bahwa resesi global dapat dihindari. Namun demikian, pengetatan kebijakan moneter global diperkirakan terus berlanjut seiring penurunan inflasi yang lambat. Selain itu, harga komoditas yang terus turun perlu dicermati.

Di tengah dinamika perekonomian global tersebut, indikator perekonomian domestik terpantau tetap solid. Neraca dagang melanjutkan surplus di Januari 2023, begitupun Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur juga terus berada di zona ekspansi dalam kurun waktu 17 bulan terakhir. Optimisme dan konsumsi masyarakat juga mencatatkan perbaikan yang terkonfirmasi dari kenaikan Indeks Keyakinan Konsumen dan Indeks Penjualan Ritel.

Di asar saham, IHSG sampai dengan 24 Februari 2023 tercatat menguat sebesar 0,25 persen mtd seiring investor non-resident yang membukukan inflow sebesar Rp3,38 triliun. Secara ytd, IHSG menguat tipis 0,09 persen dengan inflow investor non-resident sebesar Rp162,8 miliar.

Sementara, di pasar obligasi, indeks ICBI menguat 0,04 persen mtd (1,53 persen ytd) ke level 350,07. Untuk pasar obligasi korporasi, aliran dana keluar investor non-resident tercatat sebesar Rp84,2 miliar secara mtd dan Rp177,2 miliar secara ytd.

Di pasar SBN, non-resident mencatatkan outflow Rp5,82 triliun (mtd) namun secara ytd membukukan inflow sebesar Rp43,88 triliun. Adapun rata-rata yield SBN pada seluruh tenor secara mtd naik sebesar 6,20 bps, namun demikian secara ytd masih menguat (turun) sebesar 12,66 bps.

Lebih lanjut, Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana1 tercatat sebesar Rp509,18 triliun atau menurun 0,05 persen (mtd) dengan investor Reksa Dana membukukan net subscription sebesar Rp3,96 triliun (mtd). Secara ytd, NAB reksa dana tumbuh 0,85 persen dan tercatat net subscription sebesar Rp7,88 triliun.

Penghimpunan dana oleh perusahaan melalui pasar modal hingga 24 Februari 2023 tercatat sebesar Rp35,8 triliun, dengan jumlah emiten baru tercatat sebanyak 17 emiten. Di pipeline, masih terdapat 73 rencana Penawaran Umum dengan nilai sebesar Rp108,4 triliun yang diantaranya merupakan rencana IPO yang akan dilakukan oleh 45 calon Emiten Baru.

Sedangkan untuk penggalangan dana pada Securities Crowdfunding (SCF) yang merupakan alternatif pendanaan bagi UMKM, telah terdapat 16 penyelenggara yang telah mendapatkan izin dari OJK dengan 360 penerbit, 142.474 pemodal, dan total dana yang dihimpun sebesar Rp778,5 miliar.

Tren pertumbuhan jumlah investor terus berlanjut dengan jumlah investor pasar modal mencapai 10,60 juta investor per 23 Februari 2023.

Kredit perbankan pada Januari 2023 tumbuh sebesar 10,53 persen yoy (Desember 2022: 11,35 persen yoy) menjadi Rp6.310,88 triliun. Penguatan kredit tersebut utamanya ditopang oleh kredit investasi dan kredit modal kerja yang masing-masing tumbuh sebesar 12,61 persen yoy dan 10,03 persen yoy. Secara mtm, nominal kredit perbankan Januari 2023 turun 1,75 persen mtm atau turun sebesar Rp112,68 triliun, yang merupakan siklus yang terjadi pada awal tahun. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Januari 2023 tercatat tumbuh sebesar 8,03 persen yoy (Desember 2022: 9,01 persen yoy) menjadi Rp7.953,8 triliun, dengan giro sebagai main driver. Secara mtm, DPK Januari 2023 turun 2,45 persen atau turun sebesar Rp199,77 triliun.

Likuiditas industri perbankan di awal 2023 masih di atas threshold dengan rasio-rasio likuditas yang terjaga. Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) pada Januari 2023 masing-masing tercatat sebesar 129,64 persen (Desember 2022: 137,67 persen) dan 29,13 persen (Desember 2022: 31,20 persen), jauh di atas ambang batas ketentuan masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.

Risiko kredit di awal 2023 terjaga dengan rasio NPL net perbankan sebesar 0,76 persen (Desember 2022: 0,71 persen) dan NPL gross sebesar 2,59 persen (Desember 2022: 2,44 persen). Di sisi lain, kredit restrukturisasi Covid-19 pada Januari 2023 terus mencatatkan penurunan menjadi Rp435,74 triliun (Desember 2022: Rp469,15 triliun) dengan jumlah debitur yang menurun menjadi 2,02 juta nasabah (Desember 2022: 2,27 juta nasabah).

Posisi Devisa Neto (PDN) tercatat sebesar 1,51 persen (Desember 2022: 1,23 persen), jauh di bawah threshold 20 persen. Capital Adequacy Ratio (CAR) industri Perbankan menguat menjadi sebesar 25,93 persen (Desember 2022: 25,63 persen).

Perkembangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen

OJK terus mengakselerasi perluasan akses keuangan regional melalui optimalisasi peran 487 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang tersebar di 34 provinsi dan 453 kabupaten/kota, melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), program Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SIMUDA), Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), dan program business matching lainnya.
Upaya perluasan akses keuangan tersebut juga dibarengi dengan program edukasi keuangan secara masif, baik secara tatap muka (offline) maupun daring (online) melalui Learning Management System (LMS) dan media sosial. Pada Januari 2023, OJK telah melaksanakan 23 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 6.526 orang peserta. Selain itu, Sikapi Uangmu, sebagai saluran media komunikasi berupa minisite dan aplikasi yang khusus menginformasikan konten terkait edukasi keuangan kepada masyarakat secara digital, telah memublikasikan konten edukasi keuangan sebanyak 33 konten, dengan jumlah pengunjung sebanyak 220.657 viewers. OJK akan terus melaksanakan affirmative action dengan mengintensifkan edukasi keuangan kepada vulnerable group, salah satunya adalah edukasi keuangan kepada masyarakat nelayan di Rumah Susun Marunda dan masyarakat pedesaan.
Sementara itu, sejak awal Januari hingga 17 Februari 2023, OJK telah menerima 41.963 layanan, termasuk 2.296 pengaduan, 34 pengaduan berindikasi pelanggaran, dan 129 sengketa yang masuk ke dalam LAPS Sektor Jasa Keuangan (SJK). Dari pengaduan tersebut, sebanyak 1.200 merupakan pengaduan sektor perbankan, 1.081 merupakan pengaduan sektor IKNB, dan sisanya merupakan layanan sektor pasar modal. (nck)

28 February 2023

Jakarta, 28 Februari 2023. Di tengah terpaan berbagai tantangan global, Pemerintah telah berhasil memastikan pemulihan ekonomi berjalan secara efektif. Kebijakan konstruktif PC-PEN merupakan kunci keberhasilan pemulihan ekonomi di Indonesia. PPKM yang saat ini telah resmi dicabut akan menjadi langkah untuk terus meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi nasional.

Memperhatikan kinerja berbagai leading indicator, baik dari sektor riil dan eksternal, prospek ekonomi Indonesia ke depan tentunya berada di level yang baik. Hal ini tercermin dari nilai Indeks Keyakinan Konsumen yang masih optimis, PMI Manufaktur yang konsisten ekspansif, neraca perdagangan yang masih menunjukkan tren surplus selama 33 bulan berturut-turut, dan rasio utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto yang masih dalam level aman.

“Kita tahu, pertumbuhan ekonomi kita bisa jaga di tahun kemarin sebesar 5,3% (yoy), dan tentunya ini merupakan salah satu pertumbuhan ekonomi yang tertinggi sepanjang 10 tahun terakhir,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2023 bertajuk “Menjaga Momentum Ekonomi Indonesia di Tengah Ketidakpastian”.

Langkah Pemerintah menghadapi tahun ini dipenuhi rasa optimisme, namun tetap waspada. Dalam memitigasi berbagai risiko tersebut, Pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan utama. Dengan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Perpu Cipta Kerja, dan pengaturan DHE diharapkan memberikan kepastian hukum di tengah situasi yang tidak pasti. Kebijakan ini akan menjadi pilar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang memadai serta stabilitas keuangan dan nilai tukar.

Memitigasi transmisi dari kenaikan harga komoditas global, Pemerintah melakukan berbagai extra effort pengendalian inflasi dalam forum TPIP/TPID melalui strategi kebijakan 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Hasil berbagai kebijakan tersebut mendorong Inflasi Indonesia berada dalam level terkendali. Tahun 2022, inflasi mencapai 5,5% (yoy) dibawah outlook dan Januari 2023 tercatat sebesar 5,28% (yoy).

Pemerintah juga memperhatikan berbagai kebijakan di jangka menengah dan panjang untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Beberapa kebijakan yang didorong diantaranya melalui hilirisasi komoditas Sumber Daya Alam, mendorong industrialisasi, peningkatan kualitas SDM, serta dengan mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Kebijakan pemulihan yang inklusif dan berkelanjutan juga tercermin dari hasil KTT G20 Tahun 2022 yang tertuang di dalam Leader’s Declaration. Selain itu, tahun ini Indonesia juga memegang Keketuaan ASEAN di mana Indonesia mendorong tema berbasis ekonomi. Di bawah tiga dorongan strategis yakni Recovery-Rebuilding, Digital Economy, dan Sustainability, ASEAN diharapkan akan mencapai 16 Priority Economic Deliverables (PED).

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga tak lupa menyampaikan pentingnya stabilitas politik dalam pelaksanaan kebijakan untuk menjawab berbagai tantangan krisis. “Indonesia menjaga ASEAN dalam 20 tahun terakhir, menjadi region yang betul-betul secara politik stabil. Dan itu karena leadership-nya Indonesia. Indonesia dan ASEAN adalah the bright spot in the dark. Sehingga, itu lah yang mendorong keyakinan. Ketidakpastian ini kita dorong menjadi optimisme,” pungkas Menko Airlangga. (nck)

Page 5 of 16

Tentang Kami