Jakarta, 25 Mei 2023. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 24-25 Mei 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%. Keputusan mempertahankan BI7DRR sebesar 5,75% ini konsisten dengan stance kebijakan moneter untuk memastikan inflasi inti terkendali dalam kisaran 3,0±1% di sisa tahun 2023 dan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) dapat segera kembali ke dalam kisaran sasaran 3,0±1% pada triwulan III 2023. Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan stabilisasi nilai Rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor (imported inflation) dan memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global. Kebijakan likuiditas dan makroprudensial longgar tetap dilanjutkan untuk mendorong penyaluran kredit/pembiayaan dan tetap terjaganya stabilitas sistem keuangan. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran terus didorong untuk perluasan ekonomi dan keuangan digital dan penguatan stabilitas sistem dan layanan pembayaran. Bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran Bank Indonesia tersebut terus diarahkan untucked mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan sebagai berikut:
1. Memperkuat operasi moneter untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter;
2. Memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, terutama imported inflation, melalui intervensi di pasar valas dengan transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder;
3. Melanjutkan twist operation melalui penjualan SBN di pasar sekunder untuk tenor pendek guna meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN bagi masuknya investor portofolio asing dalam rangka memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah;
4. Melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman pada respons suku bunga Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan terhadap suku bunga kebijakan (Lampiran);
5. Melanjutkan perluasan QRIS melalui: (i) peningkatan intensitas kampanye bersama indusri terkait manfaat penggunaan QRIS kepada masyarakat termasuk Merchant Discount Rate (MDR) QRIS Usaha Mikro (UMI) dan QRIS Tarik Tunai, Transfer, Setor Tunai (TUNTAS); (ii) pengembangan QRIS antarnegara dengan Singapura, Jepang, India, dan Tiongkok.
Mendorong akseptasi Kartu Kredit Indonesia antara lain melalui program Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2023;
6. Memperkuat kerja sama internasional melalui perluasan kerja sama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk Keketuaan ASEAN 2023 khususnya melalui jalur keuangan. (nck)
Jakarta, 23 Mei 2023. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan OJK Tahun 2022. OJK kembali mempertahankan opini WTP sejak Laporan Keuangan OJK pertama kali terbit pada 2013.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan OJK di Kantor BPK, Jakarta, Selasa mengatakan OJK berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan proses bisnis dan meningkatkan tata kelola keuangan internal yang lebih baik.
“Program penguatan tata kelola, telah dan akan terus dilakukan OJK sebagai bentuk komitmen kami kepada masyarakat untuk terus meningkatkan integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan OJK,” kata Mahendra.
Seremonial penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan OJK dilakukan oleh Anggota II BPK RI Daniel Lumban Tobing kepada Mahendra Siregar serta disaksikan oleh Ketua BPK RI Isma Yatun serta jajaran Dewan Komisioner OJK.
Ketua BPK RI Isma Yatun dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada OJK atas pencapaian opini WTP yang diterima sekaligus komitmen BPK untuk terus menjalankan peran dan tanggung jawab secara profesional dan independen termasuk mendukung aparat pemerintah dan lembaga keuangan dalam mewujudkan good governance pada pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
“Saya berharap agar sinergi dan kerja sama antara BPK dan OJK dapat terus ditingkatkan guna menjaga stabilitas sektor keuangan serta meningkatkan kepercayaan publik sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Isma.
Mahendra menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPK atas dukungan dan bimbingan dalam membangun sistem pengendalian internal dan governance di OJK sejak awal pendirian OJK hingga saat ini.
Berbagai hal telah dilakukan OJK dalam mewujudkan visinya menjadi lembaga yang kredibel melalui perbaikan kebijakan di berbagai bidang antara lain dengan meningkatkan efektivitas organisasi, memperbaiki sistem manajemen keuangan yang terintegrasi, membangun sistem manajemen sumber daya manusia, sistem manajemen aset, sistem procurement yang akuntabel dan berkualitas, serta beberapa sistem lainnya yang akan terus disempurnakan.
OJK juga berkomitmen terus meningkatkan integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan serta melindungi masyarakat.
Jakarta, 17 Mei 2023. Bank Indonesia bersama Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) berkomitmen untuk terus memastikan layanan sistem pembayaran aman dan andal dalam mendukung kegiatan transaksi di masyarakat. Pasca gangguan layanan sistem pembayaran di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI) pada minggu lalu, kegiatan sistem pembayaran di masyarakat melalui BSI kembali berlangsung normal. Di bawah pengawasan dan asistensi Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran nasional, BSI telah memulihkan koneksi dengan Bank Indonesia sehingga layanan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN BI), dan BI Fast beroperasi normal didukung aplikasi kritikal lainnya termasuk berbagai layanan kana like pembayaran, sehingga dapat kembali melayani kebutuhan masyarakat.
Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) senantiasa memastikan setiap PJP memenuhi aspek standar keamanan sistem informasi termasuk penggunaan sistem yang aman dan andal. Oleh karena itu, PJP dituntut untuk senantiasa meningkatkan ketahanan sistem informasi dan segera memulihkan layanan pasca terjadinya insiden gangguan layanan yang berdampak pada konsumen. Pada saat yang sama, PJP juga wajib mematuhi dan melaksanakan prinsip-prinsip pelindungan konsumen antara lain pelindungan aset konsumen terhadap penyalahgunaan, serta penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif. Hal ini secara tegas tercakup masing-masing dalam Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia No. 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, yang tidak lain bertujuan menjaga stabilitas sistem pembayaran nasional.
Bank Indonesia terus memantau kelancaran layanan sistem pembayaran di BSI dan layanan sistem pembayaran di seluruh PJP guna meyakinkan masyarakat dapat bertransaksi dengan cepat, mudah, murah, aman, dan andal (cemumuah) dengan tetap memperhatikan stabilitas, perluasan akses, pelindungan konsumen, praktik bisnis yang sehat, dan penerapan best practices. (nck)
Jakarta, 17 Mei 2023 - Kementerian PPN/Bappenas dan Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam bersama-sama menyelenggarakan acara Diseminasi Hasil Program ARISE+ di Jakarta hari ini (tbc). Acara yang diresmikan oleh Menteri Bappenas, Suharso Monoarfa, dan Duta Besar Uni Eropa, Vincent Piket, ini diselenggarakan untuk merayakan dan memamerkan hasil-hasil pencapaian program tersebut.
ARISE+ Indonesia - Fasilitas Dukungan Perdagangan adalah salah satu inisiatif unggulan di bawah kerangka kerja sama Uni Eropa-Indonesia 2014-2020. Diluncurkan pada tahun 2019, program bantuan teknis ini bertujuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kinerja dan daya saing perdagangan untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. ARISE+ Indonesia diimplementasikan melalui dua proyek bantuan teknis yang saling melengkapi selama lima tahun, dengan total anggaran sebesar EUR 15 juta. Bantuan Teknis pertama program ARISE+ Indonesia (TA 1) akan berakhir pada Mei 2023.
Selama empat setengah tahun pelaksanaannya, ARISE+ Indonesia TA 1 telah mendukung lembaga-lembaga pemerintah dalam meningkatkan kemampuan mereka dalam analisis makroekonomi dan perencanaan kebijakan perdagangan dan investasi, mempertajam kapasitas mereka dalam merundingkan dan mengimplementasikan Perjanjian Perdagangan Bebas, khususnya perundingan Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dengan Uni Eropa, mengembangkan dan mengadopsi standar dan peraturan teknis yang selaras dengan standar internasional dengan tujuan meningkatkan daya saing ekspor Indonesia; dan memberdayakan para produsen kecil Indikasi Geografis (IG) dalam memproduksi dan mempromosikan produk mereka di pasar ekspor. Program ini juga mempromosikan pengarusutamaan gender.
Program ini dikoordinasikan oleh Bappenas, sebagai lembaga pelaksana utama, bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta kementerian, lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam bidang-bidang yang tercakup dalam program ini.
Menteri Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan, "Kami gembira bahwa kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa melalui ARISE+ Indonesia telah berperan penting dalam memperkuat kinerja dan daya saing perdagangan Indonesia, yang merupakan salah satu sumber penting bagi pertumbuhan berkelanjutan dalam upaya mencapai Visi Indonesia 2045."
Duta Besar Uni Eropa, Vincent Piket, berkomentar, "Kami sangat senang menerima kerja sama yang luar biasa dari pemerintah selama pelaksanaan program ARISE+ Indonesia. Hasil luar biasa yang telah kami capai semakin memotivasi kami untuk menjalin kerja sama yang lebih dalam."
Acara ini mempertemukan para pemangku kepentingan terkait dari Indonesia dan Uni Eropa, termasuk mitra lembaga pelaksana, penerima manfaat, perwakilan negara anggota Uni Eropa, perwakilan sektor swasta dari Indonesia dan Uni Eropa, lembaga pemikir, dan lainnya untuk mendiskusikan hasil kegiatan peningkatan kapasitas ARISE Indonesia. Acara ini dihadiri oleh para pejabat tinggi, termasuk Menteri Perdagangan, yang menyampaikan pidato utama. Sebuah diskusi panel juga diselenggarakan dengan menghadirkan Koordinator Badan Penasihat Teknis (Technical Advisory Body/TAB) dan perwakilan dari Delegasi Uni Eropa. (nck)
Jakarta, 11 Mei 2023. Dengan mengusung tema “Synergy and Innovation of Digital Economy: Fostering Growth”, kegiatan Festival Ekonomi Keuangan Digital (FEKDI) 2023 menjadi salah satu langkah konkret Pemerintah dalam upaya mendorong ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang lebih inklusif dan efisien.
Kegiatan FEKDI 2023 di hari ke-3 penyelenggarannya, Rabu (10/05), mengangkat tema “Government Initiative and Strategy on Digitalization Through Digital Talent and Financial Inclusion” yang bertujuan untuk mendorong inisiatif, strategi, maupun inovasi digital guna mendukung peningkatan daya saing Ekonomi Keuangan Digital (EKD). Hari ke-3 FEKDI 2023 secara resmi sekaligus menjadi penutup dari seluruh rangkaian kegiatan FEKDI 2023 yang berlangsung selama 4 hari sejak tanggal 7-10 Mei 2023.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin dalam Opening Remarks-nya pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa kegiatan FEKDI dapat meningkatkan awareness terhadap peran digitalisasi ekonomi dalam mendukung percepatan pemulihan serta pertumbuhan ekonomi nasional.
“Rangkaian acara penyelenggaraan FEKDI 2023 dapat menjadi momentum bagi kita bersama untuk melakukan showcasing serta sinergi bauran kebijakan demi terwujudnya ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan,” tutur Deputi Rudy.
Lebih lanjut, Deputi Rudy mengatakan bahwa pengembangan talenta digital merupakan salah satu prasyarat fundamental dalam mendorong percepatan transformasi ekonomi dan keuangan digital. Pemerintah telah mencetuskan berbagai prorgam untuk skilling, reskilling, dan upskilling, salah satunya Program Kartu Prakerja yang mengusung inovasi dengan pendekatan sistem end to end digital.
Selanjutnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang turut hadir secara virtual mendorong Kementerian/Lembaga untuk bersinergi dalam menggencarkan edukasi penggunaan internet bagi masyarakat Indonesia.
“Di dalam negeri, upaya pengembangan ekonomi keuangan digital, antara lain diwujudkan dengan meingkatkan pembangunan infratstruktur digital, membentuk peraturan perundang-undangan yang menunjang pembangunan digital, termasuk Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024. Serta menggencarkan edukasi dan literasi digital,” ujar Wakil Presiden Ma’ruf.
Penyelenggaraan FEKDI 2023 selama 4 (empat) hari, telah berhasil menghadirkan tidak kurang dari 1.000 peserta offline dan 5.000 peserta online. FEKDI 2023 juga dilengkapi dengan pameran dari sekitar 70 booth showcase dimana 15 diantaranya merupakan inisiatif Kemenko Perekonomian dan sisanya merupakan kluster Asosiasi, BI FAST, SNAP, Elektronifikasi, inovasi digital, QR Domestik dan Cross-borders dan UMKM. Beberapa contoh showcasing dalam FEKDI 2023 antara lain QRIS dan penggunaan teknologi Virtual Reality dalam proses pendidikan dan pelatihan vokasi.
Penutupan FEKDI 2023 secara intensif mengulas berbagai upaya dari seluruh stakeholders dalam meningkatkan daya saing EKD salah satunya melalui peningkatan kapasitas talenta digital dan perluasan inklusi keuangan. Pemerintah melalui Kemenkominfo telah melakukan sejumlah upaya dan inisitaif, salah satunya Program Digital Talent Scholarship (DTS) tahun 2023 dengan mentargetkan pelatihan gratis untuk 100 ribu peserta yang mencakup 7 akademi. (nck)
Labuan Bajo, 10 Mei 2023. Perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Ke-42 secara resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (10/05) di Hotel Meruorah, Labuan Bajo. Kegiatan KTT akan berlangsung selama 2 (dua) hari mulai tanggal 10 - 11 Mei 2023. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pembukaan tersebut.
Kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih, rivalitas yang semakin tajam dan berbagai tantangan dinamika global yang semakin tidak terprediksi, mewarnai perhelatan Keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023 ini. Untuk menghadapi kondisi ini, Presiden menekankan bahwa ASEAN harus mampu menjadi motor perdamaian dan pertumbuhan dunia.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan pertanyaan kepada seluruh peserta KTT, “Apakah ASEAN hanya akan menjadi penonton, apakah ASEAN hanya akan diam, dan apakah ASEAN mampu menjadi motor perdamaian dan pertumbuhan?”
“Saya yakin kita semuanya percaya bahwa ASEAN bisa, asalkan satu kuncinya, persatuan,” tegas Presiden Jokowi.
Lebih jauh dijelaskan bahwa dengan persatuan, ASEAN akan mampu menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan dunia. “Kita punya aset yang kuat sebagai epicentrum of growth. Ekonomi yang tumbuh jauh di atas rerata dunia, bonus demografi dan kestabilan kawasan yang terjaga,” ungkap Presiden Jokowi.
Ke depan, ASEAN harus semakin memperkuat integrasi ekonomi, mempererat kerja sama inklusif, termasuk implementasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan memperkokoh arsitektur kesehatan, pangan dan energi, serta stabilitas keuangan.
“Mari bekerja keras menjadikan ASEAN Matters: Epicentrum of Growth. Dan dengan ini saya nyatakan KTT ke-42 ASEAN dibuka,” pungkas Presiden Jokowi.
Seluruh Kepala Negara anggota ASEAN serta Sekjen ASEAN dan Timor Leste turut hadir dalam KTT ASEAN ke-42, kecuali PM Thailand yang diwakili Deputy Prime Minister dan Pemimpin Myanmar. (nck)
Jakarta, 8 Mei 2023. Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan I tahun 2023 terus terjaga di tengah tantangan pasar keuangan global. Perkembangan positif ini ditopang koordinasi kebijakan yang ditempuh serta optimisme terhadap pemulihan ekonomi yang kuat seiring membaiknya
berbagai indikator perekonomian dan sistem keuangan domestik. Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana disepakati dalam
rapat berkala KSSK II tahun 2023 pada Jumat (28/04) akan terus memperkuat koordinasi dan
kewaspadaan terhadap perkembangan perekonomian dan risiko pasar keuangan global ke depan, termasuk risiko rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik.
KSSK terus mencermati dinamika ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 diprakirakan mencapai 2,6%, didorong oleh dampak positif pembukaan ekonomi Tiongkok pascapandemi Covid-19. Di tengah perkembangan tersebut, pasar tenaga kerja di AS dan Eropa tetap ketat sehingga mengakibatkan prospek penurunan inflasi global berjalan
lambat dan mendorong berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter di negara maju, meskipun
diprakirakan sudah hampir mencapai puncaknya. Sementara itu, ketidakpastian pasar keuangan global menurun sejalan dengan respons bank sentral AS dan Eropa dalam memitigasi risiko kasus perbankan. Perkembangan ini mendorong aliran masuk modal asing
dan penguatan nilai tukar di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I
2023 tercatat sebesar 5,03% yoy, sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada
triwulan sebelumnya di level 5,01% yoy. Tetap kuatnya pertumbuhan ekonomi didukung oleh
ekspor yang tetap tumbuh tinggi, konsumsi swasta yang membaik, konsumsi Pemerintah yang
tumbuh positif, dan pertumbuhan invetasi nonbangunan yang tetap baik. Ke depan,
pertumbuhan ekonomi diprakirakan tetap kuat. Prakiraan ini didukung konsumsi swasta yang diprakirakan makin baik seiring meningkatnya mobilitas, membaiknya keyakinan konsumen,
dan menguatnya daya beli sebagai dampak dari penurunan inflasi. Investasi tetap berlanjut didukung oleh investasi nonbangunan yang tetap kuat sejalan dengan perbaikan konsumsi domestik dan dampak hilirisasi. Kinerja ekspor tetap kuat didorong oleh ekspor nonmigas yang tumbuh tinggi dengan negara tujuan utama Tiongkok, AS, dan Jepang. Dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2023 diprakirakan bias atas dalam kisaran
proyeksi 4,5-5,3%.
Tekanan inflasi terus menurun. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) turun menjadi 4,33%
yoy pada April 2023 dari 5,51% yoy pada Desember 2022. Inflasi inti terus melambat menjadi
2,83% yoy dipengaruhi ekspektasi inflasi dan imported inflation yang menurun, serta pasokan agregat yang memadai dalam merespons kenaikan permintaan. Sementara itu, inflasi volatile food tetap terkendali, sebesar 3,74% yoy. Berlanjutnya penurunan inflasi merupakan dampak
positif kebijakan moneter BI yang pre-emptive dan forward looking, serta sinergi yang erat
dalam pengendalian inflasi antara BI dan Pemerintah (Pusat dan Daerah), antara lain melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.
Nilai tukar Rupiah menguat sehingga mendukung stabilitas perekonomian. Secara ytd, nilai tukar Rupiah pada 28 April 2023 menguat 6,12%, lebih tinggi dibandingkan dengan apresiasi Baht Thailand (1,35%), Rupee India (1,10%), dan Peso Filipina (0,67%). Ke depan,
penguatan nilai tukar Rupiah diprakirakan terus berlanjut didorong surplus transaksi berjalan
dan berlanjutnya aliran masuk modal asing, sejalan dengan prospek pertumbuhan ekonomi domestik yang tinggi, inflasi yang rendah, serta imbal hasil aset keuangan domestik yang menarik.
Kinerja APBN sampai dengan triwulan I 2023 tetap positif. Hal ini ditandai dengan kinerja pendapatan negara yang tumbuh cukup tinggi dan realisasi belanja yang mampu menopang
pemulihan ekonomi. Realisasi pendapatan negara selama triwulan I 2023 mencapai Rp647,15
triliun atau 26,27% dari target APBN dan tumbuh sebesar 28,98% yoy. Pada periode yang
sama, penyerapan belanja negara mencapai Rp518,66 triliun (16,94% dari Pagu APBN). Posisi
fiskal Pemerintah relatif kuat, tercermin dari surplus pada keseimbangan primer sebesar Rp228,76 triliun dan surplus keseimbangan fiskal sebesar Rp128,50 triliun, ekuivalen dengan 0,61% PDB.
Di tengah tren perlambatan ekonomi global dan moderasi harga komoditas, pendapatan negara masih terus kuat. Penerimaan perpajakan mencapai Rp504,48 triliun (24,95% dari
target APBN) atau tumbuh 25,36% yoy. Realisasi PPN mencapai Rp185,70 triliun atau tumbuh
42,37% yoy, sementara PPh Nonmigas mencapai Rp225,95 triliun atau tumbuh 31,03%. Secara sektoral, kinerja penerimaan pajak yang masih kuat ditopang oleh penerimaan dari
sektor industri pengolahan, jasa keuangan, dan transportasi yang tetap stabil. Di tengah moderasi harga komoditas global, penerimaan pajak dari sektor pertambangan masih mampu
tumbuh signifikan (113,55%). Sementara itu, Realisasi PNBP mencapai Rp142,66 triliun (32,32% dari target APBN) atau tumbuh 43,75% yoy. Kinerja PNBP tersebut terutama ditopang
oleh Penerimaan SDA nonmigas sebesar Rp44,28 triliun (tumbuh 194,04%) dan PNBP lainnya Rp44,31 triliun (tumbuh 30,21%). (nck)
Jakarta, 8 Mei 2023. Ekonomi digital telah menjelma sebagai salah satu buffer bagi stabilitas perekonomian nasional di tengah berbagai tantangan global saat ini. Tercatat menurut hasil studi Google Temasek, Bain & Company, nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2022 sebesar USD 77 miliar atau tumbuh 22% (yoy) dan diprediksi akan meningkat hampir 2 kali lipat hingga USD 130 miliar pada tahun 2025.
Mempertimbangkan besarnya potensi ekonomi digital, Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 juga telah mengangkat transformasi digital sebagai salah satu deliverables yang dihasilkan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah juga terus berupaya mendorong pengembangan ekonomi digital melalui penguatan sinergi dan inovasi kebijakan.
“Hal ini menjadi sangat penting karena kita menggunakan ekonomi digital atau digital platform sebagai buffer dan juga akselerator daripada pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di ASEAN,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan welcoming remarks dalam acara Opening Ceremony Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023, Senin (8/05).
Penguatan infrastruktur digital menjadi salah satu langkah konkret yang ditempuh Pemerintah dengan melakukan perluasan jaringan 4G, penerapan teknologi 5G, pemanfaatan Low Earth Orbit Satellite, hingga pelaksanaan berbagai inisiatif dan program yang dapat mendukung inklusivitas masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital, termasuk peningkatan akses terhadap layanan keuangan atau keuangan inklusif.
Seiring dengan bonus demografi yang akan terjadi, Pemerintah juga telah berupaya mengatasi tantangan kesenjangan dalam literasi dan keterampilan digital (gap digital talent and literacy) melalui berbagai program seperti Program Kartu Prakerja, Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship (DTS), Digital Leadership Academy (DLA), hingga Sea Labs Academy.
“Yang perlu kita ingat bahwa 10 hingga 13 tahun ke depan adalah momentum yang sangat penting bagi Indonesia karena momentum bonus demografi hanya akan berlangsung sampai tahun 2038,” tegas Menko Airlangga.
Selanjutnya, Presiden Joko Widodo yang hadir secara virtual juga turut memberikan sejumlah arahan mengenai upaya dalam mengakselerasi ekonomi digital, salah satunya dapat dilakukan dengan terus mengembangkan kepercayaan dan inovasi, seperti terkait penyediaan sistem pembayaran berbasis digital serta perlindungan keamanan masyarakat.
“Semua inovasi harus dilakukan secara hati-hati, memperhatikan dan memiliki antisipasi risiko, sistem keamanan yang handal, serta sistem perlindungan konsumen yang baik. Mitigasi risiko ini harus betul-betul dihitung bagaimana regulasi dan pengawasan, pemantauan dan implikasi terhadap nilai tukar, serta keberlanjutan adopsi internasionalnya,” ungkap Presiden Joko Widodo.
Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, dalam kesempatan tersebut juga telah dilakukan peluncuran inovasi sistem pembayaran berupa kartu kredit domestik yang disebut sebagai Kartu Kredit Indonesia dan QRIS antarnegara Indonesia-Malaysia sebagai wujud nyata komitmen bersama dalam mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (nck)
Jakarta, 5 Mei 2023. Usai mencatatkan kinerja perekonomian yang impresif pada tahun 2022 lalu, Pemerintah secara konsisten terus menerapkan berbagai upaya untuk menjaga kondisi perekonomian nasional saat ini. Efektivitas upaya tersebut ditunjukkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang masih terkendali, meski dihadapkan dengan berbagai tantangan global mulai dari inflasi, harga komoditas, hingga peningkatan eskalasi geopolitik.
Dalam Konferensi Pers terkait Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1-2023 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (5/05), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan bahwa kinerja perekonomian nasional pada kuartal pertama 2023 kembali menunjukkan pertumbuhan impresif sebesar 5,03% (yoy) dan berada diatas konsensus pasar yang sebesar 5%.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 6 kuartal berturut-turut diatas 5%, ini menunjukkan bahwa ekonomi kita solid. Kita lihat juga pertumbuhan daripada penyerapan tenaga kerja sebesar 3,02 juta dibandingkan Februari tahun 2022 dan juga terjadi penurunan tingkat pengangguran sekitar 0,41 juta dari 8,4 juta menjadi 7,99 juta orang,” ungkap Menko Airlangga.
Performa pertumbuhan ekonomi yang solid tersebut ditopang dengan penguatan sejumlah indikator, salah satunya dari sisi pengeluaran (demand) yang mengalami peningkatan positif. Hal tersebut ditandai dengan kinerja ekspor yang tumbuh mencapai 11,68% (yoy), konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 4,54% (yoy), pertumbuhan PMTB sebesar 2,11% (yoy) yang menunjukkan penguatan daya beli masyarakat, hingga penguatan konsumsi Pemerintah mencapai 3,99% (yoy).
Lebih lanjut, sisi lapangan usaha (supply) juga mengalami penguatan pada sejumlah sektor. Pertumbuhan tertinggi ditunjukkan oleh sektor transportasi dan pergudangan yang menyentuh angka 15,93% (yoy), serta sektor akomodasi dan makanan minuman sebesar 11,55% (yoy). Selanjutnya, sebagian kontributor terbesar PDB, sektor industri pengolahan juga tumbuh positif mencapai 4,43% (yoy).
Selain itu, inflasi juga menjadi salah satu indikator yang terkendali dengan optimal yakni sebesar 4,33% pada bulan April 2023 atau turun sebesar 4,97% dari bulan Maret 2023. Seiring dengan hal tersebut, sektor keuangan tetap berada pada level yang resilien dengan ketersediaan likuiditas dalam negeri yang mencukupi.
Menko Airlangga juga menyebutkan bahwa permintaan domestik tetap menjadi penopang utama ekonomi nasional pada tahun 2023, terlihat dari capaian Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 123,3 pada Maret 2023 dan PMI Manufaktur mencapai 52,7 pada April 2023. Sedangkan dari sektor eksternal juga menunjukkan surplus transaksi berjalan, peningkatan cadangan devisa, surplus neraca perdagangan selama 35 bulan berturut-turut, penguatan nilai tukar dan IHSG, serta rasio utang luar negeri pada level aman.
”Dengan catatan tersebut dan sinergi dengan seluruh stakeholder, kita berharap target pertumbuhan di akhir tahun di tahun politik ini bisa mencapai sebesar 5,3% (yoy) dan kami optimis bahwa pertumbuhan ini bisa terus dijaga di tahun 2023 dan tentunya menjadi momentum di tahun 2024,” pungkas Menko Airlangga. (nck)
Incheon, Korea Selatan, 2 Mei 2023 - Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara Anggota ASEAN+3 menegaskan kembali komitmen bersama mereka untuk memperkuat dialog kebijakan mengenai perkembangan terkini dan prospek ekonomi global dan regional, serta respons kebijakan terhadap risiko dan tantangan ke depan. Lebih lanjut, Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN+3 tersebut sepakat untuk memperkuat kerja sama keuangan regional melalui inisiatif di bawah Regional Financing Arrangements (RFA) Future Direction, Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM), AMRO, Asian Bond Markets Initiative (ABMI), Disaster Risk Financing (DRF), dan ASEAN+3 Future Initiatives termasuk pembiayaan infrastruktur, kajian studi pada fasilitas nonpembiayaan, pembiayaan risiko bencana (DRF), serta kajian studi beberapa tema strategis atas Digitalisasi Keuangan, keuangan berkelanjutan, utang korporasi, utang rumah tangga, dan Transaksi Mata Uang Lokal (Local Currency Transaction/LCT). Komitmen tersebut merupakan hasil kesepakatan dari Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara Anggota ASEAN+3 (the ASEAN+3 Finance Ministers' and Central Bank Governors Meeting/AFMGM+3), yang diadakan pada 2 Mei 2023 di Incheon, Korea Selatan.
Pertemuan tersebut diselenggarakan di bawah mitra keketuaan (co-chairmanship) dari Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia, Shunichi Suzuki, Menteri Keuangan Jepang, dan Kazuo Ueda, Gubernur Bank of Japan. Presiden Asian Development Bank (ADB), Direktur ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) ASEAN+3, Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN Secretariat, dan Deputi Managing Director of the International Monetary Fund (IMF) juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Pada pertemuan tersebut, Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan pertumbuhan ekonomi ASEAN+3 yang kuat sebesar 3,2 persen pada tahun 2022, terlepas dari efek pandemi COVID-19 yang masih ada dan konflik Rusia-Ukraina yang meningkat menjadi krisis. Sementara itu, gejolak sektor perbankan baru-baru ini di AS dan Eropa memiliki dampak rambatan yang terbatas di kawasan ASEAN+3. Meskipun demikian, kita harus tetap waspada. Ke depan, kawasan ini diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,6 persen pada tahun 2023, dipacu oleh permintaan domestik yang kuat karena pemulihan ekonomi terus menunjukkan perbaikan.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyoroti bahwa tantangan saat ini dan ketergantungan yang besar pada mata uang dominan tertentu untuk perdagangan internasional dan penyelesaian investasi dapat meningkatkan kerentanan dan meningkatkan risiko stabilitas keuangan di ASEAN+3. Oleh karena itu, ASEAN+3 perlu berinovasi untuk dapat menjaga stabilitas, di tengah inflasi yang masih tinggi, kondisi likuiditas yang lebih ketat, ruang kebijakan yang lebih sempit, dan pengaruh kuat dolar. Dalam hal ini, Gubernur Perry menekankan pentingnya memperkuat dan meningkatkan kerja sama di antara negara-negara ASEAN+3 dalam konektivitas pembayaran dengan mempromosikan penggunaan mata uang lokal yang lebih luas untuk transaksi. Berkaitan dengan hal tersebut, AFMGM+3 menyambut baik dan mengakui perkembangan kajian Sistem Pembayaran Lintas Batas di ASEAN+3, khususnya mengenai Penguatan Transaksi Mata Uang Lokal (Local Currency Transactions – LCT) dalam pembahasan Isu Tematik ASEAN+3.
Kerja sama intraregional yang lebih erat — di bidang perdagangan dan investasi, logistik dan ketahanan rantai pasokan, antarkonektivitas sistem kepabeanan, arus lintas batas, infrastruktur berkelanjutan dan hijau, serta integrasi digital — akan semakin meningkatkan kemampuan kawasan ini untuk mengamankan pertumbuhan pascapandemi, meminimalkan scarring effect, dan bersiap menghadapi guncangan di masa depan. Dalam hal ini, kawasan menegaskan kembali komitmen kuat terhadap sistem perdagangan multilateral berbasis aturan yang terbuka, bebas, adil, inklusif, adil, transparan dan tidak diskriminatif dengan World Trade Organization (WTO) sebagai intinya dan menyatakan dukungan peningkatan integrasi ekonomi regional dan implementasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement.
Hasil diskusi AFMGM+3 akan dilanjutkan pada AFMGM+3 mendatang di Tbilisi, Georgia pada tahun 2024 dan berharap dapat bekerja sama dengan Republik Demokratik Rakyat Laos dan Republik Korea sebagai Ketua Bersama (Co-chairs) Proses Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN+3 pada tahun 2024. (nck)
