PAPUA - Pemerintah melalui aparat TNI-Polri terus memperkuat pengamanan di wilayah Papua Pegunungan pascainsiden gangguan keamanan di Korowai, Kabupaten Yahukimo. Langkah cepat yang dilakukan aparat menjadi bentuk komitmen negara dalam menjaga keselamatan masyarakat sekaligus memastikan stabilitas wilayah tetap kondusif agar pembangunan Papua dapat berjalan optimal.
Komando Operasi TNI Habema telah menyiapkan personel gabungan dan dukungan helikopter militer untuk mempercepat proses evakuasi korban di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau jalur darat. Aparat keamanan juga meningkatkan patroli dan pengamanan di sejumlah titik strategis guna memberikan rasa aman bagi masyarakat setempat.
Kepala Penerangan Koops TNI Habema Letkol Inf. M. Wirya Arthadiguna menegaskan bahwa para korban merupakan warga sipil yang tengah melakukan aktivitas pendulangan emas di wilayah Korowai. Menurutnya, negara hadir untuk memastikan perlindungan terhadap masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“Koops TNI Habema telah menyiagakan personel gabungan dan helikopter untuk mendukung proses evakuasi serta menjaga situasi keamanan tetap terkendali,” ujar Wirya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Ia juga memastikan aparat keamanan akan terus melakukan langkah terukur guna menjaga stabilitas wilayah Papua Pegunungan. Pemerintah menilai keamanan menjadi faktor penting dalam mendukung percepatan pembangunan di Papua yang selama ini terus menjadi prioritas nasional.
Berbagai program pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan penguatan ekonomi masyarakat terus diperluas hingga wilayah pedalaman. Karena itu, situasi aman dan kondusif dinilai menjadi kebutuhan utama agar masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara berkelanjutan.
Kepala Operasi Damai Cartenz 2026 Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani menegaskan bahwa langkah penindakan yang dilakukan aparat merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam gangguan keamanan di Papua Pegunungan.
“Penegakan hukum dilakukan secara profesional dan terukur guna menjaga keamanan masyarakat serta menciptakan situasi yang kondusif di Papua,” kata Faizal Ramadhani.
Sementara itu, Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 terus melakukan pendalaman terhadap jaringan kelompok bersenjata yang diduga terlibat dalam gangguan keamanan di Yahukimo. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan situasi keamanan tetap terkendali dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman.
Pemerintah optimistis stabilitas keamanan yang terus terjaga akan mempercepat kemajuan Papua sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah.
Jakarta - Guna mewujudkan kesehatan masyarakat yang lebih berkualitas, Pemerintah terus mengintensifkan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), salah satunya dengan fokus penanganan hipertensi pada lansia. Penguatan program ini dilakukan untuk menjawab temuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengenai tingginya beban penyakit tersebut di kalangan lansia yang membutuhkan penanganan berkelanjutan.
Kemenkes mencatat sebanyak 4,36 juta atau 63,5 persen dari 6,8 juta lansia peserta CKG terdeteksi menderita hipertensi. Temuan tersebut mempertegas pentingnya penguatan layanan skrining, pengendalian faktor risiko, serta tindak lanjut medis yang lebih komprehensif di tingkat layanan primer.
Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Imran Pambudi menjelaskan bahwa hipertensi merupakan tantangan kesehatan global dengan sekitar 1,4 miliar penderita di dunia, namun hanya satu dari empat yang tekanannya terkontrol.
“Hipertensi pada lansia memiliki konsekuensi klinis dan sosial yang berat, termasuk risiko stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, hingga penurunan fungsi kognitif,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penanganan hipertensi tidak cukup hanya dengan pemberian obat, melainkan harus diperkuat melalui rehabilitasi, dukungan caregiver, hingga skema perlindungan pembiayaan bagi lansia rentan. Menurutnya, skrining rutin sejak usia muda hingga lansia menjadi kunci pencegahan yang efektif, didukung perubahan gaya hidup sehat seperti pengurangan garam, aktivitas fisik, serta berhenti merokok.
Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menyebutkan hipertensi di Indonesia terus meningkat lebih dari satu dekade terakhir.
“Hipertensi tidak bisa dianggap sepele karena dapat memicu komplikasi serius jika tidak dikontrol secara rutin,” ujarnya.
Dari sisi profesi, Ketua Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia (InaSH) Eka Harmeiwaty menegaskan bahwa pengendalian hipertensi membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah, organisasi profesi, dan masyarakat. Upaya ini diperkuat melalui edukasi dan kampanye kesehatan secara berkelanjutan.
"Dalam menjalankan program edukasi dan kampanye kesehatan, InaSH juga menggandeng berbagai pihak, termasuk industri farmasi serta komunitas masyarakat," tutur Eka.
Penanganan hipertensi tidak hanya berfokus pada pengobatan medis, tetapi juga mencakup perubahan gaya hidup sehat, penguatan layanan primer, serta dukungan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam menekan angka kejadian hipertensi yang terus meningkat setiap tahunnya.
Palu, 22/5 - Perum Bulog menjamin ketersediaan stok minyak goreng di Sulawesi Tengah (Sulteng) menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah/2026.
"Setiap hari 60 hingga 70 ribu liter per hari distribusi MinyaKita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," kata Pimpinan wilayah (Pimwil) Bulog Sulteng Jusri di Palu, Jumat.
Ia mengemukakan pengadaan MinyaKita dari produsen PT TSL setiap bulan berada pada kisaran 816 ribu liter hingga 1,1 juta liter.
Pihaknya memastikan penyaluran berjalan minyak goreng secara reguler dan berkelanjutan, termasuk menjaga supaya perputaran stok tetap lancar.
"Kami juga menyiapkan cadangan stok dalam jumlah besar di gudang, guna memastikan pasokan tetap stabil sebelum dan sesudah hari besar keagamaan," ujarnya.
Ia menjelaskan dalam kondisi normal tersedia sekitar 20 hingga 30 truk stok MinyaKita yang siap didistribusikan sesuai kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Sulteng, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurut Jusri, kesiapan stok merupakan bagian dari strategi rutin Bulog dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok di tingkat pasar.
“Semua produk Bulog, baik saat hari besar keagamaan maupun hari biasa selalu kami siapkan. Kami juga terus mengamankan stok yang beredar di lapangan, didukung pasokan dari distributor yang memadai,” ucapnya.
Meski begitu Bulog mengakui masih terdapat kendala distribusi di sejumlah wilayah, khususnya Kabupaten Banggai Kepulauan dipicu hambatan transportasi laut dan gangguan operasional kapal.
“Hambatan distribusi memang ada, terutama karena faktor transportasi. Namun kami terus berkoordinasi supaya pasokan tetap sampai kepada masyarakat,” tuturnya.
Ia menambahkan Bulog berkomitmen memenuhi kebutuhan MinyaKita secara merata di seluruh daerah di Sulteng dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.
Selain menjaga pasokan, Bulog juga melakukan pengendalian pasar melalui pencatatan stabilisasi pasokan dan harga pangan bersama pemerintah daerah (pemda).
"Termasuk Satgas Pangan guna mengantisipasi gejolak harga di tingkat konsumen," kata Juris.
Sumber : AntaraNews
Kabupaten Serang, Banten, 21/5 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungan penuh terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan menekankan penguatan pencegahan korupsi dalam pelaksanaannya.
“KPK sesuai tusinya (tugas dan fungsinya) juga punya kewajiban untuk memastikan bahwa program-program unggulan itu berjalan dengan baik, tepat sasaran, transparan, akuntabilitasnya terjaga, dan tentu jangan sampai ada korupsi dalam implementasinya,” ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin di Kabupaten Serang, Banten, Rabu (20/5) malam.
Aminudin menekankan pentingnya penguatan pencegahan korupsi, terutama karena Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program merupakan lembaga baru yang masih membangun sistem kerja dan regulasi.
“Suatu lembaga yang baru dibentuk, dengan kerangka regulasi masih belum mapan, dengan organisasinya juga masih belum mapan, kemudian mengemban amanah program nasional dengan anggaran besar sehingga kami perlu melihat bahwa dalam pelaksanaannya ini harus betul-betul jangan sampai disalahgunakan,” katanya.
Menurut dia, KPK melalui Direktorat Monitoring pada 2025 melakukan kajian pencegahan korupsi terhadap tata kelola program MBG.
Aminudin menyebut sejumlah aspek yang menjadi perhatian, antara lain kesiapan regulasi, organisasi, dan infrastruktur pendukung program yang dinilai masih perlu penguatan.
“Kalau kita lihat, dari sisi tata kelola akan berantakan. Lembaga baru berdiri, infrastrukturnya belum siap, organisasinya dan regulasinya juga belum siap, sudah mendapat amanat cukup besar dengan anggaran besar,” ujarnya.
Ia menyampaikan, anggaran program MBG pada 2025 mencapai Rp71 triliun dengan realisasi 72,5 persen atau Rp51,5 triliun per 31 Desember 2025. Sementara pada 2026, anggaran yang semula Rp335 triliun dipangkas menjadi Rp268 triliun.
Aminudin menegaskan besarnya anggaran meningkatkan potensi risiko penyimpangan sehingga pengawasan perlu diperkuat.
“Anggarannya yang besar itu yang menyebabkan KPK masuk ke ranah pencegahan karena ketika suatu proyek dengan anggaran besar, maka risiko terjadinya kecurangan atau tindak pidana korupsi pun pasti akan tinggi,” katanya.
Selain itu, KPK juga menilai program tersebut belum memberikan dampak berganda yang signifikan bagi masyarakat di tingkat desa maupun kecamatan.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pada 21 April 2026 menyampaikan apresiasi atas kajian KPK terkait tata kelola program MBG.
“Pernyataan yang sangat penting untuk diperhatikan. Kami akan dalami bersama agar bisa menutup celah-celah yang berpotensi menjadi kelemahan sistem yang dimiliki BGN,” kata Dadan.
Jakarta, 20/5 - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) mendukung penuh arahan pemerintah terkait pembagian komisi mitra pengemudi dengan perusahaan atau aplikator.
Hal ini menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang telah diteken dan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional/May Day 2026 Jumat (1/5).
“Kebijakan ini menetapkan skema bagi hasil 92 persen untuk mitra pengemudi dari setiap pendapatan perjalanan layanan roda dua (GoRide). Dengan aturan ini, perusahaan akan menerima potongan komisi sebesar 8 persen dibanding sebelumnya sebesar 20 persen,” kata Direktur Utama/CEO GoTo Hans Patuwo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Sebagai bentuk dukungan terhadap arahan presiden terkait kebijakan skema bagi hasil ojek online, Gojek dan GoTo menyiapkan empat langkah konkret.
Hans mengatakan, langkah pertama adalah penyesuaian skema bagi hasil layanan roda dua sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia juga memastikan tidak ada perubahan harga bagi pengguna layanan GoRide reguler, sehingga jumlah order dari konsumen akan tetap stabil dan pendapatan total bagi mitra pengemudi akan terjaga.
Lebih lanjut, perusahaan juga menghapus “Program Langganan GoRide Hemat” untuk mitra pengemudi.
Penghapusan program langganan GoRide Hemat untuk mitra pengemudi ini dilakukan guna menciptakan ekosistem yang berkelanjutan bagi seluruh pihak.
“Ke depannya, GoRide Hemat juga akan mengikuti sistem bagi hasil 8 persen seperti GoRide reguler. Oleh sebab itu, akan ada penyesuaian harga konsumen yang moderat pada GoRide Hemat, dan di saat yang sama Gojek memastikan bahwa penyesuaian ini dilakukan secara terukur dan tetap mengutamakan keterjangkauan bagi masyarakat,” ujar Hans.
Ia menambahkan pihaknya juga mendukung Asta Cita dengan terus memastikan seluruh program kesejahteraan mitra pengemudi yang telah berjalan tetap menjadi prioritas, seperti Program Bonus Hari Raya (BHR), BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, beasiswa untuk mitra dan anak mitra pengemudi, Umroh gratis, Bursa Kerja Mitra Gojek, dan Cek Kesehatan Gratis bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan akan terus dilanjutkan.
Langkah terakhir, Gojek dan GoTo akan memperkuat ekosistem dan lini bisnis lain secara berkelanjutan.
“Melalui kekuatan ekosistem dan inovasi yang berkelanjutan, kami optimis dapat melakukan penyesuaian dengan baik, sekaligus menjaga stabilitas jangka panjang Gojek dan GoTo,” kata Hans.
“Seiring dengan arahan lebih lanjut yang diterima, perusahaan akan terus menyampaikan perkembangan serta langkah-langkah implementasi yang diperlukan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan,” imbuhnya.
Jakarta, 20/5 - Harga emas Antam, yang dipantau di laman Logam Mulia di Jakarta, Rabu, pukul 08.50 WIB, turun Rp24.000 dari semula Rp2.789.000 menjadi Rp2.765.000 per gram.
Begitu pula untuk harga beli kembali (buyback) turut turun ke angka Rp2.569.000 per gram.
Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:
- Harga emas 0,5 gram: Rp1.432.500
- Harga emas 1 gram: Rp2.765.000
- Harga emas 2 gram: Rp5.470.000
- Harga emas 3 gram: Rp8.180.000
- Harga emas 5 gram: Rp13.600.000
- Harga emas 10 gram: Rp27.145.000
- Harga emas 25 gram: Rp67.737.000
- Harga emas 50 gram: Rp135.395.000
- Harga emas 100 gram: Rp270.712.000
- Harga emas 250 gram: Rp676.515.000
- Harga emas 500 gram: Rp1.352.820.000
- Harga emas 1.000 gram: Rp2.705.600.000
Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.
Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.
Jakarta, 19/5 - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menekankan peran penting perguruan tinggi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan ketenagakerjaan nasional.
Ambon, 18/5 - Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Maluku memperketat pengawasan terhadap lalu lintas hewan kurban yang masuk ke wilayah Ambon dan sekitarnya menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan layak konsumsi.
Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Maluku Fahmi Yusuf di Ambon, Senin mengatakan, pengawasan dilakukan secara intensif di sejumlah pintu masuk resmi ternak seperti Kobisadar di Kabupaten Maluku Tengah, Kota Tual hingga Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dengan melibatkan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku.
“Langkah ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta aturan teknis terkait jaminan produk halal dan kesehatan masyarakat,” kata dia.
Ia menjelaskan, setiap hewan kurban yang dikirim ke Ambon dan daerah sekitarnya wajib dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian setelah melalui pemeriksaan medis secara menyeluruh.
Menurut dia, dokumen tersebut menjadi syarat utama untuk memastikan ternak bebas dari penyakit menular dan aman untuk dikonsumsi masyarakat.
“Jadi semua hewan yang dilalulintaskan telah melalui pemeriksaan oleh tenaga medik,” ujarnya.
Distan Maluku juga menyiagakan sejumlah dokter hewan di berbagai kabupaten/kota guna mendukung pengawasan kesehatan ternak menjelang Idul Adha. Tenaga dokter hewan tersebut termasuk ditempatkan di wilayah MBD dan Tual untuk memastikan pemeriksaan berjalan optimal.
Dirinya menambahkan pemeriksaan tidak hanya difokuskan pada aspek kesehatan hewan, tetapi juga memastikan hewan kurban memenuhi syariat Islam seperti tidak cacat dan layak dijadikan hewan kurban.
Ia mengatakan, pengawasan berlapis tersebut dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban.
Distan Maluku juga mengimbau masyarakat agar tidak khawatir terhadap kualitas hewan kurban yang beredar karena seluruh ternak telah melalui seleksi teknis dan pemeriksaan medis secara ketat sebelum dipasarkan.
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memprediksi bahwa puncak arus mudik Lebaran tahun 2026 ini akan terjadi dalam dua periode pada bulan Maret mendatang.
Hal tersebut disampaikan Kapolri dalam rapat koordinasi lintas sektoral Operasi Ketupat 2026 di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin (2/3/2026).
Sigit mengungkapkan, prediksi itu didapati berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan jajaran Ditlantas bersama Kementerian Perhubungan serta dengan membandingkan realisasi jumlah pemudik di tahun 2025.
"Prediksi puncak arus mudik (pertama) ini kemungkinan terjadi di tanggal 14 sampai dengan 15 Maret," kata Sigit.
Setelah periode arus balik pertama, kata dia, nantinya pemerintah juga akan menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) pada tanggal 16 dan 17 Maret. Sehingga diperkirakan bakal terjadi puncak arus mudik kedua pada 18 dan 19 Maret.
Lebih lanjut, Sigit juga mewanti-wanti seluruh jajaran agar dapat menyiapkan pengaturan penyeberangan ke wilayah Bali lantaran peringatan Hari Raya Nyepi jatuh bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri 1447 H.
"Sehingga perlu adanya pengaturan penyeberangan antara Jawa Timur dengan Bali karena menghormati Hari Raya Nyepi," ucap Sigit.
Di sisi lain, Sigit mengatakan untuk puncak arus balik juga akan terjadi dalam dua gelombang, yakni gelombang pertama pada 24 dan 25 Maret.
"Prediksi puncak arus balik kedua pada 28 sampai 29 Maret dan bila diperlukan Polri akan melaksanakan operasi lanjutan dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan," tutup Sigit.
Jakarta– Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI),Jusuf Kalla ,menyampaikan keprihatinannya atas eskalasi konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Pernyataan tersebut disampaikan kepada wartawan di kediamannya di Jakarta,minggu (01/03/2026) dalam momentum bulan suci Ramadan.
Dalam keterangannya, Jusuf Kalla menyoroti meningkatnya ketegangan dan serangan yang melibatkan sejumlah negara, termasuk konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia menilai situasi tersebut sangat memprihatinkan, terutama karena terjadi di tengah upaya perundingan.
“Dari segi etik, jika sedang berunding seharusnya tidak ada serangan. Ini keadaan yang sangat memprihatinkan bagi kita semua,” ujarnya.
Ia juga menyinggung dinamika politik di Iran pascawafatnya pemimpin tertinggi negara tersebut, serta adanya berbagai kelompok internal yang memiliki kepentingan berbeda. Menurutnya, kondisi tersebut memperumit situasi kawasan.
Selain itu, Jusuf Kalla menilai konflik di Timur Tengah bukan satu-satunya persoalan yang dihadapi dunia Islam saat ini. Ia menyebut sejumlah negara seperti Afghanistan, Pakistan, Suriah, Yaman, dan negara lain masih dilanda konflik berkepanjangan. Dalam konteks itu, ia mengajak masyarakat Indonesia untuk bersyukur karena kondisi dalam negeri relatif stabil.
“Kita bersyukur Indonesia aman dibandingkan banyak negara Islam lain. Karena itu harus kita jaga, jangan sampai terjadi konflik di antara kita,” katanya.
Ia juga mengingatkan pemerintah untuk terus menjaga keadilan dan keseimbangan dalam kebijakan agar tidak memicu gejolak sosial di dalam negeri. Menurutnya, ketidakadilan dan ketimpangan dapat menjadi sumber masalah dalam sebuah bangsa.
Terkait dampak ekonomi, Jusuf Kalla memperkirakan konflik Timur Tengah akan berpengaruh langsung terhadap Indonesia, terutama pada sektor energi dan perdagangan.
“Pertama tentu harga akan naik. Logistik antara Timur Tengah dan Indonesia bisa terputus,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Indonesia masih bergantung pada impor minyak dari kawasan Timur Tengah. Jika pasokan terganggu, dikhawatirkan akan terjadi kelangkaan bahan bakar dalam beberapa minggu ke depan. Menurutnya, rata-rata cadangan energi nasional hanya mencukupi sekitar tiga minggu.
Selain sektor energi, ekspor Indonesia ke Eropa juga berpotensi terganggu akibat meningkatnya ketidakpastian global. Gangguan jalur perdagangan dan meningkatnya ketegangan keamanan dinilai dapat memperlambat arus distribusi barang.
Jusuf Kalla berharap konflik tersebut tidak berlangsung lama dan dapat segera diselesaikan melalui jalur diplomasi.
“Mudah-mudahan cepat selesai,” katanya menutup pernyataan.
