Api Karhutla Masih Berkobar di Palangka Raya, Kalteng: 10.700 Personel Dikerahkan
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) masih menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan. Kobaran api terus meluas dan membakar sejumlah titik di wilayah Palangka Raya serta daerah penyangganya, memicu status siaga darurat di berbagai sektor.
Menghadapi situasi darurat ini, pemerintah pusat bersama instansi daerah tidak tinggal diam. Sebanyak 10.700 personel gabungan telah dikerahkan secara masif ke berbagai titik rawan di Kalimantan Tengah. Pasukan gabungan ini terdiri dari unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Manggala Agni, hingga elemen relawan kemanusiaan yang bahu-membahu memperkuat operasi di lapangan.
Fokus utama dari pengerahan ribuan personel tersebut adalah memperketat pengamanan garis depan pemadaman darat, melokalisir titik-titik api aktif, serta melakukan proses pendinginan intensif pada lahan gambut yang sangat rentan terbakar kembali di bawah permukaan. Karakteristik lahan gambut di Kalteng yang menyimpan bara di dalam tanah membuat proses pemadaman membutuhkan waktu, tenaga, dan strategi khusus yang berkesinambungan.
Peningkatan eskalasi bencana ini sejalan dengan melonjaknya cakupan titik panas (hotspot) yang terpantau lewat radar cuaca, di mana jumlahnya sempat mendekati angka 4.000 titik di seluruh wilayah provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi cuaca yang kering serta tiupan angin kencang turut mempercepat laju perambatan api ke area-area yang belum tersentuh.
Selain operasi darat, helikopter water bombing (bom air) juga dikerahkan secara intensif untuk menyiram kawasan yang sulit dijangkau oleh kendaraan darat. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat agar tetap waspada, mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan demi menghindari dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan, serta segera melapor jika menemukan titik api baru di sekitar permukiman mereka.
Sumber: CNN Indonesia
JAKARTA — Penyebab tergelincirnya pesawat jenis Cassa milik TNI di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan, pada Selasa (25/8) akhirnya terungkap. Insiden tersebut dipicu oleh kendala teknis pada bagian ban pesawat saat berada di landasan pacu.
Kondisi ban yang bermasalah menyebabkan pesawat tidak stabil saat bergerak di runway, hingga menyimpang ke arah kanan dan keluar dari tepi landasan pacu sejauh kurang lebih 26,2 meter.
Peristiwa tergelincirnya pesawat Cassa di landasan pacu utara-selatan (runway 03-21) ini merupakan insiden kedua yang terjadi di Bandara Sultan Hasanuddin dalam dua hari berturut-turut. Sehari sebelumnya, pesawat jet tempur Sukhoi Su-30 MK2 milik TNI AU juga mengalami kecelakaan akibat kendala pada sistem pengereman.
Pihak pengelola bandara memastikan bahwa proses evakuasi dilakukan dengan cepat dan profesional. Selama proses penanganan berlangsung, operasional penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin tetap berjalan normal tanpa gangguan berarti dengan mengalihkan penggunaan ke landasan pacu lainnya.
Sumber: CNN Indonesia
Jakarta, 21 Agustus 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pembiayaan industri Pinjaman Daring (Pindar/fintech lending) kepada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terus meningkat dan hingga Juni 2026 tumbuh 23,25 persen yoy menjadi sebesar Rp35,12 triliun.
Jumlah tersebut sekitar 33,41 persen dari total pembiayaan Pindar yang pada Juni 2026 tercatat sebesar Rp105,14 triliun dengan tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) di posisi 4,26 persen.
”Industri Pindar memiliki posisi yang semakin penting dalam menyediakan alternatif pendanaan bagi UMKM,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman, dalam acara Fintech Lending Days di Denpasar, Bali, Jumat.
Agusman mengatakan dukungan terhadap pembiayaan UMKM oleh industri Pindar sejalan dengan kebijakan OJK untuk mendorong industri ini sebagai sarana untuk menghadirkan akses pembiayaan yang semakin luas dan berkualitas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun yang juga hadir dalam acara itu dan menyampaikan bahwa industri Pindar memiliki kontribusi yang luar biasa terhadap pembiayaan UMKM dan sejalan dengan program Pemerintah, upaya untuk mengembangkan UMKM harus terus diperkuat.
“Pindar punya kontribusi yang luar biasa dalam pembiayaan UMKM. Untuk itu industri ini harus diberikan ruang yang cukup untuk terus tumbuh dari sisi regulasi, pondasi hukum, serta ekosistem yang mendukung,” kata Misbakhun.
Menurutnya, kontribusi ke sektor UMKM ini sejalan dengan program Pemerintah yang banyak mendukung UMKMsehingga kondisi saat ini merupakan momentum bagi industri Pindar untuk semakin mendukung pembiayaan UMKM.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar mengatakan fokus industri Pindar selain tumbuh agresif juga harus tumbuh sehat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.
“Masa depan industri ini membutuhkan kolaborasi yang lebih erat dari stakeholders seperti pemerintah, investor, perbankan, ekosistem pendukung, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya,” kata Entjik.
Gubernur Provinsi Bali I Wayan Koster yang hadir dalam kesempatan itu juga menekankan pentingnya industri Pindar semakin memperbesar porsi pembiayaan produktif ke UMKM untuk semakin mendorong perekonomian rakyat.
Dalam acara itu juga digelar Nota Kesepahaman antara sejumlah perusahaan Pindar dengan pelaku UMKM, serta digelar pameran dan bussiness matching UMKM.
Indonesia baru saja memperingati Hari Kemerdekaan yang jatuh setiap 17 Agustus. Momentum ini juga dapat menjadi kesempatan untuk merefleksikan bentuk kemandirian dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam mengelola keuangan dan mempersiapkan masa depan.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk membangun kemandirian finansial adalah melalui investasi. Merdeka finansial tidak selalu berarti memiliki kekayaan dalam jumlah besar atau berhenti bekerja di usia muda. Lebih dari itu, kemandirian finansial dapat dimulai dari kemampuan mengelola keuangan, memenuhi kebutuhan, serta mempersiapkan berbagai tujuan keuangan di masa depan.
Investasi dapat menjadi bagian dari perencanaan keuangan untuk membantu mewujudkan berbagai tujuan, mulai dari mempersiapkan dana pendidikan, membeli rumah, hingga merencanakan masa pensiun. Karena itu, sebelum berinvestasi, setiap orang perlu memahami tujuan dan jangka waktu yang ingin dicapai agar dapat menentukan pilihan investasi yang sesuai.
Di pasar modal Indonesia, masyarakat memiliki beragam pilihan produk investasi, antara lain saham, obligasi dan sukuk, reksa dana, serta Exchange Traded Fund (ETF). Masing-masing produk memiliki karakteristik, potensi keuntungan, jangka waktu, dan tingkat risiko yang berbeda.
Saham, misalnya, memberikan kesempatan kepada investor untuk memiliki bagian kepemilikan dalam suatu perusahaan dan memperoleh potensi keuntungan dari kenaikan harga saham maupun dividen. Sementara itu, obligasi dan sukuk merupakan surat berharga yang memberikan potensi imbal hasil melalui pembayaran kupon atau imbalan sesuai karakteristik masing-masing. Reksa dana memungkinkan investor menginvestasikan dana yang dikelola oleh Manajer Investasi ke dalam portofolio aset sesuai dengan jenis reksa dana. Adapun ETF merupakan reksa dana yang diperdagangkan di Bursa Efek sehingga dapat diperjualbelikan selama jam perdagangan bursa.
Memulai investasi juga tidak harus menunggu memiliki dana besar. Yang terpenting adalah memastikan investasi dilakukan sesuai dengan kemampuan finansial, tujuan, jangka waktu, dan profil risiko. Setiap instrumen investasi memiliki karakteristik, potensi keuntungan, dan risiko yang berbeda. Oleh karena itu, keputusan investasi sebaiknya tidak hanya didasarkan pada tren atau ajakan orang lain, tetapi pada pemahaman yang cukup mengenai instrumen yang dipilih.
Investasi juga bukan semata-mata tentang memperoleh keuntungan dalam waktu singkat. Konsistensi dan disiplin merupakan bagian penting dalam perjalanan investasi. Dengan memulai secara bertahap sesuai kemampuan dan membangun kebiasaan berinvestasi secara konsisten, masyarakat dapat mempersiapkan berbagai kebutuhan keuangan di masa depan.
Minat masyarakat Indonesia terhadap investasi juga terus menunjukkan pertumbuhan. Hingga 7 Agustus 2026, jumlah investor pasar modal Indonesia telah mencapai sekitar 30,3 juta Single Investor Identification (SID), dengan penambahan sekitar 9,9 juta investor sepanjang 2026.
Pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin luasnya partisipasi masyarakat di pasar modal. Namun, peningkatan jumlah investor perlu diiringi dengan pemahaman yang memadai. Edukasi menjadi bagian penting agar masyarakat dapat mengenali karakteristik dan risiko setiap instrumen investasi serta mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat.
Seperti halnya kemerdekaan yang dibangun melalui perjalanan panjang, kemandirian finansial juga merupakan sebuah proses. Memulai dari langkah sederhana, membangun kebiasaan yang konsisten, dan terus meningkatkan pemahaman dapat menjadi bagian dari perjalanan menuju kondisi finansial yang lebih mandiri.
Sebelum mengambil keputusan investasi, pastikan untuk membekali diri dengan informasi yang cukup, mengenali risiko, dan memilih instrumen yang sesuai dengan tujuan serta kemampuan finansial. Berbagai informasi dan edukasi seputar investasi di pasar modal dapat dipelajari melalui www.idx.co.id serta media sosial resmi Bursa Efek Indonesia.
Jakarta, 20 Agustus 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong masyarakat semakin memahami, percaya, dan memanfaatkan produk serta layanan keuangan syariah secara bijak. Upaya tersebut salah satunya melalui penyelenggaraan Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) 2026 yang berlangsung pada 20 - 23 Agustus 2026 di Kota Kasablanka, Jakarta. Mengusung tema “Tumbuh Bersama, Bermanfaat untuk Semua”, EKSiS 2026 menjadi wadah kolaborasi untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi, edukasi, serta produk dan layanan keuangan syariah. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono dalam sambutannya pada pembukaan EKSiS 2026, Kamis, menegaskan bahwa pengembangan keuangan syariah tidak sematamata berkaitan dengan transaksi, tetapi juga bagaimana membangun keadilan, kemitraan, kepercayaan, dan kemasyarakatan.
“Keuangan syariah bukan hanya tentang bagaimana kita melakukan transaksi, tapi keuangan syariah adalah tentang bagaimana kita membangun keadilan, kemitraan, kepercayaan, dan kemaslahatan,” kata Dicky. Menurut Dicky, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang semakin kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Dicky menjelaskan bahwa keuangan syariah Indonesia terus menunjukkan eksistensi dan daya saing di tingkat global. Sejalan dengan perkembangan tersebut, industri keuangan syariah nasional juga terus bertumbuh dan berperan dalam mendukung perekonomian. Lebih lanjut, Dicky menegaskan bahwa pertumbuhan industri keuangan tidak hanya perlu dilihat dari sisi besaran industri, tetapi juga dari kemampuan industri dalam memberikan manfaat yang makin meluas dan layanan yang berkualitas. “Industri keuangan harus tumbuh. Tapi tumbuh dengan manfaat yang makin meluas. Tumbuh dengan kualitas,” tegasnya.
Menurutnya, EKSiS menjadi jembatan dari pengetahuan menuju pemahaman, dari pemahaman menuju pilihan, dan dari pilihan menuju keyakinan bahwa produk keuangan syariah merupakan pilihan yang berkualitas serta dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi riil, dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, Dicky juga menekankan pentingnya sinergi antara peningkatan literasi dan perluasan inklusi keuangan syariah. Masyarakat tidak hanya perlu memahami karakteristik produk dan layanan keuangan syariah, tetapi juga memperoleh akses dan kemudahan untuk menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. Penyelenggaraan EKSiS menjadi semakin relevan sejalan dengan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang menunjukkan indeks literasi keuangan syariah sebesar 43,07 persen dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 13,24 persen. Capaian tersebut menunjukkan masih terdapat ruang yang luas untuk memperkuat pemahaman sekaligus mendorong pemanfaatan produk dan layanan keuangan syariah oleh masyarakat. Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati yang hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan, bahwa keuangan syariah harus menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan ekonomi masyarakat, termasuk melalui dukungan terhadap penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha, dan peningkatan kapasitas UMKM.
“Ekonomi syariah harus menjadi bagian dari solusi atas persoalan ekonomi kita. Dia harus membantu menciptakan lapangan kerja, membantu UMKM naik kelas, membantu masyarakat memiliki usaha, membantu generasi muda menjadi entrepreneur, dan pada akhirnya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Anis. Anis menekankan bahwa pengembangan industri keuangan syariah tidak hanya diarahkan untuk tumbuh secara cepat, tetapi juga harus mampu memperbesar skala ekonomi, mendorong UMKM naik kelas, serta memberikan ruang bagi inovasi dengan tetap memperhatikan tata kelola, prinsip kehati-hatian, dan pelindungan konsumen. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution mengatakan pertumbuhan permintaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah perlu berjalan seiring dengan peningkatan inovasi dan kualitas penawaran dari industri.
“Semakin banyak masyarakat menggunakan produk syariah, semakin besar pula dorongan bagi industri untuk berinovasi. Permintaan dan penawaran terus tumbuh bersama dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” ujar Farid. Farid berharap keikutsertaan LPS dalam EKSiS dapat memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda dan pelaku UMKM, sehingga semakin percaya diri dalam memahami dan memanfaatkan layanan keuangan syariah secara bijak. Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Muhammad Herizkianto, mengatakan digitalisasi memiliki peran strategis dalam memperluas jangkauan informasi dan edukasi keuangan syariah kepada masyarakat. “Dalam konteks tersebut, digitalisasi dapat menjadi enabler yang strategis. Memanfaatkan teknologi digital memungkinkan informasi dan edukasi keuangan syariah dapat menjangkau masyarakat dengan lebih mudah, cepat, dan luas, kapan pun dan di mana pun,” kata Herizkianto. Herizkianto menambahkan bahwa tantangan pengembangan keuangan syariah tidak hanya terletak pada kemampuan masyarakat memahami produk dan layanan keuangan syariah, tetapi juga memastikan masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan.
EKSiS 2026 berlangsung selama empat hari dengan menghadirkan 34 booth Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) syariah serta enam booth produk halal dan ekosistem syariah. Masyarakat juga dapat mengenal keuangan syariah lebih dekat melalui berbagai sesi edukasi dan talkshow yang dikemas secara menarik dan inspiratif. Pembukaan EKSiS 2026 turut dihadiri Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK M. Ismail Riyadi, Kepala OJK Jabodebek Edwin Nurhadi, serta pimpinan kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan direksi serta pimpinan PUJK syariah. Melalui EKSiS 2026, OJK terus memperkuat kolaborasi, inovasi, dan digitalisasi sebagai bagian dari upaya memperluas akses dan pemanfaatan keuangan syariah. OJK mendorong pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perluasan jaringan layanan, serta penguatan literasi berbasis komunitas dan pendidikan keagamaan agar keuangan syariah semakin inklusif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat serta perekonomian nasional.
Jakarta, 19 Agustus 2026. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, Rabu ini di Jakarta melantik dan mengambil sumpah jabatan Henry Rialdi sebagai Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS).
Pelantikan ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan OJK dalam menjalankan mandat Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
“Harapan negara sangat besar akan suksesnya bursa mineral dan komoditas strategis ini. Banyak sekali kita mendengarkan harapan banyak pihak, terutama dari Bapak Presiden, bahwa nantinya bursa ini yang akan menjawab banyak hal, terutama terkait praktik transfer pricing dan under-invoicing yang sangat merugikan bangsa Indonesia,” kata Friderica.
Lebih lanjut, Friderica mengatakan Indonesia merupakan salah satu produsen utama berbagai mineral dan komoditas strategis, namun selama ini belum memperoleh manfaat optimal dari posisi tersebut, antara lain karena pembentukan harga sejumlah komoditas belum berlangsung di dalam negeri.
Keberadaan BMKS diharapkan dapat memperkuat tata kelola perdagangan sekaligus mendukung pembentukan harga yang lebih transparan sehingga Indonesia dapat memperoleh nilai tambah yang lebih optimal.
Mandat OJK dalam pengaturan dan pengawasan BMKS juga menjadi bagian dari perhatian Presiden dalam pidato kenegaraan pada 14 Agustus 2026.
Menurut Friderica, hal tersebut menunjukkan besarnya ekspektasi negara terhadap OJK untuk memastikan penyelenggaraan BMKS dapat memberikan hasil yang optimal sesuai mandat yang diberikan.
“Tentunya kita perlu mempersiapkan sejak awal, mulai dari POJK, pengaturan, hingga pengawasan, agar kehadiran BMKS dapat memberikan hasil yang optimal sesuai dengan mandat yang diberikan kepada OJK,” ujar Friderica.
Pengisian jabatan Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan BMKS menjadi salah satu langkah awal OJK dalam mempersiapkan kerangka pengaturan, pengawasan, dan pengembangan ekosistem BMKS.
Fungsi tersebut diharapkan dapat memastikan penyelenggaraan perdagangan mineral dan komoditas strategis berlangsung secara teratur, transparan, dan berintegritas, sekaligus memperkuat pengelolaan risiko dan tata kelola.
Dengan penguatan kelembagaan dan kerangka pengaturan serta pengawasan yang disiapkan sejak awal, OJK berkomitmen memastikan BMKS dapat berkembang sebagai bagian dari ekosistem perdagangan mineral dan komoditas strategis yang kredibel.
Keberadaan BMKS diharapkan tidak hanya meningkatkan transparansi dan integritas perdagangan, tetapi juga memperkuat pembentukan harga di dalam negeri serta mengoptimalkan nilai tambah sumber daya mineral dan komoditas strategis bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara.
Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18–19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility 4,75%, dan suku bunga Lending Facility 6,50%. Keputusan ini diambil guna memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dari tingginya gejolak global akibat konflik di Timur Tengah, menjaga sasaran inflasi 2026–2027 di level 2,5±1%, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Langkah ini dipadu dengan penguatan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, termasuk perluasan insentif swap lindung nilai hingga 12,5%, optimalisasi strategi operasi moneter, serta koordinasi erat bersama Pemerintah dan KSSK.
Kondisi perekonomian global masih diliputi ketidakpastian tinggi dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia yang belum kuat (3,0%) dan inflasi global yang tinggi (4,5%), memicu pengetatan kebijakan moneter global seperti perkiraan kenaikan Fed Funds Rate (FFR). Di tengah tekanan eksternal tersebut, perekonomian Indonesia tetap tumbuh solid sebesar 5,29% (yoy) pada triwulan II 2026, ditopang oleh stimulus fiskal pemerintah seperti belanja pegawai dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2026 berada dalam kisaran 4,9–5,7%, didukung oleh ketahanan eksternal yang terjaga melalui surplus neraca perdagangan dan posisi cadangan devisa sebesar 145,3 miliar dolar AS per akhir Juli 2026.
Sektor keuangan dan moneter dalam negeri menunjukkan kinerja positif. Nilai tukar Rupiah menguat ke posisi Rp17.855 per dolar AS pada 18 Agustus 2026 berkat strategi intervensi dan skema insentif BI. Inflasi IHK Juli 2026 melambat ke angka 2,88% (yoy), didukung oleh terkendalinya inflasi inti dan panen komoditas pangan. Di sisi perbankan, penyaluran kredit tumbuh signifikan sebesar 13,58% (yoy) pada Juli 2026 yang didorong oleh Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), sejalan dengan kondisi perbankan yang tetap kuat dengan rasio permodalan (CAR) 23,70% dan NPL bruto yang rendah di level 2,09%.
Digitalisasi ekonomi dan sistem pembayaran terus mengalami akselerasi. Volume transaksi pembayaran digital tumbuh 28,69% (yoy) pada Juli 2026, ditopang pesatnya lonjakan transaksi QRIS yang mencapai 82,42% (yoy) serta BI-FAST yang tumbuh 31,62% (yoy). Untuk memperkuat ekosistem pembayaran digital dan keandalan infrastruktur, Bank Indonesia meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada 17 Agustus 2026, bersiap memperluas kebijakan MDR QRIS 0% untuk transaksi di bawah Rp100.000 per 1 Oktober 2026, serta menyelenggarakan FEKDI dan IFSE 2026 pada akhir September.
Denpasar, Polda Bali mengirimkan 10 personel SAR Satuan Brimob ke Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk membantu penanganan bencana sekaligus mendukung kebutuhan masyarakat terdampak seperti pembuatan dapur lapangan.
Tim tersebut diberangkatkan dalam rangka Bantuan Kendali Operasi (BKO) ke Polda NTT.
Kepala Bidang Humas Polda Bali Kombes Pol Ariasandy di Denpasar, Rabu, mengatakan pengiriman personel SAR Brimob merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat yang tengah menghadapi kondisi darurat akibat bencana.
“Ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap sesama. Kami berharap personel dapat memberikan bantuan terbaik bagi masyarakat terdampak bencana di NTT,” ujar Ariasandy.
Sebanyak 10 personel SAR Brimob tersebut diberangkatkan dari Mako Brimob Tohpati Denpasar .
Keberangkatan dilepas langsung Dansat Brimob Polda Bali Kombes Pol Febryanto Siagian didampingi para pejabat utama Satbrimob.
Tim SAR yang dipimpin Ipda Nyoman Suastika itu membawa sejumlah kendaraan khusus untuk menunjang operasi kemanusiaan.
Dukungan tersebut terdiri dari empat unit kendaraan, yakni Ransus Randurlap atau kendaraan dapur lapangan, Ransus Water Treatment untuk pengolahan air bersih, kendaraan pendukung dapur lapangan, serta satu unit Isuzu D-Max.
Dengan dukungan kendaraan tersebut, kata Ariasandy, tim Brimob tidak hanya bertugas dalam penanganan SAR, tetapi juga dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui penyediaan makanan siap saji dan air bersih.
Ariasandy menegaskan, personel yang ditugaskan merupakan bagian dari Bhakti Brimob untuk Negeri. Mereka diminta menjalankan tugas secara profesional sekaligus mengedepankan pendekatan humanis saat melayani masyarakat terdampak bencana.
“Laksanakan tugas BKO dengan sebaik-baiknya, layani masyarakat dengan humanis, ikhlas, dan profesional, serta tetap jaga nama baik Polda Bali,” katanya.
Rombongan berangkat dari Bali menuju NTT melalui jalur darat dan laut. Perjalanan dimulai dari Pelabuhan Padang Bai menuju Lembar, kemudian dilanjutkan dari Gilimas, Nusa Tenggara Barat (NTB), menuju Kupang, NTT, sebelum meneruskan perjalanan dari Kupang menuju Ende.
Pengiriman tim SAR Brimob beserta kendaraan dapur lapangan dan pengolahan air bersih ini menjadi bentuk kehadiran Polda Bali dalam mendukung penanganan bencana di wilayah NTT.
Ariasandy berharap seluruh personel menjaga kesehatan dan kekompakan selama menjalankan tugas kemanusiaan tersebut.
“Jadilah pelayan dan pelindung masyarakat yang membawa rasa aman, harapan, dan semangat bagi korban bencana. Selamat bertugas, semoga selamat sampai tujuan dan kembali dengan selamat,” ujarnya.
Kantor Berita Antara
Jakarta, 17 Agustus 2026. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan pentingnya OJK terus memperkuat kontribusi sektor jasa keuangan dalam mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur melalui penguatan stabilitas dan integritas sektor jasa keuangan, perluasan akses keuangan yang aman dan bertanggung jawab, serta mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan dalam memperkuat kegiatan ekonomi produktif dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Untuk memperkuat Indonesia yang berdaulat, kita harus memastikan sektor jasa keuangan tetap kuat, stabil, berintegritas, dan mampu mendukung program pembangunan nasional. Pengawasan kita harus tangguh menghadapi gejolak, adaptif terhadap perkembangan teknologi, tegas dalam menegakkan ketentuan, dan selalu berorientasi pada kepentingan bangsa,” kata Friderica saat menyampaikan amanat pada Upacara Kemerdekaan ke-81 RI, di Lapangan Banteng, Jakarta, Senin.
Sementara untuk mewujudkan Indonesia yang adil, Friderica mengatakan bahwa OJK harus terus memperluas akses terhadap layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan bertanggung jawab.
“Inklusi harus berjalan bersama literasi. Inovasi harus berjalan bersama perlindungan konsumen. Kemajuan digital harus membuka pintu kesempatan, bukan menciptakan ruang baru bagi penipuan, penyalahgunaan data, atau praktik yang merugikan masyarakat,” katanya.
Selain itu, keadilan juga berarti memastikan pelaku UMKM; perempuan; generasi muda; serta masyarakat di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) mendapat memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang.
Sedangkan, untuk mendorong Indonesia yang makmur, sektor jasa keuangan harus menjadi penggerak kegiatan produktif: menyalurkan pembiayaan kepada usaha yang menciptakan lapangan kerja, memperkuat hilirisasi dan industri nasional, mendukung inovasi, serta membiayai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kepercayaan Negara
Di hadapan ribuan pegawai OJK, Friderica juga mengingatkan tugas dan kepercayaan yang semakin besar yang diberikan negara kepada OJK seperti yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto pada Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI 14 Agustus lalu, yang memberikan kepercayaan dan amanah strategis yang semakin besar bagi OJK untuk mendukung agenda pembangunan nasional.
“Bagi kita, ini bukan sekadar bertambahnya tugas dan kewenangan. Ini adalah kepercayaan negara kepada OJK yang harus kita jaga,” kata Friderica.
Seperti disampaikan Presiden, tiga amanah strategis kepada OJK adalah:
- Membangun Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS)
- Reformasi Pasar Modal
- Memperkuat Ekosistem Pasar Karbon melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK)
Menurut Friderica, dalam menjalankan amanah mengatur dan mengawasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, OJK memiliki tanggung jawab membangun pasar yang kredibel, transparan, berintegritas, serta mendukung terbentuknya Indonesia Reference Price.
“Ini bukan semata-mata membangun sebuah bursa. Ini adalah bagian dari upaya memperkuat kedaulatan pasar Indonesia di bidang Mineral dan Komoditas Strategis, untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat,” katanya.
Sedangkan kebijakan Reformasi Pasar Modal yang telah dijalankan OJK sejak awal tahun ini merupakan salah satu fondasi pembiayaan pembangunan nasional. Sehingga agenda reformasi pasar modal, termasuk penguatan kelembagaan dan demutualisasi Bursa Efek, harus menjadi momentum untuk membangun pasar modal Indonesia yang semakin dalam, likuid, transparan, berintegritas, kompetitif, dan dipercaya.
Sementara penguatan ekosistem Pasar Karbon melalui SRUK merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk membangun ekosistem pasar karbon nasional yang kredibel, transparan, dan terhubung dengan pasar global. OJK harus memastikan sektor jasa keuangan menjadi enabler yang mempercepat pembiayaan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan.
Upacara peringatan Kemerdekaan ke-81 RI diikuti semua pegawai di Jakarta dan juga digelar serentak di 39 Kantor OJK di seluruh Indonesia.
