Live Streaming
Page 2 of 37
14 September 2022

Jakarta - Pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan Kebijakan Satu Peta dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang telah diundangkan pada 6 April 2021.

Sejak Perpres tersebut diterbitkan, telah diraih berbagai kemajuan dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Namun, di tengah berbagai capaian yang diraih, terdapat tantangan yang mengiringi dan harus segera diselesaikan karena menjadi penghambat dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang, pembangunan infrastruktur, dan pemerataan ekonomi.

Untuk menjawab tantangan itu, Pemerintah akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta. Rakernas ini akan menjadi forum koordinasi capaian, fasilitasi kendala, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang terbagi dalam tiga sesi panel dengan melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah (Pemda) dan multi stakeholder yang bertujuan memberikan ide dan terobosan untuk percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

“Penting untuk melakukan rakernas ini karena perlu melakukan percepatan penyelesaian dari rencana aksi yang harus disusun oleh seluruh K/L dan Pemda. Diharapkan pada semester I tahun 2024, rencana aksi ini sudah terpetakan dengan baik dan sudah dijadikan komitmen bersama antara K/L dan Pemda,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Wahyu Utomo selaku Sekretaris Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta dalam Media Briefing Overview serta Paparan Rencana Rakernas Percepatan Kebijakan Satu Peta di Media Center Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (13/09).

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai sebagai narasumber. Kepala BIG Muh Aris menyampaikan berbagai hal mengenai Kebijakan Satu Peta (one map policy) mulai dari perkembangan pelaksanaan, capaian sinkronisasi, capaian kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik (IGT), capaian optimalisasi penyebarluasan data Infromasi Geospasial dan integrasi portal Kebijakan Satu Peta, serta tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan Perpres Nomor 23 Tahun 2021.

Berdasarkan Perpres Nomor 23 Tahun 2021, pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dilanjutkan dengan memperluas target pelaksanaanya yang melibatkan 24 K/L dan 34 Provinsi serta penambahan 72 Peta Tematik baru sehingga total menjadi 158 Peta Tematik. Tambahan 72 Peta Tematik tersebut mencakup Peta Tematik di bidang Perekonomian, Keuangan, Kebencanaan, Perizinan Pertanahan, dan Kemaritiman.

Kebijakan Satu Peta diupayakan untuk mendorong K/L dan Pemda dalam memanfaatkan Informasi Geospasial Tematik (IGT) / Peta Tematik hasil percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Hasil Produk Kebijakan Satu Peta diharapkan dapat dibagi-pakaikan dan dijadikan sebagai acuan bersama dalam rangka pembangunan nasional berbasis spasial. Selain itu, Kebijakan Satu Peta dilaksanakan melalui empat kegiatan yakni Kompilasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

“Kita memerlukan percepatan untuk Kebijakan Satu Peta ini karena informasi geospasial sangat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, pembagian kawasan sumber daya alam, penanggulangan bencana, sustainable development, dan pengembangan ekonomi digital. Selain enam hal tersebut, Kebijakan Satu Peta juga memberikan literasi geospasial yang lebih luas kepada K/L, Pemda maupun masyarakat. Karena selama ini awareness kita terhadap data geospasial belum terlalu masif,” ujar Kepala BIG Muh Aris.

Deputi Wahyu turut menambahkan bahwa Kebijakan Satu Peta ini juga untuk mendorong investasi. “Saat ini kita ingin keluar dari middle income trap seperti yang disampaikan Pak Presiden. Kita juga sedang mengalami bonus demografi, jadi kalau kita bisa dorong investasi dengan adanya one map policy ini, maka akan tercipta sustainable development. Dengan membangun investasi di suatu daerah, secara ekonomi akan bagus atau meningkat dan lingkungan juga tidak terganggu,” kata Deputi Wahyu.

Lebih lanjut, Deputi Wahyu mengatakan bahwa pada rakernas yang akan dilaksanakan pada 4 Oktober 2022 di Jakarta tersebut, terdapat enam agenda utama yaitu, Forum Menteri berupa dialog pelaporan capaian penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta, Peluncuran Sistem Informasi Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (SIPITTI) yang dikelola oleh Kemenko Perekonomian untuk menyelesaikan kasus ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, Penganugerahan kepada para pemenang Kompetisi Desain Poster dan Video Kebijakan Satu Peta untuk Mahasiswa, Dialog Interaktif Kepala Daerah dengan Para Menteri, Forum Muda Berbicara Kebijakan Satu Peta, dan gelaran Rapat Kerja Nasional Kebijakan Satu Peta. (nck)

09 September 2022

Jakarta, 9 September 2022. Upaya pembangunan kawasan industri yang berkelanjutan dan berdaya saing terus dilakukan Pemerintah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas lapangan pekerjaan.

Kebijakan pengembangan industri diarahkan pada penekanan terhadap hilirisasi industri, digitalisasi sektor industri yang adaptif dengan teknologi terkini, penyiapan tenaga kerja yang handal, penciptaan industri yang mendukung rantai pasok yang kuat dengan melibatkan UMKM, serta konsolidasi implementasi kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

Lebih lanjut, struktur perekonomian Indonesia secara spasial selama Triwulan II 2022 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 56,55%. Sementara itu, proporsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap total PDB relatif stagnan dalam 20 tahun terakhir dan masih didominasi oleh Indonesia Barat.

“Menyadari adanya ketimpangan tersebut, Pemerintah menempuh kebijakan utamanya dengan pembangunan kawasan strategis seperti Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), dan Kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dengan prioritas pengembangan di luar jawa,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan pada acara Business Forum dan Pembukaan Rapat Kerja Nasional XXII Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), Jumat (9/09).

Dalam praktiknya, pembangunan kawasan strategis dihadapkan pada isu kesesuaian tata ruang dan pertanahan, sehingga Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah diantaranya melalui terobosan penataan ruang dan pertanahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan turunannya, Kebijakan Satu Peta (one map policy) dan penyelesaian ketidaksesuaian batas daerah, tata ruang dan kawasan hutan, kebijakan Bank Tanah, dan inovasi digital tata ruang sebagai upaya percepatan penataan ruang yang akurat dan akuntabel.

“Manfaat UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya adalah memuat dan mengatur proses perizinan yang transparan seperti menyederhanakan perizinan di sektor usaha, memberikan kepastian layanan dalam investasi, memudahkan UMKM untuk berusaha, meningkatkan jaminan hukum bagi usaha, serta menerapkan ultimum remedium yang optimal dalam kaitannya dengan sanksi. UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya juga memberikan andil bagi upaya Pemerintah dalam melakukan pencegahan korupsi di Indonesia,” ujar Menko Airlangga.

Pemerintah juga berkomitmen untuk terus melanjutkan Kebijakan Satu Peta dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Peraturan Presiden ini mendukung penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, maupun Izin atau Hak Atas Tanah sesuai dengan tujuan UU Cipta Kerja.

Pemerintah juga tengah menggenjot pembangunan infrastruktur secara masif, termasuk di dalamnya pembangunan kawasan industri di berbagai daerah dan infrastruktur penunjangnya. Hal tersebut membutuhkan ketersediaan tanah yang besar. Namun, tanah yang dimiliki Pemerintah terbatas dengan kondisi harga tanah yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut melatarbelakangi lahirnya pembentukan Bank Tanah sebagaimana telah ditetapkan melalui PP 64/2021 tentang Badan Bank Tanah dan PP 124/2021 tentang Modal Badan Bank Tanah.

Bank Tanah merupakan hal yang penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional dimana tanah merupakan instrumen utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur dan dalam rangka memperkuat pembangunan infrastruktur, termasuk di dalamnya pembangunan kawasan industri di berbagai daerah di Indonesia.

“Kami berharap bahwa kawasan-kawasan industri ini bisa menarik minat para investor karena ini merupakan bagian dari realisasi pembangunan dan penciptaan lapangan pekerjaan. Kami juga berharap dapat dibangun tempat pendidikan semacam vokasi yang tentunya diharapkan bisa mendorong penyerapan tenaga kerja di daerah sekitar kawasan industri,” tutup Menko Airlangga. (nck)

07 September 2022

Jakarta - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan OJK akan terus membangun sistem perbankan yang berintegritas sebagai fundamental dalam menciptakan stabilitas perbankan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sistem pengawasan yang responsif terhadap tantangan dan perubahan ekosistem keuangan global akan terus dikembangkan. Pengawasan terhadap individual bank dengan mengedepankan early warning system menjadi penekanan ke depan. Perlindungan terhadap nasabah juga merupakan prioritas dengan tetap memastikan kepastian hukum bagi perbankan dan masyarakat.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Dian mengatakan OJK melihat kembali business process dalam regulasi, perizinan, dan pengawasan. OJK akan memberikan ruang yang cukup kepada perbankan untuk melakukan inovasi dan penyesuaian (adjustment) dalam menghadapi ekosistem yang berubah dari waktu ke waktu dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. OJK akan melakukan intervensi apabila diperlukan (creative intervention) untuk memastikan penerapan Governance Risk Compliance (GRC), integritas, dan tingkat kesehatan bank.

Sementara itu, terdapat isu-isu terkini yang memerlukan perhatian OJK dan industri perbankan serta membutuhkan respon segera antara lain pengembangan digitalisasi perbankan, UMKM, kelanjutan kebijakan restrukturisasi kredit yang targeted, penerbitan arahan untuk stimulus kredit bagi debitur terdampak Penyakit Mulut dan Kuku, serta mendorong bank dalam penerapan keuangan berkelanjutan.

OJK juga meminta perbankan untuk tidak berpuas diri (complacent) dengan pencapaian kinerja yang baik, namun harus terus waspada mengamati risiko-risiko yang terkait dengan serangan siber, kejahatan ekonomi yang semakin canggih, risiko perubahan iklim (climate related risk), perkembangan digitalisasi, geopolitical tension, dan ketidakpastian global.

Selanjutnya, terkait pemenuhan modal inti minimum, OJK akan terus meminta komitmen dari pemegang saham bank untuk melakukan penambahan modal serta mendorong aksi korporasi yang dibutuhkan dalam melakukan konsolidasi perbankan.

Mengenai arah kebijakan stimulus Covid-19 yang memberikan restrukturisasi kredit pada debitur yang terkena dampak, OJK tengah mempertimbangkan efektivitas kelanjutan kebijakan tersebut sehubungan dengan tingkat pemulihan kinerja debitur yang berbeda di setiap sektor, segmen dan wilayah. Ke depan, arah stimulus OJK diharapkan akan lebih targeted kepada sektor, segmen, maupun wilayah yang dianggap masih membutuhkan.

Hingga Juli 2022, kredit restrukturisasi perbankan yang terdampak Covid-19 terus bergerak melandai. Kredit yang mendapatkan relaksasi pernah mencapai titik tertingginya sebesar Rp 830,47 triliun pada Agustus 2020. Per Juli 2022, restrukturisasi kredit Covid-19 tersebut telah turun menjadi sebesar Rp560,41 triliun, menurun dibandingkan Juni 2022 yang sebesar Rp 576,17 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa 40% dari kredit yang direstrukturisasi karena terdampak Covid-19 telah kembali sehat dan keluar dari program restrukturisasi.

Jumlah debitur yang mendapatkan restrukturisasi Covid-19 juga menunjukkan penurunan menjadi 2,94 juta debitur per Juli 2022. Jumlah ini pernah mencapai angka tertinggi sebesar 6,84 juta debitur pada Agustus 2020.

Secara proporsi sektoral, restrukturisasi Covid-19 per sektor terhadap total kredit per sektor yang masih di atas 20% adalah sektor akomodasi, makanan dan minuman yang mencapai 42,69% atau senilai Rp126,06 triliun. Sedangkan sektor lain yang masih terdampak adalah real estat dan sewa, sebesar 17,90% kredit sektor ini masih direstrukturisasi dengan nilai Rp51,87 triliun.

Per Juli 2022, UMKM memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pertumbuhan kredit perbankan dengan kredit UMKM tumbuh signifikan sebesar 18,08% secara tahunan, di atas pertumbuhan total kredit sebesar 10,71%. Hal tersebut membuat porsi kredit UMKM terhadap total kredit menjadi lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Total kredit UMKM per Juli 2022 mencapai Rp 1.299,4 triliun atau 21 persen dari total kredit perbankan.

Sementara mengenai kebijakan Pemerintah yang menetapkan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, Dian menjelaskan OJK mendukung implementasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai salah satu objek jaminan utang, tentunya dengan tetap memprioritaskan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik di sektor jasa keuangan. Sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan serta POJK No.42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum, bank dalam memberikan kredit wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam hal ini, agunan hanya merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan bank dalam pemberian kredit, dan agunan yang dapat diterima sebagai jaminan kredit merupakan keputusan bank berdasarkan penilaian atas debitur atau calon debitur.
Selain itu, POJK Kualitas Aset tidak membatasi jenis agunan yang dapat diterima oleh bank secara bisnis (di luar kepentingan perhitungan PPKA). Dengan demikian, bank dapat menerima agunan berupa KI dalam pemberian kredit sepanjang bank telah meyakini kemampuan membayar debitur berdasarkan prinsip 5C.

Mengingat pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian pada bisnis perbankan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, sebelum berlakunya PP tersebut yaitu 1 (satu) tahun sejak diundangkan, diperlukan kerjasama pemerintah, instansi terkait, dan industri untuk mempersiapkan implementasi PP Ekonomi Kreatif antara lain mengenai valuasi KI serta ketersediaan pasar dalam hal agunan KI dilikuidasi oleh bank. (nck)

05 September 2022

Jakarta, 5 September 2022. Otoritas Jasa Keuangan menilai stabilitas sistem keuangan terjaga dan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan melanjutkan perbaikan, yang berkontribusi terhadap berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional di tengah pelemahan ekonomi global yang disertai inflasi tinggi akibat peningkatan pertentangan geopolitik yang berkepanjangan.

Perekonomian Indonesia menunjukkan berlanjutnya proses pemulihan. PDB Indonesia pada TwII-2022 tumbuh di atas ekspektasi pada level 5,44% yoy (Tw1-2022: 5,01% yoy) didorong oleh peningkatan pertumbuhan konsumsi dan ekspor. Berdasarkan pertumbuhan PDRB per provinsi, telah terdapat 18 provinsi dengan laju PDRB yang lebih tinggi dibandingkan pra pandemi (TwIV-2019), sementara 12 provinsi diantaranya tumbuh lebih baik dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Juli 2022 juga mulai meningkat ke tingkat 51,3, seiring dengan perbaikan mobilitas dan peningkatan permintaan domestik. Sementara itu, sektor eksternal juga masih mencatatkan kinerja positif yang ditunjukkan oleh berlanjutnya surplus neraca perdagangan. Tekanan inflasi masih terjadi di bulan Agustus 2022 sebesar 4,69% yoy yang lebih rendah dari bulan sebelumnya (Jul-22: 4,94% yoy), namun inflasi inti naik menjadi 3,04% yoy (Jul-22: 2,86% yoy).

Perkembangan Pasar Modal

Sejalan dengan perkembangan positif kondisi domestik tersebut, pasar saham Indonesia terpantau menguat. Hingga 31 Agustus 2022, IHSG tercatat menguat sebesar 3,27% mtd ke level 7.178,59 dengan nonresiden mencatatkan inflow sebesar Rp 7,52 triliun. Selanjutnya di pasar SBN, nonresiden mencatatkan inflow sebesar Rp 10,5 triliun sehingga mendorong rerata yield SBN turun 15,90 bps mtd pada seluruh tenor. Penghimpunan dana di pasar modal hingga 31 Agustus 2022 tercatat sebesar Rp168,75 triliun, dengan emiten baru tercatat sebanyak 48 emiten.

Dari sisi kinerja emiten, secara umum juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Dari 481 emiten listing saham yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Tengah Tahunan 2022, sebanyak 332 emiten (69,03%) menunjukkan peningkatan kinerja dengan pertumbuhan pendapatan tercatat sebesar 20,69% yoy dan peningkatan laba sebesar 50,49%.

Kinerja Perbankan

Seiring dengan positifnya kinerja perekonomian, fungsi intermediasi perbankan pada Juli 2022 tercatat meningkat, dengan kredit tumbuh sebesar 10,71% yoy didorong peningkatan kredit jenis modal kerja dengan kategori debitur korporasi. Namun demikian, secara nominal kredit perbankan sedikit menurun sebesar Rp17,54 triliun menjadi Rp6.159,33 triliun. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Juli 2022 tumbuh sebesar 8,59% yoy, melambat dibandingkan bulan sebelumnya 9,13% yoy, utamanya didorong perlambatan giro sejalan dengan normalisasi kebijakan moneter Bank Indonesia.
Selain itu, likuiditas industri perbankan pada Juli 2022 masih berada pada level yang memadai. Hal tersebut terlihat dari rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit dan Alat Likuid/DPK masing-masing sebesar 124,45% dan 27,92%, terjaga di atas ambang batas ketentuan masing-masing pada level 50% dan 10%.

Sejalan dengan tren nasional, fungsi intermediasi perbankan di Daerah pada Juli 2022 dalam kondisi terjaga dengan kecenderungan peningkatan penyaluran dana yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan penghimpunan dana, sehingga LDR posisi Juli 2022 (76,51%) meningkat dibandingkan Juni 2022 (73,13%). Sementara itu likuiditas perbankan daerah pada Juli 2022 berada pada level yang memadai sebagaimana tercermin pada AL/NCD dan AL/DPK yang berada di atas threshold, masing masing 118,21% dan 24,17%.

Profil risiko perbankan pada Juli 2022 masih terjaga dengan rasio NPL net perbankan tercatat sebesar 0,82% (NPL gross: 2,90%). Sementara itu, Posisi Devisa Neto (PDN) Juli 2022 tercatat sebesar 1,77% atau berada jauh di bawah threshold sebesar 20%. Industri perbankan juga mencatatkan peningkatan CAR menjadi sebesar 24,92%.

Di tengah berbagai tekanan yang dihadapi perekonomian global saat ini, pertumbuhan kredit diproyeksikan akan terus meningkat tahun 2022 seiring pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan masih cukup baik dibandingkan negara-negara lainnya. Kinerja perekonomian yang baik tersebut akan diikuti naiknya permintaan kredit khususnya sektor-sektor ekonomi yang dianggap prospektif, seperti sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, serta UMKM. Sementara itu, perlu juga diwaspadai sektor pertambangan dan komoditas yang saat ini tumbuh signifikan namun berpotensi menghadapi tekanan jika harga komoditas terkoreksi.

Kinerja Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)

Di sektor IKNB, penghimpunan premi sektor asuransi di bulan Juli 2022 tercatat meningkat dengan penghimpunan premi Asuransi Jiwa bertambah sebesar Rp13,2 triliun, serta Asuransi Umum bertambah sebesar Rp8,6 triliun. Piutang pembiayaan tercatat tumbuh 7,1% yoy pada Juli 2022 sebesar Rp385 triliun. Profil risiko Perusahaan Pembiayaan pada Juli 2022 masih terjaga dengan rasio NPF tercatat sebesar 2,72%. Sedangkan sektor dana pensiun tercatat mengalami pertumbuhan aset sebesar 3,86% yoy, dengan nilai aset mencapai Rp336,14 triliun.

Selain itu, FinTech peer to peer (P2P) lending pada Juli 2022 terus mencatatkan pertumbuhan dengan outstanding pembiayaan tumbuh sebesar 88,8% yoy, meningkat Rp1,14 triliun menjadi Rp46 triliun.

Sementara itu, permodalan di sektor IKNB terjaga dengan industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan RBC yang terjaga sebesar 493,85% dan 313,99% yang berada jauh di atas threshold sebesar 120%. Begitu pula pada gearing ratio perusahaan pembiayaan yang tercatat sebesar 1,98 kali atau jauh di bawah batas maksimum 10 kali.

Secara umum sektor IKNB masih berada dalam kondisi yang baik, meskipun disadari saat ini terdapat beberapa Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB) yang memerlukan perhatian khusus antara lain disebabkan oleh kurangnya permodalan/pendanaan serta kelemahan dalam penerapan tata kelola dan manajemen risiko.

Untuk itu, saat ini salah satu fokus utama OJK adalah melakukan penguatan pengawasan terhadap LJKNB dimaksud dengan melakukan komunikasi secara intensif dengan LJKNB, termasuk mendesak manajemen dan pemegang saham untuk memenuhi kebutuhan permodalan/pendanaan dan melakukan perbaikan tata kelola dan manajemen risiko perusahaan. Terhadap LJKNB yang tidak dapat mengatasi permasalahannya akan dilakukan tindakan pengawasan secara tegas sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Perkembangan Edukasi Dan Perlindungan Konsumen

OJK melaksanakan edukasi keuangan secara masif, baik secara online melalui Learning Management System (LMS) dan media sosial, serta tatap muka, dengan melakukan kolaborasi bersama kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya.

OJK juga terus mengoptimalkan peran 408 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang tersebar di 34 Provinsi dan 374 Kabupaten/Kota.
Program TPAKD tersebut antara lain Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir atau K/PMR, yang telah menjangkau 337.490 debitur dengan nominal penyaluran sebesar Rp4,4 Triliun, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang telah menjangkau 49,6 juta rekening atau 76,7% dari total pelajar, dengan total nominal tabungan sebesar Rp27,7 triliun, dan program business matching lainnya.

Sementara itu, sampai dengan 26 Agustus 2022, OJK telah menerima 199.111 layanan melalui berbagai kanal, termasuk 8.771 pengaduan. Dari pengaduan tersebut, sebanyak 50% merupakan pengaduan sektor IKNB, 49,5% merupakan pengaduan sektor perbankan, dan sisanya merupakan layanan sektor pasar modal. Jenis pengaduan yang paling banyak adalah restrukturisasi kredit/pembiayaan, perilaku petugas penagihan dan layanan informasi keuangan. (nck)

04 September 2022

Jakarta, 3 Februari 2022. Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menyeimbangkan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh pandemi dengan menekankan pada kelancaran aktivitas dan laju ekonomi, pengetatan protokol kesehatan, serta percepatan vaksinasi.

Sementara itu, kerja sama erat Indonesia dengan negara-negara lain di dunia, termasuk Jepang, turut menciptakan tren positif pemulihan di berbagai sektor yang terdampak selama pandemi. Total nilai perdagangan Indonesia dengan Jepang pada tahun 2021 tercatat sebesar USD32.5 miliar dan nilai investasi Jepang pada tahun 2021 mencapai USD23 miliar.

Dibawah koordinasi Menteri Energi, Perdagangan dan Industri Jepang (METI) Nishimura Yasutoshi yang baru diangkat sebagai Menteri tanggal 10 Agustus lalu, Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) terdapat banyak capaian kerjasama dan beberapa pembaruan perjanjian. Diantaranya yaitu meningkatkan ekspor Ikan Tuna Kaleng Indonesia dengan tarif yang lebih bersaing dibandingkan negara ASEAN lain, meningkatkan kuota bebas bea masuk menjadi 4.000 ton per tahun untuk ekspor pisang, dan mengubah syarat pembebasan bea masuk dan menambah kuota untuk ekspor buah Nanas. Sebelumnya, pertemuan Presiden RI dengan PM Jepang bulan Juli lalu telah sepakat pembaruan IJ-EPA dapat selesai dan diumumkan saat KTT G20 November di Bali.

“Diharapkan Jepang dapat mempertimbangkan tarif bea masuk untuk beberapa komoditas seperti ikan tuna serta buah pisang dan nanas,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan pertemuan dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang Nishimura Yasutoshi, Sabtu (3/09).

Lebih lanjut, Menko Airlangga mengapresiasi peningkatan komitmen investasi swasta Jepang hasil pertemuan Presiden RI dengan CEOs Jepang sebesar USD 5,2 milyar, antara lain berupa pembangunan IKN, industri otomotif, industri baterai listrik, industri baja, pembangunan pembangkit listrik, dan infrastruktur transportasi. Beberapa perusahaan otomotif Jepang juga telah meningkatkan investasi seperti Mitsubishi Motors yang berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai hub ekspor kendaraan, terutama untuk memproduksi kendaraan yang berbasis Electric Vehicle dengan rencana tambahan investasi IDR10 triliun dari 2022 s.d. 2025. Selain itu, Toyota Group juga telah merencanakan tambahan investasi IDR27,1 triliun dalam rentang waktu 2022 s.d. 2026.

Menko Airlangga juga menanyakan pendapat Jepang terkait Indo-Pasifik Economic Framework (IPEF). IPEF merupakan inisiatif Amerika Serikat yang diluncurkan oleh Presiden Biden pada 23 Mei 2022 bersama 14 negara.

“IPEF tentu sangat bermanfaat bagi Indonesia sebagai ekonomi terbesar di ASEAN, penting untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan dan regulasi,” tutur Menteri Nishimura.

Dalam kesempatan tersebut, tak lupa Menko Airlangga menyampaikan perkembangan kerjasama Indonesia-Jepang pada pembangunan infrastruktur, seperti pelabuhan Patimban yang dilakukan dalam 3 tahap dengan nilai pembiayaan sekitar Rp 35 triliun hingga 2027, jalan tol akses pelabuhan Patimban senilai USD 312 Juta, dan MRT Jakarta North-South (HI-Ancol).

Sektor kelapa sawit turut menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut dimana Pemerintah Indonesia berharap Pemerintah Jepang dapat menerima sertifikasi Rantai Pasok Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Indonesia. Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan ekspor produk kelapa sawit ke Jepang. Saat ini Jepang tengah menunggu peraturan tururan New ISPO yang mengatur hilirisasi industri sawit Indonesia.

“Indonesia menjamin bahwa aspek berkelanjutan dari tanaman sawit ini sesuai dengan yang disyaratkan Jepang di bawah skema feed in tariff (FIT),” ujar Menko Airlangga.

Menutup pertemuan, Menko Airlangga membahas Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Menteri Nishimura memberi selamat atas persetujuan ratifikasi tersebut. RCEP merupakan blok perdagangan terbesar yang digagas oleh Indonesia saat menjadi Ketua ASEAN 2011. “RCEP akan memberikan keuntungan besar dan memperkuat kerja sama ekonomi di kawasan Indo-Pasifik” kata Menteri Nishimura.

“Saya menyampaikan apresiasi atas inisiatif Jepang bekerja sama dalam Forum Kerja Sama Public and Private Track 1.5: Japan Indonesia Co-Creation Partnership for Innovative and Sustainable Economic Society,” sambung Menko Airlangga.

Menteri Nishimura berterima kasih kepada Pemerintah Indonesia karena produk dan teknologi dari Jepang diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia dan mengajak untuk bersama-sama saling mendukung dalam menyukseskan G20 tahun ini. Menteri Nshimura juga menyampaikan perhatian Jepang untuk kebijakan pengaturan impor besi dan baja agar dapat diupayakan lebih baik lagi karena pentingnya produk tersebut. Pemerintah Indonesia sendiri sedang menyiapkan neraca komoditas dalam rangka penerbitan izin impor produk baja yang akan dilaksanakan pada 2023.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Perindustrian, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian. (nck)

04 September 2022

Jakarta, 4 September 2022. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (kode saham: BBNI) terus mengoptimalkan kekuatan kantor cabang luar negeri untuk menangkap kesempatan bisnis yang terus tumbuh.

Dengan memanfaatkan jaringan internasional perseroan terus memboyong nasabah Go Global sekaligus menarik investor ke Indonesia.

Adapun, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengunjungi Kantor BNI Representative Office Amsterdam (BNI Amsterdam) di Amsterdam, Jumat (2/9/2022). Erick menyampaikan BNI memiliki tugas untuk membawa pelaku usaha indonesia masuk ke level kompetisi yang lebih tinggi yakni kancah global.

Tak sekadar pembiayaan, menurutnya BNI juga bertugas melakukan pendampingan berkelanjutan guna memastikan potensi ekspansi internasional tergarap secara optimal.

"Hari ini kita melihat kantor representative BNI Amsterdam. Ini wujud nyata dari BUMN bersama BNI untuk membuat pelaku indonesia tidak hanya jago kandang," katanya.

Lebih lanjut, Erick menyampaikan BNI dapat mengoptimalkan potensi usaha para diaspora Indonesia di Belanda. Erick menyampaikan, diaspora Indonesia punya potensi besar bidang kuliner di Belanda.

Erick menyebut, saat ini terdapat 420 diaspora Indonesia yang memiliki usaha restoran di Belanda dan membutuhkan banyak dukungan khususnya dari sisi bahan baku. BNI dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan bahan baku dengan menghubungkan dengan para pemasok bahan baku di Indonesia dengan harga terjangkau.

“Tujuan BNI dengan kantor representatif Amsterdam ini untuk merajut kembali hubungan dengan diaspora yang merupakan potensi pertumbuhan ekonomi kita ke depan, enggak boleh ditinggalkan," ujarnya.

Secara terpisah Direktur Corporate & International Banking BNI Silvano Rumantir menyampaikan, perseroan berupaya menyediakan solusi dan layanan yang lebih baik dengan target nasabah domestik dan luar negeri. BNI juga menyempurnakan operating model untuk meningkatkan produktivitas dan hasil dari mitra BNI.

"Representative Office Amsterdam BNI ini masih baru, tapi kami telah menerima apresiasi dan ajakan kerjasama yang cukup banyak. Kami yakin, kantor ini akan menjadi salah satu engine untuk mendorong kinerja international banking BNI," katanya.

Silvano mengatakan pada tahap awal ini BNI Amsterdam akan fokus melakukan riset pasar, pemetaan bisnis dan menyediakan layanan dukungan kepada Nasabah BNI. Perseroan juga menjalin hubungan dengan lembaga keuangan lain dan bertukar informasi dengan lembaga tersebut.

Selain itu, BNI Amsterdam bertugas membantu BNI London dalam mencapai pipeline pinjaman korporasi dan diaspora local sekaligus mempromosikan perdagangan dan investasi antara Belanda. BNI Amsterdam akan banyak mengadakan acara pertemuan perusahaan dengan Badan Usaha Milik Negara dan Kedutaan Besar lainnya di Benua Eropa.

Tentunya kantor representatif ini akan banyak mengunjungi Diaspora di negara EU lain selain Belanda untuk memperluas jaringan dan hubungan

"Tentunya secara bisnis, beberapa target yang akan kami capai di awal periode pembukaan ini adalah peningkatan kinerja loan and trade dari korporasi dan diaspora, bisnis matching untuk mitra BNI Xpora, serta meningkatkan bisnis remittance," sebutnya. (nck)

03 September 2022

Jakarta, 3 September 2022. Pemerintah secara intens memonitor dan mengevaluasi penerapan kebijakan pangan nasional agar sesuai dengan kondisi terkini. Hal tersebut dilakukan agar kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi secara merata. Salah satu kebijakan tersebut adalah saat ini Pemerintah tengah melakukan penguatan stok beras.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara hybrid memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kebijakan Pangan, Jumat (2/09). Rakortas tersebut digelar juga untuk memastikan semua bahan pangan tersedia cukup sampai dengan akhir tahun 2022 melalui perluasan tanam maupun pengadaan.

“Dalam Rakortas diputuskan yang pertama tentang kebijakan pembelian gabah/beras petani dengan fleksibilitas harga, dan yang kedua adalah Badan Pangan Nasional menugaskan kepada Perum Bulog dalam rangka penguatan stok CBP untuk melakukan pembelian gabah/beras dengan menggunakan fleksibilitas harga,” kata Menko Airlangga.

Panen gadu petani diperkirakan akan menghasilkan panen sebesar 5 juta ton. Untuk itu, Bulog diharapkan dapat menyerap sampai dengan 1,2 juta ton dengan fleksibilitas harga.

Lebih lanjut, dalam Rakortas tersebut Menko Airlangga menjelaskan bahwa pada bulan Agustus 2022, bahan makanan mengalami deflasi sebesar 2,64% (mtm). Secara rinci, komoditas bahan makanan yang memberikan andil deflasi pada bulan Agustus 2022 adalah Bawang Merah 0,15%, Cabai Merah 0,12%, Cabai Rawit 0,07%, Minyak Goreng 0,06%, Daging Ayam Ras 0,06%, Tomat 0,03%, Ikan Segar, Jeruk dan Bawang Putih masing-masing 0,01%. Sementara komoditas yang memberikan andil dalam inflasi yaitu Telur Ayam Ras dan Beras masing-masing 0,02%.

“Dari angka tersebut, kemarin kita juga telah rapat dengan seluruh Gubernur dan meminta seluruh Gubernur untuk membantu menekan harga inflasi kenaikan harga melalui berbagai upaya antara lain dengan operasi pasar dan mengatur transportasi sebagai dukungan memperlancar distribusi,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Wakil Menteri BUMN, Kepala Badan Pangan Nasional, Wakasatgas Pangan, Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Direktur Utama Bulog, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, dan yang mewakili Menteri Keuangan, serta yang mewakili Sekretaris Kabinet. (nck)

02 September 2022

Jakarta - Mencermati tingkat inflasi nasional dan daerah saat ini, Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melakukan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pengendalian inflasi yang digelar secara hybrid, Kamis (1/09), terutama terkait dengan harga pangan.

“Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik, pada bulan Agustus 2022 terjadi deflasi sebesar 0,21% (mtm) dan inflasi menjadi 4,69% (yoy). Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan inflasi bulan Juli 2022 yaitu 4,94% (yoy). Ini adalah extra effort yang dilakukan Pemerintah sebagaimana arahan Bapak Presiden untuk menjaga stabilitas harga dan capaian inflasi 2022,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers usai Rakortas tersebut.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa TPID juga terus menjaga stabilitas harga pangan yang tercermin dari inflasi volatile food yang juga mengalami deflasi pada bulan Agustus 2022 sebesar 2,90% (mtm) atau 8,93% (yoy). Angka tersebut menurun dari bulan Juli yang mencapai 11,47% (yoy). Menko Airlangga mengatakan bahwa deflasi terjadi karena terbantu oleh hasil panen yang telah merata di daerah sentra, termasuk penurunan harga komoditas bawang merah.

Secara spasial, pada bulan Agustus terdapat 66 kabupaten/kota yang memiliki realisasi inflasi di atas nasional, jumlah tersebut menurun dari bulan Juli lalu yang tercatat di 69 kabupaten/kota. Sementara itu masih terdapat 27 provinsi yang memiliki realisasi di atas inflasi nasional.

“Rakortas ini tentu memperkuat sinergi, terutama yang inflasinya di atas nasional,” tegas Menko Airlangga.

Pada kesempatan tersebut Menko Airlangga menjelaskan berbagai rekomendasi aksi TPIP-TPID dalam rangka extra effort stabilisasi harga dan ketahanan pangan. Rekomendasi tersebut yakni perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) terutama untuk daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan supply komoditas, pelaksanaan Operasi Pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholders, pemberian subsidi ongkos angkut bersumber dari APBN sebagai dukungan memperlancar distribusi.

Selanjutnya juga direkomendasikan percepatan implementasi program tanam pangan pekarangan untuk mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun, serta penyusunan Neraca Komoditas Pangan Strategis untuk sepuluh komoditas strategis di wilayah masing-masing.

“Dibantu oleh Badan Pangan Nasional direkomendasikan juga penguatan sarana-prasarana untuk produk hasil pertanian, antara lain penyimpanan dengan cold storage, terutama di daerah sentra produksi. Kemudian, penggunaan belanja tidak terduga pada APBD masing-masing untuk pengendalian inflasi sesuai dengan edaran Menteri Dalam Negeri, serta mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan dan Dana Transfer Umum (DTU),” jelas Menko Airlangga.

Rekomendasi selanjutnya yakni terkait upaya meredam harga pangan dan penguatan sinergi TPIP-TPID melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mempercepat stabilisasi harga.

“Bapak dan Ibu Gubernur, Bupati, Walikota yang angka inflasinya di atas nasional, diminta untuk dapat menurunkan inflasi dalam bulan-bulan ke depan hingga di bawah 5%,” tegas Menko Airlangga.

Menutup penjelasannya, Menko Airlangga juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berupaya dalam mengendalikan inflasi di daerah maupun di pusat. “Ini tentu merupakan upaya bersama antara Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah, dalam wadah TPIP dan TPID untuk mengendalikan gejolak-gejolak harga,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut secara luring yakni Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Gubernur Provinsi Jambi, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Riau, Gubernur Bangka Belitung, Gubernur Aceh, Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, serta Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan. (nck)

01 September 2022

Jakarta - Pemerintah selalu menekankan pentingnya kolaborasi dalam berbagai upaya pembangunan nasional, termasuk dengan menggandeng pihak swasta untuk turut terlibat. Tidak hanya di dalam negeri, Pemerintah juga berkolaborasi dengan pihak swasta dari negara-negara lain.

Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi melakukan pertemuan dengan United States ASEAN Business Council (US-ABC) di Jakarta, Kamis (25/08). Dalam pertemuan tersebut, delegasi US-ABC dipimpin oleh Ambassador Ted Osius beserta jajaran petinggi US-ABC. Pertemuan tersebut membahas berbagai hal yakni Presidensi G20 tahun 2022, ASEAN Chairmanship 2023, Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), ekonomi digital, pemberdayaan UMKM, rantai pasok global, SDM untuk mendukung TIK, dan keuangan inklusif.

Deputi Edi memulai pertemuan tersebut dengan membahas perkembangan terkini pandemi Covid-19 dan keadaan perekonomian Indonesia. Deputi Edi mengatakan bahwa Indonesia termasuk salah satu dari lima negara dengan jumlah vaksinasi tertinggi di dunia dan penanganan Covid-19 di Indonesia terkendali dengan baik. Sementara itu, ekonomi Indonesia pada Q2-2022 juga berhasil tumbuh 5,44% di tengah tantangan global. Lebih lanjut, dalam kesempatan tersebut Deputi Edi juga menyampaikan tentang keseriusan Pemerintah dalam mendukung dunia usaha melalui reformasi struktural dan perundang-undangan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya.

“Pemerintah juga mengundang sektor swasta untuk berkolaborasi dan berkontribusi secara konkret dalam Presidensi G20 serta Keketuaan ASEAN 2023. Kami mengundang US-ABC untuk bekerja sama secara nyata dalam concrete deliverables G20,” ujar Deputi Edi.

Kemudian, Deputi Edi mengatakan bahwa Pemerintah juga menekankan kepada US-ABC bahwa Indonesia senantiasa menjaga kepercayaan internasional. Selain menjadi ketua penyelenggara G20 tahun ini, Indonesia juga mendapat mandat dari PBB untuk menangani krisis global.

“Saat ini, Indonesia dipercaya sebagai Champion dari Global Crisis Response Group (GCRG). Ketahanan pangan dan penanganan kelaparan menjadi prioritas Indonesia. Kami mengundang sektor swasta untuk bersama-sama menangani krisis pangan dan energi global,” kata Deputi Edi.

Menanggapi hal tersebut, US-ABC mengapresiasi upaya Pemerintah Indonesia dalam mengatasi pandemi Covid-19. Ambassador Ted Osius mengatakan bahwa keberhasilan Indonesia dalam mengatasi pandemi dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,44% di Q2-2022 perlu diapresiasi tinggi.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah US-ABC yang lain juga menyatakan kesediaannya untuk membantu Pemerintah Indonesia pada masa pemulihan ekonomi pasca pandemi dan mengatasi dampak krisis global. US-ABC siap mendukung Pemerintah dalam menyediakan jaringan global untuk mengatasi disrupsi rantai pasok, mendukung pengentasan krisis pangan dan nutrisi, serta investasi jangka panjang di Indonesia dalam membangun jaringan bisnis dari hulu ke hilir untuk menuju Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.

Di akhir pertemuan, Delegasi Pemerintah Indonesia menutup pertemuan tersebut dengan menekankan pentingnya kerja sama antara Pemerintah dengan sektor swasta.

"Penanganan krisis energi global harus dibarengi dengan prinsip sustainability, dan kita dapat memanfaatkan momen ini untuk melakukan transisi energi, sesuai pilar dalam G20,” pungkas Deputi Edi.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain yakni sejumlah pimpinan perusahaan besar Amerika Serikat yang merupakan anggota US-ABC dan pejabat Eselon II terkait di lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian. (nck)

31 August 2022

Jakarta, 31 Agustus 2022. Bank Indonesia mencabut dan menarik Uang Rupiah Khusus Peringatan 50 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun Emisi 1995 (URK TE 1995) dari peredaran, melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 24/15/PBI/2022, terhitung sejak 30 Agustus 2022. Dengan demikian, terhitung tanggal dimaksud URK tersebut tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut URK yang dicabut dan ditarik dari peredaran:

1. Uang Rupiah Khusus Seri Demokrasi Pecahan 300.000​
2. Uang Rupiah Khusus Seri Presiden Republik Indonesia Pecahan 850.000

Bagi masyarakat yang memiliki URK tersebut dan ingin melakukan penukaran, dapat menukarkannya di Bank Umum terhitung sejak 30 Agustus 2022 sampai dengan 30 Agustus 2032, atau 10 tahun sejak tanggal pencabutan. Penggantian atas Uang Rupiah Khusus Tahun Emisi 1995 yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebesar nilai nominal yang sama dengan yang tertera pada URK dimaksud. Layanan penukaran juga dapat dilakukan di Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan BI sesuai dengan jadwal operasional dan layanan publik BI.

Penggantian atas URK dalam kondisi lusuh, catat, atau rusak dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai pengelolaan Uang Rupiah, yaitu i) Dalam hal fisik uang Rupiah logam lebih besar dari 1/2 (satu perdua) ukuran aslinya dan ciri uang Rupiah dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal uang Rupiah yang ditukarkan, dan (ii) Dalam hal fisik uang Rupiah logam sama dengan atau kurang 1/2 (satu perdua) ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian. BI mengimbau masyarakat yang akan melakukan penukaran untuk tetap menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang telah ditetapkan Pemerintah. (nck)

Page 2 of 37

Tentang Kami