Live Streaming
Page 2 of 16
18 December 2023

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan OJK terus meningkatkan koordinasi, integrasi dan kerja sama di antara berbagai bidang organisasi di OJK untuk semakin memperkuat pengawasan lintas bidang di industri jasa keuangan.

“Saat ini unit khusus untuk perizinan dan pengawasan terintegrasi sudah terbentuk dan sudah bekerja untuk melihat bagaimana pengawasan lintas bidang bisa dilakukan dan akan lebih efektif. Begitu juga dengan perizinan, sehingga proses perizinan tidak berulang untuk bidang yang berbeda,” kata Mahendra dalam acara Dialog Akhir Tahun 2023 Dewan Komisioner OJK dengan Industri Jasa Keuangan (IJK) di Jakarta, Senin.

Mahendra menambahkan, untuk meningkatkan perizinan dan pengawasan terintegrasi ini juga telah dibentuk unit kerja pengelolaan data dan laporan terintegrasi untuk semakin mempermudah mekanisme pelaporan dari industri jasa keuangan.

Menurutnya, berbagai penguatan struktur organisasi itu merupakan bagian dari program reformasi organisasi yang dilakukan dari sisi proses bisnis, sumber daya manusia dan struktur organisasi untuk semakin meningkatkan integrasi, koordinasi dan efisiensi.

Dalam kesempatan itu, Mahendra juga menyampaikan perkembangan sektor jasa keuangan Indonesia di tengah dinamika kondisi perekonomian global selama 2023.

“Kalau kita lihat perekonomian global 2023 ini, walaupun pertumbuhan melambat, ada risiko dari ketidakpastian dan berlangsungnya kondisi inflasi dan tingkat suku bunga yang tinggi, tapi secara umum lebih baik daripada yang kita khawatirkan akhir tahun lalu,” kata Mahendra.

Dalam kesempatan itu, Mahendra menyampaikan akuntabilitas OJK dari masukan yang disampaikan oleh industri jasa keuangan pada pertemuan dengan IJK di 2022. Searah dengan itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan pertemuan ini merupakan sarana bagi OJK mendengar masukan dan pandangan dari pelaku industri jasa keuangan.

“OJK serius mendengarkan dan serius akan kita kaji, mana yang bisa kita follow up. Jadi kalau regulator willing mendengarkan dan mencari solusi berusaha untuk kita maju bersama mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk negeri ini,” kata Mirza.

Dialog Akhir Tahun OJK dengan Industri Jasa Keuangan merupakan kegiatan yang dilakukan setiap tahun sebagai sarana komunikasi langsung Dewan Komisioner OJK dengan para pelaku industri jasa keuangan.

Kegiatan dilaksanakan dalam dua sesi pembahasan yaitu Bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon; dan Bidang Perbankan yang dilaksanakan pada Jumat (1/12), sedangkan untuk Bidang Pengawasan Peransuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun; Bidang Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya; serta Bidang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto dilaksanakan pada Senin ini.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman, dan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi yang masing-masing menyampaikan berbagai arah kebijakan strategis di setiap bidang.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dan Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena, masing-masing menyampaikan arah untuk kinerja pelindungan konsumen dan masyarakat yang semakin baik, serta harapan untuk terus memperbaiki pengelolaan risiko dan tata kelola yang baik di industri jasa keuangan.

Pada setiap sesinya, kegiatan diikuti lebih dari 100 peserta yang berasal dari pimpinan dan perwakilan IJK, perwakilan Asosiasi Pelaku IJK dan stakeholder eksternal masing-masing bidang pengawasan IJK. (nck)

01 December 2023

Jakarta, 30 November 2023. Pemerintah terus mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai kawasan yang diharapkan mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah melalui kegiatan produksi dan pengolahan, logistik dan distribusi, serta pengembangan energi yang ramah lingkungan. Saat ini, Pemerintah melalui Dewan Nasional KEK telah menyetujui pembentukan 3 KEK baru yakni KEK Setangga, KEK Tanjung Sauh, dan KEK Nipa.

Usulan pembentukan ketiga KEK baru tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Dewan Nasional KEK dalam Sidang Dewan Nasional KEK, Kamis (30/11). Selanjutnya, Dewan Nasional KEK akan merekomendasikan kepada Presiden untuk menetapkan KEK tersebut melalui Peraturan Pemerintah. Penetapan ketiga KEK baru tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan pembentukan KEK sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus dan diproyeksikan dapat mendorong perekonomian wilayah dan menciptakan lapangan kerja baru.

“KEK Setangga, KEK Tanjung Sauh, dan KEK Nipa hari ini kita setujui untuk ditetapkan sebagai KEK, karena telah memenuhi syarat. Setelah KEK ditetapkan, maka akan diberikan waktu paling lama 3 tahun sampai KEK siap beroperasi dan dilakukan evaluasi pembangunan setiap tahunnya,” ujar Menko Airlangga.

Usulan pertama yang disetujui yakni KEK Setangga memiliki luas lahan 668,3 Ha dengan target realisasi investasi Rp 67,69 triliun dan dicanangkan menyerap tenaga kerja 78.999 orang sampai dengan tahun 2053. KEK Setangga diusulkan oleh PT Dua Samudera Perkasa yang bergerak di bidang pertambangan, transportasi udara, hingga infrastruktur & manufaktur.

KEK Setangga dinilai memenuhi persyaratan karena telah menguasai lahan lebih dari 50% dan telah memiliki investor utama yakni PT Anugrah Barokah Cakrawala dan PT Jhonlin Agro Raya. KEK yang berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah perkebunan dan kehutanan serta tambang melalui hilirisasi. Hasil produksi pelaku usaha di dalamnya, diproyeksikan mampu memberikan kontribusi ekspor, serta mensubstitusi impor sesuai rencana bisnis pada kegiatan industri produk refinery & biodiesel, fraksinasi, industri karet dan smelter nikel, industri besi, serta industri plywood.

Kedua, pembentukan KEK Tanjung Sauh yang diusulkan oleh PT Batamraya Sukses Perkasa dengan komitmen realisasi investasi Rp199,6 triliun dan akan menyerap tenaga kerja sebanyak 366.087 orang sampai dengan tahun 2053. KEK ini memiliki rencana bisnis pengembangan industri komponen elektronik, industri perakitan dan industri berat, serta pengembangan energi PLTU dan solar panel sebagai pusat industri dan logistik penghubung Batam-Bintan. PT Panbil Utilitas selaku investor utama berkomitmen dengan target konstruksi rampung di tahun 2024 dan mulai beroperasi pada 2027.

Usulan terakhir yakni KEK Nipa di wilayah Kota Batam, Kepulauan Riau yang mengoptimalkan peluang ekonomi di pulau terluar yang strategis. KEK ini memiliki rencana bisnis cargo trading dengan penjualan finished goods ataupun intermediate goods untuk diserahkan ke pembeli/ buyer dalam jumlah besar, bunker trading dengan Penjualan BBM ke kapal-kapal yang berlabuh di Kawasan Nipa (sebagai end user), baik secara langsung dari Oil Storage Tank Terminal/ Floating Storage, maupun melalui kapal-kapal kecil yang difungsikan sebagai kapal pengisi BBM, storage dan ship to ship transshipment. KEK ini memiliki komitmen target investasi sebesar Rp16,46 triliun dan diproyeksikan menyerap tenaga kerja hingga 40.949 orang sampai dengan 50 tahun.

Dengan disetujuinya ketiga usulan KEK tersebut, diharapkan dapat mendorong competitiveness bagi Indonesia, sebanding dengan berbagai fasilitas dan kemudahan yang telah diberikan. Lebih lanjut anggota Dewan Nasional KEK memberikan catatan, bahwa ketiga KEK yang disetujui, diharapkan mampu mendukung ekosistem usaha di sekitar kawasan. Sesuai ketentuan, setelah suatu kawasan ditetapkan sebagai KEK, maka pengusul KEK mendapat waktu paling lama 3 tahun sampai KEK siap beroperasi. Selain itu, setiap tahun Dewan Nasional KEK akan melakukan evaluasi pembangunan.

Sebagai informasi, KEK yang telah ditetapkan terus berkembang dari tahun ke tahun. Saat ini terdapat 20 KEK, terdiri dari 10 KEK industri dan 10 KEK pariwisata. Pengembangan KEK telah menghasilkan realisasi investasi mencapai Rp 141,3 triliun dan telah menyerap 86.273 tenaga kerja hingga Q3-2023. Selain menarik investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan, beberapa pelaku usaha di KEK telah melakukan produksi dan berkontribusi menyumbang devisa negara melalui ekspor.

Dengan komitmen dan dukungan dari berbagai pihak dan telah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diharapkan dapat semakin meningkatkan daya saing KEK untuk menghadirkan investasi sehingga dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. (nck)

09 November 2023

Jakarta, 8 November 2023. Perekonomian ASEAN telah menunjukkan kinerja positif dalam satu dekade terakhir dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4%-5%. Pada tahun 2022, ekonomi ASEAN tumbuh 5,7% (yoy) dan diprediksi tetap tumbuh positif di tahun 2023. Di dunia, kawasan ASEAN merupakan ekonomi terbesar ke-5 dan eksportir terbesar ke-4, bahkan pada tahun 2022 menjadi tujuan Foreign Direct Investment (FDI) terbesar ke-2.

Pertumbuhan perekonomian ASEAN yang didukung dengan konektivitas tersebut akan turut mendorong ketahanan perekonomian Asia pada tahun 2023 ini dan juga pada tahun-tahun mendatang. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 yang digelar dalam momen Keketuaan Indonesia September lalu, telah dihasilkan komitmen terkait konektivitas ASEAN yang antara lain untuk memastikan implementasi Visi Komunitas ASEAN 2025 secara efektif dan melanjutkan kemajuan implementasi rekomendasi Mid-Term Review (MTRs) Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) 2025.

“Konektivitas merupakan kunci dalam pembangunan ekonomi terpadu di wilayah ASEAN. Tidak hanya membuat kebijakan saja tetapi juga secara praktis melakukannya agar infrastruktur dan konektivitas di ASEAN dapat segera terwujud,” tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam The 14th ASEAN Connectivity Symposium di Jakarta, Rabu (8/11).

Sepakat dengan Menko Airlangga, President Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) Profesor Tetsuya Watanabe mengatakan bahwa konektivitas ASEAN telah terbukti menjadi landasan strategi pemulihan ASEAN pascapandemi yang melibatkan koordinasi kebijakan, pengumpulan sumber daya, dan pembentukan kemitraan untuk memperkuat ketahanan kawasan sehingga menjadi lebih kuat.

Sementara itu, Deputy Secretary-General of ASEAN for ASEAN Economic Community Satvinder Singh mengatakan bahwa ASEAN harus terus membangun kapasitas dan memperkuat pijakan regional untuk memaksimalkan manfaat konektivitas ASEAN dan Komunitas Ekonomi ASEAN. Deputy Satvinder Singh juga menyampaikan bahwa kepemimpinan Menko Airlangga selaku Ketua Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam pencapaian tersebut.

Sejalan dengan solidnya pertumbuhan perekonomian ASEAN, perekonomian Indonesia pada kuartal III-2023 juga mampu tumbuh positif sebesar 4,94% (yoy). Angka tersebut diiringi dengan tingkat inflasi yang terkendali yakni 2,56% di bulan Oktober 2023, serta membaiknya indikator-indikator sosial yakni penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Indonesia juga berhasil kembali menjadi negara berpendapatan menengah atas berdasarkan klasifikasi Bank Dunia dengan pendapatan per kapita sebesar USD4,580.

Menko Airlangga dalam simposium tersebut juga menyampaikan bahwa peluncuran DEFA dalam momentum Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini akan melipatgandakan nilai ekonomi digital di ASEAN pada tahun 2030, dari USD1 triliun menjadi USD2 triliun. Agenda ekonomi berkelanjutan juga akan dipercepat melalui pengembangan ekosistem kendaraan listrik regional.

Lebih lanjut, negara-negara ASEAN juga berkomitmen mengembangkan Agenda Konektivitas ASEAN Pasca-2025 sebagai bagian dari Komunitas ASEAN Pasca-2025. Sehubungan dengan itu, pengembangan Agenda Konektivitas ASEAN Pasca-2025 akan dilakukan dengan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) sebagai referensi utama.

“Saya berharap dalam MPAC 2025 maupun dalam Agenda Konektivitas ASEAN Pasca 2025 dapat mengakomodir rencana aksi yang sejalan dengan penerapan Local Currency Transaction (LCT) sebagai penghubung ASEAN dan rencana ASEAN untuk mengembangkan kendaraan listrik ekosistem di ASEAN,” pungkas Menko Airlangga.

Turut mendampingi Menko Airlangga dalam simposium tersebut Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Tata Niaga Kemenko Perekonomian, Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional Kemenko Perekonomian. Simposium tersebut juga dihadiri oleh Ketua dan perwakilan ASEAN Connectivity Coordinating Committee Komite Koordinasi Konektivitas ASEAN (ACCC), Duta Besar ASEAN Dialogue Partner, perwakilan Badan-Badan Sektoral ASEAN dan Badan Pelaksana Utama, serta sejumlah representatif focal points MPAC 2025, organisasi internasional, multilateral development banks, sektor swasta dan organisasi sub-regional lainnya. (nck)

03 November 2023

Kalimantan Timur, 2 Nopember 2023. Operasional BI di IKN yang lebih dekat dengan Pemerintah serta lembaga lain, BI sebagai bagian dari kebijakan ekonomi nasional akan lebih mudah dan optimal dalam melakukan sinergi dan koordinasi dalam menjalankan tugas di bidang moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Rancangan Gedung Perkantoran Bank Indonesia di IKN mencerminkan peran, filosofi, dan Nilai Strategis Bank Indonesia serta memperhatikan aspek harmony in unity yang mencakup unsur iconic and futuristic, smart and green building serta tetap mempertimbangkan nilai lokal (local values) sehingga selaras dengan konsep pembangunan IKN Nusantara yang menerapkan konsep smart forest city. Fisik gedung ini nantinya akan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yang selaras dengan kesiapan infrastruktur IKN yaitu Tahap I Tahun 2023-2024, Tahap II Tahun 2024-2027, dan Tahap III Tahun 2027-2031. Desain gedung tersebut dirancang dalam representasi Burung Garuda dengan Tema Garuda Vittaraksha Rupa, dimana Vitta berarti Kekayaan/Kesejahteraan dan Raksha berarti Penjaga. Makna Garuda Vittaraksha Rupa sejalan dengan peran Bank Indonesia sebagai penjaga stabilitas makroekonomi untuk pertumbuhan yang berdaya tahan. Filosofi ini mewakili spirit Transformasi Bank Indonesia dalam mengawal Perekonomian Nasional yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Bangsa Indonesia.

Bank Indonesia optimis pembangunan dapat berjalan sesuai target dan bermanfaat optimal bagi masyarakat umum dengan dukungan pemulihan ekonomi yang terus berlangsung dan kondisi makroekonomi yang terus menguat. Gedung tersebut merupakan bagian dari investasi bukan hanya bagi Bank Indonesia, tetapi juga bagi nasional untuk menjaga perekonomian secara berkesinambungan. (nck)

12 October 2023

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat literasi keuangan syariah dengan mengoptimalisasi peran ibu sebagai duta literasi keuangan syariah melalui penyelenggaraan program Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (SICANTIKS) di Jakarta, Selasa.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi hadir pada acara SICANTIKS yang dipenuhi sekitar 1.250 peserta tersebut.

Program SICANTIKS sebelumnya telah diluncurkan OJK di Bandung pada 14 September 2023 yang dirancang untuk mendorong hadirnya Duta Literasi Peempuan Keuangan Syariah, salah satunya dengan memberikan pelatihan literasi keuangan secara berkelanjutan kepada Key Opinion Leader (KOL) atau berbasis komunitas.

"Dengan hadirnya Program SICANTIKS, diharapkan dapat meningkatkan literasi mencakup pengetahuan terkait produk keuangan syariah serta perencanaan dan manajemen keuangan keluarga, memberdayakan ibu-ibu sebagai agen edukasi yang dapat berbagi pengetahuan kepada masyarakat yang lebih luas, serta mendorong ibu-ibu untuk turut memanfaatkan produk dan layanan keuangan syariah sebagai upaya dalam meningkatkan inklusi," kata Friderica.

Lebih lanjut, Friderica mengatakan bahwa sebagai regulator jasa keuangan, OJK tidak hanya mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan, ada salah satu fungsi OJK yang penting dan sangat berkaitan dengan masyarakat dan konsumen secara langsung, yaitu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam mendukung hal dimaksud, secara khusus dalam pilar Literasi dan Inklusi Keuangan, OJK memiliki serangkaian program terkait peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, salah satunya melalui SICANTIKS ini.

Turut hadir dalam acara tersebut Senior Vice President Unit Usaha Syariah PT Pegadaian Beni Martina Maula, Pemimpin Grup Syariah Unit Usaha Syariah PT Bank DKI Ahmad Zulva Adi, Presidium Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia (BMIWI) Ustadzah Nurul Hidayati beserta ibu-ibu pimpinan, pengurus, penceramah (mubalighah dan ustadzah) dan perwakilan anggota aktif kelompok Majelis Taklim berbagai Organisasi Perempuan se-JABODETABEK.

Ustazah Nurul Hidayati menyampaikan apresiasinya kepada OJK atas dukungan aktifnya untuk para anggota yang menjadi salah satu segmen prioritas dalam hal program literasi keuangan.

“Di sekitar kita masih banyak ibu-ibu yang belum mendapatkan akses keuangan syariah. Kami mengucapkan terima kasih kepada OJK atas program SICANTIKS ini sehingga banyak ibu-ibu yang semakin teredukasi. Kami harapkan, OJK juga dapat memfasilitasi ibu-ibu Majelis Taklim agar dapat mengakses pembiayaan atau permodalan dari industri keuangan syariah sehingga Ibu menjadi lebih berdikari bagi keluarga,” kata Ustazah Nurul Hidayati.

Dalam Bulan Inklusi Keuangan sepanjang Oktober tahun ini, OJK mengharapkan program SICANTIKS dapat menjadi gerbang awal bagi para ibu-ibu Majelis Taklim dapat mencapai puncak tertinggi piramida literasi. Keterampilan itu mulai dari kemampuan mengelola keuangan rumah tangga, serta memahami hak dan kewajiban Ibu dalam pengelolaan keuangan.

Setelahnya, pada tingkat yang lebih matang lagi, perempuan akan mendapatkan pemberdayaan secara finansial dimana pemanfaatan produk/layanan keuangan untuk yang berujung pada kesejahteraan finansial yang berkesinambungan.

06 October 2023

Jakarta, 6 Oktober 2023. Sebagai salah satu upaya dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional, pengembangan infrastruktur dan wilayah menjadi bagian penting yang terus diakselerasi oleh Pemerintah. Dengan tingginya kebutuhan infrastruktur dan sebagai upaya mendorong pemerataan di berbagai wilayah, Pemerintah mengadopsi strategi dengan menetapkan sejumlah prioritas pembangunan dari seluruh proyek infrastruktur melalui Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas terkait Perkembangan PSN di Istana Merdeka, Kamis (5/10), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan berbagai capaian perkembangan PSN tersebut hingga saat ini. Tercatat hingga 4 Oktober 2023, sebanyak 170 PSN telah rampung digarap dengan nilai investasi sebesar Rp1.299,41 triliun, serta terdapat 61 proyek yang masih berada dalam tahap konstruksi.

“Kalau kita lihat di tahun 2023 ini, kita lihat sampai dengan 4 Oktober ada 17 proyek yang nilainya Rp259,41 triliun, proyeknya baik itu jalan tol, pelabuhan, High-Speed Train Jakarta Bandung ini juga sudah selesai nilainya Rp125,7 triliun, kemudian LRT Rp29,9 triliun, kemudian berbagai kawasan industri, berbagai bendungan, Jalan Tol Cinere-Jagorawi, Serpong-Cinere, dan Tol Pasuruan,” ungkap Menko Airlangga.

Selain itu juga terdapat 16 proyek yang belum diresmikan dan akan selesai dengan nilai investasi mencapai Rp179,46 triliun. Proyek tersebut mencakup Jalan Tol Kisaran-Tebing Tinggi, Pelabuhan Likupang, Makassar New Port, Liquefied Natural Gas (LNG) Train 3 di Papua Barat, Proyek Satelit Multifungsi, Proyek Tangguh LNG, serta beberapa bendungan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa masih terdapat 25 PSN dengan nilai investasi sebesar Rp151,58 triliun yang akan selesai hingga 20 Oktober 2024 mendatang baik jalan tol, kawasan industri, bandara, Benoa Tourism, serta kampus Universitas Islam. Sedangkan, antara 20 Oktober hingga Desember 2024 akan terdapat 12 PSN dengan nilai mencapai Rp23,45 triliun.

Terkait dengan pembangunan PSN yang ditaksir akan selesai di atas tahun 2024, Menko Airlangga menyebutkan masih terdapat 42 proyek dengan estimasi nilai investasi mencapai Rp1.427,36 triliun. Pemerintah tetap berkomitmen untuk memastikan berbagai proyek tersebut dapat diselesaikan dengan optimal.

“Karena sifatnya proyeknya sudah berjalan dan financial-nya sudah closing, tentunya ini proyek berlanjut sampai dengan selesai,” tegas Menko Airlangga.

Selain membahas mengenai capaian PSN tersebut, dalam kesempatan tersebut juga turut dibahas mengenai usulan PSN baru yang bersifat murni swasta dengan sebagian besar merupakan pembangunan smelter, usulan pengembangan lapangan migas, serta usulan Kereta Cepat Bandung-Jogja-Solo-Surabaya. (nck)

28 September 2023

Jakarta, 21 September 2023. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 September 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%. Keputusan ini sebagai konsistensi kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap rendah dan terkendali dalam kisaran sasaran 3,0±1% pada tahun 2023 dan 2,5±1% pada 2024. Kebijakan moneter tetap difokuskan untuk mengendalikan stabilitas nilai tukar Rupiah sebagai langkah antisipasi dari dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global.

Sementara itu, kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial dengan fokus hilirisasi, perumahan, pariwisata, dan pembiayaan inklusif dan hijau, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 2023. Demikian pula, digitalisasi sistem pembayaran terus diakselerasi untuk memperluas inklusi ekonomi dan keuangan digital, termasuk digitalisasi transaksi keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sebagai berikut:

1. Stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar valas dengan fokus pada transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF);

2. Implementasi penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebagai instrumen moneter yang pro-market dalam rangka memperkuat upaya pendalaman pasar uang, mendukung upaya menarik portfolio inflows, serta untuk optimalisasi aset SBN yang dimiliki Bank Indonesia sebagai underlying;

3. Pendalaman kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan fokus pada suku bunga kredit UMKM (Lampiran);

4. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk efisiensi transaksi dan perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital dengan:
i. memperluas akseptasi QRIS melalui sosialisasi secara targeted kepada komunitas prioritas dan bersinergi dengan inisiatif lainnya;
ii. meningkatkan monitoring atas implementasi kebijakan QRIS baik QRIS Tarik Tunai, Transfer, dan Setor Tunai (TUNTAS) maupun Merchant Discount Rate (MDR) QRIS untuk Usaha Mikro (UMI);
iii. memperkuat implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah, khususnya KKI Pemda, melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri;

5. Perluasan kerja sama dengan sejumlah bank sentral untuk penggunaan Local Currency Transaction (LCT) dalam perdagangan, investasi, pasar keuangan, dan perbankan, serta transaksi pembayaran antarnegara, dengan dukungan Satuan Tugas Nasional LCT.

Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis terus diperkuat, termasuk penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Pusat dan Daerah (P2DD). Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan, mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha khususnya pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan ekspor, serta meningkatkan ekonomi dan keuangan inklusif dan hijau. (nck)

06 September 2023

Jakarta, 6 September 2023. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PAKI/sebelumnya Satgas Waspada Investasi) didukung oleh tim Cyber Patrol Kementerian Komunikasi dan Informatika RI selama Agustus 2023 telah menemukan 243 entitas serta 45 konten pinjaman online ilegal di sejumlah website, aplikasi dan sosial media. Satgas PAKI kemudian melakukan verifikasi, penurunan konten serta pemblokiran terhadap 288 temuan tersebut.

Dengan demikian sejak 2017 s.d. 4 September 2023, Satgas PAKI telah menghentikan 7.200 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.196 entitas investasi ilegal, 5.753 entitas pinjaman online ilegal, dan 251 entitas gadai ilegal.

Satgas PAKI merupakan wadah atau forum koordinasi yang melaksanakan amanah Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang bertugas mencegah dan menangani kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.

Pencabutan Izin Usaha Kegiatan PT FEC Shopping Indnesia (Future E-Commerce/FEC)
Satgas PAKI menyampaikan informasi pencabutan izin usaha PT FEC Shopping Indnesia (Future E-Commerce/FEC) yang diduga melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin usaha yang dimilikinya dan melakukan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin.

Berikut informasi terkait pencabutan izin usaha tersebut:

1. Satgas PAKI telah menganalisis kegiatan FEC dan melakukan rapat koordinasi anggota untuk membahas izin usaha dan dugaan pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh FEC.

2. FEC diduga melakukan kegiatan perdagangan secara elektronik (e-commerce) di mana hal tersebut tidak sesuai dengan izin usaha yang dimilikinya. Satgas PAKI juga telah memanggil pengurus FEC untuk dimintakan keterangan namun tidak dihadiri oleh pengurusnya.

3. FEC diketahui sebagai perusahaan penanaman modal asing dan mengajukan izin sebagai pedagang eceran dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 47512 (Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil), 47599 (Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL), dan 47592 (Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya. Ketiga KBLI tersebut tergolong risiko rendah sehingga dapat langsung terbit dan dicetak melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) dari Kementerian Investasi RI/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

4. Kementerian Perdagangan RI telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap kantor FEC sebagaimana yang disampaikan pada saat menyampaikan perizinan. Pemeriksaan lapangan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan tidak menemukan aktivitas dan pengurus FEC. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemanggilan pengurus FEC sebanyak 2 (dua) kali namun juga tidak dihadiri oleh pengurus. Berdasarkan perkembangan tersebut, Kementerian Perdagangan RI memberikan surat teguran kepada FEC yang mana jika dalam jangka waktu tertentu tidak memberikan respons, maka akan diajukan permintaan pencabutan izin usaha FEC kepada Kementerian Investasi RI/BKPM.

5. Sehubungan dengan tidak adanya respons dari pengurus FEC atas surat teguran dan dilewatinya batas waktu, maka dari Kementerian Perdagangan RI mengajukan permintaan pencabutan izin usaha FEC kepada Kementerian Investasi RI/BKPM.

6. Kementerian Investasi RI/BKPM pada tanggal 4 September 2023 telah melakukan pencabutan izin usaha FEC sehingga dengan demikian FEC wajib menghentikan kegiatan usahanya.

7. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menyatakan bahwa FEC tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Satgas mengharapkan masyarakat yang menemukan tawaran investasi atau pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal, dapat melaporkannya kepada Kontak OJK 157, WA (081157157157), email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atau email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. (nck)

31 August 2023

Batam -  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan penerapan governansi dan penegakan integritas di sektor jasa keuangan yang menjadi kunci penegakan stabilitas sektor jasa keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Tujuan dari kegiatan ini untuk menyosialisasikan dan mengedukasi pada civitas academica dan stakeholder mengenai upaya peningkatan governansi dan integritas di lingkungan OJK maupun sektor jasa keuangan. Penerapan tata kelola yang baik merupakan salah satu fondasi dalam pelaksanaan sebuah bisnis. Implementasi konsep three lines model dapat mendukung terciptanya tata kelola yang baik serta ekosistem keuangan yang sehat dan berintegritas,” kata Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam paparannya pada Kuliah Umum di Politeknik Negeri Batam, Kepulauan Riau, Selasa.

Menurutnya, OJK telah meminta agar Industri Jasa Keuangan terus memperkuat governansi antara lain dengan penerapan manajemen risiko dan manajemen anti-fraud serta penyuapan.

“Penerapan manajemen risiko di Sektor Jasa Keuangan perlu bertransformasi dari compliance-driven menjadi terintegrasi pada proses bisnis sehingga dapat meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi sehingga tercipta ekosistem keuangan yang bersih dan sehat,” kata Sophia.
Kegiatan Kuliah Umum turut dihadiri oleh jajaran Pimpinan Kantor Pusat dan Pimpinan Wilayah Kerja OJK Sumatera Bagian Utara, Jajaran Pimpinan/Rektorat Universitas di Batam serta diikuti oleh civitas academica dari empat perguruan tinggi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Politeknik Negeri Batam, Universitas Universal, Universitas Batam, dan Universitas Riau Kepulauan.

Dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Kepulauan Riau, Sophia juga memberikan keynote speech dalam acara Forum Penguatan Governansi & Penegakan Integritas Sektor Jasa Keuangan yang dihadiri oleh perwakilan Industri Jasa Keuangan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Asosiasi dan Profesi Penunjang Sektor Jasa Keuangan, serta penyedia barang dan jasa di wilayah Kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau.
Forum tersebut juga dihadiri oleh Kepala Biro Ekonomi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Syakyakirti. Dalam sambutannya, Syakyakirti menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan forum penguatan integritas tersebut serta menyampaikan dukungan dari pemerintah daerah agar SJK dan stakeholders khususnya yang berada di Provinsi Kepulauan Riau dapat senantiasa menjaga integritas serta meningkatkan tata kelola organisasinya. (nck)

29 August 2023

Pontianak, 29 Agustus 2023. Otoritas Jasa Keuangan terus berupaya mendorong kemajuan UMKM antara lain melalui perluasan literasi keuangan secara berkelanjutan kepada pelaku UMKM di berbagai daerah.

“UMKM adalah ujung tombak perekonomian. Di tengah dinamika perekonomian dunia yang tidak menentu, perekonomian Indonesia tumbuh sangat baik di atas 5 persen, tapi tentu harus terus menemukan sumber-sumber ekonomi baru. Salah satunya dengan UMKM dan juga di daerah. Literasi keuangan sebagai pondasi pemberdayaan UMKM,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya pada acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like IT) ke-2 di Pontianak, Selasa.

Friderica menyampaikan komitmen OJK untuk terus mendukung UMKM melalui berbagai program dan kebijakan, antara lain mendorong UMKM memanfaatkan pendanaan Pasar Modal melalui Securities Crowdfunding (SCF), serta bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menyediakan program kredit pembiayaan melawan rentenir yang dikhususkan untuk UMKM dan perempuan pelaku UMKM.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi dalam kesempatan yang sama menyampaikan sebagai salah satu upaya mendukung kemajuan UMKM, OJK telah menerbitkan ketentuan mengenai Securities Crowdfunding untuk memperoleh pendanaan melalui instrumen Pasar Modal.

“Pertumbuhan industri SCF saat ini juga cukup menggembirakan. Kami mencatat, hingga saat ini total penghimpunan dana melalui SCF telah berhasil dimanfaatkan oleh 438 pelaku UMKM dengan total dana yang dihimpun sebesar Rp947,70 miliar dari 159.158 investor melalui 16 platform penyelenggara SCF. Khusus di wilayah Kalimantan Barat, kami mencatat hingga saat ini SCF telah dimanfaatkan oleh 1 pelaku UMKM dengan total dana yang dihimpun sebesar Rp1,05 miliar dari 284 investor,” kata Inarno.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bekerja sama dalam Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) menyelenggarakan Like-IT yang akan berlangsung sebanyak tiga series di tahun 2023.
OJK bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan Like IT series #2 yang mengusung tema “UMKM Maju, Investasi Bertumbuh” di Aula Garuda Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Senin.
Kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya berinvestasi di dalam negeri baik melalui instrumen konvensional maupun syariah serta memperluas akses dan pemanfaatan produk/layanan jasa keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji dan perwakilan FK-PPPK serta Industri Jasa Keuangan hadir dalam kegiatan tersebut yang juga diikuti lebih dari 500 peserta yang terdiri dari perempuan pelaku UMKM dan mahasiswa di Kota Pontianak.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyampaikan dukungan dan apresiasinya kepada OJK dan anggota FK-PPPK lainnya karena memiliki perhatian yang tinggi atas upaya-upaya meningkatkan program literasi keuangan agar mampu menjangkau masyarakat lebih luas lagi terutama pelaku UMKM, sehingga pandai mengakses layanan di lembaga keuangan yang berizin di OJK serta menciptakan multiplier effect yang lebih luas lagi tidak hanya mampu meningkatkan akses permodalan tetapi juga dapat berkontribusi terhadap pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Barat.
“Inovasi-inovasi produk UMKM banyak, tinggal bagaimana masalah jangan sampai Bapak Ibu pelaku usaha tidak paham akses permodalan, akibatnya Bapak Ibu pelaku UMKM mendapat modal dari yang tidak legal dan tidak logis. Ini betul, dua hal ini harus dipertimbangkan, jangan asal dapat modal,” kata Sutarmidji.

Rangkaian kegiatan Like IT series #2 di Kota Pontianak meliputi Talkshow Edukasi Keuangan, Booth Bazaar UMKM dan juga pagelaran seni kearifan lokal.

Melalui penyelenggaraan program Like IT diharapkan mampu mendorong literasi keuangan masyarakat, meningkatkan basis investor ritel, dan memperkuat pengembangan sektor keuangan Indonesia.

Selanjutnya sebagai penutup rangkaian kegiatan Like IT tahun 2023, Kementerian Keuangan akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Like IT Series #3 pada tanggal 7 September di Surabaya yang mengusung tema “Generasi Muda Indonesia, Cerdas Berwirausaha dan Berinvestasi”. (nck)

Page 2 of 16

Tentang Kami