HATAY, TURKEY— -- Dompet Dhuafa melalui Disaster Management Center (DMC) turut tergabung dalam Tim Indonesia Search and Rescue (INASAR) dan menyisir lokasi reruntuhan gempa di Turki.
(Selasa, 14/02/2023) waktu setempat, ditemani dengan Narwan selaku Manager Response-Recovery DMC Dompet Dhuafa dan dr. Sjarif Darmawan, Sp.B yang merupakan seorang dokter spesialis bedah RS. Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa.
"Proses evakuasi korban gempa Turki siang ini ditemukan 5 korban meninggal dunia. Lokasinya di Çekmece, Distrik Antakya, Provinsi Hatay, Turki," terang Narwan melapor dari lokasi.
“Kita menyusuri lokasi-lokasi terdampak bencana. Namun kendala terbesar yakni cuaca yang dingin,” sambung Narwan.
Mereka menyusuri reruntuhan puing-puing gedung yang hancur akibat gempa bersama tim INASAR.
Teşekkür ederim atau yang berarti terima kasih, itu yang selalu diucapkan oleh keluarga korban yang masih hidup kepada relawan Indonesia di lapangan membantu menemukan korban dan menjalankan proses evakuasi.
Dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap juga menggunakan jaket dan penghangat tubuh, mereka memantau dan menyisir tempat terdampak.
Korban tewas akibat gempa bumi melewati 37.000 jiwa. Sebanyak 31.643 jiwa meninggal di Turki, sementara lebih dari 5.800 jiwa tewas di Suriah.
“Dompet Dhuafa akan turut bantu dalam aksi SAR-Evakuasi dan distribusi logistik,” lanjut Narwan.
“Saat ini, Indonesia dipercaya memimpin SAR International gabungan di sini, itu bergantian selama tujuh hari. Ya, evakuasi akan terus dilakukan, hingga kemarin pun masih ditemukan korban selamat, salah satunya ada ibu hamil,” sebut Narwan.
Melihat kebutuhan bantuan tenaga tambahan, DMC Dompet Dhuafa akan segera berangkatkan tim tambahan yang terdiri dari SAR-Evakuasi dan juga jurnalis.
“Rencana akan segera kami kirimkan tim tambahan guna bantu percepatan penanganan respons gempa bumi Turki-Suriah. Mohon doa dan dukungannya,” terang Haryo Mojopahit selaku Chief Executive DMC Dompet Dhuafa.
Sebelumnya Dompet Dhuafa mengirimkan bantuan Food Package di Distrik Antakya dan Distrik Kirikhan sebanyak 200 paket. Kawan Baik, Dompet Dhuafa penyintas gempa bumi Turki-Suriah masih membutuhkan uluran tangan kebaikan. Mari rapatkan barisan dan perkuat solidaritas dalam membantu saudara-saudara kita di Turki-Suriah. Kawan baik dapat mengirimkan bantuan dan doa melalui laman berikut https://digital.dompetdhuafa.org/donasi/gempaturki . Saatnya dunia Berdaya Hadapi Bencana. (nck)
Jakarta, 14 Februari 2023. Situasi ekonomi dunia saat ini belum baik-baik saja karena masih rentan oleh berbagai risiko (downside risk), misalnya inflasi dan suku bunga yang masih tinggi. Tetapi kondisi yang tidak mudah ini sekaligus menjadi sinyal agar semua negara mempersiapkan dan memperkuat sinergi ke depan. Di tengah berbagai terpaan tantangan global, Pemerintah Indonesia telah berhasil memastikan pemulihan ekonomi berjalan, dengan tetap menjaga penanganan pandemi dari sisi kesehatan berjalan secara efektif, salah satunya melalui kebijakan konstruktif PC-PEN.
“Ketika pandemi Covid-19 terjadi di 2020, usia kabinet masih 3 bulan, jadi ini menjadi tantangan besar karena tidak ada buku ataupun referensi bagaimana mengatasinya. Waktu itu seperti tidak ada cahaya di terowongan sampai-sampai kita tidak bisa melihat ujungnya. Pemerintah Indonesia mengambil jalan berbeda, tidak melalui lockdown karena kondisi ekonomi Indonesia berbeda dengan negara lain, melainkan melalui kebijakan ‘gas dan rem’ yang menyeimbangkan antara life dan livelihood,” papar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika menyampaikan keynote speech mewakili Presiden RI dalam H1 Global Research Briefing – 2023 Global & Indonesia Outlook, di Jakarta, Selasa (14/02).
Hasilnya perekonomian Indonesia tetap resilien di tengah perekonomian global yang terus mengalami periode pasang surut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan IV-2022 mampu tumbuh sebesar 5,01% (yoy), sehingga keseluruhan tahun 2022 mampu tumbuh solid sebesar 5,31% (ctc). Pertumbuhan PDB 2022 mencapai 5,31% (yoy), terutama didorong kinerja ekspor tumbuh 14,92% (yoy), konsumsi masyarakat naik 4,48% (yoy), dan juga investasi meningkat 3,33% (yoy).
Beberapa indikator sektor riil yang dirilis pada Januari 2023 menunjukkan optimisme kepercayaan konsumen dan dunia ke depan, semisal Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) masih bergerak di level optimis yakni 123,0 dan PMI Manufaktur masih di level ekspansif yakni 51,3. Sementara, inflasi per Desember 2022 terkendali di 5,51% setelah penyesuaian subsidi BBM pada September 2022.
“Secara paralel, Indonesia melakukan transformasi ekonomi melalui UU Cipta Kerja, sedangkan tidak ada negara lain yang melakukannya. Saat ini lingkungan bisnis berdasarkan UU Cipta Kerja. Undang-undang tersebut adalah terobosan yang akan mampu menahan perekonomian nasional (tetap pada jalurnya) dan memberikan kepastian kepada para pelaku bisnis,” ungkap Menko Airlangga.
Pada tahun 2023 masih akan berlangsung kondisi volatilitas global, misalnya dari harga komoditas, inflasi, kebijakan moneter yang lebih ketat, pemulihan ekonomi di Asia, serta konflik geopolitik global (perang Rusia-Ukraina). Kinerja perekonomian Indonesia sendiri diperkirakan akan mengalami moderasi sepanjang 2023 dengan prediksi pertumbuhan di akhir tahun nanti antara 4,7%-5,0%.
Langkah pemerintah menghadapi tahun ini dipenuhi rasa optimis namun tetap waspada. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan utama, contohnya yaitu bauran kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), dan Perppu Cipta Kerja. Hal ini menjadi pilar menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja yang memadai, serta menjaga stabilitas keuangan dan nilai tukar.
“Seminar seperti ini bagus untuk menimbulkan kepercayaan diri dari para nasabah dan investor. Apalagi untuk berinvestasi dalam green economy bagusnya dimulai dari sekarang, dan jika tidak sekarang, maka tidak akan ada kesempatan lagi. Misalnya Indonesia punya banyak potensi dalam carbon capture. Saat ini, mood investor sudah mulai kembali untuk Indonesia. Selain itu, Pemerintah juga melakukan pengaturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) agar bisa disimpan minimal tiga bulan di dalam negeri, sehingga ke depannya Indonesia akan punya kekuatan untuk membiayai ekonomi (dari sana),” pungkas Menko Airlangga (nck)
Jakarta - Optimisme untuk terhindar dari resesi serta mendorong pemulihan ekonomi yang lebih cepat kembali bangkit dengan melihat perkembangan kondisi perekonomian global terkini. Sejumlah indikator perekonomian global diperkirakan tidak akan memberikan tekanan lebih dalam kepada pertumbuhan ekonomi global, bahkan IMF juga telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi gobal 2023 menjadi 2,9% dari yang sebelumnya berada pada level 2,7%.
Mencermati hal tersebut, Pemerintah tetap antisipatif dan menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sejumlah sektor akan dikuatkan dan diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di tahun 2023, salah satunya yakni sektor industri.
“Merujuk data BPS, sektor manufaktur berkontribusi paling besar terhadap PDB dan di triwulan III-2022 mencapai 16,1%. Indeks Kepercayaan Industri di Kementerian Perindustrian sebesar 51,54 sedangkan PMI sudah merilis di angka 51,3 pada Januari 2023,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual dalam Webinar Economic & Business Outlook 2023 yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi, Jumat (3/02).
Dalam jangka pendek, untuk memperkuat konsumsi domestik yang diharapkan akan mendorong permintaan dari sektor industri dengan mendorong penggunaan produk dalam negeri. Untuk jangka menengah panjang, Pemerintah melanjutkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing, meningkatkan investasi, mendorong produktivitas SDM, dan menyerap tenaga kerja melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja.
Sebagai salah negara di dunia dengan potensi sumber daya alam yang tinggi, Pemerintah juga bertekad menjadi Global Key Player industri hilirisasi berbasis komoditas. Pemerintah memfokuskan industri hilirisasi komoditas menjadi 3 kelompok, yakni industri berbasis agro seperti industri oleokimia, industri berbasis bahan tambang mineral seperti industri smelter mineral dan logam, dan industri berbasis migas dan batubara seperti proyek coal to methanol.
“Pemerintah juga terus mendorong potensi sumber daya alam. Sebagai contoh, Indonesia mempunyai cadangan nikel terbesar di dunia dan arahan Bapak Presiden agar ekspor bahan mentah terus dikurangi dan hilirisasi terus ditingkatkan,” kata Menko Airlangga.
Pemerintah juga tengah gencar menggalakkan hilirisasi komoditas berbasis mineral dan logam unggulan seperti bauksit, timah, dan nikel. Pemurnian dan pengolahan bauksit menjadi produk akhir aluminium ditargetkan dapat meningkatkan pendapatan nasional dari Rp21 triliun menjadi Rp62 triliun.
Hilirisasi logam timah juga diharapkan dapat menghasilkan logam tanah jarang (rare earth) yang merupakan komponen kritikal berbagai teknologi modern masa kini. Untuk sektor nikel, setelah hilirisasi fase awal berhasil dengan tumbuhnya smelter pirometalurgi yang memproduksi feronikel dan stainless steel, kini fase kedua dilaksanakan dengan menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi baterai electric vehicle.
“Upaya hilirisasi tentu terus didorong untuk menambah nilai tambah industri. Pemerintah juga menyediakan beberapa hal seperti penyediaan infrastruktur industri, penciptaan lingkungan usaha industri yang kondusif, menerbitkan insentif fiskal, tentu juga mendorong agar SDM-nya bisa mengikuti perkembangan teknologi,” tutup Menko Airlangga. (nck)
Jakarta, 2 Februari 2023. Otoritas Jasa Keuangan terus mengupayakan penyelesaian masalah di sejumlah perusahaan asuransi seraya memperkuat pengaturan dan pengawasan untuk semakin melindungi konsumen serta mendorong kemajuan industri asuransi yang lebih sehat, efisien, dan berkelanjutan.
Beberapa kasus perusahaan asuransi seperti PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life/PT WAL), PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life/PT AJK) dan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera dan Asuransi Jiwasraya secara intensif terus dilakukan proses penyelesaiannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk kasus PT WAL yang sudah dicabut izin usahanya oleh OJK pada Desember lalu, OJK terus memantau pelaksanaan program kerja Tim Likuidasi (TL) yang sudah diajukan oleh Pemegang Saham dalam RUPS LB.
Sesuai UU 40/2007 tentang Perusahaan Terbatas dan anggaran dasar PT WAL pembentukan TL sepenuhnya merupakan kewenangan dari RUPS. Adapun kewenangan OJK atas pembentukan TL adalah melakukan verifikasi terhadap persyaratan administratif calon TL yang diajukan oleh Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Saat ini, TL telah melakukan pendaftaran dan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM, atas akta penetapan RUPS Sirkuler untuk membubarkan Perusahaan dan membentuk tim likuidasi tanggal 30 Desember 2022.
Sebelum RUPS Sirkuler memutuskan pembentukan tim likuidasi, OJK telah melakukan proses verifikasi calon TL yang diusulkan oleh pemegang saham dan disetujui oleh RUPS. Proses verifikasi yang dilakukan OJK mengacu kepada ketentuan Pasal 4 POJK 28/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, hanya dua orang calon TL yang memenuhi syarat dari tiga orang yang diajukan. Dengan demikian, pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sesuai dengan pengumuman yang telah dilakukan oleh TL dalam surat kabar tanggal 11 Januari 2023, maka Para Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, Karyawan, dan Kreditor lainnya dapat segera menyampaikan tagihan kepada TL dan untuk selanjutnya TL akan melakukan verifikasi atas dokumen pendukung yang menjadi dasar perhitungan penyelesaian kewajiban kepada para pihak.
Para pemegang polis agar memperhatikan batas waktu pendaftaran tagihan sesuai dengan pengumuman yang disampaikan TL yang diatur sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. OJK juga telah berkoordinasi dengan TL dan meminta TL untuk menangani proses pendaftar tagihan secara cepat, aman dan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
OJK menghargai proses hukum yang sedang dilakukan Kepolisian RI yang telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka terkait kasus PT WAL termasuk Pemegang Saham Pengendali dan keluarganya yang diduga melakukan tindak pidana atas nama Evelina Fadil Pietruschka, Manfred Armin Pietruschka, dan Rezanantha Pietruschka, dan OJK mendorong agar Pihak Kepolisian dapat menyita harta kekayaan milik PSP untuk membayar kewajiban kepada pemegang polis.
OJK juga tetap meminta kepada Pemegang Saham Pengendali agar kembali ke Indonesia untuk bertanggung jawab atas permasalahan PT WAL. Selain itu, OJK akan melakukan tindakan tegas terhadap Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, appointed actuary dan Konsultan Aktuaria yang memberikan jasa kepada PT WAL. (nck)
Jakarta, 30 Januari 2023. Kondisi perekonomian global tengah menunjukkan sejumlah perbaikan ditandai dengan terkendalinya laju inflasi, kenaikan harga energi yang tidak setinggi perkiraan semula, hingga adanya perubahan kebijakan Net-Zero Covid di Tiongkok yang memberikan optimisme bagi pemulihan ekonomi. Meskipun begitu, masih terdapat potensi penurunan permintaan luar negeri yang membayangi, terlihat dari proyeksi World Bank mengenai pertumbuhan volume perdagangan 2023 sebesar 1,6% atau turun dari angka 4% di tahun 2022.
Dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM di Istana Kepresidenan, Senin (30/01), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan bahwa di tengah kondisi tersebut, Pemerintah berupaya mendorong belanja dalam negeri, konsumsi dan investasi, serta beberapa sektor yang diharapkan mampu memicu pertumbuhan ekonomi nasional seperti sektor industri dan pariwisata.
“Kita lihat sinyal positifnya ada, dari Purchasing Managers’ Index (PMI) yang diterbitkan oleh BI angka di bulan Januari 53,3, kemudian untuk production level di angka 56,2, kemudian angka order from customer di angka 55 dan tentunya juga kita melihat impor, kredit dan yang lain arahnya positif dan pertumbuhan ekonomi kita didorong oleh konsumsi dan ekspor dan kita harus menjaga domestic demand,” ungkap Menko Airlangga.
Dalam keterangan pers bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno tersebut, Menko Airlangga menyebutkan bahwa nilai PMI yang positif tersebut membuktikan bahwa terdapat peningkatan pada tingkat kepercayaan konsumen. Selain itu, sektor industri juga dilaporkan memiliki tingkat Indeks Kepercayaan Industri (IKK) yang positif pada angka 51,54% dengan didominasi oleh sejumlah sektor seperti pengolahan tembakau, logam, peralatan listrik, mesin, logam dasar, makanan, alat angkutan, serta industri kertas.
Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menuturkan mengenai tabungan rumah tangga dan korporasi di perbankan selama masa pandemi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong peluang investasi. Sejumlah dana sektor swasta yang masih berada di perbankan juga dinilai perlu untuk didorong agar net saving tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk capital expenditure. Selain itu, beberapa sektor yang memiliki pertumbuhan investasi positif seperti energi, otomotif, perdagangan, kesehatan, manufaktur, dan konsumsi juga akan terus didorong oleh Pemerintah.
Guna mengoptimalkan kondisi pemulihan ekonomi tersebut, sejumlah kebijakan juga telah disiapkan Pemerintah seperti mendorong daya beli masyarakat, menjaga tingkat inflasi, memastikan stabilitas harga dan ketersediaan beberapa komoditas, mendorong Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, serta mendorong revisi turunan Perpu Cipta Kerja.
”Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga berkomitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023 ini estimasi nilainya Rp360 triliun diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023,” pungkas Menko Airlangga. (ndk)
Jakarta, 26 Januari 2023. Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyatakan bahwa kinerja ekonomi Indonesia yang sangat baik saat ini akan terus berlanjut di tengah masih terdapatnya potensi ketidakpastian di perekonomian global. Beberapa hal yang menjadi potensi ketidakpastian tersebut antara lain: (1) perlambatan ekonomi global (slower growth); (2) masih tingginya laju inflasi (high inflation); (3) suku bunga kebijakan yang tinggi untuk waktu yang lama (higher policy rate for longer); (4) nilai tukar dolar AS yang tetap kuat (strong US dollar); serta (5) fenomena cash is the king. Dalam menghadapi hal tersebut, Gubernur Perry Warjiyo menekankan pentingnya strategi KIS, yaitu Konsistensi, Inovasi, dan Sinergi, dalam menyusun berbagai kebijakan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Perry Warjiyo pada hari ini, 26 Januari 2023, dalam Forum Investasi Tahunan Bank Indonesia 2023 yang mengusung tema “Navigating FX Reserve Sustainability Strategy in Global Market Turmoil" dan merupakan salah satu side event dari rangkaian kegiatan Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023.
Implementasi KIS oleh Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah dan stakeholder strategis lainnya selama tahun 2022 terbukti efektif dalam menjaga resiliensi perekonomian dan stabilitas keuangan Indonesia. Ke depan, hal tersebut diyakini akan berlanjut.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 4.5% - 5.3%. Laju inflasi diproyeksikan terjaga di kisaran 3%±1% pada tahun 2023. Seiring konsistensi penguatan fundamental ekonomi tersebut, nilai tukar Rupiah diyakini akan terus mengalami apresiasi. Bank Indonesia akan terus melakukan berbagai inovasi yang terangkum dalam 5 kebijakan utama, yaitu kebijakan moneter yang pro-stability dan kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar keuangan, serta kebijakan UMKM dan perekonomian syariah yang pro-growth.
Berbagai kebijakan tersebut didukung oleh sinergi melalui koordinasi erat dengan Pemerintah dan stakeholder strategis lainnya.
Terkait dengan pengelolaan cadangan devisa yang merupakan salah satu elemen dalam mendukung kebijakan moneter, Gubernur Perry Warjiyo menekankan pentingnya pemahaman terhadap fundamental ekonomi, siklus bisnis dan keuangan, serta tantangan ekonomi ke depan. Untuk itu, penguatan pengelolaan cadangan devisa yang telah diimplementasikan sejak tahun lalu akan terus dilakukan, antara lain melalui strategi alokasi aset yang mempertimbangkan profil kewajiban eskternal baik yang bersifat siklikal maupun struktural, serta mitigasi downside risks sehingga kecukupan cadangan devisa dapat terus terjaga. (nck)
Jakarta, 25 Januari 2023. Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki kewenangan penyidikan pada 2022 berhasil menyelesaikan 20 perkara kasus di sektor jasa keuangan yang telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P-21) dan telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2).
Dari 20 perkara tersebut sebanyak 18 perkara sektor Perbankan dan dua perkara sektor IKNB. Sehingga sejak 2014 sampai 2022 Penyidik OJK telah menyelesaikan total 99 perkara yang terdiri dari 78 perkara Perbankan, 5 perkara Pasar Modal dan 16 perkara IKNB.
Untuk memperkuat kewenangan penyidikan dan untuk membangun sistem peradilan pidana yang kredibel, OJK secara rutin menggelar koordinasi dengan lembaga maupun Aparat Penegak Hukum yaitu Polri, Kejaksaan RI, PPATK dan Lembaga Penjamin Simpanan.
Saat ini, OJK memiliki 17 penyidik yang terdiri dari 12 penyidik Kepolisian dan lima penyidik PNS. Selama 2022, penyidik OJK juga telah melakukan penguatan koordinasi dan komunikasi dalam bentuk edukasi pencegahan tindak pidana sektor jasa keuangan dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur serta Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tugas Penyidikan OJK juga mendapatkan penghargaan sebagai Penyidik Terbaik dari Bareskrim Polri pada 24 November 2022 lalu atas prestasi penegakan hukum di sektor jasa keuangan selama 2022. OJK menjadi lembaga terbaik dalam penyelesaian kasus untuk kategori Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian/Lembaga.
Dengan langkah-langkah penguatan dan penegakan hukum tersebut, OJK optimis stabilitas sistem keuangan dapat terjaga khususnya dalam mengantisipasi peningkatan risiko eksternal dan semakin mendorong pemulihan ekonomi nasional. (nck)
Jakarta, 19 Januari 2023. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Januari 2023 memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,50%. Keputusan kenaikan suku bunga yang lebih terukur ini merupakan langkah lanjutan untuk secara front loaded, pre-emptive, dan forward looking memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan. Bank Indonesia meyakini kenaikan BI7DRR sebesar 225 bps sejak Agustus 2022 hingga menjadi 5,75% ini memadai untuk memastikan inflasi inti tetap berada dalam kisaran 3,0±1% pada semester I 2023 dan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada semester II 2023. Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor (imported inflation) diperkuat dengan operasi moneter valas, termasuk implementasi instrumen berupa term deposit (TD) valas dari Devisa Hasil Ekspor (DHE) sesuai mekanisme pasar.
Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi sebagai berikut:
1. Memperkuat operasi moneter melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang sesuai dengan kenaikan suku bunga BI7DRR tersebut di atas;
2. Memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, terutama imported inflation, melalui intervensi di pasar valas dengan transaksi spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder;
3. Melanjutkan penjualan/pembelian SBN di pasar sekunder untuk memperkuat transmisi kenaikan BI7DRR dalam meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN bagi masuknya investor portofolio asing guna memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah;
4. Mengimplementasikan instrumen operasi moneter (OM) valas berupa TD valas Devisa Hasil Ekspor (DHE) sebagai instrumen penempatan DHE oleh eksportir melalui bank kepada Bank Indonesia;
5. Melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan fokus pada respons suku bunga perbankan terhadap suku bunga kebijakan;
6. Memperkuat kebijakan sistem pembayaran dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan:
a. Mendorong implementasi BI-FAST melalui perluasan kepesertaan BI-FAST baik melalui bank maupun Lembaga Selain Bank (LSB), kanal layanan serta implementasi layanan Fase 1 Tahap 2 (Bulk Credit, Direct Debit, dan Request For Payment);
b. Mendorong implementasi dan sosialisasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik sesuai timeline pada tahun 2023;
c. Melanjutkan perluasan implementasi QRIS melalui strategi 45 juta pengguna dan 1 miliar volume transaksi prada tahun 2023 serta pengembangan fitur QRIS dan QRIS antarnegara;
7. Memperkuat kerja sama internasional dengan memperluas kerja sama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. Selain itu, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk menyukseskan Keketuaan ASEAN 2023 khususnya melalui jalur keuangan.
Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis juga terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus dilanjutkan melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan kebijakan sektor Pemerintah dan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan, mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha khususnya pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan ekspor, serta meningkatkan ekonomi dan keuangan inklusif dan hijau. (nck)
Jakarta, 16 Januari 2023. Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada November 2022 tetap terkendali. Posisi ULN Indonesia pada akhir November 2022 tercatat sebesar 392,6 miliar dolar AS. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ULN Indonesia pada November 2022 mengalami kontraksi sebesar 5,6% (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 7,6% (yoy). Kontraksi pertumbuhan ini bersumber dari ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) dan sektor swasta.
ULN Pemerintah melanjutkan tren kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN Pemerintah pada November 2022 tercatat sebesar 181,6 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi 10,2% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 12,3% (yoy). Perkembangan ULN tersebut disebabkan oleh sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang tetap terjaga sehingga mendorong investor asing kembali menempatkan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik. Selain itu, terdapat penarikan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek, antara lain berupa dukungan penanganan Covid-19, dukungan pembangunan infrastruktur, serta beberapa pembangunan program dan proyek lainnya. Penarikan ULN pada November 2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, termasuk upaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel. Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas hingga bulan November 2022 antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,5% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,5%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,3%), sektor konstruksi (14,2%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,5%).
Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN Pemerintah.
ULN swasta juga melanjutkan tren kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada November 2022 tercatat sebesar 202,5 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 0,9% (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 3,0% (yoy). Perkembangan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan ULN lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 2,0% (yoy) dan 0,7% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 3,4% (yoy) dan 2,8% (yoy). Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; sektor industri pengolahan; serta sektor pertambangan dengan pangsa mencapai 78,1% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,8% terhadap total ULN swasta.
Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada November 2022 tetap terkendali, tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 29,7%, sedikit meningkat dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya yang sebesar 29,5%. Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,0% dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.
Data lengkap mengenai ULN Indonesia terkini dan metadatanya dapat dilihat pada publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi Januari 2023 pada situs web Bank Indonesia. Publikasi ini juga dapat diakses melalui situs web Kementerian Keuangan. (nck)
Jakarta, 10 Januari 2023. Berbagai lembaga internasional telah memprediksi kondisi perekonomian tahun 2023 akan diliputi dengan ketidakpastian yang tinggi. Sebagai langkah antisipatif menghadapi ketidakpastian tersebut dan sekaligus untuk menjamin terciptanya kepastian hukum, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
"Perpu ini kan kelanjutan daripada Undang-Undang Cipta Kerja yang oleh MK diamanatkan untuk dilakukan perbaikan sampai dengan November 2023. Namun kita ketahui bahwa saat sekarang ini kan dunia menghadapi ketidakpastian, baik itu dari segi perang yang belum usai, kemudian pengaruh dari climate change dan bencana, kemudian krisis baik itu di sektor pangan, di sektor energi, maupun di sektor keuangan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam wawancara eksklusif BeritaSatu, Senin (9/01).
Menko Airlangga juga menegaskan pentingnya Perpu Cipta Kerja, terutama terkait investasi yang ditargetkan mencapai Rp1.400 triliun pada tahun 2023. Keberadaan Perpu Cipta Kerja yang telah dikonsultasikan dengan DPR tersebut, diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus mendorong penambahan lapangan pekerjaan.
“Tentu, yang namanya job market itu ada supply demand. Demand side-nya itu dari investasi,” kata Menko Airlangga.
Penetapan Perpu Cipta Kerja juga akan menjamin kesejahteraan para pekerja, terlebih lagi para pekerja yang terkena PHK akan diberikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebesar 45% dari gaji dan mendapatkan pelatihan berupa retraining dan reskilling. Kedua hal tersebut diberikan selama enam bulan kepada para pekerja yang terkena PHK.
“Tentu investor itu butuh kepastian hukum, dan kepastian hukum itu dihadirkan oleh Perpu Cipta Kerja. Jadi, kalau kepastian hukumnya harus menunggu, maka investor akan wait and see. Nah wait and see ini tidak diperlukan. Karena kalau wait and see dilakukan, maka satu pihak PHK-nya real, tapi lapangan kerjanya menggantung. Nah ini kita mau mencocokkan,” ungkap Menko Airlangga.
Menko Airlangga menegaskan bahwa dalam situasi ekonomi yang tidak normal, diperlukan kemudahan berusaha dan iklim yang lebih baik. Dengan demikian, melalui Perpu Cipta Kerja diharapkan investor domestik akan dapat melakukan ekspansi usaha serta UMKM akan terus melanjutkan usaha. Selain itu, Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan juga telah memperpanjang restrukturisasi kredit bagi UMKM hingga bulan Maret tahun 2024.
Di tengah meningkatnya kepercayaan dunia kepada Indonesia dan belajar dari penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia yang menuai pujian dari berbagai pihak, Menko Airlangga mengingatkan kembali bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari kerja sama seluruh lapisan masyarakat. Kerja sama yang baik tersebut juga diharapkan muncul dalam implementasi Perpu Cipta Kerja, termasuk melalui pemberitaan media massa.
“Tentu kita berharap bahwa informasi yang tidak tepat atau hoax ini supaya dihentikan,” pungkas Menko Airlangga. (nck)
