Live Streaming
Page 9 of 16
17 October 2022

Jakarta, 17 Oktober 2022. Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2022 kembali menurun. Posisi ULN Indonesia pada akhir Agustus 2022 tercatat sebesar 397,4 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar 400,2 miliar dolar AS. Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) maupun sektor swasta. Secara tahunan, posisi ULN Agustus 2022 mengalami kontraksi sebesar 6,5% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 4,1% (yoy).

ULN Pemerintah pada Agustus 2022 melanjutkan tren penurunan. Posisi ULN Pemerintah pada Agustus 2022 sebesar 184,9 miliar dolar AS, lebih rendah dari posisi bulan sebelumnya sebesar 185,6 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN Pemerintah mengalami kontraksi sebesar 10,9% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada Juli 2022 yang sebesar 9,9% (yoy). Penurunan ULN Pemerintah terjadi akibat adanya penurunan pinjaman seiring dengan pelunasan pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan penarikan pinjaman dalam mendukung pembiayaan program dan proyek prioritas. Sementara itu, instrumen Surat Berharga Negara (SBN) secara neto mengalami kenaikan posisi seiring dengan peningkatan inflow pada SBN domestik yang mencerminkan kepercayaan investor asing yang tetap terjaga di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel. Penarikan ULN yang dilakukan di bulan Agustus 2022 tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif dan diupayakan terus mendorong akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi pembiayaan sektor produktif dan kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,5% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,6%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,2%), sektor konstruksi (14,2%), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (11,7%). Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN Pemerintah.

ULN swasta juga melanjutkan tren penurunan. Posisi ULN swasta pada Agustus 2022 tercatat sebesar 204,1 miliar dolar AS, menurun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 206,1 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 2,0% (yoy), lebih dalam dari kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 1,2% (yoy). Perkembangan tersebut disebabkan oleh kontraksi ULN lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) masing-masing sebesar 3,6% (yoy) dan 1,6% (yoy) antara lain karena pembayaran neto utang dagang dan kewajiban lainnya. Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; sektor pertambangan dan penggalian; serta sektor industri pengolahan dengan pangsa mencapai 77,5% dari total ULN swasta. ULN tersebut tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,1% terhadap total ULN swasta.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada bulan Agustus 2022 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 30,4%, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 30,7%. Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,1% dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Data lengkap mengenai ULN Indonesia terkini dan metadatanya dapat dilihat pada publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi Oktober 2022​ pada situs web Bank Indonesia. Publikasi ini juga dapat diakses melalui situs web Kementerian Keuangan. (nck)

13 October 2022

Jakarta - Di tengah ketidakpastian global yang memberikan tekanan pada pemulihan ekonomi dunia, fundamental perekonomian Indonesia mampu memperlihatkan kinerja yang tetap impresif. Meski pada Juli 2022 International Monetary Fund (IMF) merevisi proyeksi ekonomi global dari 3,6% menjadi 3,2%, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup tinggi yakni di angka 5,3%. Kinerja IHSG juga tercatat cukup baik di tengah tekanan global dan pelemahan indeks saham global, di mana pada 10 Oktober 2022 IHSG mencatat return 6% (ytd) di posisi 6.982,5.

Walaupun terjadi goncangan, namun indikator eksternal Indonesia relatif kuat. Volatility Index Indonesia senilai 30,49 atau masih dalam batas nilai indikatif 30. Kemudian terkait level indeks Exchange Market Pressure (EMP) per September 2022 berada di angka 1,06 atau masih berada di bawah batas treshold level satu yaitu sebesar 1,78. Demikian pula juga dengan perbandingan Credit Default Swap (CDS) Indonesia yang relatif lebih rendah dibandingkan Meksiko, Turki, Brasil, dan Afrika selatan.

Berbagai kebijakan seperti pengetatan terhadap suku bunga telah dilakukan oleh beberapa negara, termasuk Amerika, Indonesia, India, Inggris, Jerman dan Afrika selatan dalam menghadapi tantangan global. Indonesia sendiri telah menyesuaikan suku bunga sebesar 50 bp pada September 2022 menjadi 4,25.

Pada Konferensi Pers setelah Sidang Kabinet Paripurna yang diselenggarakan di Istana Negara Jakarta, Selasa (11/10), disampaikan bahwa terdapat 28 negara yang terdaftar untuk memperoleh bantuan IMF, di mana 14 diantaranya masih dalam proses.

“Indonesia faktor eksternalnya masih sangat kuat. Sehingga Indonesia tidak termasuk dalam negara yang rentan terhadap masalah keuangan. Bahkan di antara negara G20, Indonesia adalah negara yang pertumbuhan ekonominya nomor 2 tertinggi setelah Saudi Arabia. Jadi, dari segi faktor eksternal Indonesia aman,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers tersebut.

“Dari internal, ekonomi kita kuat karena kita punya domestic market. Sekarang konsumsi turut menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi, terlebih diprediksi di tahun depan pun pertumbuhan ekonomi kita diantara 4,8%–5,2%. Jadi tentu berbagai lembaga yang memprediksi tersebut, melihat bahwa Indonesia relatif kuat,” imbuh Menko Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan pentingnya untuk terus mendorong keberlanjutan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di mana akan dilanjutkan dengan bunga 6%. Sedangkan KUR untuk sektor pertanian akan diminta untuk dipertahankan di angka 3%.

Terkait perkembangan G20, Menko Airlangga menyampaikan bahwa arahan Presiden Joko Widodo agar seluruh kegiatannya dapat disosialisasikan dengan lebih baik lagi. Kemudian diharapkan juga deliverables yang dihasilkan memiliki manfaat untuk Indonesia selaku tuan rumah.

Terkait dengan update kondisi Covid-19, secara keseluruhan dalam 6 bulan terakhir perkembangannya sudah mulai melandai dan kasus konfirmasi harian secara nasional ada di angka 1.195 kasus sehingga relatif rendah. Dan sejak tanggal 10 Agustus 2022 Rt Indonesia sudah mencapai <1. Diharapkan nilai Rt ini dapat bertahan dalam 3 bulan, sehingga Indonesia dapat mengambil langkah untuk mencabut aturan wajib masker sebagai langkah menuju endemi.

“PPKM akan dievaluasi sampai dengan akhir bulan ini, dan akhir bulan depan akan ditentukan bagaimana pelaksanaan PPKM ke depan disertai catatan bahwa vaksinasi booster diekstensifikasikan di bulan November, Desember, dan Januari. Kalau kita bisa jaga di bulan Februari kasusnya landai, maka kita bisa lepas dari pandemi Covid-19 ini,” pungkas Menko Airlangga. (nck)

12 October 2022

Jakarta, 11 Oktober 2022 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersinergi untuk meningkatkan efektivitas pencegahan tindak pidana korupsi di sektor jasa keuangan dengan menggelar Workshop Kolaboratif OJK dan KPK bertema “Penegakan Hukum di Bidang Pasar Modal” selama dua hari yaitu pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2022.

Hadir dalam pembukaan Workshop dimaksud Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK Dian Novianthi, Plt. Deputi Komisioner Sumber Daya Manusia dan Manajemen Strategis OJK I. B. Aditya Jayaantara, Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital Imansyah, Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK Rizal Ramadhani, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I OJK Djustini Septiana, jajaran pejabat di lingkungan KPK dan OJK serta peserta workshop.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam sambutannya menjelaskan bahwa tantangan ke depan yang harus dihadapi oleh KPK semakin luas dan berkembang-termasuk di dalamnya perkembangan kejahatan di sektor jasa keuangan. Oleh karenanya, dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mendukung upaya pencegahan korupsi pada sektor ini.

“Peran OJK sangat signifikan dalam membantu tugas pemberantasan korupsi melalui Trisula Pemberantasan Korupsi yaitu pendidikan masyarakat, pencegahan, dan penindakan,” kata Alex.

Lebih lanjut, Alex menyampaikan bahwa OJK sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Apabila industri jasa keuangan berlangsung secara sehat dan bebas korupsi maka pertumbuhan ekonomi dapat meningkat karena pendapatan dan belanja masyarakat juga mengalami peningkatan.

Financial crime atau kejahatan keuangan yang saat ini terjadi di Indonesia semakin sulit dibuktikan, beragam, dan berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi digital. Oleh karenanya, lembaga jasa keuangan saat ini telah mengeksplorasi sumber data baru bagi solusi penipuan dan kebijakan termasuk kecerdasan perangkat dari ponsel, pencocokan identitas, media sosial, dan jaringan profesional serta data telekomunikasi yang bersifat realtime.

“Melihat semakin canggihnya sistem yang dibuat oleh lembaga keuangan dalam mencegah dan mengimbangi fraud yang masif dilakukan dalam sektor keuangan maka dari sisi penegakan hukum perlu memahami sistem pencegahan yang ada tersebut serta memiliki kompetensi dalam mendalami modus-modus yang dilakukan dalam melakukan fraud yang terjadi,” kata Alex.

Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara mengapreasiasi penyelenggaraan kegiatan Workshop Kolaboratif ini karena dapat menjadi sarana untuk berdiskusi serta saling memberikan masukan dalam mewujudkan koordinasi dalam rangka penegakan hukum sektor jasa keuangan yang optimal, khususnya di Bidang Pasar Modal.

“Tepat sekali bahwa OJK dan Aparat Penegak Hukum termasuk KPK berkolaborasi dan bersinergi untuk melakukan upaya-upaya yang secara serius membersihkan Pasar Modal Indonesia dari para pelaku kejahatan finansial yang dapat merugikan kepentingan industri Pasar Modal maupun perekonomian Indonesia,” kata Mirza.

Mengingat perannya yang sangat strategis dan beragamnya jenis investasi maka Pasar Modal Indonesia tidak luput dari incaran/sasaran pihak-pihak pelaku kejahatan terutama kejahatan finansial. Undang- Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM) mengatur berbagai tindak pidana di Pasar Modal yang mungkin terjadi, diantaranya terkait dengan tindak pidana insider trading, manipulasi pasar, misleading information dan beberapa tindak pidana lain terkait dengan kewajiban perijinan/persetujuan/pendaftaran.

Mirza juga menyampaikan bahwa perkembangan Pasar Modal Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan tren peningkatan yang cukup menggembirakan. Dari sisi pemodal, terdapat peningkatan pemodal ritel domestik yang sangat signifikan dalam satu tahun terakhir. Sampai dengan 7 Oktober 2022, jumlah investor yang tercatat di PT KSEI sebanyak lebih dari 9,8 juta investor. Demografi investor ritel domestik juga dilihat sangat menggembirakan karena didominasi oleh para investor usia muda.

“Hal ini memberikan sinyal positif dan optimisme yang tinggi bahwa Pasar Modal Indonesia akan terus tumbuh dan berkembang mengingat Indonesia jumlah penduduk usia muda Indonesia yang sangat besar dan diperkirakan di tahun 2045, sekitar 70 persen dari penduduk Indonesia adalah pada usia produktif yang merupakan potensi sangat besar sebagai investor Pasar Modal Indonesia,” kata Mirza.

KPK dan OJK berharap melalui kegiatan ini, dapat mempererat jalinan kerjasama antara kedua lembaga, serta membangun sebuah community of practice antara OJK dan KPK, untuk mengawal proses penegakan hukum di industri Pasar Modal dengan tetap menjaga kepercayaan masyarakat. (nck)

10 October 2022

Jakarta, 10 Oktober 2022. Otoritas Jasa Keuangan terus mengembangkan ekosistem financial technology (fintech) yang inovatif, bertanggung jawab, dan memprioritaskan aspek perlindungan konsumen. Seiring bertumbuhnya literasi digital dan tingkat penggunaan produk serta layanan keuangan digital, OJK menyadari bahwa perlu dibangun digital trust system untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan digital.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya pada pembukaan OJK Virtual Innovation Day 2022 di Jakarta, Senin pagi ini.

“Kebutuhan untuk membangun digital trust menjadi sangat fundamental mengingat meningkatkatnya berbagai risiko seiring dengan semakin terdigitalisasinya seluruh aktivitas masyarakat. Selain untuk memitigasi risiko, pengembangan digital trust juga penting untuk meningkatkan keyakinan konsumen, memanfaatkan layanan dan produk keuangan digital yang menyakinkan konsumen bahwa aset, data, dan privasinya terjaga dengan aman,” kata Mahendra.

Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Rudiantara yang berkesempatan hadir juga menekankan hal-hal yang harus menjadi pertimbangan dalam membangun digital trust system.

“Seluruh elemen ekosistem keuangan digital perlu mempertimbangkan penempatan investasi mereka untuk meningkatkan digital trust. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa dalam membangun digital trust harus melibatkan pendekatan interdisipliner di seluruh aspek yang meliputi sumber daya manusia, proses bisnis, tata kelola, dan regulasi, dengan teknologi sebagai pendukung utama,” kata Rudiantara.

Dalam kegiatan OVID 2022, OJK juga meluncurkan beberapa inisiatif seperti layanan chatbot dan modul literasi keuangan digital terkait kanal pengaduan konsumen serta program peningkatan kapasitas SDM dalam bidang supervisory technology (suptech) dan regulatory technology (regtech). Ketiga inisiatif tersebut telah disiapkan oleh OJK untuk membangun ekosistem keuangan digital yang kuat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Keseluruhan program ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keuangan digital dan berpengaruh positif pada eskalasi inklusi keuangan di Indonesia.

Chatbot dan modul literasi keuangan digital adalah bukti nyata dari OJK untuk masyarakat dalam memanfaatkan teknologi modern, khususnya dalam mengakses data keluhan nasabah secara real-time dan mengidentifikasi potensi misconduct secara akurat serta meyakinkan konsumen bahwa suara mereka didengar. Lebih jauh, konsumen akan dibantu untuk menyelesaikan keluhan mereka terkait layanan keuangan digital melalui kanal pengaduan konsumen yang tepat.

Sementara itu, program peningkatan kapasitas SDM mengenai suptech dan regtech juga dibentuk untuk meningkatkan kapasitas insan OJK dalam mewujudkan visi 21st century supervision yaitu digitally enabled supervision.

Pada kegiatan ini, digital trust juga diangkat menjadi topik diskusi webinar dengan para regulator di Indonesia yang turut hadir di acara OVID 2022. OJK beserta Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, hingga Kepolisian Daerah Metro Jaya turut berpartisipasi dalam mentranslasi strategi yang harus dilakukan guna membangun digital trust di ekosistem keuangan digital.

Semangat dari para regulator juga diikuti oleh asosiasi dan industri fintech yang telah berkolaborasi untuk menyiapkan beberapa perangkat dalam memperkuat digital trust system di Indonesia yaitu melalui e-KYC, sertifikat elektronik, tanda tangan elektronik (e-signature), dan digital identity.

Dalam kegiatan OVID 2022 juga dilaksanakan konferensi pers Indonesia Fintech Summit 2022 yang dihadiri oleh Anggota Dewan Komisioner OJK yang Membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi, Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital Imansyah dan Ketua Umum AFTECH Pandu Patria Sjahrir. Kegiatan OVID 2022 ini juga merupakan acara pre-event Indonesia Fintech Summit 2022 yang akan dibuka pada tanggal 11 November 2022 di Bali. (nck)

10 October 2022

Pekanbaru - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia, Pemerintah Daerah dan Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Riau menyelenggarakan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Riau Expo 2022 dalam rangka meningkatkan akses keuangan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena didampingi Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau M. Job Kurniawan serta Pimpinan IJK hadir dalam pembukaan BIK Riau Expo 2022 di Mall SKA, Pekanbaru, Riau.

Ketua Dewan Audit Sophia Wattimena dalam sambutannya menyampaikan antusiasme dan kolaborasi antara OJK, Pemerintah Daerah dan IJK serta seluruh pemangku kepentingan lainnya di Provinsi Riau akan mendorong suksesnya penyelenggaraan BIK Riau Expo 2022 sehingga dapat mempercepat peningkatan inklusi dan literasi keuangan masyarakat Riau.

Melalui BIK Riau Expo 2022, OJK mendorong IJK di Provinsi Riau untuk dapat secara masif melakukan kegiatan literasi dan inklusi keuangan dengan memberikan penawaran jasa dan produk keuangan yang murah, mudah dan terjangkau bagi masyarakat.

Gubernur Riau Syamsuar dalam sambutannya yang disampaikan oleh Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau M. Job Kurniawan memberikan apresiasi kepada OJK dan seluruh IJK di Provinsi Riau atas inisiatif pelaksanaan BIK 2022 pada tahun ini yang mengangkat tema “Inklusi Keuangan Meningkat, Perekonomian Semakin Kuat.”

Rangkaian kegiatan BIK Riau Expo 2022 yang berlangsung dari tanggal 8 – 9 Oktober 2022 terdiri dari financial expo yang diisi oleh 42 booth IJK, pameran UMKM “Festival Kopi” yang diisi oleh 16 UMKM di bidang kuliner, talkshow literasi keuangan, Dialog Kopi, Kompetisi Latte Art bagi komunitas barista, dan kontes menyanyi BIK Idol bagi pegawai IJK di Provinsi Riau.

BIK sebagai agenda nasional yang dilakukan secara berkesinambungan pada bulan Oktober setiap tahunnya, diharapkan akan semakin memperkuat komitmen dan dukungan dari seluruh stakeholders dalam rangka pemenuhan dan peningkatan akses keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. (nck)

07 October 2022

Jakarta, 7 Oktober 2022. Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi produsen produk halal terbesar di dunia. Hal ini tercermin dari potensi pasar produk halal di dalam negeri yang diharapkan dapat memperkuat industri halal nasional, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi konsumen dalam industri halal global namun juga sebagai produsen. Sebagai upaya dalam mewujudkan hal tersebut, Bank Indonesia bersama Pemerintah berkomitmen membentuk suatu ekosistem terintegrasi untuk memperkuat peran Indonesia sebagai pelaku usaha produk halal global, salah satunya melalui akselerasi sertifikasi halal. Demikian mengemuka dalam pembukaan International Halal Dialogue ke-4 tahun 2022 yang mengangkat tema “Accelerating Halal Certification for Supporting Economic Recovery". Penyelenggaraan kegiatan ini merupakan kolaborasi Bank Indonesia dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga menjadi salah satu rangkaian dalam perhelatan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2022 yang diselenggarakan secara hibrid di Jakarta (7/10).

Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas dalam sambutan pembukaanya menyampaikan Indonesia menaruh harapan yang besar terhadap kemajuan industri halal nasional guna memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. Hal ini sejalan dengan upaya dalam menjadikan Indonesia agar memiliki peran yang semakin signifikan di kancah internasional khususnya industri makanan dan minuman halal. Untuk itu, Pemerintah telah melakukan berbagai langkah strategis termasuk penyederhanaan proses sertifikasi halal yang semula memerlukan waktu lebih dari tiga bulan kini hanya maksimal dua puluh satu hari. Kemudahan lainnya adalah sertifikasi melalui self-declare dimana pelaku usaha dapat menyatakan sendiri bahwa produknya halal dengan tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi. Melalui berbagai regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah tersebut diharapkan dapat mendukung dan memperkuat tumbuhnya ekosistem dan industri halal di Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Arief Hartawan, menyampaikan dalam mewujudkan Indonesia menjadi produsen halal terbesar dunia, terdapat 4 strategi untuk memperkuat ekosistem industry halal nasional. Pertama, mempercepat sertifikasi halal khususnya pada rumah potong hewan dan unggas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh IPB dan KNEKS, 85% rumah potong hewan dan unggas di Indonesia belum memiliki sertifikasi halal. Kedua, merumuskan model bisnis industri halal. Ketiga, pengembangan halal traceability dalam proses produksi, dan keempat kerjasama antar lembaga sesuai dengan perannya masing-masing dalam sertifikasi halal.

Konsep halal tidak hanya terbatas pada makanan melainkan juga berlaku untuk kehidupan sehari-hari. Halal merupakan gaya hidup yang ditujukan untuk kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia, sehingga sangat relevan dengan semua pihak baik muslim dan non-muslim. Hal ini mencakup beberapa produk yang sering digunakan dalam keseharian seperti makanan, minuman, obat, kosmetik, produk biologi, dan produk kimia yang dapat memperoleh sertifikasi halal apabila proses produksi telah sesuai tata cara pengolahan produk halal. Oleh karena itu, dalam membangun sertifikasi halal memerlukan sebuah ekosistem halal. Pemerintah bersama stakeholders terkait perlu memastikan halal supply chain tersedia dari sisi hulu hingga hilir. Hal ini tentunya memerlukan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak baik pemerintah dan pelaku usaha, untuk mewujudkan Indonesia sebagai produsen halal terbesar di dunia sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar untuk perekonomian nasional. (nck)

07 October 2022

Jakarta, 7 Oktober 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk terus melakukan percepatan perluasan akses atau inklusi keuangan masyarakat guna mendukung prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pembangunan nasional.

Melalui kemudahan akses keuangan, masyarakat memiliki kesempatan untuk memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara lebih optimal dalam merencanakan keuangannya seperti untuk menabung, mendukung kegiatan usaha, berinvestasi dan melakukan proteksi aset atau jiwanya.

Untuk terus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan serta mendorong akselerasi penambahan jumlah rekening tabungan, OJK bersama dengan Kementerian/Lembaga beserta Lembaga Jasa Keuangan (LJK) menggelar Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2022 pada Oktober ini dengan tema “Inklusi Keuangan Meningkat, Perekonomian Semakin Kuat”.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi mengatakan BIK sebagai agenda nasional yang dilakukan secara berkesinambungan pada bulan Oktober setiap tahunnya, diharapkan akan semakin memperkuat komitmen dan dukungan dari seluruh stakeholders dalam rangka pemenuhan dan peningkatan akses keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Perluasan akses keuangan di masyarakat akan membantu memperkuat perekonomian nasional.” kata Friderica.

Sejak tahun 2016, OJK menginisiasi bulan Oktober sebagai BIK yang diselenggarakan secara terintegrasi, masif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia guna mendorong pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada tahun 2024 serta mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

OJK fokus pada kebijakan perluasan akses keuangan masyarakat ini dengan melakukan berbagai program antara lain:

1. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD); merupakan forum koordinasi antar instansi dan stakeholders terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Sampai akhir September 2022, telah terbentuk sebanyak 450 TPAKD, dengan 34 TPAKD tingkat provinsi dan 416 TPAKD tingkat kabupaten/kota.

2. Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR); merupakan implementasi dari Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung (HIM) dan salah satu bentuk Aksi Pelajar Indonesia Menabung yang sejalan dengan arahan Presiden RI yang mendorong seluruh pelajar untuk memiliki rekening tabungan.  Sampai dengan triwulan II 2022, capaian KEJAR telah mencapai angka 49,6 juta rekening dengan total nilai Rp27,66 triliun rupiah atau sebesar 76,73 persen dari 64,6 juta pelajar di tahun 2021. Adapun target tahun 2022 adalah sebanyak 80 persen pelajar yang memiliki rekening.

3. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB); merupakan produk yang diinisiasi OJK untuk memperluas akses keuangan bagi segmen pelajar. Sampai dengan triwulan II tahun 2022, telah terdapat 41,98 juta rekening tabungan SimPel dengan total nominal Rp7,1 triliun. Selain itu, telah terdapat Perjanjian Kerja Sama dengan 485.961 sekolah dan 404 bank.

4. Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda); merupakan program tabungan bagi kelompok usia 18 s.d 30 tahun dengan dilengkapi fitur asuransi dan produk investasi yang ditawarkan oleh perbankan di Indonesia. Sampai dengan triwulan II tahun 2022, tercatat sebanyak 96.948 rekening dan nominal sebesar Rp204,1 miliar. Pada bulan Agustus 2022, dilakukan penyesuaian terhadap generic model SiMuda menjadi SiMuda Gen 2 dengan memperluas cakupan tujuan dan memberikan relaksasi atas fitur produk SiMuda sebagai produk tabungan berjangka/rencana.

5. Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR); merupakan kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Jasa Keuangan formal kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan proses cepat, mudah, dan berbiaya rendah. Terdapat tiga skema generic model yang telah disusun, yaitu: 1) Kredit/Pembiayaan Proses Cepat, 2) Kredit/Pembiayaan Berbiaya Rendah, dan 3) Kredit/Pembiayaan Cepat dan Berbiaya Rendah. Sampai dengan triwulan II tahun 2022, Program K/PMR telah diimplementasikan oleh 76 TPAKD tingkat provinsi/kabupaten/kota dengan 107 skema model pembiayaan, dan realisasi penyaluran kepada 337.940 debitur serta dana disalurkan sebesar Rp4,4 triliun.

Rangkaian kegiatan BIK 2022 yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut:

a. Penjualan produk/layanan jasa keuangan berinsentif (pemberian discount, cashback, point, bonus atau reward);

b. Fasilitasi pemberian kredit/pembiayaan bagi masyarakat serta pelaku usaha kecil dan mikro antara lain melalui kegiatan business matching;

c. Pameran produk dana tau layanan jasa keuangan;

d. Pembukaan rekening, polis dan produk keuangan lainnya;

e. Edukasi keuangan (sosialisasi, webinar, bank goes to school/campus, klinik konsultasi, dan outreach program); dan

f. Kampanye dan publikasi program literasi, inklusi keuangan serta perlindungan konsumen secara masif.

Sebagai puncak kegiatan BIK di Jakarta, akan diselenggarakan Financial Expo (FinEXPO) pada tanggal 26 – 30 Oktober 2022 di Mall Central Park, Jakarta Barat. Pada kegiatan tersebut akan dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain: pameran produk/layanan jasa keuangan dan UMKM, business matching, edukasi keuangan serta kampanye program literasi dan inklusi keuangan. (nck)

07 October 2022

Jakarta, 7 Oktober 2022. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2022 tetap tinggi sebesar 130,8 miliar dolar AS, meski menurun dibandingkan dengan posisi pada akhir Agustus 2022 sebesar 132,2 miliar dolar AS. Penurunan posisi cadangan devisa pada September 2022 antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 5,9 bulan impor atau 5,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan berbagai respons kebijakan dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung proses pemulihan ekonomi nasional. (nck)

07 October 2022

Jakarta, 6 Oktober 2022. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar dan keanekaragaman kain dari berbagai daerah, Indonesia memiliki modal yang besar dalam memenangkan kompetisi pasar modest fashion (busana yang sopan) baik di tingkat lokal maupun global. Bersamaan dengan seremoni pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-9, Bank Indonesia berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM dan Indonesian Fashion Chamber (IFC) menyelenggarakan International Modest Fashion Festival (IN2MOTIONFEST) 2022 pada 5-9 Oktober 2022 di Jakarta. Tahun ini merupakan penyelenggaraan IN2MOTIONFEST yang pertama, dengan mengusung tema “Local Product, Global Look". Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat branding modest fashion Indonesia, melahirkan desainer dan brand yang dikenal dan berdaya saing global, serta meningkatkan kapasitas para pelaku usaha baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan dengan memperhatikan seluruh rantai pasok dan siklus garmen, mulai dari sumber bahan baku, teknik atau metode produksi, etika kerja, hingga pengelolaan limbah lingkungan. Prinsip sustainable fashion sejalan dengan prinsip thayyiban (kebaikan) yang merupakan bagian dari konsep halal. Hal ini merupakan salah satu bentuk penguatan branding produk fesyen muslim Indonesia di pasar domestik dan global.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam sambutan pembukaannya menyampaikan 3 esensi utama dalam penyelenggaraan IN2MOTIONFEST 2022 (6/10). Pertama, pentingnya peran perempuan dalam memajukan UMKM, dimana dua pertiga UMKM digerakkan oleh kaum perempuan. Memajukan modest fashion secara simultan juga memajukan ekonomi perempuan dan ekonomi keluarga untuk membentuk pemimpin-pemimpin Indonesia. Kedua, IN2MOTIONFEST juga diharapkan akan menjadi“The Biggest International Modest Fashion Festival" yang sejajar dengan event fashion berskala internasional. Hal ini dapat dilakukan antara lain melalui penguatan branding modest fashion Indonesia, melahirkan desainer dan brand yang dikenal serta berdaya saing global, serta meningkatkan kapasitas dan linkage antar pelaku usaha baik domestik dan global. Ketiga, penyelenggaraan IN2MOTIONFEST akan rutin dilaksanakan setiap tahunnya yang menjadi rangkaian perhelatan ISEF. Hal ini merupakan wujud komitmen untuk mengembangkan ekosistem modest fashion Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, juga menyampaikan IN2MOTIONFEST bertujuan untuk memperkuat brand Indonesia sebagai pusat modest fashion di kancah internasional. Sehingga, setelah gelaran IN2MOTIONFEST 2022 ini, akan dilakulan peningkatan mutu agar ajang ini dapat menjadi gelaran tahunan yang membanggakan Indonesia. Selain itu, dengan melibatkan ratusan designer dari dalam dan luar negeri, dengan penggunaan lebih dari 14 wastra nusantara, diharapkan ke depannya akan lebih banyak lagi stakeholder yang terlibat dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagi trendsetter industri modest fashion dunia.

Rangkaian Opening Ceremony IN2MOTIONFEST 2022 turut mempersembahkan parade karya kolaborasi desainer dan UMKM binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) dari sejumlah daerah, yaitu Tuty Adib & KPw BI Riau, Naniek Rachmat & KPw BI Sulawesi Tengah, Itang Yunasz & KPw BI Jawa Timur, Amy Atmanto & KPw BI Jawa Tengah, Meeta Fauzan & KPw BI Kalimantan Selatan, NURZAHRA & KPw BI Kalimantan Barat, TIRAZ by Novita Yunus & KPw BI Sulawesi Tenggara, Wignyo & KPw BI Tasikmalaya, Dian Pelangi & KPw BI Nusa Tenggara Barat, dan Nina Nugroho & KPw BI Cirebon. Identitas lokal dari keragaman wastra serta kerajinan tangan dari masing-masing daerah tersebut dituangkan dalam bermacam gaya modest fashion dengan tampilan global untuk memperkuat Indonesia sebagai pusat inspirasi dan produksi fesyen muslim dunia.

Pada gelaran hari kedua ini ditampilkan pula busana muslim kategori ready to wear, deluxe, dan street wear dari KAYO by Fey Kayo, Hidahasan Indonesia, Halwa, Dhany Rose, dan Lita Berlianti. Kemudian koleksi kategori office wear dan cocktail wear dari Shafira, Mom Aiko Store, Ning Zulkarnain, Qonita Gholib, Paradise Batik, Nuniek Mawardi, Rahma Ika & Khansacha, Danita Homemade binaan Kemenparekraf, dan Hanny Lovelly binaan KUKM.

Menyoroti kreativitas produk mukena yang potensial untuk dipasarkan ke mancanegara, untuk pertama kalinya perhelatan ini mempersembahkan parade mukena dari sejumlah brand ternama nasional, di antaranya Buttonscarves, DIANRISTY, Dian Pelangi, Fenny Saptalia, Hannie Hananto, Irna Mutiara, kami., KHANAAN, KURSIEN KARZAI, L by Laudya Cynthia Bella, Meeta Fauzan, OPIE OVIE dan Alvari, Restu Anggraini, Rosie Rahmadi, Shafira, dan Sakinah by Thiffa Qaisty.

IN2MOTIONFEST 2022 menampilkan karya-karya desainer Indonesia melalui pameran dan fashion show. Kegiatan ini diikuti oleh 163 desainer fashion dan accessories, dengan 17 pagelaran fashion show yang menampilkan lebih dari 1.256 looks, dengan berbagai kategori produk diantaranya ready to wear, deluxe streetwear, office wear, cocktail wear, dan syar'i evening wear. Produk-produk fesyen yang ditampilkan mengedepankan penggunaan wastra nusantara serta kain lokal. Penyelenggaraan IN2MOTIONFEST yang pertama ini merupakan suatu terobosan serta kontribusi nyata dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional untuk mendukung pencapaian visi Indonesia menjadi kiblat modest fashion dunia. (nck)

06 October 2022

Nusa Dua, 6 Oktober 2022. Bertindak sebagai platform multilateral yang menyajikan concrete deliverables bagi penyelesaian tantangan global, Presidensi G20 Indonesia terus mendapatkan pandangan dari berbagai kalangan melalui sejumlah Engagement Group yang ada. Forum Civil 20 (C20) menjadi salah satu Engagement Group dalam G20 yang ditujukan sebagai platform bagi organisasi masyarakat sipil di seluruh dunia untuk menyuarakan aspirasi kepada para pemimpin dunia.

Dalam kegiatan C20 Summit 2022 di Nusa Dua, Bali, Kamis (6/10), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua I Bidang Sherpa Track G20, mewakili Presiden Joko Widodo menerima penyerahan paket kebijakan serta Komunike C20. Penyerahan komunike tersebut dilakukan oleh Chair C20 serta disaksikan oleh berbagai perwakilan organisasi masyarakat sipil dari sejumlah negara anggota.

“Dengan serah terima paket kebijakan dan Komunike C20, kami berharap masyarakat C20 dapat bekerja sama untuk masyarakat sipil yang lebih hijau, sejahtera, dan lebih baik. Sementara KTT G20 semakin dekat dan draft leaders’ declaration sedang dalam pembahasan, paket kebijakan ini akan menjadi pandangan yang berharga dan memperkaya konteks percakapan di Bali November ini,” ungkap Menko Airlangga saat menyampaikan remarks usai penyerahan Komunike C20.

Dengan melibatkan lebih dari 800 perwakilan organisasi masyarakat sipil dari 65 negara di seluruh dunia, forum C20 telah membahas beberapa hal tematik yang menjadi perhatian utama yakni diantaranya akses vaksinasi, pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang inklusif untuk negara rentan, transisi energi yang adil dan transparan dari energi fosil ke energi terbarukan, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Menko Airlangga menyampaikan bahwa masyarakat sipil memiliki peran yang krusial sebagai mitra kunci bagi Pemerintah dalam menjamin perumusan hingga implementasi kebijakan agar dapat berjalan dengan efektif dan inklusif guna mengakomodir kepentingan masyarakat, memperluas pandangan untuk melindungi lingkungan, mempromosikan inklusi sosial, serta mendorong pembangunan ekonomi.

“Untuk itu, saya ingin menghargai peran mereka dalam memastikan bahwa inklusivitas tetap menjadi inti dari perumusan dan penyampaian kebijakan kami dan pertemuan hari ini tentu menarik karena pentingnya advokasi dan masukan dari semua pihak di luar Pemerintah mendukung kebijakan yang lebih baik, yang langsung menyentuh masyarakat,” pungkas Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Airlangga juga berharap agar masyarakat sipil dapat terus berkontribusi untuk memperkuat respons Pemerintah dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi global di tengah kondisi dunia yang hiperkoneksi dengan menyajikan advokasi serta rekomendasi melalui Forum C20. (nck)

Page 9 of 16

Tentang Kami