Live Streaming
Page 1 of 10
24 November 2022

Bandung, 24 November 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Industri Jasa Keuangan (IJK) menyalurkan donasi untuk membantu masyarakat yang menjadi korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Penyerahan donasi senilai Rp750 juta disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui rekening Jabar Quick Response di Bandung, Kamis.

 

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan harapannya agar bantuan dari OJK dan IJK dapat meringankan korban gempa di Cianjur.

 

“Saya atas nama pegawai OJK dan IJK, pada hari ini menyampaikan bantuan melalui Gubernur Jawa Barat untuk korban gempa di Cianjur. Kita betul-betul concern dan berduka cita karena banyak korban yang jatuh. Dengan bantuan ini kita harapkan dapat meringankan korban gempa,” kata Dian.

 

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyambut baik upaya dan bantuan dari OJK dan IJK dalam membantu penanganan bencana serta meringankan beban warga yang terdampak.

 

“Saya ucapkan terima kasih kepada OJK dan IJK yang hadir saat warga membutuhkan, Insya Allah bantuan uang ini akan menjadi logistik untuk disampaikan kepada warga.

 

Hal ini sangat baik karena OJK selain concern terhadap industri keuangan juga concern terhadap kemanusiaan, karena kemanusiaan di atas segalanya,” sambung Ridwan.

 

Penyerahan bantuan untuk korban gempa bumi Cianjur ini merupakan bagian dari program "OJK dan IJK Peduli Bencana" yang ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena bencana alam di beberapa daerah.

 

Program OJK dan IJK Peduli Bencana ini mengumpulkan donasi dari OJK, serta dari sejumlah Industri Jasa Keuangan (Perbankan, Pasar Modal dan IKNB) serta asosiasi di sektor jasa keuangan. Sebelumnya, melalui program ini telah disalurkan bantuan dengan total senilai Rp4,72 miliar.

 

Pada tahun 2021 bantuan disalurkan antara lain kepada korban bencana alam gempa di Mamuju sebesar Rp1,75 miliar, banjir di Semarang Rp100 juta, longsor di Sumedang dan perbaikan tanggul Sungai Citarum sebesar Rp200 juta, banjir dan longsor di NTT

dan NTB dengan total sebesar Rp1 miliar, gempa di Malang Selatan Rp250 juta, erupsi Gunung Semeru sebesar Rp750 juta dan gempa di Pasaman Barat sebesar Rp150 juta.

 

Bantuan penanganan pandemi antara lain melalui pembangunan shelter Covid di Bantul, Yogyakarta, sebesar Rp150 juta dan Covid-19 Level 4 di Riau sebesar Rp100 juta.

 

Sedangkan pada tahun 2022 disalurkan kepada korban kebakaran Pasar Johar, Semarang sebesar Rp50 Juta, serta banjir dan tanah longsor di Kabupaten Malang Rp75 juta.

 

Program OJK dan IJK Peduli Bencana akan terus dibuka dan dikoordinir oleh OJK untuk mengumpulkan donasi guna membantu penanganan dampak bencana alam serta penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air.

 

Saat ini OJK bersama pelaku industri jasa keuangan dalam proses mengumpulkan data dan informasi mengenai kantor layanan jasa keuangan yang terdampak gempa di Kabupaten Cianjur dan mengupayakan agar layanan kepada masyarakat tidak terganggu dan tetap beroperasi dengan baik.

(nck)

24 November 2022

Jakarta, 23 November 2022. Tahun 2022 menandai tahun yang penting bagi Indonesia sebagai negara yang memimpin G20 dan Presiden Joko Widodo, bersama dengan lima pemimpin dunia lainnya (Jerman, Denmark, Bangladesh, Barbados, dan Senegal) dipercaya sebagai champions untuk Global Crisis Response Group (GCRG). Selain itu, Indonesia akan menjadi ketua pada the Association of South East Asian Nations (ASEAN) pada tahun 2023, yang semakin memperkuat peran Indonesia di tingkat internasional dan regional dalam mempelopori upaya solusi untuk mengatasi krisis global yang saling terkait dan sedang berlangsung.

Dalam rangka membahas aksi nyata untuk mengatasi dampak krisis global terhadap pangan, energi, dan keuangan serta implikasinya terhadap pembangunan nasional Indonesia, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso selaku Sherpa GCRG Indonesia telah melaksanakan pertemuan dengan Kepala Perwakilan UN Resident Coordinator (UNRC) untuk Republik Indonesia, Valerie Julliand secara langsung di kantor PBB Indonesia pada Selasa (22/11).

Pada pertemuan tersebut, Sesmenko Susiwijono menggarisbawahi pentingnya korelasi antara apa yang dibahas dalam forum mutilateral seperti ASEAN, GCRG, dan G20 dengan kenyataan yang dihadapi di lapangan. Terdapat isu-isu strategis yang dapat dibicarakan bersama dalam forum multilateral tersebut, seperti isu konektivitas dan transisi energi. “Pemerintah Indonesia saat ini sedang fokus untuk menindaklanjuti kesepakatan yang tertuang dalam deklarasi G20. Terdapat sekitar 226 proyek multilateral pada kesepakatan forum G20, dimana sebagian besar fokus pada upaya untuk transisi energi,” ujar Sesmenko Susiwijono.

Kepala Perwakilan Valerie Julliand menyambut baik kesempatan untuk berdiskusi dengan Sherpa GCRG untuk solusi yang dibutuhkan. Ia juga mengapresiasi kesuksesan Indonesia pada Presidensi G20. Lebih lanjut, UNRC menyampaikan perlunya menekankan isu keamanan dan upaya forum GCRG dalam penanganan konflik Rusia – Ukraina. UNRC juga membuka tawaran bantuan dan kerja sama kepada Indonesia dalam rangka brainstorming strategi penanganan krisis serta partnership dalam penyelesaian isu krisis tiga dimensi.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Edi Prio Pambudi sebagai Co-Sherpa G20 Indonesia yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menuturkan pengakuan pentingnya isu keamanan dalam penyelesaian permasalahan ekonomi, maka dari itu dalam deklarasi KTT G20 juga terdapat isu terkait penanganan krisis. “Dalam deklarasi G20, kami juga menyampaikan perlunya semangat perdamaian dan kolaborasi dunia di tengah krisis pangan, energi, dan keuangan global dan menjadikannya acuan dalam menangani triple crises tersebut,” ujar Deputi Edi.

Lebih lanjut, Deputi Edi juga menegaskan pentingnya PBB dalam upaya penyampaian moral suasion untuk seluruh dunia dalam forum GCRG. Indonesia melihat adanya momentum pasca penyelenggaraan G20 dalam mewujudkan langkah dan solusi penanganan krisis global. Momentum tersebut dapat terus berlanjut ke dalam Presidensi G20 India dan Keketuaan Indonesia pada ASEAN di tahun 2023.

Pada tingkat nasional, UNRC dapat mengundang sektor swasta untuk berkolaborasi dalam membantu negara-negara yang rentan. “Sebagai salah satu champion GCRG, Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan mitra untuk mencari solusi praktis untuk mengatasi dampak krisis multi dimensi tersebut,” tegas Sesmenko Susiwijono.

Menutup pertemuan tersebut, Sherpa dan Co-Sherpa GCRG Indonesia beserta Kepala Perwakilan UNRC dan jajarannya sepakat untuk melakukan kick-off meeting bersama dengan duta besar dari negara-negara yang menjadi champions GCRG untuk berkolaborasi dalam penanganan krisis. (nck)

22 November 2022

Jakarta, 22 November 2022. Dalam rangka mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022. SNLIK 2022 dilaksanakan mulai Juli hingga September 2022 di 34 provinsi yang mencakup 76 kota/kabupaten dengan jumlah responden sebanyak 14.634 orang yang berusia antara 15 s.d. 79 tahun. Sebagaimana tahun 2016 dan 2019, SNLIK 2022 juga menggunakan metode, parameter dan indikator yang sama, yaitu indeks literasi keuangan yang terdiri dari parameter pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku, sementara indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan (usage).

Hasil SNLIK 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen, naik dibanding tahun 2019 yang hanya 38,03 persen. Sementara indeks inklusi keuangan tahun ini mencapai 85,10 persen meningkat dibanding periode SNLIK sebelumnya di tahun 2019 yaitu 76,19 persen. Hal tersebut menunjukkan gap antara tingkat literasi dan tingkat inklusi semakin menurun, dari 38,16 persen di tahun 2019 menjadi 35,42 persen di tahun 2022.

Dari sisi gender, untuk pertama kalinya, indeks literasi keuangan perempuan lebih tinggi yakni sebesar 50,33 persen dibanding laki-laki 49,05 persen. Pada tahun 2020 s.d. 2022, OJK menjadikan perempuan sebagai sasaran prioritas dalam arah strategis literasi keuangan. Di sisi lain, indeks inklusi keuangan laki–laki lebih tinggi yakni sebesar 86,28 persen, dibanding indeks inklusi keuangan perempuan di angka 83,88 persen.

Indeks literasi dan inklusi keuangan wilayah perkotaan masing-masing sebesar 50,52 persen dan 86,73 persen, lebih tinggi dibandingkan di wilayah perdesaan yakni sebesar 48,43 persen dan 82,69 persen. Namun demikian gap indeks literasi keuangan semakin mengecil dari 6,88 persen di tahun 2019 menjadi 2,10 persen di tahun 2022 dan gap indeks inklusi keuangan juga semakin mengecil dari 15,11 persen di tahun 2019 menjadi 4,04 persen di tahun 2022. Hal ini sejalan dengan strategi pelaksanaan edukasi keuangan yaitu meningkatkan kuantitas pelaksanaan edukasi keuangan di wilayah perdesaan.

Peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan merupakan hasil kerja sama yang terjalin baik antara OJK, Kementerian/lembaga terkait, Industri Jasa Keuangan dan berbagai pihak lainnya, baik dalam wadah Dewan Nasional Keuangan Inklusif maupun Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang jumlahnya mengalami kenaikan dari 171 di tahun 2019 menjadi 462 TPAKD di tahun 2022.

Pandemi di awal tahun 2020 menjadi salah satu pendorong untuk mengakselerasi transformasi digital dalam edukasi keuangan yang memungkinkan edukasi keuangan dilakukan secara lebih masif dan borderless. Bauran strategi edukasi keuangan secara tatap muka (luring) dan daring maupun penguatan aliansi strategis akan menjadi strategi kunci dalam mengakselerasi peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

Hasil SNLIK 2022 menjadi salah satu faktor utama bagi OJK dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan, strategi, dan merancang produk/layanan keuangan yang sesuai kebutuhan konsumen serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di tahun 2023, fokus OJK untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia tertuang dalam Arah Strategis Literasi Keuangan Tahun 2023 adalah Membangun Literasi Keuangan Masyarakat Desa Melalui Aliansi Strategis dengan Kementerian/Lembaga Terkait, Perangkat Desa dan penggerak PKK Desa, dan Mahasiswa KKN.

Sasaran prioritas literasi keuangan tahun 2023 adalah pelajar/santri, UMKM, penyandang disabilitas dan masyarakat daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Sedangkan sasaran prioritas inklusi keuangan tahun 2023 adalah segmen perempuan, pelajar, mahasiswa dan UMKM, masyarakat di wilayah perdesaan, dan sektor jasa keuangan syariah. (nck)

22 November 2022

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat mendorong penguatan integritas Industri Jasa Keuangan melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di seluruh sektor jasa keuangan. Integritas Industri Jasa Keuangan menjadi pilar untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam rapat koordinasi dengan KPK di Kantor OJK, Jumat (18/11).

Pada pertemuan tersebut, Ketua Dewan Audit Sophia Wattimena menyampaikan bahwa penerapan SMAP selama ini dilakukan secara sukarela oleh beberapa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan telah berjalan kurang lebih selama dua tahun.

“Harapannya dengan penerapan program-program tersebut dapat menciptakan budaya integritas yang konsisten dan penerapan tata kelola yang sehat, sehingga akan meningkatkan kepercayaan dan efisiensi di industri jasa keuangan,” kata Sophia.

Hadir dalam pertemuan tersebut Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan yang menyampaikan bahwa penerapan SMAP di sektor jasa keuangan diharapkan dapat menciptakan praktik bisnis yang terbebas dari penyuapan (zero tolerance).

“Kami ingin menumbuhkan budaya berani menolak gratifikasi atau suap, tidak cukup hanya melaporkan. Hal ini dianggap sangat penting karena jika PUJK berani menolak gratifikasi atau suap akan menciptakan lingkungan persaingan bisnis yang sehat dan efisien, serta ini berlaku tidak hanya di pusat namun hingga ke daerah-daerah,” kata Pahala.

Lebih lanjut dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai kemungkinan penerapan SMAP secara mandatory kepada seluruh PUJK. KPK memberikan masukan kepada OJK bahwa dengan kewenangan yang dimilikinya dapat memberikan dorongan melalui penyusunan kebijakan, panduan dan memberikan fasilitas dan pendampingan kepada PUJK dalam penerapan SMAP.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh pejabat OJK dari sektor Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) untuk mendapatkan paparan mengenai penerapan peraturan antisuap dan anti-fraud yang sudah ada di masing-masing sektor.

OJK akan terus meningkatkan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung penguatan integritas di sektor jasa keuangan dalam menjaga kepercayaan masyarakat. (nck)

22 November 2022

Bangkok -  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara APEC Leaders’ Dialogue with APEC Business Advisory Council (ABAC) yang merupakan agenda keempat dalam rangkaian KTT APEC pada hari Jumat (18/11).

Pertemuan ini membahas tiga isu utama, yaitu mengenai sustainability, regional economic integration, dan digitalization and inclusion. Pada kesempatan dialog kali ini, Presiden Joko Widodo berada dalam satu kelompok dengan para pemimpin dari Jepang, Peru, Chinese-Taipei, Brunei Darussalam, dan Amerika Serikat.

Presiden Joko Widodo menyampaikan pentingnya digitalisasi sebagai kunci pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Namun demikian, masih terjadi kesenjangan akses digital baik antar Ekonomi ataupun di dalam tiap Ekonomi, sehingga APEC sebagai incubator of ideas perlu mengambil langkah-langkah strategis guna memperkuat fundamental transformasi digital di kawasan.

Pertama, Presiden Joko Widodo mengajak Ekonomi APEC untuk mendorong kesetaraan akses digital melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur digital. Kawasan APEC harus menjadi penjuru dalam mewujudkan kesetaraan akses digital di dunia, tanpa meninggalkan seorang pun (leaving no one behind).

Kedua, penguatan sumber daya manusia di sektor digital perlu ditingkatkan untuk mendukung pengembangan infrastruktur maupun teknologi digital. Langkah kolaboratif antar Ekonomi APEC perlu diperkuat untuk memenuhi kebutuhan dan adaptasi tenaga kerja guna menghadapi era Industri 4.0. Peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan perlu ditingkatkan, terutama untuk menjangkau kelompok perempuan, remaja, dan kalangan rentan.

Lebih lanjut, literasi digital dan inklusi finansial bagi UMKM perlu didorong, mengingat kontribusinya yang besar terhadap perekonomian kawasan.

Pada kesempatan ini, Presiden Joko Widodo juga mempromosikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kepada kalangan bisnis APEC. IKN akan menjadi pusat peradaban digital di Indonesia, dengan mewujudkan smart government, smart transport, smart building, dan smart energy. Lebih lanjut, Presiden mengundang kerja sama pembiayaan, investasi, dan kemitraan swasta-pemerintah (KPBU) untuk pembangunan IKN. (nck)

22 November 2022

Direktur Utama Bank tabungan Negara (BTN) Tbk Haru Koesmahargyo mengatakan target transaksi dalam pameran Indonesia Properti Expo (IPEX) yang akan berlangsung mulai 19- 27 November 2022 capai Rp1,5 triliun.

“IPTEX yang dilaksanakan 9 hari di targetkan transaksi sebesar Rp1,5 triliun dengan rincian KPR nonsubsidi Rp900 miliar, untuk KPR subsidi Rp300 miliar dan pembiayaan syariah sebesar Rp300 miliar,” ungkap Haru dalam pembukaan IPEX di JCC, Sabtu (19/11).

Haru juga mengatakan bertepatan dengan hari KPR yang ke 46 tahun, untuk masyarakat yang akan akad KPR akan mendapat cashback sebesar Rp450.000, tidak hanya Casback BTN juga memberikan suku bunga sepesial mulai 2,47 persen fix untuk 1 tahun pertama. “Dan ada beberapa tambahan bebas biaya administrasi, bebas biaya provisi, bebas biaya Apprasial dan diskon asuransi jiwa 5 persen," tutur Haru.

Haru menerangkan dalam pameran tersebut akan ada sekitar 42 pengembang 32 pengembang proyek non subsidi 10 pengembang proyek subsidi dan 5 produk pendukung, proyek yang di pasarkan 325 proyek perumahan yang tersebar di seluruh Jabodetabek dan beberapa kota besar di Indonesia.

Haru menegaskan BTN siap menjadi pemeran utama dalam pembiayan perumahan. Program pemerintah pada 100 tahun Indonesia adalah 0 backlog, menunjang hal tersebut BTN bersama kementrian terkait sedang menyusun sebuah buku yang berjudul kajian perumahan untuk sektor informal dan juga kajian untuk perumahan subsidi dalam hal ini kami bertekad bahwa kedepan dalam jangka panjangprogram perumahan ini makin lama makin mandiri.

Dikesempatan yang sama Dirjen Perumahan PUPR Iwan Suprijanto mengatakan dari sisi kepemilikan Backlog saat ini masih ada 12,7 juta dengan potensi pertambahannya yaitu keluarga baru sekitar 700-800 ribu per tahun. Sementara itu kemampuan pemerintah baru bisa menyediakan rumah sekitar 400-500 rumah.

Lanjutnya Iwan mengatakan untuk mewujudkan Backlog pemerintah terus mengejar program dengan beberapa strategi termasuk strategi pelaskanaan program sejumlah rumah pada tahun 2022. “Melalui target sejuta rumah per Oktober sudah mencapai 979 000 rumah,” kata Iwan.

Iwan berharap pameran ini memberikan dampak positif bagi sektor perumahan. (nck)

22 November 2022

Yogyakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Universitas Gadjah Mada (UGM) terus mendorong peningkatan edukasi dan literasi keuangan bagi generasi muda melalui penyelenggaraan studium generale dengan tajuk Generasi Muda Melek Investasi di Gedung Grha Sabha Pramana, Yogyakarta.
Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi dan Rektor UGM Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D., menjadi pembicara dalam kuliah umum tersebut.

Friderica Widyasari Dewi dalam paparannya menyampaikan pentingnya membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan termasuk di dalamnya kegiatan investasi baik untuk individu maupun keluarga.

“Mahasiswa-mahasiswi harus cerdas, alert, paham dan jangan sampai masuk di skema-skema penipuan. Bekali diri dengan pengetahuan, percaya diri dan pengendalian diri. Gunakan dan manfaatkan masa muda dengan sebaik mungkin.” kata Friderica.

Lebih lanjut, literasi dan inklusi keuangan yang berimbang juga memberikan manfaat yang besar bagi diri kita sendiri tidak hanya dalam meraih hidup yang lebih sejahtera tetapi juga turut berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor jasa keuangan. Diharapkan dengan semakin tinggi tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara tepat sesuai kebutuhan dan kemampuan dengan tetap memperhatikan aspek pengelolaan risikonya.

Ova Emilia menyambut baik kegiatan stadium generale tersebut karena pengetahuan dan pemahaman terkait dengan investasi adalah momen penting bagi para mahasiswa dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sebagai generasi muda menuju usia produktif. Hal ini menjadi langkah awal bagi Gadjah Mada Muda (GAMADA) dalam menyongsong kehidupan yang lebih baik di masa depan dan sejahtera.

“Harapannya GAMADA benar-benar memahami materi yang disampaikan oleh para narasumber dan memiliki motivasi yang kuat untuk lebih baik di masa depan, khususnya dalam membangun perencanaan keuangan dan pengelolaan investasi. Para pemuda adalah harapan bangsa yang harus dibekali dengan literasi keuangan secara memadai sehingga para generasi muda lebih cakap keuangan serta mampu mewujudkan Indonesia emas 2045 mendatang,” kata Ova Emilia.

Selanjunya Ova Emilia juga memberikan pemahaman kepada seluruh mahasiswa agar dapat mengubah mindset atau pola pikir bahwa melek investasi tidak harus menunggu tua atau mapan, namun dapat dilakukan sedini mungkin dengan nominal uang yang terjangkau.

Dalam kegiatan kuliah umum juga dilakukan seremonial simbolis penyerahan beasiswa dari Keluarga Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM (KAFEGAMA) dan Tabungan SiMUDA InvestasiKU kepada masing-masing lima mahasiswa yang diserahkan oleh Prof. Eduardus Tandelilim, MBA Ketua Umum II Pengurus Pusat Kafegama dan Friderica Widyasari Dewi Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK.

Selain itu, dalam rangka mengakselerasi peningkatan literasi dan inklusi di lingkungan kampus, kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Magang, Pusat Literasi Keuangan dan Small Business Development Center antara Ketua Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan – Daerah Istimewa Yogyakarta (FKIJK-DIY) dengan Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada.

Mahasiswa terlihat sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan juga karena berkesempatan melakukan pembukaan Tabungan SiMUDA InvestasiKU yang difasilitasi oleh OJK kepada sebanyak 300 mahasiswa. (nck)

18 November 2022

Bangkok, 18 November 2022. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo ketika bertemu dengan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern di sela-sela rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pacific Economic Cooperation (KTT APEC), Jumat (18/11). Pada kesempatan tersebut dibahas isu-isu bilateral kedua negara terkait hubungan ekonomi, transisi energi, serta kerja sama kawasan.

Mengawali pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo membahas kerja sama ekonomi kedua negara yang masih memiliki potensi besar untuk ditingkatkan dengan target mencapai Rp40 triliun (NZD 4 miliar) di tahun 2024. Presiden Joko Widodo mengajak Perdana Menteri Ardern mendorong implementasi Rencana Aksi Kemitraan Komprehensif Indonesia-Selandia Baru, khususnya untuk meningkatkan perdagangan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi pembukaan penerbangan langsung dari Selandia Baru ke Bali oleh Maskapai Air New Zealand.

"Kita perlu dorong akses pasar bagi perdagangan kedua negara khususnya pada komoditas pertanian, mineral, besi dan baja, dan plastik serta kerja sama bidang pertanian dan sertifikasi halal," ucap Presiden Joko Widodo.

Terkait isu transisi energi, Presiden Joko Widodo mengundang pebisnis Selandia Baru untuk bekerja sama memanfaatkan potensi cadangan panas bumi di Indonesia. Upaya ini merupakan bagian dari langkah Pemerintah dalam mendorong transisi energi nasional. Selanjutnya, kolaborasi dapat dilakukan melalui investasi pengembangan energi panas bumi serta kerja sama antara institusi Selandia Baru dengan BUMN Indonesia.

Dalam isu kerja sama kawasan, kedua pemimpin membahas perkembangan dinamika kawasan di Indo-Pasifik. Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 yang akan mengambil tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”. Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen Indonesia untuk memanfaatkan momentum Keketuaan ASEAN di tahun 2023 guna meningkatkan engagement ASEAN dengan negara-negara Pasifik.

“Saya ingin Selandia Baru dapat menjadi jembatan penghubung kemitraan antara ASEAN dan Pasifik di kawasan Indo-Pasifik,” kata Presiden Joko Widodo.

Perdana Menteri Ardern dalam kesempatan tersebut menyampaikan selamat kepada Indonesia untuk memegang Keketuaan ASEAN tahun 2023 dan menyatakan siap mendukung Indonesia di ASEAN tahun depan. Perdana Menteri Ardern juga mengharapkan agar kerja sama antara ASEAN dan Pasifik dapat difokuskan untuk mendukung upaya negara-negara Pasifik menghadapi perubahan iklim.

Pada pertemuan bilateral tersebut, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan undangan kepada Selandia Baru untuk berpartisipasi pada acara Indo-Pacific Forum for Development yang akan diadakan pada bulan Desember 2022 serta Indo-Pacific Infrastructure Forum yang merupakan salah satu flagship event pada Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023.

Di akhir pertemuan tersebut, Perdana Menteri Arden juga menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia. Selanjutnya kedua pemimpin negara juga membahas isu lain seperti Ukraina, stabilitas di Laut China Selatan, penanganan penyakit kuku dan mulut, serta proyeksi perekonomian di masing-masing negara. (nck)

18 November 2022

Jakarta - Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 16-17 November 2022 memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 50 bps menjadi 5,25%, suku bunga Deposit Facility sebesar 50 bps menjadi 4,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 50 bps menjadi 6,00%. Keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah front loaded, pre-emptive, dan forward looking untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang saat ini masih tinggi dan memastikan inflasi inti ke depan kembali ke dalam sasaran 3,0±1% lebih awal yaitu ke paruh pertama 2023, serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya akibat kuatnya mata uang dolar AS dan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, di tengah peningkatan permintaan ekonomi domestik yang tetap kuat.

Bank Indonesia juga terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi sebagai berikut:

1. Memperkuat operasi moneter melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang sesuai dengan kenaikan suku bunga BI7DRR tersebut untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti kembali ke sasarannya lebih awal;
2. Memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dengan tetap berada di pasar sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, terutama imported inflation, melalui intervensi di pasar valas baik melalui transaksi spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder;
3. Melanjutkan penjualan/pembelian SBN di pasar sekunder untuk memperkuat transmisi kenaikan BI7DRR dalam meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN bagi masuknya investor portofolio asing guna memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah;
4. Menerbitkan instrumen sukuk Bank Indonesia (SukBI) yang menggunakan underlying berupa surat berharga pembiayaan inklusif (SukBI inklusif) dan diakui sebagai Surat Berharga Pembiayaan Inklusif (SBPI), sejalan dengan komitmen Bank Indonesia untuk terus mendukung pembiayaan inklusif serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah;
5. Melanjutkan kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit dengan melakukan pendalaman asesmen terkait respons suku bunga perbankan terhadap suku bunga kebijakan (Lampiran);
6. Terus mendorong penggunaan QRIS dan melanjutkan pengembangan fitur serta layanan QRIS termasuk perluasan QRIS antarnegara seiring dengan telah tercapainya target 15 juta pengguna baru QRIS pada Oktober 2022;
7. Mendorong inovasi sistem pembayaran termasuk melanjutkan akseptasi BI-FAST kepada masyarakat melalui perluasan kepesertaan dan kanal layanan serta terus melanjutkan komunikasi publik secara berkala;

Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus diperkuat melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal Pemerintah dan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan. Bank Indonesia juga terus memperkuat kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya di bidang keuangan serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. (nck)

04 November 2022

Bali, 4 November 2022 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas yang memiliki tugas mengawasi lembaga jasa keuangan terus memastikan sektor keuangan pulih dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Hal tersebut seiring dengan perkembangan pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19 yang berjalan dengan baik.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya pada Konferensi Integrated Financial Supervisors (IFS) ke-23 di Bali, Kamis (3/11).

IFS beranggotakan 18 regulator dari 17 negara anggota dan dibentuk sebagai wadah pertemuan informal para pengawas sektor jasa keuangan. OJK telah bergabung sebagai anggota IFS sejak tahun 2019.

“Kerjasama antar yurisdiksi penting bagi kita untuk dapat menghadapi tantangan sektor keuangan saat ini dan masa depan. Saya dapat melihat bahwa Konferensi IFS ini bisa menjadi lebih dari sekadar pertemuan tahunan untuk bertukar pandangan, tetapi juga dapat memperkuat kolaborasi kita dengan mengeksplorasi inisiatif kerjasama di masa depan antara pengawas keuangan,” katanya.

Lebih lanjut Mahendra menyampaikan bahwa konferensi ini digelar untuk mengeksplorasi upaya negara-negara anggota menghadapi tantangan dan tren saat ini yang telah mengubah lanskap ekonomi dan keuangan. Selain itu, negara-negara juga perlu mengembangkan pendekatan yang sesuai terhadap perkembangan inovasi keuangan digital karena kemajuan teknologi telah berkembang cepat seiring adanya pandemi Covid-19 yang memaksa kita untuk bertransaksi secara digital.

“Inovasi baru banyak bersifat global, ini juga menimbulkan tantangan lain dalam hal melindungi kepentingan konsumen, untuk itu kerja sama yang erat antar yurisdiksi penting untuk mengawasi layanan multinasional (cross border),” kata Mahendra
Konferensi yang bertema Entering A New Chapter of Economic and Financial Landscape ini dihadiri oleh 6 negara anggota yang berasal dari Australia, Denmark, Islandia, Jepang, Korea, Singapura secara fisik dan 7 negara anggota lainnya yang berasal dari Austria, Jerman, Hungaria, Irlandia, Norwegia dan Inggris.

Terdapat 4 topik utama yang dibahas lebih lanjut dalam konferensi kali ini yaitu Navigating Headwinds in the Financial Sector, Consumer Protection amidst Financial Innovations, Crypto-asset risks to Financial Institutions, dan Sustainable Financing: Revisit.
Di sela konferensi IFS, Mahendra juga menerima courtesy call Chair Financial Supervisory Committee, Central Bank of Iceland dan Deputy Director General of the Policy and Markets, Japan Financial Services Agency (FSA) serta melakukan pertemuan bilateral dengan Senior Deputy Governor Korea Financial Supervisory Service (FSS).

OJK akan terus berupaya menjaga keseimbangan antara inovasi digital dan potensi risikonya dengan mempererat kerja sama antar yurisdiksi untuk menghadapi tantangan ekonomi global. OJK juga berkomitmen untuk bertransisi menuju ekonomi rendah karbon dengan tetap bersikap realistis dalam mengimplementasikan rencana dan target transisi. (nck)

Page 1 of 10

Tentang Kami