Live Streaming
Page 5 of 33

Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam membentuk tim monitoring dan koordinasi Kewaspadaan Kejadian Alam, seperti banjir dan longsor. Tim ini terdiri dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Batam yang bertugas di seluruh kecamatan wilayah Mainland.

Seperti diketahui, awal tahun 2021 ini cuaca ekstrim menyelimuti Batam. Hujan mengguyur Batam sejak Jumat (1/1/2021) hingga Sabtu (2/1/2021). Monitoring dini diperlukan untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrim tersebut.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad turun melakukan monitoring dan penanganan lokasi terdampak. Ramah – sapaan Rudi dan Amsakar – langsung bergerak berbagi tugas mengunjungi berbagai lokasi untuk mencari solusi penanganan.

Usai memediasi warga dan pengusaha terkait insinden kapal tongkang yang menerjang rumah warga di Tanjung Uma, Wali Kota Batam Muhammad Rudi meninjau luapan air yang menggenangi Jalan Yos Sudarso sekitar Jalan Layang Laluan Madani. Berangkat dari monitoring ini dan kondisi cuaca, Rudi mengintruksikan camat, OPD, Satpol PP, dan Ditpam untuk bersama menangani titik-titik banjir bersama masyarakat.

“Drainase yang ada bersihkan, seperti dari sampah yang menutup saluran. Besok harus mulai bekerja bersama masyarakat juga yang berada di lingkungan masing-masing,” ujarnya.

Tidak berhenti di situ, Rudi bersama Ketua Penggerak PKK Kota Batam Marlin Agustina Rudi mengunjungi lokasi longsor di Cipta Puri dan Tanjung Riau di Kecamatan Sekupang serta Jalan Raden Patah Kecamatan Lubuk Baja.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyambangi lokasi terdampak gelombang pasang di Batu Merah Kecamatan Batu Ampar. Setelahnya, Amsakar memantau perkembangan bencana banjir dan penanganan masyarakat yang mengungsi karena perumahannya terendam banjir di Kecamatan Batuaji.

Senada dengan arahan Rudi, Amsakar meminta camat dan lurah se- Kota Batam sigap melakukan monitoring dan turba (turun bawah) dengan berkoordinasi dengan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis seperti Dinas Sosial, Damkar, Dinas Bina Marga SDA dan Disperkimtan berkoordinasi intens terkait hal memerlukan evakuasi yang bersifat segera.

“Laporkan setiap perkembangan pimpinan. Untuk hal yang mendesak dan urgen untuk penanganan segera, laporkan kepada saya di kesempatan pertama,” tegasnya.

Batam - Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, yang juga Walikota Batam, melakukan kunjungan dan mengadakan pertemuan dengan warga Tanjung Uma yang rumahnya tertabrak kapal tongkang akibat angin dan arus kencang pada Jumat (1/1/2020).

Adapun tujuan Kepala BP Batam mendatangi lokasi tersebut untuk memediasi warga dan pemilik tongkang dalam penyelesaian ganti rugi.
 
Pada kesempatan tersebut, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, didampingi Kapolresta Barelang, Kombes Pol. Yos Guntur, Direktur Pengamanan Aset BP Batam, Moch. Badrus dan Direktur Badan Usaha Pelabuhan Batam, Nelson Idris, berdialog dengan warga dan pemilik tongkang di SDN 004 Tanjung Uma, Lubuk Baja, dan dilanjutkan dengan peninjauan ke lokasi kejadian.
 
Muhammad Rudi berharap penyelesaian ganti rugi sesuai dengan fakta dan kerugian yang ada.
 
Walaupun hujan cukup deras, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengenakan sandal jepit dan baju batik warna biru datang dan meninjau lokasi kejadian.
Usai meninjau di Tanjung Uma, Muhammad Rudi, melakukan peninjauan ke tempat lain untuk memantau suasana Kota Batam.
 
Curah hujan yang tinggi disertai angin kencang, membuat sejumlah daerah di Kota Batam tergenang banjir dan pasang air laut.(cc)

Batam - Sepanjang tahun 2020 Direktorat Infrastruktur Kawasan Badan Pengusahaan Batam telah melakukan sebanyak 21 paket pengelolaan dan penyelenggaraan, serta pengendalian mutu infrastruktur kawasan, di antaranya pekerjaan perbaikan jalan dan drainase.

Direktur Infrastruktur Kawasan BP Batam, Imam Bachroni, dalam keterangannya, yang disampaikan oleh PPK Pengelolaan dan Penyelenggaraan serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan, Boy Zasmita, mengatakan, kegiatan yang bersumber dari PNBP TA 2020 dengan total nilai kontrak sejumlah Rp125.734.651.952,- yang terbagi dalam beberapa proyek perbaikan jalan dan drainase.
 
“Sejumlah proyek perbaikan jalan telah rampung 100%, di antaranya perbaikan Jalan Yos Sudarso, pembangunan jalan di Kaveling Sambau Nongsa, pembangunan jalur ke-2 Jalan Kawasan Industri Batam Centre, pembangunan Jalan Kolektor & Jembatan Kawasan Industri Sekupang, serta peningkatan kualitas jalan di sejumlah kawasan industri Kota Batam,” kata Boy Zasmita.
 
Boy, menambahkan, dana ini juga digunakan untuk pengadaan aspal swakelola, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan peralatan kerja pemeliharaan jalan, Jembatan dan Transportasi Masal, dan Kajian Struktur serta sarana penunjang Jembatan Tuanku Tambusai Barelang.
Selanjutnya beberapa proyek yang juga telah rampung antara lain, Peningkatan Jalan Kawasan Industri Tanjung Uncang Jalan Menuju PT Wasco Engineering Indonesia, Peningkatan Jalan Kawasan Industri Tanjung Uncang Jalan Menuju PT Rotary Engineering Indonesia, Peningkatan Jalan Kawasan Industri Tanjung Uncang Jalan Menuju PT Dock Lautan Lestari, dan Peningkatan Jalan Kawasan Industri Tanjung Uncang Jalan Menuju PT Caterpillar Indonesia.
 
“Dalam pengelolaan ini ada pula proyek multiyears yang masih akan berlanjut hingga tahun depan, di antaranya pembangunan dan supervisi jalur ke-2 Jalan Hang Kesturi, pembangunan dan supervisi Jalan dan Lengan Simpang Batu Ampar, dan pembangunan Jalan Kolektor Bundaran Madani sampai dengan Bengkong Sadai,” kata Boy Zasmita.
 
Boy mengungkapkan, dari sisi pengelolaan drainase semua telah rampung 100%, yaitu proyek Pembangunan Bangunan Pelintas Kaveling Mandiri, dan Pembangunan Bangunan Pelintas Graha Nusa Batam.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, beberapa waktu lalu, mengatakan, dengan adanya sistem drainase dan insfrastruktur yang baik dapat membuat Kota Batam semakin mempermudah akses sehingga mendongkrak perekonomian kota untuk mewujudkan menjadi bandar dunia madani. (cc)

Batam - Menjelang akhir tahun, masyarakat Provinsi Kepri mengeluhkan harga bahan sembako mengalami kenaikkan. Khususnya harga cabe yang akhir-akhir ini semakin pedas.

Jeritan masyarakat tersebut, sudah sampai ditelinga Gubernur Kepri Isdianto. Tanpa membuang waktu lama, Isdianto mendesak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kepri Burhanuddin untuk menindak lanjut keluhan masyarakat.

“Kita sudah kordinasi dengan pak Burhanudin (Kadisperindag) untuk segera turun kelapangan. Cek secara betul dan cari penyebab apa yang membuat harga cabe semakin pedas,” ujar Isdianto di Graha Kepri, Kota Batam, Senin, (28/12/2020).

Isdianto menegaskan jika ada oknum tidak bertanggung jawab yang berupaya ingin menimbun pasokan sembako, maka ia tidak segan segan untuk mengambil tindakan tegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

“Kalau nanti dilapangan petugas saya mendapatkan ada oknum yang berusaha menimbun bahan sembako dengan tujuan untuk mengambil keuntungan semata. Saya tidak main-main akan berikan tindakan tegas berupa sanksi salah satunya akan mencabut izin usaha dan kalau ada unsur pidananya kita pidanakan,” tegas Isdianto.

Saat ini, sambung Isdianto untuk harga cabe merah masih sekitar Rp 78 ribu. Telor harga satu ikat telur ayam nomor I yang berisikan 150 butir, senilai Rp 247 ribu lebih dengan harga sebelum nya Rp 225 ribu.

Untuk telur ayam nomor II saat ini seharga Rp 240 ribu lebih satu ikat, sebelumnya Rp 217 ribu. Untuk nomor III saat ini harganya Rp 232 ribu lebih, dengan harga sebelumnya Rp 210 ribu.

Meskipun ada sedikit bahan sembako mengalami kenaikkan, Isdianto mengklaim hingga awal tahun baru kebutuhan sembako di Provinsi Kepri akan cukup.

“Saya sudah monitor juga di Anambas dan Natuna. Bahwa informasi yang didapat, sembako masih aman. Maka saya pastikan, masyarakat tidak usah kawatir dengan ketersediaan sembako. Cuma, sama kasih peringatan buat para oknum yang ingin menimbun sembako, jangan main-main dengan masyarakat saya. Kalau tidak, sanksi akan menanti,” pungkas Isdianto.

Batam – Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, sedang mencari lahan yang akan dijadikan sebagai kompleks permakaman. Hal itu, untuk mengantisipasi kekurangan lahan makam di Batam.

“Sudah saya instruksikan ke Ilham (Direktur Lahan BP Batam, Ilham Eka Hartawan),” ujar Rudi usai rapat terkait lahan permakaman di Kantor Wali Kota Batam, Senin (28/12/2020).

Menurut dia, penambahan lahan permakaman sangat penting. Mengingat beberapa permakaman yang ada saat ini sudah hampir penuh karena keterbatasan lahan.

“Kita sedang mencari lokasi baru, kalau sudah ada langsung diserahkan ke Pemerintah Daerah,” ujarnya.

Selain itu, beberapa lokasi yang sudah diajukan dan belum mendapat legalitas akan terus diproses. Ia mengaku beberapa lokasi yang diajukan Pemko Batam berada di hutan lindung.

“Ini sudah dibahas dalam rapat tadi. Dan kita ingin lahan permakaman baru segera tersedia,” kata Rudi.

Ia mengaku, lahan permakaman itu tidak untuk agama tertentu. Ia mengatakan, semua agama akan diakomodir agar tersedia lahan yang luas dan mampu melayani dan pemerintah bisa menyediakan lahan permakaman ini.

“Doakan semoga cepat tersedia. Dan masyarakat tidak khawatir terkait ketersediaan lahan khusus permakaman ini,” kata dia.

Untuk biaya pemakaman, Rudi pun akan membebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk proses, hingga ciri makam.

“Mau agama apapun kita akomodir. Dan ini sudah lama kita upayakan,” kata dia.

Badan Pengusahaan (BP) Batam, melalui Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal, mencatat total realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Batam pada Triwulan I hingga Triwulan III tahun 2020 mencapai USD 389 juta, dengan total 1.231 proyek.
Data tersebut dikutip dari Pusat Data dan Informasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, yang disampaikan oleh Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal BP Batam, Harlas Buana.
 
Harlas Buana, mengatakan, nilai investasi PMA di Batam sempat mengalami penurunan di Triwulan II akibat pandemi Covid-19 yang sempat melemahkan beberapa sektor ekonomi di Kota Batam.
“Meski demikian, jumlah investasinya mengalami peningkatan, yaitu dari USD 118 juta menjadi USD 270 juta pada Triwulan III,” ujar Harlas.
Harlas melanjutkan, sektor Industri Mesin dan Elektronik menjadi penyumbang utama pada realisasi investasi tahun ini, dengan total 223 proyek dengan nilai investasi USD 259 juta.
Disusul sektor Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain dan sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran.
 
Hingga Triwulan ketiga 2020, berdasarkan nilai investasi, Luxembourg merupakan negara tertinggi yang menanamkan investasinya sebesar USD 140 juta dengan 5 proyek.
Sedangkan berdasarkan jumlah proyek per negara (lima besar), hingga Triwulan III, Singapura masih merupakan negara terbanyak dengan total 625 proyek dan nilai investasi USD 132 juta.
Disusul Malaysia dengan 113 proyek dengan nilai investasi sebesar USD 12.201,5 juta.
Kemudian, RRT dengan 84 proyek dan nilai investasi sebesar USD 21.414,6 juta. Taiwan dan Jepang, masing-masing USD 13.057,2 juta dan USD 10.270,9 juta.
Lalu Australia sebanyak 40 proyek dengan nilai investasi USD 16.790,3 juta.
 
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, beberapa waktu lalu menyampaikan, meski terkendala pandemi Covid-19, Batam masih menjadi salah satu destinasi investasi untuk menanamkan modal. Hal ini menandakan optimisme para penanam modal terhadap iklim investasi di Batam.
Harlas Buana, berharap, realisasi investasi ini mampu meningkatkan gairah investasi PMA di Batam, serta menyerap tenaga kerja di Batam meskipun masih dalam pandemi Covid-19. (rud)

Bintan, 25 September 2020

Pandemi Covid-19 menjadi momentum bagi pemerintah untuk merumuskan kembali kebijakan transformasi ekonomi nasional. Meskipun dunia usaha terdampak secara luas, upaya pemulihan ekonomi di semua sektor dengan mengedepankan aspek kesehatan sebagai prioritas tetap menjadi fokus utama pemerintah.

Sektor pariwisata pun menjadi salah satu yang harus segera didorong untuk pemulihan. Selain banyak ekonomi daerah yang bergantung, sektor pariwisata juga paling mudah dan terbuka untuk menyerap Tenaga Kerja. Bahkan jumlah tenaga kerja di bidang pariwisata terus naik sejak tahun 2010. Untuk mendorong pemulihannya, sejumlah strategi dan program pun dirumuskan.

“Salah satunya, optimalisasi belanja pemerintah di sektor pariwisata dengan membuat event seperti Rakorpim hari ini, yang kita lakukan untuk mendorong dimulainya kegiatan wisata dan MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition) di lokasi destinasi wisata,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan pers terkait Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dan Kementerian/Lembaga (K/L), Jumat (25/9) di Kawasan Wisata Lagoi, Bintan, Kepulauan Riau.

Dalam Rakorpim ini, Pemerintah kembali melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian dan realisasi Program PC-PEN, sebagaimana dilaksanakan setiap pekan oleh Komite.

Selaku Ketua Komite PC-PEN, Menko Airlangga menjelaskan bahwa pelaksanaan protokol kesehatan dengan kampanye 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) dalam rangka mengurangi tingkat infeksi perlu disertai dengan penegakan disiplin.

“Bahkan perlu melibatkan aparat keamanan, Polri dan TNI secara aktif, disertai dengan pengenaan tindakan mulai dari teguran hingga tindakan pidana,” tegas Menko Airlangga.

Uji coba penegakan disiplin dalam pelaksanaan protokol kesehatan yang dilakukan di 8 + 1 Provinsi dengan tingkat infeksi dan penularan tinggi (zona merah) telah menunjukkan hasil yang baik. Penegakan disiplin ini pun akan terus dipertahankan beberapa bulan ke depan, supaya menjadi zona kuning dan kemudian ke zona hijau.

Pendekatan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara klaster juga mulai menghasilkan kemajuan, sehingga isolasi akan dilaksanakan berdasarkan sumber penularan tanpa mengorbankan tempat lain.

“Kita belajar bahwa pendekatan one size fit all tidak tepat, karena memang setiap lokasi, klaster memang beda, sehingga program penanganan covid 19 pun akan berbeda pula sesuai dengan karakter lokasi/klaster tersebut,” jelas Menko Airlangga.

Langkah ini akan diperluas dan dilanjutkan supaya tingkat imunitas masyarakat meningkat secara signifikan hingga vaksin ditemukan dan terdistribusi dengan baik.

Kemajuan Penyerapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional

Selain kemajuan dalam penanganan Covid-19, upaya pemulihan ekonomi pun menunjukkan kabar menggembirakan. Hingga pekan ini, tingkat penyerapan anggaran PEN sudah mendekati 40%. Dalam beberapa pekan terakhir memang terjadi percepatan penyerapan anggaran PEN.

Dengan melakukan realokasi secara dinamis, anggaran yang dirasa berlebih dan tidak mungkin terserap di satu program segera direalokasi ke program lain yang tingkat penyerapannya sudah lancar.

“Kita melakukan ini dengan prinsip agar peningkatan serapan semaksimal mungkin, sehingga diharapkan dapat membantu Saudara-saudara kita yang membutuhkan, utamanya kelas menengah ke bawah sekaligus juga menjadi penyangga ekonomi nasional’, ungkap Menko Airlangga.

Perlu dicatat bahwa program PEN baru dimulai di awal Juni 2020. Artinya, tingkat penyerapan 40% dicapai hanya dalam kurun 3 bulan 3 pekan. “Dengan tingkat penyerapan yang makin cepat ke depan, kami perkirakan bahwa anggaran PEN sebesar Rp695 triliun akan dapat terserap hingga 100%,” tuturnya.

Tren perbaikan ekonomi pun diprediksi terjadi di kuartal ketiga, dibanding capaian kuartal kedua di angka -5.3%. Indikator lain seperti data penjualan, kegiatan manufaktur, perkantoran, hingga kegiatan di pasar, semuanya juga menunjukkan perbaikan sejak bulan Juli 2020 lalu.

“Ini jelas lebih baik dibanding dengan kondisi bulan April 2020 hingga Juni 2020. Bahwa memang belum pulih sepenuhnya ke posisi sebelum Covid-19. Namun setidaknya kita sudah melihat tren positif ke depannya,” yakin Menko Airlangga.

Tren dan capaian positif tersebut tak lepas dari kebijakan stimulus pemerintah melalui program kesehatan, bantuan sosial, bantuan kepada dunia usaha, UMKM, dan sektor padat karya. Ditambah fakta bahwa angka penyerapan PEN meningkat secara pesat dalam bulan-bulan terakhir. Program PEN terbukti memiliki peranan penting dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi, sehingga kontraksi ekonomi tidak menjadi lebih dalam.

Rapat ini juga membahas dan memutuskan isu-isu strategis yang disampaikan dari masing-masing Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan percepatan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.

“Kami pun mengundang Instansi Pengawas dan Aparat Penegak Hukum untuk meningkatkan koordinasi sejak dini terkait pemenuhan terhadap tata kelola yang baik dalam program PC-PEN dan kerja sama terkait penegakan protokol kesehatan di masyarakat,” terang Menko Perekonomian yang didampingi Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Pimpinan Lembaga Negara.

Keseluruhan rangkaian rakorpim ini diselenggarakan mematuhi protokol kesehatan. Para peserta, pendamping, dan pendukung acara yang hadir diwajibkan melakukan swab test dan/atau rapid test dengan hasil negatif atau non-reaktif.

Selain itu, selama pelaksanaan Rakorpim, seluruh peserta wajib selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Tim dokter dan paramedis berjaga mengawasi kepatuhan penerapan protokol kesehatan ini. Medical kit hingga kendaraan ambulans yang berisi berbagai peralatan untuk memenuhi protokol kesehatan pun disiapkan lengkap.

Beberapa kegiatan lain untuk menggerakkan perekonomian sekaligus kampanye protokol kesehatan di Kepulauan Riau pun akan dilaksanakan esok hari (26/9).

Kegiatan tersebut antara lain: (i) Kampanye “Indonesia Care” dan Protokol Kesehatan Pariwisata oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Kesehatan; (ii) Peninjauan Ekspor Produk Pertanian (Kelapa) ke Jerman oleh Kementerian Pertanian; (iii) Peresmian Program Batam Bintan Karimun (BBK) Murah oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia; dan (iv) Peninjauan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang dan video conference dengan para investor. (nck)

Jakarta - Pemerintah terus berupaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional, salah satunya dengan meningkatkan iklim investasi dan bisnis di Batam. Skenario ini dituangkan dalam penyusunan Masterplan Percepatan Pengembangan Kawasan Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang (BBKT).

“Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden untuk melakukan integrasi pengembangan dan pengelolaan Kawasan BBKT dengan tujuan peningkatan investasi, arus barang dan penumpang, kunjungan wisatawan, dan penguatan kelembagaan,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam Webinar Kesiapan Batam Menghadapi Industrialisasi dan Investasi Asing, Kamis (27/8).

Susiwijono menjelaskan, tema Pengembangan Kawasan BBKT adalah menjadikan Kawasan BBKT sebagai Hub Logistik Internasional untuk mendukung pengembangan industri, perdagangan, maritim dan pariwisata yang terpadu dan berdaya saing.

“Desainnya, masing-masing pulau memiliki core business yang terintegrasi dan saling mendukung untuk meningkatkan daya saing Kawasan BBKT,” lanjutnya.

Batam difokuskan sebagai hub logistik internasional, industri kedirgantaraan, industri light and valuable (high tech), industri digital dan kreatif, international trade dan finance center serta pariwisata. Berdasarkan analisis alokasi ruang, terdapat 38.182 Ha yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

Sesmenko Perekonomian menerangkan, dengan mempertimbangkan kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19, melakukan integrasi antar kawasan, serta perbaikan kelembagaan dan regulasi, ditargetkan pertumbuhan ekonomi Kawasan BBKT tumbuh optimistis sebesar 5,8% pada tahun 2021-2025.

Untuk mencapai target tersebut, maka dibutuhkan rata-rata investasi tahunan sebesar Rp75 triliun dengan proporsi Batam (73%), Bintan (13%), Tanjungpinang (11%) dan Karimun (3%). Dengan komposisi investasi bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN (52%), Penanaman Modal Asing/PMA (43%), dan Belanja Pemerintah (5%).

Salah satu strategi untuk mencapai target investasi tersebut, adalah dengan pembentukan dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam yang memiliki berbagai insentif seperti tax holiday, pembebasan bea masuk, dan kemudahan berusaha lainnya.

“Kedua KEK tersebut adalah KEK Nongsa dengan nilai investasi Rp16 triliun dan KEK Batam Aero technic dengan nilai investasi Rp6,2 triliun,” kata Susiwijono yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Teknis Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB).

Ia pun menegaskan, Pemerintah terus berupaya memperbaiki iklim investasi dan bisnis di Indonesia melalui sejumlah kebijakan, diantaranya dengan merelaksasi Daftar Negatif Investasi dan menyusun Daftar Prioritas Investasi, menerapkan Online Single Submission (OSS) dan membentuk Satgas, memperbaiki Ease of Doing Business, serta menyusun RUU Cipta Kerja.

Sesmenko Susiiwono juga menuturkan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi -5,32% pada triwulan II tahun 2020. Namun secara global, Indonesia masih memiliki ketahanan yang lebih baik dibandingkan banyak negara lain di dunia.

“Sebagai contoh beberapa negara tetangga di ASEAN terkontraksi hingga dua digit, antara lain Thailand -12,2%, Malaysia -17,1%, Singapura -12,6%, dan Filipina -16,5%. Jadi meski kita tumbuh minus di triwulan II 2020, itu masih jauh lebih baik.

Untuk itu, kita harus tetap percaya diri dengan terus berupaya keras memperbaikinya,” tutur Sesmenko Perekonomian.

Sejumlah indikator di bulan Juni 2020 pun mulai memperlihatkan sinyal positif dari perbaikan aktivitas ekonomi, antara lain Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia, Indeks Keyakinan Konsumen, Penjualan Ritel, Penjualan Kendaraan Bermotor, dan Survey Kegiatan Dunia Usaha.

Untuk menangani pandemi ini, Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran sejumlah Rp695,20 triliun yang mencakup 6 aspek, yaitu: 1) Kesehatan; 2) Perlindungan Sosial; 3) Insentif Usaha; 4) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); 5) Pembiayaan Korporasi; dan 6) Sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah juga telah melakukan sinergitas melalui dua langkah strategis dalam menghadapi pandemi Covid-19, yaitu: safeguard our lives/menjaga kehidupan (kesehatan) dan safeguard our livelihood/menjaga mata pencaharian kehidupan.

“Dengan upaya pemulihan investasi di Batam sebagai daerah yang memiliki sisi ekonomi strategis, juga diharapkan menjadi salah satu pendorong pemulihan perekonomian nasional kita di tengah pandemi ini,” pungkas Sesmenko Perekonomian. (nck)

Jakarta, 27 Agustus 2020 - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, memaparkan kinerja anggaran BP Batam TA TA 2020 serta Laporan Keuangan BP Batam 2019.

Pemaparan disampaikan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat RI, pada Rabu (26/8/2020) malam, di Ruang Rapat Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta Pusat.

Dalam RDP tersebut, Kepala BP Batam didampingi oleh Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Wahjoe Triwidijo Koentjoro, Anggota Bidang Kebijakan Strategis, Enoh Suharto Pranoto, Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan Dan Investasi, Sudirman Saad, dan Anggota Bidang Pengusahaan, Syahril Japarin.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua/FP Nasdem, Martin Manurung, dan dihadiri oleh para anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi industri, investasi, dan persaingan usaha.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam kesempatan pertama menjelaskan pokok bahasan dalam RDP kali ini mengenai Kinerja Anggaran BP Batam TA 2019, Laporan Keuangan BP Batam TA 2019, serta Kinerja Anggaran BP Batam TA 2020.

“Berdasarkan kinerja anggaran BP Batam TA 2019, realisasi penerimaan sebesar Rp1.330,74 miliar atau lebih tinggi 4,51% dari target awal sebesar Rp1.273,31 miliar dan lebih tinggi 6,05% dari realisasi tahun 2018,” jelas Muhammad Rudi.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menjelaskan, realisasi penerimaan tersebut bersumber dari tiga unit usaha penghasil terbesar, yaitu Kantor Pengelolaan Lahan (43,27% dari total penerimaan), Badan Usaha Pelabuhan Batam (26,99% dari total penerimaan), dan BUBU Hang Nadim Batam (15,17% dari total penerimaan).

Muhammad Rudi mengatakan, untuk realisasi anggaran per sumber pendanaan 2018-2019, penggunaan saldo PNBP tahun 2019 sebesar Rp243,3 miliar.

Sedangkan untuk realisasi belanja per program BP Batam tahun 2018-2019, realisasi penyerapan anggaran per program mengalami peningkatan pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 sebesar 14,35%, dengan rincian Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP Batam lebih tinggi 6,26%, dan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB lebih tinggi 21,48%.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, juga memaparkan kondisi penyerapan DIPA BP Batam TA 2019, yang mana total anggaran tidak terserap tahun 2019 sebesar Rp498 miliar, utamanya berasal dari optimalisasi/efisiensi anggaran belanja pegawai BP Batam belanja lainnya sekitar Rp248 miliar, Anggaran beberapa proyek infrastruktur di Pelabuhan Laut dan Bandara tidak teralisasi sekitar Rp173 miliar, dan proyek the Development of Sewerage System in Batam Island tidak terealisasi sebesar Rp77 miliar atau 37 persen.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengemukakan penyebab kurang maksimalnya daya serap anggaran pada tahun anggaran 2020, yaitu pertama, adanya perubahan mata anggaran atas perintah dari pusat untuk menindaklanjuti permasalahan di masyarakat sendiri.

“Kedua, karena kontrak dengan perusahaan dimulai pada bulan Juni dan baru dilaksanakan pada bulan Juli, artinya baru satu bulan lebih dan baru uang muka,” papar Muhammad Rudi.

Namun, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, optimis, dalam dua bulan ini penyerapan anggaran sudah akan mencapai 50%.

Rudi juga menyampaikan kepada Komisi VI DPR RI, dalam penanganan Covid-19 industri yang ada selalu dijaga. “Yang terpenting mereka selalu mematuhi protokol kesehatan Covid-19, dan sampai hari ini industri di Batam masih berjalan dan bertambahnya orderan dari negara luar,” kata Muhammad Rudi.

Terkait pembangunan infrastruktur di Batam, Muhammad Rudi juga menyampaikan kepada Komisi VI bahwa saat ini pembangunan masih tetap berjalan, antara lain pembangunan pelabuhan Batu Ampar, dan pembangunan taxiway dan apron logistic bandara Hang Nadim.

“Bahkan sekitar 1 bulan yang lalu, KEK Maintenance Repair dan Overhaul di Hang Nadim Batam telah distujui Menko Perekonomian,” papar Muhammad Rudi. (cc)

Batam - Bahan pangan (sembako) pada tahap keempat yang berjumlah sebanyak 284.223 paket akan dibagikan untuk masyarakat Batam yang terdampak Covid-19, pendistribusian ini akan dilakukan oleh BP Batam dan Pemko Batam dimulai pada 29 Juli 2020.

Berdasarkan data dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Nomor 55/GT/COVID-19/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020, data penerima bantuan bahan pokok terdampak Covid-19 di Kota Batam sebanyak 284.223 (dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga).

Paket sembako tersebut akan dibagikan ke 12 kecamatan di Batam, yakni Belakang Padang, Bulang, Galang, Batu Ampar, Nongsa, Lubuk Baja, Sekupang, Batam Kota, Bengkong, Batu Aji, Sungai Beduk, dan Sagulung.

Adapun isi dari paket sembako yang akan dibagikan berupa beras 10 kilogram, mi instan 10 bungkus, minyak goreng 2 liter, krimer kental manis 2 kaleng, ikan dalam kaleng 425 gram, teh celup, sirup, dan biskuit.

Rencana jadwal pendistribusian sembako bantuan ini akan dimulai pada Rabu, 29 Juli 2020 di Kecamatan Lubuk Baja sebanyak 19.729 paket Sembako.

Pada hari Kamis, 30 Juli 2020 akan didistribusikan di Kecamatan Belakang Padang sebanyak 2.836 paket Sembako dan Kecamatan Galang sebanyak 3.105 paket Sembako.

BP Batam dan Dinas Sosial Pemko Batam akan mendistribusikan paket sembako ke Kantor Kelurahan dan akan melakukan pengawasan pada tahapan penyaluran sembako di Kantor Kelurahan setempat, kemudian masing-masing RT melakukan penjemputan sembako di Kelurahan setempat berdasarkan data yang telah ditetapkan kemudian didistribusikan kepada masyakarat yang terdampak Covid-19.

Perlu kami ingatkan juga kepada masyarakat mengingat sampai sekarang masih dalam kondisi pandemi Covid-19, maka dalam proses pembagian sembako tersebut agar tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. (cc)

Page 5 of 33

Tentang Kami