Live Streaming
super me

super me

Page 10 of 13

Sumber: KONTAN.CO.ID

Pemerintah optimistis dalam lima tahun ke depan rasio pajak atau tax ratio bisa mencapai 13%-14%. Hal ini seiring dengan target nominal pertumbuhan pajak sebesar 17%-18% dalam jangka panjang.Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) bilang target ini akan dicapai dengan memperkuat sistem administrasi dan kebijakan.Suahasil juga mengatakan bahwa dirinya juga akan menyesuaikan kebijakan dengan standar internasional seperti AEOI (Automatic Exchange Of Information) agar tercapainya target yang diinginkanKe depan, pemerintah juga akan membuat kerjasama dengan beberapa negara. Dengan sistem perpajakan yang kuat maka diharapkan bisa mengoptimalkan pendapatan negara dalam jangka panjang.

Selain mengoptimalkan pendapatan pajak, pemerintah ke depan juga fokus ke beberapa hal untuk meningkatkan ekonomi. Di antaranya adalah memperbaiki iklim investasi seperti proses perizinan dan dwelling time.Pada tahun ini, pemerintah menyoroti survei persepsi pengusaha Jepang terhadap Indonesia yang mengalami penurunan. Biasanya Indonesia mendapatkan peringkat ke 2, namun tahun ini hanya berada di posisi ke 5.

Sumber: batampos.co.id

Direktorat Pengamanan (Ditpam) Badan Pengusahaan (BP) Batam tetap berkomitmen mengawasi dan melakukan penertiban tambang pasir ilegal. Namun Ditpam menegaskan perannya hanya sampai disitu, sedangkan urusan hukum merupakan ranah dari aparat terkait. oleh karena itu menurut Direktur Ditpam Brigjen Polisi Suherman, dalam setiap penertiban, Suherman mengatakan pihaknya tidak bisa mengangkat mesin-mesin penambang pasir, tugasnya ada di instansi terkait. Pihaknya hanya bisa membakar pipa-pipanya saja.

Karena memiliki wewenang yang terbatas, Ditpam BP Batam mengambil inisiatif dengan mengajak kerjasama instansi-instansi terkait seperti kepolisian, Dinas Lingkungan Hidup, Pejabat Penyidik Negeri Sipil (PPNS) dan lainnya untuk bekerjasama memberantas tambang pasir ilegal ini. Ia menyadari bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh penambangan pasir ilegal seperti di sekitar Dam Tembesi mengancam keberlangsungan sumber air di Batam tersebut.

Sewaktu penertiban tambang pasir beberapa minggu lalu, Ditpam memang hanya memantau 2 titik tambang pasir. Padahal ada 12 titik tambang pasir yang beroperasi di sekitar Dam Tembesi.Penambangan pasir ilegal di sekitar Dam Tembesi sudah sangat meresahkan karena merusak lingkungan. Dam Tembesi pun juga ditakutkan akan ikut terpengaruh akibat kerusakannya sudah menjamah daerah sekitar dam tersebut.

Penertiban dari petugas Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan (Ditpam BP) Batam beberapa waktu lalu tidak berdampak apapun. Bahkan lokasi tambang pasir yang sudah ditertibkan sebelumnya juga kembali beraktifitas normal.Anggota Komisi III DPRD Batam Jefri Simanjuntak mengungkapkan penambangan pasir ilegal sangat merugikan negara. Total kerugian bisa mencapai ratusan miliar. Ia menjelaskan saat ini ada tiga titik tambang pasir ilegal yang masih terus beroperasi yakni Galang, Nongsa dan Tembesi. Di setiap titik, minimal 25 unit truk pengangkut pasir setiap harinya. Di mana satu truk pasir dihargai minimal Rp 800 ribu.

Sumber: batampos.co.id

Isdianto resmi menjadi Wakil Gubernur (Wagub) Kepri setelah dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kehadiran Isdianto diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan di Kepri. Menurut Gubernur Kepri Nurdin Basirun dengan dilantiknya Isdianto sebagai Wagub Kepri, maka komposisi pucuk pimpinan di Pemprov Kepri sudah lengkap. Ia berharap ke depannya ia bisa berbagi tugas dengan Isdianto dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di Kepri.

Selain Nurdin, pelantikan Isdianto juga dihadiri sejumlah pejabat. Antara lain Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Kajati Kepri Asri Agung, Danrem 033 Wira Pratama Brigjen Gabreil Lema, Danlantamal Tanjungpinang Laksma Ribu Eko Suyatno, dan Wakapolda Kepri Brigjen Pol Yan Fitri Halimansyah. Selain itu, sejumlah anggota DPRD Kepri, Kepala OPD Kepri, mantan Gubernur Kepri Ismeth Abdullah, anggota DPR RI dapil Kepri Dwi Ria Latifa, Bupati Bintan Apri Sujadi, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, serta kerabat Isdianto juga turut hadir.

Proses pelantikannya sendiri cukup singkat. Tak lebih dari 10 menit. Usai pengambilan sumpah, Isdianto bersama istri Rosmerry Isdianto mendapat ucapan selamat dari Presiden Joko Widodo. Ucapan selamat juga diberikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, serta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga juga memberi ucapan selamat. Di antaranya Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Mendagri Tjahjo Kumolo.

 

sumber: sindobatam.com

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) menerapkan sistem online dalam proses perizinan Rencana Pengajuan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Namun sistem baru ini dikeluhkan pengusaha, sebab sering mengalami kendala saat proses wawancara melalui Skype. Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, OK Simatupang mengatakan koneksi internet yang tidak stabil menjadi salah satu kendala utama dalam menerapkan sistem online ini. Sehingga banyak keluhan yang disampaikan pengusaha, karena membuat proses pengurusan RPTKA yang baru ataupun perubahan menjadi lama.

Dia menjelaskan, semua tenant kawasan Industri yang mengurus RPTKA baru dan perubahan mengeluhkan permasalahan ini. Sebelumnya ada perwakilan Kemenaker yang bertugas di Mal Pelayanan Publik (MPP) Batam, sehingga pengurusan bisa dilaksanakan langsung. Namun sejak November 2017, perwakilan Kemenaker ditarik dengan alasan pelayanan sudah berbasis online. Semenjak itu, Industri yang ingin mengurus RPTKA baru dan perubahan dilayanan melalui tatap muka melalui aplikasi Skype. Sayangnya, keunggulan sistem dan jaringan untuk layanan online ini belum memadai sesuai dengan apa yang diharapkan. Kerap kali layanan tatap muka berhenti di tengah jalan dan harus diulang kembali.

Sumber: batampos.co.id

Dinas Lingkungan Hidup Batam hingga kini belum mengetahui informasi soal asal dan penyebab adanya limbah minyak (oil spill) yang mencemari sejumlah titik pantai di Nongsa. Tak hanya kasus yang terjadi pada baru-baru ini saja, kasus pencemaran yang terjadi pada 2017 lalu juga belum terungkap. Untuk kasus terbaru ini, DLH Batam masih menunggu penyelidikan yang sedang dilakukan. Untuk diketahui, DLH Batam mengaku telah mengambil sampel limbah tersebut dan juga menyampaikan informasi pencemaran hingga ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.

Sementara kasus pencemaran serupa yang terjadi pada 2017 lalu hingga kini pengungkapannya Herman akui masih nihil. Padahal pada saat ia menjadi Pelaksana Tugas mengganti Kepala DLH lama, Dendi Purnomo yang tersandung kasus hukum.Menurutnya kasus ini, ia menilai karena fenomena alam karean limbah yang mencemari laut dan pantai Batam terseret arus, untuk itu sulit untuk menentukan siapa yang bersalah.

Sumber: medcom.id

PT Perusahan Gas Negara Tbk (PGN) menunda pembangunan pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS) dari Natuna ke Batam. Adapun alasan penundaan proyek karena kondisi listrik saat ini di Batam masih tercukupi oleh sistem kelistrikan Sumatera. Selain itu, Direktur Utama PGN Jobi Triananda Hasjim menjelaskan, perkiraan permintaan listrik meleset dari yang diperkirakan. Tentu kondisi itu memberikan efek tersendiri terhadap kebijakan yang diambil oleh PGN.

Jobi menuturkan saat ini perusahaan kembali mengkaji proyek tersebut. Pembangunan proyek infrastruktur harus melihat dari sisi permintaan. Jika tidak, proyek itu tidak akan optimal manfaatnya. Meskipun tidak menyebutkan detil berapa konsumsi saat ini di Batam, Jobi mengatakan, kebutuhan listrik di pulau yang paling berdekatan dengan Singapura sudah terpenuhi oleh sistem kelistrikan Sumatera. Sejauh ini pihaknya sudah melakukan berbagai pembahasan tentang proyek tersebut, mulai dari Front End Engineering Design (FEED) sampai persiapan engineering. Namun, PGN tidak berani melakukan eksekusi tanpa mengetahui kepastian permintaan listrik.

Sumber: wartaekonomi.co.id/

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia Profesor Doktor Hikmahanto Juwana berpendapat, Pemerintah Indonesia tak perlu memutuskan hubungan diplomatik dengan Arab Saudi dan kasus hukuman mati terhadap TKI tak akan mempengaruhi hubungan kedua negara. Hikmahanto Juwana juga mengatakan Arab Saudi memiliki kedaulatan dalam mengatur hukum di negaranya sendiri. Karena itu, dalam hal kasus hukuman mati Muhammad Zaini Misrin, pemerintah Indonesia tidak bisa mencampuri keputusan yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi.Dia juga mengingatkan Pemerintah Indonesia agar tidak salah langkah apalagi sampai berniat memutus hubungan kedua negara.

Jika hal itu terjadi, maka yang rugi adalah Indonesia. Apalagi, kata dia, hubungan dua negara terlihat makin mesra setelah kunjungan Raja Arab Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud. Bahkan, kunjungan Raja Salman ke Indonesia mendapat sambutan yang meriah. Hikmahanto juga menyatakan Konvensi Wina 1963 tak mengatur sanksi pemberian notifikasi hukuman mati warga negara asing (WNA). Jadi, dengan alasan itu, Arab Saudi tak perlu menginformasikan tentang eksekusi mati TKI Muhammad Zaini Misrin kepada Pemerintah Indonesia. Tapi, Hikmahanto menjelaskan, dengan alasan kemanusiaan mestinya negara manapun yang menganut hukuman mati harus menyampaikan notifikasi kepada negara asal WNA itu.

Selain rasa kemanusiaan, kedua negara punya hubungan baik yang telah terjalin berpuluh-puluh tahun. Karena itu, sudah sepantasnya Pemerintah Arab Saudi memberi notifikasi kepada Pemerintah Indonesia terlebih dulu. Berdasarkan hukum internasional merujuk pada Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Kekonsuleran (Konvensi Wina 1963), Indonesia dan Arab Saudi telah menjadi anggota melalui aksesi masing-masing pada 4 Juni 1982 dan 29 Juni 1988. Dalam pasal 36, kata dia, mengatur tentang pemberian notifikasi bagi negara yang menangkap dan menghukum mati warga negara asing (WNA) kepada pemerintah negara asalnya.

Sumber: REPUBLIKA.CO.ID

Pemerintah Indonesia harus bisa menjadi fasilitator dalam mendorong pengembangan potensi bangunan-bangunan tua bernilai sejarah menjadi tempat seni pertunjukkan yang mampu memikat mendatangkan wisatawan dan musisi internasional ke sejumlah daerah. Langkah ini tentunya sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berkomitmen menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional di masa mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh promotor musik sekaligus event consultant dari pertunjukkan the Hitman David Foster and Friends, Anas, di De Tjolomadoe Karanganyar. Terjualnya seluruh tiket pertunjukkan sekaligus apresiasi yang diberikan secara langsung oleh David Foster terhadap bangunan De Tjolomadoe menjadi bukti bahwa bangunan tua bernilai sejarah yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia bisa juga melakukan hal serupa.

Untuk merevitalisasi bangunan tua itu tentunya harus melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah keterlibatan para arkeolog dan ahli sejarah. Lalu untuk lebih memberikan nilai jual dan nilai tambah maka keterlibatan pihak BUMN sekaligus pihak swasta menjadi langkah yang harus dilakukan berikutnya. Anas menyebutkan beberapa tempat di Indonesia yang sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai tempat untuk seni pertunjukkan berskala internasional. Di daerah Sumatera Utara memiliki kearifan budaya lokal di kawasan Danau Toba. Lalu di Jakarta dan Sumatera Barat memiliki sejumlah bangunan tua yang bernilai sejarah dari peninggalan Belanda.

 

Sumber: News.okezone.com

Pemerintah Republik Indonesia menyerahkan 2 ambulans ke pemerintah Samoa yang diwakili Kementerian Kesehatan. Proses serah terima dilaksanakan di Kantor Kementerian Kesehatan Samoa di Apia  Utusan Khusus Presiden RI Dubes Muhammad Lutfi mewakili Pemerintah RI dan Menteri Kesehatan Samoa Hon. Tuitama Dr. Talalelei Tuitama mewakili Pemerintah Samoa telah hadir dalam upacara tersebut. Proses serah terima juga juga dihadiri oleh Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Samoa dan Kerajaan Tonga Dubes Tantowi Yahya dan Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Samoa Hon. Afamasaga Lepuiai Rico Tupai. Kedua ambulans merupakan simbol kedekatan hubungan dan kekerabatan antara masyarakat Indonesia dan Samoa. Untuk diketahui, Topan Gita telah menghantam Samoa pada 12 Februari 2018 dan menyebabkan Samoa mengalami banjir dan angin kencang. Beberapa media menyebutkan beberapa fasilitas kesehatan mengalami kesulitan air dan permasalahan lainnya, termasuk demam berdarah, penyakit pencernaan dan trauma pasca bencana. Pemerintah RI melalui Kedutaannya di Wellington telah mengirimkan ambulans untuk membantu rumah sakit di Samoa dalam meningkatkan kapasitas pelayanan dan guna menjangkau masyarakat di daerah yang sulit dijangkau. Dalam sambutannya, Hon. Tuitama Dr. Talalelei Tuitama menyampaikan apresiasinya dan mengharapkan kedua negara dapat meningkatkan kerjasama di bidang kesehatan. Dalam kunjungannya, Utusan Khusus juga melaksanakan pertemuan dengan Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Samoa, Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi dan CEO Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan. Beliau meyakini bahwa kerja sama kedua negara akan lebih terbangun dan merekatkan hubungan pemerintah dan masyarakat kedua negara.

 

Sumber: Sindobatam.com

Kasus kejahatan skimming yang menyasar nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga terjadi di Batam. Setidaknya, ada empat nasabah yang menjadi korban dengan total kerugian mencapai Rp14 juta. Pimpinan Cabang BRI Nagoya Rory Lumbantoruan, mengatakan tindak kejahatan skimming merupakan berupa pencurian informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu secara ilegal yang terjadi di beberapa daerah, di Indonesia. Meskipun saat ini pelakunya sudah ditangkap oleh pihak yang berwajib, tapi upaya pergantian kartu ATM tetap perlu dilakukan untuk lebih menjaga keamanan nasabah.

Jumlah nasabah BRI di Batam saat ini diperkirakan mencapai 30 ribu dan jumlah nasabah yang memegang kartu mencapai 18 ribu nasabah. Proses migrasi kartu untuk ATM dari teknologi pita magnetik ke teknologi chip masih terus dilakukan. Dalam dua hari pada akhir pekan lalu Kantor Cabang BRI Nagoya telah melayani sebanyak 580 nasabah dan untuk cabang BRI Batam Centre sekitar 750 nasabah. Imbauan penggantian kartu tersebut disampaikan kepada nasabah melalui pesan singkat dan juga melalui sejumlah ATM. Pihaknya memang mendahulukan nasabah-nasabah yang terindikasi menjadi korban tindak kejahatan skimming tersebut. Itu sebabnya, tidak semua nasabah BRI langsung mendapatkan pesan singkat terkait dengan penyempaian untuk pergantian kartu ATM.

Page 10 of 13

Tentang Kami