Live Streaming
super me

super me

Page 9 of 23

Sumber: Liputan6.com

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah kian serius membantu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui digitalisasi. Program Go Online UMKM yang telah digulirkan pemerintah harus digencarkan karena perkembangan teknologi informasi juga makin cepat dan pasar kian terbuka. Merujuk hasil riset Mckinsey Institute, politikus yang kerap dipanggil Bamsoet ini mengatakan, hingga akhir 2017 terdapat 59,9 juta unit bisnis UMKM di Indonesia. Namun, dari jumlah itu baru baru 3,97 juta unit UMKM yang saat ini sudah memanfaatkan ranah digital. Menurut dia, data itu juga menjelaskan banyak aspek. Misalnya, masih banyak pelaku UMKM yang belum punya akses untuk mencari informasi tentang permintaan atau kebutuhan pasar baik domestik maupun mancanegara. Selain itu, ada beberapa indikator yang nyata-nyata menunjukan keterlambatan UMKM Indonesia beradaptasi dengan era digitalisasi. 

Indikator berikutnya adalah masih kecilnya persentase UMKM yang dapat memanfaatkan jasa online untuk mempromosikan dan memasarkan produknya. Padahal, jika pelaku UMKM di Indonesia bagian tengah dan timur Indonesia mendapatkan akses untuk memasarkan dan mempromosikan produknya melalui internet, maka kontribusinya bagi perekonomian nasional diyakini akan signifikan. Karena itu Bamsoet mendorong pemerintah menggencarkan sosialisasi Go Online UMKM. Mantan wartawan itu menegaskan, pelaku UMKM di semua daerah termasuk di pelosok layak mendapatkan informasi yang lengkap tentang program itu. Bambang menambahkan, dinas-dinas perekonomian di daerah bisa menjadi garda terdepan dalam menyosialisasikan program Go Online UMKM. Sebab, pemda tentu punya data dan paling tahu potensi ataupun jumlah pelaku UMKM di daerah masing-masing.

REPUBLIKA.CO.ID,

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam mengantisipasi bonus demografi pada tahun 2030. Moeldoko mengatakan, jika bonus demografi diarahkan dengan baik maka akan menjadi kekuatan bangsa. Hal itu sebagai persiapan menghadapi terjadinya bonus demografi, atau populasi masyarakat usia produktif jauh lebih banyak daripada usia nonproduktif. Menurutnya, jika bonus demografi tersebut dapat diarahkan dengan baik, akan menjadi kekuatan bangsa. Sebaliknya, jika dibiarkan, justru akan menjadi ancaman tersendiri.Peningkatan kualitas SDM, kata dia, sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari tingkat kesehatan, lingkungan, pendidikan, hingga infrastruktur pendukung lainnya. Salah satu penyebab ketimpangan kualitas SDM, katanya lagi, adalah masih banyak masyarakat Indonesia yang berasa pada daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang notabene masih sulit terakses.

Di daerah yang terisolasi, menjadikan pendidikan dan kesehatan sulit terakses. Hal itu yang menjadikannya tertinggal. Pembangunan SDM juga harus dilakukan di kawasan-kawasan perdesaan. Hal itu sesuai dengan program pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Ketua Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian UGM Jangkung Handoyo Mulyo mengatakan bahwa pembangunan SDM menjadi suatu yang tidak boleh terlupakan oleh Ppemerintah di tengah masifnya pembangunan infrastruktur, termasuk peningkatan SDM di kawasan "pinggiran". Setidaknya, kata dia, ada tiga hal yang menjadi poin untuk mengenjot pembangunan SDM, yakni kognitif yang berkaitan dengan pendidikan, afektif yang berkaitan dengan sikap dan nilai, dan psikomotor yang berkaitan dengan keterampilan.

Menurut Moeldoko, salah satu hal dapat ditekankan untuk membangun SDM kawasan perdesaan adalah melalui pengembangan keterampilan untuk meningkatkan hasil produk lokal. Jika hal itu dilakukan, kesejahteraan dan perekonomian akan meningkat. Ia berharap peran pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan SDM dalam hal keterampilan juga sangat diharapkan. Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G. Plate mengatakan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) sudah dilakukan pemerintah sejak awal. Hal itu terlihat dari kebijakan pemerintahan Jokowi yang begitu besar untuk biaya pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Untuk program pendidikan, dia mencontohnya pemerintah yang mengeluarkan Program Indonesia Pintar (PIP). Ia mengungkapkan bahwa ada 19 juta siswa setiap tahun diberikan beasiswa melalui Indonesia Pintar. Belum lagi, ada 190 juta peserta BPJS yang dibiyai oleh Pemerintah.

Sumber: koran-jakarta.com

Pemerintah diminta terus menambah lapangan kerja di Tanah Air guna menekan angka pengangguran yang kini mencapai lebih dari tujuh juta orang. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar pekerja Indonesia mampu bersaing di dalam maupun luar negeri.

Kedua kebijakan tersebut dinilai bisa meredam polemik dan silang pendapat persoalan tenaga kerja, terkait dengan anggapan membanjirnya tenaga kerja asing (TKA), dan banyaknya tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Peneliti Indef, Abdul Manap Pulungan, mengatakan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang sebanyak sembilan juta orang itu memang sudah memprihatinkan.Apalagi, mayoritas mereka bekerja pada sektor kasar atau tidak membutuhkan skill tinggi. Jutaan TKI di mancanegara tersebut juga menimbulkan kecemasan jika sewaktu- waktu dideportasi. Menurut Manap, terlepas dari kemungkinan aksi balasan dari negara-negara pemberi kerja karena tenaga kerja mereka ditolak bekerja di Indonesia, sudah semestinya negara membuka lapangan kerja seluas- luasnya di dalam negeri.

Sumber: batampos.co.id

Hari buruh akan diperingati oleh asosiasi buruh dengan berbagai cara. Tak hanya digelar dalam bentuk aksi damai, namun ada juga yang memperingatinya dengan menggelar dialog dan juga hiburan. Polres Karimun telah menyiapkan sebanyak 300 personelnya untuk mengamankan jalannya berbagai aksi dari asosiasi pekerja dalam memperingati hari buruh nanti, Dari masing-masing surat masuk yang diterimanya, lanjutnya, kegiatannya berbeda-beda. DARI KSPSI akan menggelar dialog di salah satu hotel di Karimun. Kemudian dari SPL -FSPMI di PT Saipem hanya akan menggelar hiburan bersama pekerja dan juga menggelar gotong royong. Berikutnya dari SPAI-FSPMI akan menggelar konvoi dan mimbar bebas.

Mimbar bebas dari SPAI-FSPMI akan disampaikan di Kantor Bupati Karimun untuk menyampaikan aspirasi. Kemudian dilanjutkan gotong royong ke Pantai Pelawan. Pada hari buruh nanti, tak hanya dari Polres saja personil yang kami turunkan untuk mengamankan jalannya kegiatan serikat pekerja. Diharapkan pelaksanaan peri­ngatan hari buruh nanti dapat ber­jalan dengan aman dan lan­car sampai acara selesai. Ia ya­kin situasi akan tetap kondu­sif di wilayah Karimun. Apalagi selama ini peringatan hari buruh di Karimun berlangsung aman dan damai.

Sumber: batampos.co.id

Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor Kepulauan Riau direncanakan 4 Mei 2018. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kota Batam, Teddy Mar mengatakan, rendahnya kesadaran masyarakat untuk taat bayar pajak kendaraan, membuat pemerintah mengambil sejumlah kebijkan, salah satunya dengan cara pemutihan denda pajak kendaraan. Menurut dia, adapun kebijakan yang akan ditempuh ialah dengan melakukan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kedua (BBN-KB), serta adanya keringanan tunggakan pokok pajak kendaraan bermotor 50 persen.Sementara itu untuk pajak tertunggak diskon 50 persen. Lalu dendanya dihilangkan, atau tidak dihitung lagi. Terkait  persyaratannya, bila tidak ada penggantian STNK ataupun plat itu cukup membawa fotokopi Kartyu Tanda Penduduk (KTP). Tapi untuk penggantian nama dengan penggantian STNK, masyarakat cukup membawa BPKB asli, KTP, dan surat jual beli. Teddy berharap masyarakat memanfaatkan program ini. Anggota Komisi II DPRD Kepri Rudy Chua memberikan apresiasi pada Pemprov Kepri yang melakukan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Meski demikian, ia menyoroti lemahnya validasi data yang dimiliki Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kepri. Pemutihan upaya bagus, tetapi harus didukung dengan data wajib pajak yang mangkir

 

Sumber: ANTARANews.com

Sebanyak 20 orang anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat meninjau perumahaan yang dialiri jaringan gas Perusahaan Gas Negara di Kota Batam Kepulauan Riau, Senin. Wakil Ketua Komisi VII Herman Khaeron mengatakan kunjungannya itu untuk mengetahui bagaimana kondisi masyarakat setelah dialiri jaringan gas. Kunjungan kerja dalam reses itu disambut warga Perumahan Sentosa Perdana, Batuaji, Batam.Dalam Kunjungan Kerja rombongan Komisi VII tersebut, turut hadir Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Dilo Seno Widagdo, Direktur Jenderal Migas KESDM Joko Siswanto dan warga pengguna gas bumi. Jargas di Perumahan Sentosa Perdana, Batuaji yang dikunjungi ini merupakan proyek penugasan dari pemerintah melalui Kementerian ESDM kepada PT PGN untuk membangun sekaligus mengoperasikan.

Dilo mengatakan, total pipa yang dibangun untuk mengalirkan gas bumi ke 4.003 rumah tangga di Batam mencapai lebih dari 55 km yang tersebar di 16 perumahan. Proyek yang dibangun sejak 2016 itu menggunakan dana APBN. Hingga saat ini, pipa gas bumi yang dimiliki dan dioperasikan PGN di Batam sepanjang 223,57 km. Selain jargas, PGN juga telah membangun pipa distribusi di kawasan Nagoya sepanjang 18,3 KM.Di Batam, PGN sampai saat ini telah memasok gas bumi ke 4.809 pelanggan dengan rincian 43 industri besar, 65 pelanggan komersial seperti restoran hingga hotel, serta 4.701 rumah tangga.

Sumber: TRIBUNBATAM.id, BATAM

Peringati hari buruh sedunia (May Day), para buruh yang tergabung dalam FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Batam akan  menggelar aksi demo. Aksi itu akan menyampaikan empat tuntutan. Panglima Garda Metal Kota Batam Suprapto, yang juga Sekretaris FSPMI Batam mengatakan dalam aksi memperingati May Day, sebelum menuju kantor Wali Kota Batam dan Gedung Graha Kepri, buruh akan berkumpul di empat titik. Keempat tuntutan itu pertama memolak atau mendesak pemerintah pusat mencabut Peraturan Pemerintah (PP) No.78 tahun 2015 tentang pengupahan, karena sangat merugikan para buruh. Kemudian kedua, turunkan harga sembako, listrik dan BBM (bahan bakar minyak). Selanjutnya, ketiga tolak tenaga kerja asing (TKA) unsklill (yang tidak punya skill). Dan terakhir segera SK-kan UMSK (umpah minumum sektoral khusus) Batam 2018.

summber:  http://industri.bisnis.com

Batam membutuhkan penanganan terstruktur untuk mengembalikan peruntukannya sebagai kawasan industri unggulan. Kota yang didesain sebagai kota industri sejak awal pembentukan pada 1970 ini diharapkan tidak kehilangan identitasnya. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, saat menjawab pertanyaan bagaimana membangun kembali ekonomi Batam pada pertengahan April 2018, menjelaskan bahwa Batam tidak hanya butuh investasi lebih besar, tetapi juga perbaikan sumber daya manusia. Airlangga menyebutkan pihaknya telah mendapatkan komitmen dari pemerintah Singapura untuk menjadikan Batam sebagai basis produksi. Pemerintah terus melakukan promosi untuk Batam guna meningkatkan investasi. Batam merupakan wilayah strategis karena berada di sisi Selat Malaka. Selat ini merupakan jalur utama pelayaran dari Timur ke Barat dan menjadi salah satu jalur tersibuk di dunia untuk perniagaan. Wilayah ini juga berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia yang menjadi hub untuk perdagangan lintas negara.

Batam awalnya merupakan pulau relatif kosong. Pada 1970 , Batam mulai dikembangkan sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina. Lalu dengan Kepres No.41/1973 pemerintah membentuk gugus tugas khusus mengembangkan Batam dengan nama Otorita Pengembangan dan Pengusahaan Batam (BP Batam). Pemerintah kemudian menempatkan area bebas pajak dan pungutan (free trade zone) yang kemudian menjadi keunggulan Batam melalui Undang-undang No.36/2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Seiring dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean maupun perjanjian tarif bilateral antara Indonesia dengan sejumlah negara, keunggulan Batam, Kepulauan Riau menjadi tidak lagi optimal karena investor tidak harus ke Batam untuk memperoleh insentif dan kemudahan fiskal.

Batam pun terkena imbas. Bank Indonesia bahkan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau pada 2018 hanya 2,7% hingga 3,1%. Angka ini jauh di bawah estimasi pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,4% pada tahun ini. Bank Indonesia mencatat, pelemahan ekonomi telah terlihat semenjak 2016. Perlambatan ini disebabkan oleh melemahnya sektor-sektor utama, yakni pengolahan, pertambangan dan konstruksi.Dari sisi investasi, Bank Indonesia mencatat pertumbuhan berada di bawah rata-rata nasional. Realisasi investasi di wilayah ini hanya tumbuh 2,44% pada 2016 dan 3,13% pada tahun lalu. Laporan ini juga mencatat meski sempat minus pada 2016, eskpor Kepulauan Riau mulai membaik dengan kenaikan 6,7% pada tahun lalu.

Sumber: VIVA.co.id

Investigasi Ombudsman mengungkapkan, jumlah tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia membludak lebih besar dari data resmi yang dirilis pemerintah. Selain itu, banyak TKA yang merupakan pekerja atau buruh kasar. Investigasi itu dilakukan pada Juni-Desember 2017 di tujuh provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sumatera Utara dan Kepulauan Riau.Komisioner Ombudsman RI Laode Ida mengatakan, semakin banyaknya TKA yang masuk ke Indonesia karena adanya perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja pada 2015. Laode menjelaskan, awalnya Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 mewajibkan TKA untuk bisa berbahasa Indonesia. Namun, syarat itu dihapus lewat Permenaker Nomor 35 Tahun 2015.

Selain itu, dalam aturan yang lama juga harusnya ada ketentuan tenaga kerja lokal dan asing di suatu perusahaan berbanding 1:10, di mana satu TKA sebanding 10 Tenaga Kerja Indonesia. Akan tetapi, dalam aturan yang baru, ketentuan tersebut dihapuskan.Oleh karena itu, Ombudsman meminta Kementerian Tenaga Kerja untuk segera melakukan perubahan kembali Permenaker.

 

Sumber: TRIBUNNEWS.COM,

Komisi IX DPR mengultimatum kepada pemerintah untuk mengungkap data-data jumlah pekerja asing di Indonesia hingga 18 Mei 2018. Pasal jumalh TKA saat ini simpang siur sehingga menimbulkan kegaduhan nasional. Ultimatum itu diputuskan dalam Rapat Kerja dengan Kemenaker, BKPM, Dirjen Imigrasi, dan Dirjen Pengembangan Daerah Kemendagri di DPR RI, Senayan, Jakarta guna menyikapi terbitnya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing. Pemerintah juga diminta untuk terbuka menjelaskan pasal-pasal dalam Perpres tersebut yang dinilai membuka pintu bagi pekerja asing.

Misalnya Pasal 10 Ayat 1 Butir C yang menyatakan izin Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) tidak diwajibkan pada pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah. Begitu juga pasal Pasal 13 Ayat 1 dimana RPTKA bisa diurus belakangan untuk pekerjaan yang mendesak.Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengatakan Data yang diminta untuk dibuka juga adalah kebutuhan lapangan kerja dalam proyek investasi asing, data orang asing yang dilibatkan dalam turnkey project, serta data lokasi yang jadi konsentrasi pekerja asing di Indonesia. Selain itu Komisi IX DPR juga sepakat membentuk Tim Pengawas Tenaga Kerja Asing yang bertujuan untuk memonitor secara khusus persoalan tersebut, termasuk melakukan sidak ke beberapa wilayah yang terdapat konsentrasi TKA ilegal di Indonesia.

Page 9 of 23

Tentang Kami