Live Streaming
super me

super me

Page 9 of 13

Sumber: Bisnis.tempo.co

Mantan Wakil Presiden RI ke-11 Boediono mengatakan, pemerintah dapat mengambil pelajaran dari pemerintah Orde Baru (Orba) khususnya soal efektifitas kebijakan ekonomi. Menurut Boediono, pada zaman Orba indikator sosial ekonomi Indonesia sangat baik. Hampir selama 30 tahun, pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen tiap tahunnya. Rasio Gini, kata dia, juga cukup stabil pada angka 30-35 persen.

Mantan Gubernur Bank Indonesia ini mengatakan hal tersebut dapat dicapai karena adanya kontinuitas dalam konsepsi dan pelaksanaan suatu kebijakan perekonomian pada masa Orba. Selain itu, ada fokus dan koherensi yang jelas dari kebijakan tersebut, sehingga muncul kebijakan ekonomi yang efektif. Boediono menyebut, meski dalam situasi politik yang berbeda, aspek kontinuitas, adanya fokus dan koherensi, serta rasionalitas dalam menerapkan kebijakan ekonomi dapat diadaptasi oleh pemerintah saat ini. Meski begitu, menurut Boediono, apa yang dilakukan oleh pemerintah dan BI saat ini sudah sangat baik. Dilihat dari naiknya pertumbuhan perekonomian Indonesia dari tahun ke tahun.

 

Sumber: Politikindonesia.com

Pemerintah akan menerbitkan aturan untuk membekukan semua peraturan terkait perizinan investasi. Langkah itu akan dilakukan dalam satu hingga dua pekan ke depan, untuk memperbaiki iklim investasi di dalam negeri. Rencana pemerintah tersebut disampaikan Menteri Koordinator Ekonomi Darmin Nasution di Kompleks Istana Kepresidenan.

Ia menambahkna, untuk membekukan aturan-aturan tersebut, pemerintah akan menerbitkan PP yang baru, Selain membekukan aturan, agar izin investasi lebih mudah, maka pemerintah juga berencana merevisi sekitar 11 hinga 12 undang- undang yang mengatur proses perizinan investasi melalui sistem omnibus law. Omnibus law adalah penyusunan satu UU baru yang mengamandemen sebagian pasal pada UU yang lama. Ia menerangkan,  11 UU yang akan diamandemen itu bukanlah mengubah seluruh pasal. Namun, hanya ada beberapa pasal saja yang akan diubah.

Sumber: CNNIndonesia.com

Pemerintah kembali menangguhkan aturan Angkutan Sewa Khusus setelah pertemuan dengan perwakilan sopir taksi daring, kemarin. Dalam pertemuan itu juga membuahkan tiga poin yang disepakati oleh pemerintah dan sopir taksi online. Perwakilan Aliansi Nasional Driver Online (Aliando) Sabar Gimbal menjelaskan bahwa poin pertama yang telah disetujui adalah ditangguhkannya kembali Peraturan Menteri 108 Tahun 2017 yang seharusnya diterapkan pada 1 April 2018. Dalam rentan waktu tersebut Pemerintah berjanji untuk menyesuaikan peraturan sebelum akhirnya diterapkan.

Selain itu dalam peraturan yang telah disesuaikan nanti, PM 108 tidak akan menyertakan poin agar para sopir taksi daring memiliki badan hukum atau kewajiban koperasi. Poin ketiga adalah membahas bila nantinya aplikator bakal dijadikan perusahaan transportasi resmi di dalam negeri. Ia mengungkapkan tiga poin tersebut adalah hasil musyawarah antara pihaknya saat bertemu dengan perwakilan pemerintah di antaranya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Kominfo Rudiantara.

Sumber: Metrobatam.com

Dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah hukum Kepolisian Sektor Batam Kota, ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat ikut menjadi Kepolisian Masyarakat “untuk berperan aktif menjadi Mitra Kepolisian dalam menciptakan kondisi Nyaman, Tentram dan Tertib.

Kapolsek Batam Kota Kompol Firdaus menerangkan, program kerja Polsek Batam Kota dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dengan melakukan tiga fungsi lain diantaranya, program kerja Pre-entif ( Menangkal) disini, pihak kepolisian harus bisa menangkal kejahatan agar tidak terjadi, hal ini lebih ditekankan pada unit Binmas yang mengarah pada Kepolisian Masyarakat ( POLMAS) tujuannya agar Masyarakat mengerti dan sadar hukum baik untuk diri sendiri, saudara dan teman serta Intelijen yang bertujuan menggalang kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindakan melawan hukum, hal ini menjadi prioritas kedepannya.

Selain itu, dalam menjaga Kamtibmas kepolisian juga membentuk Forum Komunikasi Kebutuhan Masyarakat melibatkan Babhinkabtimas, Babinsa dan Perangkat Pemerintah itu bertujuan jika ditemukan kasus tindak pidana ringan ( TIPIRING) dapat diselesaikan di Forum tersebut dan tak perlu melapor ke pihak yang berwajib. ( Problem Softing). Strategi untuk itu unit. Binmas menyebut Partner Shift Building.

 

Sumber: sindobatam.com

Tingkat hunian rumah susun sewa (Rusunawa) di Batam hanya sekitar 55 persen. Badan Pengusahaan (BP) Batam menilai pertumbuhan ekonomi yang melambat pada tahun 2017 lalu memberikan dampak sepinya tingkat hunian rusunawa, sebab banyak masyarakat yang tak lagi bekerja di perusahaan. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pemanfaatan Aset BP Batam Dendi Gustinandar mengatakan, tingkat hunian rusunawa tahun lalu mengalami penurunan. Pihaknya tengah berupaya untuk mengajak masyarakat, terutama pekerja untuk mau tinggal di rusun.

BP Batam saat ini mengelola tujuh rusunawa sebanyak 25 twin blok dan total kamar sebanyak 1.810 kamar. Dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti listrik, air, lapangan olah raga dan juga tempat ibadah. Karena tujuan awal pembangunan rusunawa adalah untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi pekerja. Harga sewan juga sangat terjangkau, berdasarkan Perka Nomor 23 Tahun 2016 untuk di lantai satu hanya Rp172.500 per orang, lantai dua Rp157.500 per orang atau Rp630.000 per kamar. Sedangkan lantai tiga hanya Rp142.500 per orang dan lantai empat hanya Rp127.500 per orang.

Sumber:sindobatam.com

Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad akan melakukan pergantian Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Batam. Perubahan itu setelah mendapatkan persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Anggota DPRD Kota Batam, Udin Sihaloho mengingatkan agar Pemko Batam menempatkan orang yang berkompeten pada jabatan strategis agar dalam melaksanakan kinerja sesuai dengan harapan masyarakat.

Menurut dia, jangan sampai terjadi transaksional jabatan dan balas jasa politik, sebab akan mengorbankan masyarakat dengan program kerja yang tidak tepat sasaran. Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, perombakan akan dilakukan dalam waktu dekat, meski belum dipastikan waktunya. Tahapan proses yang telah dilalui hampir final tinggal menunggu momen tepat serta penilaian dari pimpinan, sehingga orang mengisi jabatan tersebut bisa menjalankan tugas dengan maksimal

Sumber: batampos.co.id

Maraknya kasus pembobolan rekening nasabah bank dengan modus skimming membuat Polda Kepri turun tangan. Polisi akan ikut mengawasi mesin anjungan tunai mandiri (ATM) agar tidak jadi sasaran para skimmer. Dimsapaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri, Kombes Budi Suryanto bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan perbankan maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepri di Batam. Budi meminta pihak perbankan terus meningkatkan sistem keamanan data nasabah.

Kombes Budi mengapresiasi beberapa bank di Batam yang langsung merespon dengan melakuan penggantian kartu ATM nasabahnya dari sistem magnetik ke chip yang diklaim lebih aman dari kejahatan skimming. Budi yakin perbankan di Batam akan selalu meningkatkan pengawasan dan pengamanannya ke nasabhnya dari aksi pencurian saldo di rekening. Sementara Vice President Bank Mandiri Area Batam-Kepri, Brian A Nugroho, memastikan sampai saat ini tak ada nasabah Mandiri Kepri khususnya Batam yang terkena skimming. Hal itu diperkuat dengan tak ada laporan nasabah yang kehilangan uang di rekening nasabah.

Dikatakan Brian, Bank Mandiri terus menjaga keamanaan rekening nasabahnya. Sebelum maraknya kasus skimming, Bank Mandiri telah terlebih dahulu menganti kartu debit atau ATM nasabahnya dengan kartu berteknologi chip. Pergantian pita magnetik dengan chip untuk semua jenis kartu, di antaranya Gold, Premium hingga Silver.

sumber: CNNINDONESIA.COM

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah mendapatkan identitas pengendali dan bos penyelundup narkotik jenis sabu seberat 1,6 ton yang digagalkan di Batam, Kepulauan Riau pada 20 Februari silam. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim, Brigadir Jenderal Eko Daniyanto, mengatakan identitas tersebut diperoleh dari hasil kerja sama dengan pihak kepolisian China sebagai langkah pengungkapan kasus secara tuntas.

Dia menerangkan, empat orang warga negara Taiwan yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, Tan Mai (69), Tan Yi (33), Tan Hui (43), nakhoda, dan Liu Yin Hua (63) kerap mengaburkan pemeriksaan yang dilakukan pihaknya. Namun, hal tersebut berubah setelah kedatangan personel dari kepolisian China. Menurut Eko, keempat tersangka terlihat takut dengan aparat kepolisian China sehingga membuka identitas pengendali dan bos di balik kasus penyelundupan sabu seberat 1,6 ton ini. Bahkan, lanjut Eko, kepolisian China juga telah mengetahui keberadaan pengendali dan bos jaringan tersebut. Atas dasar itu, kata Eko, Polri dan kepolisian China akan bergerak menangkap pengendali dan bos jaringan narkotik internasional tersebut dalam waktu dekat.

Sumber: cnnindonesia.com

Pemerintah berencana mengubah mekanisme pembelian beras untuk memenuhi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang selama ini dilakukan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). Melalui perubahan mekanisme ini, pemerintah berharap mampu memiliki stok CBP hingga 1,2 juta ton. Dalam mekanisme pembelian CBP yang baru, pemerintah nantinya hanya akan membayar selisih harga pembelian yang dilakukan Bulog dengan harga yang dijual di pasar. Adapun selama ini, pemerintah memberikan sejumlah dana kepada Bulog guna membeli beras untuk mengisi stok CBP.

Dengan pola pembelian CBP yang baru pemerintah dapat meningkatkan keterisian stok CBP. Selama ini pemerintah kerap kali gagal memenuhi stok CBP minimal sebanyak 350 ribu ton. Adapun per Maret 2018, Bulog mencatat stok CBP defisit 27.888 ton. Pola pembelian CBP yang baru ini, diharapkan dapat mengisi stok CBP hingga 1,2 juta ton sesuai dengan yang diminta oleh Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu. Saat ini kata Musdhalifah, pemerintah telah menyediakan anggaran sebesar Rp2,5 triliun untuk membeli CBP tahun ini.

Sumber: ANTARANEWS.COM

Bank Dunia menilai rasio utang pemerintah Indonesia saat ini masih rendah dibandingkan dengan negara-negara dengan tingkat ekonomi maju maupun berpendapatan menengah. Ekonom Utama untuk Bank Dunia di Indonesia Frederico Gil Sander mengatakan rasio utang pemerintah Indonesia yang berada pada kisaran 29 persen terhadap PDB ini juga didukung oleh pengelolaan yang baik sehingga tidak rentan dengan risiko fiskal.

Untuk itu, menurut dia, tidak ada kekhawatiran yang berlebihan mengenai kondisi utang pemerintah Indonesia yang bisa mengganggu kinerja perekonomian dalam jangka menengah panjang. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan penggunaan utang pemerintah sudah dilakukan dengan hati-hati sesuai dengan pengelolaan APBN yang selama ini berlaku.

Sri Mulyani mengatakan penggunaan utang merupakan bagian dari pengelolaan APBN yang dilakukan secara bertahap dan hati-hati, agar perekonomian tidak mengalami kejutan dan mesin ekonomi menjadi melambat. Untuk itu, ia menegaskan pengelolaan utang saat ini belum terlalu mengkhawatirkan karena masih dikendalikan jauh dibawah ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003.

Page 9 of 13

Tentang Kami