Live Streaming
super me

super me

Page 8 of 85

Badan Pengusahaan (BP) Batam menerima kunjungan investor Korea, yaitu Eco Electric Power Indonesia pada Senin (3/2/2020). Saat ini banyak perusahaan asing menaruh perhatian besar terhadap investasi di Batam. Hal ini terlihat dari beberapa kunjungan investor yang hadir dalam waktu hampir bersamaan di Gedung Marketing Center BP Batam.

Eco Electric Power Indonesia fokus pada energi terbarukan seperti Solar, Wind, dan ESS Business, yang menyediakan layanan satu atap dari pengembangan teknologi baru melalui R&D Center untuk konstruksi, manufaktur dan peralatan, manajemen pemeliharaan dan keselamatan, serta memiliki teknologi ECO Electric Power sendiri.

Delegasi Eco Electric Power Indonesia berjumlah 9 orang yang dipimpin langsung oleh Kyeong-ho, Jang dan diterima oleh Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Dendi Gustinandar bersama Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan Binsar Tambunan, Kepala Biro Umum Kurnia Budi, Direktur Pengelolaan Lahan Ilham Eka Hartawan, dan Direktur Peningkatan Kinerja dan Manajemen Risiko Asep Lili Holilulloh.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Dendi Gustinandar mengatakan perusahaan asal Korea ini merupakan perusahaan efisien dan go green. “Mereka sangat tertarik untuk berinvestasi di Batam, karena Batam merupakan tempat yang sudah maju, dan mereka menawarkan efisiensi terhadap potensi aset-aset di BP Batam, jadi kita sama-sama membangun gagasan efisiensi dan go green,” kata Dendi.

Selanjutnya Eco Electric Power tertarik untuk langsung melakukan peninjauan ke aset-aset BP Batam seperti, Bandara Hang Nadim Batam, Pelabuhan Batam, dan sejumlah Waduk serta Rusun BP Batam.

Dendi berharap, semakin banyaknya investasi baru akan membawa dampak positf dan signifikan dalam perkembangan ekonomi di Batam. “Kami harapkan semakin banyak investasi yang ada dapat menjadi nilai tambah bagi perekonomian di Indonesia, khususnya Batam,” kata Dendi. (cc)

Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri membagikan masker ke para pengunjung Samsat di gedung

Graha Kepri pada Senin tanggal 3 Februari 2020. Dalam rangka kepedulian agar masyarakat dapat selalu

sehat Ditlantas Polda Kepri membagikan sebanyak 500 masker kepada para pengunjung.

 

Direkrtur Lalu Lintas Polda Kepri Kombes Pol Mujiono, S.I.K. mengatakan "pembagian masker

yang dilaksanakan pada hari ini merupakan wujud peduli serta antisipasi untuk terhindar dari beberapa

penyakit menular dan juga dalam rangka antisipasi penyebaran virus".

Dalam kegiatan tersebut masyarakat sangat antusias, semoga kedepan terus berlangsung di

tempat-tempat pelayanan publik lainnya harap beberapa masyarakat yang menerima pembagian masker di Gedung Graha Kepri.

 

Pembagian masker pada hari ini didampingi langsung oleh Kasubdit Regident AKBP Syarifudin S.S.IK dengan mengerahkan personel Polwan Ditlantas Polda Kepri.

Jakarta, 05 Februari 2020. Kondisi global masih akan “menantang” di tahun ini, walaupun tensi perdagangan sudah mulai mereda, tapi disrupsi yang mempengaruhi manufaktur global tetap ada. Ada beberapa negara yang membawa angin segar terhadap ekonomi global, meski dibayang-bayangi oleh peristiwa menyebarnya virus Corona.

Fundamental perekonomian Indonesia masih dalam posisi baik, sebab masih bisa meraih angka pertumbuhan sekitar 5% di 2019. Pertumbuhan tersebut didorong oleh konsumsi dalam negeri dan investasi. Di sini, Indonesia mampu menunjukkan iklim kompetitif dan investasinya.

Saat ini, semua agensi Credit Rating telah memperhitungkan Indonesia sebagai negara yang bagus untuk investasi dengan risiko rendah. Japan Credit Rating Agency (JCR) telah menaikkan sovereign debt rating Indonesia dari BBB dengan proyeksi positif menjadi BBB+ dengan proyeksi stabil pada Januari 2020. Kemudian, Global Competitiveness Index dari World Economic Forum (WEF) serta World Competitiveness Index dari IMD memperlihatkan peningkatan pada daya saing bisnis dan digital di Indonesia, sehingga berinvestasi di negara ini masih aktraktif.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, semua keberhasilan tersebut tak lepas dari sinergi kebijakan antar instansi pemerintah, termasuk untuk mengatasi segala tantangan di 2020. “Sinergi kebijakan fiskal dan moneter, reformasi struktural, dan keberlanjutan akan menstimulasi transformasi ekonomi,” ujarnya dalam keynote speech di acara Mandiri Investment Forum 2020, Hotel Fairmont, Jakarta (5/2).

Untuk jangka panjang, kata Menko Airlangga, pemerintah berkomitmen untuk membawa perubahan yang akan menghindarkan jebakan pendapatan menengah (middle-income trap). Telah ada 7 (tujuh) agenda yang termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi dan menyokong transformasi ekonomi.

“Ketujuh agenda itu sejalan dengan lima program prioritas Presiden Jokowi yang bertujuan membangun negara dengan kedaulatan, otonomi serta berkararakter kuat berdasarkan prinsip ‘gotong-royong’,” tuturnya.

Penyederhanaan regulasi akan dijalankan supaya dapat memperbaiki iklim investasi dan menarik foreign direct investment (FDI) ke Indonesia. Melalui RUU Cipta Lapangan Kerja, beberapa regulasi yang dinilai menghambat penciptaan lapangan kerja sudah dihapus. RUU yang menggunakan metode Omnibus Law ini akan mendorong penciptaan pekerjaan berkualitas tinggi dan juga investasi.

“Keefektifan investasi di Indonesia akan ditingkatkan dengan meningkatkan investasi itu pada

bidang produktif. Dengan begitu, lapangan kerja yang lebih berkualitas akan dapat diciptakan untuk mengisi kebutuhan di dunia kerja,” ungkap Menko Airlangga.

Draft RUU Cipta Lapangan Kerja akan dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada minggu pertama Februari 2020 ini, sedangkan RUU Perpajakan sudah dikirim sejak Januari 2020, dan keduanya telah disetujui untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

“Selain itu, kami juga sedang membuat Daftar Investasi Prioritas atau Positive List yang mengusahakan relaksasi pada bisnis yang termasuk di Daftar Negatif Investasi (DNI). Daftar ini dibuat juga untuk memperkuat UMKM, sehingga memudahkan investasi masuk ke sana, lalu dapat meningkatkan labanya,” jelas Menko Airlangga.

Dengan ekosistem investasi yang baik, pemerintah juga akan menciptakan transformasi ekonomi melalui revitalisasi industri. Transformasi ini akan mengurangi kebergantungan kepada sumber daya alam (SDA) dan meningkatkan daya saing manufaktur dan jasa modern yang mampu menaikkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa strategi pemerintah juga diimplementasikan untuk memperkuat dan memperluas peran Indonesia dalam Global Value Chain (GVC). Kebijakan pemerintah untuk mendukung industri berorientasi ekspor yang merefleksikan revolusi industri 4.0, khususnya pada bidang makanan-minuman, tekstil dan pakaian, elektronik, otomotif dan kimia.

Termasuk implementasi program mandatori B30 yang dimulai sejak awal Januari 2020, serta akselerasi perjanjian perdagangan. Perjanjian itu akan menaikkan posisi eksternal, diversifikasi ekonomi, menguatkan pertahanan terhadap risiko global, serta untuk menyerap “spill-over” dari keterlibatan yang lebih jauh dalam GVC.

“Kami pun menawarkan bermacam insentif fiskal untuk mendukung industri pionir, pengembangan sumber daya manusia, dan inovasi. Kami mengimplementasikan reformasi perpajakan yang termasuk administrasi pajak (misalnya mendesain ulang proses bisnis dan teknologi informasi) guna mencapai ketahanan Indonesia kepada kebutuhan pembiayaan ke depan,” paparnya.

Untuk makin meningkatkan kualitas SDM, pemerintah membuat kebijakan pendidikan dan pelatihan (diklat) vokasi yang merevitalisasi kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan industri. Program ini akan didukung oleh super tax deduction sebesar 200% bagi perusahaan yang mau ikut serta memberi diklat vokasi kepada SDM-nya.

“Bagi perusahaan yang ingin meningkatkan kualitas SDM-nya dapat menghubungi pemerintah. Nanti kami yang akan membuatkan pelatihannya,” ucap Menko.

Sementara itu, biaya konektivitas dan logistik akan dikurangi dengan adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Saat ini terdapat 92 PSN dan 15 KEK. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, pemerintah telah menaikkan budget infrastruktur ke Rp423,3 triliun. Pemerintah juga melibatkan sektor swasta dalam inovasi di pembiayaan infrastruktur.

“Pada intinya, Pemerintah Indonesia mengimplementasikan strategi untuk meningkatkan daya saing nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dengan bersama-sama, kita akan bisa mengubah perekonomian menjadi berbasis industri,” pungkasnya. (Nck)

Jakarta, 03 Februari 2020. Peran sektor industri masih perlu ditingkatkan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi. Pasalnya, sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja yang masif, apalagi Indonesia memiliki visi menjadi 5 besar ekonomi dunia di tahun 2045. Untuk mendukung transformasi ekonomi tersebut, Pemerintah mengupayakan sejumlah kebijakan. 

“Sinergi kebijakan fiskal dan moneter, reformasi struktural, serta sustainablity inilah yang menjadi pendorong transformasi ekonomi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menjadi pembicara pada seminar Jurnalisme Profesional untuk Bangsa bertajuk “Membangun Optimisme dan Peluang di Tengah Ketidakpastian Global”, Senin (3/2) di Jakarta.

Pemerintah merevitalisasi sektor industri untuk merespon era industri 4.0 melalui peta jalan Making Indonesia 4.0. Pemerintah juga akan melanjutkan program pengembangan infratruktur. Pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah selesai dibangun 92 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi Rp467,4 Trilun. Selanjutnya akan dibangun konektivitas infratruktur yang ada ke pusat-pusat ekonomi masyarakat.

Kemudian untuk mempersiapkan SDM yang kompeten di era transformasi, pemerintah mengusulkan strategi pengembangan pendidikan dan pelatihan kejuruan, utamanya untuk sektor prioritas. Untuk lebih mengoptimalkan program peningkatan kualitas SDM, pemerintah menjalankan program kartu prakerja untuk 2 juta peserta di tahun 2020.

“Selain itu, kita juga mendorong peran dunia usaha dan dunia industri dalam kegiatan pengembangan SDM melalui kegiatan vokasi dengan insentif pajak berupa fasilitas pemotongan pajak hingga 200% dari biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan vokasi,” papar Airlangga.

Selanjutnya, untuk meningkatkan daya saing Indonesia, Pemerintah tengah mengajukan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR yaitu: (1) RUU Cipta Lapangan Kerja; (2) RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, atau bisa disebut Omnibus Law Perpajakan. Saat ini RUU Omnibus Law Perpajakan sudah diserahkan kepada DPR, sementara RUU Cipta Lapangan Kerja dalam waktu dekat akan dikirim ke DPR untuk dibahas dan disahkan.

“Pemerintah juga mengeluarkan insentif fiskal dalam upaya pengembangan indsutri manufaktur dalam bentuk Tax Holiday, Tax Allowance, Investment Allowance dan Super Deduction Tax,” lanjut Airlangga

Daftar Prioritas Investasi (DPI) yang merupakan bagian dari upaya merelaksasi bidang usaha yang diatur dalam Daftar Negatif Investasi pun tengah disusun. Hal ini bertujuan untuk menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga tercipta lapangan pekerjaan baru. 

Menko Perekonomian menegaskan, kunci optimisme dalam perekonomian Indonesia ada di pasar domestik. “Kuncinya ada di pasar domestik yang akan kita perkuat. Pasar ekspor juga terus didorong, sembari kita mencari substitusi impor,” terangnya.

Menurut Menko Airlangga, perekonomian global memang masih diliputi ketidakpastian. Sumber ketidakpastian tersebut antara lain wabah virus korona dari Cina, brexit yang telah resmi berlaku, perang dagang AS-Cina, resiko ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah, Jepang, Korea, dan penyalahgunaan penggunaan teknologi (Lethal Autonomous Weapons).

Namun, dirinya kembali menggarisbawahi bahwa meski dibayangi sejumlah ketidakpastian, pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN mampu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi dunia dan negara maju. “Dengan demikian, kawasan ASEAN termasuk Indonesia diharapkan menjadi kontributor dari perbaikan ekonomi dunia,” tutup Menko Perekonomian. (nck)

Komisi Pemilihan Umum Kita Batam menetapkan sebanyak 116 calon anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) lulus seleksi tes tertulis dan akan ikut tahapan wawancara untuk pemilihan kepala daerah serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepri, Walikota dan Wakil Walikota Batam 2020.

Sebelumnya ada 208 calon anggota PPK yang lolos seleksi administrasi tapi hanya 184 orang yang ikut seleksi tes tertulis pada tanggal 30 Januari lalu di kampus Umrik Batam.

116 peserta yang dikategorikan lolos 10 besar ini selanjutnya ikut tes wawancara yang akan digelar tanggal 8-10 Februari nanti

Secara aturan, KPU Batam bisa saja meloloskan paling banyak 120 orang untuk mengisi 10 besar di 12 kecamatan. Hanya saja, dalam seleksi tes tertulis serta penelusuran rekam jejak, ternyata banyak peserta yang terindikasi menjadi anggota partai politik.

Indikasi ini terekam dalam jejak data sistem informasi partai politik (SIPOL) milik KPU. Bahkan ada satu nama yang menjadi anggota di lebih dari satu partai politik.

Salah satu syarat untuk menjadi penyelenggara pemilu termasuk PPK, PPS dan KPPS yakni tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik lima tahun terakhir.

Selain data SIPOL, beberapa peserta juga sudah dua periode menjadi anggota PPK pada pemilihan sebelumnya baik pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden bahkan pemilihan legislatif.

Adapun peserta yang lolos ke tahapan wawancara adalah kecamatan Batam Kota 10 orang, kecamatan Lubuk baja 10 orang, kecamatan Sekupang 10 orang, kecamatan Seibeduk 10 orang, kecamatan Nongsa 10 orang, kecamatan Bengkong 10 orang, kecamatan Bulang 10 orang,  kecamatan Batuaji 10 orang, kecamatan Sagulung 10 orang, kecamatan Batu Ampar 9 orang, kecamatan Belakangpadang 9 orang dan kecamatan Galang 8 orang.

KPU Kota Batam resmi mengumumkan nama-nama peserta yang lolos ke tahapan wawancara ini tepat pukul 00.01 WIB tadi malam (3/2/2020).

Bagi peserta yang akan tes wawancara wajib menggunakan pakaian putih hitam. Rencananya tes tertulis dilaksanakan di kantor KPU Kota Batam.

 

 

Kab. Bintan, 31 Januari 2020. Dinamika ekonomi global mulai terlihat mengalami perbaikan yang berdampak pada menurunnya ketidakpastian, setelah melewati 2019 yang penuh dengan tantangan. “Sejalan dengan momentum ini, evaluasi terhadap berbagai capaian sampai Januari 2020, sangatlah penting untuk menentukan berbagai langkah strategis ke depan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Jumat (31/1).

Perekonomian Indonesia pun kian teruji dengan daya tahan yang cukup kuat dan prospek yang optimis. Secara umum pertumbuhan ekonomi tetap relatif stabil di atas 5 persen berkat dukungan permintaan domestik yang terus membaik, dalam hal ini konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan investasi, serta kinerja neraca perdagangan dengan pertumbuhan positif produk ekspor pada triwulan IV-2019. Daya beli masyarakat membaik ditandai dengan Nilai Tukar Petani tumbuh sebesar 1,03 persen (year on year/yoy) dan Upah Buruh Tani sebesar 0,3 persen (yoy) pada Desember 2019. 

Keyakinan pelaku usaha sektor manufaktur juga menunjukkan perbaikan terlihat dari Purchasing Manager Index dan Investasi sebesar 51,5 persen pada triwulan IV-2019 dan diperkirakan meningkat pada triwulan I-2020 sebesar 52,7 persen. Perbaikan kondisi perekonomian ini selanjutnya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana Rasio Gini dan Angka Kemiskinan menunjukkan tren yang membaik.

Kinerja Neraca Pembayaran terus membaik pada triwulan IV-2019 karena perbaikan neraca perdagangan dan peningkatan aliran investasi. Tekanan eksternal juga berkurang serta Cadangan Devisa BI meningkat menjadi US$129 miliar pada Desember 2019, tercatat sebagai level tertinggi selama 2019. Neraca Perdagangan juga membaik karena dukungan perbaikan kinerja ekspor dan penurunan impor nonmigas.

Defisit transaksi berjalan pun semakin terkendali di angka US$0,03 miliar pada Desember 2019, menurun tajam dari bulan sebelumnya senilai US$1,39 miliar. Aliran modal investasi, baik dalam bentuk investasi langsung maupun portofolio juga meningkat. Realisasi investasi mencapai Rp208,3 triliun pada triwulan IV-2019, naik 12 persen dari triwulan IV-2018.

Perbaikan pada sektor keuangan mendukung perbaikan perekonomian dengan terjaganya stabilitas keuangan nasional. Kemampuan perbankan tetap tinggi dengan rasio kecukupan modal (CAR) per November 2019 sebesar 23,66 persen dan rasio kredit bermasalah (NPL) tetap rendah sebesar 2,77 persen (gross).

Selain itu, nilai tukar Rupiah semakin menguat hingga 4,21 persen dalam tiga bulan terakhir dan menjadi salah satu mata uang terkuat di kawasan Asia. Tingkat risiko berinvestasi terus menurun diukur dari penurunan Credit Default Swap (CDS) dan imbal hasil SBN tenor 10 tahun menjadi 6,62 persen. Likuiditas keuangan pun tetap terjaga, di mana peredaran uang kartal tumbuh hingga 5,95 persen tahun ke tahun (yoy) dan pembayaran ritel secara nontunai juga tumbuh 2,45 persen tahun ke tahun (yoy) pada Desember 2019.

Dengan demikian pemerintah meyakini perbaikan ekonomi akan terus berlanjut dan prospek stabilitas perekonomian Indonesia tetap terjaga. Inflasi yang stabil rendah dan terkendali dalam rentang target, berhasil dicapai selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Inflasi 2019 tercatat sebesar 2,72 persen (yoy), menurun dari 3,13 persen (yoy) pada 2018.

Capaian Program Prioritas (Quick Wins)

Kondisi perekonomian yang semakin kondusif ini terkait dengan hasil upaya membangun optimisme melalui capaian program-program prioritas (Quick Wins) di Bidang Perekonomian selama 3 (tiga) bulan terakhir.

"Salah satu program prioritas utama yang diselesaikan dalam periode 100 hari kerja adalah penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) dan Omnibus Law Perpajakan, sebagai strategi reformasi regulasi agar penataan regulasi dilakukan secara sekaligus terhadap berbagai peraturan perundang-undangan," ujar Menko Airlangga menjelaskan.

Omnibus Law bertujuan untuk menghilangkan tumpang tindih antar peraturan, efisiensi proses perubahan atau pencabutan peraturan, dan menghilangkan ego sektoral.

Quick Wins yang terkait dengan pembiayaan dan keuangan untuk mendorong pertumbuhan yang telah berhasil dilaksanakan meliputi: (1) Penurunan suku bunga KUR menjadi 6 persen efektif per tahun, (2) Peningkatan plafon KUR Mikro dari 25 juta rupiah menjadi 50 juta rupiah per penerima KUR, serta (3) Relaksasi ketentuan perizinan UMKM yang ingin mengakses KUR.

Terkait dengan pangan dan pertanian, Quick Wins yang telah diselesaikan yaitu: (1) Menjaga stabilitas harga pangan yang ditandai oleh tercapainya inflasi bahan makanan 2019 sebesar 4,28% dari target 5%, (2) Memenuhi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 2019 sebesar 1,88 juta ton dari target antara 1 hingga 1,5 juta ton, (3) Mencapai koefisien variasi (KV) harga pangan 2019 rata-rata 8,3% dari target 10%, dan (4) Merealisasikan Operasi Pasar/KPSH CBP 2019 sebanyak 617 ribu ton, yang merupakan angka tertinggi sejak kebijakan ditetapkan.

Capaian Quick Wins yang berkaitan dengan pengelolaan energi, SDA, dan Lingkungan hidup dalam tiga bulan terakhir, yaitu: (1) Mengimplementasikan mandatori B30 yang ditetapkan per 1 Januari 2020 dan telah dilakukan launching B30 oleh Presiden pada 23 Desember 2019 yang diperkirakan akan dapat menghemat devisa sebesar US$4,6 miliar dalam setahun, dan (2) Mengembangkan industri petrokimia melalui restrukturisasi finansial di PT TPI dengan kepemilikan saham oleh Pertamina sebesar 51 persen, ditambah penambahan penyertaan modal negara menjadi 98 persen, sehingga diperoleh penghematan devisa  sebesar US$1 miliar.

Sementara itu terkait percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah berhasil menyelesaikan Quick Wins: (1) Menyelesaikan 92 dari 223 PSN dan beroperasi per 31 Desember 2019, (2) Melakukan kompilasi Kebijakan Satu Peta hingga mencapai 99 persen (84 dari 85 peta tematik) per 31 Desember 2019, dan (3) Sebanyak 15 KEK telah beroperasi.

Capaian Quick Wins Kerjasama Ekonomi Internasional terdiri dari: (1) Menyelesaikan negosiasi teks perundingan dan akses pasar RCEP dengan 15 Negara (kecuali India) pada November 2019, (2) Menginisiasi 4 (empat) proyek baru dalam Program Kerja Sama Pembangunan Rendah Karbon dengan Pemerintah Jepang, yang akan dihasilkan sumber energi listrik ramah lingkungan untuk penurunan emisi gas rumah kaca sesuai komitmen Pemerintah Indonesia di Paris Agreement, (3) Menindaklanjuti hasil lawatan Presiden ke Korea Selatan berupa komitmen dari Hyundai Motor Company untuk membangun pabrik kendaraan bermotor senilai US$1,8 miliar dan diharapkan awal tahun 2020 ini sudah bisa berproduksi dengan target 250 ribu unit pada tahun pertama, (4) Menindaklanjuti hasil lawatan Presiden ke Abu Dhabi berupa 11 business deals dengan nilai total sebesar US$22,89 miliar, terdiri dari investasi B-to-B, kerja sama kontrak dagang, kerja sama transfer teknologi, kerja sama litbang, dan rekrutmen tenaga kerja.

“Kita berharap, hasil capaian berbagai program prioritas atau Quick Wins dalam tiga bulan terakhir ini, akan menjadi modal kuat untuk membangun optimisme terhadap prospek perekonomian Indonesia yang semakin baik dalam periode lima tahun ke depan,” tutup Menko Perekonomian. (nck)

Kabupaten Bintan, 30 Januari 2020. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengadakan kunjungan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang yang berada di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Menko meninjau perkembangan pembangunan industri, waduk, dan dermaga di sana, serta kantor operasional KEK tersebut.

KEK Galang Batang mengembangkan industri yang sejalan dengan program pemerintah melalui pengolahan bijih bauksit menjadi alumina. Sehingga dengan munculnya industri ini diharapkan dapat memberi nilai tambah untuk perekonomian nasional, dan secara bertahap dapat memenuhi kebutuhan nasional akan alumina hingga produk turunannya.

Pasalnya, Presiden RI Joko Widodo beberapa kali menyampaikan keseriusannya untuk melarang ekspor bahan mentah mineral dan batu bara (minerba). Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 11 Tahun 2019, ekspor bijih nikel sudah dilarang sejak 1 Januari 2020, dan ini direncanakan diimplementasikan secara bertahap kepada komoditas lain juga, seperti bauksit, timah, dan batu bara.

Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa produksi bauksit nasional saat ini mencapai 40 juta ton per tahun. Jika bijih bauksit itu diolah di dalam negeri menjadi alumina, maka nilai tambah yang akan dihasilkan mencapai 5 kali lipat dibanding jika bauksit tersebut diekspor dalam bentuk bahan mentah.

Untuk KEK Galang Batang sendiri, telah menunjukan progres pembangunan signifikan setelah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2017, dan mulai beroperasi sejak Desember 2018. KEK yang memiliki Iuas lahan sebesar 2.333,6 hektare ini dikelola oleh PT Bintan Alumina Indonesia (BAI), dan diperkirakan dapat menyerap sekitar 23.200 tenaga kerja pada 2020. Kegiatan utama yang akan dikembangkan di sini adalah industri pengolahan bauksit dan logistik.

Saat ini sedang dilakukan konstruksi pembangunan fasilitas refinery alumina dengan kapasitas produksi 2 juta ton per tahun. Kemudian, pada akhir 2020 ditargetkan akan terealisasi secara bertahap sebesar 1 juta ton per tahun dengan progres pembangunan yang sudah mencapai kira-kira 62,5%. Total nilai investasi pembangunan refinery alumina tersebut mencapai Rp9 triliun.

Selanjutnya pada tahap II (2022-2027), secara bertahap akan dibangun smelter aluminium yang akan menghasilkan 1 juta ton per tahun dan power plant 18 x 150 MW. Pembangunan ini ditargetkan akan dimulai pada 2022, setelah refinery beroperasi dengan kapasitas penuh.

Apabila KEK Galang Batang beroperasi penuh, maka industri yang ada akan mengolah bijih bauksit menjadi bubuk alumina, untuk kemudian diproses menjadi aluminium ingot. Target akhir pembangunan KEK Galang Batang adalah kapasitas produksi alumina (2 juta ton per tahun), aluminium ingot (1 juta ton per tahun), tenaga listrik (2.850 MW), dan fasilitas pendukung lainnya. Total investasinya mencapai Rp36 triliun hingga 2027.

Produksi alumina 2 juta ton per tahun akan berkontribusi sebesar Rp7,5 triliun pada produksi nasional di 2021. Produksi alumina 2 juta ton per tahun ditambah aluminium ingot 1 juta ton per tahun akan memberikan kontribusi sekitar Rp14 triliun pada produksi nasional di 2027. Selain itu, impor alumina juga dapat ditekan.

Dalam mempersiapkan proses produksi dan penyiapan sumber daya manusia (SDM) lokal, PT BAI mengirim pekerja-pekerja muda Indonesia untuk mendapatkan pelatihan proses bisnis di Nanshan University, Shandong, Tiongkok.

Program pelatihan tersebut diselenggarakan selama 1 (satu) tahun yang diikuti oleh 60 tenaga kerja PT BAI dengan latar belakang pendidikan teknik elektro, mekatronika, kimia, dan instrumentasi. Mereka adalah lulusan beberapa universitas ternama di Indonesia, dengan 15% di antaranya merupakan masyarakat lokal Kepulauan Riau.

Pelatihan itu akan dilakukan secara kontinyu dengan tujuan menghasilkan pekerja andal di bidang industry. Para pekerja tersebut nantinya akan mengabdi di KEK Galang Batang, dan akan mampu menjadi “knowledge and skill agent” yang dapat membagi ilmunya kepada tenaga kerja lokal lainnya.

Turut hadir mendampingi Menko Perekonomian dalam kunjungan ini adalah Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Bambang Adi Winarso, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo, Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum dan Keamanan Kemenko Perekonomian Elen Setiadi, Staf Khusus Kemenko Perekonomian I Gusti Putu Suryawirawan, Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto, dan Asisten II Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Kepri Syamsul Bahrum. (nck)

Menjelang berakhirnya perjanjian konsesi PT Adhya Tirta Batam (ATB) dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam pada November 2020 mendatang, BP Batam memutuskan untuk tidak memperpanjang konsesi Pengelolaan Air di Batam tersebut. Demikian diungkapkan oleh Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan BP Batam Binsar Tambunan.

Binsar mengatakan keputusan untuk tidak memperpanjang konsesi pengelolaan air tersebut telah disampaikan melalui surat BP Batam kepada PT ATB pada 26 September 2019 lalu perihal pemberitahuan tidak memperpanjang perjanjian konsesi yang ditandatangani oleh Kepala BP Batam sebelumnya, Edy Putra Irawady.

“Melalui surat tersebut BP Batam telah mengambil sikap dan memutuskan akan mengambil alih pekerjaan pengelolaan air bersih di Batam dan tidak akan memperpanjang perjanjian konsesi,” kata Binsar di Batam Centre (30/1/2020).

Menurutnya, keputusan BP Batam itu telah sesuai dengan isi perjanjian konsesi dan peraturan perundangan yang berlaku, yakni amanah UUD 1945 dan UU Sumber Daya Air No. 17 Tahun 2019, UU No. 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum, dan Peraturan Menteri PUPR No. 25 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Badan Usaha.

“Dalam hal ini, Negara perlu berperan aktif dalam pengendalian sumber daya air yang semakin terbatas di Batam,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam perjanjian konsesi itu PT ATB masih memiliki kewajiban selama enam bulan setelah tanggal pengambilalihan untuk melakukan perbaikan atas kerusakan yang apabila ditemukan pada inspeksi dan inventarisasi bersama. Hal ini akan segera ditindaklanjuti pihaknya untuk duduk bersama dalam waktu dekat antara Tim Pengakhiran BP Batam dan ATB setelah mendapatkan keputusan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga selaku Ketua Dewan Kawasan.

Diketahui, BP Batam memiliki konsep baru dalam pengelolaan air dan limbah secara terpadu. Konsep tersebut tengah ditawarkan pihaknya. Hal itu untuk mendukung ketersediaan air di Batam, Rempang dan Galang hingga 30 tahun mendatang.

“BP Batam akan mengembangkan konsep Batam Integrated Total Water Management yang menyinergikan antara potensi ketersediaan air baku, air bersih, pengelolaan air limbah, desalinasi air laut dan daur ulang (rycycle) sehingga hal ini bisa mendukung ketersediaan air sampai tahun 2045 mendatang,” kata Binsar.

 

 

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi secara khusus bertemu dengan jajaran manajemen PT McDermott Indonesia (PTMI) dan Qatar Gas pada Rabu (29/1) siang di PT McDermott Indonesia, Batu Ampar, Batam. Pertemuan ini dilakukan BP Batam untuk bersilaturahim sekaligus mengklarifikasi isu pailit PTMI yang menjadi perbincangan hangat di masyarakat, serta meninjau proyek yang sedang berlangsung.

Kunjungan ini juga sebagai bentuk komitmen BP Batam dalam mendukung peningkatan investasi di Batam. Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan agar PTMI langsung menghubungi BP Batam sebagai langkah pertama apabila mengalami kendala.

“Dalam melaksanakan kegiatan (investasi) apa pun di Kota Batam jika ditemui kendala, langsung menghubungi saya atau Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Bapak Sudirman Saad yang menangani investasi. Kami akan tangani langsung,” kata Rudi.

Rudi mengimbau kepada seluruh karyawan PTMI untuk tidak mengkhawatirkan isu tersebut karena dalam empat bulan ke depan permasalahan restrukturisasi keuangan PTMI akan diselesaikan.

Senior Director of Batam Fabrication PTMI Stephen Thibodeaux, dalam pertemuan dengan Kepala BP Batam mengatakan, saat ini restrukturisasi keuangan PTMI sedang dalam proses penyelesaian melalui Chapter 11 Undang-Undang Amerika (Chapter 11 of Federal Bankruptcy Law).

“PT McDermott Indonesia memastikan tidak terjadi pailit pada perusahaan. Kami hanya merestrukturisasi keuangan perusahaan. Semua proyek serta operasi pelanggannya akan terus berjalan tanpa hambatan selama restrukturisasi. Perusahaan akan tetap membayar upah karyawan, tunjangan kesehatan dan kesejahteraan, serta semua pemasok akan dibayar penuh selama restrukturisasi. Tidak ada masalah,” tegas Stephen.

Stephen melanjutkan, tidak akan ada perubahan berskala masif yang terjadi selama masa restrukturisasi dan proyek akan tetap berjalan seperti biasa. Pihaknya telah menargetkan selama empat bulan ke depan permasalahan finansial ini dapat teratasi dan kinerja PTMI kembali prima secara menyeluruh.

Meski pada awal tahun 2018 PTMI sempat mengalami degradasi menjadi 300 pegawai, namun dengan masuknya 8 proyek dari Qatar Gas, PTMI mampu mendongkrak karyawan hingga 6.100 karyawan dan akan meningkat menjadi 8.000 pegawai. “Para pegawai tersebut didominasi oleh tenaga kerja yang berdomisili di Batam dan sebagian kecil lainnya merupakan tenaga kerja ahli yang berasal dari beberapa daerah lainnya di Indonesia,” kata Stephen.

NFE Offshore Senior Project Manager Qatar Gas Robert Faulds mengatakan, proses pengerjaan delapan proyek tersebut diketahui akan berlangsung sampai dengan 2022.

“Namun, kami (Qatar Gas) mengharapkan kerja sama jangka panjang dengan PTMI akan terus berlangsung hingga 2025,” ungkap Robert. (Na/rud)

Jakarta – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mendukung strategi PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero) Tbk untuk fokus memperkuat bisnis di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) karena memiliki multiflier effect dan jangkauan luas guna menggencarkan inklusi keuangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keynote speech di acara BRI Group Economic Forum 2020 yang bertema “ Indonesia’s Economic Resilience to Weather Global Economic Slowdown,” di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Sri Mulyani mengatakan pemerintah terus mencari titik keseimbangan antara mendorong dan mendukung ekonomi dan kemajuan sosial, tetapi pada saat yang sama harus menjaga kesehatan dan sustainability APBN 2020.

“Artinya seperti yang Pak Sunarso [Dirut BRI] katakan fokus kita ke UMKM. Itu the right focus, secara tradisional BRI kuat di situ [sektor UMKM], dan penetrasi di level masyarakat bawah menjadi fokus pemerintah untuk intervensi. Di sinilah kita membutuhkan tangan-tangan seperti BRI,” ujar Sri Mulyani dalam pidatonya.

Sri Mulyani menegaskan bahwa pihaknya berharap kepada BRI, yang memiliki daya jangkau luas ke masyarakat, ikut membantu pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan di Indonesia. Ini mengingat masih ada bagian dari masyarakat Indonesia yang belum tersentuh oleh layanan keuangan modern.

“Dibutuhkan mindset dan bisnis model yang berbeda untuk fokus [sektor UMKM]. Karena Pak Sunarso pernah di Pegadaian, saya tidak perlu mengajari, [sektor UMKM] sudah ada di DNA-nya, kalau DNA CEO sudah punya, tinggal SDM mengikutinya,” jelas Sri Mulyani.

Sementara itu, Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan penyaluran kredit perseroan sepanjang 2019 lalu mayoritas ke sektor UMKM dan tentunya ke depan BRI akan tetap fokus ke sektor tersebut.

“Sekarang sudah turun juga porsi korporasinya dan porsi UMKM kita [BRI] sudah 78%. Tahun depan kami ingin lebih tinggi dari angka tersebut dan target di tahun 2022 mencapai 80%,” kata Sunarso.

Hingga akhir 2019, BRI mencatatkan penyaluran kredit sebesar Rp907,4 triliun, tumbuh 8,3% secara year on year (YoY). Angka pertumbuhan kredit Bank BRI tersebut berada di atas rata-rata industri perbankan nasional yang tumbuh 6,08%.

“Untuk 2020 kami targetkan pertumbuhan kredit 10%-11%. Kita fokus ke UMKM utamanya segmen mikro. Kita pacu pertumbuhan lebih cepat,” jelas Sunarso.

Pertumbuhan kredit pada segmen mikro menjadi salah satu penyokong utama kinerja BRI sepanjang 2019. Sunarso mengungkapkan penyaluran kredit mikro yang pada 2019 lalu tumbuh double digit 12,19%, menjadi salah satu faktor utama pendukung pertumbuhan kredit perseroan.

Selain tumbuh positif di atas rata-rata industri, BRI juga mampu menjaga kualitas kredit di level ideal yakni non-performing loan (NPL) 2,8% dengan NPL coverage mencapai 153,64%.

Sepanjang tahun lalu, Bank BRI membukukan laba sebesar Rp34,41 triliun, tumbuh 6,2% secara YoY. Sementara aset BRI tercatat Rp1.416,8 triliun, tumbuh 9,2% yoy.

“Prinsipnya, kami mengadakan acara ini ingin mendapat sinyal yang akan dijadikan panduan untuk mengelola kinerja keuangan secara hati-hati, itu yang paling penting. Ini pasti terkait bagaimana kami menetapkan target pertumbuhan sepanjang tahun. Kita harus tetap optimis untuk mengelola segala mancam tantangan dan lainnya,” tutup Sunarso. (nck)

Page 8 of 85

Tentang Kami