Live Streaming
super me

super me

Page 8 of 23

Sumber: jpnn.com

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) cabang Batam tahun ini kembali melayani mudik gratis bekerjasama dengan Pelindo. Manager Operasional Pelni Cabang Batam, Toro mengatakan tahun ini KM Kelud sebagai angkutan mudik lebaran kembali berpartisipasi dalam membantu pemudik kembali ke kampung halamannya. Dia menyebutkan sesuai dengan rencana, tahun ini ada dua ribu tiket mudik gratis bekerja sama dengan Pelni Batam. Dia menegaskan tiket jadi wewenang dari perusahaan bukan PT Pelni cabang Batam. Perusahaan mungkin memiliki mekanisme tersendiri agar calon pemudik bisa ikut dalam mudik gratis ini. Disinggung mengenai lonjakan pemesanan tiket mudik, Toro menjelaskan hingga saat ini sudah ada pemesanan tiket.

Sumber: news.detik.com

Petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau berhasil menggagalkan aksi penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 1.018 gram atau setara 1 kilogram. Barang haram senilai Rp 1 miliar itu disamarkan dalam kue bolu. Penggagalan penyelundupan sabu itu dilakukan  dari seorang calon penumpang pesawat lion Air yang berencana terbang dari Batam menuju Lombok. Penumpang bernama Samsul Bahri (35) asal Medan, Sumut ini diketahui selalu mulus melakukan aksi kurirnya menggunakan modus menyelundupkan sabu dalam kue bolu yang dikemas dalam kotak berukuran kecil dan besar.

Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi (BKLI) Kantor Bea dan Cukai kota Batam, Raden Evy Suhartantyo mengatakan, calon Samsul hampir saja lolos dari petugas penjagaan mesin pemindai X-ray pintu masuk bandara Hang Nadim. Namun petugas yang mencurigai sejumlah kotak kue yang bertuliskan ole-oleh Batam dan meminta melakukan pemeriksaan secara fisik terhadap kue tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terhadap sejumlah kotak kue bolu itu, ditemukan sabu yang diduga diperoleh Samsul dari salah satu bandar yang masih dalam pencarian dan pengejaran kepolisian.

Evy menambahkan, sebanyak 4 bungkus kemasan kristal bening yang disembunyikan di dalam kotak kue tersebut rencananya akan dibawa ke wilayah Lombok untuk diserahkan pada pemesan.Sementara itu, Samsul mengaku nekat melakukan pekerjaan kurir sabu tersebut lantaran tergiur dengan upah yang diberikan bandar. Samsul lebih memilih modus membawa pesanan sabu tersebut dengan cara memasukannya ke dalam kemasan oleh-oleh khas setiap bandara daerah yang dilewatinya. Hingga kini, Samsul beserta barang bukti sabu seberat 1.018 gram tersebut diserahkan ke Polresta Barelang Batam untuk penyelidikan guna mengungkap jaringan narkotika.

Sumber: REPUBLIKA.CO.ID

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Brunei Darussalam tengah menyiapkan kontrak kerja sama terkait penempatan dan perlindungan TKI di Brunei Darussalam. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, pembahasan draft MoU ini akan mulai dilakukan dan dinegosiasikan oleh kedua negara. Retno mengatakan, draft MoU tersebut mengatur mengenai penempatan dan perlindungan para TKI. Salah satunya yakni masalah struktur biaya. Menurut dia, selama ini masalah tersebut belum dibahas oleh kedua negara sehingga membuat para TKI merasa terbebani dengan biaya penempatan. Dengan adanya kerja sama di bidang tersebut, maka hak-hak para TKI di Brunei Darussalam diharapkan dapat lebih terlindungi. Ia menyampaikan, terdapat sekitar 80 ribu Warga Negara Indonesia yang berada di Brunei Darussalam. Sebagian besar WNI tersebut merupakan tenaga kerja Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun meminta Sultan Brunei Darusalam, Sultan Haji Hassanal Bolkiah untuk memperhatikan keamanan bagi WNI di Brunei.

Selain itu, Sultan Bolkiah juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Indonesia atas keberadaan para tenaga kerja Indonesia. Menurut Sultan Bolkiah, para TKI di Brunei pun turut memberikan kontribusi bagi negara Brunei, baik secara ekonomi maupun sosial. Dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Sultan Brunei Darussalam itu, juga dibahas isu lainnya. Salah satunya yakni isu kawasan ASEAN terkait kesepakatan mengenai pentingnya sentralitas dan kesatuan ASEAN serta terkait dukungan ASEAN kepada ASEAN Humanitarian Assistance (AHA) Center yang markasnya berada di Jakarta. Karena itu, Indonesia dan Brunei, serta negara-negara anggota ASEAN lainnya juga telah sepakat untuk memberikan bantuan finansial bagi operasi AHA Center. Selain itu, Pemerintah Indonesia dan Brunei juga mendorong penyelesaian pembahasan mengenai masalah code of conduct.

Sumber: CNNIndonesia.com

Menteri Pertahanan Ryamirzard Ryacudu memastikan bahwa proyek program kerjasama pembuatan pesawat tempur Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX) antara Korea Selatan dan Indonesia tetap dijalankan. Hal itu ia katakan untuk menjawab keraguan dan adanya isu penundaan dari program pembuatan pesawat jet siluman generasi 4.5 itu. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) itu mengatakan bahwa pemerintah bisa merugi jika program itu tak dilanjutkan. Pasalnya, uang yang sudah digelontorkan oleh pemerintah terbilang besar. Pemerintah telah menggelontorkan jaminan uang muka demi berlangsungnya proyek ini sebesar Rp3 triliun.Meski tetap dilanjutkan, ia melihat masih ada beberapa kendala seperti kelengkapan perizinan dan masalah MoU yang hingga saat ini masih diperdebatkan.Salah satu kendalanya karena Indonesia ingin agar alih teknologi pesawat itu dapat digunakan Indonesia dan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Melihat hal itu, Ryamizard mengatakan pemerintah Indonesia bakal terus benegosiasi hingga tercapainya kesepakatan yang tak merugikan pihak Indonesia.

Tak hanya itu, Ryamirzard juga mengungkapkan tak ada permasalahan 'restu' dari Amerika Serikat terkait penggunaan teknologinya yang menjadi komponen dalam proyek tersebut. Ia mengatakan pihaknya masih terus membahas lebih lanjut permasalahan tersebut dengan pihak AS. Sebelumnya, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Totok Sugiharto mengatakan pihaknya bakal meninjau ulang perjanjian proyek pengembangan pesawat tempur yang bernilai investasi mencapai 8 miliar dollar AS itu. Proyek pengembangan pesawat tempur ini pernah tertunda pada 2009 silam. Baru pada 7 Januri 2016 Indonesia dan Korea Selatan menandatangani cost share agreement.

Sumber: JawaPos.com

Peraturan Presiden (Perpres) No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) telah diterbitkan. Menteri Perindustrian Airlangga hartarto menegaskan regulasi tersebut bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Airlangga menegaskan, kualifikasi TKA yang boleh masuk ke Indonesia tidak dilonggarkan. Menurutnya, yang boleh masuk hanya tenaga kerja dengan keahlian khusus, lebih spesifikasi lagi,Tenaga kerja yang ketersediaannya kurang di Indonesia, Dia mengatakan, Kemenperin terus mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) industri agar dapat mengikuti perkembangan teknologi terkini terutama di era Industri 4.0. Hal itu dikarenakan keterampilan para pekerja mampu memacu daya saing manufaktur nasional di kancah global.

Dia mengatakan, selama 3,5 tahun pemerintah fokus melakukan pembangunan infrastruktur. Tahun ini saatnya fokus pada peningkatan kompetensi SDM. Semestinya, kata dia, beberapa proyek investasi industri yang sedang berjalan di dalam negeri dapat dikelola dan dioperasikan oleh para tenaga kerja lokal. Maka itu, pihaknya menggelar berbagai program pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menciptakan SDM yang kompeten dan profesional. Airlangga menjelaskan, Kemenperin telah meluncurkan program pendidikan vokasi yang link and match antara industri dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di beberapa wilayah Indonesia. Seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogyakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Banten

Sumber: TRIBUNBATAM.id

Pemerintah Kota Batam meluncurkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA). Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam, Said Khaidar mengatakan, ini merupakan tindaklanjut dari peluncuran GISA secara nasional, beberapa waktu lalu. Dengan adanya GISA ini, warga diminta untuk lebih pro aktif jika ada perubahan data terkait identitas dirinya. Menyangkut alamat, status, dan lain sebagainya. Menurut Dia, usai diluncurkan untuk Batam, GISA juga akan diluncurkan per kecamatan. Selanjutnya masing-masing kecamatan akan menunjuk kelurahan yang menjadi contoh program GISA. Lebih lanjut, Said mengatakan, peluncuran GISA ini menindaklanjuti instruksi Mendagri. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang administrasi kependudukan menuju masyarakat tertib, pemerintahan yang efektif dan efisien, serta negara yang memiliki daya saing berdasarkan undang-undang terkait administrasi kependudukan. Patokannya pada program sadar kepemilikan dokumen kependudukan, program sadar pemutakhiran data penduduk. Kemudian program sadar pemanfaatan data kependudukan dan program sadar melayani administrasi kependudukan menuju masyarakat yang bahagia," ujarnya.

Sumber: batampos.co.id

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 telah dimulai. dan saat ini giliran pembahasan untuk Provinsi Kepri, termasuk Batam. Menurut Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Wan Darusalam bahwa Batam mengajukan rencana kerja yang cukup banyak dan sudah masuk dalam sistem . Dengan nominal Dana Alokasi Khusus (DAK) hampir mencapai Rp 500 miliar sementara pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dengan nilai ajuan Rp 700 miliar. Ajuan ini, menurut dia, sudah tentu merupakan hasil dari Musrenbang tingkat Provinsi Kepri dan sudah masuk dalam sistem elektronik musrenbang nasional. Ia mencontohkan, kegiatan-kegiatan yang diajukan seperti pembangunan Jembatan Layang (flyover) Simpang Kabil, pembangunan jalur dua Jalan Diponegoro Simpang Seiharapan Sekupang-Simpang Basecamp Batuaji, pembangunan lanjutan Kebun Raya Batam, penanganan banjir di wilayah Kabil, dan peningkatan jalan-jalan nasional. Sementara itu Wali Kota Batam Muhammad Rudi enggan mengkhususkan proyek yang diajukan ada yang prioritas. Menurutnya, setipa ajuan sudah pasti dibutuhkan oleh Batam.

Sumber: Batampos.co.id

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Kepri. Menurut data yang dikeluarkan BPS, jumlah kunjungan wisman pada Maret tahun ini mencapai angka 234.156 kunjungan. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 13,69 persen dibanding Februari 2018 yakni sebesar 205.964 kunjungan. Bila dibandingkan periode yang sama tahun 2017 lalu, kunjungan wisman Maret 2018 juga mengalami kenaikan, yaitu sebesar 35,06 persen. Kepala BPS Kepri, Panusunan Siregar mengatakan, jumlah kunjungan terbanyak masih melalui pintu masuk Kota Batam, yakni 74,76 persen. Angka ini juga mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 132.551 kunjungan. Wisman yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Januari-Maret 2018 didominasi oleh wisman berkebangsaa Singapura dengan persentase sebesar 47,04 persen. Sedangkan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisman pada kuartal pertama tahun ini (Januari – Maret 2018), jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai angka 597.106 kunjungan. Naik 22,1 persen dibanding jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun sebelumnya yang berjumlah 488.672 kunjungan. Sementara itu, untuk Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Kepri pada bulan Maret 2018 mencapai rata-rata 55,61persen atau turun 3,17 poin dibanding TPK Februari 2018 sebesar 58,78 persen. Rata-rata lama menginap tamu asing pada hotel berbintang adalah 2,01 hari, atau naik 0,05 poin dibanding rata-rata lama menginap tamu pada Februari 2018. bila melihat klarifikasi hotel, rata-rata menginap tamu asing tertinggi dicapai oleh hotel bintang 5

Sumber: RADARMALANG.id

Pengusaha di Batam menolak transformasi Batam dari era Free Trade Zone (FTZ) ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)Pasalnya perubahan kebijakan dalam waktu singkat dapat menyebabkan ketidakpastian hukum di mata para pengusaha. Penolakan tersebut tertuang dalam surat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri Nomor 39/KU/KADIN-KEPRI/IV/2018 perihal usulan dan tanggapan KEK Batam dan tertanggal 27 April kemarin. Surat ini ditujukan kepada Presiden Jokowi.

Surat ini ditandatangani oleh sejumlah asosiasi pengusaha di Batam antara lain Kadin Kepri, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, REI Batam, Insa Batam, DPD Akklindo Kepri, Dekopinda Batam, BSOA, Gapeksindo, Asprindo, DPD Asita Kepri, Aexipindo, Organda Batam, Forppi, HIPPI dan PHRI Batam.Ketua Kadin Kepri, Achmad Makruf Maulan belum mau banyak berkomentar terkait surat ini. Sedangkan Ketua INSA Batam, Osman Hasyim mengatakan pengusaha hanya menginginkan kepastian hukum.Dia mengatakan sebaik-baiknya kebijakan haruslah memperkuat regulasi yang ada saat ini. Osman menyarankan agar FTZ lebih diperkuat saja. Selain masa berlakunya selama 70 tahun, FTZ juga dianggap masih bisa menjadi tumpuan ekonomi Batam jika dibenahi lebih baik.

Sumber: Gatra.com

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron menyoroti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Kasem di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang kebersihannya kurang terjaga. Namun yang lebih menjadi perhatiannya adalah banyaknya tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di sana. Ironisnya, mereka sudah bertahun-tahun bekerja di Batam, namun tidak bisa berbahasa Indonesia. TKA ini harus diawasi.

Menurut pantauannya ketika ia  melihat di room control yang ternyata keseluruhannya adalah warga negara Tiongkok dan bahkan sudah tiga tahun bekerja di sini tapi tidak bisa berbahasa Indonesia. Bahkan petunjuk apapun di sana juga berbahasa Tiongkok. Padahal dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2018 sudah dikatakan bahwa TKA yang bekerja di Indonesia harus bisa berbahasa Indonesia.

Politisi Partai Demokrat ini tak bisa membayangkan bagaimana di daerah-daerah terpencil, karena di tengah kota dan wilayah yang sangat banyak dikunjungi oleh masyarakat saja sudah banyak TKA. Herman pun mempertanyakan untuk apa adanya pembangunan jika tidak memberikan lapangan kerja bagi pekerja lokal. Apalagi dengan kondisi angkatan kerja di Indonesia yang sangat tinggi. Menurutnya, temuan ini harus menjadi perhatian. Selain secara teknis juga harus menjaga keberlangsungan operasional dari pembangkit listrik yang ada di Kota Batam itu, perlu juga adanya batasan untuk TKA.

Page 8 of 23

Tentang Kami