Live Streaming
super me

super me

Page 8 of 13

Sumber: batampos.co.id
Kegiatan Batam Menari yang akan digelar pada 8 April mendatang akan diikuti oleh 19.513 peserta yang telah terverifikasi secara sah oleh BP Batam. Padahal pada awal rencana targetnya hanta 16.000 peserta saja. Acara ini juga akan melibatkan anggota komunitas dan perwakilan dari Brunei, Singapura, Malaysia dan juga jepang yang saat ini masih dalam tahap pembicaraan. Ketua Panitia Batam Menari Dendi Gustinandar memprediksi seluruh kawasan pemerintahan akan penuh diisi oleh masyarakat yang ingin menari dalam acara ini. Dalam latihan-latihan sebelumnya, kawasan bundaran BP saja bisa diisi oleh 2500 penari.
Selain itu Batam Menari akan dimeriahkan juga dengan event Pasar Wisata Kuliner yang diselenggarakan sehari sebelumnya. Pasar Wisata Kuliner ini diisi oleh pergelaran seni dan budaya ditambah dengan bazar kuliner yang dibawakan oleh UKM sekota Batam. Selain penari acara ini juga nanti akan dimeriahkan oleh Batalyon Infanteri Raider Khusus 136 Tuah Sakti akan mempertunjukkan drumband.
Dalam acara ini, 200 UKM akan mengisi seluruh stan-stan yang disediakan oleh BP Batam. Rata-rata stan diisi oleh para pelaku kuliner sekota Batam. Namun sebelum itu, sejak sore pukul 15.30 WIB acara pembuka sudah akan dimulai di panggung utama di bundaran BP Batam. Disamping itu, acara di sore hari akan dimeriahkan oleh Zikir Barat dari Pemuda Tempatan (Paten). Lalu ada juga band Off Einstein, komunitas Ska dan tari Rampah Melayu.
Sebelum acara utama, maka acara akan dibuka oleh MC Irvan Gunawan. Lalu, tari pembukaan akan diisi oleh tari Rumput Hijau yang dibawakan oleh penari dari Vihara Maitreya. Kemudian penampilan tari Reog, lalu ada hiburan jazz dan musik reggae. Acara puncak Batam Menari akan digelar pada pukul 20.00 WIB dan akan dilanjutkan oleh penampilan dari Angel Percussion dan Zaskia Gotik. Tapi sebelumnya akan dimulai dengan Press Conference pada pukul 16.00 WIB

 

Sumber: batampos.co.id
Wali Kota Batam Muhammad menginginkan revitalisasi Masjid Raya Batam (MRB) jadi salah satu program prioritas tahun 2019 mendatang. Namun demikian, rencana ini akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Batam. Soal perkiraan anggaran yang akan digunakan, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Kota Batam mengaku belum bisa berkomentar karena proses persiapan desain masih terus dilakukan. Rencananya tidak akan lama lagi nanti pihaknya akan memaparkan desain sementara ke Wal Kota Batam Muhammad Rudi.
Begitupun soal desain secara umum, ia memilih untuk tidak berkomentar banyak sebelum dipaparkan ke Wali Kota. Namun ia sedikit mengungkapkan dalam desain sementara ini termuat rencana pembangunan basemant atau ruang dibawah tanah yang akan digunakan jadi tempat parkir. Selain itu, Suhar mengatakan tempat wudhu dan area toilet yang kini berada disamping bangunan utama masjid akan dipindahkan. Hal ini sejalan dengan keinginan wali kota, beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Wali Kota Batam Muhammad Rudi, menyampaikan, revitalisasi MRB ini tidak merubah desain arsitektur bangunan utama masjid. Namun, dalam pengerjaan akan dikembangkan mulai dari tempat parkir, taman hingga pembenahan tempat wudhu juga toilet.
Selain itu, ruang lapang di depan masjid akan diperluas. Di lokasi ini dapat dipakai untuk kegiatan keagamaan tanpa harus menggunakan bangunan utama. Agar memberikan suasana nyaman kelak lokasi tersebut akan dibuatkan atap. Ia mengatakan dengan merenovasi masjid masjid yang mulai dibangun tahun 1999 dan rampung tahun 2001 dan dirancang arsitek kenamaan Indonesia Achmad Noeman ini, akan menambah kebanggaan sendiri untuk Batam, disamping Masjid Agung di Batuaji yang kini sedang proses pembangunan.

Sumber: Finansial.bisnis.com

 

Pemerintah mengaku masih terus akan melakukan evaluasi dari hasil kegiatan dana desa yang digulirkan sejak 2015. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, evaluasi merupakan hal penting dilakukan guna mendapatkan sistem yang paling tepat guna mengentaskan kemiskinan di pedesaan. Tak hanya itu, evaluasi juga akan melihat sisi kesiapan pengelolaan dari pihak birokrat yang menerima dana ini.Mantan Direktur Bank Dunia ini pun kecewa masih banyak persoalan pemerintah daerah sekarang.

Apalagi, dari 172 pilkada belum lama ini ada satu hingga dua pemimpin yang pernah berkasus di KPK dan memenangkan pemilihan. Menurutnya, saat ini masyarakat dan seluruh pihak harus serius berfikir cermat jika Indonesia dan daerah yang ditinggalinya ingin maju. Masyarakat harus selalu kritis dengan uang yang telah dikeluarkan untuk negeri ini. Mereka, lanjut Sri Mulyani, juga wajib memantau apa saja yang sudah dihasilkan dari uang-uangnya yang masuk di kantong pemerintah.

Tahun depan, Sri Mulyani mengatakan anggaran dana desa akan ditingkatkan 30% menjadi Rp75 triliun. Pihaknya juga akan membantu merumuskan laporan keuangan daerah agar lebuh sederhana tetapi tetap akuntabel.Ekonom Bank Dunia Frederico Gil Sander mengatakan, saat ini pihaknya memberi fokus pada pentingnya negara untuk mengumpulkan lebih banyak pendapatan dan membelanjakannya dengan lebih baik guna mendukung pertumbuhan inklusif.

Menurutnya, selama 15 tahun terakhir kebijakan fiskal telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menjaga stabilitas makroekonomi. Namun, kebijakan fiskal belum memainkan peran lebih besar untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.Indonesia seharusnya bisa mengurangi ketimpangan dengan meningkatkan jumlah dan efisiensi pengeluaran yang bermanfaat bagi 60% bagian terbawah keluarga Indonesia. Sebagian besar pengeluaran ini, seperti untuk sektor kesehatan dan pendidikan, juga mengatasi ketimpangan kesempatan termasuk dengan dana desa.

Sumber:tribunnews.com

 

Pemerintah melalui PLN telah membangun jaringan listrik di 75.682 desa tersebar di seluruh Indonesia hingga Desember 2017. Desa-desa yang berhasil dilistriki PLN diantaranya merupakan desa yang berada di daerah 3T yakni terdepan, terluar dan tertinggal.Menurut Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto bahwa Ini bukti nyata upaya PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sampai ke desa di ujung agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bersama Menteri Sosial RI Idrus Marham dan Meteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, PLN mengajak sekitar 4.000 peserta yang hadir mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, pemuda, mahasiswa dan siswa maupun masyarakat umum untuk berkalaborasi bersama mendukung program pembangunan yang saat ini tengah dan akan dilaksanakan pemerintah. Kerja keras untuk memberikan kehidupan yang lebih baik juga diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yakni Program 35.000 MW.

Progres konstruksi pembangkit listrik telah mencapai 16.994 MW dan yang telah beroperasi mencapai 1.504 MW. Seluruh sistem kelistrikan di Indonesia kini sudah tidak ada lagi yang mengalami defisit daya. Rasio elektrifikasi telah mencapai 95,35% melebihi target pada 2017 yakni 92,75%. Pemerintah juga telah menetapkan tarif listrik tidak naik sampai 2019 agar dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.

Selain itu, PLN pun kian berupaya memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan dan calon pelanggan. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan peringkat kemudahan mendapatkan listrik yakni posisi 38 di tahun 2018 terkait survei Ease of Doing Business (EoDB). Kontribusi PLN dalam kemudahan Geting Electricity membuat posisi Indonesia dalam survei EoDB turut meningkat dari posisi 91 ke 72 diantara 190 negara.

Pada kesempatan ini PLN juga menyapa Kepala Desa serta Perangkat Desa Dieng Wetan, Wonosobo yang merupakan Desa Binaan PLN sebagai desa listrik dan berinternet, melalui video conference.Pelaksanaan program internet desa dilaksanakan anak perusahaan PLN yakni PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) yang membantu desa dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk mendorong dan meningkatkan perekonomian desa.

Sumber: CNNIndonesia.com

Pemerintah akan membentuk Komite Industri Nasional untuk mempersiapkan implementasi revolusi industri 4.0. Komite ini dibentuk untuk memperkuat kerja sama dan memfasilitasi harmonisasi antar kementerian/lembaga dengan para pelaku industri dalam negeri. Hal itu bertujuan agar Indonesia mampu kompetitif dalam memasuki era digital tersebut. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, komite tersebut sangat mungkin dibentuk dan akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)bserta dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Ia menjelaskan rencananya komite ini akan diatur dalam Peraturan Presiden. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Perindustrian telah merancang Making Indonesia 4.0 sebagai peta jalan (roadmap) untuk menerapkan sejumlah strategi Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Roadmap itu akan diterbitkan pada 4 April 2018. Salah satu strategi Indonesia memasuki era revolusi industri 4.0 adalah menyiapkan lima sektor manufaktur yang akan menjadi percontohan untuk memperkuat fundamental struktur industri Tanah Air. Lima sektor tersebut, yakni industri makanan dan minuman, industri otomotif, industri elektronik, industri kimia, dan industri tekstil.

Sumber: batampos.co.id

Tahun ini, pihak Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Cabang Batam akan menambah dua dermaga di Pelabuhan ASDP di Tanjunguban dan Telagapunggur Batam. Sehingga pelayanan dan konektivitas Batam dan Bintan serta kegiatan logistik makin cepat. Menurut General Manager (GM) PT ASDP Cabang Batam Anis Adinizam, pembangunan dermaga dilakukan karena peningkatan jumlah penumpang dan kendaraan di kedua daerah. Di sisi lain, ia menyebut, dermaga pelabuhan yang ada saat ini sudah cukup lama usianya. Sehingga diperlukan perbaikan. Ia berharap, perbaikan yang dilakukan tidak menganggu kegiatan sandar kapal dan keluar masuk penumpang dan kendaraan.

Dijelaskannya, saat ini DED dermaga sudah mencapai 80 persen. Ia berharap usai Hari Raya Idul Fitri sudah mulai dilakukan pengadaan barang dan jasa.  Disinggung anggaran? Ia menyebut sudah diplot di pusat. Anggaran untuk pembangunan kedua dermaga berkisar Rp 24 miliar. Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam menyambut baik rencana pihak ASDP tersebut. Dengan adanya dua dermaga di pelabuhan ASDP, kelak kegiatan pelayanan makin cepat. Terlebih saat ini diakui dia, banyak wisatawan asal Batam dan daerah lainnya yang berlibur ke Bintan menggunakan jasa transportasi laut Kapal RoRo.

Sumber: TRIBUNBATAM.id, BATAM

Aksi unjuk rasa Kesatuan Niaga Celluler Indonesia (KNCI) Kepri yang menuntut penghapusan kebijakan 1 kk untuk 3 SIM CARD, disambut Komisi I DPRD Kota Batam dan Kadis Kominfo, Pertemuan digelar di ruang Serbaguna Lantai I gedung DPRD Kota Batam yang dihadiri sejumlah perwakilan peserta aksi.

Pertemuan ini dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi I Kota Batam, Harmidi Umar Husein. Beserta Anggota Komisi I, Lik Khai, Kepala Dinas Kominfo, Salim, dan Kapolsek Batam Kota, Kompol Firdaus. Salim mengatakan selaku Dinas Kominfo Kota Batam, secara struktural tidak langsung di bawah Kementerian Kominfo, tetapi Ia juga mengatakan tetap menerima aspirasi KNCI dan akan disampaikan ke rapat. Ia melanjutkan semoga aspirasi tersebut sampai langsung ke Kementerian Kominfo. Dan tuntutan tersebut akan segera ditindaklanjuti.

Sumber: REPUBLIKA.CO.ID
Kota Batam dinilai menjadi tempat yang prospektif bagi bisnis properti. Selain terkenal sebagai area perdagangan internasional, Batam juga dekat dengan Singapura. Sehingga, masyarakat yang tinggal di Batam, bisa lebih mudah jika ingin pelesiran ke negeri Jiran. AVP Marketing PT Agung Podomoro Land (APL) Tbk Agung Wirajaya mengatakan, pemerintah pusat maupun Pemerintah Kota Batam berfokus membangun infrastruktur.

Banyaknya usulan pembangunan infrastruktur dari masyarakat sejalan dengan prioritas pembangunan daerah yaitu peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur jalan, drainase, utilitas perkotaan, kebersihan kota, dan pengendalian banjir. Agung menambahkan, akan lebih lengkap lagi jika pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan pemerintah bisa berjalan beriringan dengan pembangunan sektor properti di Kota Batam sebagai pendorongnya. Di mata para pengembang, kata dia, Kota Batam masih menjadi incaran para pemburu properti.

Sumber: Batampos.co.id

batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam diminta melakukan pelebaran jalan merata. Pelebaran jalan tidak hanya terfokus di pusat kota. Wilayah mainland seperti Sagulung, Sei Beduk, dan Batuaji juga perlu diperbaiki infrastrukturnya. Anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Jeffry Simanjuntak meminta Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Daerah Kota Batam, tidak hanya terfokus di satu daerah saja. Jika memang ada pelebaran jalan, politisi PKB tersebut meminta harus ada kajian secara umum, dan menyeluruh.

Bapelitbang diminta memperhatikan dengan benar apa saja yang jadi rujukan prioritas yang dijadikan patokan pembangunan. Wakil Ketua Komisi III DPRD Batam, Eki Kurniawan menilai, pelebaran jalan dari Muka Kuning-Batuaji sudah sangat mendesak. Apalagi setiap jam sibuk, jalan tersebut sudah menjadi langganan macet akibat tidak mampu lagi mengurai jumlah kendaraan. Ia berharap pemerintah tidak hanya melakukan pelebaran di pusat kota saja. Semua wilayah di Kota Batam yang menjadi titik kemacetan harus tersentuh.

Sumber:Netralnews.com

Wali Kota Batam, Kepulauan Riau, Muhammad Rudi mengatakan Mal Pelayanan Publik (MPP) Batam akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada April ini. Peresmian MPP sempat tertunda berkali-kali karena Presiden Joko Widodo berhalangan hadir. Awalnya, MPP direncanakan diresmikan akhir Desember 2017, namun akhirnya ditunda karena Kepala Negara harus menghadiri pertemuan OKI yang digelar mendadak. Sesuai dengan arahan Presiden, Wali Kota menginstruksikan seluruh pelayanan pemerintah menggunakan sistem elektronik, terutama di MPP.

Senada dengan Wali Kota, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batam Gustian Riau menyatakan telah menerima informasi rencana peresmian MPP. Pihak Istana telah mengumumkan rencana kegiatan Kepala Negara sepanjang April 2018. Presiden juga menyampaikan agendanya dalam arahan kepada kepala daerah beberapa waktu lalu. Ia mengatakan akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan instansi vertikal yang miliki layanan di MPP untuk mempersiapkan peresmian itu.Pertemuan dengan instansi vertikal juga untuk membahas pembangunan sistem yang saling terintegrasi antarinstansi demi memudahkan masyarakat yang hendak mengurus perizinan. Dengan sistem itu, masyarakat cukup satu kali memasukkan berkas jika dokumen yang sama dibutuhkan untuk beberapa perizinan. Meski belum diresmikan, namun MPP yang melayani hingga lebih dari 400 perizinan itu sudah beroperasi sejak akhir tahun lalu.

Setidaknya terdapat 14 instansi pemerintah, 9 nonpemerintah dan 6 perbankan yang ikut melayani dalam MPP Batam. Dari pemerintah antara lain Pemkot, BP Kawasan Batam, Pemprov Kepri, Samsat Kepri, Kepolisian, Imigrasi, Bea dan Cukai, Badan Pertanahan Batam, Kemhukham, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Agama dan Kejaksaan Negeri. Kemudian intansi nonpemerintah yaitu BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kamar Dagang dan Industri, Real Estat Indonesia, Ikatan Arsitek Indonesia, Perusahaan Air Minum ATB dan Bright PLN Batam. Khusus dari Pemkot, Dinas Penanaman Modal melayani 71 pelayanan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebanyak 3 pelayanan, Dinas Cipta Karya 3 pelayanan, Dinas Kesehatan 26 pelayanan, Dinas Lingkungan Hidup 5 pelayanan, dan Dinas Tenaga Kerja 18 pelayanan.

Page 8 of 13

Tentang Kami