Live Streaming
super me

super me

Page 7 of 13

Sumber: Sindobatam.com

DPRD Batam mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengeluarkan peraturan mempermudah perizinan bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang akan bekerja di Indonesia. Tapi pengawasan di daerah masih lemah, sehingga program pemerintah pusat tidak berjalan dan merugikan pekerja lokal.Menurut anggota Komisi IV DPRD Batam, Aman,  pekerja lokal juga harus dituntut untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki agar bisa bersaing dengan pekerja asing. Menurut dia, kebijakan nasional ini tidak diawasi secara maksimal di daerah. Salah satunya di kawasan industri Mukakuning yang masih banyak memperkerjakan TKA dibandingkan pekerja lokal. Disinggung soal jumlah TKA di Batam, Aman mengaku tidak mengetahuinya. Dia mengatakan, data TKA berada di komisi II.

Sumber: batampos.co.id

Sebanyak 46 jabatan eselon IV di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam kosong. Untuk itu, Wali Kota Batam Muhammad Rudi meminta para pejabat yang kini tidak memiliki jabatan untuk mengumpulkan data ke Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKP SDM) untuk ditempatkan di jabatan yang kini kosong. Kepala BKP SDM, M Sahir mengatakan hingga sudah ada 28 pejabat yang menyampaikan keinginan untuk ditempatkan di posisi-posisi yang kosong.

Ia mengatakan, rata-rata posisi yang kosong berada di hinterland yakni dengan jumlah 37 posisi dan tersebar di Kecamatan Belakangpadang dan Galang. Artinya hanya sembilan di mainland. Ia mengatakan, walau belum memiliki data jumlah pasti pejabat eselon IV yang nonjob ditambahlagi banyaknya eks eks Rumah Sakait Umum Daerah Embung Fatimah. Untuk diketahui, beberapa waktu lalu rumah sakit plat merah ini disorot Badan pemeriksa Keuangan, salah satu pointnya yakni pergantian komposisi pejabat untuk posisi tertentu.

Ia mengklaim, kini pihaknya tengah gencar melakukan pemerataan penugasan hingga ke hinterland, pejabat tidak seharusnya ingin bertugas di pusat kota. Bertugas di hinterland, ia yakini dapat menambah pengalaman aparatur sipil negara dalam melayani masyarakat. Penempatan disesuaikan dengan latar belakang kemampuan aparatur.Sementara itu, Wali Kota Batam Muhamamd Rudi mengatakan jabatan yang kosong cukup banyak dan harus diisi. Ia mengaku memberikan kesempatan kembali pada beberapa pejabat yang tidak memiliki jabatan termasuk yang pernah melakukan kesalahan, namun tidak diperkenankan memegang jabatan yang berkaitan dengan keuangan.

Sumber: Batampos.co.id

Kepala Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Batam, Gustian Riau menyebutkan Batam sebagai wilayah percontohan pelayanan perizinan. Hal ini disampaikan pada Workshop dan Coaching Clinic Pembekalan Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2018 di Pemko Batam. Selain memiliki Mal Pelayanan Publik dengan puluhan layanan perizinan. Batam juga menjadi contoh bagi daerah lain karena pelayanannya sudah bagus, paling banyak izinnya, serta sudah mendapatkan kategori A.

Menurut Gustian, perizinan yang dijalankan sendiri sudah sistem dalam jaringan (online). Lewat layanan ini tentunya mempermudah pelayanan pada masyarakat dalam memperoleh perizinan melalui sistem elektronik. Workshop dan Coaching Clinic ini juga bertujuan emberikan penilaian pelayanan publik. Ada 4 jenis yang akan dinilai, yakni pelayanan BPM-PTSP, RSUD, Disduk Capil, dan bina wira organisasi seluruh Indonesia. Kategori penilaian dalam bentuk bagaimana mengimpletasikan pelayanan yang sudah diatur dalam Undang Undang (UU) dan Permenpan-RB.Gustian bercerita proses penggabungan pelayanan instansi-instansi selama ini, belajar dari beberapa daerah seperti Surabaya. Bahkan untuk Jakarta sendiri, belum masuk di dalam kategori pelayanan terbai

Sumber: Metrobatam.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui unit Koordinasi dan Supervisi Penindakan membantu Polda Kepulauan Riau (Kepri) dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. Karimun Pinang Jaya di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batam. Untuk membantu penanganan kasus ini, tim Korsup Penindakan KPK memfasilitasi beberapa ahli dan melakukan gelar supervisi terpadu di Polda Kepulauan Riau.

Kasus ini menjadi salah satu kasus yang dibahas tim Korsup Penindakan KPK dan Polda Kepri dalam rapat koordinasi di Mapolda Kepri. Dalam rapat koordinasi ini dibahas sekitar 70 kasus korupsi yang ditangani Polda Kepri selama rentang 2010-2018. Dari jumlah tersebut, Polda Kepri mengakui menghadapi kendala dalam menuntaskan lima kasus, termasuk kasus dugaan korupsi di BPN Batam.

Dikatakan Febri, kegiatan korsup ini bertujuan untuk membantu Polda Riau jika memiliki kendala dalam penagahan kasus. Hal ini sejalan dengan tugas KPK sebagai trigger mechanism bagi penegakan hukum, khususnya penanganan kasus korupsi yang ditangani Polri atau Kejaksaan.

Sumber: Finance.detik.com
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), siang ini menyelenggarakan forum kerja sama Korea-Indonesia. Kerja sama yang dibahas ialah dalam bentuk administrasi publik. Kegiatan kali ini dibuka langsung oleh Menteri PAN-RB Asman Abnur. Ia menjelaskan, saat ini pemerintah Indonesia terus mengembangangkan elektronik government (e-government) atau layanan masyarakat berbasis elektronik.
Namun pada implementasinya, e-government yang ada dinilai masih belum optimal bagi masyarakat. Asman mengatakan, bentuk kerja sama yang dilakukan ialah bertukar informasi dan pengalaman tentang penerapan e-government di Korea Selatan. Sebab, kata Asman, Korea Selatan merupakan salah satu negara yang menerapkan e-government terbaik di dunia. Guna menerapkan sistem e-government dengan baik, tambah Asman, maka SDM yang ada harus berani memberikan terobosan serta inovasi untuk layanan yang lebih kepada masyarakat. Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan kerja sama lanjutan yang telah dilakukan kedua negara dalam bidang e-government sebelumnya.

Sumber: CNNIndonesia.com
Tembak menembak antara TNI dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) terjadi di Banti, Tembagapura, Kabupaten Timika, Papua. Kontak senjata itu menimbulkan korban jiwa dari kedua pihak. Panglima Operasi Komando Daerah Pertahanan III Kalikopi, Nemangkawi, Papua, Hendrik Manwang mengungkapkan pihak TNI berusaha masuk ke Banti sejak Minggu. Namun TPN OPM mengadang TNI sehingga terjadi baku tembak.
Hendrik menjelaskan warga Banti merupakan masyarakat pribumi yang selama ini ditipu oleh PT. Freeport Indonesia. Menurutnya, masyarakat setempat tengah berjuang mengembalikan hak atas kedaulatannya.Dia mengatakan pembakaran rumah sakit dan sekolah yang dibangun Freeport sebagai dampak kemarahan karena selama ini fasilitas tersebut dianggap tidak bisa membantu masyarakat.
Hendrik menyatakan TPN OPM siap perang melawan TNI meskipun pihaknya memiliki keterbatasan senjata. Selama ini pihaknya juga menjalin komunikasi dengan Komando Daerah Pertahanan (Kodap) yang berada di hutan. Hendrik menjelaskan perang yang dimaksud terkait perang urat syaraf dan secara fisik. Dia menambahkan selama ini perang urat syaraf telah dijalankan oleh para diplomat yang tergabung dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), yaitu Benny Wenda, Octovianus Mote, Rex Rumakiek dan Paula Makabory.
Sementara itu, Hendrik menyatakan OPM tak bisa berdialog dengan Pemerintah Indonesia. Pihaknya hanya bersedia berdialog jika Perserikatan Bangsa-Bangsa ikut duduk bersama membicarakan persoalan ini. Sebab menurutnya, PBB ikut terlibat dalam menganeksasi Papua ke Republik Indonesia. Di pihak lain, Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi mengatakan akibat baku tembak itu, seorang prajurit TNI dari Yonif 751/Raider, Prajurit Satu Vicky Rumpasium tewas. Tak ada korban luka-luka dari pihak TNI.
Berdasarkan pantauan melalui drone di lokasi kejadian, Aidi menyebut dua orang tewas dari pihak OPM, sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka. TNI menyebut kelompok OPM sebagai Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB).Dia menyampaikan pihaknya belum mendata jumlah rumah warga yang dibakar. Namun menurutnya, tidak ada korban dari masyarakat sipil atas pembakaran dan baku tembak tersebut.

KOMPAS.com

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terus mendorong agar jamu atau obat-obat herbal Indonesia masuk dalam sistem pelayanan kesehatan. Usaha jamu yang sudah menjadi bagian dari budaya Indonesia, perlu dibangun dan didorong untuk tumbuh menjadi industri yang besar, sehingga jamu menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan digunakan oleh masyarakat sebagai alternatif untuk obat dan pengobatan masyarakat Indonesia.
Agar jamu, termasuk di dalamnya adalah Obat Herbal Terstandar (OHT) dan Fitofarmaka bisa masuk dalam sistem pelayanan kesehatan menurut Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito perlu kerja sama antara Pemerintah, pelaku usaha, akademisi, kalangan profesi kesehatan, dan media untuk bersama-sama mendorong hingga jamu makin berkembang. Menurut Penny, kegiatan Pelayanan Prima Pendaftaran Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan ini merupakan salah satu wujud perhatian pemerintah untuk membangun jamu sebagai industri yang besar.

Sumber: sindobatam.com
Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Batam menyediakan Digital Library (Perpustakaan Digital) bagi pengunjung yang datang. Layanan yang berada di samping perpustakaan buku ini bertujuan untuk memberikan informasi dengan cepat, tepat dan global.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Batam, Gustian Riau mengatakan tantangan baru teknologi informasi, khususnya untuk para penyedia informasi adalah bagaimana menyalurkan informasi dengan cepat, tepat dan global. Perpustakaan sebagai salah satu penyedia informasi yang keberadaannya sangat penting di dunia informasi, mau tidak mau harus memikirkan kembali bentuk yang tepat dalan menjawab tantangan ini.
Menurut dia, pesatnya teknologi informasi tidak bisa dibendung, tetapi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mampu menyesuaikan diri. Demikian juga dengan insan perpustakaan yang selama ini lebih dekat dengan susunan buku-buku, harus bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, yang sudah sangat akrab dengan teknologi informasi.

Sumber: Sindobatam.com
Tidak adanya kepastian hukum dalam aturan Free Trade Zone (FTZ) Batam dinilai menjadi celah yang membuat kebijakan perdagangan bebas masih setengah-setengah, sekalipun inisiatif ini sudah berjalan hampir 10 tahun. Praktisi Hukum Ampuan Situmeang mengatakan fakta di lapangan penerapan FTZ tidak dapat sepenuhnya diberlakukan di Batam sampai saat ini.
Ampuan menjawab reaksi pengusaha elektronik yang kembali mengeluhkan aturan SNI setiap ingin memasukkan barang ke Batam. Baru-baru ini juga pedagang barang farmasi dan kosmetika kalang kabut ditanyai polisi. Mereka tidak tahu jika barang farmasi dan kosmetika impor masuk dalam kategori barang yang dilarang atau terbatas (Lartas) sehingga diberlakukan aturan pabean.
Dia menjelaskan seharusnya barang yang masuk ke Batam sebagai FTZ belum kategorikan sebagai impor, sehingga ketentuan kepabeanan dan lainnya tidak berlaku di Batam. Namun kenyataan yang ada dalam pelaksanaan yang ada di Batam selama ini tidak demikian. Itu sebabnya dia menilai bahwa FTZ tidak dilaksanakan menyeluruh di Batam. Karena seharusnya ada pengecualian terhadap barang-barang larangan terbatas (lartas) di kawasan FTZ. Terlebih lagi barang untuk keperluan di kawasan industri. Namun yang terjadi saat ini tidak ada pengecualian sama sekali.

Sumber: TRIBUNBATAM.id
Sebanyak 84 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam terancam dilengserkan dari posisinya atau di-nonjob-kan. Itu terjadi karena mereka belum juga menyerahkan laporan harta kekayaannya hingga batas akhir yang ditentukan, 31 Maret lalu. Meski begitu, kepada mereka masih diberi kesempatan untuk melapor. Wali Kota Batam, Rudi mengatakan bahwa lapran tersebut sudah ditunggu oleh KPK.
Rudi mengingatkan, laporan kekayaan ini penting agar pejabat berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Pejabat di lingkungan Pemko Batam, juga diminta tidak bermain-main dengan anggaran. Rudi menegaskan, dirinya tidak ingin ada pejabat di Pemko yang terjaring KPK. Sebelumnya diberitakan, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengingatkan, batas akhir pengisian laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) sudah semakin dekat.
Imbauan serupa juga pernah disampaikan Wakil Walikota (Wawako) Batam Amsakar, Maret lalu. Ketika itu, Amsakar meminta para pejabat untuk segera melapor sebelum 31 Maret 2018. Adapun pejabat yang wajib mengisi LHKPN ini, yaitu seluruh eselon II dan eselon III. Kemudian eselon IV yang bersentuhan dengan kegiatan, serta pegawai yang ditugaskan menjadi bendahara. Amsakar mengatakan, sebelum ini Pemko Batam sudah mendapat asistensi dari tim koordinasi, supervisi, pencegahan (korsupgah) KPK.

Page 7 of 13

Tentang Kami