Live Streaming
super me

super me

Page 6 of 23

Sumber: TEMPO.CO

Indonesia memastikan pengamanan penyelenggaraan Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018 sesuai dengan standar internasional yang telah ditetapkan Dewan Olimpiade Asia (OCA) dan Komite Paralimpiade Asia (APC). Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan bahwadirinya sudah meminta Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 (INASGOC) dan Panitia Penyelenggara Asian Para Games 2018 (INAPGOC) segera memberi tahu OCA dan APC bahwa kondisi Indonesia terkendali dan aman karena aparat keamanan terus mengendalikan situasi.

Imam mengakui sejumlah negara peserta Asian Games mendapat informasi terbatas terkait dengan keamanan Indonesia menyusul peristiwa ledakan bom di Surabaya dan pengumuman peringatan diri bepergian ke Indonesia dari sejumlah negara. Dia optimistis peristiwa tindakan terorisme di Surabaya tidak mempengaruhi dukungan para sponsor untuk membantu penyelenggaraan Asian Games 2018.Indonesia, kata Imam, telah menjelaskan ke sejumlah perwakilan negara peserta terkait dengan lokasi peristiwa ledakan bom di Surabaya yang jauh dari lokasi penyelenggaraan Asian Games di Jakarta dan Palembang.

Sebelumnya, Ketua INASGOC Erick Thohir memastikan pengamanan Asian Games 2018 akan dilakukan berlapis untuk mengantisipasi kejadian tidak diinginkan, seperti tindakan teror.Selain itu, dia menegaskan, semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan Asian Games 2018 harus memiliki tanda pengenal yang terakreditasi. Ini berlaku pula bagi masyarakat yang ingin menonton langsung pertandingan-pertandingan Asian Games.

Sumber:sindobatam.com

Badan Pengusahaan (BP) Batam menyatakan tidak ada kenaikan tarif air yang diberlakukan oleh PT Adhya Tirta Batam (ATB) selaku perusahaan pengelola air bersih di Kota Batam. Hanya saja sebanyak 15 ribu pelanggan mengalami perubahan golongan dari sebelumnya golongan rumah tangga A menjadi golongan rumah tangga B. Kepala Bidang Pengelolaan Air BP Batam, Tutu Witular mengatakan perubahan golongan tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh ATB. Dimana ada beberapa kriteria yang menjadi dasar dilakukannya perubahan golongan pelanggan tersebut. Diantaranya adalah daya listrik di atas 10 ampere, luas bangunan lebih dari 120 meter persegi, harga jual di atas Rp129 juta dan rumah terletak di jalan lebih dari 6 meter.

Namun, ditegaskannya bahwa jika dari empat kriteria tersebut ada satu yang belum terpenuhi maka tidak akan ada perubahan golongan. Berdasarkan hasil survei ada sekitar 15 ribu pelanggan yang akan berubah golongan tersebut, tahapannya saat ini ATB masih melakukan sosialisasi kepada pelanggan yang akan dinaikan penggolongannya. Itu sebabnya pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik menyikapi hal tersebut. Tutu juga menjelaskan 15 ribu pelanggan tersebut tersebar di seluruh wilayah Batam, seperti Sekupang, Batam Centre, Batuaji. Jika dipresentasikan dari seluruh pelanggan ATB saat ini diperkirakan hanya sekitar 5 persen yang akan mengalami perbuhan golongan. Itu sebebanya dikatakannya bahwa tidak semua pelanggan akan mengalami kenaikan tagihan airnya yang akan mulai berlaku di Mei untuk tagihan Juni mendatang.

Sumber: sindobatam.com

Kondisi Siaga 1 yang telah ditetapkan Polda Kepri pascateror bom di Jawa Timur tak mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Batam. Jumlah kunjumgan wisman tampak tidak mengalami penurunan meskipun Indonesia disebut tengah darurat terorisme.Hal ini terlihat dari banyaknya penumpang dari Malaysia dan Singapura yang masuk ke Batam melalui Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center. Jumlah kunjungan wisman dari kedua negara ini tidak mengalami penurunan.

Kepala Seksi (Kasi) Operasional Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center, Sobri mengatakan, teror bom yang terjadi sejak kemarin di sejumlah tempat di Jawa Timur tidak membawa dampak buruk pada kunjungan wisman. Bahkan, jumlah kunjungan wisman mengalami peningkatan.Sobri menjelaskan, dari data yang dimiliki pihak Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center diketahui jumlah penumpang atau wisman yang masuk ke Batam mencapai 4.000 penumpang setiap harinya. Bahkan, di hari kejadian teror bom di Surabaya kemarin, jumlah kedatangan wisman bertambah dibandingkan hari biasanya. Saat disinggung terkait pengamanan di pelabuhan, Sobri mengaku bahwa tidak ada pengamanan khusus yang dilakukan oleh pihak otoritas pelabuhan. Hanya saja, pihak otoritas pelabuhan bekerjasama dengan kepolisian terus meningkatkan kewaspadaan pasca teror bom yang terjadi.

Sumber: sindobatam.com

Pedagang dan distributor diwanti-wanti tidak memainkan harga daging dengan memanfaatkan momentum Ramadan ketika permintaan sedang tinggi-tingginya. Menyambut bulan puasa, Satgas Pangan Kota Batam ikut dipusingkan dengan semakin tingginya harga daging sapi. Dalam sidak kemarin di Pasar Tos 3000 Jodoh, Satgas Pangan menemukan daging dijual di atas harga eceran tertinggi (HET). Kebanyakan daging sapi di pasar tersebut dijual Rp86 ribu per kilogram, sementara HET Rp80 ribu per kilogram.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Zarefriadi mengatakan bahwa dirinya juga memperhatikan nasib pedagang, tetapi ia menambahkan bahwa pedangang jangan menjual di atas harga yang sudah ditentukan. Harga daging menjadi sorotan selama sidak Satgas Pangan yang terdiri dari Polda Kepri dan Polres Barelang. Zaref meminta pedagang tidak memanfaatkan momentum Ramadan untuk mencari keuntungan lebih dengan berspekulasi memainkan harga. Harga yang melonjak tinggi hanya akan membebani masyarakat Batam.

Untuk diketahui, sapi bakalan yang masuk ke Batam berasal dari sentra peternakan di Bali, Jawa Timur, Lampung dan Sumatera Barat.Sentra itu memasok sekitar 90% bagi kebutuhan Batam. Sedangkan komposisi pasokan daging sapi lokal hanya mampu memenuhi sekitar 10% dari total kebutuhan yang rata-rata mencapai 25 sampai 30 ton per hari di luar hari besar. Adapun menjelang puasa Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam menjalankan strategi pasar murah untuk menekan harga kebutuhan pokok. Pasar tersebut digelar dalam dua tahap. Tahap pertama lima kali digelar menjelang puasa di 10 lokasi.

Sumber: batampos.co.id

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah di 2018 ini mendapatkan dana segar dari klaim BPJS Kesehatan sebesar Rp 33 miliar. Dana tersebut dari piutang RSUD tahun lalu di BPJS Kesehatan. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Utama RSUD Batam, Ani Dewiyana, Inilah, lanjut Ani, yang membuat mereka agak bisa bergerak mengoperasionalkan RSUD dengan anggaran yang sudah masuk dari klaim BPJS Kesehatan sebesar Rp 33 miliar.

Sedangkan mengenai pendapatan dari BLUD di RSUD, tak hanya dari BPJS Kesehatan saja, tapi ada juga kerja sama dengan kabupaten/kota yakni pasien jamkesmas atau JKN. Ada juga dengan perusahaan swasta. Inilah salah satu sumber pendapatan juga di RSUD Embung Fatimah. Tentang berapa jumlah utang RSUD Embung Fatimah pastinya, Ani mengatakan hal itu belum bisa diputuskan berapa akumulasi utang dari RSUD yang harus dibayarkan. Karena dari BPK juga belum memberikan rekomendasi dan kepastian untuk itu.

Sumber: batampos.co.id

Badan Narkotika Nasional Kota Batam menggelar tes urine terhadap pegawai yang ada di sekretariat DPRD Kota Batam, Dari sekitar 210 yang ikut tes urin, satu orang dipastikan positif narkoba. Menurut  Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN Kota Batam ada tiga orang yang sempat terindikasi positif. Tetapi setelah diperiksa lebih lanjut, hanya ada satu yang positif narkoba dan menjadi korban pengguna narkoba, Sementara dua orang pegawai lainnya sebelum menjalani tes urin kepada petugas BNN mengaku mengkonsumsi obat-obatan.

Ucok menambahkan, satu orang petugas yang positif narkoba tersebut masih akan terus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan selanjutnya, pihak BNNK akan menyurati Pemko Batam terkait hasil tes tersebut. Sebelum melakukan tes urine di DPRD Kota Batam, BNN Kota Batam juga sudah menggelar beberapa kali tes urin di OPD lainnya. Dan beberapa di antaranya juga positif narkoba. Sementara itu, Kabaghumas dan Protokol Pemko Batam, Yudi Admaji mengakui BNN dan Pemko sudah beberapa kali menggelar tres urine pegawai. Ini sebagai langkah untuk menghindari adanya pegawai yang terjerat narkoba.

Sumber: Datakata.co.id

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kenegaraan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani di Istana Merdeka, dengan topik peningkatan hubungan dagang dan neraca perdagangan ke pasar nontradisonal, seperti Afghanistan di kawasan Asia Selatan. Upaya itu diperkuat salah satunya dengan menyelenggarakan pelatihan ekspor-impor khusus untuk pengusaha Afghanistan sebagai bentuk pengembangan kapasitas dan kemitraan dengan pebisnis Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Arlinda sebanyak 30 pengusaha Afghanistan berpartisipasi dalam pelatihan. Materi yang disajikan dalam program pelatihan tersebut di antaranya meliputi pengenalan produk potensial Indonesia dan Afghanistan, tinjauan kegiatan ekspor-impor, prosedur dan dokumen ekspor-impor, sistem pembayaran ekspor-impor, prosedur transportasi dan penanganan kargo ekspor-impor, ketentuan perdagangan internasional (INCOTERMS 2010), kalkulasi dan penentuan harga ekspor, latihan pengisian dokumen ekspor, serta kisah sukses para eksportir. Pelatihan ekspor-impor ke negara tersebut  merupakan tindak lanjut kunjungan bilateral Presiden Joko Widodo ke Afghanistan pada Januari 2018 lalu terkait kerja sama peningkatan ekonomi dan perdagangan antara kedua negara. Arlinda menjelaskan, pelatihan ekspor-impor ini juga menjadi salah satu cara Indonesia meningkatkan ekspor ke negara tujuan ekspor nontradisional, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar.

Salah satunya terlihat dari jumlah buyer Afghanistan yang mengunjungi Trade Expo Indonesia 2017 sebanyak 266 orang. Kunjungan buyer Afghanistan tersebut menghasilkan transaksi dagang sebesar US$ 64 ribu dengan produk utama yang diminati antara lain perlengkapan rumah tangga, produk dari kayu, produk herbal, kertas dan produk kertas.Pada 2017, nilai ekspor Indonesia ke Afghanistan tercatat sebesar US$ 20,2 juta, naik 24,69% dibandingkan 2016 yang sebesar US$ 16,2 juta. Sedangkan impor dari Afghanistan tahun 2017 tercatat sebesar US$ 29 ribu, atau turun 6,45% dibandingkan tahun 2016 yang sebesar US$ 31 ribu.

Sumber: TEMPO.CO

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Papua Aiesh Rumbekwan meminta pemerintah segera memaksa PT Freeport Indonesia membersihkan limbah pertambangan (tailing) yang meluber dan mencemari lingkungan di Mimika, Papua. Menurut Aiesh, operasi Freeport membuat kualitas lingkungan hidup di daerah sekitarnya menurun. Pada Oktober 2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjatuhkan sanksi berupa paksaan kepada Freeport karena melakukan 47 pelanggaran lingkungan. Namun, dari puluhan perintah, tak satu pun poin yang mewajibkan perusahaan membersihkan tumpahan limbah. Berdasarkan riset Walhi, operasi Freeport merusak lingkungan Mimika dari hulu ke hilir. Mulai air asam batuan (acid rock drainage) yang mencemari air tanah di pegunungan, tumpukan logam berat pada tumbuhan dan hewan daratan dan perairan, hingga air laut yang tercemar, sehingga jumlah spesies hewan dasar laut merosot sampai 70 persen. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun lalu juga menunjukkan adanya kerusakan karena limbah yang meluber.

Ketua Tim Pengendalian Penyelesaian Permasalahan Lingkungan PT Freeport Indonesia Ilyas Asaad membenarkan bahwa hingga saat ini belum ada rencana pembersihan limbah yang tumpah dari kolam penampungan Ajkwa (Modified Ajkwa Deposition Area/ModADA). Ilyas berdalih, pemerintah tengah berfokus mencegah kerusakan yang lebih besar. Kementerian Lingkungan sudah menetapkan standar pengelolaan yang lebih ketat melalui Keputusan Menteri Nomor SK.175/Menlhk.Setjen/PLB.3/4/2018 pada 5 April lalu. Freeport membantah aktivitas perusahaannya melanggar aturan. Juru bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama, menyatakan pengelolaan limbah saat ini adalah hasil kesepakatan bersama pemerintah. Menurut perusahaan, lingkungan yang terkena dampak akan pulih setelah penambangan selesai

Sumber: TRIBUNNEWS.COM

Pemerintah Indonesia melalui Kasubdit Kawasan 2 Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan BHI Kementeri Luar Negeri, Arief Hidayat mengatakan pihaknya kini tengah berupaya mendata ulang WNI yang ada di Arab Saudi. Arief menjelaskan hal itu perlu dilakukan karena Indonesia merupakan negara yang paling banyak kedua setelah Malaysia yang mengirimkan warga negaranya ke Arab Saudi. Arief menjelaskan bahwa pendaftaran itu tak hanya berguna bagi WNI ketika berada di Arab Saudi saja, tapi juga saat mengurus catatan kependudukan, asuransi, dan lain-lain saat di Indonesia.

Ia mengatakan dengan pendataan maka perwakilan negara Indonesia di Arab Saudi bisa melakukan sosialisasi hukum dan aturan yang berlaku sehingga kasus vonis qisas (perbuatan dibalas dengan perbuatan) termasuk hukuman mati kepada WNI tak terulang lagi. Sementara itu Dubes Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Osamah Mohammed Abdullah Shuibi mengatakan pemerintah Arab Saudi sangat terbuka bagi warga negara yang memperbaiki datanya agar bisa terpantau terutama bagi WNI

Sumber: http://sindobatam.com/

Pernah paling rendah di Sumatera pada Triwulan I 2017, ekonomi Kepri kini tumbuh 4,47 persen di Triwulan I 2018. Secara nasional dari 34 provinsi, peringkat Kepri naik dari posisi 33 ke posisi 29. Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri Zunadi mengatakan, pertumbuhan ekononomi Kepri ini masih didominasi oleh tiga struktur ekonomi yakni, kategori industri pengolahan, kontruksi, dan pertambangan dan penggalian. Industri pengolahan memberi andil sebesar 1,65 persen. Itu andil yang terbesar dalam meningkatkan ekonomi Kepri. Pertumbuhan ekonomi Kepri di Triwulan I-2018 ini jauh lebih baik bila dibanding dengan priode yang sama pada triwulan I-2017 lalu. Di Triwulan I-2017 hanya tumbuh sebesar 2,02 persen, sedangkan tahun ini 4,47 persen.

Pertumbuhan ekonomi itu juga mendongkrak peringkat Kepri secara nasional. Pernah ada di posisi 33 dari 34 provinsi, kini naik 4 peringkat di posisi 29. Dan dalam lingkup regional, Produk Dosmetik Regional Bruto (PDRD) Provinsi Kepri memberikan kontribusi sebesar 7,85 persen terhadap PDRB untuk lingkup Pulau Sumatera. Namun, bila dibanding dengan pertumbuhan ekonomi Kepri pada Triwulan IV-2017 lalu, pertumbuhan ekonomi Kepri di Triwulan I 2018 turun 0,93 persen. Kategori yang mengalami penurunan terdalam adalah sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib, yaitu -23,26 persen. Sementara dari sisi pengeluaran yang mengalami penurunan terdalam dari sektor pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar -71,88 persen.

Page 6 of 23

Tentang Kami