Live Streaming
super me

super me

Page 6 of 13

Sumber: WartaEkonomi.co.id

Jumlah penduduk Republik Indonesia yang mencapai lebih dari 260 juta orang merupakan pasar yang menggiurkan bagi berbagai perusahaan asing sehingga mereka berupaya untuk menggarap pangsa pasar di Tanah Air. Tidak mengherankan pula bila jumlah investasi asing pada sektor digital ke dalam Indonesia diperkirakan bakal mengalami peningkatan pada tahun 2018 seiring dengan naiknya peringkat kemudahan berbisnis yang diraih Indonesia di tingkat global. Untuk itu, peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri mengatakan proses penyederhanaan izin dan regulasi di tingkat pusat dan daerah harus terus dilakukan untuk mendukung kenaikan peringkat ini. Menurut Novani, hal tersebut karena izin dan regulasi yang jelas, efektif, dan efisien akan mendorong semakin banyak investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Novani juga mengemukakan, hal lain yang dapat mendorong meningkatnya jumlah investasi asing pada sektor digital adalah skema investasi dalam bentuk tax holiday. Ia memuji skema yang dirancang oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani ini adalah berupa insentif untuk industri yang bergerak di sektor teknologi informasi atau perusahaan yang memiliki nilai minimal Rp500 miliar. Dengan demikian, perusahaan tersebut juga bakal mendapatkan bentuk relaksasi pajak berupa fasilitas tidak membayar pajak penghasilan (PPh) dengan pengurangan di kisaran 10-100 persen dalam jangka waktu 5-15 tahun yang bisa diperpanjang hingga 20 tahun.

Pemberlakuan penerapan konsep tersebut dinilai akan meningkatkan pertumbuhan industri yang bergerak di bidang teknologi informasi. Selain itu, ujar dia, kebijakan ini juga akan mendorong masuknya investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja. Tercatat, investasi asing yang masuk ke sektor digital Indonesia pada 2017 mencapai US$4,7 miliar. Hal ini dibuktikan dengan adanya empat perusahaan rintisan berstatus unicorn yang berbasis di Indonesia. Sebutan unicorn diberikan pada perusahaan startup yang memiliki valuasi sebesar satu miliar dolar AS.

Sumber: KOMPAS.com

Menteri kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan kekecewaannya sehubungan dengan lelang atas kapal asing pencuri ikan, yang dibanderol dengan harga murah. Pekan lalu, Kejari Batam melelang dua kapal asing pencuri ikan yakni Seroja asal Vietnam dan PKFB 1089 asal Malaysia. Dalam lelang, limit harga kapal PKFB 1089 dipatok Rp 170 juta dan Seroja Rp 232,8 juta. Setelah lelang, kapal Seroja laku dengan harga Rp 233,8 juta dan kapal PKBF 1089 dilepas Rp 173.899.000. Atas penjualan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara tidak langsung menyatakan ketidakpuasannya. Seorang pejabat di kementerian tersebut bahkan mengungkapkan harga kapal seharusnya bisa mencapai Rp 1 miliar.

Menanggapi penjualan tersebut, Menteri Susi mengungkapkan bahwa harga jual tidak sesuai dengan ekspektasi, karena terlalu murah. Bahkan, dia menyebut ada indikasi adanya moral hazzard atas penjualan dua kapal itu. Dia menyebut moral hazzard, lantaran ada informasi yang menyebutkan bahwa kapal ikan yang dilelang itu akan dibawa ke negara asalnya. Kasubbag Pembinaan Kejari Batam Hasbi Kurniawan mengatakan proses lelang kedua kapal tersebut sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Sebab setiap peserta yang mengikuti lelang melakukan pendaftaran secara online melalui website resmi KPKNL Batam.

Dari data yang dipaparkan, untuk kapal Seroja, terdapat sejumlah peminat di antaranya Gerson Panjaitan, Heng A Cuang, dan Marina Silaban dengan nilai taksiran Rp 232,8 juta. Sementara untuk kapal PKFB 1089, peminatnya adalah Heng A Cuang, Marina Silaban, dan Tan Bong Hong dengan nilai taksiran Rp 171 juta. Hasbi menambahkan selain kedua kapal itu, juga ada satu kapal tugbot yang juga dilelang secara bersamaan yakni Eskalante dengan nilai taksir Rp 94 juta.

Sumber: batampos.co.id

Langkanya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium di hampir seluruh SPBU di Batam mendapat tanggapan dan kecaman dari beberapa pihak. Tak terkecuali dari Komisi II DPRD Batam. Menurut anggota Komisi II DPRD Batam, Salon Simatupang, langkanya BBM jenis premium di SPBU se-Batam merupakan tanggung jawab mutlak pihak Pertamina selaku kepanjangan dari pemerintah terkait BBM.

Salon juga meminta transparansi pihak Pertamina, berapa sesungguhnya kuota pasokan BBM bersubsidi jenis premium untuk kebutuhan masyarakat Batam.Masih kata Salon, saat ini Pertamina mengklaim bahwa masyarakat sudah pada sadar dan beralih dari menggunakan BBM premium ke pertalite, hal itu patut dipertanyakan.Sementara Humas Pertamina Sumbagut, Rudi dalam pesan singkatnya menampik adanya kelangkaan dan pengurangan pasokan BBM jenis premium di Batam.

Menurutnya penyaluran BBM jenis premium di SPBU se-Batam sudah dilakukan Pertamina sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Rudi mengklaim seharusnya tak ada lagi kelangkaan premium di SPBU. Rudi juga menegaskan, menggunakan BBM pertalite diklaimnya lebih irit dibandingkan dengan BBM premium. Hal tersebut, lanjutnya, perlu dukungan dari semua pihak untuk mengedukasi masyarakat selaku konsumen agar lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan BBM berkualitas.

Sumber: Sumbar.antaranews.com

Sejumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) binaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap menyediakan 20 ton beras sebulan untuk memenuhi kebutuhan Kota Batam, Kepulauan Riau sesuai kesepakatan dua daerah, kata Kepala Biro Perekonomian, Heri Nofiardi. Perjanjian kerja sama itu mengatur ketersediaan beras setiap bulan, sistem pembayaran dan mekanisme penyaluran yang akan digunakan.Rencananya pengiriman beras ke Batam itu menggunakan transportasi udara dari Bandara Internasional Minangkabau. Opsi itu dipertimbangkan karena biaya yang lebih kecil dibandingkan pengiriman lewat darat. Pemerintah Kota Batam dan Provinsi Sumbar bersama akan menyurati maskapai penerbangan rute Batam-Padang agar mau mempertimbangkan kompensasi dalam pengiriman beras itu, karena akan dilakukan secara kontiniu setiap bulan.

Sumbar akan melibatkan BUMD, kemungkinan PT Grafika untuk mengkoordinasikan pedagang dan Gapoktan yang akan menjadi bahagian dari kerjasama dalam penyaluran beras dari Sumbar ke Batam. Selain beras kerja sama bisa diperluas pada bidang penyediaan pangan, distribusi barang dan jasa dan pengembangan kepariwisataan. Kerja sama dua daerah akan saling menguntungkan karena di Sumbar selalu terjadi surplus beras sementara di Batam, beras menjadi salah satu penyebab inflasi.

Sumber: Batampos.co.id
Kepala Dinkes (Dinas Kesehatan) Kota Batam Didi Kusumarjadi terus berusaha meningkatkan pelayanan puskesmas di Batam, bahkan ia menyampaikan ia sampai memberikan hukuman pada kepala puskesmas yang tidak menjalankan program-program Dinkes di wilayah mereka masing-masing. Termasuk edukasi kepada masyarakat perihal pentingnya gizi untuk anak-anak. Didi melanjutkan, apa yang menimpa Vania bocah yang belum genap satu tahun itu sejatinya merupakan kasus baru yang memang menjadi perhatian serius untuk dicari solusinya segera. Kasus Vania berakar dari ketidaktahuan ibunya bahwa diusinya yang baru berjalan dua bulan, Vania tidak boleh diberikan susu kental manis.

Untuk melakukan pencegahan agar kasus ini tidak lagi terjadi, kaser posyandu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diharapkan bisa melakukan sosialisasi lebih gencar lagi.Dengan begitu, warga yang cenderung acuh terhadap himbauan kesehatan dan pengetahuan gizi anak ini tahu betapa pentingnya menjaga asupan gizi untuk anak-anak mereka. Kalaupun tidak, mereka setidaknya bisa menghindari hal-hal yang akan membuat anak-anak mereka mengalami gangguan kesehatan.Sejauh ini, Didi mengungkapkan Dinkes Batam cukup maksimal dalam upaya menjalankan tugasnya di lapangan. Hal ini ditandai dengan sebaran petugas yang sudah ada di tiap kampung di Batam.Hal ini memudahkan koordinasi lanjutan untuk dilakukannya tindakkan medis terhadap pasien-pasien yang harus mendapat perawatan di rumah sakit.

Sumber: FAJAR.CO.ID

Seribu pekerja di Batam terancam menganggur dalam waktu dekat. Artinya, akan ada penambahan jumlah pengangguran di Kota Batam. Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Batam, Rudi Sayakirti, mengaku dapat laporan akan adanya satu perusahaan yang mengurangi tenaga kerja mereka. Dari jumlah 1200 karyawan akan dikurangi menjadi 200 pekerja. Menurut dia, 1000 pekerja yang terancam menganggur itu merupakan karyawan kontrak. Perusahaan terpaksa tak memperpanjang kontrak lantaran sepi orderan hingga akhir tahun.

Disinggung nama perusahaan yang akan mengurangi 1000 tenaga kontrak tersebut, Rudi enggan menyampaikan. Namun menurutnya, perusahaan bergerak di bidang elektronik. Meski banyak mengurangi tenaga kontrak, Rudi yakin perusahaan akan tetap beroperasi hingga tahun depan. Sebab, perusahaan tersebut masih punya orderan hingga bulan Maret 2019.Perusahaan juga menjelaskan akan kembali merekrut karyawan jika mereka kembali dapat orderan. Sejak awal tahun ia baru mendapat laporan satu perusahaan yang mengurangi tenaga kontrak dalam jumlah banyak. Ia berharap itu laporan terakhir.Diketahui tahun lalu, hampir 100 perusahaan mulai kecil hingga besar di Batam tutup. Bahkan dari data Disnaker mencatat sekitar 24 ribu lebih pengangguran di Batam.

Sumber: KOMPAS.com

Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Daulay mempertanyakan kebijakan Presiden Joko Widodo terkait penerbitan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Pasalnya, peraturan tersebut cenderung mempermudah masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Padahal, banyak tenaga kerja lokal yang masih membutuhkan lapangan pekerjaan. Saleh memahami Pemerintah membutuhkan tenaga kerja asing dalam rangka menarik investasi dan tenaga ahli ke Indonesia. Namun, Saleh berpendapat, peraturan tersebut akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.

Selain itu, menurut dia, tidak ada jaminan dengan masuknya tenaga kerja asing dalam rangka meningkatkan investasi dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja Indonesia. Padahal, kata Saleh, Pemerintah juga punya pekerjaan rumah untuk menekan angka pengangguran. Apalagi, jumlah pengangguran di Indonesia masih menjadi persoalan utama. Ia menambahkan, jika tenaga kerja asing dipermudah untuk masuk, berarti persoalan pengangguran belum terselesaikan.

Site: KOMPAS.com
Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan, Laksda TNI Amarulla Octavian, menyarankan pemerintah untuk menyusun indeks warna dan registrasi nomor seri pada kapal-kapal di Indonesia. Ia mengungkapkan, langkah itu memudahkan aparat hukum dalam melakukan pengawasan di lapangan akan potensi tindak pidana di laut. Selain itu, kedua hal itu juga bisa mendeteksi keberadaan kapal ilegal masuk ke wilayah perairan Indonesia. Ia mengungkapkan, kapal Indonesia yang mendekati wilayah perairan negara lain sering dianggap melakukan usaha penyerangan. Karena, kapal tersebut tak memiliki indeks warna maupun nomor seri dari negara asal. Dengan demikian, kedua langkah itu juga untuk memperkuat identitas kapal-kapal Indonesia.

Selain itu, kedua langkah itu akan memudahkan para nelayan Indonesia untuk mengawasi adanya kapal-kapal ilegal. Dan pemerintah juga disarankan menerapkan pajak yang hanya dibayarkan sekali saja oleh pemilik kapal. Adapun besaran pajak menyesuaikan dengan ukuran kapal. pajak itu juga bisa memberikan jaminan kepada pihak negara asal bahwa Indonesia bisa melindungi kapal-kapal tersebut selama di perairan Indonesia. Langkah ini juga bisa menghalau masuknya kapal-kapal asing yang berpotensi melakukan tindak pidana di laut Indonesia. Amarulla mengungkapkan, ketiga rencana ini masih harus dikembangkan lebih lanjut demi mewujudkan keadilan dan keamanan di laut Indonesia. Saat ini, tim Universitas Pertahanan telah menyerahkan penelitian rencana kebijakan itu kepada Kementerian Pertahanan.

Sumber: Riauaktual.com

Pemerintah langsung memberikan sanksi tegas kepada Facebook terkait bocornya 1.096.666 data akun asal Indonesia oleh Cambridge Analytica, konsultan politik Donald Trump saat kampanye Pilpres AS. Bukan hanya sanksi tertulis, Facebook Indonesia juga sudah ditunggu oleh sanksi denda dan kurungan badan.Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menegaskan, semua media sosial harus mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia. Terkait bocornya data akun dan digunakan oleh Cambridge Analytica, masalah tersebut berkaitan dengan Peraturan Menteri Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain sanksi tersebut, Rudiantara juga berkoordinasi dengan Kepolisian terkait dengan ancaman hukuman badan dan denda.  Dia pun meminta masyarakat agar berhati-hati menggunakan media sosial, khususnya aplikasi yang meminta akses terhadap data-data pribadi penggunanya.

Sumber:batampos.co.id
Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dilaksanakan serentak tidak lama lagi. Dinas Pendidikan Provinsi Kepri telah mempersiapkan segalah sesuatu untuk menyambut pelaksaan UN itu. Kadisdik Kepri Arifin Nasir menuturkan, total ada 224 SMA/MA yang ada di Kepri. Dari jumlah tersebut 60 persen diantaranya akan menerabkan sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sedangkan40 persen lainnya masih UNBKP (Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil). Untuk sekolah yang akan menerapkan UNBK kata Arifin, sudah dalam keadaan siap. Dalam arti bahwa peserta UNBK ataupun pihak sekolah sudah mempersiapkan segala sesuatu agar pelaksanaan UNBK berjalan dengan lancar nantinya.

Peneraban sistem UNBK di Kepri diakui Arifin memang belum merata sebab masih banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas penunjang yang memadai baik komputer ataupun jaringan. SMAN 5 Batam di Sagulung misalkan, memasuki tahun kedua pelaksanaan UNBK, sebanyak 475 peserta UNBK dijadwalkan mengikuti UNBK di gedung SMKN I Batam. Itu karena sekolah yang dikepalai oleh Bahtiar itu belum memiliki fasilitas penunjang yang lengkap.

Sementara SMA/MA lainnya yang masuk dalam kategori 40 persen yang melaksankan UNBKP diakui Arifin memang belum bisa menerapkan UNBK karena benar-benar belum memiliki fasilitas UNBK. Meskipun demikian Arifin menjamin jika pelaksaan UNBKP di Kepri baik tingkat SMK ataupun SMA akan berjalan lancar seperti biasanya. Dia juga menjamin bahwa soal UNBKP siswa tidak bocor ataupun mengalami kendala teknis lainnya.

Page 6 of 13

Tentang Kami